Oleh : Yunzi Lailani )*

Perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menandai komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan intervensi gizi yang semakin inklusif dan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan akses makanan bergizi yang memadai sejak usia dini. Langkah ini tidak hanya menyasar siswa sekolah sebagai penerima manfaat utama, tetapi juga diperluas kepada berbagai kelompok rentan hingga tenaga pendidik. Pendekatan ini sangat relevan dengan tantangan nasional terkait ketimpangan gizi, terutama di daerah terpencil yang masih menghadapi hambatan logistik dan akses pangan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, menggambarkan perluasan cakupan tersebut sebagai langkah strategis yang mengatasi ketidakmerataan akses makanan bergizi di berbagai lapisan masyarakat. Nanik menekankan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap kondisi anak-anak Indonesia agar tidak ada satu pun yang terabaikan dalam pemenuhan gizi. Menurutnya, Presiden ingin memastikan bahwa kelompok masyarakat yang selama ini rawan mengalami kelaparan atau kondisi gizi buruk, seperti penyandang disabilitas, lansia, anak jalanan, anak putus sekolah, hingga pemulung, dapat merasakan langsung manfaat dari program ini. Hal tersebut menjadi refleksi nyata bahwa agenda pembangunan manusia tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga berpusat pada keberpihakan kepada kelompok paling rentan.

Yang menjadi terobosan penting dalam fase terbaru program MBG adalah diperluasnya penerima manfaat kepada tenaga pendidik, baik guru negeri, guru swasta, tenaga honorer, ustadz, maupun pengajar pesantren. Nanik menilai bahwa tenaga pendidik memegang peran sentral dalam membentuk kualitas generasi muda sehingga aspek pemenuhan gizi mereka perlu menjadi perhatian. Pemerintah melihat bahwa guru adalah ujung tombak keberhasilan implementasi MBG di sekolah, mulai dari pendampingan, pengawasan konsumsi siswa, hingga edukasi mengenai pola makan sehat. Dengan menjadikan pendidik sebagai penerima manfaat, pemerintah ingin memastikan bahwa kelompok ini juga memiliki asupan gizi yang cukup agar tetap produktif dalam menjalankan peran strategis mereka.

Selain itu, perluasan MBG kepada kader PKK dan posyandu memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah mengedepankan sinergi lintas sektor dalam pendidikan gizi. Kader-kader ini merupakan garda terdepan dalam advokasi kesehatan di level akar rumput dan berperan penting dalam keberhasilan penyuluhan gizi bagi masyarakat. Dengan menjadi bagian dari penerima manfaat, mereka diharapkan semakin berdaya dalam menyampaikan literasi gizi dan mendukung keberlanjutan program.

Kesiapan infrastruktur menjadi aspek krusial dalam memastikan program MBG berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa institusinya sedang mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai lokasi sulit dijangkau. Dadan menjelaskan bahwa sebanyak 8.200 SPPG telah teridentifikasi dan diupayakan pembangunannya, dengan 4.700 unit di antaranya sedang dalam proses. Sekitar 170 unit ditargetkan selesai pada Desember 2025. Sementara itu, di wilayah aglomerasi, pemerintah menargetkan sebanyak 20 ribu SPPG bisa beroperasi pada periode yang sama. Menurut Dadan, jika seluruh pembangunan berjalan sesuai rencana, maka pada Maret atau April 2026, sebanyak 82,9 juta penerima manfaat dapat dijangkau secara merata.

Pembangunan SPPG ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem distribusi pangan bergizi yang tidak hanya mengandalkan skala besar, tetapi juga mengutamakan keberlanjutan di tingkat lokal. Dengan infrastruktur yang semakin lengkap, MBG berpotensi meningkatkan ketahanan pangan masyarakat miskin, memperluas akses gizi anak-anak, serta mendukung efisiensi logistik di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi.

Efektivitas MBG semakin terlihat dari capaian distribusi makanan yang telah melampaui proyeksi awal. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa produksi makanan MBG telah menembus angka lebih dari dua miliar porsi, jauh di atas target awal sebesar 1,8 miliar porsi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa ekosistem pelaksana program, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, hingga pelaku usaha pangan lokal, mampu bergerak secara sinergis. Produksi dua miliar porsi makanan bukan hanya angka statistik, tetapi mencerminkan dampak langsung terhadap tumbuh kembang jutaan anak Indonesia yang selama ini menghadapi kesenjangan gizi.

Perluasan program MBG ke tenaga pendidik patut dipandang sebagai langkah visioner yang memperkuat ekosistem pendidikan nasional. Guru yang sehat dan memiliki kecukupan gizi akan lebih siap mendampingi siswa dalam proses pembelajaran. Kondisi fisik dan mental yang prima di kalangan pendidik akan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih produktif, kondusif, dan berorientasi pada penguatan karakter anak. Selain itu, intervensi gizi kepada pendidik juga akan mendorong peningkatan kesejahteraan profesi, terutama bagi guru honorer dan pengajar di wilayah terpencil yang rentan menghadapi keterbatasan ekonomi.

Ketika sekolah menjadi pusat intervensi gizi yang melibatkan guru, siswa, dan masyarakat, maka tercipta sebuah model pembangunan manusia yang holistik. Anak-anak yang menerima makanan bergizi setiap hari akan tumbuh lebih sehat, memiliki daya konsentrasi lebih baik, dan berpotensi mencapai prestasi akademik lebih tinggi. Pada saat yang sama, kehadiran pendidik yang turut merasakan manfaat program menciptakan ekosistem pendidikan yang saling memberdayakan.

Perluasan penerima manfaat MBG ke berbagai kelompok merupakan langkah yang tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial nasional. Ketika anak-anak sekolah, guru, lansia, masyarakat miskin, hingga kader kesehatan merasakan manfaat yang sama, maka MBG berubah menjadi program strategis yang mengikat seluruh elemen bangsa dalam satu visi kebangsaan: menghadirkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan siap bersaing.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh: Alexandro Dimitri*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah bukan hanyabertujuan menyediakan makanan sehat bagi pelajar dan kelompok prioritas, tetapi juga menjadistrategi besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat melalui rantai pasokan yang terkoordinasidengan baik. Di tengah situasi global yang masih diliputi ketidakpastian akibat gejolak hargapangan dan tantangan distribusi internasional, MBG hadir sebagai pendekatan domestik yang menyeluruh dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Program ini menunjukkanbahwa kebijakan sosial dapat dirancang secara selaras dengan penguatan ekonomi daerah sertapeningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa MBG bukan sekadarkegiatan pemberian makanan, melainkan upaya membangun pola ekonomi masyarakat yang lebih hidup. Ia menggambarkan bahwa meningkatnya kebutuhan bahan makanan seperti telur, sayuran, ikan, hingga produk olahan lokal dapat menggerakkan berbagai sektor sekaligus, mulaidari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha kecil yang mengelola distribusi dan penyediaan jasa pengolahan makanan. Menurutnya, ketika seluruh bahan pasokan bersumberdari produsen dalam negeri, potensi ekonomi yang tercipta dapat mencapai angka yang sangatbesar setiap tahun. Gagasan ini memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memastikan manfaatMBG tidak berhenti pada aspek gizi, tetapi juga memberi ruang tumbuh bagi pelaku ekonomikecil yang selama ini menjadi tulang punggung penghidupan masyarakat.

Lebih jauh, Zulkifli menekankan bahwa program ini dapat menjadi fondasi penting bagikemandirian pangan nasional. Apabila permintaan bahan pangan terus meningkat secara meratadi seluruh daerah, maka pemerintah juga akan terdorong memperbaiki ekosistem produksi dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Di beberapa wilayah, sudah terlihat bagaimanaaktivitas sentra pangan mulai menggeliat kembali seiring tersedianya pasar yang stabil melaluiMBG. Bagi daerah yang selama ini berada di pinggiran arus ekonomi nasional, peluang ini akansangat berarti untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada kesiapan tiga unsur penting, yaitu anggaran yang memadai, sumber dayamanusia yang kompeten, serta infrastruktur yang mendukung. Ia menegaskan bahwa pemerintahsedang mematangkan kerangka aturan yang akan menjadi pedoman teknis, mulai dari standarkualitas pangan, tata cara kebersihan dapur, sampai pengawasan terhadap jalur distribusi. Menurutnya, rancangan aturan tersebut disusun agar pelaksanaan MBG berjalan konsisten, sertadapat mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.

Dadan juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap dapur penyelenggara agar insiden terkait keamanan pangan tidak terulang. Ia menekankan bahwa setiap penyedia harusmemenuhi prosedur standar pengolahan makanan dan menjalani proses sertifikasi sebelum dapatterlibat dalam program. Pemerintah, sambungnya, telah mengambil langkah korektif di sejumlahdaerah dengan melakukan pembinaan langsung kepada penyelenggara, serta memberikanpendampingan agar proses persiapan dan penyajian makanan berlangsung lebih aman. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah memastikan bahwa setiap makanan yang diterimamasyarakat benar-benar memenuhi aspek gizi dan higienitas yang diharapkan.

Dari sisi ekonomi, Ekonom Awalil Rizky memandang bahwa MBG mulai memperlihatkandampak positif di daerah. Ia mencatat bahwa aktivitas jual beli bahan pangan di pasar tradisionalkembali stabil, bahkan meningkat, karena terdapat permintaan rutin dari penyedia makan gratis. Kondisi ini ikut membantu menahan fluktuasi harga di tingkat lokal dan memberikan kepastianpendapatan bagi para pelaku usaha kecil. Awalil menilai bahwa MBG berpotensi menjadipendorong ekonomi daerah yang signifikan apabila tata kelolanya dijaga secara konsisten dan terus diperbaiki. Menurutnya, ketika jalur produksi hingga distribusi berjalan tertata, program inidapat memberi kepastian pasar bagi produsen kecil yang selama ini sangat bergantung pada musim dan variasi permintaan harian.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan MBG akan bergantung pada kemampuan pemerintahdaerah menyinergikan sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lokal agar semua pihakmendapatkan manfaat seimbang. Melalui pendekatan ini, MBG dapat menjadi ruang kolaborasiyang mempertemukan kebutuhan pangan dengan kapasitas produksi masyarakat sekitar. Lebihdari itu, Awalil menilai program ini dapat menjadi cermin bagaimana kebijakan sosial dapatmenciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar intervensi jangka pendek.

Ketika rantai pasok pangan global masih menghadapi guncangan yang tidak menentu, Indonesia memilih strategi yang menitikberatkan pada kekuatan domestik. MBG menjadi bukti bahwapemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan memaksimalkan potensi produsenlokal. Selain menciptakan pasar baru, langkah ini sekaligus mengurangi ketergantungan terhadapproduk impor yang rentan terhadap perubahan harga dunia. Pemerintah juga mendorong agar daerah mengutamakan bahan lokal sehingga nilai tambah ekonomi kembali mengalir kemasyarakat sekitar.

Dengan kesiapan regulasi, pengawasan yang diperketat, serta kolaborasi antarsektor yang semakin kuat, MBG menjadi representasi nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Program ini menyatukan agenda gizi, kesejahteraan, dan ekonomi dalam satu kebijakan yang saling menguatkan. Melalui MBG, pemerintah memberi pesan jelas bahwa pembangunan tidakboleh meninggalkan rakyat kecil, dan pertumbuhan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisanmasyarakat.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Jakarta – Pemerintah semakin memperlihatkan komitmennya dalam memastikan transparansi dan tata kelola dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk memperkuat kedua hal itu, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan agar manfaat program MBG semakin optimal dirasakan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menuturkan, upaya ini salah satunya ditandai dengan mulai diimplementasikannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

“Kami menyelesaikan rapat perdana sebagai kick off implementasi Perpres Nomor 115 Tahun 2025 yang ditetapkan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada 17 November 2025,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa Perpres tersebut merupakan susulan dari Keputusan Presiden (Keppres) sebelumnya yang menetapkan Menko Pangan sebagai Ketua Tim Koordinasi lintas Kementerian/lembaga. Pria yang kerap disapa Zulhas itu mengatakan, beberapa langkah lanjutan akan segera dijalankan, salah satunya sosialisasi masif di tingkat pusat dan daerah.

Sejalan dengan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa untuk memperkuat efektivitas layanan Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah akan menata sekaligus menambah jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BGN, yakni Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di daerah.

“Penguatan kelembagaan KPPG merupakan isu strategis yang perlu segera dilakukan, mengingat KPPG adalah ujung tombak BGN dalam pelayanan dan distribusi MBG di daerah,” ujarnya.

Rini menjelaskan, fungsi KPPG juga diperkuat, termasuk dalam hal koordinasi dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai amanat Perpres No. 115 Tahun 2025. Ia menambahkan bahwa penguatan tata kelola program MBG perlu ditindaklanjuti dengan sejumlah regulasi.

Pertama, Perpres mengenai perubahan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional sebagai dasar perubahan organisasi BGN yang saat ini sedang menunggu penetapan Presiden usai direvisi. Kedua, penetapan peraturan BGN tentang organisasi dan tata kerja BGN beserta UPT. Langkah berikutnya adalah penyusunan proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) layanan MBG sebagai acuan baku pelaksanaan program.

Kementerian PANRB, lanjut Rini, juga turut mendukung penguatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) untuk memastikan layanan MBG berjalan efektif di seluruh SPPG. Termasuk juga dalam hal tranformasi digital, pemanfaatan data dan sistem informasi yang dinilai menjadi unsur kunci perencanaan program MBG.

Perencanaan bukan hanya menetapkan sasaran, kebutuhan bahan baku, anggaran, kegiatan, dan jadwal pelaksanaan, tetapi juga berbasis data kependudukan dan geospasial yang terintegrasi.

Ia menambahkan, ke depan pengelolaan data dan sistem informasi akan diperkuat oleh peran dari Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Karena itu, arsitektur digital MBG disusun dengan memanfaatkan himpunan data by name atau by address dari berbagai Kementerian dan Lembaga,” terang Rini.

Jakarta — Pemerintah menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan jangka panjang yang dirancang untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi sejak usia dini. Penegasan ini menempatkan program MBG bukan sekadar intervensi sementara, melainkan bagian dari strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesehatan, kecerdasan, serta produktivitas generasi mendatang.

Program MBG hadir sebagai respon atas persoalan malnutrisi dan ketimpangan akses pangan yang masih terjadi di sejumlah daerah. Selama bertahun-tahun, isu stunting, kurang gizi, dan defisit asupan harian menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga negara membutuhkan terobosan yang terukur dan terencana.

“Makan Bergizi Gratis pada dasarnya adalah penyediaan makanan bergizi tanpa biaya. Program ini lahir dari pengalaman saya selama bertahun-tahun berkampanye,” ujar Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 beberapa waktu lalu.

Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang setiap hari melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, atau sekitar 35 persen dari target nasional. Presiden menegaskan bahwa meskipun masih terdapat tantangan di lapangan, pengawasan dan standar operasional terus diperkuat untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ribuan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil kini mendapat pasar tetap untuk hasil mereka, sehingga roda ekonomi berputar hingga ke tingkat desa.

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN), Ade Tias Maulana, menjelaskan BGN memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif dan akuntabel. Arsitektur digital dibangun untuk mengontrol penggunaan anggaran agar sesuai dengan tujuan program.

“Kami membangun arsitektur digital untuk mengontrol penggunaan anggaran agar sesuai dengan tujuan. MBG juga memiliki standar pelaksanaan yang ketat, mulai dari kecukupan kalori hingga keamanan pangan,” jelas Ade Tias Maulana.

Dalam jangka panjang, program MBG ditujukan untuk menjadi motor penggerak transformasi sosial. Negara dengan sumber daya manusia tangguh akan lebih cepat mencapai kemajuan dan kemandirian ekonomi. Saat anak-anak tumbuh dalam kondisi gizi yang baik, kemampuan kognitif meningkat dan potensi akademik berkembang lebih optimal. Tingkat produktivitas di masa depan ikut terdongkrak sehingga kualitas angkatan kerja nasional semakin kompetitif. Dengan demikian, MBG bukan hanya kebijakan masa kini, melainkan investasi strategis bagi masa depan bangsa.

Oleh: Fauziyah Hasan

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anggaran bantuan bagi korban banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Di tengah situasi darurat yang masih berlangsung, pemerintah menempatkan pemulihan korban sebagai fokus utama sekaligus memastikan mekanisme pengawasan berjalan kuat sejak awal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyatakan siap mengawasi aliran anggaran bantuan bencana, sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga integritas proses penanganan darurat hingga fase pemulihan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang memprioritaskan respons cepat terhadap para korban. Ia menyampaikan bahwa penanganan darurat menjadi langkah pertama yang harus dipastikan berjalan optimal sebelum masuk pada tahapan pengawasan teknis anggaran. Menurutnya, pemerintah tengah memastikan keselamatan warga, kebutuhan dasar, serta penyaluran bantuan mendesak sebagai prioritas mutlak dalam fase darurat ini.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan anggaran tetap menjadi perhatian, dan KPK sudah menyiapkan langkah konkret untuk memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai ketentuan. Setyo mengisyaratkan bahwa ketika situasi sudah lebih stabil, dirinya akan mengerahkan kedeputian yang berwenang untuk melakukan pengawasan menyeluruh. Deputi Koordinasi dan Supervisi serta Deputi Pencegahan dan Monitoring disebut sebagai unit yang berpotensi mengambil peran sentral dalam pengawasan tersebut. Melalui mekanisme itu, pemerintah ingin memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan, terlebih pada bantuan kebencanaan yang melibatkan banyak sumber dana.

Setyo juga menyoroti bahwa bantuan bencana seringkali melibatkan banyak pintu masuk pendanaan. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah menilai titik rawan penyimpangan bisa muncul jika alur pendistribusian tidak diawasi ketat. Ia mengingatkan bahwa bantuan bisa berasal dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, hingga donasi dari masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi menyeluruh agar alur penyaluran dari hulu hingga hilir berjalan transparan.

Pemerintah juga mencermati meningkatnya perhatian publik terhadap isu dugaan kejanggalan harga bansos yang ramai dibahas di media sosial. Misalnya, muncul unggahan yang menyoroti dugaan harga beras mencapai Rp 60.000 per kilogram dalam paket bantuan untuk wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar. Setyo menyatakan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat tersebut, dan karena itu memperkuat pengawasan menjadi langkah yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan bahwa mekanisme pemeriksaan dan verifikasi akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan semua dana digunakan sesuai peruntukannya.

Dari perspektif akademisi, peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai pengawasan KPK terhadap bansos kebencanaan di Sumatera sangat memungkinkan dilakukan. Ia menjelaskan bahwa KPK dapat menerapkan model pengawasan serupa dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, proses pengawasan perlu dimulai dari sumber pendanaan hingga dana benar-benar diterima oleh masyarakat terdampak. Pemerintah menilai pandangan ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperketat pengawasan, terutama karena nilai anggaran penanganan bencana tidak kecil.

Herdiansyah juga menyoroti bahwa pagu anggaran BNPB pada tahun 2026 hanya sebesar Rp 491 miliar, sehingga sangat mungkin pendanaan untuk penanganan banjir bandang diambil dari berbagai pos, termasuk APBD. Pemerintah memahami bahwa kondisi ini memerlukan koordinasi lintas lembaga agar seluruh aliran dana tetap berada dalam satu kerangka pengawasan yang jelas. Oleh karena itu, pengawasan dari awal hingga akhir penyaluran menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas.

Dalam upaya memperluas dukungan bagi korban bencana, pemerintah melalui KPK juga bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memiliki saluran resmi dan aman untuk menyalurkan donasi. Pemerintah berharap skema ini dapat memperkuat proses distribusi bantuan yang dilakukan secara transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak di Sumatera. Kerja sama tersebut juga merupakan bagian dari strategi memperkecil potensi penyimpangan, terutama pada bantuan yang berasal dari donasi publik.

Terkait penegakan hukum atas aktivitas ilegal seperti pemanfaatan hutan secara tidak sah yang turut disebut sebagai faktor pemicu bencana, Setyo menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih memprioritaskan penanganan darurat. Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memastikan para korban dapat segera dievakuasi dan dipenuhi kebutuhan dasarnya. Kendati demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah penindakan untuk tahap berikutnya. Ia menjelaskan bahwa ke depan KPK akan meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan aparat penegak hukum di daerah, termasuk memanfaatkan kajian sektor lingkungan yang telah disusun oleh KPK.

Keseluruhan langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatera. Melalui koordinasi lintas lembaga, pengawasan ketat, serta respons cepat terhadap dinamika di lapangan, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Di tengah situasi bencana yang kompleks, penguatan tata kelola anggaran menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan berintegritas.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Helmi Ardiansyah Sinaga )*

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menjadi pengingat bahwa Indonesia hidup di kawasan rawan bencana. Di tengah kerusakan fisik dan duka masyarakat, negara dituntut hadir cepat, tepat, dan bersih. Tidak hanya memastikan bantuan tersalurkan, tetapi juga menjamin bahwa setiap rupiah anggaran publik digunakan sepenuhnya untuk pemulihan rakyat. Dalam konteks inilah ketegasan Presiden Prabowo Subianto menjadi pesan penting bagi seluruh pemangku kepentingan pemerintah, khususnya terkait potensi penyimpangan anggaran penanganan bencana.

Saat memimpin rapat terbatas di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada celah sedikit pun bagi penyelewengan dana bencana. Presiden mengingatkan para menteri hingga kepala daerah agar mengawasi jajaran masing-masing secara ketat, khususnya pada proyek-proyek yang berada dalam tanggung jawab mereka. Peringatan tersebut bukan tanpa sebab. Bencana berskala besar selalu membuka peluang munculnya oknum yang mencoba memanfaatkan situasi darurat untuk memperkaya diri.

Presiden Prabowo menekankan bahwa setiap elemen pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan, termasuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar akuntabel. Menurutnya, bencana di Sumatera menjadi bukti bahwa negara harus mengelola kekayaan dengan penuh tanggung jawab, karena saat-saat kritis ini menuntut efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa setiap rupiah sangat dibutuhkan untuk menghadapi kesulitan rakyat, sehingga tindakan koruptif tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun.

Kepekaan Presiden terhadap persoalan integritas anggaran ini menunjukkan arah kebijakan yang jelas: penanganan bencana harus dilakukan dengan standar tata kelola yang kuat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pernyataan keras Presiden yang menolak adanya pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat menjadi cerminan sikap politik yang tegas terhadap perbuatan korupsi. Presiden bahkan meminta Kepolisian hingga pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan, mencatat potensi pelanggaran, dan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti “nakal”, termasuk mereka yang berupaya melipatgandakan harga atau memainkan anggaran bantuan.

Langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang bukan hanya ingin melihat kehadiran negara, tetapi juga ingin memastikan bahwa proses penanganan bencana berjalan bersih dan bebas praktik tidak terpuji. Di banyak pengalaman sebelumnya, bencana sering meninggalkan catatan penyimpangan anggaran, mulai dari distribusi logistik hingga proyek infrastruktur pemulihan. Oleh sebab itu, komitmen Presiden Prabowo memutus rantai penyimpangan patut diapresiasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola nasional.

Dalam kunjungannya ke berbagai lokasi terdampak di Aceh, Presiden Prabowo melihat secara langsung kerusakan yang terjadi. Laporan yang diterimanya menunjukkan banyak area persawahan hancur dan terancam tidak dapat berproduksi dalam waktu dekat. Kondisi ini jelas berdampak pada stabilitas pangan lokal dan kesejahteraan petani. Selain itu, beberapa bendungan jebol—baik berukuran besar maupun kecil—turut merusak sistem irigasi dan memengaruhi ribuan hektare lahan pertanian. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan membutuhkan kerja besar, perencanaan matang, dan penggunaan dana publik yang sangat signifikan.

Di tengah tantangan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh upaya penanganan dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah juga tetap mewaspadai kondisi alam yang bisa berubah sewaktu-waktu. Langkah-langkah pemulihan akan difokuskan pada percepatan normalisasi lingkungan, perbaikan infrastruktur vital, dan dukungan bagi masyarakat untuk kembali beraktivitas secara produktif. Komitmen ini penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir bukan hanya dalam bentuk bantuan darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan jangka panjang.

Untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dalam penanganan bencana, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengawasi penggunaan anggaran, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa lembaganya akan menugaskan kedeputian terkait, baik melalui koordinasi dan supervisi maupun mekanisme pencegahan. Tujuannya memastikan tidak ada penyimpangan, termasuk terkait bantuan dari masyarakat.

KPK ingin memastikan bahwa seluruh bantuan tersebut disalurkan sesuai peruntukannya dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi. Upaya KPK ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menolak segala bentuk penyimpangan dalam manajemen bencana.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kepolisian, TNI, dan KPK menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju sistem penanganan bencana yang lebih bersih, efisien, dan terkoordinasi. Ketegasan Presiden menjadi landasan moral dan politik untuk memastikan bahwa penanganan bencana Sumatera menjadi momentum memperbaiki tata kelola, bukan sebaliknya menjadi ruang bagi praktik koruptif.

Tindakan cepat Presiden Prabowo yang turun langsung ke lokasi terdampak, memimpin rapat terbatas, dan mengeluarkan instruksi tegas menunjukkan kepemimpinan responsif yang memperhatikan urgensi permasalahan. Pendekatan ini selaras dengan harapan masyarakat yang ingin melihat negara bekerja nyata di lapangan, bukan hanya dalam bentuk janji.

Dalam situasi darurat, integritas menjadi modal penting pemerintah untuk mempertahankan kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa bantuan memang sampai kepada mereka tanpa potongan atau manipulasi, maka solidaritas dan optimisme bisa tumbuh. Di sisi lain, penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran akan menciptakan efek jera sehingga praktik serupa tidak terulang.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Sosial

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas serta tata kelola yang bersih dalam setiap upaya penanganan dan pemulihan bencana. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar, menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Presiden meminta seluruh jajarannya memahami bahwa musibah ini harus dipandang sebagai persoalan kebangsaan yang memerlukan penanganan menyeluruh.

“Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Ia menegaskan bahwa setiap sumber daya negara harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Presiden menekankan tidak ada ruang bagi praktik koruptif dalam penanganan bencana, mengingat seluruh bantuan dan anggaran ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat yang terdampak.

“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” tegasnya.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa dirinya tidak akan memberikan toleransi bagi pihak yang berupaya mencari keuntungan di tengah penderitaan warga.

“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” tandasnya.

Ia turut menginstruksikan jajaran Kepolisian serta pemerintah daerah untuk aktif mengawasi dan menindaklanjuti setiap indikasi kecurangan sesuai ketentuan hukum.

“Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipatgandakan harga dan sebagainya,” tutup Presiden.

Dukungan terhadap sikap tegas pemerintah juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra. Ia menilai langkah Presiden sebagai instrumen penting memastikan seluruh bantuan bagi korban tersalurkan tepat sasaran.

“Ya terus terang kami mendukung apa yang disampaikan oleh Presiden itu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Soedeson menegaskan bahwa dana bencana harus diterima langsung oleh pihak yang berhak. Namun ia mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi penggunaan anggaran dalam kondisi darurat, selama digunakan secara benar. Ia menyebut sikap Presiden perlu dipahami sebagai dorongan untuk memperkuat pengawasan. “Jadi pesan Presiden itu harus kita tangkap sebagai suatu ikhtiar, suatu harapan,” pungkasnya.

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pejabat pusat maupun daerah agar tidak mencoba memainkan anggaran penanganan bencana yang kini tengah digelontorkan negara untuk penyintas banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peringatan ini disampaikan karena praktik korupsi dalam anggaran kebencanaan kerap berulang, terutama ketika alokasi dana meningkat drastis pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum menaksir kebutuhan pemulihan mencapai Rp 51,81 triliun. Karena itu, Presiden meminta seluruh instrumen hukum dan pengawasan diaktifkan penuh agar tidak ada anggaran yang bocor.

“Jadi, kepolisian, semua pihak, periksa pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya,” tegas Prabowo.

Pesan keras tersebut langsung ditindaklanjuti sejumlah lembaga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengawal setiap rupiah anggaran kebencanaan agar tidak kembali diselewengkan seperti kasus-kasus sebelumnya. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan akan mengerahkan kedeputian terkait.

“Mereka bisa bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan, ya, donasi dari masyarakat,” kata Setyo.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengeluarkan surat edaran khusus kepada seluruh pemerintah daerah agar dana bencana, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), digunakan sesuai kebutuhan penyintas.

“Betul-betul ini gunakan untuk menangani bencana. Dan, bill-bill-nya, struknya, kuitansi-kuitansinya semua siapkan. Ya, enggak sulit itu sehingga betul-betul semua penggunaannya lengkap dokumen-dokumennya,” ujar Tito.

Tito menyampaikan bahwa BTT di 52 kabupaten/kota dan 3 provinsi terdampak relatif kecil—bahkan ada daerah yang hanya memiliki Rp 750 juta. Karena itu, pemerintah pusat memberikan dukungan besar. Awalnya Kemendagri mengusulkan tambahan Rp 2 miliar per daerah, namun Presiden Prabowo memutuskan menaikkannya menjadi Rp 4 miliar. Aceh juga mendapat tambahan khusus Rp 20 miliar, sementara alokasi untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat difinalkan bersama gubernur masing-masing.

Tito mengingatkan kembali agar tidak ada satu pun pejabat bermain-main dengan anggaran rakyat.

“Ya, saya mohon tolong rekan-rekan kepala daerah janganlah BTT ini disalahgunakan. Betul-betul ini gunakan untuk menangani bencana,” ujarnya.

Bahkan, Tito menegaskan konsekuensi hukumnya sangat berat.

“Ini sanksinya akan sangat berat. Dunia akhirat,” katanya.

Dengan peringatan terbuka dari Presiden dan langkah preventif dari berbagai lembaga, pemerintah menegaskan bahwa korupsi anggaran penyintas bencana tidak akan ditoleransi, dan seluruh instrumen negara akan digerakkan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat Sumatera yang terdampak.

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi sebagai strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Memasuki akhir 2025, berbagai kebijakan baru, percepatan investasi, serta pengembangan infrastruktur industri kembali ditegaskan oleh pemerintah sebagai bukti komitmen menjadikan hilirisasi fondasi transformasi ekonomi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi dalam rapat terbatas di Istana, dan memerintahkan agar 18 proyek prioritas yang telah melalui kajian pra-FS segera dieksekusi karena dinilai mampu mendorong sinergi antar sektor serta membuka lapangan kerja di daerah penghasil komoditas. Arahan itu dipaparkan sebagai bagian dari upaya menjadikan hilirisasi tidak hanya sebagai kebijakan industri, tetapi juga instrumen pemerataan pembangunan.

Di lapangan, program hilirisasi sudah mulai memunculkan angka-angka konkret. Proyeksi pemerintah dan pelaku industri menyebut bahwa akselerasi hilirisasi nikel saja akan menghasilkan ratusan unit fasilitas pengolahan: media keuangan melaporkan rencana pembangunan hingga 170 unit smelter nikel sebagai bagian dari perluasan rantai nilai industri nikel domestik, yang juga berkaitan erat dengan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Proyeksi jangka panjang bahkan menempatkan nilai investasi dan dampak ketenagakerjaan dalam skala besar.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menegaskan optimisme pemerintah terkait manfaat makro hilirisasi dimana program tersebut diproyeksikan mampu menarik investasi besar dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru, sekaligus meningkatkan ekspor produk bernilai tambah. Dalam paparan publik pekan ini, Yuliot menyebut target proyeksi investasi yang mengarah ke angka ratusan miliar dolar AS dalam beberapa dekade ke depan dan potensi penciptaan sekitar 3 juta pekerjaan. Pernyataan itu memperkuat narasi pemerintah bahwa hilirisasi adalah jalan untuk mengubah struktur ekonomi nasional.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya penyusunan kerangka industri nasional yang komprehensif yang disebutnya Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) agar proses hilirisasi berjalan terarah, berkelanjutan, dan menyentuh rantai pasok hulu-hilir hingga usaha mikro dan menengah. Menurut Agus, penguatan kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sinergi riset–industri–pendidikan menjadi kunci untuk memastikan manfaat hilirisasi tersebar merata, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah industri besar.

Salah satu tujuan hilirisasi adalah memperkuat kemandirian nasional melalui substitusi impor. Dengan bertambahnya kapasitas produksi dalam negeri untuk berbagai komponen industri dan produk turunan sumber daya alam, pemerintah menilai neraca perdagangan akan menjadi semakin sehat dalam jangka menengah. Pendekatan ini juga mendukung ketahanan industri nasional dari fluktuasi global.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah juga menegaskan bahwa hilirisasi dijalankan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Standar lingkungan yang ketat, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta sertifikasi industri hijau terus diperkuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan industri tidak mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Hilirisasi juga dimaknai sebagai upaya jangka panjang untuk memperkuat kemandirian nasional. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku dan komponen industri, Indonesia dapat lebih tahan terhadap fluktuasi harga global dan perubahan geopolitik. Produksi dalam negeri yang tangguh akan memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional, serta memberi kontrol lebih besar atas rantai pasok strategis. Hal ini juga berarti penguatan industri domestik dari berbagai sektor, sehingga ekonomi nasional bisa tumbuh dengan pondasi yang lebih kuat dan stabil.Pemerintah mengklaim bahwa paket proyek hilirisasi akan mendorong substitusi impor yang signifikan dari bahan bakar hingga bahan baku industri sehingga neraca perdagangan jangka menengah berpotensi membaik.

Dengan kerangka kebijakan yang semakin komprehensif, pemerintah optimistis hilirisasi akan menjadi titik balik transformasi ekonomi Indonesia. Agenda ini akan menggeser struktur ekonomi dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah menuju industri bernilai tambah tinggi. Pemerataan manfaat mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan daerah, hingga tumbuhnya industri turunan menjadi tujuan utama yang terus dikejar.

Dalam mewujudkan pemerataan ekonomi melalui hilirisasi diperlukan keseimbangan antara kecepatan implementasi dan kedalaman reformasi struktural. Percepatan proyek-proyek raksasa harus diimbangi kebijakan pro-inklusif yang memperkuat kapasitas lokal, perlindungan lingkungan, serta transparansi pengelolaan investasi. Jika sinergi itu berhasil diwujudkan, hilirisasi berpeluang mengubah peta ekonomi nasional dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tinggi sekaligus menghadirkan pemerataan yang lebih nyata di daerah penghasil sumber daya alam.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Ardian Pratama )*

Arah pembangunan nasional Indonesia memasuki fase penting ketika pertumbuhan ekonomi tidak lagi semata diukur dari kecepatan, tetapi dari kualitas, ketahanan, dan dampaknya bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inilah hilirisasi industri dan ekonomi hijau muncul sebagai dua strategi kunci yang saling menguatkan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan hilirisasi sebagai fondasi penguatan struktur ekonomi nasional, sekaligus menjadikannya sejalan dengan agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.

Hilirisasi tidak lagi dipahami sebatas meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi sebagai instrumen transformasi ekonomi yang menyentuh penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan wilayah, serta peningkatan daya saing industri nasional. Hal ini tercermin dari komitmen pemerintah mempercepat 18 proyek hilirisasi strategis yang saat ini tengah difinalisasi studi kelayakannya bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menjelaskan bahwa percepatan penyelesaian feasibility study menjadi kunci agar proyek-proyek yang paling siap dapat segera dieksekusi, sesuai harapan Presiden agar keputusan strategis sudah diambil pada akhir tahun.

Daftar proyek hilirisasi tersebut menunjukkan pendekatan yang semakin komprehensif. Mulai dari pengolahan mineral seperti bauksit, nikel, tembaga, dan pasir besi, hingga hilirisasi sektor energi, pangan, kelautan, dan bioenergi, seluruhnya dirancang untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Investasi ratusan triliun rupiah yang tersebar dari Papua hingga Aceh menegaskan bahwa hilirisasi bukan agenda sektoral, melainkan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan wilayah. Kehadiran proyek di daerah seperti Sarmi, Fakfak, Kupang, dan Morowali juga memperkuat pesan bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa.

Namun, kekuatan hilirisasi hari ini terletak pada kemampuannya bertransformasi sejalan dengan prinsip ekonomi hijau. Pemerintah menyadari bahwa industrialisasi tanpa kendali justru berisiko menimbulkan masalah lingkungan dan sosial di masa depan. Karena itu, agenda hilirisasi didorong selaras dengan komitmen rendah emisi, penerapan prinsip ESG, dan penguatan ekonomi sirkular. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, selaku Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, berulang kali menegaskan bahwa ketahanan energi dan nilai tambah ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

Pendekatan ini tercermin dalam pelaksanaan Rembuk Energi dan Hilirisasi 2025 yang digagas Satgas Hilirisasi. Forum ini membuka ruang dialog lintas sektor untuk mendekatkan isu hilirisasi dan transisi energi kepada publik, khususnya generasi muda. Sekjen Inisiatif Daulat Energi Rio Anggara menekankan pentingnya pemahaman utuh mengenai keterkaitan antara industri pengolahan, ketahanan energi, dan keberlanjutan ekologi. Diskusi tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi modern tidak bisa dilepaskan dari dimensi sosial dan ekologis, termasuk perlindungan masyarakat di wilayah penghasil sumber daya.

Pandangan serupa disampaikan oleh anggota Satgas Hilirisasi Ridha Saleh yang menyoroti pentingnya keadilan ekologis dalam setiap kebijakan industrialisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arsal Ismail memaparkan bagaimana BUMN energi mulai bertransformasi menuju industri rendah emisi melalui inovasi teknologi dan pengelolaan sumber daya yang lebih bertanggung jawab. Kehadiran figur seperti Melliza Xaviera Putri sebagai representasi generasi muda juga menunjukkan bahwa agenda ekonomi hijau telah menjadi isu lintas generasi yang membutuhkan partisipasi luas.

Di sisi pembiayaan, keseriusan pemerintah terlihat dari penguatan skema Just Energy Transition Partnership. Pemerintah menyiapkan pembiayaan hingga Rp350 triliun untuk mempercepat transisi energi, sebagai bagian dari strategi mendorong ekonomi hijau sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa transisi energi dirancang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi menuju target delapan persen pada 2029. Meningkatnya komitmen internasional melalui JETP juga mencerminkan kepercayaan global terhadap arah kebijakan Indonesia.

Hilirisasi dan transisi energi yang didukung pembiayaan hijau membuka peluang besar bagi pengembangan teknologi rendah karbon, energi terbarukan, dan industri berbasis inovasi. Proyek seperti Green Energy Corridor Sulawesi, dedieselisasi, pengembangan modul surya terintegrasi, hingga bioavtur dari minyak jelantah menjadi bukti konkret bahwa agenda ekonomi hijau telah diterjemahkan ke dalam proyek nyata dengan dampak ekonomi langsung. Kombinasi antara hilirisasi sumber daya dan energi bersih inilah yang membedakan strategi Indonesia saat ini dari pola pembangunan lama yang bergantung pada ekspor bahan mentah.

Hilirisasi dan ekonomi hijau bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan jawaban strategis atas tantangan struktural ekonomi nasional. Dengan memastikan nilai tambah di dalam negeri, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta melibatkan masyarakat dan generasi muda, pemerintah menempatkan Indonesia pada jalur pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berdaya tahan. Konsistensi pelaksanaan, koordinasi lintas kementerian, dan komunikasi publik yang kuat akan menjadi kunci agar strategi besar ini tidak hanya sukses di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

)* Pemerhati Kebijakan Pembangunan Nasional