Oleh : Sari Ametrina )*

Komitmen pemerintah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah kembali mendapatkan penguatan melalui penambahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Langkah ini tidak hanya menegaskan arah kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah, tetapi juga menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat rentan yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Program rumah subsidi yang diperkuat dengan alokasi BSPS menjadi bagian penting dari strategi memperluas akses hunian yang aman, sehat, dan terjangkau di berbagai daerah.

Dalam sejumlah kunjungan kerja serta pernyataan tokoh-tokoh terkait, terlihat bahwa pemerintah pusat terus melakukan upaya menyeluruh untuk memastikan setiap program perumahan berjalan efektif hingga tingkat daerah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang, Nofriady Eka Putra, menegaskan bahwa daerah tersebut dipastikan memperoleh BSPS untuk tahun 2026, dengan total sasaran mencapai 1.600 unit rumah tidak layak huni. Nofriady menggambarkan bahwa angka tersebut merupakan hasil konsolidasi usulan daerah, yang selanjutnya mendapatkan verifikasi dari pemerintah pusat.

Program BSPS yang menyasar 1.600 unit di Kota Serang memiliki nilai anggaran sekitar Rp32 miliar, dengan rata-rata kebutuhan material mendekati Rp20 juta untuk setiap unit. Pendekatan penyaluran yang dilakukan pemerintah pusat melalui bentuk material bangunan, bukan dana tunai, kembali mencerminkan ketelitian dalam menjaga ketepatan sasaran dan efektivitas penggunaan bantuan. Sebaran penerima yang merata di seluruh kecamatan juga memperkuat harapan bahwa peningkatan kualitas hunian akan memberikan dampak sosial yang luas, tidak terbatas pada wilayah tertentu saja. Pernyataan Nofriady menggambarkan keyakinan bahwa program ini bukan sekadar bantuan, tetapi sebuah intervensi strategis yang mengangkat standar hidup masyarakat Serang secara keseluruhan.

Di sisi lain, dinamika serupa berlangsung di Kabupaten Tabanan, Bali. Pemerintah kabupaten tersebut baru saja menerima kunjungan kerja jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perumahan dan Perkotaan, Sri Haryati. Dalam rangkaian kegiatan itu, kementerian menyerahkan bantuan BSPS sekaligus meninjau pelaksanaan program rumah subsidi di lapangan. Melalui sudut pandang Sri Haryati, terlihat jelas bahwa pemerintah pusat saat ini semakin menaruh perhatian terhadap pemetaan persoalan perumahan secara langsung di daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program, termasuk rumah subsidi, benar-benar tepat guna dan dapat dioptimalkan masyarakat.

Sri Haryati juga menyampaikan pandangannya bahwa program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo bukan hanya target angka, melainkan strategi pembangunan nasional yang memiliki efek berantai bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat menilai bahwa akses terhadap hunian layak berperan besar dalam menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan produktivitas keluarga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kehadiran BSPS dipandang sebagai upaya penting dalam memperkuat fondasi program rumah subsidi di berbagai wilayah.

Komitmen ini turut mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, menilai bahwa dukungan pemerintah pusat melalui berbagai bantuan perumahan telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Tabanan telah berhasil membangun sekitar 1.000 unit rumah melalui kerja sama dengan pengembang, baik untuk rumah subsidi maupun non-subsidi. Dirga memandang bahwa tambahan BSPS sebanyak 31 unit yang diterima daerahnya bukan sekadar bantuan teknis, melainkan bukti keberlanjutan kolaborasi pusat-daerah untuk mendukung program besar Asta Cita Presiden Prabowo dalam penyediaan rumah rakyat.

Selain itu, kehadiran kementerian secara langsung ke berbagai daerah menjadi indikator penting dari pendekatan pemerintahan Prabowo yang mengedepankan pemetaan masalah secara faktual. Dengan melihat langsung kondisi lapangan, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa program rumah subsidi dan BSPS tidak berjalan secara administratif semata, tetapi benar-benar bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, serta pengembang, termasuk memaksimalkan skema pembiayaan seperti FLPP.

Dengan semakin banyaknya daerah yang menerima BSPS, termasuk Serang dan Tabanan, terlihat bahwa pemerintah sedang mengarahkan perhatian besar pada penyelesaian persoalan perumahan sebagai bagian dari pembangunan manusia. Hunian layak dinilai sebagai salah satu pondasi penting untuk menekan kemiskinan, meningkatkan kesehatan keluarga, dan memperkuat daya saing masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui peningkatan bantuan stimulan dan sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah, pemerintah memastikan bahwa program rumah subsidi dan perbaikan kualitas hunian tidak sekadar menjadi agenda, tetapi sebuah gerakan nasional untuk pemerataan kesejahteraan.

Komitmen pemerintah pusat dalam menambah alokasi BSPS, memperluas jangkauan rumah subsidi, serta memperkuat kolaborasi antar-lembaga menunjukkan bahwa agenda pembangunan perumahan sedang berada pada jalur yang tepat. Langkah ini memberikan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia yang selama ini menantikan hunian yang lebih layak, lebih aman, dan lebih manusiawi. Dengan dukungan yang berkesinambungan, program BSPS diyakini akan terus berkembang menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan, sekaligus menjadi katalisator bagi keberhasilan target besar pembangunan perumahan nasional.

)* Penulis adalah Pemerhati sosial dan kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pelaksanaan akad massal rumah subsidi jilid II yang akan digelar pada 18 Desember 2025. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa pelaksanaan tahun ini akan menjadi tonggak sejarah baru karena jumlah akad yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Maruarar menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pencapaian monumental dalam program perumahan nasional.

“Bulan Desember ini tanggal 18 kita akan buat rekor terpecah lagi, 50 ribu akad massal terbesar sepanjang sejarah,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa kegiatan tersebut merupakan bukti nyata percepatan layanan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat kecil.

Acara puncak akad massal ini akan dilaksanakan secara simbolis di Serang, Banten, dan dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden menjadi penegasan bahwa sektor perumahan ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan penguatan fondasi ekonomi nasional.

Sebelumnya, pada September 2025, Presiden Prabowo telah menyerahkan kunci rumah kepada penerima KPR FLPP di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor. Momentum tersebut juga dirangkaikan dengan akad massal 26 ribu KPR di berbagai daerah. Atas pencapaian tersebut, Presiden mengapresiasi kinerja Maruarar.

“Janjinya (Maruarar) 25.000 ternyata yang dihasilkan 26.000. Ini untuk budaya Indonesia agak anomali, agak aneh, kalau di Indonesia biasanya janji setinggi langit hasilnya ya tak sampai,” ujar Prabowo.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan rumah rakyat tidak hanya sebatas penyediaan hunian, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas. “Perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi 3 juta rumah. Target itu selalu tinggi, target itu memang harus kita kejar, kita capai,” tegasnya.

Presiden mengakui bahwa target 3 juta rumah merupakan tantangan besar. Namun ia optimistis pemerintah mampu mencapainya melalui percepatan program perumahan rakyat yang terus dilakukan secara konsisten dan terstruktur. Pelaksanaan akad massal jilid II dengan target 50 ribu rumah menjadi bukti bahwa pemerintah bergerak cepat, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat akan hunian layak dan terjangkau.

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat meski dunia menghadapi berbagai ketidakpastian global. Pemerintah terus mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional guna memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh Nusantara. Melalui kebijakan yang berfokus pada penguatan pasar domestik, optimalisasi potensi daerah, serta percepatan investasi, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk meraih pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang berkontribusi hingga 53,14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, perekonomian Indonesia banyak dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, menjaga agar konsumsi domestik tetap tumbuh dan didorong menjadi sangat penting.

Kebijakan yang pro-domestik, seperti yang diambil oleh pemerintah, tidak hanya berfokus pada pengendalian impor, tetapi juga melibatkan peningkatan daya saing produk lokal. Dengan meningkatkan kualitas produk dalam negeri, pasar domestik akan lebih terisi oleh industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat ekonomi lokal. Penguatan pasar domestik ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM, yang saat ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Selain penguatan konsumsi domestik, pemerintah tengah memperbaiki berbagai hambatan struktural yang selama ini mengganggu kinerja industri domestik. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa salah satu langkah yang diambil adalah penindakan terhadap barang-barang ilegal yang menekan industri dalam negeri. Pemerintah juga terus memperbaiki sistem layanan investasi satu pintu (one-stop service), yang selama ini dinilai belum optimal, sehingga membuat Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand dalam menarik investasi asing.

Pemerintah kini telah membentuk task force the bottlenecking yang bertugas untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam dunia usaha. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi agar lebih ramah bagi para pelaku bisnis, baik domestik maupun asing. Dalam hal ini, Purbaya menegaskan, jika perlu, akan ada langkah tegas untuk menindak pihak-pihak yang tidak dapat meningkatkan kinerja, termasuk direksi dari lembaga-lembaga yang tidak mampu memenuhi ekspektasi.

Pasar domestik Indonesia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap barang ilegal, termasuk pakaian bekas yang diselundupkan, menjadi langkah penting untuk melindungi pasar domestik dari produk asing yang masuk dengan harga lebih murah. Langkah-langkah semacam ini bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan industri dalam negeri, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengusaha domestik dapat bersaing dengan adil di pasar lokal.

Pemerintah juga secara aktif mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Misalnya, melalui program Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS), yang mendorong pertumbuhan belanja digital dan peningkatan transaksi produk lokal. Inisiatif semacam ini membantu memperkuat posisi produk lokal dalam pasar domestik dan menumbuhkan minat masyarakat untuk membeli produk dalam negeri.

Selain penguatan pasar domestik, dorongan terhadap investasi juga menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah. Dalam target investasi yang ditetapkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI, Rosan Roeslani, Indonesia berusaha menarik investasi sebesar Rp13.032 triliun dalam lima tahun ke depan, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur, energi, dan hilirisasi sumber daya alam. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperluas sektor-sektor ekonomi yang penting, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

Sektor-sektor strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih merata ke seluruh penjuru Indonesia. Dengan fokus pada investasi yang masuk ke sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan nilai tambah produk lokal, Indonesia tidak hanya akan memperkuat daya saingnya di tingkat internasional, tetapi juga memastikan pemerataan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.

Pemerintah memiliki target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% pada 2025 dan terus bergerak menuju angka 8% dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam mencapai tujuan ini, konsistensi kebijakan dan reformasi struktural menjadi faktor kunci. Seperti yang dikatakan oleh Purbaya, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan tercapai jika ada keseimbangan antara fiskal, investasi, dan penguatan pasar domestik.

Reformasi di sektor perdagangan dan investasi yang dilakukan pemerintah juga sejalan dengan kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi. Dengan penguatan sektor domestik dan investasi yang tepat sasaran, ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh secara inklusif, memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sektor UMKM juga mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam upaya mempercepat pemerataan ekonomi. UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia memegang peranan penting dalam perekonomian lokal. Pemerintah mendorong UMKM untuk tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga untuk memperluas jangkauan mereka ke pasar internasional. Dengan dukungan berupa pembiayaan, kemudahan regulasi, dan pelatihan, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan bersaing di pasar global.

Dengan 90% aktivitas ekonomi ditopang oleh permintaan domestik, fokus pada penguatan pasar dalam negeri menjadi langkah strategis yang semakin relevan. Dukungan konsumsi nasional yang solid memberikan ruang bagi Indonesia untuk tidak hanya tetap stabil, tetapi juga terus melaju dan mencetak pertumbuhan yang lebih baik ke depan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Juana Syahril)*

Sinkronisasi pembangunan menjadi fondasi penting dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang tidak terarah dan tidak selaras antarwilayah berpotensi menimbulkan ketimpangan yang semakin melebar. Karena itulah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menginisiasi penyusunan program pembangunan melalui Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), sebuah forum besar yang menyatukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah pembangunan nasional.

Inisiatif ini menegaskan bahwa sinkronisasi pembangunan bukan sekadar proses koordinatif, tetapi langkah strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar berdampak pada pemerataan akses, kesempatan, dan kesejahteraan. Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti mengatakan pentingnya arah pembangunan yang memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing daerah. Visinya menggambarkan pembangunan infrastruktur sebagai motor penggerak utama pemerataan.

Sektor Sumber Daya Air menjadi salah satu sektor kunci yang memerlukan sinkronisasi kuat antarwilayah. Peningkatan kapasitas tampungan air nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan air, memastikan ketersediaan air baku, dan mendukung kebutuhan domestik serta industri. Rasio kapasitas air baku terpasang juga ditingkatkan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap sumber air yang aman dan terjangkau.

Dalam konteks pangan, pemerintah menargetkan peningkatan persentase luas baku sawah beririgasi, sekaligus memastikan layanan irigasi yang didukung waduk berjalan optimal. Upaya ini memperkokoh produktivitas pertanian dan menjamin distribusi air yang lebih merata. Efisiensi pemanfaatan air irigasi juga ditingkatkan untuk mendukung modernisasi pertanian yang lebih ramah lingkungan. Tidak hanya itu, perlindungan kawasan prioritas dari daya rusak air serta peningkatan keandalan daerah irigasi menjadi bagian penting dari strategi menyeluruh untuk mengurangi risiko sekaligus meningkatkan pemerataan hasil pembangunan.

Pada sektor Jalan dan Jembatan, sinkronisasi pembangunan diarahkan untuk memperbaiki konektivitas antarwilayah dan menurunkan biaya logistik nasional. Target penurunan waktu tempuh di lintas utama jaringan jalan nasional menjadi langkah strategis untuk mempercepat distribusi barang, memperpendek rantai pasok, dan menstimulasi aktivitas ekonomi.

Waktu tempuh yang lebih efisien memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha dan masyarakat, terutama bagi wilayah yang selama ini terkendala keterbatasan akses. Dengan adanya koordinasi yang tepat antara pusat dan daerah, pembangunan jalan dan jembatan dapat dilakukan secara merata, menghubungkan daerah produksi dengan pasar, serta membuka peluang ekonomi baru di wilayah terpencil. Peningkatan konektivitas yang dilakukan secara sinkron dan terarah merupakan pilar penting untuk melanjutkan pemerataan ekonomi yang inklusif.

Pemerataan akses layanan dasar menjadi fokus utama sektor Cipta Karya. Pemerintah menargetkan peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman, sanitasi layak, serta peningkatan persentase pengolahan sampah melalui fasilitas resmi. Upaya ini tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kenyamanan serta produktivitas ekonomi.

Sinkronisasi pembangunan di sektor ini terlihat dari penerapan standar keandalan bangunan di ratusan kabupaten/kota, memastikan bahwa kualitas bangunan publik dan hunian masyarakat memenuhi standar keselamatan. Dengan pembangunan yang merata, masyarakat di seluruh wilayah baik kota besar maupun daerah terpencil dapat merasakan layanan dasar yang setara. Pembangunan Cipta Karya yang terkoordinasi memberikan dampak besar terhadap kualitas hidup, daya dukung lingkungan, dan daya saing ekonomi wilayah.

Sektor Prasarana Strategis menjadi komponen penting dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan menjadi prioritas karena pendidikan merupakan landasan utama pembangunan ekonomi jangka panjang. Begitu pula pembangunan fasilitas perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan secara signifikan untuk memastikan kesetaraan layanan publik di berbagai daerah.

Sinkronisasi pada sektor ini akan memperkuat kapasitas daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai arah pemerataan, Kementerian PU menyiapkan tiga strategi sinkronisasi utama. Pertama, penyusunan program pembangunan harus selaras dengan Asta Cita, yakni prioritas nasional yang menekankan pemerataan ekonomi, layanan dasar, dan penguatan wilayah. Program disusun berdasarkan potensi daerah masing-masing sehingga hasilnya dapat dirasakan secara konkret.

Kedua, pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan melalui dukungan pada jaringan irigasi, penanganan jalan dan jembatan daerah, pembangunan kawasan pangan, energi, dan air nasional, revitalisasi madrasah, pembangunan sekolah rakyat, serta mendukung program gizi seperti Makan Bergizi Gratis. Seluruh program diarahkan untuk memperkuat akses layanan publik di berbagai wilayah.

Ketiga, pemerintah menegaskan perlunya meningkatkan sinergi serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pembangunan tidak berjalan terpisah-pisah. Sinkronisasi menjadi kunci agar setiap pembangunan memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan setara.

Sinkronisasi pembangunan diperkuat melalui dukungan lintas lembaga. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menegaskan komitmen untuk mengawal harmonisasi program infrastruktur agar pembangunan terarah dan memberi dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, mengatakan bahwa Rakorbangwil menjadi tahap awal penyelarasan program sesuai amanat regulasi nasional. Penetapan lokus prioritas seperti kawasan pangan, energi, air, komoditas unggulan, pertumbuhan, afirmasi, konservasi, dan kawasan rawan bencana menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan menjamah karakteristik wilayah secara seimbang.

Dengan sinkronisasi yang kuat, pembangunan infrastruktur dapat berjalan terarah, efisien, dan memberikan manfaat yang merata. Kolaborasi lintas sektor, penajaman prioritas wilayah, serta penguatan layanan dasar menjadi dasar penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Jakarta – Investasi manufaktur global terus menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu pendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Momentum ini diperkuat melalui berbagai inisiatif peningkatan teknologi, kolaborasi industri, serta transformasi digital yang menghadirkan peluang besar bagi penguatan daya saing nasional di tengah kompetisi global.

Memasuki akhir tahun 2025, sektor manufaktur Indonesia menunjukkan dinamika yang kian progresif. Lebih dari 1.000 pelaku industri dari 29 negara berpartisipasi dalam kegiatan teknologi dan rekayasa industri yang digelar di kawasan JIExpo Kemayoran. Para pemasok bahan baku, produsen mesin, pengembang otomasi, perusahaan digital, hingga praktisi keberlanjutan hadir untuk mendorong pertukaran gagasan, transfer teknologi, serta kolaborasi yang berdampak pada pemerataan manfaat ekonomi.

Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia, Meysia Stephannie, mengatakan bahwa penguatan industri manufaktur merupakan fondasi penting bagi perluasan ekonomi nasional.

“Kami berfokus menciptakan ruang percepatan adopsi teknologi, efisiensi produksi, serta praktik manufaktur berkelanjutan. Tingginya antusiasme pelaku industri mencerminkan kesiapan Indonesia untuk melompat lebih jauh dan memperkuat posisi di kancah global,” ujarnya.

Kinerja manufaktur pada kuartal III 2025 tumbuh 5,58% secara tahunan dengan kontribusi 17,39% terhadap PDB. Pertumbuhan ini membuktikan bahwa sektor manufaktur menjadi pilar utama pendorong ekonomi, membuka lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja terampil, serta memperluas pusat-pusat produksi ke berbagai daerah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.

Pemerintah melalui Making Indonesia 4.0 terus memperkuat transformasi industri berbasis teknologi. Berdasarkan laporan 29 perusahaan National Lighthouse Industry 4.0, digitalisasi mampu meningkatkan produktivitas hingga dua kali lipat, mempercepat proses produksi enam kali lebih cepat, serta mengurangi emisi karbon. Kondisi ini menegaskan bahwa inovasi teknologi tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Dukungan penguatan ekosistem manufaktur juga datang dari asosiasi industri. Ketua Bidang Peningkatan Korporasi GAMMA, Dedi Riyanto, menyampaikan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah, produsen mesin, dan pelaku industri.

“Kami berharap industri permesinan nasional semakin mampu memenuhi standar dan kebutuhan teknologi modern sehingga kualitas manufaktur Indonesia meningkat secara menyeluruh,” jelasnya.

Sejumlah perusahaan turut menghadirkan inovasi industri cerdas. Kawan Lama Solution, misalnya, menampilkan teknologi MAZATROL Smooth pada mesin Mazak yang memungkinkan pemantauan produksi real-time, presisi lebih tinggi, serta efisiensi energi.

Sementara itu, Sales Director Kawan Lama Solution, Ferry Ardiwinata, menekankan bahwa teknologi mutakhir kini menjadi kebutuhan utama.

“Integrasi IoT dan AI membuat sistem produksi lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga industri mampu merespons perubahan pasar dengan lebih cepat,” katanya.

Selain teknologi, peningkatan kualitas SDM juga menjadi perhatian melalui berbagai pelatihan, sesi teknis, dan program pengembangan kapasitas seperti Kaizen Clinic, Manufacturing Digital Hub, Robopark, hingga Automotive Quality Management Hub.

Berbagai kegiatan ini menunjukkan bahwa investasi manufaktur global tidak hanya meningkatkan performa industri, tetapi juga memperkuat pemerataan ekonomi melalui peningkatan kompetensi, transformasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penguatan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa aset keuangan syariah Indonesia melonjak signifikan dari Rp6.193 triliun pada 2021 menjadi Rp10.257 triliun pada 2025.

“Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin menjadi pilar penting mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan peningkatan ini didorong oleh percepatan Sertifikasi Produk Halal serta tumbuhnya minat masyarakat pada sektor ekonomi halal seperti fesyen Muslim, kosmetik, farmasi, dan pariwisata ramah Muslim.

Peningkatan daya saing tersebut juga tercermin pada Global Islamic Economy Indikator 2024–2025, di mana Indonesia berhasil naik ke peringkat tiga dunia.

Airlangga menilai capaian tersebut menggambarkan berkembangnya posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dengan ekosistem yang semakin matang.

Meski begitu, Airlangga menyoroti literasi keuangan yang masih menjadi tantangan.

“Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa layanan keuangan syariah belum dimanfaatkan secara optimal.

“Memang bukan hanya terkait syariah, literasi keuangan kita masih sekitar 66 persen, namun apabila dibandingkan negara OECD lain, kita benchmark-nya sudah di atas negara OECD yang 62 persen. Jadi sebetulnya ini bisa didorong untuk lebih dikuasai oleh masyarakat,” jelasnya.

Komitmen pemerintah memperkuat inklusi keuangan syariah tercermin dalam berbagai program, termasuk percepatan Sertifikasi Halal Nasional yang hingga Oktober 2025 telah menerbitkan 3 juta sertifikat halal.

Pemerintah juga terus memperluas pembiayaan syariah, terutama melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang sejak 2015 hingga November 2025 telah mencapai Rp89,04 triliun kepada 1,47 juta debitur.

“Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pembiayaan syariah dalam memperluas akses permodalan, memperkuat ketahanan pelaku UMKM, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan,” jelas Airlangga.

Sementara itu, Kepala Ekonom BSI, Banjaran Surya Indrastomo, memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 dapat mencapai 5,28 persen.

“Kami menilai, bahwa pertumbuhan ekonomi di 2026 akan bertumbuh ke 5,28 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga, realisasi program prioritas pemerintah, dan penguatan ekonomi syariah menjadi penopang utama ketahanan ekonomi nasional.

Dengan perkembangan tersebut, ekonomi syariah dinilai mampu memperluas pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang Indonesia. #

Oleh: Pukat Telenggen *)

Perjalanan Papua menuju kesejahteraan yang inklusif memerlukan fondasi sosial yang kuat, terutama pada tataran moral, keterhubungan komunitas, dan kemitraan strategis dengan pemerintah. Dalam konteks inilah, Jaringan Komunikasi Oikumene Papua (JAKOP) memainkan peran penting sebagai jembatan yang mempertemukan aspirasi keagamaan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Selama bertahun-tahun, gereja menjadi institusi yang paling dekat dengan masyarakat Papua, sehingga kontribusinya terhadap stabilitas sosial dan kemajuan ekonomi menjadi sangat signifikan.

Ketua JAKOP, Pendeta Nabot Manufandu, dalam diskusi panel yang berlangsung di Jayapura, menjelaskan bahwa penguatan nilai-nilai moral berbasis Injil menjadi langkah awal yang harus diperkuat bersama. Sebagai tokoh gereja yang memahami dinamika sosial Papua, ia menyatakan bahwa kampanye moral tersebut tidak dimaksudkan sebagai agenda baru, melainkan kelanjutan dari pekerjaan lama yang terbukti relevan dalam memperkuat resiliensi masyarakat. Kesadaran moral ini menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan sosial yang sejalan dengan kerangka kebijakan pemerintah, terutama dalam menciptakan Papua yang damai dan produktif.

Di sisi lain, tokoh oikumene seperti Pendeta Fredy Toam dan Pendeta Dominggus Noya memperkuat pandangan bahwa kesatuan tubuh gereja, meskipun terbagi dalam banyak denominasi, merupakan pilar strategis dalam mendorong stabilitas sosial. Mereka menilai bahwa kerja sama lintas denominasi tidak hanya memperkokoh solidaritas umat, tetapi juga memperluas ruang dialog hingga ke daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Pendekatan seperti ini sangat mendukung agenda pemerintah yang menempatkan pembangunan manusia sebagai inti dari kesejahteraan Papua. Ketika komunitas gereja bersatu dan terlibat aktif, maka program pemerintah, termasuk terkait pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, memiliki ekosistem sosial yang lebih siap untuk menerima dan menjalankannya.

Pemerintah pusat telah menetapkan Papua sebagai wilayah prioritas dalam peta jalan kesejahteraan nasional melalui berbagai program strategis, mulai dari pendekatan pembangunan daerah otonomi baru hingga percepatan pelayanan dasar. Komitmen JAKOP untuk memperkokoh hubungan lintas denominasi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dapat menjadi katalisator yang mempercepat penerimaan publik terhadap berbagai kebijakan tersebut. Peran gereja sebagai mitra strategis pemerintah menjadi semakin relevan karena ia memiliki jaringan luas hingga ke pelosok yang sering kali tidak tersentuh oleh pendekatan formal birokrasi. Dengan demikian, transformasi sosial dapat berjalan lebih cepat dan lebih kontekstual.

Salah satu poin penting yang disampaikan JAKOP adalah penanaman nilai cinta kasih dan persaudaraan dalam kegiatan gereja yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat di berbagai wilayah Papua. Nilai-nilai ini memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial karena mampu meredam berbagai narasi yang memecah belah, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pemerintah terus berupaya membangun Papua melalui pendekatan humanis yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Dengan dukungan gereja, pendekatan tersebut mendapatkan legitimasi sosial yang lebih kuat, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap konflik atau disinformasi.

Keterlibatan gereja dalam menyumbangkan pemikiran dan tindakan bagi pembangunan Papua juga selaras dengan visi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Dalam pandangan Manufandu, kontribusi pemikiran tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan lembaga adat. Pemerintah telah mendorong kolaborasi lintas lembaga dalam berbagai program strategis, karena kesejahteraan Papua bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga soal harmoni sosial dan keterpaduan nilai budaya. Komunitas adat memegang peran penting dalam struktur sosial Papua, dan keberadaan gereja sebagai pihak yang dihormati dapat menjembatani dialog antara pemerintah dan masyarakat adat secara lebih konstruktif.

JAKOP juga menekankan pentingnya kerja kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Selama ini, salah satu tantangan pembangunan Papua adalah kesenjangan informasi dan perbedaan cara pandang antara berbagai level pemangku kepentingan. Dengan hadirnya jaringan Oikumene yang kokoh, jalur komunikasi antara pemerintah dan warga menjadi lebih efektif. Kerja sama dalam bidang kesejahteraan masyarakat yang ditekankan JAKOP menjadi komplementer terhadap agenda pemerintah, terutama dalam memastikan akses merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Pendekatan kolaboratif semacam ini memungkinkan kebijakan pemerintah diterjemahkan secara lebih tepat ke dalam kebutuhan konkret masyarakat.

Sinergi antara gereja dan pemerintah bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang berlandaskan kepedulian bersama terhadap masa depan Papua. Pemerintah membutuhkan mitra yang memahami karakter sosial masyarakat, sementara gereja membutuhkan ruang kolaborasi yang mampu memperluas dampak pelayanan kemanusiaannya. Komitmen JAKOP yang dirumuskan melalui forum diskusi panel menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan masyarakat Papua menikmati kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Jika sinergi ini dijaga dan diperkuat, maka Papua memiliki peluang besar untuk menjadi contoh keberhasilan pembangunan inklusif di Indonesia. Langkah-langkah kolaboratif yang dilakukan hari ini akan menentukan bagaimana Papua menapaki 20 tahun ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan yang melibatkan kekuatan moral, sosial, dan kebijakan publik secara terpadu akan menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat hidup lebih sejahtera, lebih damai, dan lebih optimis terhadap masa depan sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

*) Pemerhati Isu Sosial dan Pembangunan Daerah Papua

Oleh: Yosep Kogoya*

Komunikasi Oikumene Papua (JAKOP) tampil sebagai ruang transformasi yang menggerakkan optimisme baru bagi tanah Papua. Dengan tema Mengusahakan Perdamaian dan Kesejahteraan Lintas Generasi dalam Semangat Oikumene untuk Papua, Indonesia, dan Dunia, JAKOP menjadi wujud nyata bahwa gereja-gereja di Papua memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat persatuan bangsa dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Forum ini menghadirkan energi positif yang menyatukan umat, meneguhkan komitmen kebangsaan, dan memberikan arah baru bagi gerakan pelayanan gereja yang inklusif dan berdampak luas.

Dalam diskusi panel, Pdt. Fredy Toam menegaskan bahwa keberadaan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang final dan patut disyukuri. Ia memandang bahwa seluruh orang Papua, sebagai warga negara Indonesia, berada dalam satu rencana ilahi yang memanggil umat untuk menjaga keharmonisan, bukan memperdebatkan persatuan yang telah ditetapkan Tuhan.

Pdt. Fredy juga mengangkat fakta historis bahwa jauh sebelum Sumpah Pemuda, masyarakat Papua telah menggunakan bahasa Indonesia melalui karya misionaris Otto dan Geisler. Bahasa yang kemudian menjadi pemersatu bangsa ini pertama kali digunakan untuk membawa kabar keselamatan ke Tanah Papua. Narasi ini memperkuat keyakinan bahwa Papua memiliki peran penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia sejak awal, sekaligus menunjukkan bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah bagian dari rancangan Tuhan.

Lebih dari itu, Pdt. Fredy mengingatkan bahwa Indonesia, termasuk Papua, telah diberkati dengan kekayaan suku, etnis, dan budaya yang menjadi fondasi harmonisasi nasional. Keberagaman ini adalah modal utama bangsa-bangsa maju, dan Indonesia telah memilikinya secara alamiah. Untuk menciptakan harmoni, umat didorong untuk memulai dari kedamaian batin, menerima diri sendiri, serta mempraktikkan kasih dan pengampunan sebagaimana diajarkan dalam doa-doa gereja. Mengampuni luka warisan masa lalu menjadi langkah penting untuk menciptakan masa depan Papua yang damai dan sejahtera.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat JAKOP yang meski baru berusia enam hari tetapi telah menunjukkan kematangan visi dan komitmen pelayanan. JAKOP dinilainya sebagai sarana pengutusan Tuhan untuk membangun kehidupan sosial, pemerintahan, dan kebangsaan yang rukun. Ke depan, ia optimistis JAKOP mampu bersinergi dengan pemerintah guna memperkuat pembangunan yang berorientasi kesejahteraan, sebab pembangunan yang menyejahterakan merupakan bagian dari amanat firman Tuhan dalam Yesaya 40. Dalam skala global, ia mengingatkan bahwa Papua juga harus siap menghadapi tantangan zaman seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi internasional. Namun semuanya dapat dihadapi dengan semangat iman, persatuan, dan kesiapsiagaan lintas generasi.

Dalam panel selanjutnya, Pdt. Dominggus Noya menegaskan bahwa semangat oikumene dan nasionalisme adalah kekuatan besar bagi generasi muda gereja di Papua. Ia mengajak pemuda gereja untuk menjadi motor penggerak perdamaian, meninggalkan cara pandang yang memecah belah, serta menegakkan identitas sebagai warga Papua yang setia terhadap nilai-nilai kebangsaan. Ia mendorong agar energi anak muda diarahkan pada perbaikan manusia dan pemulihan komunitas melalui program-program gereja yang membangun.

Pdt. Dominggus memandang JAKOP sebagai harapan baru yang mampu menyatukan gereja-gereja lintas denominasi melalui dialog inklusif dan rutin. Selama ini, keterpisahan denominasi sering menimbulkan jarak dalam pelayanan, namun kehadiran JAKOP diyakininya mampu membangun jembatan kerja sama yang semakin kuat. Ia juga melihat potensi besar JAKOP sebagai lembaga think tank yang dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah, sehingga gereja menjadi mitra aktif dalam merumuskan kebijakan untuk Papua dan Indonesia.

Masukan yang disampaikan audiens turut memperkaya arah gerakan positif JAKOP. Usulan pembentukan Rumah Damai Oikumene sebagai pusat konseling dan pemulihan trauma mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Program Donor Darah Oikumene yang melibatkan PMI merupakan bentuk pelayanan kemanusiaan lintas gereja yang memperkuat solidaritas sosial. Kampanye penanganan HIV/AIDS dan LGBT disorot sebagai langkah edukatif yang penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Papua. Selain itu, adaptasi model gerakan Jaringan Damai Papua (JDP) diharapkan menjadi inspirasi untuk perencanaan program yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam sesi kesimpulan, Pdt. Nabot Manufandu menegaskan bahwa seluruh rangkaian diskusi panel sejalan dengan komitmen JAKOP yang tertuang dalam deklarasi pendiriannya. JAKOP berkomitmen menjadi ruang yang mengakar pada nilai-nilai Injil, memperkuat jaringan oikumene, serta menghimpun gagasan strategis untuk mendorong kerja sama dengan pemerintah menuju visi Indonesia Emas 2045. Keselarasan ini menunjukkan bahwa JAKOP memiliki arah yang jelas dan konstruktif dalam menjalankan panggilan pelayanannya.

Peneguhan ini dilengkapi dengan renungan Pdt. MPA Mauri dari Matius 7 tentang pentingnya kasih sebagai dasar berpikir, berbicara, dan bertindak. Kasih menjadi fondasi yang menuntun umat untuk memperlakukan sesama secara benar, bijaksana, dan penuh keadilan. Pesan ini menjadi kunci dari seluruh pergerakan JAKOP: bahwa perdamaian dan kesejahteraan hanya dapat terwujud apabila umat mempraktikkan kasih secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan hadirnya JAKOP, Papua menegaskan diri sebagai teladan oikumene yang hidup. Gerakan ini membawa harapan baru bahwa persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan lintas generasi bukan hanya cita-cita, tetapi sebuah proses yang sedang dikerjakan bersama. Dalam semangat Papua Indonesia, serta dalam peran global yang terus berkembang, JAKOP menghadirkan keyakinan bahwa damai dan sejahtera adalah masa depan yang dapat dicapai melalui persatuan, pelayanan, dan kasih yang tak pernah berhenti.

*Penulis merupakan Jurnalis dan editor rubrik sosial–budaya

Jayapura – Komitmen untuk memperkuat perdamaian dan kesejahteraan lintas generasi di Tanah Papua kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan diskusi panel Jaringan Komunikasi Oikumene Papua (JAKOP) di Hotel Mercure Jayapura, (03/12/2025). Mengusung tema “Mengusahakan Perdamaian dan Kesejahteraan Lintas Generasi dalam Semangat Oikumene untuk Papua, Indonesia, dan Dunia”, kegiatan ini menghadirkan sekitar 75 peserta dari berbagai denominasi gereja serta organisasi keagamaan di Papua.

Dalam paparannya, Akademisi dan Tokoh Senior GKI Tanah Papua, Pdt. Fredy Toam, menekankan bahwa posisi Papua sebagai bagian sah dari Republik Indonesia telah bersifat final. Ia menyatakan bahwa identitas kebangsaan orang Papua dan keindonesiaannya adalah bagian dari rencana Tuhan. “Ketika ada pemimpin gereja yang mengaku menyesal menjadi bagian dari Indonesia, hal itu menunjukkan ketidakpahaman terhadap kehendak Tuhan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa relasi Papua dan Indonesia telah terjalin bahkan sebelum negara ini berdiri, salah satunya melalui sejarah penggunaan Bahasa Indonesia yang dibawa misionaris Otto dan Geisler ke tanah Papua. “Tuhan telah lebih dahulu mempersatukan bangsa ini melalui bahasa,” katanya.

Pdt. Toam juga menekankan pentingnya menjaga harmoni dalam keberagaman, sebuah nilai yang menurutnya menjadi kekuatan negara-negara maju. Perdamaian, ujarnya, harus dimulai dengan kemampuan berdamai dengan diri sendiri. Selain itu, ia menyerukan pentingnya pengampunan terhadap luka sejarah Papua agar rekonsiliasi dapat berjalan. “Dari suasana damai itulah kesejahteraan kota dan bangsa dapat diupayakan,” tuturnya.

Ia memberikan apresiasi terhadap JAKOP yang dinilai telah bergerak cepat sebagai wadah pelayanan lintas gereja. Menurutnya, JAKOP dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti sejumlah isu global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, hingga tantangan transformasi digital yang perlu diantisipasi gereja dan masyarakat Papua.

Sementara itu, Pdt. Dominggus Noya menyoroti peran penting pemuda gereja dalam menjaga nasionalisme dan semangat oikumene. Ia mengingatkan bahwa sebagian mahasiswa Papua masih menyuarakan ide Papua merdeka, sementara konflik antar-denominasi masih muncul di beberapa wilayah. “Injil telah masuk ke Papua lebih dari seratus tahun lalu, namun masih terjadi pemalangan gereja hanya karena perbedaan aliran,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai Papua harus difokuskan pada peningkatan kualitas manusianya, bukan pada isu politik separatis. Menurutnya, JAKOP dapat memainkan peran vital dalam memfasilitasi program penyembuhan trauma bagi generasi muda Papua yang membutuhkan. Lebih jauh, ia melihat JAKOP sebagai motor penggerak diskusi rutin lintas denominasi yang lebih inklusif, serta memiliki potensi berkembang menjadi lembaga think tank yang memberikan masukan strategis kepada pemerintah.

Melalui kegiatan ini, JAKOP menunjukkan komitmennya untuk menjadi ruang dialog, kolaborasi, dan rekonsiliasi lintas gereja demi mewujudkan Papua yang damai, harmonis, dan sejahtera bagi semua generasi.

Jayapura – Jaringan Kolaborasi Pemuda (JAKOP) semakin menunjukkan relevansinya sebagai ruang dialog lintas denominasi dan kebangsaan. Meski baru berusia beberapa hari, inisiatif ini mulai memantik optimisme tentang hadirnya wadah pemuda gereja yang mampu menjembatani isu kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sesi diskusi panel Jaringan Komunikasi Oikumene Papua (JAKOP) di Hotel Mercure Jayapura, (03/12/2025), Pdt. Fredy Toam menegaskan bahwa posisi Papua sebagai bagian sah Republik Indonesia bersifat final. Ia menyampaikan bahwa kehidupan berbangsa sudah berada dalam kedaulatan Tuhan.

“Papua berada dalam rencana Tuhan sebagai bagian dari Indonesia, sehingga seruan mengenai Papua merdeka tidak sesuai dengan kehendak-Nya,” ujar Pdt. Fredy Toam.

Pandangan tersebut ia lanjutkan dengan penjelasan historis. Menurutnya, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara modern, masyarakat Papua telah mengenal Bahasa Indonesia lewat misionaris Otto dan Geisler.

“Tuhan mengutus para misionaris itu membawa Injil dengan bahasa yang kemudian menjadi bahasa persatuan bangsa,” tegas Pdt. Fredy Toam.

Ia juga menyoroti pentingnya penerimaan terhadap perbedaan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Keberagaman suku, budaya, dan etnis dipandang sebagai anugerah yang harus dirawat melalui kedamaian.

“Damai harus dimulai dari diri sendiri sebelum dapat dihadirkan bagi gereja, kota, dan bangsa,” tambah Pdt. Fredy Toam.

Di bagian lain paparannya, ia mengajak seluruh unsur gereja untuk memberi pengampunan atas luka-luka masa lalu demi menghadirkan rekonsiliasi. Setelah itu, ia memberikan apresiasi bagi lahirnya JAKOP.

“Baru enam hari berdiri, JAKOP telah membawa semangat kebersamaan untuk mencari solusi berbagai persoalan bangsa,” pungkas Pdt. Fredy Toam.

Ia menilai JAKOP dapat menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong kesejahteraan melalui pembangunan yang selaras dengan amanat firman Tuhan. Selain itu, ia mengingatkan tantangan global seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, transformasi digital, hingga ketimpangan sosial yang menuntut kolaborasi lintas elemen.

Sementara itu, Pdt. Dominggus Noya menekankan pentingnya oikumene dan nasionalisme bagi pemuda gereja untuk menjaga perdamaian Papua. Ia mengingatkan masih adanya sebagian mahasiswa di beberapa kampus yang menyuarakan ide Papua merdeka.

“Fokus dialog harus diarahkan kepada manusianya, bukan pada isu politik separatis,” ujar Pdt. Dominggus Noya.

Ia melihat JAKOP berperan besar dalam memfasilitasi trauma healing berbasis standar psikologi klinis bagi generasi muda Papua yang membutuhkan pemulihan.

“Ada banyak anak muda yang memerlukan pendampingan profesional agar bisa pulih dan kembali berdaya,” tambah Pdt. Dominggus Noya.

Dalam konteks oikumene, ia menilai JAKOP dapat menjadi inisiator dialog rutin lintas denominasi yang inklusif. Berdasarkan pengalamannya bekerja dengan organisasi kepemudaan gereja, eksklusivitas masih kerap ditemukan di beberapa wilayah pegunungan Papua.

Lebih jauh, Pdt. Dominggus Noya menilai JAKOP memiliki peluang besar menjadi lembaga think tank yang memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah.

“JAKOP dapat memberi rekomendasi kebijakan secara rutin melalui forum-forum diskusi,” tutup Pdt. Dominggus Noya.

Dengan berbagai pandangan tersebut, JAKOP makin dipandang sebagai ruang strategis yang mempertemukan kekuatan moral gereja dan semangat kebangsaan demi mewujudkan Papua yang damai, inklusif, dan sejahtera dalam bingkai Indonesia.