Bali – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai program strategis nasional, MBG dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pola makan sehat di seluruh daerah.

Pelaksanaan sosialisasi MBG di Buleleng menegaskan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang pemberdayaan bagi komunitas lokal. Dari edukasi kesehatan keluarga, penguatan literasi gizi, hingga penyerapan tenaga kerja, MBG menjadi gerakan yang menjangkau berbagai aspek kehidupan warga.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris; Ketua Regional BGN Bali, Risca Cristina; Anggota DPRD Tabanan; serta ratusan warga setempat. Kehadiran tokoh legislatif dan pemangku kebijakan daerah mencerminkan besarnya dukungan terhadap keberlanjutan program yang menyasar berbagai kelompok masyarakat tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menekankan bahwa pemenuhan gizi tidak boleh berhenti pada regulasi atau kebijakan semata. Ia menilai edukasi gizi berkelanjutan perlu menjadi gerakan bersama yang menyentuh keluarga, khususnya orang tua sebagai pihak terdekat yang menentukan pola konsumsi anak.

“Pola makan sehat menjadi fondasi penting untuk mencegah berbagai penyakit dan membentuk generasi muda yang mampu bersaing di masa depan. Penguatan lembaga serta peningkatan kapasitas tenaga yang terlibat dalam program menjadi perhatian utama agar implementasi MBG berjalan maksimal di daerah,” ujar Charles.

Program MBG juga membawa dampak signifikan bagi penguatan ekonomi lokal. Ketua Regional BGN Bali, Risca Cristina, menyampaikan bahwa MBG tidak hanya menyediakan pangan bergizi, tetapi turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat dengan melibatkan produsen lokal.

“Keterlibatan masyarakat dalam dapur layanan gizi juga menciptakan kesempatan kerja, sehingga manfaat program terasa tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada kesejahteraan warga Buleleng secara lebih luas,” ucap Risca.

Dengan memprioritaskan bahan baku dari petani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha mikro di daerah, program ini membuka peluang ekonomi baru serta memperkuat rantai pasok pangan lokal. Model pelibatan ini sekaligus memastikan keberlanjutan program di tingkat akar rumput, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah, MBG diharapkan terus berkembang menjadi motor perubahan pola konsumsi masyarakat menuju gaya hidup yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Program ini sekaligus membangun fondasi kuat bagi masa depan generasi Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan 24 ribu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) rampung hingga akhir 2025 sebagai bagian dari percepatan penyediaan layanan gizi nasional.

Langkah strategis ini disusun untuk memastikan infrastruktur gizi siap beroperasi secara penuh ketika program MBG diluncurkan secara serentak pada Januari 2026. Upaya ini juga menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan pangan, menekan angka stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan bahwa BGN telah menyiapkan dua skema pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program.

“Sekitar 20 ribu SPPG direncanakan beroperasi di kawasan aglomerasi, sedangkan 4.700 SPPG lainnya akan dibangun di wilayah terpencil,” ujar Dadan.

Ia menambahkan, bila seluruh target infrastruktur tersebut dapat direalisasikan sesuai jadwal, maka program MBG diproyeksikan dapat berjalan serentak mulai Januari 2026.

“Perluasan infrastruktur akan sangat menentukan kapasitas layanan gizi nasional. Pada tahap awal, program ini ditujukan melayani 60–70 juta penerima manfaat,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, memastikan koperasi sektor produksi siap mendukung penyediaan bahan baku bagi SPPG. Pemerintah memerlukan peta lokasi SPPG secara detail agar dapat menyinkronkan distribusi bahan baku melalui jaringan koperasi.

“Kami akan melakukan percepatan suplai bahan-bahan untuk dapur-dapur SPPG yang sedang dan akan dibangun. Jadi kami perlu menyampaikan titik-titiknya di mana saja untuk disinkronkan dengan koperasi agar bisa menyuplai kebutuhan,” ungkap Ferry.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Alven Stony, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkolaborasi erat dengan Kadin untuk memperkuat partisipasi UMKM dalam penyediaan dapur dan layanan makanan bergizi.

“Sebagai mitra pemerintah, Gapembi bersama Kadin telah berkolaborasi mengoordinasikan dan menggerakkan pengusaha UMKM untuk terlibat dalam penyediaan dapur makan bergizi bagi sasaran, seperti siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui,” jelas Alven.

Ia menambahkan bahwa Kadin dan Gapembi juga berperan sebagai inkubator bagi UMKM agar dapat memenuhi standar operasional, mulai dari rantai pasok hingga kebersihan dan kualitas pangan.

Alven menegaskan bahwa pelibatan UMKM akan memberikan dampak ganda, memperluas akses layanan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal di daerah.

“Kami memastikan pendampingan bagi para pelaku usaha agar mereka siap berkontribusi dalam program nasional ini,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan koperasi, percepatan pembangunan 24 ribu dapur MBG diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan gizi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masa depan bangsa.

Oleh: Yudhistira Wijaya )*

Dalam upaya memperbaiki kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program inovatif yang bertujuan memberikan kemudahan akses makanan bergizi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai sejak Januari 2025 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dengan jangkauan yang luas dan dampak positif yang jelas, program ini tidak hanya memprioritaskan peningkatan gizi, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Presiden Prabowo mengumumkan capaian luar biasa dari program MBG. Prabowo menyampaikan bahwa lebih dari 44 juta penerima manfaat telah merasakan langsung dampak dari program ini, yang mencakup ibu hamil, balita, dan siswa sekolah. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan target yang sangat luas, terutama mereka yang selama ini kesulitan mengakses makanan bergizi.

Tidak hanya angka penerima manfaat yang mengesankan, tetapi juga jumlah porsi makanan yang telah diproduksi dan didistribusikan. Sejak peluncuran program, lebih dari 2 miliar porsi makanan telah diproduksi dan didistribusikan, jauh melampaui proyeksi awal sebesar 1,8 miliar porsi. Ini adalah pencapaian yang sangat signifikan, menunjukkan bahwa sistem distribusi yang dibangun oleh pemerintah telah berjalan dengan sangat baik dan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di seluruh Indonesia.

Salah satu tujuan utama dari program MBG adalah untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah memastikan bahwa program ini dapat menjangkau masyarakat di pelosok negeri. Di wilayah yang lebih sulit dijangkau, seperti daerah terpencil di Papua, Kalimantan, dan Kepulauan Riau, pemerintah terus mempercepat pembangunan dapur-dapur MBG yang akan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat.

Direktur Wilayah I Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Wahyu Widistyanta, mengungkapkan bahwa saat ini pembangunan dapur MBG di wilayah 3T telah memasuki tahap teknis di sejumlah daerah. Proyek pembangunan ini menargetkan pembangunan sebanyak 4.770 dapur MBG yang diharapkan selesai pada akhir 2025. Dengan desain dapur yang lebih ringkas namun tetap memiliki kapasitas untuk melayani 1.000 penerima manfaat per titik, program ini menjamin bahwa masyarakat di daerah terpencil pun akan mendapatkan akses makanan bergizi yang mereka butuhkan.

Selain mendapatkan dukungan dari berbagai sektor pemerintahan, program MBG juga mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Guru Besar Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Sandra Fikawati, menyatakan bahwa MBG merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk membangun kualitas SDM yang lebih baik.

Ketertinggalan daya saing Indonesia selama ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pada asupan gizi anak-anak di masa pertumbuhan. Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan memberikan gizi yang cukup kepada generasi penerus sejak usia dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan (PKGK) FKM UI menunjukkan bahwa intervensi pemberian makanan bergizi di sekolah-sekolah dapat mengurangi status gizi buruk dari 2,0 persen menjadi 0,5 persen. Selain itu, para siswa yang mendapatkan makanan bergizi juga mengalami peningkatan berat badan rata-rata 2 kg dan pertumbuhan tinggi badan rata-rata 2,9 cm. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya memberikan dampak pada perbaikan status gizi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan fisik dan kognitif anak-anak.

Keberhasilan program MBG dalam memberikan akses makanan bergizi yang merata di seluruh Indonesia tidak hanya berhenti pada distribusi makanan. Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, pemerintah juga bekerja sama dengan akademisi untuk memperkuat pendidikan gizi di kalangan masyarakat.

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyusun modul edukasi gizi yang akan diberikan kepada para penerima manfaat MBG, termasuk siswa dan orang tua. Program edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang, serta bagaimana cara mengelola pola makan yang sehat.

Selain itu, BGN juga sedang mempersiapkan sertifikasi untuk para ahli gizi di Indonesia, yang akan memperkuat pengawasan dan promosi pemenuhan gizi di masyarakat. Kehadiran tenaga ahli gizi yang terlatih dan bersertifikat di setiap daerah akan memastikan bahwa program MBG tidak hanya efektif dalam mendistribusikan makanan bergizi, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan dalam hal kesadaran dan pengelolaan gizi yang sehat.

Keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada sinergi yang kuat antara berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci dalam memastikan bahwa program ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Kolaborasi Badan Gizi Nasional (BGN), kementerian terkait, serta sektor swasta telah berkontribusi besar dalam mendukung keberhasilan program ini.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah merupakan langkah besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Melalui akses yang lebih mudah terhadap makanan bergizi, program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi bagi generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

Dengan dukungan yang terus mengalir dari semua sektor, kita dapat berharap bahwa program ini akan terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan SDM Indonesia yang lebih unggul dan kompetitif di tingkat global.

)* Penulis adalah Pengamat Gizi dan Kebijakan Pangan

Oleh: Edward Likhumahuwa (*

Upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan gizi bagi anak dan balita di wilayah terpencil melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis yang patut diapresiasi. Dalam konteks pemerhati kesehatan anak, ketersediaan gizi yang cukup dan merata bukan hanya berkaitan dengan pengurangan angka stunting, tetapi juga menyangkut masa depan generasi Indonesia. Program MBG memberikan intervensi konkret untuk menjamin hak dasar anak: mendapatkan makanan bergizi yang layak, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau.

Salah satu fondasi penting program ini adalah kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemerintah telah membangun 8.200 SPPG di berbagai wilayah terpencil sebagai pusat distribusi layanan MBG. Langkah ini dirancang agar akses masyarakat terhadap makanan bergizi semakin merata. Selain pembangunan yang sudah rampung, terdapat 4.700 unit SPPG yang masih dalam proses dan sekitar 170 unit ditargetkan selesai pada Desember 2025. Pembangunan layanan ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah tidak berhenti pada perencanaan; implementasinya terus berprogres dengan skala yang signifikan.

Dadan menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat MBG di wilayah terpencil saat ini mencapai sekitar 3 juta orang, bagian dari total 47,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target yang lebih besar telah disiapkan: BGN optimistis dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada Maret atau April 2026. Target ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan tekad pemerintah untuk memperluas perlindungan gizi bagi semua kalangan, termasuk masyarakat yang berada di lingkungan geografis paling menantang.

Di level kebijakan nasional, komitmen pemerintah semakin dipertegas melalui arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Zulhas menyatakan bahwa pemerintah akan mempercepat pembangunan SPPG di wilayah 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar. Percepatan ini penting mengingat ketimpangan akses pangan berkualitas masih menjadi problem klasik di Indonesia. Daerah 3T selama ini menghadapi tantangan infrastruktur, keterbatasan tenaga layanan kesehatan, serta distribusi bahan pangan yang tidak stabil. Dengan percepatan pembangunan SPPG, hambatan tersebut dapat diminimalkan sehingga anak-anak di wilayah paling rentan sekalipun memperoleh hak yang sama untuk tumbuh sehat.

Kolaborasi dengan sektor swasta juga memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan program MBG. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Alven Stony, menyampaikan bahwa pihaknya menggandeng Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam penyediaan dapur dan layanan makanan bergizi. Kolaborasi ini tidak hanya menyasar anak-anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA, tetapi juga mencakup ibu hamil dan ibu menyusui, dua kelompok yang membutuhkan intervensi gizi tinggi.

Menurut Alven, pelibatan UMKM menciptakan efek ganda: memperluas akses masyarakat terhadap layanan gizi sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal. Melalui model ini, UMKM tidak hanya menjadi mitra penyedia pangan, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk naik kelas. Gapembi dan Kadin memastikan adanya pendampingan menyeluruh, mulai dari pengelolaan rantai pasok, pemenuhan standar kebersihan, hingga kualitas pangan yang harus sesuai standar kesehatan. Dengan dukungan pendampingan ini, UMKM mampu menghasilkan makanan yang sehat, aman, dan terjangkau serta layak diberikan kepada anak-anak dan kelompok rentan.

Di tingkat daerah, berbagai pemerintah provinsi juga menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat layanan MBG. Di Maluku, misalnya, Plh Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, menyampaikan bahwa Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa telah menerbitkan SK Nomor 2145 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas MBG. Pembentukan satgas ini memiliki tujuan strategis: memastikan penyaluran MBG berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah terpencil. Kasrul menegaskan bahwa gubernur menginstruksikan agar setiap program, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, tidak boleh berhenti di atas kertas tetapi harus memberikan manfaat nyata.

Hal yang lebih penting, Kasrul menekankan bahwa seluruh anak dan ibu hamil di Maluku, termasuk yang tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah sulit akses, harus dapat menikmati program MBG. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerataan gizi merupakan kewajiban negara dalam menjamin generasi masa depan tumbuh lebih sehat, cerdas, dan kuat. Di provinsi yang berciri kepulauan seperti Maluku, layanan MBG memiliki tantangan logistik yang lebih besar. Karena itu, kehadiran Satgas MBG berfungsi untuk menjamin koordinasi lintas instansi berjalan lebih baik, mulai dari distribusi bahan pangan, edukasi gizi, hingga pemantauan dampak.

Keseluruhan langkah pemerintah dan kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan bahwa agenda pemenuhan gizi bukan hanya program teknis, melainkan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemenuhan gizi anak-anak di wilayah terpencil berarti memberikan kesempatan yang lebih setara bagi mereka untuk bertumbuh dan berkontribusi bagi negeri.

Kini, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga oleh dukungan publik. Distribusi MBG ke wilayah terpencil merupakan wujud nyata pemerataan gizi sebagai hak dasar setiap anak Indonesia. Saat negara terus memperluas infrastruktur dan layanan gizi, masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas lokal perlu turut mendukung agar setiap anak, ibu hamil, dan keluarga di wilayah terpencil dapat menikmati manfaat MBG. Dengan bergandengan tangan, kita dapat mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan siap menghadapi masa depan.

(* Penulis merupakan Pemerhati Gizi Anak dan Balita asal Maluku

Oleh: Arfan Wijaya Putra )*

Pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur vital di Sumatra setelah banjir bandang dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Peristiwa ini merusak ratusan titik jalan nasional dan jembatan, sehingga pemulihan akses konektivitas menjadi prioritas utama untuk memastikan bantuan kemanusiaan dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi lapangan di Kutacane, Aceh Tenggara, sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pemulihan lebih cepat dari estimasi awal.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk memperkuat infrastruktur dasar dan fasilitas desa. Ia menyampaikan bahwa penghematan di tingkat pusat dilakukan agar lebih banyak dana dapat diarahkan langsung kepada masyarakat di desa dan kecamatan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan dari tingkat bawah, sehingga pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada penguatan struktur sosial dan ekonomi lokal.

Presiden turut menyoroti sejumlah jalur vital yang terputus akibat banjir dan longsor. Ia memastikan bahwa jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akan segera diperbaiki. Penekanan itu menunjukkan bahwa pemerintah melihat konektivitas sebagai nadi utama pemulihan pascabencana.

Pemerintah ingin memastikan bahwa distribusi bantuan tidak terhambat dan masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan berkepanjangan. Selain meninjau infrastruktur rusak, Presiden juga melihat dapur umum dan fasilitas darurat untuk memastikan layanan kemanusiaan berjalan efektif. Dalam kunjungan itu, ia menekankan percepatan pembentukan koperasi desa sebagai sarana memperlancar distribusi subsidi dan bantuan langsung.

Di sektor teknis, percepatan pemulihan dipimpin oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa prioritas pertama adalah membuka akses jalan agar bantuan dan alat berat dapat masuk dengan aman.

Dody menyampaikan bahwa kementeriannya telah meningkatkan jumlah alat berat, menambah personel, serta memperkuat koordinasi dengan BPBD di masing-masing daerah. Identifikasi per 2 Desember 2025 mencatat bahwa terdapat 253 titik longsor dan 86 titik banjir yang merusak jalan nasional di tiga provinsi, sehingga upaya pemulihan membutuhkan strategi paralel yang terencana dan efisien.

Di Aceh, terdapat 46 titik longsor dan 34 titik banjir yang mempengaruhi 35 ruas jalan serta menyebabkan 14 jembatan terputus. Meskipun beberapa jalur mulai dapat dilalui, banjir setinggi sekitar 80 sentimeter masih menghambat pergerakan alat berat. Pemerintah merespons dengan memasang Jembatan Bailey di berbagai lokasi prioritas.

Menteri PU menjelaskan bahwa pemasangan tersebut memungkinkan kendaraan kecil mulai masuk sehingga aliran bantuan dapat segera bergerak. Langkah ini menjadi bukti bahwa pemulihan dilakukan bertahap, menyesuaikan kondisi lapangan namun tetap berorientasi pada percepatan.

Di Sumatera Utara, kerusakan lebih luas tercatat pada 144 titik longsor dan 20 titik banjir yang merusak 25 ruas jalan serta empat jembatan. Pemerintah menjadikan pembukaan jalur logistik menuju Tapanuli sebagai salah satu fokus utama karena wilayah tersebut sangat bergantung pada suplai dari luar daerah. Sementara itu di Sumatera Barat, 63 titik longsor dan 32 titik banjir mengganggu 30 ruas jalan nasional. Kerusakan ini menimbulkan tekanan besar pada arus transportasi dan mobilitas publik, sehingga perbaikan darurat harus dilakukan sesegera mungkin agar aktivitas sosial ekonomi tidak terhenti terlalu lama.

Kementerian PU menargetkan bahwa perbaikan darurat di seluruh wilayah terdampak dapat diselesaikan paling lambat pada 16 Desember 2025. Di lapangan, balai-balai teknik terus membersihkan material longsor, menormalisasi aliran sungai, melakukan penimbunan, hingga memasang dinding penahan tanah. Keseluruhan upaya tersebut dilakukan siang dan malam dengan mengutamakan keselamatan petugas dan warga, terutama di titik yang memiliki risiko longsor susulan. Target percepatan ini menunjukkan bahwa pemerintah memperlakukan pemulihan infrastruktur vital sebagai tugas mendesak, bukan pekerjaan yang bisa ditunda.

Di tingkat koordinasi antar-kementerian, Menko PMK, Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah bekerja keras mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di seluruh wilayah terdampak. Ia menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan agar proses pemulihan dilakukan secepat mungkin, termasuk dalam hal perbaikan akses jalan, jembatan, dan jaringan energi.

Menurut Pratikno, kementerian dan lembaga terkait telah mengadakan beberapa kali pembahasan untuk menyusun langkah percepatan, dan hasilnya akan diputuskan dalam minggu yang sama. Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintah memastikan bahwa keputusan strategis tidak terhambat oleh koordinasi birokratis.

Dengan seluruh langkah tersebut, pemerintah memperlihatkan komitmen yang jelas dalam mempercepat pemulihan Sumatra. Fokus pada pembukaan akses, percepatan perbaikan jembatan, pengerahan alat berat dalam skala besar, serta koordinasi lintas kementerian menjadi bukti bahwa negara hadir secara penuh dalam mengatasi dampak bencana.

Percepatan pemulihan infrastruktur vital bukan hanya tentang memperbaiki jalan dan jembatan, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Pendekatan pemerintah yang terarah, sistematis, dan responsif memperlihatkan bahwa percepatan pemulihan bukan sekadar target administratif, melainkan komitmen moral untuk memastikan bahwa masyarakat Sumatra dapat kembali berdiri dengan kuat.

)* Penulis adalah pengamat sosial

Oleh: Dinda Harahap )*

Pengiriman bantuan melalui udara di wilayah terisolasi Sumatra kembali memperlihatkan betapa pentingnya respons cepat pemerintah dalam menangani keadaan darurat. Ketika jalur darat di Tapanuli Utara tertutup akibat longsor, langkah taktis dilakukan melalui operasi airdrop oleh Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kodam I/Bukit Barisan. Pemerintah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tidak tertunda meski hambatan geografis membatasi pergerakan logistik.

Satuan tugas bergerak segera setelah mendapati bahwa jalan utama yang menghubungkan sejumlah desa masih tertutup material longsor. Mereka mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan warga. Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan, Kolonel Asrul Kurniawan Harahap, menjelaskan bahwa operasi tersebut direncanakan untuk berlangsung selama akses darat belum dapat dipulihkan.

Asrul menekankan bahwa seluruh upaya diarahkan untuk memastikan keselamatan masyarakat dan menjaga pasokan esensial tetap terdistribusi. Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen kuat TNI AD dalam mendukung kebijakan pemerintah yang memprioritaskan keselamatan warga pada tahap awal penanganan bencana.

Metode airdrop dipilih sebagai solusi paling memungkinkan mengingat kondisi medan di Tapanuli Utara yang tidak memungkinkan kendaraan berat melintas. Kolonel Harahap menguraikan bahwa helikopter Bell M-412 digunakan karena keandalannya menjangkau lereng curam serta lokasi yang tidak memiliki titik pendaratan aman.

Ia menyampaikan bahwa metode penerjunan ini dinilai paling efektif selama jalan masih tertutup total, sebuah pendapat yang memperlihatkan bahwa keputusan teknis dalam operasi lapangan sepenuhnya mempertimbangkan urgensi situasi. Logistik yang dijatuhkan mampu langsung dimanfaatkan warga dan memperkecil risiko keterlambatan distribusi.

Perhatian pemerintah pusat turut terlihat melalui kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, yang memberikan arahan agar wilayah terisolasi menjadi prioritas utama. Jenderal Maruli menegaskan bahwa kebutuhan dasar warga tidak boleh terhenti meskipun tantangan medan masih tinggi.

Lewat koordinasi TNI AD, setiap titik yang terputus aksesnya diupayakan tetap mendapatkan bantuan. Arahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya merespons secara teknis, tetapi juga memastikan bahwa strategi penanganan bencana berjalan secara terstruktur dan merata.

Seluruh paket bantuan yang diterjunkan di wilayah terisolasi diperiksa ketat sebelum dilepas agar mendarat dengan aman dan mudah dijangkau masyarakat. Langkah ini menegaskan bahwa proses distribusi tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan bagi warga penerima. Dalam kondisi darurat, prosedur semacam ini memastikan seluruh pasokan tiba tanpa risiko tambahan bagi masyarakat yang sedang rentan.

Sementara itu, di wilayah Sumatra Barat, dukungan pemerintah pusat juga mengalir melalui operasi distribusi udara yang dilaksanakan sejak 28 November hingga 5 Desember 2025. Bantuan sebanyak 22,7 ton diterbangkan melalui 47 sorti penerbangan ke berbagai daerah yang terdampak dan mengalami hambatan akses.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, PhD, menjelaskan bahwa bantuan yang diterbangkan mencakup kebutuhan pangan dan nonpangan. Ia menyampaikan bahwa operasi udara menjadi pilihan utama karena sejumlah titik yang menerima dampak bencana tidak dapat ditembus menggunakan transportasi darat. Uraian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan BNPB selaras dengan arahan pemerintah dalam mengedepankan ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan.

Wilayah yang menerima distribusi tersebut antara lain Kabupaten Agam, Solok, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman. Pengiriman dilakukan melalui tujuh sorti dengan total muatan 2,6 ton menuju titik-titik yang sebelumnya hampir tak terjangkau, seperti Matur, Palembayan, Maligi, Talamau, serta Muaro Aie.

Bantuan yang dibawa mencakup sembako, makanan siap saji, air mineral, obat-obatan, pakaian, selimut, hingga genset dan perangkat internet satelit. Kombinasi bantuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan tidak hanya kebutuhan fisik dasar, tetapi juga konektivitas masyarakat yang sangat penting untuk koordinasi selama masa pemulihan.

Meski distribusi udara menjadi tumpuan utama, BNPB tetap mengupayakan jalur darat ketika kondisi memungkinkan. Pemerintah daerah bergerak bersama BNPB untuk menyalurkan bantuan lanjutan dan mempercepat mobilisasi logistik. Sikap ini menggambarkan bahwa upaya pemulihan dilakukan secara bertahap dan berlapis, dengan memadukan proses darurat dan rencana jangka menengah agar masyarakat tidak terjebak terlalu lama dalam situasi terisolasi.

Dukungan tambahan datang dari Kementerian Luar Negeri yang turut menyerahkan bantuan seberat 16 ton untuk tiga provinsi terdampak, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bantuan tersebut kemudian disalurkan melalui BNPB sebagai bagian dari koordinasi nasional penanganan bencana. Langkah Kemlu menunjukkan bagaimana pemerintah pusat merespons bencana secara terintegrasi dengan memanfaatkan seluruh elemen lembaga negara.

Di berbagai titik longsor, pekerjaan pembukaan akses terus dilakukan secara paralel. Tim teknis berupaya menyingkirkan material dengan memperhatikan risiko lintasan yang masih labil. Pemerintah menegaskan bahwa pembukaan jalan tidak boleh dilakukan terburu-buru karena keselamatan menjadi prioritas. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa strategi pemerintah tidak hanya diarahkan pada upaya tanggap darurat, tetapi juga keberlanjutan dan keamanan warga jangka panjang.

Melalui keseluruhan upaya ini, terlihat jelas bahwa pengiriman bantuan melalui udara bukan sekadar respons sementara, melainkan instrumen penting dalam strategi nasional menghadapi bencana di wilayah sulit. Kolaborasi antara TNI, BNPB, dan kementerian terkait menunjukkan bahwa negara hadir sepenuhnya untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang dibiarkan tanpa akses terhadap kebutuhan dasar. Dengan pendekatan cepat, terarah, dan terkoordinasi, pemerintah memperlihatkan kapasitasnya merespons bencana secara menyeluruh dan efektif.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Aceh – Pemerintah memastikan dukungan penuh bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam kunjungannya ke Aceh, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pasokan pangan bagi warga terdampak tetap terjamin.

Saat meninjau pembangunan Jembatan Bailey Teupin Mane di ruas vital Bireuen–Takengon, Minggu (7/12/2025), Presiden menuturkan bahwa distribusi pangan telah diantisipasi dan akan dikirim dari berbagai daerah.

“Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan masih cukup banyak. Kemudian untuk utang-utang KUR, kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” ujar Presiden.

Selama peninjauan, Presiden berdialog dengan TNI–Polri, tim teknis Kementerian PU, dan para relawan.

Presiden mengapresiasi kesigapan seluruh pihak dalam pemulihan infrastruktur. Berbincang dengan warga, Presiden menyatakan pentingnya kolaborasi bersama pasca bencana.

“Kerja semua instansi baik, bahu membahu dengan rakyat dan pemerintah daerah. Polisi, tentara, semua bekerja” ungkap Kepala Negara.

Untuk mempercepat pemulihan, Presiden menunjuk KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai komandan percepatan perbaikan jembatan.

“Saya tunjuk Kasad sebagai Satgas percepatan perbaikan jembatan, karena punya banyak pasukan Zeni dan konstruksi. Jadi bisa segera membantu,” tegasnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno memastikan pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) sesuai instruksi Presiden.

“Presiden memberi instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional. Jaminan logistik nasional tersedia secara penuh, total,” ujarnya.

Ia menambahkan seluruh kementerian dan lembaga diminta ekstra responsif dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, hingga pemulihan fasilitas.

“Artinya penanganan dilakukan dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat,” kata Pratikno.

Pemerintah juga menyampaikan belasungkawa atas bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Duka ini adalah duka kita bersama,” ungkapnya.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan kembali jaminan pemerintah terhadap kecukupan dana dan logistik.

“Presiden menginstruksikan penggunaan DSP untuk memastikan bantuan dapat dikirim segera tanpa hambatan,” ujarnya.

Teddy juga menyebut pemerintah mengerahkan lebih dari 50 helikopter serta tujuh kapal perang, termasuk dua kapal rumah sakit, untuk mempercepat distribusi bantuan dan evakuasi.

“Kebutuhan makanan siap saji, air bersih, hingga kebutuhan harian perempuan dan anak didorong secepat mungkin melalui semua jalur,” kata Teddy.

Pemerintah menegaskan komitmennya bahwa pemulihan di wilayah terdampak akan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan menjamin masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman. * * * *

Aceh – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) pagi, untuk memantau langsung penanganan banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra.

Pesawat kepresidenan PK-GRD mendarat pukul 10.21 WIB dan Presiden turun sekitar pukul 10.30 WIB sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bireuen.

Kedatangan ini menjadi kunjungan kedua Presiden Prabowo ke Aceh pascabencana 25 November 2025.

Presiden disambut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Dari bandara, Presiden bersama sejumlah pejabat negara bertolak menggunakan helikopter Caracal menuju Bireuen.

Di Bireuen, Presiden meninjau jembatan bailey pada jalur vital Medan–Banda Aceh, kemudian memeriksa distribusi bantuan serta posko pengungsi. Dalam keterangannya usai mengecek Jembatan Bailey Teupin Mane, Presiden menegaskan komitmen pemerintah menjamin ketersediaan pangan.

“Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan-cadangan masih cukup banyak. Kemudian utang-utang KUR. Karena ini keadaan alam. Kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” ucap Presiden.

Presiden juga berdialog dengan TNI–Polri, tim Pekerjaan Umum (PU), relawan, dan warga terdampak. Ia menilai seluruh instansi telah bekerja optimal.

“Jadi setelah saya lihat kondisi. Kerja semua instansi baik. Bahu membahu sama rakyat sama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja,” imbuh Kepala Negara.

Untuk percepatan pemulihan, Presiden menunjuk KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai komandan percepatan perbaikan.

“Saya tunjuk nanti Kasad sebagai Satgas percepatan perbaikan jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah karena punya banyak pasukan Zeni, pasukan konstruksi, pasukan pembangunan, pasukan teritorial. Jadi bisa segera membantu,” tegas Presiden.

Di saat bersamaan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa Kemensos terus memperkuat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya.

Ia melaporkan bantuan senilai Rp66,7 miliar telah disalurkan, termasuk dapur umum, logistik, dan pengerahan Tagana ke seluruh wilayah terdampak.

BNPB mencatat bencana melanda 52 kabupaten/kota dengan 916 meninggal, 274 hilang, 4,2 ribu terluka, serta lebih dari 105.900 rumah rusak.

Pemerintah memastikan seluruh upaya pemulihan dilakukan cepat dan terkoordinasi agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.

JAKARTA – Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember tahun ini di Indonesia berlangsung dengan nuansa yang lebih humanis dan mendalam. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar penayangan serta bedah film ‘Pangku’, sebuah karya sinema yang mengangkat isu eksploitasi perempuan dalam realitas sosial. Kegiatan ini hadir sebagai ruang refleksi publik agar nilai kemanusiaan dapat dipahami melalui medium seni yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Acara tersebut menghadirkan Natalius Pigai selaku Menteri HAM, Reza Rahadian sebagai sutradara film, Adhie Massardi sebagai pemerhati HAM dan film, serta Yosef S Nggarang yang merupakan Staf Khusus Menteri HAM Bidang Pemenuhan HAM. Kolaborasi para narasumber ini membuat diskusi berlangsung hangat dan berorientasi pada penguatan kebijakan berbasis empati.

Dalam pemaparannya, Yosef S Nggarang menilai film ‘Pangku’ memperlihatkan realitas kemiskinan dan beban sosial yang kerap menimpa perempuan serta anak di berbagai daerah.

“Film ini memberikan gambaran faktual yang dapat menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan pemenuhan HAM secara lebih tajam,” ujar Yosef S Nggarang.

Ia menekankan bahwa menjelang Hari HAM Sedunia, publik diajak untuk semakin menghormati martabat manusia tanpa memandang latar belakang.

Sementara itu, Reza Rahadian menjelaskan bahwa film ini terinspirasi dari fenomena sosial ‘Kopi Pangku’ di wilayah Pantura, yang menggambarkan perjuangan perempuan dalam tekanan ekonomi.

“Harapannya begini, ‘Pangku’ dapat membuat penonton merasakan apa yang mereka lihat dan pulang membawa perasaan yang mereka pilih sendiri,” tambah Reza Rahadian.

Menurutnya, proses riset dilakukan dengan mendalami pengalaman para perempuan pekerja yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Para pengamat menilai pendekatan sinema ini relevan dengan perkembangan advokasi HAM modern, yang tak hanya berbasis laporan hukum semata tetapi juga narasi empatik. Pemerintah berharap karya audiovisual mampu memperluas pemahaman publik dan memicu dialog antarwarga untuk mendorong penghormatan HAM secara berkelanjutan.

Pada sisi lain, dunia kampus turut menyemarakkan peringatan Hari HAM melalui cara yang lebih edukatif. Ketua Koordinator Organisasi Mahasiswa Universitas Pamulang, Ahmad Muajir, memastikan bahwa seluruh rangkaian peringatan akan berlangsung tanpa aksi demonstrasi.

“Setelah berdiskusi dan berkoordinasi, disepakati bahwa peringatan Hari HAM dilakukan melalui kegiatan edukatif dan tidak melalui aksi turun ke jalan,” tegas Ahmad Muajir.

Kampus akan menggelar seminar, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan refleksi yang menghadirkan tokoh HAM, akademisi, serta lembaga sosial. Ahmad Muajir menambahkan bahwa metode berbasis edukasi membuat mahasiswa dapat memahami isu HAM secara lebih substantif.

“Pendekatan ini dipilih agar pembelajaran HAM berjalan lebih kondusif dan mampu membentuk kesadaran kritis,” tutup Ahmad Muajir.

Perpaduan antara dialog kreatif melalui film dan penguatan literasi HAM di lingkungan kampus mencerminkan semangat nasional dalam memperingati Hari HAM Sedunia. Tahun ini, agenda peringatan menghadirkan pesan yang kuat: penghormatan terhadap martabat manusia dapat tumbuh melalui pemahaman, empati, dan ruang-ruang edukatif yang inklusif.

JAKARTA – Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia tahun ini mengambil pendekatan yang lebih reflektif dan edukatif. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar penayangan dan bedah film ‘Pangku’ sebagai ruang dialog publik untuk memperdalam nilai kemanusiaan melalui karya sinema. Inisiatif ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemahaman HAM, terutama terkait isu eksploitasi perempuan yang menjadi fokus utama film tersebut.

Acara berlangsung hangat dengan keterlibatan Natalius Pigai sebagai Menteri HAM, Reza Rahadian selaku sutradara, Adhie Massardi sebagai pemerhati HAM dan film, serta Yosef S Nggarang yang merupakan Staf Khusus Menteri HAM Bidang Pemenuhan HAM. Film ‘Pangku’ dihadirkan tidak sekadar sebagai tontonan, tetapi sebagai medium belajar sosial yang mengungkap realitas yang jarang tersentuh publik.

Dalam sesi bedah film, Yosef S Nggarang menyampaikan bahwa karya tersebut membuka ruang pemahaman lebih luas terkait persoalan kemiskinan, ketidakadilan, dan kerentanan perempuan serta anak.

“Film ini memberikan perspektif baru bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan pemenuhan HAM, sekaligus mengajak publik menghargai martabat sesama,” ujar Yosef S Nggarang.

Ulasannya menegaskan bahwa seni dapat menjadi jembatan penting dalam membangun empati sekaligus memperkuat arah kebijakan berbasis perlindungan hak.

Sutradara Reza Rahadian turut menjelaskan proses kreatif film yang lahir dari fenomena sosial ‘Kopi Pangku’ di kawasan Pantura. Ia melihat adanya dinamika kemanusiaan yang tidak banyak tersorot tetapi perlu diangkat agar lebih dipahami masyarakat.

“Ingin gini, ‘Pangku’ diputar, penontonnya duduk di kursi masing-masing dan turut merasakan apa yang mereka tonton dan membawa pulang perasaan yang mereka tentukan sendiri,” harap Reza Rahadian.

Menurutnya, suara-suara perempuan pekerja menjadi fondasi utama dalam produksi film ini, yang ia sebut sebagai bentuk penghormatan kepada para perempuan pejuang kehidupan.

Pada momentum yang sama, lingkungan akademik juga menunjukkan komitmen positif dalam memaknai Hari HAM Sedunia. Ketua Koordinator Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas Pamulang, Ahmad Muajir, menegaskan bahwa peringatan tahun ini akan difokuskan pada kegiatan edukatif tanpa aksi unjuk rasa.

“Setelah melalui diskusi dan koordinasi, disepakati bahwa peringatan Hari HAM lebih efektif melalui kegiatan edukatif di kampus dan tidak ada rencana aksi turun ke jalan,” ujar Ahmad Muajir.

Rangkaian kegiatan akan berlangsung pada 9–11 Desember melalui seminar tematik, diskusi panel, lokakarya, dan program refleksi mahasiswa yang menggandeng tokoh HAM serta akademisi. Ahmad Muajir menambahkan bahwa fokus utama adalah memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai HAM melalui dialog konstruktif.

“Komitmen terhadap isu HAM tetap kuat, hanya saja metode edukatif dinilai lebih relevan dengan situasi kampus dan mampu membentuk kesadaran kritis mahasiswa,” tambah Ahmad Muajir.

Pendekatan berbasis dialog dan literasi yang diambil pemerintah maupun lingkungan kampus menunjukkan semangat yang sama: memperkuat nilai-nilai kemanusiaan secara inklusif. Peringatan Hari HAM Sedunia tahun ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi momentum untuk menegaskan kembali pentingnya penghormatan martabat manusia melalui seni, pengetahuan, dan partisipasi publik yang sehat.

(*)