Oleh: Rani Hapsari )*

Pemerintah semakin memperkuat upaya nasional untuk mencegah generasi mudaterjerumus dalam praktik judi daring, sebuah fenomena menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Masyarakat, khususnya pemuda pun diimbau untuk senantiasa mewaspadai beragam promosi judi daring seperti yang dilakukan sindikat Kingdom Group di berbagai platform media sosial yang hanya menebarkan ilusi kemenangan bagi penggunanya.

Dampak jaringan judi daring terhadap masyarakat sangat signifikan dan semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas perjudian yang mudah diakses menyebabkan peningkatan jumlah individu yang terjerat kecanduan, sehingga menimbulkan kerugian finansial yang tidak sedikit. Kondisi tersebut sering kali memicu masalah sosial seperti konflik dalam keluarga, tekanan psikologis, hingga tindakan kriminal akibat desakan kebutuhan ekonomi. Selain itu, maraknya konten dan iklan judi daring mendorong normalisasi perilaku berisiko, terutama bagi kelompok usia muda yang rentan.

Secara lebih luas, keberadaan jaringan judi daring seperti Kingdom Group sangatmengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan digital nasional. Perputaran uang gelap yang dihasilkan berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal lain, sementara celah sistem pembayaran digital membuka ruang terjadinya kejahatan siber. Aparat penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam membongkar jaringan ini karena operasinya tersebar lintas yurisdiksi dan memanfaatkan teknologi penyamaran tingkat tinggi. Dengan demikian, fenomena ini menuntut upaya penanganan terpadu yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, penyedia layanan digital, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa temuan Kejaksaan Agung mengenai keterlibatan masyarakat khususnya anak dalam judi daring merupakan tanda darurat yang harus diresponscepat. Ia menilai bahwa ketika anak-anak sudah menjadi pelaku maupun korban dalam ekosistem perjudian digital, maka hal itu tidak hanya mencederai hukum, tetapi juga mengganggu hak-hak mendasar mereka untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Arifah melihat bahwa judi daring memiliki dampak yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar kerugian materi. Aktivitas tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis, memicu kecanduan, serta mengganggu proses belajar anak di lingkungan pendidikan.

Bagi pemerintah, kejadian ini memperlihatkan perlunya pengawasan berlapis dari tiga lingkup utama: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Arifah menilai anak-anak belum cukup mampu memahami konsekuensi dari aktivitas digital berisiko dan mudah terpengaruh oleh iming-iming hadiah ataupun konten yang menyesatkan.

Karena itu, Arifah meyakini pendekatan pencegahan harus menekankan edukasi yang membangun kesadaran, bukan sekadar mengandalkan hukuman. Pemerintah pun mendorong peran orang tua, guru, serta masyarakat untuk menjadi teladan yang menunjukkan perilaku digital yang bertanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut konkret, Kementerian PPPA telah memperkuat koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Bareskrim Polri. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan memperkuat literasi digital ramah anak, menyempurnakan mekanisme perlindungan di dunia maya, serta menghadirkan langkah-langkah cepat bagi anak-anak yang telah terpapar. Pemerintah memastikan tersedianya layanan konseling dan pendampingan psikososial dengan pendekatan non-stigmatisasi agar anak dapat pulih dan kembali berada pada lingkungan yang memberi rasa aman.

Selain itu, melalui program Parenting Digital, pemerintah mendorong orang tua untuk lebih aktif mengawasi penggunaan gawai. Pendekatan berbasis komunikasi positif dipandang mampu membantu anak memahami batasan dalam penggunaan internet. Dalam pandangan Arifah, keluarga tetap menjadi pilar terkuat dalam perlindungan anak. Dengan pendampingan yang konsisten, anak dapat diajak berdiskusi mengenai konten digital, belajar memilah informasi, dan memahami risiko yang mungkin muncul di ruang daring.

Dalam tataran kebijakan nasional, pemerintah telah mengimplementasikan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring yang menjadi dasar koordinasi lintas kementerian dalam membangun ekosistem digital yang aman dan inklusif. Melalui peraturan ini, berbagai langkah pencegahan eksploitasi digital diperkuat, termasuk penanganan konten berbahaya, mekanisme pelaporan yang terintegrasi, serta kampanye edukatif “Anak Aman Digital”.

Pemerintah juga meluncurkan materi edukasi berupa video tentang bahaya judi daring untuk memperluas pemahaman masyarakat dan memperkuat kewaspadaan terhadap modus-modus perjudian terselubung.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memperkuat pandangan pemerintah mengenai pentingnya perlindungan generasi muda. Ia menilai bahwa anak muda memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa sehingga negara berkewajiban memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Puan menekankan bahwa generasi muda harus tumbuh bebas dari praktik menyimpang, termasuk judi daring, dan dibekali pendidikan karakter serta literasi digital yang kuat. Ia mengingatkan bahwa keterlibatan pemuda di ruang publik harus diarahkan pada penguatan nilai kebangsaan dan kepedulian sosial, bukan sebaliknya.

Dari sisi keamanan digital, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyoroti ancaman judi daring tidak hanya dari sisi moral, tetapi juga dari aspek keamanan data dan stabilitas ekonomi. Ia menyampaikan bahwa praktik judi daring sering kali terhubung dengan penyalahgunaan data pribadi dan aktivitas keuangan ilegal.

Dalam rentang beberapa bulan terakhir saja, aparat penegak hukum telah menangani ratusan kasus dengan ratusan tersangka, termasuk sindikat internasional. Sukamtamenilai hal ini sebagai bukti bahwa judi daring telah membentuk ekosistem kriminal yang kompleks dan memerlukan respons serius.

Ia menambahkan bahwa implementasi UU Perlindungan Data Pribadi masih harus diperkuat, terutama dalam pengawasan teknis dan pengamanan data. Di sisi lain, promosi judi daring melalui media sosial yang menyasar generasi muda menjadi tantangan besar yang tidak bisa diatasi tanpa kolaborasi antara pemerintah, sektor digital, dan masyarakat.

Pemerintah melalui berbagai kementerian, lembaga, dan dukungan DPR menegaskan bahwa perlindungan anak dari judi daring adalah agenda nasional yang memerlukan kesadaran kolektif. Setiap pihak memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari risiko digital.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif melaporkan dugaan kasus melalui kanal resmi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga tidak ada lagi anak yang menjadi korban. Melalui upaya terpadu ini, negara berharap dapat membangun generasi yang beretika, kritis, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan era digital dengan ketangguhan moral yang kuat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Rivka Mayangsari )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional melalui kebijakan hilirisasi yang semakin terstruktur dan terukur. Salah satu langkah strategis yang kini menghasilkan dampak signifikan adalah larangan ekspor bahan mentah yang dibarengi dengan kewajiban pengolahan di dalam negeri. Langkah ini tidak hanya memperbaiki struktur industri nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah besar bagi ekonomi Indonesia.

Hingga September 2025, pemerintah mencatat realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp431,4 triliun, melonjak 58,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut menjadi bukti bahwa hilirisasi bukan sekadar jargon politik, melainkan kebijakan nyata yang menggerakkan roda ekonomi dari hulu hingga hilir.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa hilirisasi telah menjadi fondasi utama dalam transformasi ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kebijakan hilirisasi yang kini dijalankan bukanlah langkah spontan, melainkan hasil perencanaan jangka panjang yang disusun secara strategis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Pemerintah telah menyusun peta jalan nasional yang memuat 28 komoditas prioritas dalam delapan kelompok besar, mulai dari mineral, energi, pertanian, hingga perikanan. Peta jalan ini dirancang untuk menarik investasi berorientasi ekspor sekaligus menghadirkan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih tinggi dibanding hanya mengekspor bahan baku.

Capaian investasi Rp431,4 triliun tersebut didorong terutama oleh sektor mineral yang menjadi motor utama hilirisasi. Hal ini tidak mengherankan mengingat komoditas mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah merupakan kekuatan utama Indonesia dalam rantai pasok global. Di sektor nikel, struktur industri hilir dinilai sudah hampir lengkap, mulai dari pengolahan bijih melalui smelter hingga ke industri baterai kendaraan listrik yang kini menjadi salah satu industri masa depan dunia. Dengan rantai industri yang semakin terintegrasi, Indonesia mulai mengukuhkan posisi sebagai pemain penting dalam industri kendaraan listrik dan energi baru terbarukan.

Pemerintah juga tengah melakukan penataan hilirisasi terhadap bauksit, tembaga, dan timah. Penataan ini diarahkan agar rantai pasok domestik semakin kuat dan tidak bergantung pada pasar luar negeri. Pembangunan smelter harus dilakukan secara terukur. Pembangunan smelter yang tidak terkendali berisiko memunculkan overcapacity yang justru dapat menekan daya saing produk nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah memastikan bahwa seluruh proyek pembangunan industri hilir dilakukan berdasarkan kebutuhan riil, studi kelayakan, serta proyeksi permintaan global.

Pada sektor energi, pemerintah mempercepat proyek gasifikasi batubara sebagai bagian dari agenda kemandirian energi nasional. Salah satu proyek strategis adalah program coal to synthetic gas yang dikerjakan oleh Bukit Asam bersama PDN dan Pusri. Proyek ini diarahkan untuk memproduksi amonia dan metanol yang selama ini masih banyak diimpor Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya menekan ketergantungan pada negara lain, tetapi juga membuka peluang baru bagi industri petrokimia nasional untuk tumbuh lebih kuat. Dengan hilirisasi energi, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mulai berperan sebagai produsen bahan baku industri global.

Hilirisasi menjadi strategi utama agar Indonesia tidak lagi berada pada posisi yang lemah dalam perdagangan internasional. Selama puluhan tahun, Indonesia hanya mengekspor bahan mentah yang nilainya relatif rendah. Negara lainlah yang menikmati keuntungan besar setelah mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk industri bernilai tinggi. Melalui kebijakan larangan ekspor bahan mentah, pemerintah ingin memutus rantai ketergantungan itu. Nilai tambah yang selama ini dinikmati negara lain kini harus kembali ke dalam negeri, menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

Selain menghadirkan nilai tambah, kebijakan hilirisasi juga berdampak langsung pada pembangunan daerah. Pembangunan smelter, pabrik pengolahan, dan infrastruktur pendukung telah membuka ribuan lapangan kerja baru di berbagai provinsi. Sektor-sektor seperti perumahan, transportasi, logistik, dan UMKM turut berkembang pesat. Hilirisasi menciptakan efek berantai ekonomi yang tidak hanya menguntungkan pemerintah pusat, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tidak hanya itu, hilirisasi juga memperkuat cadangan devisa negara. Dengan berkurangnya impor akibat produksi dalam negeri yang semakin lengkap, neraca perdagangan Indonesia menjadi lebih sehat. Industri hilir yang berkembang pesat memungkinkan Indonesia mengekspor produk dengan nilai jauh lebih tinggi. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia serta menjadikan negara lebih tahan menghadapi tekanan global, seperti fluktuasi harga komoditas atau gejolak ekonomi dunia.

Dengan seluruh capaian ini, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan larangan ekspor bahan mentah bukanlah hambatan bagi pelaku usaha, tetapi investasi masa depan bagi generasi mendatang. Hilirisasi memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk yang paling murah, melainkan diolah di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah maksimal. Ini adalah langkah strategis untuk mengukuhkan kedaulatan ekonomi, memperkuat industri nasional, dan membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi rakyat.

Kebijakan hilirisasi adalah pondasi dari ekonomi Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Pemerintah telah mengambil langkah yang tepat, dan kini tugas semua pihak adalah mendukung transformasi ini demi masa depan yang lebih sejahtera.

)* Pemerhati Ekonomi

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Program hilirisasi dipandang sebagai salah satu strategi utama pemerintah untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle-income trap. Istilah jebakan ini menggambarkan kondisi ketika suatu negara berhasil naik kelas dari negara berpenghasilan rendah menjadi berpenghasilan menengah, namun kemudian kesulitan bergerak lebih jauh menuju kategori negara maju. Situasi tersebut biasanya muncul akibat stagnasi produktivitas, lambatnya transformasi industri, serta minimnya inovasi bernilai tambah tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hilirisasi menjadi pondasi penting bagi Indonesia untuk naik kelas di tengah persaingan global. Airlangga menekankan peran penting kolaborasi kampus, industri, dan pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional. Jika strategi hilirisasi berhasil diterapkan secara menyeluruh, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari middle-income trap dalam satu atau dua dekade mendatang.

Hilirisasi dirancang untuk mengubah struktur perekonomian dari yang berbasis ekstraksi menjadi berbasis manufaktur dan pengolahan lanjutan. Melalui kebijakan ini, Indonesia berupaya memperbesar kapasitas industri domestik agar bisa menghasilkan produk turunan bernilai tambah lebih tinggi. Strategi ini diproyeksikan memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang, menciptakan rantai pasok yang lebih kokoh, serta memperluas lapangan kerja di sektor industri. Perubahan struktural ini juga mendukung transformasi ekonomi berbasis inovasi, yang selama ini menjadi hambatan utama negara-negara berkembang dalam menghindari stagnasi pendapatan.

Wakil Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID), Dany Amrul Ichdan mengungkapkan berbagai strategi sebagai upaya keluar dari jebakan middle-income trap sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen year on year (yoy). Menurutnya, Indonesia Naik Kelas bukan hanya agenda ekonomi, tetapi peta jalan peradaban bangsa. Danymenilai hilirisasi dan industrialisasi bukan sekadar pembangunan smelter, melainkan transformasi menuju penguasaan rantai nilai global.

Salah satu tujuan utama hilirisasi adalah mempercepat percepatan industrialisasi. Selama bertahun-tahun, Indonesia menghadapi tantangan struktural karena sebagian besar kegiatan ekonomi masih berada pada tahap awal dari rantai pasok global. Ekspor komoditas mentah seperti batu bara, minyak sawit mentah, bauksit, atau mineral lainnya hanya memberikan nilai tambah terbatas. Ketika harga komoditas global melemah, perekonomian dalam negeri ikut terdampak signifikan. Dengan mendorong pengolahan lanjutan, Indonesia dapat memperkecil risiko volatilitas harga serta memperoleh pendapatan lebih tinggi dari produk hilir yang memiliki margin keuntungan lebih besar.

Hilirisasi juga menciptakan kesempatan untuk memperkuat basis industri nasional melalui investasi besar dalam fasilitas pengolahan dan infrastruktur pendukung. Kehadiran pabrik smelter, pusat industri baru, serta ekosistem rantai pasok domestik berpotensi mendorong pertumbuhan kawasan industri di berbagai daerah. Perkembangan ini bukan hanya memberi dampak ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat integrasi wilayah dan menciptakan pemerataan pembangunan. Dengan penyebaran industri ke berbagai daerah, kesempatan kerja tumbuh lebih merata, dan pergerakan ekonomi tidak lagi terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan tertentu saja.

Selain fokus pada investasi fisik, strategi hilirisasi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan industri pengolahan membutuhkan tenaga kerja terampil, baik dalam bidang teknik, manajemen, teknologi informasi, maupun inovasi industri. Situasi ini memacu peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, pelatihan industri, dan kerja sama dengan institusi pendidikan. Pertumbuhan industri berbasis teknologi ini membentuk ekosistem baru yang membuka ruang lebih luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam sektor-sektor strategis, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.

Selain manfaat ekonomi, hilirisasi berperan dalam memperkuat keberlanjutan lingkungan. Pengolahan mineral dan komoditas secara lokal memungkinkan pemerintah menerapkan standar lingkungan yang lebih ketat dan terukur. Aktivitas industri dapat diawasi lebih dekat sehingga risiko kerusakan alam dan pencemaran dapat ditekan. Selain itu, hilirisasi mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan, terutama dalam industri energi terbarukan dan baterai. Transformasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan apabila kebijakan industrialisasi diarahkan secara tepat.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Tamsil Linrung, memberikan penghargaan kepada Provinsi Maluku Utara yang berhasil mendorong hilirisasi dan mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Menurut Tamsil, capaian tersebut semakin memperkuat harapan akan terwujudnya target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tamsil menegaskan bahwa kesuksesan Maluku Utara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa menjadi contoh penting bagi Indonesia dalam mempercepat hilirisasi. Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyambut momentum hilirisasi. Hal ini, menurutnya, dapat dilakukan dengan memperkuat birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta menyiapkan infrastruktur yang mendukung kawasan industri strategis. Pendekatan ini berpotensi menciptakan efek pengganda yang besar bagi sektor-sektor seperti logistik, jasa, perhotelan, dan ekonomi lokal lainnya.

Dalam implementasinya, hilirisasi juga memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Setiap pihak memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem industri yang produktif dan berkelanjutan. Pemerintah berperan menyediakan regulasi dan infrastruktur, dunia usaha berpartisipasi melalui investasi dan operasi industri, sementara lembaga pendidikan berkontribusi dengan menyiapkan tenaga kerja terampil. Keselarasan berbagai pihak dalam ekosistem ini menentukan seberapa cepat Indonesia dapat mencapai transformasi struktural yang diharapkan.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat langkah strategis dalam mendorong hilirisasi lima komoditas perkebunan prioritas, yakni kelapa, kakao, tebu, kopi, dan mete, ditambah lada serta pala, sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional 2025–2027.

Program hilirisasi ini diproyeksikan mampu menciptakan nilai ekonomi sebesar Rp138,49 triliun melalui peningkatan kapasitas industri olahan, perluasan areal tanam, serta penguatan rantai pasok yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan hilirisasi adalah tahap penting untuk mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah dan mendorong nilai tambah produk di dalam negeri.

“Hilirisasi kita bangun supaya komoditas tidak lagi dijual sebagai bahan baku. Kita olah di dalam negeri agar petani dapat nilai tambahnya,” kata Amran.

Ia menjelaskan bahwa nilai ekonomi dari hilirisasi enam komoditas perkebunan tersebut diperkirakan mencapai Rp138,49 triliun, dengan potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 1,6 juta orang. Target pengembangan areal tanam ditetapkan seluas 870.890 hektare untuk periode 2025–2027.

“Kementan menyiapkan tahapan hilirisasi mulai 2025, seiring pembangunan infrastruktur produksi, mekanisasi pertanian, dan penguatan tata niaga untuk memperluas peluang ekspor komoditas unggulan,” jelasnya.

Dukungan terhadap kebijakan hilirisasi ini juga datang dari pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengambil langkah konkret untuk membangkitkan kembali sektor perkebunan melalui pembangunan sistem hilirisasi yang berkelanjutan.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menuturkan bahwa daerahnya menargetkan peningkatan signifikan nilai ekonomi dari komoditas unggulan seperti kelapa, tebu, mete, dan kakao. Pihaknya yakin hilirisasi akan mendorong tumbuhnya usaha baru dan memperkuat ekonomi berbasis perkebunan rakyat.

“Program tersebut dirancang untuk memberdayakan petani melalui peningkatan produktivitas, perluasan akses pembiayaan, serta pengembangan fasilitas pengolahan yang dapat menciptakan nilai tambah produk lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat, Buchari Bachter, mengatakan Kadin berperan penting dalam meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah melalui pengembangan hilirisasi, fasilitasi ekspor, dan kolaborasi multipihak.

“Hilirisasi komoditas seperti kelapa sawit, kopi, kelapa, dan gambir harus menghasilkan produk dengan nilai tambah yang tinggi,” tegas Buchari.

Melalui sinergitas antar berbagai pihak hilirisasi komoditas perkebunan diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkokoh posisi Indonesia sebagai produsen perkebunan di pasar internasional.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat hilirisasi sumber daya alam melalui kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menjelaskan bahwa hilirisasi dirancang untuk memastikan nilai tambah sumber daya alam tetap dinikmati di dalam negeri dan menjadi fondasi transformasi industri nasional.

“Hilirisasi adalah strategi jangka panjang yang memastikan keuntungan sumber daya alam tetap berada di Indonesia,” ujarnya.

Todotua menambahkan bahwa realisasi investasi hilirisasi sepanjang Januari–September 2025 telah mencapai Rp 431,4 triliun, atau meningkat 58,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Lonjakan tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan menahan ekspor bahan mentah dan mendorong industri melakukan pengolahan di dalam negeri,” katanya.

Ia memaparkan bahwa peta jalan hilirisasi mencakup 28 komoditas prioritas dalam delapan kelompok besar, dengan sektor mineral masih menjadi pendorong utama. Sektor perkebunan, kehutanan, migas, dan perikanan mengikuti di belakang sebagai penopang pertumbuhan investasi.

“Kebijakan larangan ekspor bahan mentah mendorong industri membangun rantai nilai yang lebih kuat dan berorientasi ekspor,” jelasnya.

Todotua mengingatkan perlunya pengawasan terhadap risiko overcapacity smelter agar kualitas proyek tetap terjaga. Evaluasi berkala dilakukan pemerintah agar iklim investasi tetap kompetitif dan terarah.

Senada, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan strategi nasional yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kebijakan larangan ekspor bahan mentah sudah berada di jalur tepat untuk mendorong industrialisasi.

“Kita ingin hilirisasi membuka lapangan kerja yang lebih besar dan membuat Indonesia naik kelas dalam rantai pasok global,” tegasnya.

Bahlil menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat kepastian hukum dan kemudahan berusaha demi menarik investor strategis. Menurutnya, konsistensi kebijakan hilirisasi menjadi penanda bahwa Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah yang hanya memberi keuntungan jangka pendek.

“Konsistensi pemerintah dan dukungan para pemangku kepentingan menunjukkan bahwa, hilirisasi menjadi pilar penting pembangunan ekonomi masa depan,” pungkasnya.

PAPUA – Kemajuan pendidikan di Tanah Papua semakin terlihat seiring penguatan program Otonomi Khusus (Otsus) serta hadirnya berbagai inisiatif inklusif yang memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Dinas Pendidikan Provinsi Papua menegaskan komitmen berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP).

Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Papua, Elia Waromi, menuturkan bahwa selama 24 tahun implementasi Otsus, berbagai program afirmasi telah memberikan dampak besar bagi generasi muda Papua.

“Sebagai orang asli Papua, kami merasakan langsung kemajuan pembangunan pendidikan sejak Otsus diberlakukan. Banyak anak Papua kini bisa mengenyam pendidikan tinggi hingga luar negeri,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari amanah UUD 1945, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, serta Asta Cita Presiden Prabowo yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

Berbagai program seperti Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) membuka peluang besar bagi putra-putri OAP untuk mengenyam pendidikan di kampus-kampus terkemuka. Dalam dua dekade terakhir, ribuan pelajar Papua telah berhasil menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana, magister, doktor, bahkan mencapai profesi dan kepakaran akademik.

“Keberhasilan ini menjadi bukti kuat bahwa Otsus menghadirkan perubahan positif dan membuka ruang luas bagi kemajuan pendidikan OAP,” kata Elia.

Selain memperluas akses pendidikan tinggi, Pemerintah Provinsi Papua juga memperkuat layanan pendidikan inklusif melalui program kelas terintegrasi bagi anak putus sekolah, korban kasus sosial, dan siswa yang membutuhkan pendekatan alternatif. Program yang diinisiasi bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) ini menjadi langkah strategis untuk memastikan tidak ada anak di Papua yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan.

“Kami sangat mendukung program ini karena menyangkut masa depan generasi Papua. Setiap anak, apa pun latar belakangnya, harus diberi kesempatan untuk kembali ke sekolah,” ujar Elia.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini memerlukan kolaborasi berbagai pihak mulai dari Dinas Sosial, DP3AKB, pemerintah daerah, hingga para guru di sekolah-sekolah sasaran. Program ini akan dijalankan hingga 2027 dengan evaluasi berkala bersama pemerintah daerah dan WVI.

Kepala SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor, Soleman Salomo Sroyer, menyatakan kesiapan sekolahnya untuk menjadi pilot project kelas terintegrasi. “Pendekatan pada siswa di kelas ini berbeda. Kami menyiapkan metode dan fasilitas belajar yang disesuaikan kebutuhan mereka agar mereka kembali percaya diri dan mampu menyelesaikan pendidikan,” ungkapnya.

Ia berharap hadirnya kelas terintegrasi menjadi ruang baru untuk membangkitkan semangat belajar anak-anak Papua.

Berbagai upaya pemerintah melalui Otsus, afirmasi pendidikan, dan program kelas terintegrasi kini semakin mempercepat kemajuan pendidikan Papua. Dampak positif terlihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah, lahirnya generasi muda berprestasi, serta semakin terbukanya akses pendidikan berkualitas hingga pelosok daerah. Pembangunan pendidikan yang konsisten dan terarah ini menjadi fondasi kuat bagi lahirnya generasi emas Papua yang siap berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kemajuan Indonesia.

Biak – Pemprov Papua menegaskan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan 24 tahun memberi dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan Orang Asli Papua (OAP).

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Papua, Elia Waromi, dalam peringatan hari lahir Otsus Papua di Biak.

Ia menyebut masyarakat Papua dapat merasakan langsung perubahan di sektor pendidikan sejak kebijakan tersebut diberlakukan.

“Secara nyata sebagai orang asli Papua pasti merasakan kemajuan pembangunan bidang pendidikan sejak pemberlakuan Otsus tahun 2001 hingga 2025,” ujarnya.

Elia menjelaskan bahwa peningkatan akses pendidikan bagi OAP tidak lepas dari program afirmasi yang selama ini dijalankan pemerintah, seperti Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).

Program tersebut membuka kesempatan bagi lulusan SMA/SMK Papua untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan penuh pemerintah.

Menurutnya, semakin banyak anak Papua yang berhasil menuntaskan pendidikan sarjana, magister, hingga doktor baik di dalam maupun luar negeri.

“Tak dipungkiri lagi pemberlakuan era Otsus Papua sejak 2021 hingga 2025 banyak warga OAP bisa kuliah selesai raih sarjana, magister, dan doktor,” katanya.

Ia turut menyinggung sejumlah putra-putri Papua yang telah meraih gelar tertinggi seperti profesor di bidang tertentu.

Capaian tersebut dinilai menjadi bukti nyata bahwa Otsus memberikan hasil positif bagi pembangunan sumber daya manusia Papua, khususnya melalui sektor pendidikan.

“Banyak keberhasilan Program Otsus Papua sektor pendidikan OAP merupakan bukti nyata dari keberhasilan Program Otsus,” tambahnya.

Sejalan dengan peningkatan akses pendidikan, Pemprov Papua juga memperkuat pembinaan karakter generasi muda.

Lima sekolah menengah di Kabupaten Biak Numfor ditetapkan sebagai model Program Kepemimpinan Anak Papua.

Program ini diinisiasi Dinas Pendidikan Papua dan didukung Wahana Visi Indonesia, dengan tujuan membekali siswa-siswi OAP keterampilan kepemimpinan dan kemampuan berpikir kritis sebagai bekal menuju masa depan.

Elia menyatakan bahwa program tersebut merupakan upaya menyiapkan generasi muda Papua agar mampu berperan lebih besar dalam pembangunan daerah dan nasional.

“Melalui program kepemimpinan anak di sekolah terpilih dapat menyiapkan generasi emas siswa-siswi orang asli Papua sebagai calon pemimpin Indonesia ke depan,” ujarnya.

Lima sekolah yang ditunjuk sebagai model meliputi SMA Negeri 1, SMA YPK, SMK YPKS YPK, SMK Yapis, dan SMK YPK1. Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat kualitas pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong tumbuhnya calon pemimpin muda Papua.

Dengan berbagai program afirmasi dan pengembangan karakter tersebut, Pemprov Papua menilai pembangunan pendidikan di Bumi Cenderawasih terus menunjukkan kemajuan yang semakin nyata. #

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pembangunan Papua sebagai bagian integral dari visi besar Indonesia Emas 2045 menempatkan sektor pendidikan sebagai fondasi utama. Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi terus mendorong berbagai terobosan strategis agar setiap anak Papua mendapatkan kesempatan yang setara untuk tumbuh, belajar, dan berdaya saing di tengah transformasi nasional. Berbagai program, mulai dari sekolah berstandar internasional hingga pendidikan afirmasi, merupakan langkah nyata memajukan kualitas sumber daya manusia Papua secara berkelanjutan.

Peresmian Sekolah Papua Harapan (SPH) Nabire menjadi momentum penting dalam upaya tersebut. Langkah ini menandai keseriusan pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas yang mampu menjembatani kebutuhan lokal dengan standar global. Kehadiran SPH Nabire tidak hanya menghadirkan fasilitas modern, tetapi juga menawarkan model pendidikan yang mengintegrasikan teknologi, pedagogi mutakhir, serta nilai-nilai budaya Papua sebagai identitas utama. Pendekatan ini memastikan generasi muda Papua mampu meraih pengetahuan dan keterampilan global tanpa kehilangan akar budayanya.

Gubernur provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, SH menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan jembatan emas bagi masa depan anak-anak dari delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah. Penekanan pada kualitas dan pemerataan akses menjadi prioritas utama agar transformasi pendidikan benar-benar dirasakan secara merata. Ia melihat SPH Nabire sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Papua, terutama karena pendidikan merupakan hal mendasar yang menentukan arah masa depan. Penanaman karakter, integritas moral, dan kemandirian menjadi unsur penting yang turut diperkuat melalui kurikulum SPH.

SPH Nabire di tahap awal membuka jenjang TK dan kelas 1 SD. Model pendidikan yang diterapkan mengombinasikan standar internasional dengan pendekatan budaya Papua sehingga generasi muda dapat tumbuh dengan identitas yang kuat namun tetap mampu bersaing secara global. Dengan hadirnya sekolah ini, kebutuhan masyarakat Papua akan pendidikan unggulan dapat terpenuhi di daerah sendiri tanpa harus menempuh pendidikan jauh ke luar Papua. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pusat pendidikan baru di Nabire, Timika, dan berbagai kabupaten lainnya.

Selain memperkuat sektor pendidikan formal, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap peran keluarga sebagai pilar utama pembentukan karakter anak. Berbagai persoalan sosial sering kali berakar dari lemahnya pendampingan keluarga, sehingga sekolah dan keluarga harus bersinergi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan berkualitas. SPH Nabire hadir sebagai mitra strategis bagi orang tua agar proses pendidikan dapat berjalan secara terpadu.

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan pendidikan Papua juga tercermin melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Selama 24 tahun implementasinya, Otsus telah membuka peluang bagi putra-putri Orang Asli Papua (OAP) untuk mengakses pendidikan terbaik, termasuk pendidikan luar negeri. Kebijakan afirmasi seperti Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) memungkinkan banyak anak Papua melanjutkan studi hingga jenjang sarjana, magister, doktor, bahkan meraih gelar profesor dalam berbagai bidang keilmuan. Kesempatan ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap pembangunan SDM Papua secara menyeluruh.

Menurut Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Papua, Elia Waromi, berbagai capaian pendidikan selama era Otsus menjadi bukti nyata meningkatnya akses dan kualitas pendidikan OAP. Perhatian pemerintah kepada sektor pendidikan merupakan amanah konstitusi sekaligus bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas nasional. Dengan dukungan pembiayaan dari kementerian terkait, anak-anak Papua semakin memiliki peluang besar untuk menuntut ilmu tanpa hambatan biaya maupun akses.

Selain memperkuat pendidikan formal, pemerintah juga mendukung pendidikan alternatif bagi anak-anak yang putus sekolah atau terdampak persoalan sosial. Program kelas terintegrasi yang dijalankan bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) menjadi langkah penting memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak dasar pendidikan. Program ini dirancang hingga tahun 2027 dengan melibatkan Dinas Sosial, DP3AKB, pemerintah kabupaten, serta guru-guru di sekolah sasaran agar pendekatan pembelajaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa.

Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari berbagai sekolah, salah satunya dari Kepala SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor, Soleman Salomo Sroyer, yang menilai bahwa pendekatan khusus sangat dibutuhkan bagi anak-anak yang pernah putus sekolah atau mengalami hambatan belajar. Dengan pelatihan yang memadai, sekolah-sekolah kini memahami metode dan fasilitas yang diperlukan agar pembelajaran dapat berlangsung secara inklusif dan adaptif. Harapannya, siswa di kelas terintegrasi dapat kembali memiliki motivasi untuk menyelesaikan pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik.

Kolaborasi yang terbangun antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, WVI, dan sekolah-sekolah di Biak Numfor menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan Papua merupakan kerja bersama. Sinergi ini menjadi kunci keberhasilan menghadirkan pendidikan yang inklusif, berakar budaya, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Dengan berbagai upaya strategis tersebut, Papua bergerak menuju masa depan pendidikan yang lebih maju, berkualitas, dan berkeadilan. Pendidikan menjadi energi perubahan sosial yang akan melahirkan generasi Papua yang percaya diri, kompeten, dan berperan besar dalam kemajuan bangsa.

)* Penulis Merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Loa Murib

Akselerasi pembangunan pendidikan di Papua kembali menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul yang berdaya saing, berkarakter, dan berakar kuat pada budaya lokal. Upaya ini bukan sekadar program jangka pendek, melainkan investasi strategis yang digarap secara sistematis melalui kebijakan otonomi khusus, pengembangan lembaga pendidikan modern, hingga perluasan akses afirmatif bagi putra-putri Orang Asli Papua. Serangkaian langkah tersebut mempertegas arah pembangunan Papua yang kian terarah pada pembentukan generasi muda berwawasan global tetapi tidak tercerabut dari identitasnya.

Peresmian Sekolah Papua Harapan (SPH) Nabire oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, merupakan salah satu simbol penting dari akselerasi ini. Kehadiran sekolah berstandar internasional yang dikombinasikan dengan nilai-nilai budaya Papua menunjukkan bahwa pemerintah daerah memahami betul kebutuhan generasi masa depan: pendidikan yang modern, relevan, dan kontekstual. Melalui pengembangan SPH, pemerintah Papua Tengah berupaya membangun ekosistem pendidikan yang mampu menjembatani anak-anak Papua menuju masa depan yang kompetitif tanpa harus meninggalkan akar budaya yang menjadi identitas mereka. Gubernur Nawipa menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama karena sektor inilah yang menjadi penentu kualitas masa depan delapan kabupaten di Papua Tengah. Baginya, SPH adalah fondasi panjang yang akan menentukan arah kemajuan SDM Papua dalam beberapa dekade ke depan.

Menurut pandangan gubernur, tantangan utama pendidikan di Papua bukan hanya soal ketersediaan sarana fisik, tetapi juga soal kemampuan lembaga pendidikan dalam membentuk karakter, integritas, dan kemandirian peserta didik. Ia menilai bahwa berbagai persoalan sosial seringkali berakar pada lemahnya peran keluarga dalam mendampingi pendidikan anak. Karena itu, SPH tidak hanya hadir sebagai institusi pendidikan modern, tetapi juga sebagai mitra keluarga dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan seimbang antara pembangunan intelektual dan pembentukan karakter. Dengan pendekatan berbasis budaya Papua, SPH diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memahami jati diri, menghormati tradisi, dan bangga dengan identitasnya.

Pendekatan berbasis budaya seperti ini penting mengingat Papua memiliki kekayaan identitas lokal yang sangat kuat. Ketika nilai-nilai lokal menjadi bagian dari proses pembelajaran, anak-anak Papua tidak harus bergulat dengan pertentangan identitas, tetapi justru diajak mengintegrasikan akar budaya dengan ilmu pengetahuan modern. Inilah yang menjadi pembeda SPH dari banyak institusi pendidikan lain: model yang memadukan logat, gaya belajar, dan kekhasan Papua dengan standar pendidikan global. Gubernur Nawipa mendorong kabupaten lain untuk mengembangkan sekolah model serupa, karena menurutnya setiap anak Papua berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus pergi jauh ke luar daerah.

Di tingkat yang lebih luas, upaya pembangunan pendidikan Papua tidak lepas dari kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan selama 24 tahun. Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan menegaskan bahwa Otsus telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua. Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan, Elia Waromi, melihat Otsus sebagai tonggak besar yang memungkinkan generasi muda Papua memperoleh pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Melalui berbagai skema afirmasi seperti Adem dan ADik, banyak putra-putri Papua dapat menempuh pendidikan tinggi secara gratis dan meraih gelar sarjana, magister, doktor, hingga profesor di berbagai disiplin ilmu.

Menurut Elia, keberhasilan ini merupakan bukti komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan SDM Papua sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, UU Otsus Papua, dan arah kebijakan nasional era pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menilai bahwa semakin banyak lulusan OAP yang meraih gelar akademik tinggi merupakan capaian nyata dari kebijakan afirmatif yang dijalankan secara konsisten. Pendidikan tidak hanya membuka peluang karier bagi anak-anak Papua, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam pembangunan daerah. Dengan semakin banyaknya tenaga profesional dan ahli dari kalangan OAP, Papua memiliki fondasi lebih kuat untuk mengejar ketertinggalan di berbagai sektor strategis.

Keterpaduan antara kebijakan pusat dan inovasi daerah seperti yang dilakukan Papua Tengah menjadi kunci akselerasi pembangunan pendidikan Papua. Peluncuran SPH Nabire yang turut disaksikan oleh pemimpin daerah dari berbagai kabupaten, tokoh pendidikan, serta unsur legislatif Papua Tengah memperlihatkan bahwa pengembangan pendidikan berkualitas telah menjadi agenda bersama. Kolaborasi antar kabupaten akan menjadi modal penting untuk memperluas dampak SPH ke wilayah lain, sehingga lebih banyak anak Papua dapat merasakan manfaat pendidikan berstandar internasional di daerah sendiri.

Akselerasi ini juga memperlihatkan bahwa Papua bergerak menuju model pembangunan pendidikan yang lebih mandiri dan relevan. Dengan fasilitas modern, tenaga pendidik berkualitas, hingga orientasi pendidikan global, sekolah-sekolah seperti SPH dapat berfungsi sebagai pusat inovasi dan transformasi pendidikan. Sementara itu, keberlanjutan Otsus memastikan bahwa dukungan pendanaan untuk pendidikan OAP tetap berjalan, sehingga generasi muda Papua memiliki kesempatan yang sama dengan generasi muda di wilayah lain di Indonesia.

Akselerasi pendidikan Papua bukan hanya sebuah program, tetapi gerakan kolektif untuk membangun harapan baru. Generasi muda Papua kini memiliki peluang lebih besar untuk meraih mimpi, sekaligus menjaga dan merawat identitas budayanya. Pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan SDM unggul di Papua bukan wacana, melainkan kenyataan yang terus diperkuat melalui kebijakan yang terukur, komitmen yang konsisten, dan inovasi yang berkelanjutan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua Di Jawa Timur

Jakarta – Pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja Indonesia melalui Program Pemagangan Nasional. Menaker Yassierli menekankan pentingnya pemagangan sebagai jembatan antara teori yang dipelajari di kampus dengan praktik langsung di dunia industri.

“Di kampus mereka belajar banyak terkait teori, kemudian di sini mereka belajar praktik yang lebih kompleks dan multidisipliner,” ujar Yassierli. Menurutnya, program ini bukan sekadar pelatihan kerja, tetapi sarana strategis untuk menyiapkan lulusan baru agar lebih siap menghadapi persaingan dunia kerja.

Saat ini pelaksanaan Program Magang Nasional telah memasuki pekan ketiga. Program yang resmi dimulai pada 20 Oktober 2025 ini, menjadi salah satu fokus pemerintah untuk meningkatkan keterhubungan antara lulusan dari perguruan tinggi dengan sektor industri. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para lulusan baru sehingga mereka memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan untuk membuka gelombang 2 Program Magang Nasional dengan jumlah peserta mencapai 80.000 lulusan baru atau fresh graduate.

Gelombang I Program Magang Nasional diikuti sebanyak 20.000 peserta, yang sebagian besar merupakan lulusan baru dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Gelombang II Program Magang Nasional itu akan dimulai pada November 2025.

“Dengan demikian, total peserta Program Magang Nasional tahun 2025 mencapai 100.000 orang,” ujar Teddy. Ia menambahkan bahwa pengalaman kerja yang diperoleh peserta akan sangat bermanfaat untuk memperkuat CV dan meningkatkan peluang di dunia kerja.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menyampaikan bahwa Batch II merupakan kelanjutan dari Batch I yang mendapat animo tinggi dari masyarakat. “Kami mengajak perusahaan dan generasi muda untuk mempersiapkan diri mendaftar. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan pengalaman peserta secara nyata,” ujar Sanusi.

Pendaftaran peserta Batch II telah dimulai sejak 6 November 2025 melalui portal resmi maganghub.kemnaker.go.id. Program ini membuka peluang magang bagi lulusan diploma hingga sarjana di berbagai sektor, mulai dari industri kreatif, makanan dan minuman, komunikasi, logistik, hingga pariwisata dan layanan publik. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat daya saing tenaga kerja nasional.

Dengan target nasional 100.000 peserta pemagangan di tahun 2025, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyediakan kesempatan luas bagi lulusan baru agar siap bersaing di dunia kerja dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Program Pemagangan Nasional menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah dalam membangun masa depan generasi muda Indonesia. ***
.