Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Penyerahan plakat dan dokumen dilakukan di Istana Negara kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut, selaku ahli waris.

Pemberian gelar ini ditetapkan melalui Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai keputusan tersebut perlu disikapi secara rasional dengan mempertimbangkan jasa besar Soeharto bagi bangsa.

“Kita harus menerima itu dengan kenyataan bahwa mungkin saja Pak Harto ada sedikit kekurangan, tapi lebih banyak jasanya kepada negara ini,” kata JK di Kompleks Parlemen.

Ia menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki ketidaksempurnaan. “Bahwa dia ada kekurangan, ya semua orang ada kekurangan. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga,” ujarnya.

Menurut JK, pencapaian Soeharto dalam membawa Indonesia menuju masa pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak dapat diabaikan.

Ia mengingatkan publik agar menilai Soeharto secara menyeluruh, termasuk keberhasilan membangun ekonomi nasional.

“Beliau telah membawa negeri ini lebih baik dan juga membawa pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Saat Pak Harto itu bisa 7–8 persen, dan setelah itu sulit dicapai lagi,” ucapnya.

JK juga mengakui adanya aspek sejarah yang kompleks, namun ia menilai kontribusi besar Soeharto dalam stabilitas ekonomi tetap patut dihargai.

“Ya, kita lihat dari dua sisi ada kekurangan, tapi juga ada keberhasilan besar yang patut dihargai,” pungkasnya.

Anggota DPR, Nurul Arifin, turut menilai Soeharto sebagai tokoh yang menjaga arah pembangunan bangsa pada masa-masa kritis.

“Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul.

Ia menyebut berbagai keberhasilan era Soeharto, termasuk Repelita, swasembada pangan, serta penguatan industri dasar, sebagai bukti nyata kemampuan Soeharto dalam menata perekonomian secara terencana.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, juga menekankan pentingnya penilaian objektif terhadap sosok Soeharto.

“Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional. Ini bukan soal politik, tetapi kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa besar seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” tegasnya.

Firman menyebut masa pemerintahan Soeharto sebagai periode dengan stabilitas ekonomi yang kuat, kemajuan pendidikan, pertanian, dan infrastruktur, yang menurutnya memberikan kesejahteraan luas bagi masyarakat.

Jakarta – Keputusan pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto memunculkan respons positif dari berbagai kalangan.

Sekjen Partai Golkar, M. Sarmuji, menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah menetapkan Soeharto menerima gelar tersebut.

Ia menilai penghormatan itu sejalan dengan rekam jejak panjang pengabdian Soeharto.

“Terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang telah menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada presiden ke-2 RI Soeharto atau Pak Harto. Ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap jasa dan pengabdian beliau kepada bangsa dan negara Indonesia,” ujar Sarmuji.

Sarmuji menegaskan bahwa gelar tersebut bukan sekadar penghargaan simbolis, tetapi pengakuan atas legacy Soeharto selama puluhan tahun memimpin Indonesia.

“Pak Harto berperan penting, baik pada masa pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, maupun selama menjadi presiden yang memimpin pembangunan bangsa selama lebih dari tiga dekade” tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Soeharto merealisasikan konsep “Golongan Fungsional” yang digagas Bung Karno menjadi bentuk konkret “Golongan Karya”.

“Pak Harto adalah Dewan Pembina Golkar… dan beliau sekaligus menerjemahkan pikiran Bung Karno yang melahirkan gagasan awal tentang ‘Golongan Fungsional’… yang kemudian diwujudkan oleh Soeharto menjadi ‘Golongan Karya’,” kata Sarmuji.

Ia menilai pembangunan era Soeharto menjadi fondasi Indonesia modern.

Dukungan publik terhadap gelar tersebut juga tercermin dalam survei Kedai Kopi yang dipaparkan Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio (Hensat).

Ia menyampaikan bahwa mayoritas mendukung penganugerahan gelar pahlawan kepada Presiden RI ke-2 tersebut.

“Sebanyak 80,7 persen mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional, sementara yang tidak mendukung 15,7 persen dan yang tidak tahu 3,6 persen.” Ungkapnya.

Menurut Hensat, alasan dukungan mencakup keberhasilan swasembada pangan, pembangunan nasional, penyediaan sekolah dan sembako murah, serta stabilitas politik.

Pandangan akademis turut diberikan Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya, Murpin Josua Sembiring.

Ia mengajak publik melihat pengusulan ini sebagai ruang refleksi nasional. Murpin menilai Soeharto berperan besar dalam stabilisasi negara setelah masa krisis, membangun kembali administrasi, meningkatkan kepercayaan internasional, dan meletakkan dasar pembangunan jangka panjang.

Ia menegaskan bahwa berbagai program seperti swasembada beras, pembangunan irigasi, puskesmas, posyandu, hingga elektrifikasi desa merupakan bukti nyata kontribusi Soeharto.

“Narasi ini bukan glorifikasi, melainkan fakta pembangunan yang disepakati banyak sejarawan dan ilmuwan kebijakan,” katanya.

Menurut Murpin, kemajuan ekonomi dan institusional pada masa itu menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan Indonesia saat ini. ****

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi investasi strategis untuk masa depan bangsa. Melalui pemenuhan gizi sejak dini, program ini membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Keterpenuhan kebutuhan gizi yang memadai terbukti menjadi fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan menjangkau anak-anak di sekolah, MBG memperkuat ketahanan sosial sekaligus menekan kesenjangan ekonomi. MBG dianggap lebih dari sekadar program bantuan, tetapi juga merepresentasikan visi jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, Indonesia sedang menanam benih kemajuan yang hasilnya akan dituai oleh generasi masa depan.

Dengan menjadikan akses makanan bergizi sebagai hak dasar dan investasi jangka panjang, Program Makan Bergizi Gratis dinilai mampu membawa perubahan signifikan terhadap masa depan bangsa. Dampaknya tidak hanya terlihat dalam angka-angka kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dalam produktivitas nasional dan daya saing global. Bahkan, keberhasilan program ini akan menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan produktif yang mampu bersaing di tingkat global.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pernah mengatakan kalau program MBG dianggap sebagai investasi SDM jangka panjang, di mana gizi menjadi bagian penting untuk pertumbuhan anak. Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan program makan bergizi bagi anak sekolah. Di Amerika Serikat, program ini dikenal sebagai National School Lunch Program. India menjalankan Mid-Day Meal Scheme, sementara negara-negara di Afrika mengembangkan model Homegrown School Feeding.

Berdasarkan Studi Bank Dunia pada 2024 mencatat bahwa program makan bergizi dapat meningkatkan kehadiran siswa, partisipasi belajar, dan menurunkan angka stunting. Di negara-negara maju, program ini bahkan mampu menekan risiko obesitas dan diabetes sejak usia dini. Khususnya terkait stunting, Presiden Prabowo memiliki komitmen tinggi untuk memberantas stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Stunting, gizi anak, dan masa depan bangsa memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Gizi yang cukup selama masa pertumbuhan kritis sangat vital bagi pencegahan stunting. Pencegahan stunting sendiri, pada akhirnya, akan menentukan masa depan suatu bangsa melalui kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan. Oleh karena itu, program MBG dan kebijakan untuk menurunkan angka stunting harus selaras.

Baru-baru ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melakukan diskusi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait wacana perluasan program MBG untuk menekan stunting. Dalam arahannya, Wapres Gibran menyampaikan sejumlah langkah strategis guna mempercepat penurunan prevelensi stunting di Indonesia. Wapres Gibran menekankan perlunya intervensi sejak dini terhadap ibu hamil sebagai upaya membangun fondasi kesehatan untuk generasi mendatang. Intervensi itu dapat dilakukan melalui penyempurnaan program MBG yang menjadi salah satu pilar utama peningkatan gizi masyarakat.

Kemudian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, meski saat ini program tersebut masih difokuskan pada anak sekolah, pemerintah berencana memperluas sasarannya hingga ibu hamil dan balita. Budi menuturkan, MBG juga memang ideal untuk ibu hamil dan anak di bawah lima tahun. Dalam dua atau tiga tahun ke depan, MBG direncanakan masuk ke program stunting. Budi mengungkapkan kunci penurunan stunting ada pada intervensi gizi sejak masa kehamilan. Ia menegaskan, perbaikan gizi ibu hamil melalui sinergi program seperti MBG akan menjadi pilar utama dalam percepatan eliminasi stunting di Indonesia. Sehingga ke depan Indonesia dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan didukung oleh SDM yang sehat, cerdas, dan produktif.

Program MBG menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membangun manusia Indonesia dan melindunginya dari berbagai akar permasalahan gizi. Dengan sinergi lintas kementerian dan dukungan masyarakat, program ini bisa menjadi pedoman penting dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Untuk penyempurnaan ke depannya, implementasi yang konsisten dan berbasis data akan memastikan manfaat MBG dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah perlu terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi agar anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah benar-benar diinvestasikan untuk menghasilkan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas SDM.

Dengan menjadikan gizi sebagai prioritas pembangunan nasional, pemerintahan Prabowo–Gibran telah menanam pondasi kuat bagi kemajuan bangsa. Program MBG bukan hanya tentang memberi makan, tetapi tentang menyiapkan masa depan Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing di kancah global. Selanjutnya, keberlanjutan dan keberhasilan MBG akan menjadi warisan penting pemerintahan Prabowo – Gibran dalam menciptakan Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta menjadi fondasi utama bagi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh: Adnan Ramdani )*

Program Dapur Komunitas Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inovasi sosial yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha kecil, serta masyarakat, dapur komunitas ini menjadi wadah pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang konkret. Program ini menjadi contoh nyata bahwa kebijakan sosial dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM pangan lokal.

Dapur Komunitas MBG hadir sebagai solusi inovatif di tengah tantangan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia. Selama ini, isu gizi sering dianggap semata urusan kesehatan, padahal sejatinya juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan sosial. Dengan menghadirkan dapur komunitas di berbagai daerah, pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan makanan sehat bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan pasar yang stabil bagi produk-produk lokal seperti sayur-mayur, beras, telur, ikan, dan bahan pangan lainnya yang dihasilkan oleh UMKM maupun petani kecil.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Tietha Ernawati Suwarto mengatakan program MBG merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, program ini tidak hanya menyalurkan makanan bergizi, tetapi juga melibatkan UMKM, petani, dan pelaku usaha lokal untuk menggerakkan roda ekonomi daerah.

Banyak pengelola dapur berasal dari kelompok ibu rumah tangga, pelaku usaha rumahan, atau komunitas sosial yang telah lama berperan dalam kegiatan gotong royong di lingkungan masing-masing. Dengan adanya program MBG, mereka kini memiliki kesempatan untuk mengelola usaha kuliner bergizi dengan dukungan pelatihan, pendampingan, serta akses bahan baku yang lebih baik. Dalam konteks ini, dapur komunitas bukan sekadar tempat memasak, melainkan ruang pemberdayaan ekonomi berbasis solidaritas sosial. Mereka belajar tentang manajemen produksi, pengelolaan keuangan, hingga pengendalian mutu makanan, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat akar rumput.

Dari sisi ekonomi, keterlibatan UMKM pangan lokal dalam program MBG menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan. Ketika bahan baku makanan bergizi dipasok dari petani dan produsen lokal, permintaan terhadap hasil bumi meningkat. Hal ini memacu produktivitas pertanian, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, dengan adanya standar gizi yang diterapkan dalam program MBG, para pelaku UMKM terdorong untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar sesuai dengan kriteria pangan sehat dan aman. Proses ini secara tidak langsung mendorong transformasi sektor UMKM pangan menuju praktik usaha yang lebih profesional dan berdaya saing.

Pemerintah juga memegang peran penting dalam memastikan keberlanjutan program ini. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Dapur MBG dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Pertanian bersinergi dalam membangun rantai pasok pangan bergizi dari hulu ke hilir. Bahkan, pemerintah daerah didorong untuk aktif memetakan potensi bahan pangan unggulan di wilayahnya masing-masing agar dapat menjadi bagian dari jaringan dapur komunitas. Dengan demikian, setiap daerah memiliki dapur komunitas yang mengedepankan kearifan lokal, baik dari segi bahan pangan maupun cita rasa masakan.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan, Program MBG bukan hanya tentang makan bergizi, melainkan juga terkait pertumbuhan ekonomi rakyat. Program MBG dicanangkan dapat mengembangkan ekosistem ekonomi baru, termasuk pemanfaatan minyak jelantah untuk dijual kembali sehingga menambah pendapatan masyarakat.

Program ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. Asupan gizi yang baik merupakan fondasi utama bagi generasi sehat, cerdas, dan produktif. Namun, keberhasilan dalam membangun SDM unggul tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan bergizi, melainkan juga pada terciptanya sistem ekonomi yang inklusif dan memberdayakan.

Lebih jauh, konsep dapur komunitas juga menumbuhkan kembali semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Di banyak daerah, masyarakat bergandengan tangan membantu proses pengolahan dan distribusi makanan, sementara pelaku UMKM menyediakan bahan pangan dari hasil produksi lokal. Sinergi ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pemerintah dan memperkuat jejaring sosial antarwarga. Dengan cara ini, dapur komunitas tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan sosial, melainkan sebagai gerakan bersama untuk membangun kemandirian pangan nasional.

Ke depan, program ini diharapkan terus berkembang menjadi ekosistem ekonomi sosial yang semakin inklusif. Pemerintah dapat memperluas kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat kapasitas produksi dan inovasi menu bergizi. Sementara itu, digitalisasi proses distribusi dan pemantauan gizi dapat menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas program di seluruh wilayah Indonesia.

Pada akhirnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang harapan. Harapan bahwa setiap piring nasi yang disajikan membawa kesejahteraan bagi petani, pelaku UMKM, dan masyarakat penerima manfaat. Harapan bahwa setiap dapur komunitas menjadi simbol kemandirian bangsa dalam mengelola sumber daya sendiri. Dan harapan bahwa Indonesia dapat tumbuh sebagai negara yang tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga sehat, berkeadilan, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

)* Pengamat ekonomi

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus ditegaskan pemerintah sebagai salah satu prioritas nasional yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini. Di tengah tantangan pembangunan jangka panjang, pemerintah menilai bahwa investasi pada nutrisi anak bukan sekadar program sosial, melainkan fondasi strategis untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Komitmen ini juga sejalan dengan agenda besar peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai bagian dari visi pembangunan nasional.

Anggota Komisi IX DPR RI, Sukur H. Nababan mengatakan bahwa Program MBG merupakan bagian dari komitmen nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya anak usia sekolah.

“Program ini bukan hanya soal menyediakan makanan, tetapi menghadirkan kesempatan bagi generasi kita tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak yang kesulitan belajar karena kekurangan gizi,” ujar Sukur.

Sukur menambahkan, keberhasilan MBG membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi bagi anak bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.

Sementara itu, Analis Kebijakan Muda BGN, Ade Tias Maulana, menekankan pentingnya peningkatan standar kualitas dan tata kelola penyelenggaraan program di daerah.

“Program ini menjadi prioritas nasional dan didukung penuh pemerintah daerah. Namun, kita perlu terus memperkuat standar operasional serta mutu makanan yang disajikan. Kami terbuka terhadap berbagai masukan untuk penyempurnaan program,” jelas Ade.

BGN bersama Komisi IX DPR RI berharap Program MBG dapat diterapkan secara berkelanjutan sebagai fondasi lahirnya generasi Indonesia yang sehat dan unggul. Selain untuk menekan angka stunting dan gizi buruk, program ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan bergizi dan aman.

Program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan ketimpangan akses gizi di berbagai wilayah. Pemerintah menargetkan agar setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan asupan gizi yang layak. Kesetaraan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mencetak generasi emas Indonesia.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa Program MBG bukan hanya sebuah kegiatan rutin, melainkan investasi besar bagi masa depan bangsa. Dengan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki kapasitas belajar yang optimal, pemerintah berharap pondasi pembangunan nasional akan semakin kokoh. MBG diharapkan menjadi momentum penting dalam menyiapkan generasi yang unggul, kompetitif, dan mampu bersaing di tingkat global.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses layanan di daerah untuk memperluas penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari upaya strategis mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguatan akses di daerah menjadi kunci keberhasilan program. “Program MBG tidak hanya menyediakan asupan bergizi, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri,” ujar Prabowo. Hingga Oktober 2025, program MBG telah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Di Provinsi Papua, kompleksitas masalah gizi menuntut pendekatan terintegrasi. Prevalensi stunting di wilayah ini mencapai 28,6 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menekankan pentingnya penguatan akses layanan di daerah.

“Langkah-langkah terintegrasi dan lintas sektor menjadi kunci mengatasi masalah gizi. Memperluas SPPG hingga ke wilayah pedalaman memastikan masyarakat mendapatkan layanan MBG secara merata,” ujarnya. Pemerintah telah membangun lebih dari 100 SPPG di seluruh Papua, memanfaatkan bahan lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan gizi.

Keberhasilan perluasan akses juga terlihat di Kota Jayapura, Papua. Hanya beberapa bulan setelah program diimplementasikan, prevalensi stunting menurun dari 21,3 persen pada 2023 menjadi 15,5 persen. Hingga Oktober, lebih dari 33 ribu orang, termasuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, telah merasakan manfaat MBG.

Di Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempercepat pendirian SPPG untuk memperluas penerima manfaat MBG. Hingga akhir Oktober, 42 unit SPPG telah beroperasi di 14 kecamatan, menjangkau lebih dari 102 ribu orang.

Keberhasilan serupa juga terjadi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dengan 12 SPPG yang aktif dan didukung oleh 564 relawan, program MBG telah berhasil menjangkau 34.679 penerima manfaat di tiga kecamatan. Keterlibatan relawan terbukti penting dalam memastikan setiap intervensi program sampai tepat sasaran, sehingga memperluas akses layanan MBG di daerah dapat terlaksana secara efektif.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan perluasan program MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas. Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menyatakan dukungannya terhadap rencana ini, selama diiringi pembenahan tata kelola.

“Kami mendukung perluasan MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas, tetapi tata kelola dan pengawasan harus diperkuat untuk meminimalkan risiko keracunan dan makanan basi,” ujar Arzeti. Ia menambahkan, perbaikan pengawasan dan distribusi menjadi langkah penting agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal. ***

Oleh : Ricky Rinaldi

Transformasi digital yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di tengah ketatnya persaingan ekonomi global, pertumbuhan UMKM digital menjadi salah satu pendorong utama pemerataan ekonomi nasional. Langkah pemerintah memperkuat ekosistem digital, memperluas pembiayaan, dan meningkatkan literasi teknologi kini terbukti membawa perubahan bagi jutaan pelaku usaha di seluruh daerah.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk mempercepat transformasi ekonomi rakyat. Ia menyebut lebih dari 23 juta pelaku UMKM kini telah terhubung ke ekosistem digital dan jumlahnya terus meningkat. Dukungan pemerintah melalui pelatihan, kemitraan, serta kerja sama dengan berbagai platform besar seperti Tokopedia, Shopee, dan GoTo membuat pelaku usaha kecil mampu menjangkau pasar yang sebelumnya tertutup. Program terbaru KemenKopUKM bertajuk Satu Gerai, Satu Platform juga dirancang untuk memperkuat kehadiran produk lokal dalam rantai pasok nasional.

Menurut Maman, digitalisasi bukan hanya soal pemasaran daring, tetapi juga peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, dan literasi finansial. Pemerintah berupaya agar pelaku usaha dapat naik kelas melalui sistem pembiayaan digital yang lebih inklusif. Melalui kerja sama antara perbankan dan fintech nasional, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Digital kini lebih mudah diakses, terutama oleh pelaku usaha perempuan. Ia menyebut bahwa hampir separuh penerima manfaat KUR digital berasal dari sektor usaha rumah tangga yang dikelola perempuan, yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di banyak daerah.

Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan ekonomi berbasis keadilan sosial. Pemerintah berfokus pada tiga pilar utama: perluasan akses modal, penguatan infrastruktur digital, dan peningkatan literasi teknologi. Presiden menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berpusat di kota besar, tetapi harus menjangkau seluruh wilayah agar kesejahteraan dirasakan secara merata. Ia menegaskan bahwa keberhasilan UMKM digital akan menjadi tolok ukur seberapa kuat fondasi ekonomi Indonesia di masa depan.

Program pemerintah yang menitikberatkan pada pemerataan akses digital juga berimbas langsung pada peningkatan kesempatan kerja. Banyak generasi muda kini beralih menjadi pelaku usaha daring, memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk mengembangkan produk kreatif. Pemerintah mendorong kolaborasi dengan sektor swasta agar muncul lebih banyak inkubator bisnis dan pusat pelatihan di daerah. Hal ini terbukti efektif menciptakan lapangan kerja baru dan menumbuhkan sentra ekonomi berbasis digital.

Pemerintah juga memperkuat literasi digital melalui pelatihan terpadu. Berdasarkan data KemenKopUKM, lebih dari enam juta pelaku UMKM telah mengikuti pelatihan digital hingga akhir 2024. Program ini meliputi pembelajaran strategi pemasaran, keamanan siber, hingga manajemen merek. Presiden Prabowo menilai peningkatan literasi digital merupakan bentuk investasi jangka panjang yang akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak global.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menambahkan bahwa transformasi ekonomi digital harus menempatkan perempuan sebagai pelaku utama. Dalam peringatan Hari Pahlawan, ia menyebut perempuan pelaku UMKM sebagai “pahlawan ekonomi bangsa” karena kontribusinya dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Pemerintah memastikan mereka mendapat pelatihan teknologi serta akses ke pemasaran digital agar mampu bersaing secara berkelanjutan. Menurut Meutya, penguatan peran perempuan di sektor UMKM digital bukan hanya untuk peningkatan pendapatan, tetapi juga bagian dari upaya memperluas keadilan ekonomi.

Dampak nyata pemerataan ekonomi kini mulai terlihat di berbagai daerah. Digitalisasi membuat pelaku usaha di luar Jawa mampu menjangkau konsumen nasional hingga mancanegara tanpa harus berpindah ke kota besar. Petani kopi di Sulawesi, pengrajin rotan di Kalimantan, dan pembatik di Jawa Tengah kini bisa memasarkan produk mereka secara langsung ke pembeli melalui platform daring. Peningkatan omzet di sektor-sektor tersebut menjadi bukti bahwa strategi digital pemerintah berhasil membuka peluang baru bagi pelaku usaha lokal.

Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian agar transformasi digital UMKM dapat berjalan konsisten. Maman menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun pusat logistik dan jaringan distribusi agar pengiriman produk lokal menjadi lebih efisien. Dukungan infrastruktur ini membuat produk buatan dalam negeri memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Ia optimistis, dengan kerja sama yang solid antara pusat dan daerah, target 30 juta UMKM terintegrasi dalam ekosistem digital pada 2028 dapat tercapai.

Presiden Prabowo memandang kebangkitan UMKM digital sebagai simbol kemandirian ekonomi bangsa. Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui kebijakan fiskal yang berpihak kepada pelaku usaha kecil dan insentif ekspor digital, negara menegaskan dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat. Digitalisasi juga dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan nasional dari ancaman resesi global dengan memperkuat basis ekonomi domestik.

Transformasi UMKM digital membuktikan bahwa pemerataan ekonomi kini bukan sekadar wacana. Dari desa hingga kota, semangat wirausaha tumbuh seiring meningkatnya akses terhadap teknologi dan informasi. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi kokoh untuk membangun kemandirian ekonomi nasional. Melalui kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia bergerak menuju masa depan di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam ekosistem digital yang kuat dan merata.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah berkomitmen dalam mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu motor penggerak pemerataan ekonomi nasional. Melalui berbagai program pendampingan, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar, pemerintah memastikan bahwa UMKM dapat tumbuh lebih kuat, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan dalam menciptakan pembangunan yang inklusif.

Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim mengatakan pihaknya mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi tepat guna meningkatkan daya saing dan memperluas kapasitas produksi. Menurut Arif, penerapan teknologi tersebut terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

“Jika UMKM ingin memasuki produksi massal, maka skala ekonominya harus terpenuhi agar biaya produksi dapat ditekan. Salah satu caranya adalah melalui penggunaan alat bantu berbasis teknologi tepat guna,” kata Arif.

Arif mengungkapkan, pada 2025 Kementerian UMKM melalui pembiayaan DAK Nonfisik bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur. Kerja sama ini dilakukan untuk menghubungkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan rantai pasok industri.

Program tersebut meliputi pelatihan bagi 4.649 peserta, pendampingan oleh 198 tenaga pendamping, serta inkubasi bagi 75 tenant. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan kapasitas produksi.

“Selain itu juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kualitas produk. Keterhubungan ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah,” ujarnya.

Sementara itu, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan, Pertamina terus mendukung UMKM Naik Kelas. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Kalimantan Selatan dan Rumah BUMN Pertamina Banjarmasin.

“Dengan cara memperkuat kolaborasi lintas fungsi dan lintas wilayah sehingga diharapkan makin memperkuat UMKM yang berada di daerah sehingga dapat meningkat kualitas produknya dan menjadi agregator juga di komunitasnya untuk memperluas dampak ekonomi dan sosial,” ujar Baron.

Baron menambahkan, kolaborasi semacam ini sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 8 (Decent Work and Economic Growth) dan 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), serta mendukung Asta Cita ke-6 pemerintah tentang pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Dengan sinergi antara unit bisnis dan program sosial perusahaan, Pertamina terus menghadirkan solusi nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan ekosistem UMKM nasional,” tutup Baron.

Malang – Upaya memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor pemerataan ekonomi nasional kembali ditegaskan pemerintah melalui berbagai program strategis berbasis teknologi dan penguatan rantai pasok. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Sesmen UMKM), Arif Rahman Hakim, setelah meninjau workshop Metro Mesin di Kota Malang, Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Arif Rahman Hakim menekankan bahwa teknologi tepat guna merupakan salah satu fondasi penting untuk memastikan UMKM dapat bertransformasi dan memberikan kontribusi lebih besar bagi pemerataan ekonomi.

“Kalau UMKM ingin berproduksi secara massal, skala ekonominya harus terpenuhi supaya biaya produksi bisa turun. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan alat bantu berbasis teknologi tepat guna agar kapasitas produksi meningkat,” ujarnya.

Menurut Sesmen UMKM Arif, teknologi tepat guna bukan sekadar mesin modern, melainkan solusi inovatif yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat dan skala usaha. Ia mencontohkan bahwa banyak industri rumahan di sektor pertanian kini mampu memproduksi hingga ratusan unit per hari setelah menerapkan teknologi sederhana namun efektif.

“Dengan alat yang tepat, produksi bisa meningkat berkali lipat dan harga produk menjadi lebih efisien. Ini bukti nyata bahwa teknologi tepat guna membantu UMKM naik kelas dan memperluas kontribusinya dalam pemerataan ekonomi,” katanya.

Guna memperkokoh posisi UMKM sebagai pilar pemerataan ekonomi, Arif mengungkapkan bahwa Kementerian UMKM pada tahun 2025 akan menggencarkan program penguatan rantai pasok industri melalui pembiayaan DAK Nonfisik bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini mencakup pelatihan bagi 4.649 peserta, pendampingan oleh 198 tenaga ahli, serta inkubasi usaha untuk 75 tenant unggulan.

“Keterhubungan pelaku UMK dengan industri besar diharapkan mampu memperkuat rantai pasok lokal dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah. Dengan demikian, ketahanan ekonomi regional dapat meningkat dan pemerataan ekonomi semakin terasa,” tutur Arif Rahman Hakim.

Ia juga menambahkan bahwa penguasaan teknologi digital dan peningkatan kualitas produk menjadi fokus utama untuk memastikan UMKM mampu menembus pasar domestik maupun internasional.

Selain dukungan dari pemerintah, pelaku industri turut berperan dalam memajukan UMKM melalui solusi teknologi yang mudah diakses. Pemilik Metro Mesin, Hadi Apriliawan, mengatakan bahwa teknologi tepat guna dirancang agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

“Keunggulannya adalah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Dengan penerapan Internet of Things (IoT), proses produksi menjadi lebih cepat dan jumlah output meningkat,” ujar Hadi Apriliawan.

Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan inovasi teknologi, UMKM semakin kokoh sebagai pilar utama pemerataan ekonomi nasional. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia.

Oleh Lailani Yunzi )*

Pengembangan UMKM di berbagai daerah semakin menunjukkan peran strategisnya dalam mendorong pemerataan perekonomian nasional. Dalam dinamika ekonomi yang terus berkembang, UMKM menjadi pilar penting yang menjaga ketahanan ekonomi lokal sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Berbagai inisiatif pemerintah daerah, perbankan, hingga komunitas lokal bergerak searah untuk memastikan UMKM memiliki ruang tumbuh yang lebih luas. Upaya kolaboratif ini memperlihatkan bahwa pemerataan pembangunan hanya dapat tercapai apabila usaha kecil dan menengah didukung melalui ekosistem yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Salah satu komitmen kuat tampak jelas dari langkah bank daerah. Bank Jatim misalnya, terus memperkuat transformasi produk dan layanan digital. Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menegaskan bahwa pihaknya berupaya menghadirkan inovasi agar layanan perbankan semakin relevan dengan kebutuhan zaman, khususnya dalam mempermudah akses pembiayaan dan sistem pembayaran digital bagi para pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan Bank Jatim tidak berhenti pada penyediaan pembiayaan, melainkan juga membuka akses pasar melalui kemitraan strategis dengan berbagai lembaga di tingkat lokal maupun internasional. Winardi menilai kemitraan tersebut akan membantu pelaku UMKM memperluas basis pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Ke depan, menurutnya, Bank Jatim akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas bisnis untuk menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh.

Sementara itu, di Kutai Kartanegara, upaya pengembangan UMKM menjadi sangat penting di tengah pergeseran struktur ekonomi pascatambang. Dalam diskusi bertema penguatan UMKM dalam transisi energi berkeadilan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar berperan aktif merumuskan strategi ekonomi alternatif yang mampu menjaga keberlanjutan desa-desa terdampak tambang. Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk memetakan tantangan dan peluang bagi pelaku UMKM di wilayah yang sangat bergantung pada pertambangan. Ia menilai bahwa Kalimantan Timur berada pada fase transisi yang menentukan, ketika industri batubara mulai meredup dan masyarakat membutuhkan sumber ekonomi baru yang lebih stabil.

Irji’i juga menekankan bahwa daerah yang bergantung pada tambang merupakan kelompok yang paling merasakan risiko sosial akibat pergeseran menuju energi terbarukan. Karena itu, menurutnya, ekonomi alternatif seperti UMKM harus benar-benar disiapkan agar masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupan. Dalam forum tersebut, ia menggambarkan semangat bersama para peserta untuk menggali potensi lokal mulai dari pengolahan hasil bumi hingga wirausaha kreatif sebagai model ekonomi baru yang dapat bertahan di luar bayang-bayang industri ekstraktif. Namun ia mengingatkan bahwa berbagai tantangan masih membayangi, mulai dari keterbatasan modal, kesulitan akses pasar, hingga kemampuan manajerial pelaku UMKM yang belum merata. Dengan kondisi tersebut, Irji’i menilai kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama agar proses transisi berjalan adil dan tidak meninggalkan kelompok usaha kecil.

Dari forum itu pula, Irji’i menyampaikan harapan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat segera diterjemahkan ke dalam peta jalan penguatan UMKM di wilayah pascatambang. Ia menegaskan bahwa semangat perubahan harus dimulai dari desa, karena desa merupakan titik awal ketahanan ekonomi nasional. Baginya, memperkuat UMKM desa berarti memperkuat fondasi ekonomi daerah menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Di Papua, peran UMKM juga mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan Bank Papua. Dalam pertemuan antara Gubernur Papua Mathius Fakhiri dan jajaran Bank Papua, pemerintah menekankan pentingnya keberpihakan bank daerah bagi para pelaku usaha kecil. Direktur Operasional Bank Papua Isak S. Wopari menyampaikan bahwa arahan gubernur sangat jelas, yaitu agar Bank Papua memperkuat dukungan kepada UMKM sebagai motor penggerak perekonomian rakyat. Ia menjelaskan bahwa program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Bank Papua telah menjangkau sekitar seribu UMKM di Jayapura, Abepura, dan sejumlah daerah lainnya. Isak melihat bahwa pembinaan yang diberikan mampu meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM, baik dari sisi manajemen, akses permodalan, maupun pemahaman terhadap pasar lokal.

Isak juga menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan Bank Papua akan semakin diperkuat, mengingat pengendalian operasional Bank Papua tetap berada di bawah otoritas gubernur sebagai pemegang saham mayoritas. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih terarah dan selaras dalam memperkuat UMKM di seluruh wilayah Papua, terutama dalam menghadapi tantangan pemerataan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Melihat inisiatif dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, hingga Papua, terlihat jelas bahwa pengembangan UMKM di daerah bukan sekadar upaya meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, tetapi juga strategi nasional untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Ketika pemerintah daerah, perbankan, akademisi, komunitas lokal, dan pelaku usaha kecil bergerak seirama, maka UMKM menjadi motor transformasi menuju ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan merata. Upaya memperkuat UMKM berarti memperkuat fondasi perekonomian nasional, karena pemerataan kesejahteraan hanya dapat dicapai jika seluruh daerah diberi kesempatan yang sama untuk berkembang.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi