Oleh: Andi Ramli

Pemerintah telah menargetkan bahwa upaya penetapan ulang sejarah nasional terjadi melalui penguatan materi dalam buku pelajaran anak sekolah. Hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan agar pemahaman dari para generasi muda terhadap bagaimana perjalanan bangsa Indonesia ini menjadi jauh lebih kokoh, akurat, dan konsisten.

Langkah tersebut juga sekaligus menempatkan sektor pendidikan sebagai poros utama dalam membangun kesadaran sejarah, terutama setelah hampir tiga dekade lamanya, tidak ada upaya untuk melakukan proses penyusunan kembali sejarah nasional secara komprehensif seperti sekarang ini.

Maka dari itu, pemerintah memandang bahwa pembaruan narasi sejarah harus hadir secara langsung di ruang belajar para penerus generasi bangsa karena buku pelajaran yang mereka pelajari di sekolah selama ini memiliki posisi yang strategis sebagai rujukan utama dari para siswa dalam membentuk identitas nasional mereka.

Mengenai hal tersebut, Kepala Badan Standardisasi, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menegaskan bahwa revisi buku pelajaran yang dilakukan itu menjadi salah satu instrumen yang paling efektif untuk dapat memastikan adanya narasi sejarah yang lebih kuat.

Pemerintah berupaya untuk semakin memperkaya isi buku teks melalui berbagai hal, seperti penyempurnaan narasi, penguatan bukti, serta penyajian perspektif multidimensi yang memungkinkan para siswa bisa memahami seperti apa sejarah nasional dari sudut pandang yang jauh lebih luas dan ilmiah.

Penekanan pada konteks dan keberagaman sumber menjadi cara pemerintah untuk terus mendorong terwujudnya pembelajaran sejarah yang tidak hanya mengandalkan hafalan semata, tetapi juga mampu menstimulasi nalar kritis dari para siswa. Melalui strategi tersebut, pemerintah ingin agar setiap generasi muda penerus bangsa ini memiliki landasan pengetahuan sejarah yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Momentum penetapan ulang sejarah nasional kemudian menjadi semakin menguat setelah DPR RI menyetujui bagaimana langkah besar yang diajukan oleh Kementerian Kebudayaan. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, pemerintah memperoleh dukungan dari mayoritas fraksi untuk dapat melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah, yang sekaligus juga menandai berakhirnya kevakuman selama lebih dari dua puluh enam tahun belakangan ini.

Persetujuan tersebut semakin memberikan legitimasi politik terhadap kebutuhan pembaruan narasi sejarah yang lebih sesuai dengan bagaimana perkembangan riset, kebutuhan zaman, serta dinamika sosial yang terus berubah di tengah masyarakat.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaparkan mengenai bagaimana urgensi dari adanya pembaruan sejarah melalui penekanan pada penghapusan bias kolonial dan penguatan identitas nasional.

Ia menilai bahwa sejarah nasional membutuhkan rekontekstualisasi agar mampu menjawab tantangan globalisasi yang kini memengaruhi cara generasi muda memandang jati diri bangsa. Pemerintah menargetkan buku pelajaran sebagai ruang paling strategis untuk meletakkan ulang pondasi sejarah tersebut agar tidak lagi terjebak pada narasi lama yang kurang menyentuh sudut pandang Indonesia-sentris.

Pemerintah juga menyusun rancangan sejarah dalam sepuluh jilid besar, mulai dari peradaban awal Nusantara, interaksi dengan dunia luar, masa kolonialisme, hingga perkembangan sosial politik modern pasca-Reformasi.

Fadli Zon memandang bahwa proyek besar tersebut wajib melibatkan banyak pemangku kepentingan agar objektivitas dan kedalaman analisis dapat tercapai. Keterlibatan akademisi, budayawan, hingga tokoh masyarakat menjadi kunci agar penulisan sejarah tidak hanya menonjolkan satu perspektif tertentu.

Pemerintah menargetkan proses uji publik dilakukan saat progres penyusunan mencapai 70 persen, sebagai bentuk keterbukaan terhadap kritik dan koreksi dari masyarakat luas. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan menghasilkan karya sejarah yang bukan sekadar dokumen akademis, tetapi juga representasi pengalaman kolektif bangsa.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai proses penetapan ulang sejarah harus berlangsung inklusif dan transparan. DPR ingin memastikan bahwa kementerian merancang mekanisme kerja yang melibatkan publik sejak awal agar legitimasi narasi sejarah dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penekanan Hetifah memperlihatkan bahwa buku pelajaran tidak hanya berfungsi sebagai media belajar, tetapi juga sebagai alat pembentuk memori kolektif bangsa. Ia menilai bahwa narasi sejarah yang kuat akan memberikan orientasi moral dan identitas kultural yang lebih tajam bagi generasi muda.

Penulisan ulang sejarah menempatkan pemerintah pada agenda besar untuk mendistribusikan buku sejarah terbaru ke sekolah dan perguruan tinggi sebagai materi ajar utama.

Pemerintah berharap bahwa penataan ulang sejarah melalui buku pelajaran dapat mengakhiri warisan narasi yang setengah matang dan tidak lagi mencerminkan kompleksitas pengalaman Indonesia sebagai bangsa besar.

Penyelarasan materi ajar dengan hasil penulisan ulang tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh siswa Indonesia mempelajari sejarah melalui kacamata bangsa sendiri, bukan perspektif asing.

Penetapan ulang sejarah yang lebih kuat melalui buku pelajaran menggambarkan upaya pemerintah membangun generasi yang memahami akar budaya, perjuangan, dan identitas nasional secara lebih mendalam.

Pendidikan diposisikan sebagai gerbang utama untuk membentuk kebanggaan kolektif dan kesadaran historis yang solid. Ketika narasi sejarah tersusun secara lebih objektif dan kaya perspektif, generasi mendatang akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih jernih mengenai perjalanan bangsanya serta memiliki orientasi yang kuat terhadap masa depan Indonesia. (*)

Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia

Oleh: Fajar Dwi Santoso

Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah telah menunjukkan bagaimana langkah yang sangat konkret ketika proses penetapan ulang sejarah nasional hingga saat ini mampu bergerak ke tahap yang lebih terstruktur.

Kolaborasi tersebut semakin menegaskan terkait seperti apa keseriusan dari dua lembaga negara itu dalam membangun narasi sejarah nasional yang jauh lebih Indonesia-sentris, sekaligus juga dapat mengakhiri kevakuman panduan penulisan sejarah selama lebih dari dua dekade lamanya.

Penegasan mengenai bagaimana arah baru historiografi nasional itu menempatkan perspektif bahwa bangsa Indonesia sebagai pusat penafsiran, bukan berasal dari pandangan kolonial atau kepentingan pihak luar sama sekali.

Kesepakatan yang muncul dalam rapat kerja Komisi X dan Kementerian Kebudayaan pada bulan Mei 2025 lalu, berfungsi sebagai titik balik yang penting. Pasalnya, dalam raker tersebut, DPR telah menyetujui adanya alokasi anggaran sekitar Rp9 miliar dan juga sekaligus menyusun kerangka pengawasan yang ketat agar seluruh proses itu bisa berjalan dengan transparan, ilmiah, serta bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun.

Sinergi tersebut semakin memperlihatkan bahwa pembaruan sejarah tidak hanya sekadar diletakkan sebagai agenda birokratis biasa, melainkan sebagai salah satu fondasi strategis dalam upaya pembentukan identitas nasional yang jauh lebih kokoh dari sebelumnya.

Sejalan dengan arah kebijakan itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan harapan besar terhadap nada narasi yang telah disusun. Ia memproyeksikan bahwa keseluruhan penulisan sejarah nasional dapat memiliki tone yang lebih netral dan positif jika dibandingkan dengan sebelumnya, terutama dalam menggambarkan seperti apa peran dari para pemimpin bangsa Indonesia sejak masa Presiden RI pertama, Sukarno hingga Presiden RI ketujuh, Joko Widodo.

Fadli memandang bahwa sejarah itu sejatinya harus terus dapat memberi ruang bagi penilaian yang adil terhadap kontribusi dari tiap era, bukan hanya sekadar menonjolkan sisi kontroversial saja.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan historiografi yang lebih dewasa dan proporsional, yang merekam seperti apa perjalanan bangsa Indonesia tanpa adanya distorsi bias politik sesaat.

Fadli juga menekankan perlunya menghapus jejak historiografi kolonial yang selama puluhan tahun membentuk cara masyarakat memahami masa lalu. Beberapa buku rujukan era Hindia Belanda, seperti karya Stapel, dinilai terlalu menonjolkan tokoh dan sudut pandang kolonial, sementara tokoh pribumi ditempatkan sebagai figur pelengkap.

Penetapan ulang sejarah berupaya membalik pendekatan tersebut dengan menghadirkan pemeran utama berdasarkan pengalaman bangsa sendiri. Narasi yang dibangun akan menjadi sejarah dari perspektif Indonesia, bukan sejarah Indonesia yang dipaksa mengikuti kacamata kekuatan asing.

Penyusunan buku sejarah terbaru melibatkan lebih dari seratus penulis dari 34 perguruan tinggi dan berbagai institusi. Pelibatan akademisi, arkeolog, ahli arsitektur, geografer, hingga ilmuwan humaniora memperlihatkan upaya serius menghadirkan karya komprehensif.

Komposisi penulis juga berasal dari berbagai daerah untuk menghindari bias geografis. Pendekatan tersebut memperkuat harapan terciptanya narasi yang merepresentasikan memori kolektif seluruh bangsa, bukan hanya narasi yang berpusat di pulau tertentu.

Sinergi DPR dan pemerintah tidak berhenti pada persetujuan anggaran. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan perlunya proses penulisan yang inklusif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia memandang penulisan sejarah bukan sekadar urusan akademis, melainkan pembentukan memori kolektif bangsa yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan legislatif diarahkan untuk memastikan seluruh langkah penyusunan dilakukan dengan kehati-hatian serta keterbukaan penuh.

Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) turut menyoroti pentingnya proyek ini. Ketua Dewan Penasehat FKMPS, Laksamana (Purn.) Tedjo Edhie Pudjiatno, menilai penulisan sejarah tidak boleh dikerjakan dengan tergesa-gesa.

Ia menekankan perlunya integritas dan kebijaksanaan dalam merangkai peristiwa masa lalu, karena sejarah berfungsi sebagai penuntun arah masa depan bangsa. Pendapat tersebut mempertegas bahwa dukungan publik tetap disertai dorongan agar proses ini berlangsung komprehensif dan bertanggung jawab.

Ketua Dewan Pembina FKMPS, Heppy Trenggono, menambahkan bahwa sejarah yang jujur dan disusun dengan keilmuan yang kuat akan memperkuat karakter nasional. Ia melihat penetapan ulang sejarah sebagai langkah yang menentukan kualitas pemahaman generasi mendatang mengenai identitas bangsanya. FKMPS bahkan menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendukung objektivitas proses penulisan.

Melalui penetapan ulang sejarah, DPR dan pemerintah sedang membangun narasi Indonesia-sentris yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Perspektif tersebut tidak hanya berfungsi mengoreksi bias kolonial, tetapi juga membantu membentuk diplomasi budaya yang lebih kuat di ranah global. Selain itu, penataan ulang historiografi memungkinkan agenda pembangunan nasional dilihat sebagai perjalanan kolektif seluruh daerah, bukan dari sudut pandang wilayah tertentu.

Sinergi dua lembaga negara dalam proyek ini memperlihatkan kesadaran bersama bahwa bangsa yang besar harus memahami dirinya melalui kacamata sendiri. Penetapan ulang sejarah kemudian hadir sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa masa lalu bangsa dipahami secara adil, direkam secara ilmiah, dan diwariskan secara bermartabat kepada generasi berikutnya. Dengan arah kerja yang lebih terukur, Indonesia sedang menata kembali landasan historis yang akan membentuk jati diri bangsa pada masa depan. (*)

Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

JAKARTA — Dukungan publik terhadap adanya penetapan ulang sejarah nasional terus saja menguat seiring berkembangnya wacana pembaruan narasi sejarah yang menjadi jauh lebih akurat dan Indonesia-sentris.

Berbagai kelompok masyarakat dan ahli sejarah menilai bahwa rekonstruksi narasi sejarah tersebut dapat semakin memperkokoh identitas bangsa serta mampu menjawab bagaimana kebutuhan zaman yang terus berubah seperti saat ini.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memaparkan mengenai seperti apa urgensi penulisan ulang sejarah dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI.

Ia menegaskan bahwa pembaruan sejarah tersebut sejatinya merupakan hal yang diperlukan untuk bisa menghapus adanya bias kolonial dan semakin meneguhkan sudut pandang nasional.

“Penulisan ulang sejarah bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” ujar Fadli Zon.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan sejarah dirancang dalam sepuluh jilid mencakup peradaban awal Nusantara hingga perkembangan pada Era Reformasi, dengan pendekatan yang sepenuhnya Indonesia-sentris.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya proses penyusunan yang terbuka dan melibatkan publik.

Ia menyampaikan bahwa DPR ingin memastikan seluruh tahapan penulisan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pakar hingga masyarakat luas.

“Ini bukan sekadar penulisan akademis, ini membentuk memori kolektif bangsa,” ungkap Hetifah.

Ia menilai bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan narasi sejarah yang inklusif.

Dukungan serupa disampaikan Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, yang menggarisbawahi perlunya sejarah yang utuh dan memberi edukasi mendalam bagi masyarakat.

“Saya kira itu sah-sah saja, sepanjang tentu apa yang disampaikan itu adalah sejarah yang utuh, dan bisa memberikan edukasi bagi masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.

Ia menilai bahwa pemahaman sejarah yang komprehensif sangat diperlukan agar generasi muda mengenali esensi perjuangan bangsa.

“Sejarah perjalanan bangsa ini adalah sejarah perjalanan yang penuh perjuangan, penuh pengorbanan,” lanjut Eddy.

Ia menambahkan bahwa penyampaian profil pahlawan secara utuh dapat menumbuhkan kebanggaan nasional di tengah generasi sekarang.

Proyek penulisan ulang sejarah nasional tersebut melibatkan lebih dari seratus sejarawan dan arkeolog dengan rencana uji publik di berbagai wilayah.

Dukungan masyarakat yang terus menguat memperlihatkan bahwa penetapan ulang sejarah dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat identitas bangsa Indonesia. (*)

JAKARTA — Pemerintah terus mendorong terwujudnya percepatan penetapan ulang sejarah nasional sebagai langkah yang strategis untuk semakin memperkuat identitas bangsa melalui narasi yang lebih akurat, inklusif, dan relevan, khususnya bagi para generasi muda.

Upaya tersebut kemudian mendapat dukungan politik setelah DPR RI memberikan lampu hijau bagi terlaksananya proyek penulisan ulang sejarah yang telah vakum selama lebih dari dua dekade lamanya.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menekankan terkait bagaimana urgensi pembaruan sejarah sebagai pondasi yang sangat penting bagi penguatan jati diri bangsa.

Ia menegaskan bahwa proyek tersebut memang dirancang oleh pemerintah, sebagai salah satu upaya untuk dapat menghapus adanya bias kolonial dan merekonstruksi narasi menjadi perspektif yang jauh lebih Indonesia-sentris.

“Penulisan ulang sejarah bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” ujar Fadli Zon.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan sejarah akan terdiri dari sepuluh jilid, mulai dari peradaban awal Nusantara hingga perkembangan sosial politik pada Era Reformasi.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan penekanan pada aspek transparansi dan keterlibatan publik dalam proses penyusunan sejarah nasional.

Ia menyatakan bahwa DPR ingin mengetahui pihak-pihak yang dilibatkan serta metode penyusunan yang digunakan pemerintah.

“Ini bukan sekadar penulisan akademis, ini membentuk memori kolektif bangsa,” ucapnya.

Ia menilai bahwa penetapan ulang sejarah yang inklusif akan menjadi landasan penting bagi penguatan nilai kebangsaan.

Proses penulisan juga akan mengintegrasikan temuan arkeologis terbaru, termasuk penelitian yang menunjukkan bahwa jejak peradaban Indonesia jauh lebih tua daripada narasi sebelumnya.

Pemerintah menilai bahwa pembaruan data tersebut sangat penting untuk memperkaya pemahaman tentang asal-usul masyarakat Nusantara dan memperkuat rasa kebangsaan generasi muda.

Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Agus Mulyana, menyoroti perlunya koreksi terhadap narasi lama, terutama di masa kolonialisme.

Ia menyebut bahwa klaim penjajahan selama 350 tahun tidak dialami merata oleh seluruh wilayah.

“Tidak semua daerah 350 tahun, tetapi kekuasaan VOC atau Belanda itu berproses,” kata Agus.

Ia menilai bahwa penetapan ulang sejarah dapat menegaskan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang kalah.

Penetapan ulang sejarah nantinya akan distribusikan secara resmi ke sekolah dan perguruan tinggi, sehingga generasi mendatang memperoleh sejarah yang lebih jujur, lengkap, dan mencerminkan keberagaman Indonesia. (*)

Oleh : Yosepha Yosi Aninda )*

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Aceh Tamiang pada 12 Desember 2025 menjadi penegasan bahwa negara hadir secara penuh bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa-masa sulit akibat banjir bandang. Di tengah kondisi wilayah yang mengalami kerusakan parah, Kepala Negara turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau seluruh titik, termasuk kawasan terpencil yang sebelumnya terisolasi. Langkah ini menggambarkan pola kepemimpinan yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.

Setibanya di posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang, Presiden langsung melihat kondisi warga yang masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana. Jejak banjir terlihat jelas di sepanjang perjalanan, mulai dari lumpur tebal yang menutup badan jalan, pepohonan mengering akibat terjangan air, hingga puing bangunan yang berserakan di berbagai sudut permukiman. Dalam peninjauan tersebut, Presiden juga berinteraksi dengan warga di fasilitas kesehatan darurat, meninjau pelayanan tenaga medis, serta memastikan bahwa seluruh kebutuhan dasar masyarakat tertangani secara cepat dan akurat.

Kawasan permukiman di bawah jembatan yang rusak berat juga menjadi perhatian penting. Di sana, Presiden melihat langsung rumah-rumah warga yang tertimbun lumpur dan perabotan yang terseret arus. Peninjauan lapangan ini menegaskan bahwa kebijakan pemulihan tidak hanya lahir dari laporan birokrasi, tetapi dibangun berdasarkan pengamatan nyata terhadap kondisi di lapangan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah pemerintah selaras dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak.

Kehangatan warga, terutama anak-anak, menambah makna kunjungan tersebut. Antusiasme anak-anak yang menyambut dengan nyanyian memberikan gambaran bahwa kehadiran Presiden membawa harapan baru. Sikap hangat Presiden dalam menyapa, memeluk, hingga menenangkan anak-anak memberikan ketenangan emosional bagi para pengungsi yang masih terguncang oleh bencana. Kehadiran pemimpin nasional di tengah masyarakat dalam situasi darurat menjadi penguat moral yang sangat dibutuhkan.

Peninjauan Presiden turut didampingi Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, para menteri Kabinet Merah Putih, serta pejabat daerah. Kolaborasi lintas lembaga ini menunjukkan bahwa pemerintah mengambil langkah terpadu untuk mempercepat proses pemulihan. TNI dan Polri mendukung percepatan distribusi logistik, sementara BNPB dan pemerintah daerah memastikan seluruh alur penanganan berjalan simultan. Dengan dukungan koordinasi robust semacam ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa tidak ada satu pun wilayah terdampak yang tertinggal, terutama daerah yang sebelumnya mengalami keterisolasian.

Kunjungan Presiden Prabowo juga menuai perhatian para pengamat komunikasi politik, Gun Gun Heryanto yang menilai kehadiran langsung Presiden di tengah masyarakat terdampak merupakan langkah yang memutus pola lama yang sering menjadikan bencana sebagai ajang pertunjukan visual pejabat. Menurutnya, pendekatan yang ditunjukkan Presiden mencerminkan gaya kepemimpinan yang mengutamakan kebijakan substantif ketimbang gimmick seremonial. Ia memandang bahwa penanganan bencana seharusnya tidak dikemas dalam simbol-simbol visual atau atribut bantuan, melainkan fokus pada kebijakan komprehensif yang menjawab kebutuhan warga secara menyeluruh.

Intervensi kebijakan lebih penting daripada pencitraan, sehingga kehadiran Presiden yang turun langsung untuk memastikan alur distribusi bantuan menjadi wujud konkret bahwa pemerintah menempatkan substansi di atas simbol. Penanganan bencana perlu dilakukan dari hulu hingga hilir, tidak bisa hanya sebatas aksi pembagian bantuan. Penekanan ini mempertegas bahwa pemerintah harus mengelola bencana secara strategis, mulai dari mitigasi, penanganan darurat, hingga rekonstruksi jangka panjang.

Pandangan tersebut relevan dengan langkah pemerintah di Aceh Tamiang. Sejumlah titik terdampak mengalami lonjakan harga barang pokok, termasuk harga bahan bakar yang sempat melambung akibat terputusnya akses distribusi. Pemerintah mengambil langkah cepat untuk menstabilkan pasokan agar mobilitas warga dan aktivitas ekonomi tidak semakin terganggu. Dengan memulihkan jalur logistik dan memastikan suplai kebutuhan pokok, pemerintah berupaya meredam dampak lanjutan dari bencana bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Pendekatan komprehensif pemerintah memperlihatkan bahwa penanganan bencana tidak hanya menyasar pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi, sosial, dan psikologis warga. Dengan memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, memperbaiki infrastruktur terdampak, serta mengkoordinasikan seluruh institusi terkait, pemerintah berupaya menghadirkan solusi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh dan bukan bersifat episodik.

Narasi kebijakan yang diusung pemerintah dalam penanganan bencana ini memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh Tamiang. Langkah cepat pemerintah melalui koordinasi lintas lembaga dan kehadiran langsung Presiden mempertegas bahwa penanganan bencana dilakukan secara komprehensif, bukan parsial. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh Tamiang menjadi representasi nyata dari standar baru dalam kepemimpinan kebencanaan. Kehadiran langsung Presiden, sinergi lintas lembaga, dan dorongan untuk menempatkan kebijakan substantif di atas simbol visual menunjukkan bahwa negara hadir secara utuh bagi masyarakat. Dengan memastikan bantuan menjangkau bahkan wilayah yang sulit dijangkau, pemerintah menunjukkan komitmen kuat bahwa tidak ada satu pun warga yang dibiarkan menghadapi bencana sendirian.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh : Alvin Galih )*

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke wilayah terdampak banjir di Sumatera menjadi sinyal kuat kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Di tengah situasi darurat akibat bencana alam, kehadiran langsung kepala negara tidak hanya bermakna simbolik, tetapi juga menunjukkan empati dan kepedulian nyata terhadap warga yang kehilangan rumah, harta benda, dan rasa aman. Presiden datang bukan sekadar meninjau, tetapi memastikan bahwa negara hadir dan bekerja untuk rakyatnya pada saat paling sulit.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo berdialog langsung dengan warga di lokasi pengungsian. Presiden Subianto mendengarkan keluhan masyarakat, mulai dari kebutuhan pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga persoalan tempat tinggal sementara. Presiden Prabowo Subianto juga meminta anak-anak yang terdampak banjir di Aceh untuk tetap tabah dan bersemangat agar dapat segera kembali bersekolah. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah melakukan segala upaya untuk mempercepat penanganan bencana. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang membumi, di mana kebijakan dan keputusan diambil berdasarkan kondisi riil di lapangan. Bagi para korban, didengar langsung oleh Presiden memberikan harapan dan keyakinan bahwa penderitaan mereka tidak diabaikan.

Presiden juga meninjau kesiapan posko bencana dan dapur umum yang disiapkan oleh pemerintah bersama relawan. Ia memastikan distribusi bantuan berjalan merata dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Dalam situasi bencana, kecepatan dan ketepatan bantuan menjadi faktor krusial, dan Presiden menegaskan bahwa tidak boleh ada hambatan birokrasi yang memperlambat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain fokus pada penanganan darurat, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemulihan pascabencana. Presiden meminta kementerian dan pemerintah daerah segera menyiapkan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk perbaikan infrastruktur, rumah warga, serta fasilitas umum yang rusak. Upaya ini diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi seperti semula, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana di masa depan melalui perencanaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kunjungan tersebut juga menunjukkan kuatnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Presiden memastikan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta relawan dan organisasi kemanusiaan berjalan efektif. Kerja sama ini menjadi kunci agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dan saling mendukung. Kehadiran Presiden di lapangan memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menghadapi musibah.

Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan kehadiran presiden ke lokasi bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh itu sangat diperlukan. Bagi masyarakat Sumatera yang terdampak banjir, kehadiran Presiden memberikan dorongan moral yang besar. Di tengah kelelahan dan trauma akibat bencana, perhatian langsung dari negara menumbuhkan kembali rasa optimisme. Warga merasa tidak sendirian dan yakin bahwa proses pemulihan akan berjalan dengan dukungan penuh dari pemerintah. Hal ini penting karena pemulihan pascabencana bukan hanya soal fisik, tetapi juga pemulihan psikologis masyarakat.

Secara lebih luas, kunjungan ini mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola kebencanaan yang responsif dan berorientasi pada rakyat. Bencana alam memang tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan, respons cepat, dan kepemimpinan yang tegas. Langkah Presiden turun langsung ke lapangan menjadi contoh bahwa penanganan bencana harus mengutamakan kecepatan, empati, dan keberpihakan pada korban.

Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo dalam menanggulangi dampak banjir di Sumatera. Kehadiran Presiden Prabowo beberapa kali ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah pusat terhadap keselamatan rakyat. Pihaknya juga yakin Presiden akan menindak tuntas akar masalah bencana, termasuk mengungkap pelaku pembalakan liar, sebuah isu yang berulang kali ditekankan Presiden.

Ke depan, masyarakat berharap kunjungan ini diikuti dengan kebijakan konkret yang berkelanjutan, baik dalam pemulihan wilayah terdampak maupun pencegahan bencana serupa di masa mendatang. Penguatan sistem peringatan dini, perbaikan tata ruang, dan edukasi kebencanaan menjadi hal penting yang perlu terus dikembangkan. Dengan kepedulian dan kehadiran nyata negara, seperti yang ditunjukkan dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Sumatera, kepercayaan publik terhadap negara akan semakin kuat, dan semangat bangkit bersama pascabencana dapat terwujud.

Secara keseluruhan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi banjir di Sumatera menegaskan bahwa negara hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui empati dan tindakan nyata di lapangan. Kehadiran langsung kepala negara menjadi simbol kepedulian sekaligus penguat koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana, mulai dari respons darurat hingga pemulihan pascabencana. Lebih dari itu, langkah ini menumbuhkan kepercayaan dan harapan masyarakat bahwa pemerintah berdiri bersama rakyat dalam menghadapi musibah, serta berkomitmen membangun sistem kebencanaan yang lebih tangguh, manusiawi, dan berkelanjutan ke depan

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Aceh – Presiden RI Prabowo Subianto kembali turun langsung meninjau posko-posko pengungsian warga terdampak bencana di Sumatra, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal. Kunjungan ini merupakan yang ketiga kalinya dalam dua pekan terakhir, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menjamin keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Setelah dua kali mengunjungi wilayah terdampak pada 30 November 2025 dan 7 Desember 2025, Presiden Prabowo kembali hadir pada Jumat, 12 Desember 2025, untuk memastikan seluruh mekanisme penanganan bencana berjalan dengan baik. Kunjungannya dimulai dari Aceh Tamiang, salah satu daerah yang paling parah terdampak. Presiden hadir didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Angga Raka Prabowo.

Selain Aceh Tamiang, Presiden juga dijadwalkan meninjau sejumlah posko pengungsian di Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada hari yang sama. Pemerintah ingin memastikan pendistribusian logistik, layanan kesehatan, ketersediaan listrik, air bersih, hingga kesiapan tenda-tenda pengungsian berjalan tanpa hambatan. Langkah ini dinilai penting mengingat potensi cuaca ekstrem masih tinggi dalam beberapa hari ke depan.

Kunjungan ini dilakukan hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo kembali ke tanah air dari kunjungan kerja luar negeri di Pakistan dan Rusia. Presiden mendarat di Bandara Kualanamu sekitar pukul 02.50 WIB sebelum langsung bergerak menuju wilayah terdampak. Mobilitas cepat tersebut mencerminkan bagaimana pemerintah menempatkan penanganan bencana sebagai prioritas utama.

Dalam dialog dengan warga, Presiden menyampaikan pesan tegas mengenai pentingnya meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Saya minta pemda semua lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita sebaik-baiknya,” ujar Prabowo, menekankan bahwa mitigasi adalah kunci untuk mencegah bencana berulang.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir langsung dan menunaikan janji kepada warga Aceh Tamiang.

“Saya hari ini diterima dengan baik, saya datang sesuai janji saya. Waktu itu Tamiang masih terputus. Saya janji mau nengok beliau. Saya lihat keadaan, Insyaallah bersama-sama pemerintah akan turun. Akan membantu semuanya,” tuturnya.

Di penghujung kunjungan, Prabowo memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintah bekerja keras mempercepat pemulihan, termasuk pemulihan listrik, layanan dasar, dan perbaikan infrastruktur.

“Ya kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit. Jadi kita atasi bersama. Mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat normal,” ujar Presiden.

Dengan langkah cepat, koordinasi terarah, dan kehadiran langsung Presiden, pemerintah menegaskan bahwa negara hadir untuk rakyat, terutama dalam masa-masa sulit akibat bencana.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berupaya maksimal membantu korban bencana banjir dan longsor di Sumatra.

“Saya sudah sampaikan bahwa pemerintah pasti akan turun dan membantu. Tentunya bagi yang terkena musibah, kami juga manusia, tidak punya tongkat Nabi Musa,” ujar Presiden

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap bagi warga terdampak. Meski begitu, proses pembangunan membutuhkan waktu.

Ada nanti hunian sementara dan hunian tetap yang sudah kita rencanakan, sudah kita alokasikan anggarannya. Tetapi memang butuh waktu,” jelas Presiden.

Presiden juga meminta masyarakat terdampak untuk bersabar. Ia menegaskan pemerintah akan bekerja maksimal dalam penanganan bencana.

“Jadi kami mohon kesabaran. Saya tidak bisa mengerjakan semua dengan begitu cepat. Kita sudah bekerja sebaik-baiknya. Saya minta ketabahan dan kesabaran semua. Pasti kita akan bantu, tenang saja,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan percepatan pemulihan akses jalan, distribusi logistik, hingga perbaikan fasilitas vital yang rusak.

“Setelah melalui ruas jalan yang tertutup lumpur dan melihat rumah warga yang rusak, kami ingin memastikan percepatan pembukaan jalur dan kelancaran distribusi logistik kepada masyarakat,” kata AHY.

Usai meninjau Lubuk Sidup, AHY melanjutkan kunjungan ke kawasan Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kuala Simpang. Di sana, ia kembali menegaskan komitmen percepatan pemulihan fasilitas publik dan hunian warga melalui kerja sama dengan Kementerian PU serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ia juga memastikan percepatan pemulihan air bersih, sanitasi, dan layanan dasar lain, termasuk listrik yang hingga kini belum pulih sepenuhnya.

“Rumah-rumah warga di sini hancur dan tidak dapat lagi ditinggali. Alat berat harus segera bekerja dan jalur logistik tidak boleh terputus,” kata AHY.

Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh proses pemulihan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar keselamatan, guna menjamin masyarakat Aceh dapat kembali beraktivitas dengan aman, lancar, dan normal secepat mungkin.

Continue Reading

Oleh: Alexandro Dimitri*)

Seiring dengan bergulirnya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu pilar utama kebijakan sosial pemerintahan saat ini, sektor perbankan nasional — terutama bank milik negara (perbankan BUMN) — sedang dirangkul untuk mengambil peran strategis dalam mendukung penyaluran bantuan kepada jutaan rakyat. Inisiatif terbaru datang dari BPI Danantara, yang menggandeng bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyediakan pembiayaan awal MBG — sebuah langkah penting dalam memastikan program sosial ini berjalan tepat waktu, efisien, dan merata.

Dalam pandangan pemerintah, kebijakan ini tidak hanya tindakan kemanusiaan, tetapi juga investasi sosial yang bisa mendongkrak stabilitas ekonomi, mendukung sektor perbankan, dan merangsang pertumbuhan di tingkat akar rumput.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa aliran dana dari kas negara ke perbankan BUMN merupakan bagian dari strategi fiskal makro yang lebih luas. Pada 12 September 2025, Purbaya mencairkan dana sebesar Rp 200 triliun ke lima bank Himbara untuk memperkuat likuiditas mereka.

Purbaya menyatakan bahwa suntikan dana tersebut akan menekan persaingan bunga dan memberi ruang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit, sehingga pembiayaan bisa lebih mudah diakses masyarakat dan pelaku usaha. Ia mengaku bahwa beberapa bank bahkan telah meminta tambahan dana karena penempatan Rp 200 triliun sudah habis terserap.

Langkah ini juga membuka jalan bagi bank-bank BUMN untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG, sebagai bagian dari kontribusi nyata mereka.

Di sisi lain, Rosan Roeslani selaku Chief Executive Officer BPI Danantara menyambut baik keterlibatan bank Himbara dalam pembiayaan MBG. Rosan menegaskan bahwa Danantara akan menyediakan pembiayaan di muka untuk dapur-dapur MBG melalui bank-bank BUMN, dimana ini berbeda dengan mekanisme reimburse yang digunakan sebelumnya.

Menurut Rosan, MBG bukan semata program filantropi, melainkan “investasi sosial yang berpenghasilan tetap.” Dengan model pembiayaan seperti ini, seluruh rantai distribusi makanan bergizi, mulai dari dapur, supplier, hingga distribusi, dapat didukung dengan modal yang andal dan aman.

Ia juga menilai bahwa perbedaan kapasitas antar bank dalam penyaluran kredit dan penyerapan dana adalah hal yang wajar, tapi dengan koordinasi yang tepat, Himbara bisa memainkan peran besar dalam menyukseskan MBG.

Keterlibatan Danantara dan bank-bank BUMN dalam pembiayaan MBG datang pada saat yang tepat. Pada 2025, anggaran MBG awalnya dialokasikan sebesar Rp 71 triliun, dan pemerintah telah memutuskan untuk menambah anggaran hingga Rp 100 triliun, agar program ini bisa mempercepat pencapaian target penerima manfaat hingga 82,9 juta orang.

Dengan skema pembiayaan dari Danantara–Himbara, likuiditas dan kesiapan sumber daya bisa lebih cepat terwujud. Ini menjadi penting mengingat kebutuhan dana besar untuk dapur, logistik, distribusi, hingga manajemen program yang sangat masif dan menyentuh seluruh pelosok negeri.

Selain itu, keputusan pemerintah menempatkan dana di perbankan BUMN telah terbukti mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif — seperti UMKM, industri padat karya, dan sektor strategis lainnya — yang pada gilirannya bisa memberi multiplier effect kepada perekonomian nasional.

Kolaborasi antara pemerintah, Danantara, dan perbankan BUMN juga memperlihatkan sinergi antara kebijakan fiskal, investasi, dan sosial, yang merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia.

Meski demikian, pelaksanaan MBG tentu menghadapi tantangan besar, mulai dari logistik distribusi, pengawasan mutu pangan, hingga akuntabilitas dana. Oleh sebab itu, upaya pengawasan — mulai dari pengawasan internal pemerintah, lembaga seperti Ombudsman RI, hingga transparansi publik — tetap mutlak diperlukan.

Namun dengan komitmen Danantara dan bank-bank BUMN serta arahan tegas dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik dan sektor keuangan bisa bersinergi untuk memastikan hak dasar rakyat — memperoleh makanan bergizi — terpenuhi.

Melalui kolaborasi ini, bukan hanya sekadar memberi makan, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk generasi masa depan, menggerakkan sektor ekonomi kecil-menengah, dan menjaga stabilitas finansial nasional.

Semangat semacam ini layak kita dukung penuh — karena pada akhirnya, MBG bukan hanya program bantuan sesaat, melainkan investasi besar untuk generasi Indonesia Emas 2045. Dengan sinergi pemerintah, Danantara, dan perbankan BUMN, saya optimis bahwa MBG akan berhasil, dan rakyat — terutama generasi penerus bangsa — akan menikmati manfaat nyata dari keberpihakan negara.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Jakarta – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendorong Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk ikut serta dalam proyek pengembangan KEK di kawasan Indonesia Timur.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberi arahan agar Danantara dapat ikut membantu pendanaan KEK, terutama yang berlokasi di kawasan timur Indonesia.

“Waktu itu ada instruksi dari Bapak Presiden untuk membantu, khususnya KEK-KEK yang ada di Indonesia Timur. Memang ada sedikit permasalahan karena aksesibilitas ke sana agak susah, baik dari sisi transportasi maupun infrastruktur,” ujar Edwin.

Ia menambahkan, dukungan dari Danantara diharapkan dapat mempercepat pengembangan kawasan sehingga aktivitas ekonomi KEK di Indonesia Timur dapat terus bertumbuh.

Edwin menegaskan bahwa realisasi skema tersebut masih membutuhkan pembahasan lanjutan antara Danantara dan berbagai kementerian serta lembaga terkait.

“Ini masih perlu pembahasan yang lebih mendalam, karena kemarin baru ada arahan. Jadi perlu ada diskusi bersama lagi antara Danantara dan kementerian/lembaga terkait,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan akan ada penambahan 6 kawasan ekonomi khusus (KEK) baru dengan potensi investasi hingga Rp300 triliun.

“Special economic zone (KEK) ini, sampai tahun 2025, kita sudah mempunyai 25 (KEK). Dan, tahun depan, mudah-mudahan bisa bertambah enam lagi akan menjadi 31 (KEK),” kata Todotua.

Todotua menambahkan bahwa masing-masing KEK mempunyai fokus pengembangan yang berbeda.

“Dalam semua realisasi KEK ini masing-masing memiliki speciality-nya, ada untuk industrialisasi, kesehatan, digital, tourism, dan lain-lain,” tuturnya.

Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat strategi pengelolaan kawasan, termasuk konsolidasi kebijakan serta pemberian fasilitas.

“Tentunya, dengan strategi kawasan ini kita, pemerintah dalam investasi bagaimana bisa mengonsolidasikan mengenai perizinan, strategi regulasi, insentif fiskal dan nonfiskal,” ujarnya.

Ia juga berharap tambahan KEK nantinya dapat meningkatkan realisasi investasi nasional, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian negara.

[edRW]