Jakarta – Pemerintah telah resmi menetapkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Keputusan ini disambut positif oleh berbagai kalangan yang menilai bahwa gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan atas pengabdian panjang Soeharto dalam membangun fondasi bangsa.

Penetapan tersebut juga dianggap sebagai langkah penting dalam menilai sejarah secara objektif sekaligus memberikan apresiasi kepada pemimpin yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia selama masa kepemimpinannya. Melalui pembangunan ekonomi, peningkatan infrastruktur, hingga upaya menjaga stabilitas nasional, Soeharto dinilai telah meninggalkan warisan yang masih dirasakan hingga saat ini.

Anggota DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan keputusan tepat dan proporsional. Menurutnya, penilaian terhadap sejarah harus dilakukan dengan objektif, tanpa mengesampingkan kontribusi besar dari setiap pemimpin bangsa.

“Kita perlu bersikap objektif dan adil dalam menilai sejarah. Semua pemimpin memiliki sisi positif yang layak diapresiasi,” katanya.

Danang menambahkan bahwa selama lebih dari tiga dekade memimpin, Soeharto telah membawa kemajuan besar melalui pembangunan ekonomi dan infrastruktur, yang menjadi fondasi kuat dalam perjalanan bangsa Indonesia hingga sekarang.

“Program pembangunan yang diperkenalkan pada masa itu dinilai mampu membuka akses ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah,” tuturnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Politikus Senior Partai Golkar, Firman Soebagyo. Ia menilai bahwa kontribusi Soeharto dalam membangun perekonomian nasional, memperkuat stabilitas, serta memperluas infrastruktur merupakan warisan besar yang tak bisa dipisahkan dari perkembangan Indonesia masa kini.

“Pak Harto adalah sosok yang mengajarkan bagaimana membangun bangsa dengan kesabaran, keteguhan, dan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.

Firman menjelaskan bahwa banyak kebijakan penting pada masa pemerintahan Soeharto seperti swasembada pangan, pembangunan daerah, dan penguatan ketahanan nasional menjadi landasan strategis bagi keberlanjutan pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini.

“Penghargaan ini merupakan wujud pengakuan negara terhadap jasa-jasa kepemimpinan yang telah memberikan dampak luas bagi rakyat,” jelasnya.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Darus Syifa YASPIDA Sukabumi, Kyai E.S. Mubarok, menilai bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto harus disikapi dengan bijak. Ia menekankan bahwa menilai sejarah membutuhkan kebijaksanaan agar bangsa tidak mengabaikan jasa besar para pemimpinnya.

“Pengabdian Soeharto terhadap bangsa adalah fakta sejarah yang tidak bisa dihapus. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pemimpinnya,” tuturnya.

Mubarok menambahkan bahwa kontribusi Soeharto tidak hanya pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kehidupan umat Islam.

“Soeharto memberikan ruang yang luas bagi perkembangan dakwah Islam, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan, sehingga turut memperkokoh moral dan akhlak masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mubarok menyebut Soeharto sebagai pemimpin berdedikasi tinggi yang mampu menjaga stabilitas nasional, sebuah pencapaian yang dampaknya masih dirasakan hingga hari ini.

“Beliau memahami bahwa kekuatan bangsa ini bukan hanya pada pembangunan fisik, tapi juga pada kekuatan iman dan akhlak masyarakatnya,” jelasnya.

Ia menilai bahwa pemimpin yang mengabdi kepada rakyat dan menjaga keutuhan umat layak diberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional.

“Penghargaan ini bukan sekadar gelar, tapi bentuk penghormatan terhadap pengabdian yang nyata,” tutupnya.

Dengan berbagai dukungan tersebut, gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Soeharto menjadi simbol penghormatan negara terhadap tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan bangsa. Pemerintah menegaskan bahwa pengakuan ini merupakan bagian dari upaya melestarikan sejarah serta memperkuat nilai-nilai penghargaan terhadap pengabdian dan dedikasi para pemimpin Indonesia.

Jakarta – Narasi pro-kontra atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto masih terjadi. Padahal keputusan pemerintah mengenai gelar tersebut telah melalui mekanisme yang resmi.

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau JK, mengatakan Keputusan pemerintah sudah bersifat final sehingga perdebatan publik sudah bukan lagi pro-kontra. Ia menjelaskan, meski Soeharto memiliki kekurangan, jasanya tetap lebih besar terhadap bangsa dan hal itu tak bisa diabaikan.

“Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga kan,” ucap JK.

JK menuturkan, pertumbuhan ekonomi di era Soeharto pernah mencapai 7-8 persen, capaian yang menurutnya sulit ditandingi kemudian. Ia pun mendorong publik untuk melihat keputusan tersebut dengan pikiran yang terbuka. Pemberian gelar pahlawan, menurut dia, sama seperti nilai-nilai dalam agama.

“Kalau Anda punya amal lebih banyak daripada dosa, ya Anda masuk surga. Ini sama juga bahwa memang ada masalah, tapi lebih banyak sumbangannya kepada bangsa ini,” pungkasnya.

Meski masih menuai pro dan kontra, putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut tak mempermasalahkan adanya protes yang muncul dari masyarakat terkait pemberian gelar pahlawan nasional pada mendiang ayahnya.

“Masyarakat Indonesia itu kan macam-macam ya, ada yang pro ada yang kontra, itu wajar-wajar saja,” katanya.

Alih-alih memprotes, Tutut mengajak semua pihak untuk melihat kembali apa yang sudah dikerjakan Soeharto selama 32 tahun berkuasa. Ia menyebut saat menjabat sebagai Presiden kedua RI, Soeharto sudah berjuang banyak demi negara dan masyarakat Indonesia.

“Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrem. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan,” tutur dia.

Oleh: Siska Rahmadani*

Program swasembada energi kini menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan energi sebagai salah satu fondasi penting pembangunan, karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Semangat kemandirian energi ini sejalan dengan visi Asta Cita, yang menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri tegak, memiliki kekuatan ekonomi, dan mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri.

Di tengah dinamika global, Indonesia hadir sebagai negara yang semakin diperhitungkan. Pemerintah tidak hanya aktif dalam diplomasi internasional, tetapi juga membangun kekuatan dalam negeri melalui kemandirian energi. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia terus melangkah maju sebagai negara besar, modern, dan siap menghadapi tantangan dunia. Energi menjadi pilar penting tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga dan transportasi, tetapi juga bagi industri, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika energi kuat, negara bergerak lebih cepat, efisien, dan stabil.

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, memandang kebijakan percepatan produksi minyak dan gas sebagai keputusan strategis untuk memastikan pasokan nasional tetap terjaga. Pemerintah terus meningkatkan target lifting migas dan mengembangkan energi baru terbarukan dalam satu jalur besar yang saling melengkapi. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya membangun untuk hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan energi yang bersih, modern dan berkelanjutan.

Komitmen ini ditegaskan pula oleh Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman. Dalam forum internasional, Indonesia menegaskan kepada dunia bahwa ketahanan energi adalah kunci kemandirian dan pertumbuhan berkelanjutan. Pemerintah terus meningkatkan produksi melalui teknologi modern, membuka wilayah kerja migas baru, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Produksi minyak dan gas nasional menunjukkan tren positif, dan langkah pembangunan infrastruktur energi seperti jaringan pipa gas dan fasilitas regasifikasi menambah kekuatan sistem distribusi energi dalam negeri.

Selain mengamankan pasokan nasional, Indonesia juga mempercepat pertumbuhan energi bersih. Kapasitas terpasang energi terbarukan terus meningkat melalui pengembangan panas bumi, air, surya, bioenergi, dan bahan bakar nabati. Pemerintah telah menyiapkan peta jalan energi hijau yang ambisius, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan arah energi modern yang jelas. Upaya ini tidak hanya menghadirkan energi ramah lingkungan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, menarik investasi, dan memberikan nilai ekonomi jangka panjang.

Kementerian Bappenas menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pemerataan energi hingga ke daerah terpencil. Energi menjadi hak seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya wilayah perkotaan atau industri. Pemerataan pasokan menuju kawasan 3T menjadi wujud nyata bahwa swasembada energi harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Aksesibilitas, keterjangkauan, dan ketersediaan menjadi prinsip utama agar energi hadir tanpa diskriminasi.

Sektor BUMN, terutama Pertamina, menjadi motor penting dalam program swasembada energi. Pertamina terus menjaga produksi migas nasional, menemukan cadangan baru, dan mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan seperti Pertamax Green 95 serta Sustainable Aviation Fuel. Inovasi ini membuktikan bahwa Indonesia mampu menghasilkan energi modern dengan teknologi yang mendukung ekonomi sirkular dan keberlanjutan. Langkah ekspansi ke luar negeri menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menempatkan diri sebagai pemain global.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa berbagai pencapaian perusahaan memberi kekuatan baru bagi ketahanan energi. Temuan cadangan migas baru, pengembangan bioetanol, hingga implementasi teknologi energi bersih menunjukkan bahwa Indonesia bergerak maju dengan langkah nyata. Energi hijau bukan lagi konsep, tetapi kenyataan yang semakin dekat dan terus tumbuh.

Dukungan akademisi juga datang dari pengamat ekonomi Acuviarta Kartabi yang menyebut kebijakan energi nasional sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, ketika energi kuat, industri bergerak, transportasi bergerak, dan ekonomi rakyat ikut berkembang. Ia optimistis bahwa langkah pemerintah akan mendorong kontribusi besar bagi target pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada level sumber daya manusia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa generasi muda adalah motor utama dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Pemerintah menyiapkan ekosistem pendidikan dan industri untuk melahirkan SDM unggul yang mampu mengelola energi dengan kemampuan global. Energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kualitas manusia yang mengoperasikannya. Dengan SDM unggul, Indonesia yakin mampu bersaing dan memimpin.

Keseluruhan langkah pemerintah membuktikan bahwa swasembada energi bukan hanya slogan, melainkan agenda pembangunan nasional yang berjalan nyata dan terukur. Indonesia melangkah dengan kepala tegak, membangun kekuatan domestik, dan memastikan energi menjadi pendorong kemajuan bangsa. Ketika energi dikelola sendiri, diproduksi sendiri, dan dinikmati seluruh rakyat, maka kedaulatan negara semakin kuat.

Program swasembada energi adalah wujud kehadiran negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat, menjaga harga energi tetap stabil, memperkuat industri nasional, dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Pemerintah telah menempatkan energi sebagai prioritas strategis demi Indonesia yang mandiri, modern, dan berdaulat. Dengan sinergi pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan generasi muda, Indonesia melangkah menuju babak baru: negara yang kuat karena mampu berdiri di atas kaki sendiri.

*Penulis merupakan Peneliti Kebijakan Publik

[ed]

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Upaya mencapai swasembada energi merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah dalam mewujudkan kemandirian nasional dan ketahanan energi dalam jangka panjang. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sejatinya memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri. Namun, tantangan dalam eksplorasi, produksi, dan efisiensi energi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dengan kebijakan yang terarah dan implementasi yang berkesinambungan.

Pemerintah kini menempuh berbagai langkah optimalisasi, mulai dari peningkatan kegiatan eksplorasi migas dan mineral, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), hingga efisiensi dalam konsumsi energi di sektor industri dan rumah tangga. Fokus utama adalah memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional tanpa ketergantungan berlebihan pada impor, khususnya untuk bahan bakar fosil seperti minyak mentah dan gas alam.

Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan dari 128 cekungan sedimen minyak dan gas, baru 20 cekungan dengan sumur produksi, 27 cekungan dengan sumur temuan, delapan cekungan dengan komponen sistem minyak bumi potensial dengan telah tersedia data seismic serta sumur, empat cekungan dengan kejadian rembesan hidrokarbon dengan tersedianya data seismic. Ada 26 cekungan belum dieksplorasi dengan data geologi, data seismic, dan non-seismic telah tersedia. Sementara 43 cekungan belum dieksplorasi dengan data yang terbatas.

Dilihat dari aspek mineral, dari lima jalur metalogeni yang merupakan hasil mineralisasi logam dari proses magmatik (jalur logam dasar dan logam berharga), dengan total panjang 15.000 km, baru sekitar 7.000 km telah dieksplorasi dan dieksploitasi secara intensif.

Minimnya kegiatan eksplorasi kerap menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan sumber daya dan cadangan baru di sektor pertambangan baik migas, maupun minerba. Padahal, kegiatan ini menjadi pijakan utama dalam menjaga kelangsungan bisnis pertambangan.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan bahwa kegiatan eksplorasi yang dapat mendorong peningkatan cadangan energi nasional, harus dilakukan. Badan Geologi dinilai bisa mengkoordinasi eksplorasi dengan memanfaatkan infrastruktur dan peralatan yang dimilikinya, baik untuk dilakukan di darat, maupun di laut.

Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah, Geomap, yakni aplikasi layanan online berbasis web untuk akses gratis peta-peta kegeologian yang dihasilkan dari survei dan penyelidikan geologi di Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM.

Penyelidik Bumi Ahli Muda, Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Nela Paramita, mengatakan bahwa Geomap yang merupakan sebuah transformasi digital layanan publik peta berbasis IoT (Internet of Things) dibuat sejak 2021 dan diluncurkan ke publik pada 28 Januari 2022 sebagai bagian dari layanan informasi dari Portal Geologi Indonesia (geologi.esdm.go.id/geolindo).

Efisiensi layanan, menjadi salah satu penyebab munculnya Geomap ini, di mana sebelum tahun 2011 permintaan peta geologi pada Pusat Survei Geologi, dilakukan secara manual dengan pengguna melayangkan surat permintaan secara daring dan datang ke perpustakaan Badan Geologi secara fisik.

Hal ini menjadikan distribusi peta yang dimiliki Pusat Survei Geologi menjadi terbatas dan menghambat akses publik karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan akhirnya membuka potensi gratifikasi yang tinggi.

Dalam memaksimalkan potensi Geomap yang menyediakan data awal kondisi geologi di Indonesia guna mencapai swasembada, Kementerian ESDM kemudian bekerja sama dengan berbagai universitas untuk melakukan eksplorasi.

Di tahap awal, kementerian bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, dan Universitas Padjadjaran (Unpad), lewat MoU yang diteken di Kompleks Badan Geologi Bandung, pada 22 Oktober 2025, guna mengeksplorasi potensi energi Indonesia.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menjelaskan kerja sama mereka melalui Badan Geologi dengan perguruan tinggi dengan berfokus pada riset ini, bertujuan untuk meningkatkan kegiatan produksi minyak, gas, batubara, dan juga hilirisasi sumber daya alam.

Kegiatan eksplorasi ini merupakan bagian dari program tahun 2025 yang akan berlangsung hingga akhir tahun, dengan anggaran sekitar Rp60 miliar dengan target mengidentifikasi potensi minerba dengan di dalamnya termasuk litium, dan juga Logam Tanah Jarang (LTJ).

Bagi Badan Geologi yang bertugas mengidentifikasi potensi sumber daya alam termasuk energi dan mineral, kerja sama ini membuka ruang kolaborasi lintas sektor yang semakin lebar untuk kegiatan eksplorasi sumber daya alam.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, mengatakan kerja sama pihaknya dengan perguruan tinggi saling mengisi, di mana Badan Geologi memiliki alat dan sarananya, kemudian perguruan tinggi memiliki teori dan ilmu seputar sumber daya alam.

Sementara itu, Rektor UPN Veteran Yogyakarta Mohamad Irhas Effendi mengatakan, dengan pihaknya bersama tiga kampus lainnya mendapatkan penugasan eksplorasi, menjadi upaya penting meningkatkan keterlibatan kampus dalam pemetaan potensi sumber daya alam nasional. Namun kerja sama antara kementerian dengan perguruan tinggi, tidak berkaitan dengan pengelolaan tambang atau pemberian konsesi, melainkan ini hanya murni eksplorasi.

Optimalisasi eksplorasi energi menjadi fondasi utama menuju swasembada energi nasional. Pemerintah telah menempuh langkah-langkah strategis melalui reformasi regulasi, percepatan proyek energi baru terbarukan, peningkatan efisiensi, dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.

Dengan arah kebijakan yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya mandiri dalam penyediaan energi, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan energi di kawasan Asia. Swasembada energi bukan sekadar simbol kemandirian ekonomi, melainkan tonggak penting menuju masa depan bangsa yang berdaulat, berkelanjutan, dan sejahtera.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong peran generasi muda dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui berbagai program dan inovasi di sektor energi berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian penting dari visi besar Indonesia menuju Net Zero Emission 2060 serta pembangunan ekonomi hijau yang inklusif.

Salah satu inisiatif nyata datang dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream PT Pertamina (Persero), yang meluncurkan program inspiratif bertajuk Pertamina Hulu Energi Youth Program: Upstream Force di Universitas Pertamina.

Senior Manager External Communication & Stakeholder Relations PHE, Fitri Erika, menyampaikan bahwa generasi muda merupakan penggerak utama transformasi energi nasional.

“Kami ingin menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan semangat kolaborasi mahasiswa agar berperan aktif menjaga ketahanan energi Indonesia,” ujar Fitri.

Program ini menjadi wadah kolaboratif bagi mahasiswa untuk memahami lebih dalam dunia hulu migas serta berkontribusi terhadap pengembangan energi masa depan. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pembicara inspiratif, seperti PHE Upstream Champion Theresia Iin Wulandari, Founder Start Your Content Academy Victoria Wong, dan Social Media Manager Kapanlagi Youniverse Eko Setiawan.

Selain talkshow interaktif, kegiatan ini juga menghadirkan kompetisi talent scouting bertema “Hulu Migas Sebagai Awal Ketahanan Energi”. Tim terbaik akan diundang mengikuti PHE Youthcamp: Energy Future Innovators, program pelatihan eksklusif selama dua hari yang mempertemukan mahasiswa dengan praktisi industri energi, kreator digital, dan mentor profesional.

Rektor Universitas Pertamina, Prof. Wawan Gunawan A Kadir, mengapresiasi langkah Pertamina Hulu Energi yang membuka ruang pembelajaran kreatif bagi mahasiswa.

“Mahasiswa diharapkan dapat menggali inspirasi dan contoh nyata dari para pelaku industri hulu migas untuk menyiapkan diri menjadi inovator energi masa depan,” ucapnya.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri (BBPPMPV BMTI) turut memperkuat komitmen pengembangan energi bersih dengan membangun fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kampus Cimahi.

Kepala BBPPMPV BMTI, Anwar Sidarta, menegaskan bahwa fasilitas PLTS tersebut bukan sekadar sarana belajar, tetapi juga laboratorium inovasi untuk menumbuhkan budaya riset di bidang energi hijau.

“Kami ingin memastikan guru dan tenaga kependidikan mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan green economy di sektor pendidikan,” jelasnya.

Inisiatif ini disambut baik oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, yang menilai langkah tersebut menjadi contoh nyata integrasi prinsip keberlanjutan dalam sistem pendidikan vokasi. “Transformasi pendidikan vokasi harus sejalan dengan kebutuhan industri masa depan dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Tak hanya di ruang akademik, semangat kepemimpinan muda juga terlihat di lapangan. Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa menampilkan kisah lima local hero muda yang menjaga lingkungan, menanam mangrove, dan mengembangkan pertanian berkelanjutan bersama masyarakat sekitar.

Manager Communication, Relations & CID Regional Jawa Pertamina EP, Pinto Budi Bowo Laksono, menyebutkan bahwa semangat muda ini menjadi energi positif bangsa.

“Kami percaya, kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya pada sumber daya alamnya, tetapi pada jiwa-jiwa muda yang berani bermimpi dan berbuat untuk negeri,” tuturnya.

Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah, BUMN, dan lembaga pendidikan dalam mencetak generasi muda berdaya saing tinggi yang siap menjadi penggerak program swasembada energi nasional menuju Indonesia berdaulat energi dan berkelanjutan. (*/rls)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat eksplorasi minyak dan gas bumi sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada energi nasional. Menurut Presiden, penguatan kemandirian energi menjadi langkah penting dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh dan berdaulat. Ia menilai, keberhasilan sektor energi tidak hanya ditentukan oleh angka produksi, tetapi juga oleh kemampuan bangsa dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri.

“Negara harus menguasai dan mengelola sumber daya energinya sendiri. Eksplorasi migas adalah langkah penting menuju kedaulatan energi,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM sedang mempercepat penerbitan izin pengelolaan sumur rakyat serta pembukaan wilayah kerja baru di beberapa daerah potensial. Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan lifting migas nasional sekaligus memperluas lapangan kerja di sektor energi.

“Kami memastikan seluruh proses eksplorasi dilakukan dengan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada masyarakat agar hasilnya langsung dirasakan,” kata Bahlil Lahadalia.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan bahwa sejumlah proyek eksplorasi yang sedang berjalan menunjukkan hasil positif, termasuk keberhasilan pengeboran sumur Sidayu 5 yang siap menambah kapasitas produksi minyak nasional. Ia menegaskan bahwa peningkatan investasi hulu migas merupakan sinyal kepercayaan dunia terhadap arah kebijakan energi Indonesia yang stabil dan transparan.

“Kami akan terus mengawal seluruh proyek eksplorasi agar selesai tepat waktu dan memberi manfaat maksimal bagi kebutuhan energi nasional,” tutur Djoko Siswanto.

Deputi Eksplorasi SKK Migas Rudi Satwiko menambahkan bahwa lembaganya kini fokus memperluas kegiatan eksplorasi di kawasan Indonesia Timur, termasuk Seram Bagian Utara, Warim, dan Buton. Ia menjelaskan bahwa pemetaan potensi baru dilakukan dengan pendekatan teknologi digital untuk mempercepat proses identifikasi cadangan migas.

“Kami memperkuat koordinasi lintas sektor agar eksplorasi berjalan tepat waktu dan efisien, serta hasilnya bisa langsung mendukung program ketahanan energi nasional,” ujar Rudi Satwiko.

Rudi Satwiko yakin bahwa keberhasilan eksplorasi migas akan menjadi bukti nyata kemampuan bangsa mengelola sumber daya strategis secara mandiri. Ia menilai sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat harus terus diperkuat agar target swasembada energi benar-benar tercapai.

“Dengan semangat kolaborasi dan dukungan penuh Presiden, kemandirian energi bukan lagi wacana, tetapi kenyataan yang bisa kita capai bersama,” tuturnya.

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor perbankan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi langkah krusial. Dengan potensi besar yang dimiliki sektor UMKM di Indonesia, sinergi ini membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Program-program strategis yang diluncurkan oleh pemerintah dan didukung oleh BUMN serta perbankan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), semakin memperkuat ekosistem UMKM yang menjadi pilar penting perekonomian nasional.

Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, terus berupaya meningkatkan aksesibilitas pembiayaan dan mempercepat transformasi UMKM ke dalam sektor formal.

Hingga saat ini penyaluran KUR telah mencapai Rp 238 triliun, atau sekitar 83% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2025. Di sisi lain, target jumlah debitur baru yang dapat mengakses KUR tahun ini mencapai 2,34 juta penerima.

Bahkan, salah satu capaian paling signifikan yang telah tercapai adalah meningkatnya jumlah debitur yang naik kelas (graduasi) dari sektor mikro ke kecil dan dari kecil ke menengah. Dari target 1,1 hingga 1,2 juta debitur graduasi, capaian tersebut telah melampaui target dengan 1,3 juta debitur, atau sekitar 112%.

Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa strategi pemerintah dalam memfasilitasi UMKM bertransformasi dari usaha mikro menjadi lebih berkembang dan berdaya saing semakin menunjukkan hasil yang positif.

Dengan adanya pencapaian tersebut, sektor produksi akan menyentuh 61% dari total alokasi KUR di akhir tahun 2025. Di samping itu, program ini diproyeksikan mampu menciptakan 8 hingga 11 juta lapangan pekerjaan baru, yang sangat penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan mewujudkan ekonomi yang lebih merata.

Sebagai instrumen utama pembiayaan bagi UMKM, KUR memungkinkan pelaku usaha kecil mendapatkan akses permodalan dengan bunga yang terjangkau. Tahun depan, pemerintah akan membuat beberapa perubahan penting dalam mekanisme penyaluran KUR.

Salah satunya adalah penghapusan batasan jumlah pengajuan KUR, di mana UMKM dapat mengajukan kredit lebih dari empat kali tanpa pembatasan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM tanpa ada kendala administratif yang menghambat mereka.

Selain itu, penurunan suku bunga KUR menjadi 6% untuk semua pengajuan, baik pertama maupun berikutnya, menjadi terobosan yang sangat signifikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian pembiayaan yang lebih terjangkau bagi UMKM di seluruh Indonesia. Semua kebijakan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan, yang bekerja sama untuk memudahkan UMKM mengakses pembiayaan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, BUMN dan sektor perbankan juga semakin intensif menjalin kolaborasi dengan UMKM. Salah satu contoh nyata dari kolaborasi ini adalah kerjasama antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Kementerian UMKM yang dilakukan pada bulan November 2025. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem UMKM di Batam, sebuah kota yang memiliki potensi besar sebagai pusat industri dan perdagangan internasional.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI, Helvi Yuni Moraza, kerjasama ini dilaksanakan melalui tiga pilar utama: akses permodalan berkelanjutan, peningkatan kapasitas usaha, dan penguatan peluang investasi serta kemitraan industri. Dengan sinergi ini, UMKM di Batam diharapkan bisa mendapatkan kemudahan dalam mengakses permodalan, mendapatkan pendampingan berkualitas, serta memperoleh peluang pasar yang lebih luas. Kerjasama ini juga akan memperkuat jejaring investasi di sektor industri dan pariwisata yang menjadi kekuatan Batam.

Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis, menegaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan UMKM ke dalam ekosistem investasi Batam. Melalui platform yang sedang disiapkan oleh BP Batam, UMKM akan lebih mudah memanfaatkan aset-aset produktif yang dimiliki oleh BP Batam untuk kegiatan produksi dan distribusi. Ini menjadi langkah besar dalam menciptakan UMKM yang mampu bersaing di tingkat global.

PT Bank Negara Indonesia (BNI) juga berperan penting dalam mendukung UMKM, terutama dalam sektor perumahan. Melalui program Kredit Program Perumahan (KPP), BNI telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung pelaku UMKM dalam pengadaan tanah, bahan bangunan, serta renovasi rumah yang juga bisa difungsikan sebagai tempat usaha. Hingga Oktober 2025, BNI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp40,7 miliar kepada 41 pelaku UMKM.

Program ini memungkinkan UMKM tidak hanya memperoleh akses untuk permodalan, tetapi juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat. Dengan lebih dari 15% dari total penyaluran KPP nasional hingga Oktober 2025, BNI menunjukkan komitmennya untuk memperkuat sektor riil dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.

Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, program KPP juga bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan di sektor perumahan yang sangat mendukung keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Kolaborasi antara sektor pemerintah, BUMN, dan perbankan ini menunjukkan bahwa upaya kolektif untuk memberdayakan UMKM sangat vital dalam menciptakan ekonomi yang lebih merata.

Sinergi antara semua pihak ini tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan ekonomi antara daerah.

Dukungan penuh dari pemerintah, BUMN, dan sektor perbankan terhadap UMKM adalah kunci untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan yang diambil juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan dan pemerataan pembangunan ekonomi yang tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah potensial seperti Batam, serta mendukung sektor-sektor ekonomi riil yang menjadi pendorong utama perekonomian nasional.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menegaskan perannya sebagai motor utama penggerak perekonomian Indonesia. Di tengah dinamika global dan tantangan pertumbuhan yang kian kompleks, sektor UMKM menjadi pilar yang tidak hanya menjaga daya tahan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Di berbagai wilayah, pemerintah pusat dan daerah memperkuat komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak, inklusif, dan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM.

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menyampaikan pandangannya bahwa sektor UMKM memiliki kedudukan vital dalam struktur ekonomi nasional sehingga membutuhkan perhatian yang lebih strategis dari berbagai kementerian dan lembaga. Ia menilai bahwa sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, melainkan juga sebagai stabilisator ekonomi rakyat ketika terjadi gejolak ekonomi global. Hendry menegaskan bahwa program-program kementerian harus memberikan keberpihakan yang nyata melalui dukungan pembiayaan, kemitraan, dan pendampingan berkelanjutan.

Menurutnya, UMKM yang bergerak di sektor pariwisata perlu memperoleh perhatian khusus, karena desa wisata kini menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di berbagai daerah. Ia menjelaskan perlunya integrasi data nasional dan skema pendanaan kolaboratif yang melibatkan APBN, APBD, serta Corporate Social Responsibility (CSR). Sinergi pendanaan tersebut dinilai mampu memperkuat infrastruktur desa wisata, memperbaiki manajemen pengelolaan, serta meningkatkan nilai tambah produk unggulan masyarakat.

Di wilayah timur Indonesia, komitmen penguatan UMKM juga semakin menguat. Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa pelaku usaha mikro di Papua memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan penguatan kemandirian ekonomi daerah. Ia menilai bahwa pemerintah terus memperluas kebijakan afirmatif melalui program yang mempermudah akses perizinan, legalitas usaha, serta sertifikasi produk. Langkah ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan daya saing UMKM Papua agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Maman menjelaskan bahwa masih banyak produk-produk lokal Papua yang memiliki potensi tinggi, namun menghadapi kendala administratif dan kapasitas produksi. Dengan kebijakan afirmatif yang diberikan pemerintah, pelaku UMKM Papua diharapkan mampu berkembang lebih cepat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerataan ekonomi di kawasan tersebut. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pelatihan, pendampingan bisnis, hingga akses pembiayaan agar UMKM Papua dapat naik kelas.

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, memberikan penegasan tambahan bahwa penguatan UMKM sangat sejalan dengan arah pembangunan Papua yang bertumpu pada kemandirian dan inklusivitas. Ia menjelaskan bahwa sejumlah produk unggulan lokal seperti kopi, sagu, minyak kelapa murni, dan kerajinan khas Papua kini mulai menembus pasar nasional bahkan ekspor. Aryoko menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah, pelaku usaha, serta komunitas lokal dalam meningkatkan kualitas produksi dan memperluas akses pemasaran.

Penguatan ekosistem UMKM di Papua juga didorong melalui program pelatihan, pendampingan digitalisasi, dan perluasan jaringan pemasaran. Pemerintah daerah menilai bahwa keberhasilan UMKM Papua merupakan bukti bahwa kekayaan alam dan budaya lokal dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi apabila dikelola dengan baik dan dibantu kebijakan yang tepat sasaran. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah disebut sebagai faktor penting yang mempercepat peningkatan kapasitas UMKM lokal.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menilai bahwa UMKM merupakan salah satu sektor paling berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kota. Ia menjelaskan bahwa sektor ini menjadi penopang utama pendapatan masyarakat dan berkontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi daerah. Edi menilai bahwa para pelaku UMKM perlu lebih serius berbenah, terutama dalam hal strategi promosi, kualitas kemasan, serta pemahaman tentang preferensi konsumen modern.

Edi menekankan bahwa keberhasilan UMKM tidak dapat berdiri sendiri tanpa kolaborasi antarpemangku kepentingan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah, dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, serta komunitas UMKM perlu membangun sinergi berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Keterlibatan berbagai pihak akan menciptakan rantai nilai ekonomi yang lebih solid, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing pelaku usaha kecil.

Di tingkat nasional, berbagai indikator menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi sektor dengan ketahanan paling tinggi. Ketika sektor lain mengalami tekanan, UMKM mampu bertahan melalui fleksibilitas model usaha dan kedekatan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui berbagai kebijakan afirmatif, peningkatan akses pasar, digitalisasi, dan penguatan struktur permodalan, pemerintah berharap UMKM dapat tumbuh lebih besar dan memainkan peran strategis dalam memperkuat ekonomi daerah hingga nasional. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pihak menjadi kunci penting agar UMKM terus menjadi motor penggerak pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan di seluruh Indonesia.

Penguatan UMKM pada akhirnya bukan hanya soal peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga soal membangun kedaulatan bangsa dari tingkat yang paling dasar. Ketika pelaku usaha kecil semakin kuat, kreatif, dan mandiri, maka fondasi ekonomi nasional akan semakin kokoh menghadapi berbagai dinamika global. Dengan komitmen pemerintah, dukungan legislatif, serta sinergi dunia usaha, UMKM akan terus menjadi kekuatan yang menjaga denyut perekonomian Indonesia, memastikan pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

*) Pemerhati Ekonomi

Jakarta – Upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional terus menunjukkan kemajuan signifikan melalui penguatan sektor UMKM. Salah satu langkah strategisnya adalah memperluas dukungan melalui sektor perbankan, yang menjadi mitra penting dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Program-program pembinaan, pendampingan, serta penyediaan akses permodalan yang digerakkan oleh berbagai bank nasional turut mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh daerah, sejalan dengan visi pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.

Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto, menegaskan BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan UMKM melalui berbagai program strategis. Menurutnya, UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia sehingga pengembangannya merupakan bagian penting dari semangat pemerataan pembangunan nasional.

“Penguatan UMKM bukan hanya program sosial, melainkan strategi bisnis berkelanjutan yang membawa dampak langsung pada ekonomi nasional,” ujarnya.

Sebagai wujud konkret, BRI telah membina sebanyak 4.909 Desa BRILiaN hingga akhir September 2025. Program ini dirancang untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola yang baik, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

“Keberhasilan program pemberdayaan ini membuktikan bahwa UMKM dapat menggerakkan ekonomi rakyat. Komitmen BRI memperkuat UMKM menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata,” tambah Agus.

Senada dengan BRI, Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan bahwa BNI juga mengambil peran aktif dalam membantu pengembangan pelaku UMKM di berbagai sektor.

Hingga saat ini, BNI telah memberikan pendampingan kepada lebih dari 380 pelaku UMKM melalui program yang mengintegrasikan pembinaan, fasilitasi akses pasar, dan peningkatan kapasitas usaha.

“BNI berkomitmen menghadirkan solusi nyata bagi pelaku usaha lokal agar dapat naik kelas melalui pembinaan dan pendampingan menuju akses pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Menurut Okki, komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya BNI dalam menyalakan semangat baru bagi kemajuan ekonomi lokal maupun nasional.

“Dengan semangat ini, BNI akan terus melanjutkan perjuangan para pelaku UMKM di seluruh penjuru negeri,” tambahnya.

Dari sisi perbankan daerah, Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, menuturkan bahwa Bank Jatim konsisten menghadirkan inovasi berbasis digital untuk mendukung pengembangan UMKM di wilayahnya. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen bank daerah tersebut dalam memperkuat perannya bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pencapaian ini menjadi bukti komitmen Bank Jatim dalam memperkuat peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi digital yang mempermudah akses keuangan bagi pelaku UMKM,” katanya.

Winardi menambahkan bahwa kolaborasi akan terus diperkuat, termasuk dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi perkembangan UMKM sekaligus membuka peluang baru bagi para pelaku usaha kecil.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendorong UMKM berkembang lebih cepat,” ujarnya.

Sinergi sektor perbankan nasional dengan kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM semakin terarah, sistematis, dan memberikan hasil nyata. Melalui dukungan pembiayaan, pendampingan, digitalisasi, hingga perluasan pasar, pemerintah bersama perbankan semakin memperkuat fondasi perekonomian rakyat menuju pemerataan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama kemandirian dan pemerataan ekonomi nasional. Di tengah gejolak ekonomi global, UMKM Indonesia menunjukkan ketangguhan luar biasa serta kemampuan menembus pasar internasional.

Data Kementerian Perdagangan mencatat bahwa sepanjang Januari–Oktober 2025, kegiatan business matching berhasil mencatatkan transaksi senilai 130,17 juta dolar AS. Capaian tersebut mencerminkan penguatan posisi UMKM sebagai motor pertumbuhan ekspor nasional.

“Nilai transaksi ini juga merefleksikan kemampuan produk-produk UMKM lokal kita dalam merambah pasar ekspor,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.

Dalam 10 bulan terakhir, sebanyak 542 kegiatan penjajakan bisnis digelar melalui perwakilan perdagangan RI, mencakup kurasi produk hingga pertemuan langsung dengan pembeli internasional. Momentum positif ini menunjukkan bahwa transformasi digital, promosi global, dan peningkatan kapasitas UMKM memberikan hasil nyata dalam mendorong akses pasar internasional.

Selain penguatan dari sisi perdagangan, dukungan terhadap akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah juga terus diperluas oleh sektor perbankan. Upaya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mendorong inklusi keuangan kembali mendapatkan apresiasi nasional melalui penghargaan Women in SDG’s Action 2025.

Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, meraih penghargaan tersebut atas kontribusinya dalam memperluas akses keuangan digital dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami di BNI untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang berdampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat inklusi keuangan di seluruh lapisan,” ujar Corina.

Ia menegaskan bahwa BNI terus mempercepat transformasi layanan digital untuk menjangkau pelaku UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok yang belum terlayani sistem keuangan formal. Melalui aplikasi digital, pembiayaan mikro, dan ekosistem seperti Xpora, BNI membantu jutaan pelaku UMKM terhubung dengan pasar global.

Komitmen ini sejalan dengan dukungan BNI dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui peningkatan kredit UMKM. Hingga September 2025, kredit UMKM non-KUR tumbuh 13,9 persen YoY menjadi Rp46,3 triliun, sementara kredit segmen kecil mencapai Rp74,2 triliun.

BNI juga menekankan pentingnya lingkungan kerja inklusif dan setara sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

“Ke depan, BNI akan terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s), khususnya dalam upaya mengurangi kemiskinan melalui inovasi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuh Corina.

Melalui sinergi penguatan perdagangan, perluasan akses pembiayaan, dan strategi digital yang inklusif, pemerintah optimistis bahwa UMKM akan terus menjadi pilar penting dalam mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat daya saing nasional, serta membangun masyarakat yang semakin mandiri dan berkelanjutan.