Oleh: Bhaila Magnanagari *)

Menutup 2025, kita menyaksikan konsolidasi kebijakan yang tidak sekadar menyusun daftar program, tetapi mulai terbaca sebagai arsitektur pembangunan yang koheren. Setahun kerja pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan tiga hal yakni fokus pada layanan dasar, penyetelan ulang mesin pertumbuhan, dan penegasan tata kelola yang memperkuat kepercayaan publik, yang tampaknya bukan euforia, melainkan ketekunan dimana target ditetapkan, kapasitas disiapkan, lalu eksekusi dipacu dengan pengawasan publik sebagai penyangga.

Pemikir bangsa sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina IKA ITB, R. Haidar Alwi, menilai arah baru itu tegas dan ambisius karena bertumpu pada layanan dasar. Ia menunjuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai fondasi pemerataan kualitas hidup yang kini menjangkau jutaan warga setiap hari, sekaligus memperkuat jaring kesehatan di daerah terpencil. Pada waktu yang sama, ia menekankan bahwa realisasi investasi hingga Rp1.434 triliun per September 2025—tumbuh 13,7%—merupakan sinyal kepercayaan investor yang kembali pulih, sementara pertumbuhan ekonomi 5,12% dan inflasi sekitar 2,6% menunjukkan stabilitas yang terjaga. Dalam pandangannya, kenaikan produksi beras dan cadangan pangan yang menebal ikut menahan tekanan harga dan memperkuat daya beli.

Di panggung luar negeri, Haidar menggarisbawahi diplomasi yang kembali percaya diri—dari Washington hingga Beijing, dari Brasil hingga Teluk—yang tidak berhenti pada gestur simbolik. Di situ, ia melihat komitmen investasi dan perluasan kerja sama strategis menjadi keluaran nyata dari kunjungan tingkat tinggi serta pidato kepala negara di forum utama seperti Majelis Umum PBB. Efeknya ke domestik adalah ruang fiskal yang lebih lapang dan jaringan kemitraan yang menopang agenda industrialisasi, energi, dan teknologi.

Dimensi tata kelola juga mencuat. Haidar menyebut keberanian melakukan efisiensi anggaran dan penegakan hukum antikorupsi sebagai langkah fundamental: ketika dana yang rawan kebocoran dialihkan ke program pro-rakyat, manfaatnya segera terasa di meja makan, puskesmas, dan sekolah—alih-alih berhenti di meja birokrasi. Ia menekankan komitmen presiden untuk menyalurkan kembali uang negara yang berhasil diselamatkan kepada publik sebagai tolok ukur moral kebijakan; bukan semata soal angka, melainkan pesan bahwa negara berpihak pada manfaat yang terukur.

Dari indikator makro dan sentimen, gambarnya konsisten. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perekonomian berada pada momentum kuat: PMI manufaktur 53,3, Indeks Keyakinan Konsumen 121,2, belanja rumah tangga menguat, dan IHSG 8.617 pada awal Desember. Ia menilai target pertumbuhan APBN 2026 sebesar 5,4% adalah baseline, dengan potensi upside lebih besar—didukung pariwisata, mobilitas, stimulus belanja, serta percepatan delapan prioritas APBN 2026 (pangan, energi, MBG, pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, investasi–perdagangan). Airlangga juga menandaskan mesin baru dari digitalisasi: perluasan QRIS yang telah digunakan puluhan juta konsumen dan pelaku usaha, lintasan ekosistem EV, dan persiapan arah semikonduktor.

Dunia usaha membaca partitur yang sama. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie optimistis pertumbuhan >5,5% pada 2026, dengan 17 program dan 8 agenda prioritas yang kian operasional. Ia menyoroti quick wins seperti MBG, program pelatihan dan magang, serta inisiatif perumahan layak yang memperbaiki sisi permintaan sekaligus menyuntik produktivitas lokal. Dorongan untuk memperluas Program Magang Nasional hingga puluhan ribu peserta dipandang sebagai jembatan efektif ke pasar kerja yang kian berbasis keterampilan.

Kepercayaan publik menjadi prasyarat yang tak kalah penting. Managing Director Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, mengungkap mayoritas responden memercayai komitmen pemerintahan saat ini terhadap integritas; masyarakat menilai arah pemberantasan praktik tidak terpuji selaras dengan harapan akan birokrasi yang bersih. Analis politik Arif Nurul Imam menambahkan bahwa persepsi atas kebebasan berpendapat tetap tinggi dan stabilitas politik terjaga—dua variabel yang, bila berjalan serempak, memberikan kepastian bagi investasi, produksi, dan konsumsi.

Pada ranah layanan dasar, Presiden menegaskan skala dan tujuan MBG sebagai misi logistik dan kemanusiaan. Ia menilai capaian jutaan porsi per hari dalam waktu singkat bukan sekadar milestone operasional, tetapi investasi jangka panjang pada kualitas manusia. Perbandingan internasional kerap diajukan hanya untuk mengukur kecepatan; esensinya tetap pada perubahan nasib anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita, kelompok yang bila diperkuat gizinya akan menentukan produktivitas bangsa dalam dua–tiga dekade ke depan.

Garis kebijakan 2026 menyiapkan akselerasi, fokus pada ekonomi hijau, hilirisasi industri, digitalisasi, Danantara sebagai penghela investasi, dan kendaraan listrik nasional sebagai lokomotif manufaktur ke depan, 100.000 peserta Program Magang Nasional untuk memperkuat talenta muda, sembari mendorong proyek pendidikan unggul seperti Sekolah Garuda—yang akan mulai beroperasi bertahap pada 2026 dengan jalur beasiswa ke kampus kelas dunia menegaskan bahwa layanan dasar, industrialisasi baru, dan penguatan SDM dirancang berjalan paralel.

Memasuki 2026, apresiasi pada capaian bukan alasan berpuas diri, melainkan undangan untuk menutup celah eksekusi, memastikan jangkauan MBG kian presisi, mempercepat integrasi data bantuan sosial, mengurai bottleneck perizinan dan utilitas daerah, serta memantapkan pipeline investasi agar cepat menyentuh sektor riil. Maka 2026 berpeluang menjadi tahun percepatan, karena kebijakan tidak hanya tampak di dokumen, tetapi hadir nyata di hidup sehari-hari.

*) pemerhati kebijakan publik

Oleh: Winna Nartya *)

Jelang memasuki lembar tahun baru 2026, lanskap makro Indonesia tampil meyakinkan. Indikator-indikator utama bergerak serempak ke zona ekspansi, transformasi digital kian matang, dan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran berada pada level yang memberi trust premium bagi ekonomi. Ketika data, disiplin kebijakan, dan dukungan sosial berinterseksi, ruang akselerasi 2026 bukan sekadar wacana, melainkan ia berubah menjadi lintasan.

Sisi permintaan domestik, yang merupakan motor terbesar PDB, menunjukkan vitalitas. Indeks Keyakinan Konsumen berada di 121,2, disokong Mandiri Spending Index Mid 312,8 yang menandakan daya beli tetap kokoh. Konsumsi rumah tangga adalah jangkar stabilitas siklus. Di saat bersamaan, PMI Manufaktur 53,3 (empat bulan berturut di atas 50) memberi isyarat bahwa sisi penawaran merespons permintaan—pabrik menambah output, pesanan baru meningkat, dan persediaan dikelola lebih disiplin. Respons pasar keuangan—IHSG menembus 8.000—melengkapi gambarannya dimana ekspektasi investor terhadap prospek 2026 cenderung konstruktif.

Pemerintah membaca momentum ini dengan kalkulasi yang relatif konservatif sekaligus kredibel. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa target pertumbuhan 5,4% dalam APBN 2026 diposisikan sebagai baseline, sembari menilai headwind eksternal mulai bergeser menjadi tailwind. Ia menambahkan, penguatan pariwisata, peningkatan mobilitas, serta berbagai program diskon lintas sektor dirancang sebagai early push pada kuartal awal 2026. Di meja kebijakan struktural, Airlangga menyoroti mesin baru ekonomi digital dimana proyeksi ekonomi digital kawasan USD 800 miliar—dengan kontribusi Indonesia sekitar 40%—diposisikan sebagai pengganda pertumbuhan. Penggunaan QRIS yang telah menjangkau 57 juta konsumen dan 39 juta pelaku usaha memperkuat inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan pada gilirannya memperdalam formalitas ekonomi.

Pada ranah industrialisasi, arahan Presiden mendorong ekosistem kendaraan listrik, baterai, hingga cikal bakal semikonduktor sebagai frontier daya saing. Agenda mobil nasional dipersiapkan sebagai simpul integrasi menghubungkan design capability, manufaktur komponen, dan riset material. Logika kebijakannya jelas untuk memperluas value chain di dalam negeri sambil mengurangi ketergantungan strategis.

Bagi pasar tenaga kerja, hal ini diperkuat oleh kebijakan perluasan Program Magang Nasional. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menilai 2026 berpotensi menjadi fase akselerasi; dunia usaha membaca sinyal positif dari 17 program dan delapan agenda prioritas, seraya menekankan pentingnya menaikkan peserta magang dari 20 ribu menjadi 80 ribu, terutama untuk Gen Z yang memasuki pasar kerja.

Dimensi kepercayaan publik tidak kalah strategis karena ia memengaruhi biaya modal dan kecepatan eksekusi. Survei Adidaya Institute, dipaparkan Managing Director Ahmad Fadhli, menunjukkan 78,5% responden menilai pemerintahan ini bersih dari korupsi dan 72,2% melihatnya bebas dari kolusi. Analis politik Arif Nurul Imam menambahkan, kebebasan berpendapat dinilai tinggi (76,5%) dan stabilitas politik juga kuat (73,1%). Di ruang penegakan hukum, keberanian mengurai perkara timah, kebun sawit, hingga tambang ilegal dibaca publik sebagai sinyal konsistensi tata kelola. Secara ekonomi, ini relevan dimana persepsi bersih-kolaboratif menurunkan risk premium, mempercepat keputusan investasi, dan menghaluskan transmisi kebijakan.

Dari perspektif kebijakan fiskal–riil, rancangan APBN 2026 fokus pada delapan prioritas: ketahanan pangan, energi, MBG, pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Di sektor pariwisata, proyeksi 1,36 juta wisman dan lebih dari 120 juta perjalanan domestik pada musim libur menjadi booster permintaan. Pada horizon hijau, strategi Green Super Grid 70.000 km, pemanfaatan CCS hingga 600 gigaton, dan tujuh proyek waste-to-energy yang memasuki fase konstruksi dini tahun depan diposisikan sebagai batu pijakan transisi energi yang nyata, bukan sekadar ambisi.

Apa artinya semua ini bagi 2026? Ada tiga implikasi kebijakan. Pertama, policy mix harus menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kehati-hatian. Baseline 5,4% memberi ruang untuk kejutan positif, namun disiplin eksekusi—terutama sinkronisasi pusat–daerah—menjadi penentu outturn. Kedua, investasi adalah variabel kunci—seperti ditegaskan Airlangga. Jika realisasi mendekati Rp1.900 triliun dan ditopang kanal pembiayaan jangka panjang (termasuk peran Danantara yang disebut Menko sebagai pendorong upside risk), maka kurva pertumbuhan berpotensi melengkung ke atas lebih cepat. Ketiga, pasar tenaga kerja harus disiapkan secara agresif. Skala magang 80 ribu dan perluasan upskilling digital akan menentukan kemampuan ekonomi menyerap gelombang lulusan baru tanpa menciptakan mismatch yang memperlebar pengangguran terselubung.

Di titik ini, peran dunia usaha dan masyarakat menjadi komplementer. Quick wins yang telah dirasakan—seperti MBG, PKG, Rumah Layak Huni—tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga ekonomi. Ia meningkatkan produktivitas jangka panjang melalui kesehatan, menstimulasi permintaan bahan baku dan jasa logistik, serta mempercepat sirkulasi pendapatan di daerah. Ketika intervensi sosial bertemu industrialisasi yang tepat, efek gandanya berlipat.

Optimisme terkelola berarti mengandalkan kekuatan domestik sembari menjaga buffers kebijakan. Indonesia memasuki 2026 dengan fondasi kokoh dan ruang akselerasi nyata. Data menguat, tata kelola diperkuat, dan kepercayaan publik terjaga. Tugas utama tahun depan adalah mempertahankan disiplin eksekusi, mempercepat investasi berkualitas, serta memastikan transformasi digital, transformasi hijau menetes sampai ke hilir. Bila ini dijaga, maka tailwind yang sudah terasa akan berubah menjadi lompatan yang dirasakan merata, dari pabrik hingga pasar, dari pelajar magang hingga pelaku UMKM.

*) pemerhati ekonomi

Oleh: Mukhlis Bara*)

Pemerintah terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui berbagai program prioritas yang dirancang saling terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Memasuki 2026, arah kebijakan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada stabilitas makro, tetapi juga pada penguatan sektor riil, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, serta pemerataan manfaat pembangunan hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Sejumlah program strategis seperti hilirisasi migas, percepatan transisi energi, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi penopang utama fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Fathul Nugroho, mengatakan bahwa hilirisasi sektor minyak dan gas bumi memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, sektor migas bukan sekadar penyumbang penerimaan negara, tetapi juga sumber nilai tambah besar melalui pengembangan industri petrokimia, kilang minyak, serta berbagai produk turunan bernilai tinggi. Hilirisasi migas dinilai mampu memperkuat struktur industri nasional sekaligus membuka lapangan kerja yang luas bagi generasi muda.

Fathul menjelaskan bahwa capaian hilirisasi migas mulai terlihat nyata dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya melalui peresmian pabrik petrokimia terintegrasi di Cilegon, Banten. Kehadiran fasilitas tersebut mencerminkan kemampuan Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri, sehingga tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Ia menilai langkah ini strategis karena dapat meningkatkan daya saing industri nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang. Pengembangan gas bumi melalui hilirisasi dapat membantu Indonesia mengurangi emisi secara bertahap tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, optimisme terhadap fondasi ekonomi Indonesia juga datang dari kalangan ekonom. Ekonom sekaligus Policy and Program Director Lembaga Riset Prasasti, Piter Abdullah, mengatakan bahwa perekonomian nasional relatif tangguh meski dunia tengah menghadapi ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik dan perang dagang. Ia menilai konsumsi domestik yang stabil serta keberlanjutan program prioritas pemerintah menjadi faktor utama penopang ekonomi Indonesia.

Piter menjelaskan bahwa program-program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki efek ganda terhadap perekonomian. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program tersebut juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Menurutnya, dengan pelaksanaan yang konsisten dan sinergi kebijakan fiskal serta moneter yang baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi mencapai 6 persen pada 2026.

Lebih jauh, Piter menyampaikan keyakinannya bahwa target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029 sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah hal yang mustahil. Ia menilai kunci keberhasilan terletak pada ketepatan desain program dan kesungguhan dalam implementasinya. Program MBG dan Koperasi Merah Putih disebut sebagai contoh kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan dari bawah, sehingga dampaknya lebih merata dan berkelanjutan.

Optimisme serupa juga tercermin dari data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan kontribusi Program Makan Bergizi Gratis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini dinilai memberi dorongan signifikan pada sektor pertanian, industri makanan dan minuman, serta konsumsi rumah tangga. Piter mengatakan bahwa peningkatan permintaan bahan pangan seperti telur, daging ayam, dan hasil pertanian lainnya telah mendorong produksi dan memperkuat ketahanan pasokan dalam negeri.

Dari sisi kelembagaan, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga strategi ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa dengan pelaksanaan MBG secara menyeluruh di seluruh Indonesia, pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 7 hingga 8 persen karena ekonomi digerakkan langsung dari tingkat bawah. Pendekatan ini dinilai berbeda dari pola lama yang bertumpu pada pertumbuhan dari sektor atas yang dampaknya sering kali tidak merata.

Nanik juga menyoroti pentingnya kepedulian sosial para mitra MBG terhadap lingkungan sekitar, khususnya sekolah-sekolah penerima manfaat. Mitra tidak seharusnya hanya fokus pada produksi makanan, tetapi juga memiliki empati terhadap kondisi fasilitas sekolah. Kepedulian tersebut dinilai sejalan dengan semangat awal program MBG yang tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Nanik menjelaskan bahwa pemerintah terus memperbaiki tata kelola MBG melalui penguatan regulasi dan pengawasan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengaturan kontribusi sosial dari mitra sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Penguatan tata kelola ini penting agar program MBG tidak mencederai amanat Presiden dan tetap berjalan sesuai prinsip keadilan sosial.

Secara keseluruhan, kombinasi kebijakan hilirisasi migas, transisi energi, penguatan konsumsi domestik, serta Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan arah pembangunan ekonomi Indonesia yang semakin terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Program-program prioritas tersebut saling melengkapi dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, mendorong nilai tambah industri, serta memastikan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial produktif, Indonesia dinilai memiliki modal kuat untuk menghadapi tantangan 2026. Literasi publik mengenai pentingnya program prioritas ini menjadi kunci agar dukungan masyarakat terus terjaga, sehingga fondasi ekonomi nasional semakin kokoh dan berkelanjutan di masa mendatang.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh: Bara Winatha*)

Optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia menjelang tahun 2026 terus menguat seiring berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif. Di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik, perang dagang, serta fluktuasi kebijakan moneter negara maju, ekonomi nasional dinilai memiliki fondasi yang relatif kokoh. Sejumlah program prioritas pemerintah, dikombinasikan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga kehati-hatiannya, menjadi faktor utama yang menopang ketahanan sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari perspektif sektor keuangan syariah, Tim Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) melihat adanya penguatan fundamental ekonomi merujuk pada kombinasi kebijakan fiskal dan keuangan. Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo mengatakan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan yang relatif ekspansif namun tetap prudent, terutama dalam menjaga stabilitas fiskal dan sistem keuangan. Penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah dalam jumlah besar di perbankan nasional, termasuk BSI, dinilai berhasil memperkuat likuiditas perbankan dan menurunkan biaya dana, sehingga membuka ruang bagi pertumbuhan pembiayaan yang lebih agresif ke sektor riil.

Menurut Banjaran, peningkatan likuiditas perbankan diharapkan mendorong penyaluran pembiayaan kembali ke kisaran dua digit, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan kelas menengah. Keterlibatan sektor swasta secara aktif menjadi kunci agar stimulus kebijakan dapat menjalar secara efektif ke seluruh lapisan perekonomian. Dengan kondisi tersebut, BSI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dibangun di atas delapan pilar utama, mulai dari normalisasi perdagangan global, realokasi aset ke emerging markets, hingga keberlanjutan program prioritas pemerintah.

Selain kebijakan fiskal dan moneter, agenda hilirisasi tetap menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan jangka menengah. Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan diperkirakan mengalami percepatan, sejalan dengan penguatan rantai nilai domestik dan peningkatan investasi bernilai tambah. Proyeksi sektoral BSI menunjukkan bahwa industri pengolahan, perdagangan, akomodasi dan makan minum, transportasi, serta jasa informasi dan komunikasi akan tumbuh di atas rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026. Data realisasi investasi triwulan III 2025 yang tumbuh dua digit juga memperkuat keyakinan bahwa iklim investasi nasional masih cukup atraktif.

Di sisi konsumsi, peran ekonomi syariah dan industri halal menjadi bantalan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi produk halal domestik diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar AS pada 2026 dan menyumbang porsi signifikan terhadap konsumsi rumah tangga nasional. Tren konsumsi masyarakat Muslim di Indonesia, yang tumbuh namun semakin selektif, dinilai menciptakan peluang besar bagi sektor makanan-minuman halal, kosmetik halal, kesehatan, pendidikan, hingga perjalanan ibadah. Pola konsumsi ini dipandang tidak hanya menopang pertumbuhan, tetapi juga mendorong ekonomi yang lebih inklusif.

Optimisme terhadap prospek ekonomi 2026 juga datang dari kalangan akademisi. Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berpotensi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai sentimen positif pelaku pasar menjadi indikator penting yang mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi nasional. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus mencetak rekor tertinggi sepanjang masa menunjukkan bahwa investor melihat prospek ekonomi Indonesia tetap menjanjikan, meskipun tekanan global masih membayangi.

Fithra menjelaskan bahwa penguatan IHSG yang terjadi di tengah pelemahan bursa regional mencerminkan resiliensi pasar domestik. Faktor-faktor seperti inflasi yang terjaga di bawah 3 persen, stabilitas nilai tukar, serta peluang penurunan suku bunga global memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menjaga kebijakan moneter yang akomodatif. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha untuk berekspansi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen ini menandakan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan. Dalam pandangan Fithra, kebijakan pemerintah saat ini dinilai sudah berada di jalur yang tepat.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Policy and Program Director Lembaga Riset Prasasti, Piter Abdullah mengatakan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global ditopang oleh konsumsi domestik yang stabil serta berbagai program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai memberikan dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat, terutama di tingkat akar rumput. Dengan dukungan program-program tersebut, Piter menilai pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi mencapai 6 persen pada 2026, bahkan lebih tinggi jika seluruh kebijakan dijalankan secara optimal.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kontribusi program MBG mulai tercermin dalam pertumbuhan ekonomi triwulan III-2025. Pertumbuhan sektor pertanian, industri makanan dan minuman, serta konsumsi rumah tangga menunjukkan adanya dorongan signifikan dari implementasi program tersebut. Hal ini sebagai bukti bahwa strategi pertumbuhan dari bawah yang dijalankan pemerintah mampu menciptakan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Selain itu, indikator makroekonomi lainnya juga memperkuat optimisme menuju 2026. Survei Konsumen Bank Indonesia pada November 2025 menunjukkan peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen ke level optimis, mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi ke depan. Rekor-rekor baru IHSG yang tercipta sepanjang akhir 2025 juga menjadi simbol meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Jakarta — Menutup tahun 2025, apresiasi terhadap capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalir dari berbagai kalangan. Pemikir bangsa sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni ITB, R. Haidar Alwi, menilai setahun perjalanan pemerintahan menunjukkan arah baru yang tegas, ambisius, dan mulai memberikan hasil nyata di lapangan.

“Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah menorehkan sejumlah pencapaian penting yang menurut banyak pengamat menandakan arah baru dalam kebijakan nasional,” ujar Haidar.

Menurutnya, keberhasilan paling kentara terlihat dalam transformasi layanan dasar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi fondasi pemerataan kualitas hidup masyarakat. MBG kini menjangkau jutaan rakyat setiap hari, sementara CKG memperluas akses layanan kesehatan dasar hingga ke daerah terpencil.

Di sektor ekonomi, laju investasi nasional sepanjang 2025 menunjukkan tren impresif. Haidar menekankan bahwa realisasi investasi mencapai Rp1.434 triliun per September 2025, tumbuh 13,7 persen.

“Pencapaian target investasi lebih awal adalah sinyal kuat membaiknya kepercayaan investor,” tegasnya.

Pertumbuhan ekonomi nasional stabil di 5,12 persen, dengan inflasi terjaga di kisaran 2,6 persen. Pemerintah juga mencatat peningkatan signifikan produksi beras dan komoditas pangan lainnya, sehingga cadangan pangan nasional mencapai rekor tertinggi dalam beberapa dekade.

Pada sektor diplomasi, Haidar menilai Indonesia kembali tampil percaya diri di forum global. Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, Cina, Brasil, Uni Emirat Arab, Malaysia, serta berpidato di Sidang Umum PBB.

“Hasilnya bukan hanya diplomasi simbolik, tetapi komitmen investasi dan perluasan kerja sama strategis,” kata Haidar.

Ia juga menilai keberanian pemerintah melakukan reformasi struktural, efisiensi anggaran, serta penegakan hukum antikorupsi sebagai langkah fundamental. Triliunan rupiah kerugian negara berhasil dipulihkan melalui penyitaan dan pengembalian aset.

“Presiden berkali-kali menegaskan bahwa uang yang dicuri koruptor akan dialirkan kembali untuk rakyat,” ujarnya.

Dengan serangkaian fondasi yang sudah diletakkan pada 2025, Haidar menilai tahun 2026 akan menjadi momentum percepatan besar.

“Jika konsisten dan diawasi publik, capaian awal ini bisa menjadi landasan transformasi nasional yang signifikan,” pungkasnya.

Optimisme memasuki tahun 2026 turut disuarakan dunia usaha. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, meyakini ekonomi Indonesia dapat tumbuh di atas 5,5 persen.

“Arah kebijakan pemerintah dan program strategis lintas kementerian memberi sinyal kuat bahwa percepatan ekonomi sangat mungkin terjadi,” katanya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa fundamental ekonomi nasional berada dalam kondisi kuat. PMI manufaktur menanjak ke 53,3, IKK mencapai 121,2, belanja masyarakat naik, dan IHSG menyentuh 8.617.

“Target APBN 2026 sebesar 5,4 persen adalah baseline. Upside risk jauh lebih besar,” ujarnya.

Airlangga menegaskan bahwa mesin pertumbuhan baru—mulai dari ekonomi hijau, hilirisasi industri, digitalisasi, Danantara, hingga kendaraan listrik nasional—akan menjadi fokus utama 2026. Pemerintah juga menyiapkan 100.000 peserta Program Magang Nasional untuk memperkuat talenta muda Indonesia.

Jakarta — Menjelang 2026, berbagai indikator ekonomi dan survei opini publik menunjukkan fondasi nasional berada pada jalur positif. Kinerja ekonomi berjalan cepat, konsumsi membaik, investasi meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat tinggi.

Fundamental ekonomi nasional berada dalam kondisi solid. PMI Manufaktur November 2025 melesat ke 53,3, mencatat ekspansi empat bulan berturut-turut. Indeks Keyakinan Konsumen juga naik signifikan ke 121,2, sementara Mandiri Spending Index Mid mencapai 312,8, mencerminkan belanja masyarakat yang terus menguat. IHSG pun stabil tinggi di angka 8.617 pada 2 Desember 2025.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perekonomian berada dalam momentum yang kuat.

“Sehingga kami melihat pertumbuhan ekonomi tahun depan yang berbasis target APBN, 5,4% itu adalah baseline. Dan kami melihat ke depan headwind sudah lewat dan ini akan berubah menjadi tailwind. Kami optimis ke depan tinggal satu yaitu investasi,” ujarnya.

Airlangga menegaskan bahwa pencapaian Q4 2025 dan awal 2026 akan didorong peningkatan mobilitas masyarakat, pariwisata, serta berbagai program diskon yang diluncurkan pemerintah. Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan delapan program prioritas APBN 2026, mulai dari ketahanan pangan, energi, MBG, pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, hingga akselerasi investasi dan perdagangan global.

Ia juga menyoroti percepatan digitalisasi ekonomi.

“Mesin ekonomi baru ke depan lainnya adalah dari segi digitalisasi, di tahun 2030 USD360 miliar, ke Indonesianya 40%, USD800 billion akan bisa mengerakkan perekonomian secara eksponensial,” katanya.

Airlangga menjelaskan pemanfaatan QRIS yang telah menjangkau 57 juta konsumen dan 39 juta pelaku usaha diharapkan membuat rupiah “Go Global”. Pemerintah juga mendorong lahirnya 12 juta talenta digital pada 2030 melalui beasiswa, AI talent factory, dan Program Magang Nasional.

Pada sektor industri masa depan, pemerintah terus memperluas ekosistem EV dan menyiapkan arah pengembangan industri semikonduktor. Sementara itu, program mobil nasional akan mulai dipersiapkan untuk 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo.

Dari kalangan dunia usaha, optimisme juga menguat. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan prospek 2026 sangat cerah.

“Kita optimistis pada 2026, Pemerintah bersama dunia usaha bisa menggerakkan ekonomi di atas 5,5 persen. Ada 17 program dan delapan agenda prioritas, mulai menunjukkan optimisme,” katanya.

Anindya menilai program Quick Wins seperti MBG, tenaga kerja migran lewat Kadin, PKG, dan Rumah Layak Huni telah menunjukkan dampak nyata. Kadin juga menekankan pentingnya peningkatan jumlah peserta magang hingga 80 ribu orang untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja generasi muda.

Dari sisi persepsi publik, survei Adidaya Institute menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran. Managing Director Adidaya Institute, Ahmad Fadhli mengungkap kepercayaan publik yang tinggi.

“Publik percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi. Sebanyak 78,5 persen responden menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo-Gibran bebas dari praktik korupsi,” paparnya.

Sebanyak 72,2 persen responden juga yakin pemerintahan ini bersih dari kolusi.

Sementara itu analis politik Arif Nurul Imam mencatat tingginya kebebasan sipil.

“Dalam survei ini terdapat 76,5 persen kebebasan berpendapat di bawah Presiden Prabowo-Gibran masih tinggi,” ucapnya.

Ia juga menilai stabilitas politik tetap kuat.

“Stabilitas Prabowo masih tinggi sekitar 73,1 persen,” katanya.

Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang menguat, kepercayaan publik yang tinggi, serta agenda reformasi 2026, Pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai memasuki tahun baru dengan modal besar untuk mendorong lompatan pembangunan nasional.

Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup tahun 2025 dengan sederet capaian besar di bidang sosial, pendidikan, hingga pembangunan manusia. Berbagai elemen masyarakat menilai pencapaian ini bukan hanya bukti kerja nyata selama satu tahun pertama, melainkan juga landasan kuat untuk menyongsong agenda besar nasional pada 2026.

Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program perlindungan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.

“Ada profesor-profesor, ada orang-orang pintar yang mengatakan dalam siaran-siaran mereka MBG pasti gagal. Saudara-saudara, hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, 49 juta penerima manfaat tiap hari,” ujar Prabowo.

Ia menekankan bahwa keberhasilan menjangkau seluruh wilayah hingga pelosok adalah prestasi logistik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang, ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini,” katanya.

Prabowo juga membandingkan pencapaian Indonesia dengan Brasil.

“Brasil berhasil mencapai 40 juta penerima manfaat dalam 11 tahun, kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai, 49 juta,” tegasnya.

Presiden menegaskan bahwa inti dari MBG adalah mengubah hidup anak-anak Indonesia.

“Padahal politik sebenarnya adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat yang susah, itu arti politik yang sebenarnya,” ujarnya.

Apresiasi publik terus mengalir. Ketua Umum Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella, menilai agenda Asta Cita telah membawa perubahan signifikan sepanjang 2025.

“Program Asta Cita telah menunjukkan kinerja nyata pemerintahan Prabowo–Gibran selama satu tahun ini. Hal ini terlihat dari masifnya program sekolah rakyat untuk pendidikan anak bangsa serta peningkatan gizi melalui Makan Bergizi Gratis hingga untuk balita,” katanya.

Fauzan menilai gaya kepemimpinan Prabowo–Gibran yang peka dan terbuka menjadi modal penting untuk memasuki tahun 2026.

“Kami melihat ini sebagai momentum penting bagi perbaikan sistem di berbagai tingkatan,” ujarnya.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Jaya Baya, Rorano, juga menilai arah pemerintahan semakin jelas menuju pembangunan jangka panjang.

“Kebijakan Presiden Prabowo membangun 300 jembatan di pelosok Indonesia menjadi lentera bagi masa depan generasi bangsa,” kata Rorano.

Optimisme menuju 2026 juga muncul dari akselerasi Sekolah Garuda, program pendidikan unggulan yang menargetkan lulusan bersaing global. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi, Ahmad Najib Burhani, menyebut sekolah garuda pertama akan beroperasi Juni 2026 di empat provinsi.

“Mereka itu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa S1 ke perguruan tinggi terbaik dunia,” ujar Najib.

Pemerintah menyiapkan 700–1.000 beasiswa pada 2026 dan percepatan pembangunan tujuh sekolah garuda tambahan.

Berbagai capaian sepanjang 2025 serta rencana ekspansif 2026 dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo bergerak dengan arah yang konsisten dalam memperkuat gizi, pendidikan, dan pembangunan manusia sebagai fondasi transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta — Indonesia memasuki akhir 2025 dengan optimisme yang semakin kuat. Deretan indikator ekonomi yang positif, agenda transformasi digital yang semakin matang, hingga tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi modal penting menyongsong percepatan pembangunan pada 2026.

Di sektor ekonomi, perekonomian nasional menunjukkan sinyal ekspansi yang solid. PMI Manufaktur naik ke 53,3 pada November 2025, memperlihatkan ekspansi empat bulan berturut-turut. Indeks Keyakinan Konsumen meningkat hingga 121,2, sedangkan Mandiri Spending Index Mid menyentuh 312,8, menegaskan daya beli masyarakat terus menguat. IHSG pun telah menembus di 8.000, mencerminkan kepercayaan investor terhadap arah ekonomi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan prospek ekonomi 2026 berada dalam momentum yang positif.

“Pertumbuhan ekonomi tahun depan yang berbasis target APBN, 5,4% itu adalah baseline. Dan kami melihat ke depan headwind sudah lewat dan ini akan berubah menjadi tailwind, kami optimis ke depan tinggal satu yaitu investasi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan pariwisata, mobilitas masyarakat, serta berbagai program diskon lintas sektor menjadi motor pendorong pertumbuhan di awal 2026.

Airlangga juga menyoroti percepatan transformasi struktural yang akan menopang daya saing Indonesia dalam jangka panjang.

“Mesin ekonomi baru ke depan lainnya adalah dari segi digitalisasi. Artinya ke Indonesianya 40%, USD800 billion akan bisa mengerakkan perekonomian secara eksponensial,” tegasnya.

Selain itu, pemanfaatan QRIS yang telah menjangkau 57 juta konsumen dan 39 juta pelaku usaha dinilai membuka jalan agar rupiah semakin dikenal secara global.

Pemerintah juga memperluas dukungan terhadap industri masa depan, termasuk ekosistem kendaraan listrik, baterai, hingga cikal bakal industri semikonduktor. Arahan Presiden Prabowo juga mendorong persiapan mobil nasional sebagai bagian dari strategi industrialisasi.

Dari sektor dunia usaha, optimisme turut menguat. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyebut 2026 berpotensi menjadi fase akselerasi ekonomi.

“Kita optimistis pada 2026, Pemerintah bersama dunia usaha bisa menggerakkan ekonomi di atas 5,5 persen. Ada 17 program dan delapan agenda prioritas, mulai menunjukkan optimisme,” ujarnya.

Ia menilai program Quick Wins seperti MBG, PKG, dan Rumah Layak Huni telah memberikan dampak langsung dan memperbesar kepercayaan dunia usaha terhadap arah kebijakan nasional.

Kadin juga menyoroti pentingnya perluasan kesempatan magang.

“Pemerintah berencana meningkatkan peserta magang dari 20 ribu menjadi 80 ribu orang. terutama untuk gen Z yang membutuhkan lapangan pekerjaan,” kata Anindya.

Sementara itu, dari sisi persepsi publik, survei Adidaya Institute menunjukkan tingginya legitimasi sosial pemerintahan Prabowo–Gibran.

Managing Director Ahmad Fadhli mengungkap bahwa publik menilai pemerintahan ini bersih dan berkomitmen pada pemberantasan korupsi.

“Publik percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi. Sebanyak 78,5 persen responden menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo-Gibran bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.

Sebanyak 72,2 persen publik juga menilai pemerintahan ini terbebas dari praktik kolusi—angka yang sejalan dengan persepsi antikorupsi.

Di sisi lain, analis politik Arif Nurul Imam menyoroti hal yang tak kalah menarik: meningkatnya rasa aman dalam kebebasan berpendapat.

“Dalam survei ini terdapat 76,5 persen kebebasan berpendapat di bawah Presiden Prabowo-Gibran masih tinggi,” katanya.

Menurut Arif, stabilitas politik juga berada pada level yang kuat.

“Stabilitas Prabowo masih tinggi sekitar 73,1 persen,” ucapnya.

Ia menilai keberanian pemerintah dalam penegakan hukum—termasuk kasus Timah, kebun sawit, hingga tambang ilegal—menjadi faktor krusial dalam meningkatnya kepercayaan publik.

Dengan ekonomi yang ekspansif, digitalisasi yang progresif, dan dukungan publik yang solid, pemerintahan Prabowo–Gibran memasuki 2026 dengan fondasi yang kokoh untuk melakukan lompatan pembangunan nasional.

Jakarta — Menjelang pergantian tahun, prospek Indonesia menunjukkan tren yang makin positif. Sejumlah indikator kunci memperlihatkan penguatan ekonomi signifikan, menandai fondasi yang kokoh menyambut 2026. Sinyal optimisme ini juga turut dikaitkan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memberi dorongan kuat bagi pemulihan, stabilitas, serta akselerasi pertumbuhan nasional.

Data terbaru memperlihatkan momentum ekspansi yang solid pada sektor manufaktur. PMI Manufaktur melesat ke 53,3 pada November 2025, menandai ekspansi empat bulan berturut-turut. Kenaikan ini didorong oleh permintaan domestik yang semakin kuat. Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) meningkat ke level 121,2, menandakan kepercayaan masyarakat terus membaik. Sisi permintaan ini diperkuat oleh Mandiri Spending Index Mid yang mencapai 312,8, menunjukkan belanja masyarakat tetap tinggi. Dari sisi investasi, pasar modal pun responsif. IHSG mencerminkan optimisme pelaku pasar.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tren penguatan ini memperkuat keyakinan pemerintah terhadap proyeksi pertumbuhan 2026.

“Sehingga kami melihat pertumbuhan ekonomi tahun depan yang berbasis target APBN, 5,4% itu adalah baseline. Dan kami melihat ke depan headwind sudah lewat dan ini akan berubah menjadi tailwind,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika investasi bisa on track tahun ini Rp1.900 triliun, maka ke depan faktor investasi plus faktor dari Danantara ini harapannya bisa mendongkrak upside risk yang diharapkan.

Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga momentum. Sektor pariwisata diproyeksikan menjadi pendorong signifikan pada Q4 2025 dan awal 2026, dengan prediksi 1,36 juta wisatawan mancanegara dan lebih dari 120 juta perjalanan domestik selama liburan akhir tahun. Berbagai program promosi dan insentif transportasi juga diluncurkan untuk memaksimalkan dampaknya.

Selain itu, APBN 2026 akan fokus pada delapan prioritas utama, meliputi ketahanan pangan, energi, program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Pemerintah juga memperkuat diplomasi ekonomi melalui forum internasional seperti ASEAN, APEC, G20, COP30, hingga negosiasi perdagangan dan aksesi perjanjian internasional.

Di sisi transformasi ekonomi jangka panjang, Airlangga menyoroti percepatan ekonomi hijau. Langkah yang akan didorong antara lain pembangunan Green Super Grid 70.000 km, pemanfaatan CCS hingga 600 gigaton, serta tujuh proyek waste-to-energy yang masuk fase konstruksi awal tahun depan.

“Mesin ekonomi baru ke depan lainnya adalah dari segi digitalisasi, akan bisa mengerakkan perekonomian secara eksponensial,” tegasnya.

Sektor UMKM, kendaraan listrik, dan program magang nasional untuk 100.000 lulusan baru juga menjadi fokus. Digitalisasi melalui QRIS yang telah menjangkau 57 juta konsumen dan 39 juta pelaku usaha diharapkan memperkuat inklusi keuangan dan mendorong rupiah go global.

Dukungan turut datang dari dunia usaha. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen dapat dicapai pada 2026.

“Kita optimistis pada 2026, Pemerintah bersama dunia usaha bisa menggerakkan ekonomi di atas 5,5 persen, hasilnya benar-benar menunjukkan optimisme,” kata Anindya.

Survei Adidaya Institute menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran. Managing Director Adidaya Institute, Ahmad Fadhli mengungkap kepercayaan publik yang tinggi.

“Publik percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi. Sebanyak 78,5 persen responden menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo-Gibran bebas dari praktik korupsi,” paparnya.

Sebanyak 72,2 persen responden juga yakin pemerintahan ini bersih dari kolusi.

Sementara itu analis politik Arif Nurul Imam mencatat tingginya kebebasan sipil.

“Dalam survei ini terdapat 76,5 persen kebebasan berpendapat di bawah Presiden Prabowo-Gibran masih tinggi,” ucapnya.

Ia juga menilai stabilitas politik tetap kuat.

“Stabilitas Prabowo masih tinggi sekitar 73,1 persen,” katanya.

Dengan fondasi ekonomi yang kuat, arah kebijakan yang progresif, dan kepercayaan publik yang menguat, 2026 dipandang sebagai momentum penting bagi akselerasi transformasi ekonomi nasional.

Jakarta — Sejumlah temuan penting dari survei Adidaya Institute hingga rangkaian apresiasi publik terhadap berbagai kebijakan nasional kembali menegaskan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei terbaru yang dirilis lembaga tersebut menyoroti tiga aspek utama kebersihan dari korupsi, komitmen antikolusi, serta tingginya ruang kebebasan berpendapat.

Managing Director Public Policy and Politics Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, mengungkap bahwa publik menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pemerintahan saat ini.

“Publik percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi dan tidak melakukan korupsi. Sebanyak 78,5 persen responden menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo-Gibran bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, temuan serupa muncul pada aspek kolusi.

“Sebanyak 72,2 persen responden juga percaya rezim Prabowo-Gibran bersih dari praktek kolusi. Ini linier dengan temuan soal bersih dari korupsi tadi,” kata Fadhli.

Sementara itu, analis politik Arif Nurul Imam menyoroti meningkatnya ruang kebebasan sipil.

“Dalam survei ini terdapat 76,5 persen kebebasan berpendapat di bawah Presiden Prabowo-Gibran masih tinggi,” katanya.

Arif juga menyebut stabilitas politik dan kepemimpinan nasional terjaga.

“Kepemimpinan Prabowo–Gibran masih cukup tinggi. Stabilitas Prabowo masih tinggi sekitar 73,1 persen,” ucapnya.

Pada aspek penegakan hukum, Arif memberi catatan positif.

“Terkait penegakan hukum, dari timah, kebun sawit kemudian tambang illegal. Ini adalah keberanian Prabowo,” tegasnya.

Ia menutup dengan menilai fokus pemerintah pada penguatan SDM sebagai langkah strategis untuk masa depan.

Survei Adidaya Institute dilakukan pada 27 Oktober–3 November 2025 di 19 provinsi, melibatkan 1.240 responden dengan margin of error 2,78 persen.

Apresiasi juga datang dari analis kebijakan publik Nasky Putra Tandjung, yang mendukung kebijakan Presiden menghapus utang KUR untuk petani Aceh dan Sumatra yang terdampak bencana.

“Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan, tidak ada negara… Menghapus utang KUR petani bukan semata keputusan administratif, melainkan rasa empati, solidaritas nasional, dan komitmen moral negara,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya pemulihan sektor pertanian pascabencana.

“Sawah harus diperbaiki, irigasi harus dibangun kembali, dan petani harus didampingi agar tidak kehilangan harapan untuk bangkit,” kata Nasky.

Keputusan Presiden yang menyebut situasi sebagai force majeure dinilai menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi lokal.

Di sisi lain, prospek ekonomi nasional 2026 juga menunjukkan optimisme kuat. Chief Economist BSI, Banjaran Surya Indrastomo, menjelaskan bahwa outlook tahun depan ditopang delapan pilar utama, mulai dari normalisasi perdagangan global hingga agenda hilirisasi.

“Kombinasi delapan faktor ini membuat Indonesia masuk ke 2026 dengan fondasi yang relatif kuat,” ujarnya.

Hilirisasi, ekspansi investasi, pertumbuhan konsumsi, serta penguatan program prioritas seperti MBG, pendidikan, kesehatan, hingga dukungan untuk UMKM diproyeksikan menjadi motor ekonomi tahun depan.

Dengan rangkaian temuan dan apresiasi tersebut, gelombang optimisme publik terhadap arah pemerintahan Prabowo–Gibran semakin menguat menuju 2026.