Jakarta – Di tengah gejolak ekonomi global sepanjang 2025, perekonomian Indonesia dinilai tetap berada pada jalur yang solid dan terkelola dengan baik.

Sejumlah indikator utama menunjukkan tren yang menggembirakan. Keyakinan konsumen meningkat dari 121,4 pada Oktober menjadi 124 pada November 2025. Indeks Penjualan Riil diperkirakan tumbuh 5,9% secara tahunan (year on year/yoy) pada November, mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

Dari sisi produksi, aktivitas manufaktur menunjukkan ekspansi kuat dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) mencapai 53,3, tertinggi sejak Februari. Sementara itu, inflasi tetap terkendali di level 2,72% (yoy) dan pertumbuhan kredit tercatat sebesar 7,36% (yoy).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dinamika positif tersebut juga tercermin dari kinerja pasar keuangan dan aktivitas korporasi.

“Nah belanja masyarakat tadi sudah tinggi dan IHSG juga hijau, perusahaan IPO kita tahun ini 24 dan dananya yang dikumpulkan Rp15,2 triliun dan per Desember ada 13 perusahaan yang siap di pipeline,” ungkap Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan bahwa untuk 2026, risiko positif (upside risk) diperkirakan lebih dominan dibandingkan risiko negatif.

“Harapannya kalau Januari positif, Januari efek akan membawa kita untuk ekonomi yang lebih baik di tahun 2026,” ujarnya.

Di sisi lain, prospek pasar modal juga dinilai semakin cerah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga November 2025 terdapat 189 aksi penghimpunan dana di pasar modal, baik melalui IPO, emisi obligasi, maupun rights issue, dengan total dana mencapai Rp238,68 triliun.

Capaian tersebut telah melampaui target OJK sebesar Rp220 triliun untuk 2025 dan menjadi sinyal positif bagi aktivitas pasar modal ke depan.

Optimisme serupa disampaikan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna. Ia menilai keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan di pasar modal menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan investor.

“Artinya apa? Kami optimistis dengan pertumbuhan perekonomian. Ditambah untuk perkembangan pasar modal, dari sisi investor meningkat hampir 30%,” kata Nyoman.

Ia menilai perkembangan pasar modal ini dapat memperkuat kepercayaan investor di pasar modal.

“Berarti antara supply side dan demand side itu harmonis bergerak. Dan itu yang kami harapkan nanti memperkuat kepercayaan di pasar modal,” tambahnya.

BEI sendiri menargetkan 555 efek baru pada 2026, meningkat signifikan dibanding target 2025 sebanyak 340 efek yang realisasinya telah melampaui 140% hingga November.

Dengan fundamental ekonomi yang kuat, stabilitas yang terjaga, serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang terarah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dinilai semakin menguat.

Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatatkan berbagai capaian kinerja signifikan sepanjang tahun anggaran 2025 dalam upaya memperkuat pelayanan hukum bagi masyarakat.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa transformasi digital dan inovasi layanan menjadi kunci utama dalam menghadirkan kepastian hukum yang lebih mudah diakses, transparan, dan responsif di seluruh Indonesia.

“Layanan AHU sudah 100 persen digital. Masyarakat lebih mudah mengaksesnya, semuanya transparan dan lebih cepat,” ucap Supratman di kantor Kemenkum.

Hingga 8 Desember 2025, Kemenkum melalui layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) telah menyelesaikan 12.283.097 permohonan dari total 12.346.995 permohonan yang masuk atau mencapai 99,48 persen.

Dari layanan tersebut, Kemenkum berhasil membukukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,12 triliun, melampaui target tahun 2025 sebesar Rp1,09 triliun. Capaian ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 2,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, Kemenkum turut berperan penting dalam menyukseskan pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Supratman menyampaikan bahwa Kemenkum telah mengesahkan sebanyak 83.020 Koperasi Merah Putih, yang diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

“Kami berupaya mewujudkan Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual. Kami melakukan berbagai upaya, mulai dari edukasi, kemudahan pendaftaran, hingga penegakan hukumnya,” kata Supratman.

Pada sektor peraturan perundang-undangan, Kemenkum mengawal reformasi regulasi melalui penyusunan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas nasional. Salah satu capaian penting adalah pengesahan RUU KUHAP menjadi undang-undang pada 18 November 2025.

“Sidang paripurna DPR telah mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang pada 18 November 2025 lalu. RUU KUHAP sangat penting dalam memperkuat sistem hukum nasional, sehingga kami menyusunnya secara komprehensif, terbuka, dan partisipatif,” ujar Supratman.

Dalam upaya memperluas akses keadilan, Kemenkum juga memberikan 7.597 bantuan hukum litigasi dan 2.064 bantuan hukum nonlitigasi. Dukungan tersebut diperkuat dengan pembentukan 71.720 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, jauh melampaui target awal 7.000 Posbankum.

“Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi. Kami harapkan persoalan hukum pada level desa dan kelurahan dapat diselesaikan di luar pengadilan. Kehadiran Posbankum memberikan akses keadilan gratis kepada semua masyarakat Indonesia,” katanya.

Jakarta – Perekonomian Indonesia dinilai memiliki fondasi yang tetap solid untuk menghadapi tahun 2026. kekuatan konsumsi domestik yang dikombinasikan dengan program-program prioritas pemerintah menjadi penopang utama ketahanan ekonomi nasional, sekaligus sumber optimisme pertumbuhan ke depan.

Ekonom sekaligus Policy and Program Director Lembaga Riset Prasasti, Piter Abdullah, menilai ketahanan ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang stabil serta keberlanjutan program prioritas pemerintah.

“Bisa lho. Jangankan 6 persen, lebih dari 6 persen pun bisa. Tapi apa yang akan kita kerjakan di tahun depan itu yang akan menentukan,” kata Piter kepada kumparan, dikutip Jumat (12/12).

Piter menjelaskan, dengan pelaksanaan program yang konsisten dan sinergi kebijakan fiskal serta moneter yang berjalan optimal, perekonomian nasional berpeluang tumbuh hingga 6 persen pada 2026.

Bahkan, ia meyakini target pertumbuhan jangka menengah yang lebih tinggi dapat dicapai jika pemerintah menjaga kesinambungan kebijakan dan fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat.

“Tapi sekali lagi, programnya yang tepat dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih,” sebut Piter.

Ia menilai program MBG tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan efek ekonomi yang luas. Permintaan bahan pangan, distribusi logistik, hingga keterlibatan UMKM lokal dinilai mampu menggerakkan sektor riil dan membuka lapangan kerja di berbagai daerah.

Dilain sisi, Kopdes Merah Putih dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan daya tahan konsumsi masyarakat.

Sementara itu, Chief Economist BSI, Banjaran Surya Indrastomo, menyebut kondisi keuangan negara saat ini mencerminkan kebijakan fiskal dan keuangan yang lebih ekspansif namun tetap dijalankan secara hati-hati.

“Serta, mampu mendorong pertumbuhan pembiayaan kembali ke kisaran dua digit untuk mendorong kembali kegiatan ekonomi,” kata Banjaran di Jakarta.

Menurut Banjaran, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan, termasuk di BSI, diharapkan memperkuat likuiditas sistem keuangan dan menurunkan biaya dana.

Kondisi tersebut dinilai membuka ruang lebih besar bagi penyaluran pembiayaan, khususnya ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pemulihan kelas menengah.

Selain itu, daya tahan konsumsi domestik dan agenda hilirisasi tetap menjadi motor penting pertumbuhan jangka menengah.

“Kombinasi delapan faktor ini membuat Indonesia masuk ke 2026 dengan fondasi yang relatif kuat, meskipun lanskap global tetap penuh ketidakpastian,” ujarnya.

Jakarta – Ekonom sekaligus Policy and Program Director Lembaga Riset Prasasti, Piter Abdullah menilai perekonomian nasional masih berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target pertumbuhan, meskipun dinamika global tengah diliputi ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan perang dagang.

Dengan fondasi konsumsi domestik yang kuat serta dukungan program prioritas pemerintah, arah pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai tetap positif dan berpotensi menguat pada tahun-tahun mendatang.

“Bisa lho. Jangankan 6 persen, lebih dari 6 persen pun bisa. Tapi apa yang akan kita kerjakan di tahun depan itu yang akan menentukan,” kata Piter.

Piter menjelaskan, ketahanan ekonomi Indonesia saat ini tidak terlepas dari stabilnya konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan.

Selain itu, berbagai program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dinilai memberikan stimulus langsung ke sektor riil dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, jika kebijakan fiskal dan moneter mampu bersinergi secara optimal, pertumbuhan ekonomi nasional berpeluang menembus 6 persen pada 2026.

“Tapi sekali lagi, programnya yang tepat dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih,” sebut Piter.

Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia memandang bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dalam APBN 2026 bersifat realistis dan berpotensi dilampaui, seiring berjalannya berbagai program pemerintah yang mendorong aktivitas ekonomi dari sisi permintaan maupun produksi.

“Tahun depan saya harapkan, saya perkirakan akan tumbuh lebih cepat lagi, mungkin di kisaran 6 persen. Jadi kelihatannya kalau kebijakan yang sekarang dijalankan terus dengan baik, kita berada di arah yang benar,” jelas Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto sendiri kerap menyampaikan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga 8 persen dalam beberapa tahun masa pemerintahannya.

Optimisme tersebut didasarkan pada dampak berlapis dari program-program yang menyentuh langsung masyarakat, khususnya MBG dan Kopdes Merah Putih. Prabowo menilai MBG tidak hanya berfungsi meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga menciptakan efek ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha lokal.

“Saya pikir 8 persen sangat mungkin dicapai. Seperti yang telah saya sampaikan, misalnya, bahkan dengan program makan gratis ini, kita menciptakan 1,5 juta lapangan kerja secara langsung,” pungkas Prabowo.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Lebih dari sekadar program pemenuhan gizi, MBG memiliki dimensi ekonomi yang sangat besar karena menggerakkan rantai pasok pangan nasional. Melalui pendekatan berbasis produksi lokal, program ini mampu menjadi lokomotif penggerak ekonomi kerakyatan dengan melibatkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di berbagai daerah.

Di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan harga pangan, MBG menjadi model pembangunan inklusif yang mendorong partisipasi langsung masyarakat dalam proses ekonomi. Dengan memprioritaskan pembelian bahan baku dari produsen lokal, program ini tidak hanya memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menjamin keberlangsungan pendapatan kelompok ekonomi akar rumput.

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat, terutama sektor informal yang meliputi petani, nelayan, dan UMKM. Sistem ini menekankan pemerataan, partisipasi, dan pemberdayaan. Program MBG memperkuat pilar ekonomi kerakyatan melalui tiga aspek utama yakni membangun permintaan pangan yang stabil dan berkelanjutan, mempercepat perputaran ekonomi lokal, dan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, MBG dianggap sebagai program multi-dimensi yakni bukan hanya berfokus pada gizi, tetapi memiliki dampak turunan yang luar biasa besar untuk perekonomian rakyat.

Badan Gizi Nasional (BGN) menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sleman Tridadi 3 sebagai contoh konkret bahwa program gizi mampu menjadi pengungkit ekonomi desa. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati mengatakan bahwa SPPG Tridadi 3 melibatkan UMKM pangan, petani lokal, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rantai pasok hariannya. Kolaborasi ini memastikan seluruh kebutuhan bahan baku diperoleh dari pelaku usaha setempat secara adil, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Setiap hari, bahan pangan seperti telur, sayur-mayur, ayam, dan berbagai komoditas lokal dipasok oleh petani dan UMKM desa. Selain itu, hasil peternakan BUMDes termasuk telur dan sumber protein lainnya secara rutin menjadi bagian dari menu bergizi yang diproduksi untuk para penerima manfaat program.

Menurut Hida, model kolaborasi desa ini sejalan dengan arah kebijakan BGN dalam upaya memperkuat ketahanan pangan lokal dan memastikan keberlanjutan program. BGN mendorong replikasi model Sleman Tridadi 3 karena pendekatan berbasis komunitas terbukti mampu menggerakkan warga, menciptakan lapangan kerja, dan membuat rantai pasok pangan lebih mandiri. Ini adalah praktik baik yang ingin kami dorong di banyak daerah.

Dengan skema ini, kemitraan antara SPPG dan pelaku usaha desa terbukti berhasil memperkuat sistem pangan lokal, yakni melalui mekanisme pengadaan yang transparan dan memberi akses merata bagi kelompok usaha. Sehingga, manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi desa.

Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diyakini menjadi penggerak utama ekonomi rakyat. MBG bertujuan mengubah peradaban. Program MBG akan menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang baru dan berkelanjutan.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan skala kebutuhan pangan harian untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026. Dengan 82,9 juta penerima, kebutuhan bahan pangan pokok akan meningkat signifikan. Hal ini menciptakan peluang besar bagi sektor pangan.

Sebagai contoh, jika setiap penerima membutuhkan satu butir telur setiap hari, maka diperlukan 82,9 juta butir telur per hari. Apabila lauk yang disajikan berupa ikan, dibutuhkan sekitar 82,9 juta potong ikan setiap hari. Skala ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar.

Efek berganda dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dirasakan luas, terutama di tingkat akar rumput. Peningkatan permintaan telur, ikan, sayur, dan bahan pangan lainnya akan memperkuat rantai pasok pangan lokal secara signifikan.

Oleh karena itu, Menko Zulkifli Hasan mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan program ini. Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini juga akan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Senada, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Molly Prabawaty, meyakini bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung menjadikan program gizi lebih efektif dan berkelanjutan. Saat masyarakat turut terlibat dalam proses produksi dan pasokan, program gizi tidak lagi dipandang sebagai bantuan semata, tetapi gerakan sosial yang menguatkan ekonomi desa dan semangat gotong royong. Ini narasi pembangunan yang perlu diperluas.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti nyata bahwa kebijakan sosial dapat dirancang untuk sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui model distribusi berbasis lokal, program ini menghadirkan manfaat ganda antara lain memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik, sekaligus menggerakkan ekonomi pedesaan dan pesisir melalui pemberdayaan petani, nelayan, dan UMKM. Jika dikelola dengan konsisten, MBG dapat menjadi tonggak penting dalam membangun Indonesia yang lebih sehat, mandiri secara ekonomi, dan berkeadilan sosial melalui kekuatan gotong royong masyarakat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Rivka Mayangsari )*

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah terobosan strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi ketahanan bangsa di masa mendatang. Dengan cakupan yang semakin luas dan dukungan anggaran yang signifikan, program ini diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata pada kualitas kesehatan generasi penerus bangsa sekaligus memperkuat daya saing nasional di tengah kompetisi global.

Program MBG kini telah menjadi salah satu program pembangunan manusia terbesar dalam sejarah Indonesia. Upaya pemerintah memperluas MBG terus menjadi sorotan publik dan akademisi, sebab program ini bukan hanya terkait distribusi makanan, tetapi juga menyangkut kualitas gizi dan literasi pangan masyarakat. Guru Besar Ilmu Gizi IPB, Prof. Hardinsyah, menegaskan bahwa keberhasilan program nasional ini hanya dapat dicapai jika aspek pengawasan dan edukasi gizi ditingkatkan secara serius. Menurutnya, kebijakan pemenuhan pangan merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi.

Hardinsyah menilai bahwa prinsip tersebut harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan MBG di seluruh Indonesia. Ia mengapresiasi capaian pemerintah yang kini telah menjangkau lebih dari 43,8 juta penerima manfaat melalui lebih dari 16 ribu dapur layanan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan di lapangan tidak dapat diabaikan, terutama terkait konsistensi standar gizi yang harus dipenuhi setiap hari. Untuk itu, penyedia layanan didorong agar mendekati target zero defect dalam penyajian makanan, memastikan menu benar-benar sesuai komposisi yang dirancang setara sepertiga kebutuhan gizi harian.

Tantangan lainnya juga muncul pada distribusi makanan bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil dan balita. Hardinsyah mencatat bahwa model distribusi berupa makanan matang yang harus diantarkan ke rumah berpotensi menimbulkan risiko ketidaktepatan sasaran. Sebagai solusi, ia mengusulkan model campuran berupa makanan siap santap yang dikombinasikan dengan bahan pangan mentah sehingga keluarga dapat berpartisipasi dalam pengolahan makanan. Pola ini dinilai lebih adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat serta membantu meningkatkan literasi pangan keluarga.

Dengan anggaran mencapai Rp335 triliun yang telah dialokasikan pemerintah untuk tahun 2026, Prof. Hardinsyah optimistis bahwa MBG dapat memberikan dampak besar terhadap kualitas SDM Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini harus dibarengi dengan pengelolaan lapangan yang rapi, mulai dari pengawasan, distribusi, kualitas menu, hingga edukasi bagi masyarakat. Jika seluruh aspek tersebut berjalan secara konsisten, MBG diyakini mampu mencetak generasi yang lebih sehat, lebih tangguh, dan lebih kompetitif di kancah global.

Komitmen untuk memastikan keberhasilan MBG juga disuarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, menegaskan bahwa Program MBG merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah dalam mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan siap bersaing di masa depan. MBG dinilai sebagai intervensi strategis untuk mengatasi tantangan gizi, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang sangat membutuhkan asupan gizi seimbang untuk menunjang tumbuh kembang optimal.

Menurut Charlos, dedikasi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG mencerminkan komitmen bersama untuk menghapus malnutrisi sekaligus menciptakan generasi anak-anak yang lebih sehat dan berdaya. Program ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga bagi peningkatan kualitas SDM khususnya di wilayah Kei Besar dan Kei Kecil. Karena itu, orang tua dan masyarakat diajak untuk turut mendukung pelaksanaan MBG dengan membiasakan pola makan sehat di lingkungan keluarga.

Charlos berharap agar pelaksanaan MBG dilakukan secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan tepat sasaran, pendataan dilakukan dengan baik, dan pengawasan dilaksanakan secara rutin. Selain itu, mekanisme pelaporan yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan tidak ada celah yang dapat menghambat kelancaran program. Ia menegaskan bahwa program ini membutuhkan komitmen besar dari seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Program MBG pada hakikatnya adalah investasi negara untuk masa depan. Setiap makanan bergizi yang diberikan bukan hanya mengatasi kelaparan sesaat, tetapi juga membentuk kualitas otak, fisik, dan karakter generasi penerus bangsa. Di tengah tantangan globalisasi, ketahanan SDM menjadi modal utama agar Indonesia mampu bersaing, berinovasi, dan berkembang menjadi bangsa maju. Melalui MBG, pemerintah sedang membangun pondasi peradaban sebuah upaya jangka panjang untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Dengan penguatan edukasi gizi, peningkatan pengawasan, dan partisipasi aktif masyarakat, masa depan generasi Indonesia dapat ditopang oleh SDM yang lebih unggul. Program MBG menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan kebutuhan saat ini, tetapi juga merancang masa depan bangsa. Sebuah masa depan yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan dunia. Inilah investasi terbesar Indonesia: investasi pada manusia.

)* Pemerhati kesehatan masyarakat

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen pemenuhan gizi bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut data terkini dari Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 33.000 tenaga terlatih kini telah disebar ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kecamatan yang siap mendistribusikan makanan bergizi secara merata, dari kota besar hingga pelosok nusantara.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa keberhasilan perluasan MBG tidak semata-mata karena jaminan anggaran, melainkan juga karena kekuatan SDM dan kemitraan lokal.

“Anggaran sudah dijamin oleh Presiden, namun motor penggerak sesungguhnya adalah SDM berkualitas dan kemitraan masyarakat,” ujar Dadan.

SDM tersebut merupakan lulusan perguruan tinggi yang ditempa dalam program Sarjana Penggerak Pemenuhan Indonesia dan ditugaskan sebagai kepala SPPG.

Setiap SPPG, tambah Dadan, dilengkapi dengan ahli gizi lokal dan staf keuangan untuk memastikan menu sesuai kebutuhan gizi wilayah, serta manajemen dana harian berjalan dengan transparan.

“Keberadaan mereka menjaga kualitas layanan tetap konsisten,” tambah Dadan.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menekankan bahwa MBG tidak hanya menyelesaikan permasalahan gizi, tetapi juga memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja. Menurut Sony, keterlibatan masyarakat luas dalam penyediaan bahan baku menjadi kunci keberhasilan.

“Dengan semakin banyak dapur MBG yang kini lebih dari 15 ribu unit di seluruh Indonesia, kebutuhan bahan baku seperti sayur, telur, dan buah meningkat pesat. Urban farming dan pertanian lokal turut kami dorong agar rantai pasokan tetap stabil, terutama di daerah terpencil,” ujar Sony.

Partisipasi masyarakat melalui pertanian rumah tangga dan UMKM memproduksi bahan baku menunjukkan bahwa MBG telah membuka lapangan kerja baru dan membantu memperkuat ketahanan pangan lokal.

Di sisi regulasi dan tata kelola, program MBG juga telah memperoleh payung hukum berupa Peraturan Presiden No. 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG. Menanggapi hal ini, Rini Widyantini selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan bahwa regulasi ini menjadi landasan serius pengembangan layanan MBG di seluruh wilayah.

“Kita akan segera memperkuat kelembagaan dengan penambahan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di daerah yang menjadi ujung tombak BGN serta penataan SDM ASN agar MBG dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan,” ujar Rini.

Pengoptimalan MBG akan memanfaatkan sistem data terintegrasi berbasis kependudukan dan geospasial, sejalan dengan program SPBE dan Satu Data Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan, distribusi, dan pengawasan layanan gizi berjalan secara efisien dan transparan.

Dengan kombinasi dukungan anggaran negara, 33.000 SDM terlatih, kemitraan masyarakat dan swasta yang luas, serta regulasi yang kuat, MBG telah menjelma menjadi ekosistem layanan gizi nasional yang paling masif di Asia.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dijalankan secara bertahap. Program ini diyakini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kecerdasan intelektual (IQ) dan kesehatan generasi muda Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui penyediaan bahan baku pangan lokal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa target besar pemerintah melalui MBG adalah menaikkan rata-rata IQ anak Indonesia hingga mencapai angka 120. Target tersebut melampaui rata-rata IQ nasional saat ini yang berada pada posisi 93,2 berdasarkan laporan World Population Review. Ia menyebut peningkatan kualitas gizi berbasis pemantauan rutin menjadi kunci pencapaian tersebut.

“Anak-anak kita nih diukur enam bulan itu gizinya seperti apa. Nanti enam bulan lagi gizinya seperti apa. Setahun lagi gizinya seperti apa. Kita berharap anak-anak kita nanti cukup kuat fisiknya, cerdas IQ 120,” ujar Zulhas.

Ia menambahkan bahwa dampak program ini juga tidak semata dirasakan oleh anak-anak dan keluarga penerima manfaat, tetapi juga menyentuh sektor ekonomi daerah.

“Dampak dari kebijakan-kebijakannya, petaninya sudah bisa beli karena nilai tukarnya tinggi. Besok nelayannya tinggi karena sudah bisa mandiri,” jelasnya.

Dari sisi kesiapan teknis, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan bahwa seluruh kebutuhan pemenuhan gizi dalam program MBG telah dirancang matang. Ia menegaskan bahwa pendanaan program bukan menjadi hambatan karena sudah dijamin langsung oleh Presiden.

“Anggaran dari awal sudah dijamin oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto), bahwa berapa pun yang dibutuhkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan intervensi pemenuhan gizi pasti disiapkan,” kata Dadan.

Pihaknya telah menyiapkan tenaga terlatih secara masif melalui Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Para tenaga ini kini tersebar di berbagai provinsi, kabupaten, dan kecamatan untuk memastikan intervensi gizi berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kunci paling penting adalah kita membangun SDM sendiri, jadi SDM yang sekarang tersebar di seluruh Indonesia ada sekitar 33.000 itu kita didik secara serempak dalam waktu yang tidak terlalu lama,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai MBG sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi membangun fondasi kesehatan nasional jangka panjang. Pemenuhan gizi sejak usia dini memiliki kaitan langsung dengan perkembangan otak, kemampuan konsentrasi, serta produktivitas seseorang di masa dewasa.

“Program MBG bukan hanya tentang memberi makanan, tetapi membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif yang akan menjadi fondasi Indonesia Maju,” tutur Nihayatul.

Nihayatul menambahkan bahwa sasaran program yang mencakup anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

“Dengan intervensi gizi yang konsisten, Indonesia dinilai berpeluang memperbaiki kualitas SDM sekaligus mempersiapkan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.” pungkasnya.

Oleh: Andi Ramli

Pemerintah telah menargetkan bahwa upaya penetapan ulang sejarah nasional terjadi melalui penguatan materi dalam buku pelajaran anak sekolah. Hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan agar pemahaman dari para generasi muda terhadap bagaimana perjalanan bangsa Indonesia ini menjadi jauh lebih kokoh, akurat, dan konsisten.

Langkah tersebut juga sekaligus menempatkan sektor pendidikan sebagai poros utama dalam membangun kesadaran sejarah, terutama setelah hampir tiga dekade lamanya, tidak ada upaya untuk melakukan proses penyusunan kembali sejarah nasional secara komprehensif seperti sekarang ini.

Maka dari itu, pemerintah memandang bahwa pembaruan narasi sejarah harus hadir secara langsung di ruang belajar para penerus generasi bangsa karena buku pelajaran yang mereka pelajari di sekolah selama ini memiliki posisi yang strategis sebagai rujukan utama dari para siswa dalam membentuk identitas nasional mereka.

Mengenai hal tersebut, Kepala Badan Standardisasi, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menegaskan bahwa revisi buku pelajaran yang dilakukan itu menjadi salah satu instrumen yang paling efektif untuk dapat memastikan adanya narasi sejarah yang lebih kuat.

Pemerintah berupaya untuk semakin memperkaya isi buku teks melalui berbagai hal, seperti penyempurnaan narasi, penguatan bukti, serta penyajian perspektif multidimensi yang memungkinkan para siswa bisa memahami seperti apa sejarah nasional dari sudut pandang yang jauh lebih luas dan ilmiah.

Penekanan pada konteks dan keberagaman sumber menjadi cara pemerintah untuk terus mendorong terwujudnya pembelajaran sejarah yang tidak hanya mengandalkan hafalan semata, tetapi juga mampu menstimulasi nalar kritis dari para siswa. Melalui strategi tersebut, pemerintah ingin agar setiap generasi muda penerus bangsa ini memiliki landasan pengetahuan sejarah yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Momentum penetapan ulang sejarah nasional kemudian menjadi semakin menguat setelah DPR RI menyetujui bagaimana langkah besar yang diajukan oleh Kementerian Kebudayaan. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, pemerintah memperoleh dukungan dari mayoritas fraksi untuk dapat melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah, yang sekaligus juga menandai berakhirnya kevakuman selama lebih dari dua puluh enam tahun belakangan ini.

Persetujuan tersebut semakin memberikan legitimasi politik terhadap kebutuhan pembaruan narasi sejarah yang lebih sesuai dengan bagaimana perkembangan riset, kebutuhan zaman, serta dinamika sosial yang terus berubah di tengah masyarakat.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaparkan mengenai bagaimana urgensi dari adanya pembaruan sejarah melalui penekanan pada penghapusan bias kolonial dan penguatan identitas nasional.

Ia menilai bahwa sejarah nasional membutuhkan rekontekstualisasi agar mampu menjawab tantangan globalisasi yang kini memengaruhi cara generasi muda memandang jati diri bangsa. Pemerintah menargetkan buku pelajaran sebagai ruang paling strategis untuk meletakkan ulang pondasi sejarah tersebut agar tidak lagi terjebak pada narasi lama yang kurang menyentuh sudut pandang Indonesia-sentris.

Pemerintah juga menyusun rancangan sejarah dalam sepuluh jilid besar, mulai dari peradaban awal Nusantara, interaksi dengan dunia luar, masa kolonialisme, hingga perkembangan sosial politik modern pasca-Reformasi.

Fadli Zon memandang bahwa proyek besar tersebut wajib melibatkan banyak pemangku kepentingan agar objektivitas dan kedalaman analisis dapat tercapai. Keterlibatan akademisi, budayawan, hingga tokoh masyarakat menjadi kunci agar penulisan sejarah tidak hanya menonjolkan satu perspektif tertentu.

Pemerintah menargetkan proses uji publik dilakukan saat progres penyusunan mencapai 70 persen, sebagai bentuk keterbukaan terhadap kritik dan koreksi dari masyarakat luas. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan menghasilkan karya sejarah yang bukan sekadar dokumen akademis, tetapi juga representasi pengalaman kolektif bangsa.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai proses penetapan ulang sejarah harus berlangsung inklusif dan transparan. DPR ingin memastikan bahwa kementerian merancang mekanisme kerja yang melibatkan publik sejak awal agar legitimasi narasi sejarah dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penekanan Hetifah memperlihatkan bahwa buku pelajaran tidak hanya berfungsi sebagai media belajar, tetapi juga sebagai alat pembentuk memori kolektif bangsa. Ia menilai bahwa narasi sejarah yang kuat akan memberikan orientasi moral dan identitas kultural yang lebih tajam bagi generasi muda.

Penulisan ulang sejarah menempatkan pemerintah pada agenda besar untuk mendistribusikan buku sejarah terbaru ke sekolah dan perguruan tinggi sebagai materi ajar utama.

Pemerintah berharap bahwa penataan ulang sejarah melalui buku pelajaran dapat mengakhiri warisan narasi yang setengah matang dan tidak lagi mencerminkan kompleksitas pengalaman Indonesia sebagai bangsa besar.

Penyelarasan materi ajar dengan hasil penulisan ulang tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh siswa Indonesia mempelajari sejarah melalui kacamata bangsa sendiri, bukan perspektif asing.

Penetapan ulang sejarah yang lebih kuat melalui buku pelajaran menggambarkan upaya pemerintah membangun generasi yang memahami akar budaya, perjuangan, dan identitas nasional secara lebih mendalam.

Pendidikan diposisikan sebagai gerbang utama untuk membentuk kebanggaan kolektif dan kesadaran historis yang solid. Ketika narasi sejarah tersusun secara lebih objektif dan kaya perspektif, generasi mendatang akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih jernih mengenai perjalanan bangsanya serta memiliki orientasi yang kuat terhadap masa depan Indonesia. (*)

Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia

Oleh: Fajar Dwi Santoso

Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah telah menunjukkan bagaimana langkah yang sangat konkret ketika proses penetapan ulang sejarah nasional hingga saat ini mampu bergerak ke tahap yang lebih terstruktur.

Kolaborasi tersebut semakin menegaskan terkait seperti apa keseriusan dari dua lembaga negara itu dalam membangun narasi sejarah nasional yang jauh lebih Indonesia-sentris, sekaligus juga dapat mengakhiri kevakuman panduan penulisan sejarah selama lebih dari dua dekade lamanya.

Penegasan mengenai bagaimana arah baru historiografi nasional itu menempatkan perspektif bahwa bangsa Indonesia sebagai pusat penafsiran, bukan berasal dari pandangan kolonial atau kepentingan pihak luar sama sekali.

Kesepakatan yang muncul dalam rapat kerja Komisi X dan Kementerian Kebudayaan pada bulan Mei 2025 lalu, berfungsi sebagai titik balik yang penting. Pasalnya, dalam raker tersebut, DPR telah menyetujui adanya alokasi anggaran sekitar Rp9 miliar dan juga sekaligus menyusun kerangka pengawasan yang ketat agar seluruh proses itu bisa berjalan dengan transparan, ilmiah, serta bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun.

Sinergi tersebut semakin memperlihatkan bahwa pembaruan sejarah tidak hanya sekadar diletakkan sebagai agenda birokratis biasa, melainkan sebagai salah satu fondasi strategis dalam upaya pembentukan identitas nasional yang jauh lebih kokoh dari sebelumnya.

Sejalan dengan arah kebijakan itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan harapan besar terhadap nada narasi yang telah disusun. Ia memproyeksikan bahwa keseluruhan penulisan sejarah nasional dapat memiliki tone yang lebih netral dan positif jika dibandingkan dengan sebelumnya, terutama dalam menggambarkan seperti apa peran dari para pemimpin bangsa Indonesia sejak masa Presiden RI pertama, Sukarno hingga Presiden RI ketujuh, Joko Widodo.

Fadli memandang bahwa sejarah itu sejatinya harus terus dapat memberi ruang bagi penilaian yang adil terhadap kontribusi dari tiap era, bukan hanya sekadar menonjolkan sisi kontroversial saja.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan historiografi yang lebih dewasa dan proporsional, yang merekam seperti apa perjalanan bangsa Indonesia tanpa adanya distorsi bias politik sesaat.

Fadli juga menekankan perlunya menghapus jejak historiografi kolonial yang selama puluhan tahun membentuk cara masyarakat memahami masa lalu. Beberapa buku rujukan era Hindia Belanda, seperti karya Stapel, dinilai terlalu menonjolkan tokoh dan sudut pandang kolonial, sementara tokoh pribumi ditempatkan sebagai figur pelengkap.

Penetapan ulang sejarah berupaya membalik pendekatan tersebut dengan menghadirkan pemeran utama berdasarkan pengalaman bangsa sendiri. Narasi yang dibangun akan menjadi sejarah dari perspektif Indonesia, bukan sejarah Indonesia yang dipaksa mengikuti kacamata kekuatan asing.

Penyusunan buku sejarah terbaru melibatkan lebih dari seratus penulis dari 34 perguruan tinggi dan berbagai institusi. Pelibatan akademisi, arkeolog, ahli arsitektur, geografer, hingga ilmuwan humaniora memperlihatkan upaya serius menghadirkan karya komprehensif.

Komposisi penulis juga berasal dari berbagai daerah untuk menghindari bias geografis. Pendekatan tersebut memperkuat harapan terciptanya narasi yang merepresentasikan memori kolektif seluruh bangsa, bukan hanya narasi yang berpusat di pulau tertentu.

Sinergi DPR dan pemerintah tidak berhenti pada persetujuan anggaran. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan perlunya proses penulisan yang inklusif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia memandang penulisan sejarah bukan sekadar urusan akademis, melainkan pembentukan memori kolektif bangsa yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan legislatif diarahkan untuk memastikan seluruh langkah penyusunan dilakukan dengan kehati-hatian serta keterbukaan penuh.

Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) turut menyoroti pentingnya proyek ini. Ketua Dewan Penasehat FKMPS, Laksamana (Purn.) Tedjo Edhie Pudjiatno, menilai penulisan sejarah tidak boleh dikerjakan dengan tergesa-gesa.

Ia menekankan perlunya integritas dan kebijaksanaan dalam merangkai peristiwa masa lalu, karena sejarah berfungsi sebagai penuntun arah masa depan bangsa. Pendapat tersebut mempertegas bahwa dukungan publik tetap disertai dorongan agar proses ini berlangsung komprehensif dan bertanggung jawab.

Ketua Dewan Pembina FKMPS, Heppy Trenggono, menambahkan bahwa sejarah yang jujur dan disusun dengan keilmuan yang kuat akan memperkuat karakter nasional. Ia melihat penetapan ulang sejarah sebagai langkah yang menentukan kualitas pemahaman generasi mendatang mengenai identitas bangsanya. FKMPS bahkan menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendukung objektivitas proses penulisan.

Melalui penetapan ulang sejarah, DPR dan pemerintah sedang membangun narasi Indonesia-sentris yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Perspektif tersebut tidak hanya berfungsi mengoreksi bias kolonial, tetapi juga membantu membentuk diplomasi budaya yang lebih kuat di ranah global. Selain itu, penataan ulang historiografi memungkinkan agenda pembangunan nasional dilihat sebagai perjalanan kolektif seluruh daerah, bukan dari sudut pandang wilayah tertentu.

Sinergi dua lembaga negara dalam proyek ini memperlihatkan kesadaran bersama bahwa bangsa yang besar harus memahami dirinya melalui kacamata sendiri. Penetapan ulang sejarah kemudian hadir sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa masa lalu bangsa dipahami secara adil, direkam secara ilmiah, dan diwariskan secara bermartabat kepada generasi berikutnya. Dengan arah kerja yang lebih terukur, Indonesia sedang menata kembali landasan historis yang akan membentuk jati diri bangsa pada masa depan. (*)

Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya