Oleh : Hafids Rindrahutama )*

Penetapan gelar pahlawan kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, yang kembali mencuat ke ruang publik, telah memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa besar beliau dalam pembangunan dan stabilitas nasional selama tiga dekade. Namun, tidak sedikit pula yang menilai kebijakan ini perlu ditinjau lebih jauh. Dalam perbedaan pendapat ini, masyarakat diharapkan tetap tenang, arif, dan tidak terpancing narasi adu domba yang sengaja dimainkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Senior politikus Partai Golkar, Firman Soebagyo mengatakan penetapan mantan Presiden Kedua RI, Soeharto menjadi wujud penghargaan negara atas jasa besar dalam mempertahankan ideologi Pancasila, menegakkan stabilitas nasional, serta membangun fondasi ekonomi Indonesia modern. Pihaknya menilai keputusan tersebut mencerminkan kedewasaan politik bangsa dalam menempatkan sejarah secara proporsional.

Pemerintah sendiri telah menjelaskan bahwa mekanisme penetapan gelar pahlawan melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dilakukan secara selektif, objektif, dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan prosesnya melibatkan kajian panjang dari sisi sejarah, kontribusi terhadap bangsa, dan aspirasi masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap keputusan resmi negara hendaknya dihargai sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dan pematangan demokrasi, bukan dibaca sebagai bentuk dominasi narasi tertentu atau pengabaian terhadap peristiwa masa lalu.

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, sangat mudah bagi isu seperti ini untuk dimanfaatkan menjadi bahan provokasi, baik oleh aktor politik domestik maupun pihak luar yang memiliki agenda tertentu. Narasi-narasi penuh kebencian, penggiringan opini yang membelah masyarakat, hingga konten disinformasi kerap kali dijajakan di berbagai platform media sosial. Jika tidak direspons dengan bijak, potensi polarisasi masyarakat akan semakin menguat dan menggerus nilai-nilai persatuan yang selama ini telah dijaga. Sejarah bangsa hendaknya menjadi ruang pembelajaran bersama, bukan alat untuk memecah belah.

Dalam konteks ini, masyarakat perlu meningkatkan literasi sejarah dan informasi agar tidak mudah termakan isu-isu yang sengaja dipelintir untuk tujuan adu domba. Kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi sangat penting, apalagi jika informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak kredibel atau bersifat provokatif. Selain itu, media massa dan tokoh-tokoh publik juga memiliki tanggung jawab moral untuk meneduhkan suasana, bukan sebaliknya memperkeruh keadaan dengan membesar-besarkan sisi kontroversial tanpa dasar yang kuat.

Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menjelaskan Mantan Presiden, Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa, dengan seluruh dinamika, prestasi, maupun kontroversinya. Generasi muda perlu memahami bahwa sejarah tidak bisa dibaca secara hitam-putih, melainkan harus diurai dalam kompleksitas zaman dan tantangan yang dihadapi saat itu. Diskusi tentang Soeharto seharusnya menjadi sarana pembelajaran lintas generasi, bukan menjadi alat politik praktis jangka pendek yang mengorbankan akal sehat dan harmoni sosial. Dalam konteks penetapan gelar pahlawan, masyarakat diajak untuk tidak terjebak pada dikotomi fanatik yang hanya menimbulkan konflik horizontal, melainkan menjadikannya sebagai pemicu refleksi nasional atas perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kematangan bernegara. Pihaknya mengajak masyarakat untuk menjadikan diskusi seputar tokoh sejarah seperti Soeharto sebagai ruang pembelajaran lintas generasi yang sehat, bukan malah menjadi ajang adu domba atau alat politik praktis yang mengorbankan nalar dan harmoni sosial yang telah dibangun dengan susah payah. Perspektif yang dewasa dan inklusif dalam membaca sejarah akan memperkuat ketahanan sosial dan menjaga bangsa ini dari fragmentasi akibat provokasi.

Momentum ini bisa digunakan untuk memperkuat dialog nasional yang lebih dewasa, terbuka, dan berorientasi pada rekonsiliasi. Penetapan gelar pahlawan bukan akhir dari perdebatan sejarah, melainkan awal untuk memperkuat upaya bangsa dalam menata ingatan kolektif secara adil dan berimbang. Dengan cara ini, masyarakat Indonesia bisa membangun masa depan tanpa terjebak dalam jebakan konflik masa lalu yang belum selesai.

Tantangan utama saat ini adalah menjaga ruang publik agar tetap rasional dan produktif. Pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan media harus bahu membahu menciptakan narasi yang sehat, yang membangun solidaritas nasional dan memperkuat nilai kebangsaan. Menghadapi potensi adu domba, seluruh elemen bangsa perlu bersikap waspada dan tidak ikut menyulut bara konflik sosial-politik yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin merongrong stabilitas negara.

Dengan semangat persatuan dan kesadaran sejarah, kita dapat mencegah manipulasi isu yang bersifat memecah belah. Penetapan gelar pahlawan seharusnya tidak menjadi pemantik konflik, melainkan menjadi sarana refleksi nasional untuk terus memperkuat keutuhan NKRI. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi perpecahan bukanlah warisan yang ingin kita tinggalkan bagi generasi masa depan.

)* Penulis merupakan Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia

Oleh: M. Harris*)

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dalam menyikapi proses penetapan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto, mantan Presiden RI ke-2, yang kini menjadi sorotan publik. Langkah pemerintah menganugerahkan gelar tersebut kepada tokoh-pendahulu bangsa ini memang diharapkan menjadi bentuk penghormatan atas jasa mereka, namun juga menimbulkan dinamika politik yang patut direspon dengan kedewasaan dan pemahaman bersama. Di tengah pro-kontra ini, penting bagi semua pihak memahami bahwa penghargaan terhadap tokoh nasional tidak boleh menjadi alat untuk mengoyak persatuan, melainkan seharusnya memperkuat rasa kebangsaan yang bersifat inklusif.

Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa keputusan negara untuk mengangkat tokoh bangsa seperti Soeharto termasuk Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan 8 tokoh lainnya sebagai pahlawan nasional merupakan langkah penting untuk menyatukan sejarah dan menghormati kontribusi besar dalam perjalanan bangsa. Ia menilai bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa besar harus menghormati jasa para pendahulunya dan melihat sejarah secara utuh dan adil, tanpa terjebak pada perbedaan politik masa lalu. Dengan demikian, langkah ini dianggap memiliki makna lebih daripada sekadar simbol, tetapi juga momentum rekonsiliasi nasional yang dapat memperkukuh kebangsaan dan memperkuat optimisme menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa salah satu wujud penghormatan terbaik kepada para pahlawan adalah menjaga semangat persatuan. Ia mengatakan generasi muda memiliki peran strategis dalam memastikan semangat kebangsaan tetap hidup di tengah tantangan digitalisasi, arus informasi yang cepat, dan potensi disinformasi yang semakin meluas. Krisantus menilai bahwa pemuda harus menjadi pelopor dalam memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa melalui kerukunan, dialog, dan tidak mudah terhasut isu-isu yang dapat merusak tatanan sosial. Menurutnya, menjaga persatuan adalah refleksi langsung dari nilai perjuangan para pahlawan yang diwariskan dan seharusnya menjadi komitmen moral seluruh generasi penerus.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobiho mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama pada momentum seperti ini di mana berbagai kelompok dapat memanfaatkan isu penetapan gelar pahlawan sebagai sarana provokasi. Ia mengatakan bahwa masyarakat harus bijak menerima informasi, tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi, dan menghindari penyebaran ujaran kebencian yang dapat memicu benturan sosial. Tindakan provokatif yang mendorong anarkisme, perusakan fasilitas umum, atau adu domba merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan para pahlawan.

Konteks penetapan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto dan Gus Dur memang memiliki banyak dimensi. Di satu sisi, pengakuan terhadap jasa mereka adalah pengukuhan bahwa Indonesia menghargai kontribusi sejarah yang telah terjadi. Namun, di sisi lain, proses tersebut bisa menjadi bahan politisasi yang menyerap opini publik, memunculkan kontestasi politik, dan menguji kedewasaan demokrasi dalam menyikapi warisan sejarah. AHY mengingatkan bahwa negara harus melihat semua aspek kontribusi tokoh-pendahulu secara adil tanpa terjebak pada narasi yang hanya melihat satu sisi.

Dalam era media sosial dan informasi instan, masyarakat harus menyaring berbagai narasi yang muncul. Generasi muda harus dilibatkan dalam dialog kebangsaan yang menghargai perbedaan, mendukung keberagaman, dan menjaga persatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah daerah, tokoh pemuda, komunitas, hingga lingkungan pendidikan perlu aktif mempromosikan semangat kebangsaan yang sehat dan inklusif, agar isu penetapan gelar pahlawan tidak menjadi ajang konflik sosial atau politisasi yang memecah kaum muda.

Pada momen nasional seperti ini, ruang publik harus dijaga agar tidak dimanipulasi oleh kelompok yang ingin menciptakan kericuhan atau polarisasi. Setiap warga memiliki tanggung jawab untuk tidak memberdayakan provokasi, menyebarkan ujaran kebencian, atau mengambil bagian dalam kampanye yang tidak sehat. Menghormati jasa pahlawan juga berarti mengamalkan nilai-nilai yang mereka junjung, yaitu kerja keras, kepedulian tanpa pamrih, integritas, dan persatuan. Masyarakat harus menyampaikan aspirasi dengan cara damai, tertib, dan beradab, serta menggunakan media sosial sebagai sarana produktif, bukan sebagai ruang konflik.

Dari sisi historis, penghargaan gelar pahlawan nasional bukan hanya bersifat simbolis tetapi juga harus mencerminkan konsensus nasional dan rekonsiliasi, bukan sekadar politik penghargaan. Pengakuan bangsa terhadap jasa para presiden terdahulu merupakan tanda kedewasaan bangsa dalam melihat sejarah secara utuh – bahwa setiap tokoh memiliki kelebihan dan kekurangan, namun kontribusinya bagi bangsa tetap layak dihormati. Generasi muda yang aktif dalam komunitas dan organisasi sosial dapat menjadi motor penguat persatuan, terutama dalam menghadapi era disinformasi dan manipulasi daring.

Momentum penetapan gelar pahlawan untuk Soeharto bisa menjadi titik penting bagi bangsa Indonesia jika dikelola dengan baik. Penghargaan ini berpotensi menjadi pesan kolektif bahwa jasa-pahlawan di masa lalu diakui, dan generasi masa kini punya tugas untuk melanjutkan perjuangan dalam bentuk persatuan, pembangunan, dan komitmen kebangsaan. Namun jika disalahgunakan sebagai instrumen politisasi atau pemecah persatuan, maka justru akan menimbulkan keretakan yang berbahaya bagi masa depan bersama. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan aktif menjaga kerukunan serta ruang publik yang sehat.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Yogyakarta – Sejumlah tokoh nasional menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh ajakan demonstrasi menolak gelar Pahlawan Nasional yang telah resmi diberikan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Para tokoh menilai keputusan tersebut sudah melalui proses kenegaraan yang sah dan mencerminkan penghargaan negara terhadap pengabdian panjang Soeharto bagi bangsa.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Mekeng menekankan bahwa Soeharto layak menerima gelar tersebut karena kontribusi panjangnya dalam memajukan Indonesia. Ia mengingatkan bagaimana Soeharto memimpin negeri ini saat kondisi ekonomi belum stabil dan infrastruktur masih terbatas, namun tetap mengabdikan diri lebih dari tiga dekade.

Menurutnya, jabatan presiden merupakan tugas pengabdian, dan Soeharto memberikan seluruh energinya untuk negara meski waktu bersama keluarga menjadi berkurang.

Ia juga mengajak publik untuk bersikap proporsional dalam menilai seorang pemimpin.

“Kita tidak mungkin mendapatkan pemimpin yang seperti malaikat. Dia (Pak Harto) punya kelebihan, dia punya kekurangan. Kalau kita mau maju, kita jangan hanya melihat kesalahannya terus kita ribut,” ujarnya.

Mekeng menilai adanya pro dan kontra merupakan hal biasa dalam demokrasi selama disampaikan dengan cara yang baik.

Sementara itu, dukungan yang sama juga datang dari kalangan pesantren. Sesepuh Pondok Buntet Pesantren, KH Adib Rofi’uddin Izza, menegaskan bahwa Soeharto telah memberikan kontribusi besar yang berdampak luas bagi bangsa. KH Adib juga menyampaikan keyakinannya atas kepantasan gelar tersebut.

“Karena beliau banyak sekali memberikan kontribusi, memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada bangsa Republik Indonesia… sudah selayaknya, sudah satu ketetapan bahwa beliau sangat pantas untuk dicalonkan dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia,” tegasnya.

Soeharto menjadi salah satu dari 10 tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini, bersama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Marsinah, Mochtar Kusumaatmadja, Hajjah Rahmah El Yunusiyyah, Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah.

Penganugerahan gelar ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap jasa-jasa besar para tokoh di bidangnya masing-masing, serta menjadi momentum memperkuat rekonsiliasi nasional dan penghargaan terhadap sejarah bangsa.

Masyarakat pun diharapkan menjaga suasana tetap kondusif dan menghormati keputusan yang lahir dari aspirasi publik, serta melalui mekanisme seleksi ketat. #

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah meningkatnya dinamika publik terkait penetapan almarhum Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025. Meski terdapat sejumlah kelompok yang mencoba mendorong aksi demonstrasi, pemerintah mencatat bahwa sebagian besar masyarakat tetap memilih jalur aspirasi tertib dan menolak ajakan turun ke jalan.

Sikap tersebut dinilai sebagai salah satu indikator penting bahwa masyarakat semakin matang dalam berdemokrasi, serta memahami bahwa isu sensitif seperti gelar kepahlawanan memerlukan ruang dialog formal, bukan mobilisasi massa yang tidak jelas arah dan tujuannya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, memberikan penegasan dengan menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan komprehensif, termasuk peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemantauan intensif terhadap potensi mobilisasi massa yang dilakukan secara spontan maupun terorganisir.

“Pemerintah menghormati pendapat siapa pun, namun ajakan demonstrasi yang berpotensi memicu kekacauan tidak boleh dibiarkan. Negara bertanggung jawab menjaga agar ruang demokrasi tidak berubah menjadi sarana provokasi”, jelasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa seluruh kepala daerah telah diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat deteksi dini, serta memastikan aparat di lapangan siap merespons cepat setiap perubahan situasi.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang memilih menolak ajakan demo. Ini menunjukkan bahwa warga makin sadar pentingnya ketertiban umum. Pemerintah daerah wajib menjaga situasi tetap aman dan bebas dari provokasi”, ungkapnya.

Pemerintah kembali mengingatkan bahwa proses pemberian gelar Pahlawan Nasional telah melalui kajian mendalam oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta mekanisme negara yang bersifat objektif. Perbedaan pendapat terkait hal ini dihimbau untuk disampaikan melalui kanal resmi agar tidak menimbulkan distorsi informasi atau konflik horizontal.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat menjaga kondusivitas nasional, menolak provokasi, dan memastikan penyampaian aspirasi dilakukan secara santun, tertib, dan sesuai hukum. Stabilitas negara adalah fondasi utama pembangunan dan harus dijaga bersama.

Oleh : Usman Nadhir )*

Penetapan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden Kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, pada 10 November 2025 menjadi salah satu keputusan paling bersejarah dalam perjalanan bangsa. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pemaknaan ulang atas jasa-jasa besar pemimpin yang berhasil membawa Indonesia menuju stabilitas politik dan ekonomi pada masanya. Melalui kepemimpinan Soeharto, Indonesia kembali pada UUD 1945 secara murni dan konsekuen, sekaligus menata ulang sistem pemerintahan. Kebijakan ekonomi yang diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan menjadi fondasi bagi pertumbuhan pembangunan yang tercatat sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Penghormatan ini tidak hanya bernilai simbolik, melainkan juga menjadi penegasan bahwa bangsa harus menempatkan sejarah secara proporsional dan berkeadilan.

Politikus senior Firman Soebagyo mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sebagai langkah kenegarawanan. Menurutnya, penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi bentuk penghargaan negara atas jasa besar dalam mempertahankan ideologi Pancasila yang sempat menghadapi berbagai tantangan serius. Firman menegaskan bahwa stabilitas nasional yang terjaga selama kepemimpinan Soeharto merupakan modal penting bagi kemajuan Indonesia pada era berikutnya. Dengan menempatkan Soeharto sebagai pahlawan, negara menunjukkan keberanian untuk mengakui kontribusi nyata pemimpin masa lalu tanpa menutup sisi-sisi historis lainnya. Keputusan ini dinilai sebagai langkah berkeadilan karena menempatkan warisan pembangunan dalam kerangka evaluasi historis yang lebih jernih dan komprehensif.

Salah satu aspek penting dari kepemimpinan Soeharto adalah keberpihakan kepada sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi negara. Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia, Irfan Ahmad Fauzi, menilai bahwa Soeharto memiliki jasa besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai program pembangunan. Ia mengemukakan bahwa program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) serta pembangunan infrastruktur pedesaan seperti jalan produksi, irigasi, dan jaringan distribusi telah menciptakan lompatan besar dalam produktivitas dan pendapatan masyarakat desa. Dampak dari pembangunan tersebut, menurut Irfan, tidak hanya dirasakan pada masa itu, tetapi berlanjut hingga sekarang sebagai fondasi ekonomi pedesaan yang kuat. Oleh karena itu, penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dianggap sebagai pengakuan yang layak atas warisan pembangunan yang masih relevan dan memberikan manfaat bagi jutaan rakyat Indonesia.

Dalam perspektif yang lebih luas, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan semangat rekonsiliasi sejarah serta penghargaan antargenerasi pemimpin bangsa. Muzani menegaskan bahwa penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan bentuk penghormatan negara terhadap kontribusi besar dalam pembangunan nasional dan menjaga stabilitas negara. Ia juga menilai bahwa langkah ini sekaligus menjadi cermin kedewasaan bangsa dalam melihat sejarah secara objektif

Momentum penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pun memperkuat komitmen pemerintah dalam merawat nilai-nilai kebangsaan yang telah dirintis sejak awal kemerdekaan. Melalui kebijakan yang berlandaskan konstitusi dan orientasi pembangunan jangka panjang, Soeharto berhasil mendorong lahirnya berbagai program strategis yang menopang pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Stabilitas politik yang terjaga selama masa pemerintahannya memberi ruang bagi pertumbuhan investasi dan inovasi yang berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, penetapan gelar pahlawan dapat dipahami sebagai pengakuan negara terhadap kontribusi yang telah memberikan landasan bagi transformasi sosial ekonomi Indonesia dalam skala nasional. Keberhasilan tersebut menjadi bagian dari warisan kepemimpinan yang tetap relevan dalam menyongsong masa depan bangsa.

Seiring dengan semakin kuatnya penghargaan terhadap tokoh bangsa, penetapan ini juga menjadi momen penting untuk membangun kesadaran nasional mengenai pentingnya memaknai sejarah secara utuh. Penghargaan kepada Soeharto menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu menempatkan pencapaian strategis seorang pemimpin sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas nasional. Hal ini selaras dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kesinambungan pembangunan dan penghormatan terhadap kontribusi pemimpin masa lalu sebagai bagian dari pembangunan karakter kebangsaan.

Pada akhirnya, keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional harus dipandang sebagai langkah maju dalam rekonsiliasi sejarah dan penguatan identitas kebangsaan. Penghargaan ini menandai keberanian negara dalam menempatkan kontribusi Soeharto secara adil, seimbang, dan proporsional dalam bingkai sejarah Indonesia. Melalui penetapan ini, masyarakat diharapkan dapat semakin memahami bahwa pembangunan bangsa merupakan rangkaian estafet panjang yang tidak bisa dipisahkan dari peran tokoh-tokoh penting yang pernah memimpin negeri ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya seluruh masyarakat memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari penghargaan terhadap jasa dan kiprah Soeharto, serta sebagai wujud komitmen untuk terus melanjutkan semangat pembangunan bagi Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Oleh : Andhika Rachman

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto pada tanggal 10 November 2025 menandai sebuah babak baru dalam pengakuan sejati terhadap kontribusi seorang pemimpin besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Keputusan ini, meskipun dibarengi pro dan kontra, pada dasarnya adalah penghargaan negara atas jasa besar yang telah diberikan Soeharto, terutama dalam merawat stabilitas politik dan meneguhkan fondasi ekonomi nasional. Gelar ini bukan sekadar formalitas simbolik, melainkan wujud apresiasi konkret dari negara atas peran strategis beliau dalam perjalanan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia.

Sejak era kemerdekaan, Soeharto telah terlibat aktif dalam perjuangan militer dan politik. Saat masa awal kemerdekaan, beliau berperan sebagai deputi komandan BKR Yogyakarta dan terlibat langsung dalam upaya melucuti senjata Jepang di Kota Baru pada tahun 1945. Peran ini mencerminkan betapa lebih dari sekadar pemimpin militer, Soeharto sejak muda terikat dengan semangat perjuangan yang sama dengan para pendiri bangsa.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa

Gelar tersebut disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK Tahun 2025, sebuah proses formal yang dilakukan melalui kajian mendalam oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), yang terdiri dari akademisi, sejarawan, dan tokoh masyarakat. Keputusan ini mencerminkan bahwa penetapan penghargaan tidak diambil secara sembarangan, melainkan melalui telaah cermat atas rekam jejak dan kontribusi tokoh tersebut.

Penghargaan ini diterima oleh pihak keluarga Soeharto, yaitu putrinya, Siti Hardijanti Rukmana (“Tutut”) dan adiknya, Bambang Trihatmodjo, dalam sebuah upacara resmi di Istana Negara. Kehadiran keluarga dalam momen ini tidak hanya memperkuat makna simbolis penghargaan, tetapi juga menunjukkan hubungan emosi dan penghormatan yang mendalam dari negara terhadap warisan Soeharto. Salah satu alasan utama pemerintah dalam menganugerahkan gelar ini adalah kontribusi Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di masa pasca kemerdekaan dan selama rezim Orde Baru, ketika tantangan pembangunan dan ketahanan politik sangat besar.

Di tengah gejolak politik global dan dinamika internal Indonesia, kepemimpinan Soeharto sering dipandang sebagai era di mana Indonesia berhasil menegakkan otoritas negara, memupuk rasa persatuan, dan membangun pondasi ekonomi yang memungkinkan kemajuan infrastruktur, pertanian, dan sektor lain berkembang pesat. Selain itu, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Adian Husaini, menyatakan dukungannya terhadap penganugerahan gelar pahlawan tersebut. Ia menyebut bahwa meskipun kontroversi memang wajar, penghargaan kepada sosok yang penuh kontribusi seperti Soeharto tetap patut diakui. Pernyataan seperti ini mencerminkan bahwa sebagian masyarakat melihat penganugerahan sebagai langkah rekonsiliasi dengan sejarah, bukan semata glorifikasi.

Dukungannya dari berbagai kalangan menunjukkan bahwa gelar Pahlawan Nasional bukan hanya soal masa lalu, melainkan bagian dari refleksi bangsa atas figur pemimpin yang telah mewarnai perjalanan panjang Indonesia. Apresiasi terhadap Soeharto dalam hal ini dapat dilihat sebagai bagian dari usaha kolektif untuk mengakui jasa-jasa besar, sekaligus menjadikan warisan kepemimpinannya sebagai inspirasi belajar bagi generasi muda tentang komitmen terhadap negara, tanggung jawab publik, dan pembangunan jangka panjang.

Pemerintah melalui proses resmi menegaskan bahwa penetapan nama-nama pahlawan nasional, termasuk Soeharto, dilalui mekanisme transparan dan kajian akademis. Hal ini menunjukkan bahwa negara memahami besarnya tanggung jawab moral dan historis dalam memberikan penghargaan yang sangat prestisius tersebut. Penetapan Soeharto juga menandai bahwa negara siap membuka ruang dialog terkait warisan sejarah yang kompleks dengan cara yang konstruktif, bukan menutupnya.

Secara lebih luas, gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto bisa menjadi simbol rekonsiliasi sosial. Di tengah perbedaan pandangan tentang masa lalu Orde Baru, penghargaan ini menegaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa dewasa mampu menghormati jasa besar sekaligus menghadapi tantangan reflektif terhadap sejarahnya. Untuk generasi muda, penetapan Soeharto sebagai pahlawan dapat merangsang pemahaman sejarah yang lebih kaya: tidak hanya membaca sisi kontroversial, tetapi juga mengenali kontribusi signifikan dalam pembangunan nasional.

Lebih jauh, penghargaan ini dapat memperkuat narasi pembangunan dan tanggung jawab kepemimpinan dalam politik Indonesia masa kini. Dengan memberi gelar pahlawan kepada seorang tokoh yang dikenal sangat berpengaruh dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional, negara mengirim pesan bahwa jasa pembangunan jangka panjang dengan jiwa negara harus diapresiasi. Ini bisa menjadi inspirasi bagi pemimpin-pemimpin masa depan untuk menempatkan kepentingan bangsa sebagai prioritas utama dan berkontribusi secara berkelanjutan untuk kemajuan negara.

Secara keseluruhan, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bisa dilihat sebagai bentuk apresiasi tulus dari negara terhadap jasa besar seorang pemimpin yang telah mengabdikan hidup untuk stabilitas dan pembangunan Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa negara mampu menilai tokoh dengan kompleksitasnya bukan hitam-putih dan memberikan penghormatan atas kontribusi strategis tanpa menutup mata terhadap tantangan historis. Ke depannya, penghargaan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, refleksi sejarah, dan komitmen generasi muda terhadap nilai-nilai perjuangan yang telah membentuk bangsa Indonesia hingga kini.

)* Pengamat Publik

Jakarta — Seruan untuk menjaga persatuan dan menghormati keputusan negara mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham meminta seluruh pihak menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari kewenangan konstitusional pemerintah.

Idrus menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak seharusnya disambut dengan emosi politik yang dapat memicu perpecahan. “Keputusan Presiden sudah keluar dan menetapkan Pak Soeharto. Mari kita hormati kebijakan ini dan fokus pada bagaimana program-program pembangunan kita laksanakan bersama,” ujar Idrus.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia sebagai bangsa majemuk membutuhkan stabilitas sosial. Perdebatan yang diwarnai sentimen kebencian, menurutnya, hanya akan mengganggu kohesi masyarakat dan menjauhkan publik dari agenda pembangunan nasional. Idrus juga menekankan pentingnya mengedepankan sikap dewasa dalam menanggapi perbedaan pandangan.

Dirinya menilai bahwa menanggapi keputusan tersebut dengan sekadar ketidaksukaan atau kepentingan politik justru berpotensi menciptakan narasi saling menyalahkan. Karena itu, Idrus mengajak publik tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan yang tidak membawa manfaat bagi persatuan bangsa. “Kita ini sesama anak bangsa, satu keluarga besar yang menjadi penghuni dan pemilik rumah besar Indonesia. Mari kita semua bersama merawat rumah besar ini atas dasar nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kebersamaan, kekitaan,” ucapnya.

Idrus mengingatkan bahwa setiap presiden memiliki kelebihan dan kekurangan. Publik diharapkan mampu belajar dari sejarah sekaligus melihat ke depan dengan pikiran jernih. “Kekurangan Pak Harto jangan kita lanjutkan, kelebihannya mari kita teruskan. Begitu pula Bung Karno, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, semua manusia tidak ada yang paripurna,” kata Idrus.

Dukungan juga datang dari pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan penghormatan negara kepada para pemimpin yang berjasa. “Sekali lagi, sebagaimana kemarin juga kami sampaikan, itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” ujar Prasetyo.

Tokoh masyarakat dan keagamaan turut memberikan apresiasi. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) TGKH Muhammad Zainuddin Atsani menilai Soeharto layak mendapat penghargaan tersebut karena kontribusinya dalam menjaga kedaulatan serta memajukan pembangunan nasional. “Soeharto dikenal karena perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia dari Belanda,” ujar Atsani.***

Jakarta, – Penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 menjadi momentum penting bagi perjalanan sejarah bangsa. Keputusan ini bukan hanya simbol penghormatan negara, tetapi juga bentuk penegasan kembali bahwa bangsa besar adalah bangsa yang mampu menilai sejarah secara objektif dan menghargai jasa para pemimpinnya.

Anggota DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya menilai bahwa pemberian gelar tersebut merupakan langkah tepat untuk mengapresiasi kontribusi nyata Soeharto bagi Indonesia. Menurutnya, perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi penghalang bagi bangsa untuk mengakui pengabdian tokoh-tokoh yang telah berjuang bagi kemajuan negara.

“Kita perlu bersikap objektif dan adil dalam menilai sejarah. Semua pemimpin memiliki sisi positif yang layak diapresiasi,” ujar Danang.

Ia menegaskan bahwa selama lebih dari tiga dekade memimpin, Soeharto telah membawa kemajuan besar bagi Indonesia, terutama melalui pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang memperkuat fondasi negara hingga saat ini. Danang juga menekankan bahwa pengakuan terhadap jasa pemimpin bangsa merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang diajarkan para pendiri bangsa.

“Dalam filosofi leluhur, ada istilah ‘mikul dhuwur mendhem jero’, yang berarti menjunjung tinggi martabat dan kebaikan para pendahulu,” tegasnya.

Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh politikus senior Partai Golkar, Firman Soebagyo. Ia mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas keputusan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Firman menilai keputusan ini tidak hanya menggembirakan bagi keluarga besar Partai Golkar, tetapi juga menjadi momen pemersatu bagi bangsa Indonesia.

“Ini adalah momentum penting untuk menegaskan kembali semangat pembangunan dan nasionalisme yang diwariskan Presiden Soeharto,” kata Firman.

Menurutnya, kontribusi Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi, memperkuat stabilitas nasional, dan mengembangkan infrastruktur merupakan warisan besar yang masih dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia sampai hari ini.

“Pak Harto adalah sosok yang mengajarkan bagaimana membangun bangsa dengan kesabaran, keteguhan, dan keberpihakan kepada rakyat,” tambahnya.

Firman juga menilai bahwa banyak kebijakan Soeharto—mulai dari swasembada pangan, pembangunan daerah, hingga penguatan ketahanan nasional—menjadi landasan penting bagi keberlanjutan pembangunan saat ini. Keputusan pemerintah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dianggap sebagai langkah yang menyeimbangkan kembali pandangan sejarah bangsa agar tidak terjebak pada narasi tunggal.

Dengan pengakuan resmi ini, bangsa Indonesia menegaskan diri sebagai bangsa besar yang mampu menghargai jasa dan pengabdian para pemimpinnya. Keputusan ini bukan hanya penghormatan atas sejarah, tetapi juga pengingat bahwa fondasi kemajuan Indonesia hari ini dibangun dari kerja keras dan dedikasi para tokoh pendahulu.

Continue Reading

Oleh : Astrid Widia )*

Judi daring kini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ketahanan sosial dan ekonomi bangsa. Perkembangannya yang masif, tersebar di berbagai platform digital, serta menyasar masyarakat lintas usia membuat praktik ini hadir sebagai bahaya yang sering kali tidak disadari. Di balik tampilan visual yang menggoda dan iming-iming kemenangan instan, tersembunyi mekanisme yang merugikan, memiskinkan, dan merusak masa depan banyak keluarga. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami betapa berbahayanya aktivitas ini dan mengapa menjauhinya menjadi langkah bijak bagi kehidupan yang lebih stabil.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melakukan upaya besar untuk menertibkan ruang digital dari praktik judi daring. Data Komdigi menunjukkan lebih dari 2,4 juta situs dan konten bermuatan judi daring telah ditutup dalam setahun terakhir. Jumlah ini memperlihatkan betapa massifnya jaringan kejahatan digital yang beroperasi dan betapa banyaknya masyarakat yang berpotensi terpapar. Bahkan ribuan rekening yang diduga terafiliasi dengan aktivitas judi daring telah diserahkan kepada PPATK untuk ditindaklanjuti sesuai hukum. Langkah ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai perputaran uang ilegal yang merugikan publik.

Akademisi Universitas Esa Unggul, Dr. Iswadi, menilai bahwa upaya besar ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan ruang digital yang aman. Ia memandang bahwa pembersihan konten judi daring tidak hanya soal menutup akses, tetapi juga upaya menjaga integritas publik, khususnya generasi muda yang menjadi kelompok paling rentan terpapar. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga seperti Komdigi, PPATK, aparat hukum, hingga institusi keuangan adalah langkah tepat dalam menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks.

Dari perspektif sosial, judi daring membawa dampak destruktif yang tidak bisa dianggap sepele. Banyak keluarga yang terbelah karena masalah ekonomi akibat uang yang terus terkuras untuk mengejar kemenangan semu. Tidak jarang individu yang terjerat judi daring mengalami stres, depresi, hingga mengambil langkah kriminal karena terdesak kebutuhan finansial. Judi daring menciptakan lingkaran ketergantungan yang membuat seseorang merasa harus terus bermain untuk menutupi kekalahan, padahal kerugian akan selalu mendominasi.

Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Strategis dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda. Ia menyoroti bahwa judi daring menjerat masyarakat dari berbagai kelompok usia, termasuk para pelajar. Banyak kasus menunjukkan siswa mengakses judi daring dari gawai pribadi mereka, memicu masalah keuangan, perilaku agresif, hingga kehilangan fokus belajar. Huda menegaskan bahwa masalah ini telah menimbulkan tekanan ekonomi dalam keluarga dan memicu peningkatan tindakan kriminal berbasis digital.

Dari sisi ekonomi nasional, judi daring menyebabkan kebocoran uang masyarakat dalam jumlah besar. Data pemerintah menunjukkan jumlah deposit judi daring pada 2025 berhasil ditekan dari Rp51 triliun menjadi Rp24 triliun. Penurunan ini memberikan sinyal positif bahwa upaya pencegahan memberi dampak nyata. Namun, nominal tersebut tetap menunjukkan betapa besarnya uang masyarakat yang terbuang sia-sia untuk aktivitas yang tidak produktif. Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga, pendidikan, kesehatan, hingga investasi masa depan justru hilang dalam hitungan detik di meja judi digital.

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menggarisbawahi pentingnya menjaga konsistensi pemblokiran situs judi daring. Ia memandang bahwa penurunan transaksi tidak boleh membuat aparat lengah, karena praktik ini terus berevolusi. Menurutnya, judi daring tidak hanya menguras uang masyarakat, tetapi juga merusak fondasi moral bangsa. Ketika perjudian semakin dianggap biasa dan mudah diakses, maka normalisasi perilaku merugikan ini akan mengancam generasi masa depan.

Melihat begitu banyak dampak buruk yang ditimbulkan, sudah sewajarnya masyarakat mulai mengambil langkah preventif. Masyarakat perlu menyadari bahwa judi daring bukan hiburan, bukan peluang, dan bukan cara cepat untuk keluar dari masalah ekonomi. Ia adalah perangkap digital yang dirancang untuk membuat pemain terus kalah. Kemenangan yang ditampilkan hanyalah ilusi yang digunakan untuk menarik korban baru. Sementara itu, kekalahan nyata berulang kali menguras tabungan, mengancam relasi keluarga, dan menghancurkan kepercayaan diri seseorang.

Pemberantasan judi daring bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat. Orang tua perlu lebih waspada terhadap aktivitas digital anak-anak. Pemuda harus lebih cerdas memanfaatkan teknologi. Komunitas juga perlu aktif memberikan edukasi tentang risiko judi daring. Bila semua elemen masyarakat mengambil bagian, maka ruang digital Indonesia akan semakin bersih dan aman.

Menjauhi judi daring berarti menyelamatkan diri, keluarga, dan masa depan. Di era digital, pilihan kita menentukan arah hidup. Pilihlah yang membangun, bukan yang menghancurkan.

)* Penulis adalah kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju )*

*) Oleh: Debora Amanda

Fenomena maraknya perjudian daring di berbagai daerah, termasuk di Kota Singkawang, telah menjadi perhatian serius bagi generasi muda dan pemerintah daerah. Menyikapi situasi tersebut, sebuah seminar bertema “Dampak Negatif dan Bahaya Bermain Judi di Kalangan Gen-Z” digelar untuk memperkuat gerakan moral dalam mencegah praktik perjudian daring. Acara ini dihadiri para pemuda, mahasiswa, aparat kepolisian, hingga perwakilan lembaga masyarakat yang menyuarakan komitmen bersama untuk menolak berbagai bentuk perjudian yang dinilai merusak moral generasi muda. Kegiatan digelar sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun literasi digital sehat dan memperkuat pemahaman hukum di kalangan kaum muda. Seminar ini menjadi ruang dialog penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa ancaman perjudian sudah masuk hingga ranah pribadi generasi digital.

Seminar tersebut menghadirkan berbagai unsur strategis, mulai dari Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Kota Singkawang, organisasi kepemudaan (OKP), hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Singkawang. Dengan melibatkan komponen lintas sektor, pemerintah ingin memastikan pesan anti-perjudian daring tersampaikan secara komprehensif kepada kelompok masyarakat yang rentan terpapar. Tiga narasumber dihadirkan untuk memberikan perspektif hukum, sosial, komunikasi publik, dan literasi digital, yaitu Ipda Khadafi Mufti dari Polres Singkawang, Dedi Wahyudi dari Diskominfo Kota Singkawang, dan akademisi sekaligus pegiat literasi Dr. Zikriadi. Kehadiran para narasumber ini memberikan bobot akademik sekaligus pendekatan praktis terhadap upaya pemberantasan judi daring. Dengan demikian, seminar ini menjadi jembatan antara edukasi formal dan kebutuhan mendesak dalam menjaga lingkungan digital yang aman.

Ketua panitia kegiatan, Ihsyan Sutrisno, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya mengungkapkan keprihatinan mendalam atas semakin meluasnya aktivitas perjudian di masyarakat. Ia menilai bahwa anak muda kini menjadi salah satu kelompok yang paling rentan menjadi target industri judi daring, terutama karena akses internet yang kian mudah dan tersebar luas. Ihsyan berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi ruang penguatan karakter dan literasi hukum bagi generasi muda agar tidak terjerumus dalam aktivitas merugikan. Menurutnya, edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat responsif terhadap kasus tertentu. Ia menegaskan bahwa gerakan moral menolak perjudian harus menjadi bagian dari budaya masyarakat sebagai upaya menjaga masa depan bangsa.

Dalam paparannya, Kanit I Tipidum Satreskrim Polres Singkawang, Ipda Khadafi Mufti, memberikan penjelasan mendalam mengenai bahaya psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas perjudian. Ia mengungkapkan bahwa pelaku judi daring, terutama yang sudah kecanduan, berpotensi mengalami gangguan kepercayaan diri, konflik keluarga, dan tekanan mental yang dapat memicu tindakan kriminal. Khadafi juga menegaskan bahwa hukum Indonesia memberikan sanksi tegas bagi pelaku judi daring. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, pelaku dapat dijerat dengan ancaman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Penjelasan ini disampaikan sebagai bentuk edukasi hukum agar generasi muda memahami risiko besar yang mengintai mereka jika terlibat dalam aktivitas perjudian.

Sementara itu, Kasubag Umum, Kepegawaian dan Aset Diskominfo Kota Singkawang, Dedi Wahyudi, menyoroti tantangan baru yang muncul dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, judi daring kini memanfaatkan iklan digital yang menyasar anak-anak muda melalui media sosial dan platform hiburan. Hal ini membuat praktik perjudian menjadi semakin terselubung dan sulit terdeteksi jika masyarakat tidak memiliki kecakapan digital yang memadai. Dedi menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya menekan penyebaran konten judi melalui pemblokiran situs, pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Meski begitu, ia menegaskan bahwa langkah teknis harus dibarengi dengan edukasi publik agar masyarakat dapat membentengi diri dari paparan konten ilegal tersebut.

Senada dengan pandangan narasumber lainnya, akademisi dan pegiat literasi, Dr. Zikriadi, menekankan bahwa kecanduan judi daring tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak sosial yang jauh lebih luas. Ia menyebut bahwa perilaku kecanduan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan, pencurian, hingga perampokan sebagai bentuk pelarian dari tekanan ekonomi akibat kalah berjudi. Oleh karena itu, ia mengajak generasi muda untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan produktif seperti olahraga, seni, dan aktivitas literasi yang dapat meningkatkan kapasitas diri. Menurutnya, pola hidup positif ini menjadi benteng utama dalam mencegah perilaku destruktif yang berakar dari aktivitas perjudian. Ia meyakini bahwa kesadaran kolektif di kalangan pemuda merupakan kunci utama dalam memutus rantai penyebaran judi daring.

Melalui seminar ini, seluruh peserta sepakat memperkuat kolaborasi lintas elemen untuk memerangi praktik perjudian serta melindungi masa depan generasi muda dari ancaman judi daring. Upaya ini merupakan salah satu langkah nyata dalam membangun lingkungan digital yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat, khususnya bagi Gen-Z yang tumbuh di era serba terhubung. Dukungan dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi kepemudaan menjadi fondasi penting untuk memperluas gerakan anti-perjudian di seluruh lapisan masyarakat. Dengan komitmen bersama, ancaman judi daring diharapkan dapat ditekan secara signifikan sehingga generasi muda dapat tumbuh dan berkembang tanpa terjerat praktik yang merugikan. Seminar ini pun menjadi awal dari rangkaian kegiatan edukasi publik yang menempatkan generasi muda sebagai garda terdepan dalam perang melawan perjudian daring di Indonesia.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.