JAKARTA — Dukungan publik terhadap adanya penetapan ulang sejarah nasional terus saja menguat seiring berkembangnya wacana pembaruan narasi sejarah yang menjadi jauh lebih akurat dan Indonesia-sentris.

Berbagai kelompok masyarakat dan ahli sejarah menilai bahwa rekonstruksi narasi sejarah tersebut dapat semakin memperkokoh identitas bangsa serta mampu menjawab bagaimana kebutuhan zaman yang terus berubah seperti saat ini.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memaparkan mengenai seperti apa urgensi penulisan ulang sejarah dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI.

Ia menegaskan bahwa pembaruan sejarah tersebut sejatinya merupakan hal yang diperlukan untuk bisa menghapus adanya bias kolonial dan semakin meneguhkan sudut pandang nasional.

“Penulisan ulang sejarah bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” ujar Fadli Zon.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan sejarah dirancang dalam sepuluh jilid mencakup peradaban awal Nusantara hingga perkembangan pada Era Reformasi, dengan pendekatan yang sepenuhnya Indonesia-sentris.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya proses penyusunan yang terbuka dan melibatkan publik.

Ia menyampaikan bahwa DPR ingin memastikan seluruh tahapan penulisan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pakar hingga masyarakat luas.

“Ini bukan sekadar penulisan akademis, ini membentuk memori kolektif bangsa,” ungkap Hetifah.

Ia menilai bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan narasi sejarah yang inklusif.

Dukungan serupa disampaikan Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, yang menggarisbawahi perlunya sejarah yang utuh dan memberi edukasi mendalam bagi masyarakat.

“Saya kira itu sah-sah saja, sepanjang tentu apa yang disampaikan itu adalah sejarah yang utuh, dan bisa memberikan edukasi bagi masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.

Ia menilai bahwa pemahaman sejarah yang komprehensif sangat diperlukan agar generasi muda mengenali esensi perjuangan bangsa.

“Sejarah perjalanan bangsa ini adalah sejarah perjalanan yang penuh perjuangan, penuh pengorbanan,” lanjut Eddy.

Ia menambahkan bahwa penyampaian profil pahlawan secara utuh dapat menumbuhkan kebanggaan nasional di tengah generasi sekarang.

Proyek penulisan ulang sejarah nasional tersebut melibatkan lebih dari seratus sejarawan dan arkeolog dengan rencana uji publik di berbagai wilayah.

Dukungan masyarakat yang terus menguat memperlihatkan bahwa penetapan ulang sejarah dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat identitas bangsa Indonesia. (*)

JAKARTA — Pemerintah terus mendorong terwujudnya percepatan penetapan ulang sejarah nasional sebagai langkah yang strategis untuk semakin memperkuat identitas bangsa melalui narasi yang lebih akurat, inklusif, dan relevan, khususnya bagi para generasi muda.

Upaya tersebut kemudian mendapat dukungan politik setelah DPR RI memberikan lampu hijau bagi terlaksananya proyek penulisan ulang sejarah yang telah vakum selama lebih dari dua dekade lamanya.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menekankan terkait bagaimana urgensi pembaruan sejarah sebagai pondasi yang sangat penting bagi penguatan jati diri bangsa.

Ia menegaskan bahwa proyek tersebut memang dirancang oleh pemerintah, sebagai salah satu upaya untuk dapat menghapus adanya bias kolonial dan merekonstruksi narasi menjadi perspektif yang jauh lebih Indonesia-sentris.

“Penulisan ulang sejarah bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” ujar Fadli Zon.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan sejarah akan terdiri dari sepuluh jilid, mulai dari peradaban awal Nusantara hingga perkembangan sosial politik pada Era Reformasi.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan penekanan pada aspek transparansi dan keterlibatan publik dalam proses penyusunan sejarah nasional.

Ia menyatakan bahwa DPR ingin mengetahui pihak-pihak yang dilibatkan serta metode penyusunan yang digunakan pemerintah.

“Ini bukan sekadar penulisan akademis, ini membentuk memori kolektif bangsa,” ucapnya.

Ia menilai bahwa penetapan ulang sejarah yang inklusif akan menjadi landasan penting bagi penguatan nilai kebangsaan.

Proses penulisan juga akan mengintegrasikan temuan arkeologis terbaru, termasuk penelitian yang menunjukkan bahwa jejak peradaban Indonesia jauh lebih tua daripada narasi sebelumnya.

Pemerintah menilai bahwa pembaruan data tersebut sangat penting untuk memperkaya pemahaman tentang asal-usul masyarakat Nusantara dan memperkuat rasa kebangsaan generasi muda.

Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Agus Mulyana, menyoroti perlunya koreksi terhadap narasi lama, terutama di masa kolonialisme.

Ia menyebut bahwa klaim penjajahan selama 350 tahun tidak dialami merata oleh seluruh wilayah.

“Tidak semua daerah 350 tahun, tetapi kekuasaan VOC atau Belanda itu berproses,” kata Agus.

Ia menilai bahwa penetapan ulang sejarah dapat menegaskan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang kalah.

Penetapan ulang sejarah nantinya akan distribusikan secara resmi ke sekolah dan perguruan tinggi, sehingga generasi mendatang memperoleh sejarah yang lebih jujur, lengkap, dan mencerminkan keberagaman Indonesia. (*)

Oleh : Yosepha Yosi Aninda )*

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Aceh Tamiang pada 12 Desember 2025 menjadi penegasan bahwa negara hadir secara penuh bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa-masa sulit akibat banjir bandang. Di tengah kondisi wilayah yang mengalami kerusakan parah, Kepala Negara turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau seluruh titik, termasuk kawasan terpencil yang sebelumnya terisolasi. Langkah ini menggambarkan pola kepemimpinan yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.

Setibanya di posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang, Presiden langsung melihat kondisi warga yang masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana. Jejak banjir terlihat jelas di sepanjang perjalanan, mulai dari lumpur tebal yang menutup badan jalan, pepohonan mengering akibat terjangan air, hingga puing bangunan yang berserakan di berbagai sudut permukiman. Dalam peninjauan tersebut, Presiden juga berinteraksi dengan warga di fasilitas kesehatan darurat, meninjau pelayanan tenaga medis, serta memastikan bahwa seluruh kebutuhan dasar masyarakat tertangani secara cepat dan akurat.

Kawasan permukiman di bawah jembatan yang rusak berat juga menjadi perhatian penting. Di sana, Presiden melihat langsung rumah-rumah warga yang tertimbun lumpur dan perabotan yang terseret arus. Peninjauan lapangan ini menegaskan bahwa kebijakan pemulihan tidak hanya lahir dari laporan birokrasi, tetapi dibangun berdasarkan pengamatan nyata terhadap kondisi di lapangan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah pemerintah selaras dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak.

Kehangatan warga, terutama anak-anak, menambah makna kunjungan tersebut. Antusiasme anak-anak yang menyambut dengan nyanyian memberikan gambaran bahwa kehadiran Presiden membawa harapan baru. Sikap hangat Presiden dalam menyapa, memeluk, hingga menenangkan anak-anak memberikan ketenangan emosional bagi para pengungsi yang masih terguncang oleh bencana. Kehadiran pemimpin nasional di tengah masyarakat dalam situasi darurat menjadi penguat moral yang sangat dibutuhkan.

Peninjauan Presiden turut didampingi Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, para menteri Kabinet Merah Putih, serta pejabat daerah. Kolaborasi lintas lembaga ini menunjukkan bahwa pemerintah mengambil langkah terpadu untuk mempercepat proses pemulihan. TNI dan Polri mendukung percepatan distribusi logistik, sementara BNPB dan pemerintah daerah memastikan seluruh alur penanganan berjalan simultan. Dengan dukungan koordinasi robust semacam ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa tidak ada satu pun wilayah terdampak yang tertinggal, terutama daerah yang sebelumnya mengalami keterisolasian.

Kunjungan Presiden Prabowo juga menuai perhatian para pengamat komunikasi politik, Gun Gun Heryanto yang menilai kehadiran langsung Presiden di tengah masyarakat terdampak merupakan langkah yang memutus pola lama yang sering menjadikan bencana sebagai ajang pertunjukan visual pejabat. Menurutnya, pendekatan yang ditunjukkan Presiden mencerminkan gaya kepemimpinan yang mengutamakan kebijakan substantif ketimbang gimmick seremonial. Ia memandang bahwa penanganan bencana seharusnya tidak dikemas dalam simbol-simbol visual atau atribut bantuan, melainkan fokus pada kebijakan komprehensif yang menjawab kebutuhan warga secara menyeluruh.

Intervensi kebijakan lebih penting daripada pencitraan, sehingga kehadiran Presiden yang turun langsung untuk memastikan alur distribusi bantuan menjadi wujud konkret bahwa pemerintah menempatkan substansi di atas simbol. Penanganan bencana perlu dilakukan dari hulu hingga hilir, tidak bisa hanya sebatas aksi pembagian bantuan. Penekanan ini mempertegas bahwa pemerintah harus mengelola bencana secara strategis, mulai dari mitigasi, penanganan darurat, hingga rekonstruksi jangka panjang.

Pandangan tersebut relevan dengan langkah pemerintah di Aceh Tamiang. Sejumlah titik terdampak mengalami lonjakan harga barang pokok, termasuk harga bahan bakar yang sempat melambung akibat terputusnya akses distribusi. Pemerintah mengambil langkah cepat untuk menstabilkan pasokan agar mobilitas warga dan aktivitas ekonomi tidak semakin terganggu. Dengan memulihkan jalur logistik dan memastikan suplai kebutuhan pokok, pemerintah berupaya meredam dampak lanjutan dari bencana bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Pendekatan komprehensif pemerintah memperlihatkan bahwa penanganan bencana tidak hanya menyasar pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi, sosial, dan psikologis warga. Dengan memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, memperbaiki infrastruktur terdampak, serta mengkoordinasikan seluruh institusi terkait, pemerintah berupaya menghadirkan solusi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh dan bukan bersifat episodik.

Narasi kebijakan yang diusung pemerintah dalam penanganan bencana ini memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh Tamiang. Langkah cepat pemerintah melalui koordinasi lintas lembaga dan kehadiran langsung Presiden mempertegas bahwa penanganan bencana dilakukan secara komprehensif, bukan parsial. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh Tamiang menjadi representasi nyata dari standar baru dalam kepemimpinan kebencanaan. Kehadiran langsung Presiden, sinergi lintas lembaga, dan dorongan untuk menempatkan kebijakan substantif di atas simbol visual menunjukkan bahwa negara hadir secara utuh bagi masyarakat. Dengan memastikan bantuan menjangkau bahkan wilayah yang sulit dijangkau, pemerintah menunjukkan komitmen kuat bahwa tidak ada satu pun warga yang dibiarkan menghadapi bencana sendirian.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh : Alvin Galih )*

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke wilayah terdampak banjir di Sumatera menjadi sinyal kuat kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Di tengah situasi darurat akibat bencana alam, kehadiran langsung kepala negara tidak hanya bermakna simbolik, tetapi juga menunjukkan empati dan kepedulian nyata terhadap warga yang kehilangan rumah, harta benda, dan rasa aman. Presiden datang bukan sekadar meninjau, tetapi memastikan bahwa negara hadir dan bekerja untuk rakyatnya pada saat paling sulit.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo berdialog langsung dengan warga di lokasi pengungsian. Presiden Subianto mendengarkan keluhan masyarakat, mulai dari kebutuhan pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga persoalan tempat tinggal sementara. Presiden Prabowo Subianto juga meminta anak-anak yang terdampak banjir di Aceh untuk tetap tabah dan bersemangat agar dapat segera kembali bersekolah. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah melakukan segala upaya untuk mempercepat penanganan bencana. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang membumi, di mana kebijakan dan keputusan diambil berdasarkan kondisi riil di lapangan. Bagi para korban, didengar langsung oleh Presiden memberikan harapan dan keyakinan bahwa penderitaan mereka tidak diabaikan.

Presiden juga meninjau kesiapan posko bencana dan dapur umum yang disiapkan oleh pemerintah bersama relawan. Ia memastikan distribusi bantuan berjalan merata dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Dalam situasi bencana, kecepatan dan ketepatan bantuan menjadi faktor krusial, dan Presiden menegaskan bahwa tidak boleh ada hambatan birokrasi yang memperlambat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain fokus pada penanganan darurat, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemulihan pascabencana. Presiden meminta kementerian dan pemerintah daerah segera menyiapkan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk perbaikan infrastruktur, rumah warga, serta fasilitas umum yang rusak. Upaya ini diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi seperti semula, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana di masa depan melalui perencanaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kunjungan tersebut juga menunjukkan kuatnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Presiden memastikan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta relawan dan organisasi kemanusiaan berjalan efektif. Kerja sama ini menjadi kunci agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dan saling mendukung. Kehadiran Presiden di lapangan memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menghadapi musibah.

Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan kehadiran presiden ke lokasi bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh itu sangat diperlukan. Bagi masyarakat Sumatera yang terdampak banjir, kehadiran Presiden memberikan dorongan moral yang besar. Di tengah kelelahan dan trauma akibat bencana, perhatian langsung dari negara menumbuhkan kembali rasa optimisme. Warga merasa tidak sendirian dan yakin bahwa proses pemulihan akan berjalan dengan dukungan penuh dari pemerintah. Hal ini penting karena pemulihan pascabencana bukan hanya soal fisik, tetapi juga pemulihan psikologis masyarakat.

Secara lebih luas, kunjungan ini mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola kebencanaan yang responsif dan berorientasi pada rakyat. Bencana alam memang tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan, respons cepat, dan kepemimpinan yang tegas. Langkah Presiden turun langsung ke lapangan menjadi contoh bahwa penanganan bencana harus mengutamakan kecepatan, empati, dan keberpihakan pada korban.

Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo dalam menanggulangi dampak banjir di Sumatera. Kehadiran Presiden Prabowo beberapa kali ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah pusat terhadap keselamatan rakyat. Pihaknya juga yakin Presiden akan menindak tuntas akar masalah bencana, termasuk mengungkap pelaku pembalakan liar, sebuah isu yang berulang kali ditekankan Presiden.

Ke depan, masyarakat berharap kunjungan ini diikuti dengan kebijakan konkret yang berkelanjutan, baik dalam pemulihan wilayah terdampak maupun pencegahan bencana serupa di masa mendatang. Penguatan sistem peringatan dini, perbaikan tata ruang, dan edukasi kebencanaan menjadi hal penting yang perlu terus dikembangkan. Dengan kepedulian dan kehadiran nyata negara, seperti yang ditunjukkan dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Sumatera, kepercayaan publik terhadap negara akan semakin kuat, dan semangat bangkit bersama pascabencana dapat terwujud.

Secara keseluruhan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi banjir di Sumatera menegaskan bahwa negara hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui empati dan tindakan nyata di lapangan. Kehadiran langsung kepala negara menjadi simbol kepedulian sekaligus penguat koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana, mulai dari respons darurat hingga pemulihan pascabencana. Lebih dari itu, langkah ini menumbuhkan kepercayaan dan harapan masyarakat bahwa pemerintah berdiri bersama rakyat dalam menghadapi musibah, serta berkomitmen membangun sistem kebencanaan yang lebih tangguh, manusiawi, dan berkelanjutan ke depan

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Aceh – Presiden RI Prabowo Subianto kembali turun langsung meninjau posko-posko pengungsian warga terdampak bencana di Sumatra, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal. Kunjungan ini merupakan yang ketiga kalinya dalam dua pekan terakhir, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menjamin keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Setelah dua kali mengunjungi wilayah terdampak pada 30 November 2025 dan 7 Desember 2025, Presiden Prabowo kembali hadir pada Jumat, 12 Desember 2025, untuk memastikan seluruh mekanisme penanganan bencana berjalan dengan baik. Kunjungannya dimulai dari Aceh Tamiang, salah satu daerah yang paling parah terdampak. Presiden hadir didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Angga Raka Prabowo.

Selain Aceh Tamiang, Presiden juga dijadwalkan meninjau sejumlah posko pengungsian di Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada hari yang sama. Pemerintah ingin memastikan pendistribusian logistik, layanan kesehatan, ketersediaan listrik, air bersih, hingga kesiapan tenda-tenda pengungsian berjalan tanpa hambatan. Langkah ini dinilai penting mengingat potensi cuaca ekstrem masih tinggi dalam beberapa hari ke depan.

Kunjungan ini dilakukan hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo kembali ke tanah air dari kunjungan kerja luar negeri di Pakistan dan Rusia. Presiden mendarat di Bandara Kualanamu sekitar pukul 02.50 WIB sebelum langsung bergerak menuju wilayah terdampak. Mobilitas cepat tersebut mencerminkan bagaimana pemerintah menempatkan penanganan bencana sebagai prioritas utama.

Dalam dialog dengan warga, Presiden menyampaikan pesan tegas mengenai pentingnya meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Saya minta pemda semua lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita sebaik-baiknya,” ujar Prabowo, menekankan bahwa mitigasi adalah kunci untuk mencegah bencana berulang.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir langsung dan menunaikan janji kepada warga Aceh Tamiang.

“Saya hari ini diterima dengan baik, saya datang sesuai janji saya. Waktu itu Tamiang masih terputus. Saya janji mau nengok beliau. Saya lihat keadaan, Insyaallah bersama-sama pemerintah akan turun. Akan membantu semuanya,” tuturnya.

Di penghujung kunjungan, Prabowo memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintah bekerja keras mempercepat pemulihan, termasuk pemulihan listrik, layanan dasar, dan perbaikan infrastruktur.

“Ya kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit. Jadi kita atasi bersama. Mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat normal,” ujar Presiden.

Dengan langkah cepat, koordinasi terarah, dan kehadiran langsung Presiden, pemerintah menegaskan bahwa negara hadir untuk rakyat, terutama dalam masa-masa sulit akibat bencana.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berupaya maksimal membantu korban bencana banjir dan longsor di Sumatra.

“Saya sudah sampaikan bahwa pemerintah pasti akan turun dan membantu. Tentunya bagi yang terkena musibah, kami juga manusia, tidak punya tongkat Nabi Musa,” ujar Presiden

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap bagi warga terdampak. Meski begitu, proses pembangunan membutuhkan waktu.

Ada nanti hunian sementara dan hunian tetap yang sudah kita rencanakan, sudah kita alokasikan anggarannya. Tetapi memang butuh waktu,” jelas Presiden.

Presiden juga meminta masyarakat terdampak untuk bersabar. Ia menegaskan pemerintah akan bekerja maksimal dalam penanganan bencana.

“Jadi kami mohon kesabaran. Saya tidak bisa mengerjakan semua dengan begitu cepat. Kita sudah bekerja sebaik-baiknya. Saya minta ketabahan dan kesabaran semua. Pasti kita akan bantu, tenang saja,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan percepatan pemulihan akses jalan, distribusi logistik, hingga perbaikan fasilitas vital yang rusak.

“Setelah melalui ruas jalan yang tertutup lumpur dan melihat rumah warga yang rusak, kami ingin memastikan percepatan pembukaan jalur dan kelancaran distribusi logistik kepada masyarakat,” kata AHY.

Usai meninjau Lubuk Sidup, AHY melanjutkan kunjungan ke kawasan Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kuala Simpang. Di sana, ia kembali menegaskan komitmen percepatan pemulihan fasilitas publik dan hunian warga melalui kerja sama dengan Kementerian PU serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ia juga memastikan percepatan pemulihan air bersih, sanitasi, dan layanan dasar lain, termasuk listrik yang hingga kini belum pulih sepenuhnya.

“Rumah-rumah warga di sini hancur dan tidak dapat lagi ditinggali. Alat berat harus segera bekerja dan jalur logistik tidak boleh terputus,” kata AHY.

Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh proses pemulihan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar keselamatan, guna menjamin masyarakat Aceh dapat kembali beraktivitas dengan aman, lancar, dan normal secepat mungkin.

Continue Reading

Oleh: Alexandro Dimitri*)

Seiring dengan bergulirnya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu pilar utama kebijakan sosial pemerintahan saat ini, sektor perbankan nasional — terutama bank milik negara (perbankan BUMN) — sedang dirangkul untuk mengambil peran strategis dalam mendukung penyaluran bantuan kepada jutaan rakyat. Inisiatif terbaru datang dari BPI Danantara, yang menggandeng bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyediakan pembiayaan awal MBG — sebuah langkah penting dalam memastikan program sosial ini berjalan tepat waktu, efisien, dan merata.

Dalam pandangan pemerintah, kebijakan ini tidak hanya tindakan kemanusiaan, tetapi juga investasi sosial yang bisa mendongkrak stabilitas ekonomi, mendukung sektor perbankan, dan merangsang pertumbuhan di tingkat akar rumput.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa aliran dana dari kas negara ke perbankan BUMN merupakan bagian dari strategi fiskal makro yang lebih luas. Pada 12 September 2025, Purbaya mencairkan dana sebesar Rp 200 triliun ke lima bank Himbara untuk memperkuat likuiditas mereka.

Purbaya menyatakan bahwa suntikan dana tersebut akan menekan persaingan bunga dan memberi ruang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit, sehingga pembiayaan bisa lebih mudah diakses masyarakat dan pelaku usaha. Ia mengaku bahwa beberapa bank bahkan telah meminta tambahan dana karena penempatan Rp 200 triliun sudah habis terserap.

Langkah ini juga membuka jalan bagi bank-bank BUMN untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG, sebagai bagian dari kontribusi nyata mereka.

Di sisi lain, Rosan Roeslani selaku Chief Executive Officer BPI Danantara menyambut baik keterlibatan bank Himbara dalam pembiayaan MBG. Rosan menegaskan bahwa Danantara akan menyediakan pembiayaan di muka untuk dapur-dapur MBG melalui bank-bank BUMN, dimana ini berbeda dengan mekanisme reimburse yang digunakan sebelumnya.

Menurut Rosan, MBG bukan semata program filantropi, melainkan “investasi sosial yang berpenghasilan tetap.” Dengan model pembiayaan seperti ini, seluruh rantai distribusi makanan bergizi, mulai dari dapur, supplier, hingga distribusi, dapat didukung dengan modal yang andal dan aman.

Ia juga menilai bahwa perbedaan kapasitas antar bank dalam penyaluran kredit dan penyerapan dana adalah hal yang wajar, tapi dengan koordinasi yang tepat, Himbara bisa memainkan peran besar dalam menyukseskan MBG.

Keterlibatan Danantara dan bank-bank BUMN dalam pembiayaan MBG datang pada saat yang tepat. Pada 2025, anggaran MBG awalnya dialokasikan sebesar Rp 71 triliun, dan pemerintah telah memutuskan untuk menambah anggaran hingga Rp 100 triliun, agar program ini bisa mempercepat pencapaian target penerima manfaat hingga 82,9 juta orang.

Dengan skema pembiayaan dari Danantara–Himbara, likuiditas dan kesiapan sumber daya bisa lebih cepat terwujud. Ini menjadi penting mengingat kebutuhan dana besar untuk dapur, logistik, distribusi, hingga manajemen program yang sangat masif dan menyentuh seluruh pelosok negeri.

Selain itu, keputusan pemerintah menempatkan dana di perbankan BUMN telah terbukti mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif — seperti UMKM, industri padat karya, dan sektor strategis lainnya — yang pada gilirannya bisa memberi multiplier effect kepada perekonomian nasional.

Kolaborasi antara pemerintah, Danantara, dan perbankan BUMN juga memperlihatkan sinergi antara kebijakan fiskal, investasi, dan sosial, yang merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia.

Meski demikian, pelaksanaan MBG tentu menghadapi tantangan besar, mulai dari logistik distribusi, pengawasan mutu pangan, hingga akuntabilitas dana. Oleh sebab itu, upaya pengawasan — mulai dari pengawasan internal pemerintah, lembaga seperti Ombudsman RI, hingga transparansi publik — tetap mutlak diperlukan.

Namun dengan komitmen Danantara dan bank-bank BUMN serta arahan tegas dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik dan sektor keuangan bisa bersinergi untuk memastikan hak dasar rakyat — memperoleh makanan bergizi — terpenuhi.

Melalui kolaborasi ini, bukan hanya sekadar memberi makan, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk generasi masa depan, menggerakkan sektor ekonomi kecil-menengah, dan menjaga stabilitas finansial nasional.

Semangat semacam ini layak kita dukung penuh — karena pada akhirnya, MBG bukan hanya program bantuan sesaat, melainkan investasi besar untuk generasi Indonesia Emas 2045. Dengan sinergi pemerintah, Danantara, dan perbankan BUMN, saya optimis bahwa MBG akan berhasil, dan rakyat — terutama generasi penerus bangsa — akan menikmati manfaat nyata dari keberpihakan negara.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Jakarta – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendorong Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk ikut serta dalam proyek pengembangan KEK di kawasan Indonesia Timur.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberi arahan agar Danantara dapat ikut membantu pendanaan KEK, terutama yang berlokasi di kawasan timur Indonesia.

“Waktu itu ada instruksi dari Bapak Presiden untuk membantu, khususnya KEK-KEK yang ada di Indonesia Timur. Memang ada sedikit permasalahan karena aksesibilitas ke sana agak susah, baik dari sisi transportasi maupun infrastruktur,” ujar Edwin.

Ia menambahkan, dukungan dari Danantara diharapkan dapat mempercepat pengembangan kawasan sehingga aktivitas ekonomi KEK di Indonesia Timur dapat terus bertumbuh.

Edwin menegaskan bahwa realisasi skema tersebut masih membutuhkan pembahasan lanjutan antara Danantara dan berbagai kementerian serta lembaga terkait.

“Ini masih perlu pembahasan yang lebih mendalam, karena kemarin baru ada arahan. Jadi perlu ada diskusi bersama lagi antara Danantara dan kementerian/lembaga terkait,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan akan ada penambahan 6 kawasan ekonomi khusus (KEK) baru dengan potensi investasi hingga Rp300 triliun.

“Special economic zone (KEK) ini, sampai tahun 2025, kita sudah mempunyai 25 (KEK). Dan, tahun depan, mudah-mudahan bisa bertambah enam lagi akan menjadi 31 (KEK),” kata Todotua.

Todotua menambahkan bahwa masing-masing KEK mempunyai fokus pengembangan yang berbeda.

“Dalam semua realisasi KEK ini masing-masing memiliki speciality-nya, ada untuk industrialisasi, kesehatan, digital, tourism, dan lain-lain,” tuturnya.

Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat strategi pengelolaan kawasan, termasuk konsolidasi kebijakan serta pemberian fasilitas.

“Tentunya, dengan strategi kawasan ini kita, pemerintah dalam investasi bagaimana bisa mengonsolidasikan mengenai perizinan, strategi regulasi, insentif fiskal dan nonfiskal,” ujarnya.

Ia juga berharap tambahan KEK nantinya dapat meningkatkan realisasi investasi nasional, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian negara.

[edRW]

JAKARTA – Danantara Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas melalui pemanfaatan peluang di sektor business-to-business (B2B). Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Chief Marketing Officer Danantara Asset Management, Dendi Tegar Danianto, menuturkan bahwa pergeseran UMKM dari pasar business-to-consumer (B2C) ke B2B merupakan langkah strategis yang perlu dipercepat agar perkembangan usaha dapat lebih terukur dan berkelanjutan.

“Orang mungkin banyak berbicara UMKM itu di ranah B2C. Nah yang sedang kita kerjakan ini kan B2B. Makanya ini menjadi perhatian dari Danantara, karena menurut kita penting untuk men-trigger growth UMKM di B2B sector,” ujarnya di sela PaDi Business Forum & Showcase 2025, di The Gade Tower, Jakarta.

Dendi menjelaskan bahwa pemanfaatan platform digital seperti Pasar Digital (PaDi) UMKM milik Telkom Indonesia telah membuka peluang besar bagi UMKM untuk terhubung langsung dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN sebagai offtaker. Dengan pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, potensi transaksi UMKM dapat meningkat signifikan.

“Yang paling mudah adalah kita yang di Danantara dan BUMN sebagai offtaker-nya. Ini di BUMN besar sekali market-nya,” katanya.

Ia menambahkan bahwa integrasi UMKM ke dalam ekosistem B2B tidak hanya memperluas pasar, melainkan juga mendorong peningkatan profesionalisme bisnis.

“Ini yang sedang kita coba unlock the value supaya mendukung UMKM dengan kegiatan bisnis yang lebih tight, lebih rapi, lebih efektif dan efisien,” jelas Dendi.

Danantara juga menilai peningkatan kapasitas UMKM menjadi aspek penting. Oleh karena itu, perusahaan mendorong langkah kolaboratif seperti business matching, pendampingan komersialisasi digital, hingga penguatan kompetensi.

“Ini tidak cuma business matching, tapi juga kompetensi dan capability. Tidak banyak yang siap untuk melakukan transaksi dan komersialisasi di ranah online,” ujarnya.

Selain akses pasar dan peningkatan kompetensi, Danantara menempatkan akses pembiayaan sebagai prioritas. Menurut Dendi, pembiayaan yang memadai akan mempercepat pertumbuhan UMKM dan membuat mereka semakin siap menangani kebutuhan pasar B2B berskala besar.

“Kalau pelanggannya sudah puas, bisa offtake ke BUMN dan berkembang organik, tapi mereka juga harus mendapatkan akses ke pasar dan akses ke pendanaan,” tambahnya.

Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Anton Hendranata, memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

“Peningkatan inklusi dan literasi keuangan, diiringi penguatan kapasitas usaha, menjadi kunci akselerasi UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, Danantara optimistis sektor UMKM dapat berkembang lebih pesat dan berdaya saing, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi nasional melalui perluasan ke pasar B2B yang lebih stabil dan berorientasi jangka panjang.

Oleh: Anindito Bagus Muhammad (*

Percepatan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia menjadi agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan yang lebih merata. Dalam upaya tersebut, pemerintah kini memberikan perhatian besar terhadap peran Danantara sebagai penggerak UMKM berbasis business-to-business (B2B) dan sekaligus sebagai akselerator pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah timur. Transformasi kelembagaan BUMN melalui Danantara menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah, membuka peluang investasi yang lebih inklusif, serta mendorong UMKM naik kelas melalui integrasi sistem dan kemitraan berkelanjutan.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, menegaskan bahwa peran Danantara dalam pengembangan KEK di kawasan timur Indonesia menjadi sangat relevan mengingat banyaknya kendala yang selama ini dihadapi investor. Kapasitas infrastruktur, terutama transportas, masih menjadi tantangan besar yang membatasi minat dan mobilitas investasi. Padahal, sejauh ini Indonesia telah mengembangkan 25 KEK, dan beberapa di antaranya berada di kawasan timur seperti KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, dan KEK Likupang.

Edwin menyoroti bahwa meski kawasan tersebut memiliki potensi besar di sektor perikanan, pariwisata, industri pengolahan, hingga pertambangan, tingkat utilisasi dan aktivitas ekonomi belum optimal. Karena itu, kehadiran Danantara dipandang sebagai pintu masuk untuk memperbaiki ekosistem investasi, khususnya melalui integrasi manajemen, pembiayaan, dan pendampingan sektor usaha di sekitar KEK. Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan melalui Danantara masih membutuhkan pembahasan mendalam. Hingga kini, mandat dan arah pengembangan tersebut masih berupa instruksi langsung dari Presiden dan tengah diformulasikan lebih detail oleh pemerintah bersama Danantara.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, menilai reformasi BUMN melalui pembentukan Danantara membuka peluang lebih luas bagi daerah untuk turut mengusulkan proyek-proyek strategis yang memiliki dampak nyata terhadap perekonomian lokal. Struktur kelembagaan Danantara memungkinkan kolaborasi yang lebih organik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta, terutama dalam mempercepat pembangunan industri unggulan di kawasan timur.

Menurut Akbar, reformasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi internal BUMN, tetapi juga memastikan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Dengan pengelolaan yang lebih terpusat, BUMN dapat bergerak lebih profesional, transparan, dan terarah dalam bermitra dengan usaha lokal. Ini akan menciptakan peluang proyek baru, memperluas portofolio investasi daerah, hingga membuka ruang kemitraan yang lebih struktural antara BUMN dan UMKM.

Studi Nagara Institute yang ia sampaikan menekankan bahwa proses evaluasi berkelanjutan penting dilakukan untuk memastikan agenda reformasi Danantara berjalan sesuai jalurnya. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memaksimalkan potensi Danantara dalam meningkatkan daya saing BUMN serta memastikan manfaat ekonomi sampai ke daerah-daerah seperti Jawa Timur yang memiliki ekosistem UMKM besar dan dinamis. Dengan tata kelola yang tepat, Danantara berpotensi menjadi jembatan antara pelaku usaha lokal dan proyek investasi strategis, baik di pusat maupun di kawasan timur Indonesia.

Dari perspektif pelaku industri, Chief Marketing Officer Danantara Asset Management, Dendi Tegar Danianto, mengajak UMKM untuk meningkatkan orientasi mereka ke sektor business-to-business (B2B). Menurutnya, selama ini banyak UMKM hanya fokus pada pasar ritel sehingga pertumbuhan mereka cenderung stagnan. Padahal, pasar B2B memiliki potensi transaksi yang jauh lebih besar, terutama karena kebutuhan barang dan jasa dari kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah.

Dendi menilai langkah paling efektif bagi UMKM untuk memasuki pasar B2B adalah memanfaatkan platform digital yang telah disiapkan pemerintah dan BUMN, salah satunya Pasar Digital (PaDi) UMKM milik PT Telkom Indonesia. Platform terintegrasi ini menghubungkan UMKM dengan ratusan instansi pengguna anggaran sehingga memudahkan proses business matching, verifikasi, hingga pembayaran secara efisien. Dengan integrasi ini, pemerintah dapat memprioritaskan belanja barang dan jasa dari UMKM lokal secara lebih sistematis dan transparan.

Ia menegaskan bahwa UMKM yang telah masuk ke dalam ekosistem B2B memiliki peluang transaksi yang jauh lebih besar melalui pengadaan kementerian/lembaga. Selain itu, penguatan peran BUMN sebagai pembina dan mitra UMKM juga menjadi kunci. BUMN diharapkan aktif menyediakan ruang business matching, pelatihan kapabilitas usaha, serta memastikan UMKM memiliki akses modal yang lebih luas dan adaptif. Pembiayaan menjadi komponen vital agar UMKM dapat memenuhi standar kualitas, kapasitas produksi, hingga ketepatan waktu yang dibutuhkan dalam skema pengadaan B2B.

Dengan adanya peran Danantara yang semakin strategis, kolaborasi antara BUMN, pemerintah daerah, dan sektor UMKM diyakini dapat membentuk rantai nilai ekonomi baru yang lebih produktif. Transformasi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui industrialisasi daerah, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan digitalisasi proses usaha.

Melihat besarnya potensi dan arah kebijakan pemerintah, Danantara bukan sekadar entitas baru dalam reformasi BUMN, melainkan instrumen penting untuk membangun masa depan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing, khususnya di kawasan timur. Karena itu, sudah saatnya masyarakat memberi dukungan penuh terhadap program-program pemerintah melalui Danantara sebagai bentuk investasi bersama menuju masa depan Indonesia yang lebih cerah, maju, dan merata.

(* Penulis merupakan pemerhati Ekonomi