PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan para menteri segera menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk warga terdampak bencana Sumatera.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden meminta itu ketika mengadakan rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor pada Ahad, 14 Desember 2025.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden.

Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat digelar setelah Prabowo melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana Sumatera. Rapat itu membahas berbagai hal mengenai penanganan bencana.

Sebelumnua, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai langkah Pemerintah memfungsikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dapur umum dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan kebijakan yang tepat. Keputusan tersebut mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat terdampak tanpa menunggu pembangunan dapur umum seperti pola penanganan bencana sebelumnya.
Menurut Trubus, MBG dirancang dengan fasilitas dapur berstandar, distribusi teratur, serta rantai pasok stabil. Dalam situasi darurat, seluruh infrastruktur itu dapat langsung dialihkan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi.

“Dalam situasi bencana, kecepatan adalah faktor utama. Dapur MBG sudah tersedia dan beroperasi setiap hari untuk menyuplai makanan kepada anak sekolah.

Maka ketika terjadi bencana, fasilitas itu langsung dapat dialihfungsikan untuk membantu korban, tanpa jeda waktu membangun dapur umum baru,” kata Trubus, dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

Jakarta – Kebijakan Pemerintah memfungsikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dapur umum dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai sebagai langkah yang tepat, cepat, dan adaptif. Pemanfaatan fasilitas MBG tersebut dinilai mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana, khususnya pada fase tanggap darurat.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai keputusan tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan program strategis nasional untuk menjawab situasi krisis. Menurut dia, selama ini salah satu tantangan utama dalam penanganan bencana adalah keterlambatan penyediaan dapur umum akibat proses persiapan dan pembangunan fasilitas baru.

“Dalam situasi bencana, kecepatan adalah faktor utama. Dapur MBG sudah tersedia dan beroperasi setiap hari untuk menyuplai makanan kepada anak sekolah. Maka ketika terjadi bencana, fasilitas itu langsung dapat dialihfungsikan untuk membantu korban, tanpa jeda waktu membangun dapur umum baru,” ujar Trubus.

Ia menjelaskan, Program MBG sejak awal dirancang dengan fasilitas dapur berstandar, sistem distribusi yang terorganisasi, serta rantai pasok bahan pangan yang relatif stabil. Seluruh infrastruktur tersebut, kata dia, menjadi modal penting dalam menjamin ketersediaan makanan bagi pengungsi dalam kondisi darurat.

Menurut Trubus, langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa MBG memiliki fungsi ganda. Selain sebagai instrumen pemenuhan gizi harian bagi pelajar, program tersebut juga berperan sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan nasional yang dapat dioptimalkan saat terjadi bencana atau krisis.

Terkait aspek pembiayaan, Trubus menegaskan bahwa pemanfaatan dapur MBG sebagai dapur umum tidak menimbulkan tumpang tindih anggaran. Ia menilai pemerintah telah memiliki mekanisme pengelolaan anggaran yang jelas antara program MBG dan penanganan bencana.

“Dana MBG dan dana bencana sudah memiliki pos anggaran masing-masing. Keduanya berjalan berdampingan dan tidak saling mengganggu. Justru saling menguatkan agar sasaran pemenuhan makanan untuk anak sekolah maupun korban bencana bisa tercapai secara optimal,” katanya.

Lebih lanjut, Trubus menekankan bahwa penanganan bencana tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan logistik pangan. Dampak bencana, menurut dia, mencakup kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi, hingga trauma psikologis yang dialami para korban.

“Ada ribuan warga yang kehilangan keluarga dan harta benda. Beban sosial ini sangat besar. Karena itu, kementerian dan lembaga harus bekerja bersama dalam kerangka penanganan lintas sektor,” ujarnya.

Dalam kondisi darurat seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Trubus menilai fokus utama pemerintah adalah memastikan setiap korban memperoleh makanan layak secara rutin.

“Pada masa bencana, kesempurnaan bukan prioritas. Yang paling penting korban bisa makan setiap hari dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi terlebih dahulu,” pungkasnya.

Langkah pemerintah memanfaatkan dapur MBG sebagai dapur umum sekaligus menegaskan kehadiran negara di tengah masyarakat saat menghadapi situasi sulit. Kebijakan ini menunjukkan respons cepat, perencanaan yang matang, serta keberpihakan nyata kepada rakyat terdampak bencana. Dengan mengoptimalkan program yang sudah berjalan, pemerintah dinilai telah mengambil keputusan yang tepat demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan stabilitas sosial tetap terjaga di tengah kondisi darurat. (*)

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan praktik ilegal logging dan pengelolaan hasil hutan yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam menangani akar penyebab bencana, tidak hanya pada aspek tanggap darurat, tetapi juga penegakan hukum dan pembenahan tata kelola lingkungan hidup.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa penguatan penegakan hukum di bidang tata guna lahan akan menjadi pilar penting dalam respons pemerintah atas bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar bagi masyarakat.

“Penegakan hukum dalam pengawasan tata guna lahan akan menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap banjir dan tanah longsor,” ujar Hanif Faisol Nurofiq.

Menurut Hanif, kementeriannya telah melakukan peninjauan mendalam terhadap berbagai dokumen lingkungan, khususnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Kawasan ini menjadi sorotan karena ditemukannya material kayu gelondongan yang terseret arus banjir dan diduga berasal dari aktivitas pengelolaan hutan yang tidak sesuai ketentuan.

“Semua eksekutif perusahaan yang diidentifikasi melalui analisis citra satelit sebagai penyumbang kayu gelondongan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan kepada Deputi Penegakan Hukum,” tegasnya.

Langkah pemanggilan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap aktivitas usaha yang berdampak pada lingkungan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemerintah menilai, transparansi dan akuntabilitas korporasi merupakan kunci untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengidentifikasi sedikitnya delapan perusahaan yang beroperasi di wilayah DAS Batang Toru. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan emas. Seluruhnya akan dimintai klarifikasi terkait aktivitas pengelolaan lahan dan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki.

“Kami akan segera memulai langkah-langkah investigasi. Mengingat tingginya jumlah korban, kami tidak dapat memberikan pengecualian. Hukum harus ditegakkan. Sudah terlalu banyak korban,” kata Nurofiq dengan nada tegas.

Pemerintah menegaskan bahwa penyelidikan ini bukan untuk menghambat investasi atau kegiatan ekonomi, melainkan untuk memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keselamatan masyarakat. Praktik pengelolaan hutan dan lahan yang tidak bertanggung jawab dinilai dapat memperparah dampak bencana alam, terutama di wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi.

Dengan pendekatan tegas dan berbasis data, termasuk pemanfaatan citra satelit, pemerintah berharap penanganan bencana di Sumatera tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menyentuh akar permasalahan. Penegakan hukum terhadap praktik ilegal logging dan pelanggaran lingkungan diyakini akan menjadi langkah penting dalam melindungi ekosistem, menjaga keselamatan warga, serta memperkuat kehadiran negara dalam menjamin keadilan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Bogor – Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri untuk segera memenuhi kebutuhan dasar dan menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk warga terdampak bencana Sumatera.

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden meminta itu ketika mengadakan rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor pada 14 Desember 2025.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy dalam keterangan resminya.

Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat digelar setelah Prabowo melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana Sumatera. Rapat itu membahas berbagai hal mengenai penanganan bencana.

Selain itu, Prabowo juga meminta pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Prabowo ingin agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh.

“Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto sebelumnya berkata, TNI dan Polri akan membangun huntara untuk para korban. Huntara Tipe 36 itu akan dibangun dengan harga senilai Rp30 Juta. Huntara dapat dibangun dalam 6 bulan. Sementara hunian tetap akan dibangun dengan anggaran Rp 60 juta.

Presiden Prabowo Subianto mengaku bersedia untuk mencabut HGU sementara untuk pembangunan rumah itu. “Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” ujar dia dalam rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan lembaga di Aceh, Minggu, 7 Desember 2025 malam.

Dilain kesempatan, BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia bencana di Sumatera mencapai 1.016 jiwa per Minggu, 14 Desember 2025.

Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan jumlah ini meningkat dibandingkan data sebelumnya yaitu 1.006 jiwa per Sabtu, 13 Desember 2025.

“Total korban meninggal 1.016 jiwa. Sebelumnya 1.006,” kata dia dalam konferensi pers BNPP, Minggu, 14 Desember 2025.

Disisi lain, korban hilang sebanyak 212 per Minggu, 14 Desember 2025. Jumlah ini berkurang dari 217 jiwa per Sabtu, 13 Desember 2025. Selama seminggu terakhir, korban hilang berkurang sebanyak 58 jiwa.

“Jumlah pengungsi di lokasi bencana semakin berkurang. Per Minggu, 14 Desember 2025, ada sebanyak 624.670 pengungsi. Jumlah ini berkurang bila dibandingkan data Sabtu, 13 Desember 2025 yaitu 654.542 jiwa”, tutup Abdul.

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk memastikan seluruh kebutuhan pengungsi bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera terpenuhi, khususnya ketersediaan air bersih dan toilet portabel.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengatakan perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas (Ratas) yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12) kemarin.

“Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama pada lokasi yang paling terdampak,” kata Teddy di Jakarta, Senin (15/12).

Presiden Prabowo secara khusus juga meminta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan seluruh pengungsi mendapatkan akses kebutuhan dasar tersebut secara merata.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak agar pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tenda-tenda darurat.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” ujar Teddy.

Pada rapat itu juga, Presiden Prabowo turut membahas kesiapan pemerintah menghadapi libur akhir tahun, termasuk perkembangan stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, serta kondisi perekonomian nasional.

“Selain itu dibahas pula perkembangan bea cukai dan pajak,” lanjut Teddy.

Menjelang akhir tahun, Presiden juga memerintahkan pemberian insentif di sejumlah sektor untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama liburan akhir tahun.

“Presiden memerintahkan pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” pungkas Teddy.

Ratas dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, di antaranya Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selain itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta sejumlah wakil menteri dan kepala badan terkait juga terlihat hadir pada ratas tersebut.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen kuat negara dalam melindungi keselamatan rakyat dengan menyiapkan dana darurat tambahan guna menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Langkah cepat dan terukur ini mencerminkan kehadiran negara yang sigap, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kesiapan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian dari komitmen negara dalam mempercepat respons dan pemulihan di daerah terdampak.

Menteri Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih menunggu pengajuan resmi permintaan pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelum alokasi dana tambahan dapat direalisasikan. “Kami menunggu permintaan dari BNPB,” ujar Purbaya saat ditemui di Bali, Jumat. Menurutnya, mekanisme penganggaran telah disiapkan sehingga proses penyaluran dapat dilakukan segera setelah administrasi terpenuhi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus di wilayah terdampak untuk memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif. Meski tidak merinci besaran dana tambahan yang disiapkan, Purbaya menekankan fleksibilitas anggaran pemerintah. “Kalau ada kekurangan, bisa dihitung. Dananya siap,” katanya.

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi tersebut dilaporkan telah menelan korban jiwa hingga 836 orang serta menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi. Selain korban manusia, bencana juga mengakibatkan kerusakan luas pada permukiman warga, infrastruktur jalan, serta fasilitas umum, sehingga memerlukan penanganan darurat dan pemulihan berkelanjutan.

Saat ini, tim gabungan TNI, Polri, relawan, dan unsur masyarakat sipil masih terus melakukan evakuasi, pencarian korban, pembersihan akses jalan, serta distribusi bantuan logistik. Upaya ini difokuskan untuk memastikan keselamatan warga dan mempercepat pemulihan aktivitas dasar masyarakat di lokasi terdampak.

Menteri Purbaya juga mengonfirmasi bahwa BNPB masih memiliki anggaran siaga bencana sebesar sekitar Rp500–600 miliar yang dapat digunakan untuk penanganan darurat awal. Adapun dana tambahan yang disiapkan pemerintah akan bersumber dari pos dana darurat bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

Menurutnya, proses ABT telah siap diaktifkan segera setelah BNPB mengajukan permohonan resmi. Pernyataan ini disampaikan seiring dengan telah ditetapkannya pagu anggaran BNPB tahun 2025 sebesar Rp2,01 triliun, menurun dibandingkan alokasi tahun 2024 yang mencapai Rp4,92 triliun. Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tersebut tidak akan menghambat penanganan bencana, karena skema pendanaan darurat tetap tersedia untuk menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat upaya penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penyediaan hunian sementara dan pemulihan kebutuhan dasar bagi para korban. Langkah ini diambil sebagai respons atas situasi darurat yang telah memaksa ratusan ribu warga mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.

Dalam arahan resmi kepada jajaran kabinet, Presiden menekankan penyelesaian pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera.

Pemerintah juga telah mengidentifikasi dan menyiapkan lahan untuk relokasi warga yang rumahnya tidak lagi layak huni.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa inventarisasi tanah negara serta tanah yang pengelolaannya berada pada pihak tertentu telah dilakukan untuk dialokasikan sebagai lokasi relokasi korban.

“Untuk relokasi dari 52 kabupaten/kota terdampak sudah kami inventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah-tanah yang saat ini pengelolaannya diserahkan pihak-pihak tertentu,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers kepada media.

Selain fokus pada pemulihan tempat tinggal, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk memastikan keamanan pengelolaan dana penanganan bencana.

Presiden Prabowo sebelumnya mengingatkan bahwa dana penanggulangan bencana tidak boleh ada penyelewengan ataupun korupsi, karena setiap sumber daya negara dialokasikan untuk mengatasi kesulitan rakyat.

“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan, karena ini buktinya kita butuh setiap kemampuan kita, kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat,” tegas Presiden Prabowo.

Upaya ini sejalan dengan langkah pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar penyintas, seperti ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi, terpenuhi di wilayah terdampak.

Sementara itu, Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 54,2 persen responden meyakini pemerintah mampu menangani bencana di Sumatera tanpa bantuan asing.

Hasil jajak pendapat lainnya juga menunjukkan, mayoritas publik menilai pemerintah memiliki komitmen kuat dalam menjadikan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai prioritas nasional. Sebanyak 56,4 persen responden memberikan jawaban yakin terhadap komitmen tersebut.

“Sebanyak 56,4 persen dari 510 responden di 38 provinsi percaya pemerintah pusat memiliki komitmen kuat menjadikan penanganan bencana Sumatera sebagai agenda prioritas nasional,” dikutip dari Kompas.id.

Penanganan bencana yang masif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa penduduk terdampak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap kehidupan yang lebih aman. #

Mayoritas masyarakat mengaku yakin bahwa pemerintah mampu menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tanpa bantuan asing.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 54,2 persen responden meyakini pemerintah mampu menangani bencana di Sumatera tanpa bantuan asing.

Sementara itu, 25,2 persen responden menyatakan tidak yakin pemerintah dapat mengatasi bencana tersebut tanpa dukungan dari pihak luar.

Sedangkan 12,3 persen menyatakan “Sangat yakin”, 4,4 persen menyatakan “Sangat tidak yakin”, dan 3,9 persen sisanya menjawab “Tidak tahu”.

Hasil jajak pendapat lainnya juga menunjukkan, mayoritas publik menilai pemerintah memiliki komitmen kuat dalam menjadikan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai prioritas nasional. Sebanyak 56,4 persen responden memberikan jawaban yakin terhadap komitmen tersebut.

Dari 56,4 persen itu, 25,8 persen responden menyatakan komitmen pemerintah “Sangat kuat”, sementara 30,6 persen lainnya menilai “Kuat”.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan kesiapan dalam menangani bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menangani bencana di Sumatera tersebut secara mandiri.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sjafrie di sela mengisi kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/12/2025).

“Kita mempunyai peralatan angkut baik darat, laut maupun udara. Kita mempunyai logistik yang cukup, kita punya obat-obatan yang cukup, kita mempunyai tenaga medis yang sangat memberi bantuan yang berasal dari kampus-kampus dan ini kita kolaborasikan menjadi satu sistem penanggulangan bencana,” kata Sjafrie.

Dia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah mengevaluasi menyeluruh dan memastikan Indonesia kini memiliki kapasitas yang cukup dalam menghadapi bencana berskala besar.

Jakarta — Pemerintah mempercepat penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai mitra utama dalam menyukseskan program nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini ditempuh untuk memperbesar kontribusi koperasi terhadap PDB sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Presiden Prabowo menetapkan Koperasi Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan ini dilakukan agar koperasi menjadi instrumen ekonomi rakyat yang lebih kuat dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono mengatakan, pemerintah melihat potensi besar dalam pengembangan koperasi sebagai kekuatan ekonomi baru. “Indonesia punya momentum untuk besarkan koperasi,” tegas Ferry.

Hingga saat ini, pemerintah mencatat sekitar 82.000 Koperasi Merah Putih telah resmi berbadan hukum. Pemerintah juga merampungkan relaksasi berbagai regulasi di sejumlah kementerian sejak Agustus hingga September untuk mendukung percepatan program tersebut. Kebijakan ini dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.

Koperasi Merah Putih dirancang untuk menyediakan layanan dasar bagi masyarakat desa, antara lain gerai sembako, apotek, klinik desa, gudang pangan, lembaga keuangan mikro, hingga layanan logistik dan transportasi. Selain itu, koperasi juga diberi ruang untuk mengembangkan usaha sesuai potensi desa, seperti kuliner lokal, kerajinan UMKM, maupun wisata desa.

Secara umum, koperasi ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat, menjadi off-taker produk warga desa mulai dari pangan hingga perikanan, serta menjadi instrumen penyalur program pemerintah seperti bantuan pangan, pupuk bersubsidi, hingga elpiji subsidi.

Dukungan juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan, pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat peran Koperasi Merah Putih di wilayah masing-masing. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, pengurus koperasi, dan masyarakat sangat diperlukan agar koperasi dapat menggali potensi ekonomi lokal secara optimal.

“Kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam memperkuat Koperasi Desa Merah Putih, terutama dalam menggali potensi ekonomi di wilayah masing-masing,” ujar Andra.

Ia juga meminta para pengurus koperasi terus meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola usaha, aturan hukum, serta manajemen organisasi. “Karena ini adalah program nasional, semua tertuju ke sana, sehingga para pengurus harus berkali-kali memahami tentang pengelolaan dari sisi hukum dan lainnya,” tegasnya.

Pemerintah berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan memperluas akses layanan dasar, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan dukungan lintas kementerian dan daerah, program ini ditargetkan menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai tulang punggung ekonomi rakyat dan pusat ritel modern di tingkat desa. Inisiatif besar ini menjadi salah satu strategi penguatan ekonomi nasional berbasis komunitas, dengan target menghadirkan 80.000 gerai berstandar modern yang dapat menjadi pusat layanan ekonomi, sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan bahwa progres pembangunan Kopdes Merah Putih menunjukkan perkembangan signifikan. Ia menyebutkan bahwa hingga hari ini terdapat sekitar 36.000 lokasi tanah yang telah siap dibangun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana konstruksi.

“Saat ini sudah ada kurang lebih 36.000 lahan yang siap dikerjakan, dan hampir 29.000 unit Kopdes Merah Putih telah berdiri. Ini capaian penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa,” ujar Ferry Juliantono.

Untuk mempercepat pembangunan, PT Agrinas Pangan Nusantara telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan TNI. Menurut Ferry, kolaborasi tersebut sangat membantu percepatan penyediaan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok.

“Sinergi ini sangat penting agar pembangunan bisa berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis,” ungkapnya.

Pemerintah menargetkan seluruh 80.000 Kopdes Merah Putih memiliki bangunan fisik pada tahun mendatang. Meski demikian, Ferry menekankan bahwa berbagai tantangan masih harus diselesaikan, terutama terkait kesiapan infrastruktur dasar di desa.

Ia menyoroti beberapa kendala utama, seperti masih adanya ribuan desa yang belum memiliki listrik memadai, belasan ribu desa yang belum terjangkau internet, serta maraknya praktik rentenir yang membebani masyarakat.

“Di sejumlah desa pesisir dan nelayan bahkan tidak tersedia solar dan pabrik es. Padahal dua komponen itu sangat vital untuk pengelolaan hasil tangkapan,” jelas Ferry Juliantono.

Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengatakan bahwa proses pembangunan dilakukan secara terukur serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Ia menjelaskan bahwa anggaran pembangunan satu unit Kopdes Merah Putih mencapai Rp1,6 miliar.

“Biaya ini sudah kami hitung berdasarkan kebutuhan konstruksi di berbagai wilayah. Nilainya sekitar Rp2,9 juta per meter persegi, dan itu masih sangat rasional,” ujar Joao Angelo De Sousa Mota.

Joao menegaskan bahwa jika pembangunan mengikuti indeks harga konstruksi daerah, maka kebutuhan anggarannya bisa jauh lebih besar.

“Di Papua, biaya per meter bisa mencapai Rp24 juta, sementara di beberapa wilayah Sumatera atau NTT sekitar Rp12 juta. Jawa menjadi wilayah paling rendah, yaitu sekitar Rp1 juta. Jadi anggaran yang dipakai saat ini adalah angka paling optimal,” tuturnya.

Pemerintah berharap keberadaan 80.000 Kopdes Merah Putih dapat menjadi ekosistem ritel modern yang memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, serta menjadi pusat distribusi produk lokal agar ekonomi nasional dapat tumbuh lebih merata dan inklusif.