Jakarta- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih kini menjadi fondasi penting dalam upaya pemerintahan Prabowo–Gibran menciptakan lompatan lapangan kerja di desa. Kedua program ini terbukti mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal yang membuka banyak peluang baru bagi masyarakat.

Melalui MBG, rantai pasok pangan desa tumbuh lebih produktif dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih memperkuat akses permodalan dan menumbuhkan usaha-usaha baru yang mempercepat pergerakan ekonomi di tingkat desa.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli bicara soal serapan tenaga kerja selama 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Yassierli mengatakan serapan tenaga kerja bukan merupakan kinerja Kemnaker semata melainkan kerja sama dengan Kementerian lain.

Jika merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, angka serapan tenaga kerja yang berasal dari penanaman modal mencapai 1,9 juta atau nyaris 2 juta. Hal ini seiring dengan masuknya investasi sebesar Rp 1.434 triliun selama periode Januari-September 2025.

“Dari Kementerian Investasi di bulan September ada kenaikan investasi YoY 14% dengan penyerapan tenaga kerja hampir 2 juta orang,” ujarnya.

Jumlah tersebut belum melibatkan penyerapan tenaga kerja dari program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, dan lainnya. Misalnya untuk MBG saja, pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bisa merekrut hingga 50 orang.

“Kalau hitung teori yang saya dengar, kalau 30 ribu SPPG itu beroperasi, 1 SPPG 50 orang, berarti 1,5 juta orang,” tuturnya.

Sejalan dengan pernyataan Menaker, Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo, berpendapat soal keberadaan Program MBG dan Koperasi Merah Putih. Ia mengatakan, program MBG dan bersifat inklusif dan partisipatif sehingga melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari koperasi desa, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Tunjung menilai koperasi desa memiliki peran untuk menghubungkan petani dengan konsumen, sehingga keberadaan MBG memberi kepastian pasar berkelanjutan bagi sektor pertanian dan perikanan rakyat.

Dampaknya terasa nyata, pendapatan meningkat, kapasitas produksi bertambah, standar kualitas pangan membaik, dan lapangan kerja baru terbuka.

“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo, MBG menghadirkan efek berganda di sekitar dapur rakyat. Kini semakin banyak masyarakat yang bisa bekerja dan berdaya di lingkungannya sendiri,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah semakin mempercepat langkah pemerataan ekonomi dengan mendorong penguatan investasi di kawasan perdesaan. Hasilnya mulai terlihat dari meningkatnya aktivitas produksi, tumbuhnya usaha lokal, serta bertambahnya peluang kerja bagi masyarakat desa.

Di berbagai daerah, program pemberdayaan desa dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal mulai menunjukkan hasil konkret. Dukungan pemerintah terhadap investasi perdesaan ikut membuka ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang dan menarik partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Sebagai contoh, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, tetapi juga memberi dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat desa dengan menggerakkan rantai pasok pangan.

“Program MBG bukan hanya soal memberi makan bergizi. Di balik satu porsi makanan bergizi, ada petani sayur, peternak ayam, dan pengusaha kecil di desa yang ikut bergerak,” ujar Sudaryono.

Ia menjelaskan, MBG menjadi contoh nyata kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat ganda, yakni pemerataan gizi bagi generasi muda sekaligus penguatan ekonomi lokal. Melalui keterlibatan petani, UMKM, dan penyedia bahan pangan di sekitar sekolah, program ini menciptakan perputaran ekonomi dan meningkatkan permintaan komoditas lokal.

Selain MBG, program Koperasi Desa Merah Putih juga turut andil dalam menguatkan investasi di desa. Dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, Masyarakat berkesempatan untuk mengembangkan potensi besar di sektor pertanian, kerajianan dan kuliner.

Dosen Ilmu Manajemen Universitas Flores, Gabriel Tanusi menilai, investasi desa bisa menjadi penggerak UMKM lokal. Sarana dasar serta dukungan lembaga keuangan seperti koperasi desa dinilai menjadi investasi strategis untuk UMKM memperluas pemasaran.

“Ada tiga hal yang krusial, Pembangunan infrastruktur, akses keuangan, dan pelatihan. Kalau ini dijalankan, modal kecil bisa menjadi kekuatan besar bagi ekonomi desa,” ujarnya.

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat fondasi ekonomi desa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi dua kebijakan yang dinilai mampu menghadirkan peluang baru bagi desa untuk tumbuh sebagai pusat produktivitas dan investasi.

Di berbagai daerah, implementasi MBG mendorong peningkatan aktivitas produksi lokal, sementara Kopdes Merah Putih memperluas akses pembiayaan dan pengembangan usaha desa. Sinergi keduanya memperlihatkan arah kebijakan yang menempatkan desa sebagai motor pembangunan ekonomi nasional.

Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo, menilai Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga telah menjadi penggerak utama ekonomi rakyat kecil di berbagai daerah.

“Program MBG bukan sekadar memastikan anak-anak mendapat gizi seimbang, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat menengah ke bawah,” ungkapnya.

Menurutnya, program ini bersifat inklusif dan partisipatif, melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari koperasi desa, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Pernyataannya itu sekaligus menepis anggapan kalau program MBG hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

“Setiap bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari rakyat sendiri, dari beras, sayuran, ikan, telur, hingga olahan rumah tangga. Inilah bentuk nyata ekonomi kerakyatan yang berputar di tingkat lokal,” jelasnya.

Lebih jauh, Tunjung menilai koperasi desa berperan penting sebagai penghubung antara petani dan konsumen, sehingga keberadaan MBG memberi kepastian pasar berkelanjutan bagi sektor pertanian dan perikanan rakyat. Dampaknya terasa nyata, seperti pendapatan meningkat, kapasitas produksi bertambah, standar kualitas pangan membaik, dan lapangan kerja baru terbuka.

“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo, MBG menghadirkan efek berganda di sekitar dapur rakyat. Kini semakin banyak masyarakat yang bisa bekerja dan berdaya di lingkungannya sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dampak ekonomi MBG dapat dilihat melalui tiga efek utama. Pertama, efek produksi, di mana petani dan nelayan mendapatkan kepastian pasar. Kemudian, efek distribusi, karena koperasi dan pelaku logistik lokal ikut bergerak. Selanjutnya, efek konsumsi, di mana keluarga penerima manfaat terbantu karena pengeluaran untuk makan anak berkurang, sehingga daya beli meningkat.

Di samping dampak positif tersebut, Tunjung juga menyebut tentang pembukaan lapangan kerja yang dihasilkan. Misal dari program MBG, terbuka lapangan kerja baru bagi juru masak, tenaga logistik, hingga pekerja harian yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan negara lewat MBG kembali berputar di tangan rakyat. Ini bukan bantuan sosial, melainkan sirkulasi ekonomi rakyat yang nyata,” tegas Tunjung.

Jakarta- Pemerintahan Prabowo-Gibran terus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dengan menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperluas akses kesempatan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal di berbagai daerah.

Beragam program strategis seperti pemberdayaan UMKM, penguatan produksi desa, hingga peningkatan layanan dasar kini mendorong aktivitas ekonomi yang lebih merata. Dampaknya mulai terlihat dari meningkatnya produktivitas warga hingga tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru di tingkat lokal.

Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan hasil survei yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo-Gibran. Direktur Eksekutif Great Institute, Dr. Sudarto mengungkapkan, 85,8 persen publik menyatakan puas dengan kinerja setahun pemerintahan Prabowo.

Kepuasan itu kata Sudarto dikarenakan progam dan kebijakan yang digagas Prabowo. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

“Masyarakat merasakan langsung kebijakan, khususnya program makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi desa melalui koperasi,” ujarnya.

Dia pun membeberkan tingkat kepuasan publik terhadap program-program Prabowo. Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ada 89,8 persen publik yang merasa program ini bermanfaat.

“71,8 persen percaya Koperasi Desa Merah Putih akan memperbaiki ekonomi desa dan akses modal. Sebanyak 71,8 persen merasa ekonomi rumah tangga mereka membaik dan 62,1 persen menyebut daya beli naik,” ucapnya.

Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo mengamini kalau kedua program tersebut menjadi andalan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Inklusivitas dan partisipasi ditunjukkan melalui pelibatan berbagai unsur mulai dari koperasi desa, petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

“Inilah bentuk nyata ekonomi kerakyatan yang berputar di tingkat lokal,” ungkapnya.

Sinergi antara program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih membantu meningkatkan pendapatan dan kualitas masyarakat desa, karena kapasitas produksi bertambah, standar kualitas pangan membaik, dan lapangan kerja baru terbuka.

“Kini semakin banyak masyarakat yang bisa bekerja dan berdaya di lingkungannya sendiri,” pungkasnya.

Jakarta- Pemerintahan Prabowo–Gibran terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas kesempatan kerja secara merata di seluruh Indonesia. Beragam program strategis diluncurkan untuk memastikan masyarakat dari desa hingga kota merasakan manfaat pembangunan ekonomi.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa sekitar 2 juta lapangan kerja terbuka pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Dari Kementerian Investasi, bulan September ada kenaikan investasi year-on-year sekitar 14%, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1 juta hingga 2 juta orang. Jadi datanya dari situ,” kata Yassierli.

Dia melanjutkan, jumlah itu belum memperhitungkan serapan kerja dari berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Mugiarso berpendapatn bahwa peningkatan jumlah lapangan kerja di era Prabowo-Gibran lebih signifikan disbanding pemerintahan sebelumnya. Tidak hanya dari segi kuantitas, kualitas penciptaan lapangan kerja juga mengalami perbaikan. Realisasi penyerapan tenaga kerja ini semakin meningkat dan ditopang oleh sektor-sektor yang lebih produktif.

Pertumbuhan angka lapangan kerja tersebut juga tak terlepas dari persebaran investasi yang menunjukkan tanda pemerataan yang lebih baik. Menurut Susi, untuk pertama kalinya kontribusi investasi di luar Pulau Jawa mencapai 50,5 persen pada kuartal II.

Pencapaian ini menunjukkan arah investasi yang semakin inklusif dan merata. Beberapa kebijakan dan program pengembangan kawasan secara khusus mendorong percepatan pembangunan di luar Jawa.

“Kita dorong terus pemerataan di luar Jawa. Intinya, capaian investasi ini pertumbuhannya sangat signifikan dan juga semakin berkualitas, jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya,” tegas Susiwijono.

Kebijakan pemerintah dinilai berhasil menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan inklusif. Hal ini menjadi fondasi penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi melalui dua arah kebijakan besar: perluasan peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMK dan penguatan investasi berbasis desa. Langkah ini dipandang sebagai strategi tepat untuk mengatasi pengangguran muda sekaligus mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah resmi meluncurkan Program SMK Go Global dan Jakarta Job Festival 2025 yang menghadirkan ribuan peluang kerja internasional. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pada tahap awal, pemerintah akan mengirim 500 lulusan SMK sebagai proyek percontohan dengan dukungan anggaran Rp 2,6 miliar, sebelum diperluas menjadi 500 ribu peserta pada 2026.

“Insyaallah dengan perintah dan arahan Presiden, program akhir tahun 2025 dan tahun 2026 ini kita menempatkan lulusan SMK dan SMA yang berminat dengan keterampilan khusus, baik itu pengelasan, perhotelan, perawatan, dan lain-lain untuk bisa bekerja lebih baik dengan gaji yang bagus di luar negeri,” kata Muhaimin.

Kementerian P2MI menyiapkan 7.600 formasi kerja luar negeri melalui kerja sama dengan 20 perusahaan penempatan pekerja migran, disertai lebih dari 12.000 lowongan domestik dari 70 perusahaan nasional.
Wamen P2MI Christina Aryani menegaskan bahwa partisipasi kementeriannya di festival ini merupakan langkah konkret memperluas akses kerja luar negeri secara resmi.

Pengangguran lulusan SMK yang mencapai 1,5–1,6 juta orang menjadi alasan pemerintah mempercepat program ini. Muhaimin menegaskan hal tersebut sebagai latar belakang program.

“Program ini lahir dari keprihatinan karena masih ada sekitar 1,6 juta lulusan SMK yang menganggur. Kami berupaya agar mereka bisa diberdayakan dan terserap di lapangan kerja, termasuk di luar negeri,” ujarnya.

Menteri P2MI Mukhtarudin menyatakan kesiapan kementerian dalam mengeksekusi penempatan ini.

“Kami sudah merinci per kompetensi, juga sudah memetakan dan membuat profil negara-negara penempatan beserta sektor-sektor pekerjaannya. Prinsipnya, kami KP2MI sudah siap mengeksekusi program ini,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah memperkuat fondasi ekonomi desa sebagai agenda utama pemerataan. Menteri Desa Yandri Susanto mengajak generasi muda terjun langsung membangun desa.

“Peluang ada di desa. Kita bisa buat desa ayam petelur, desa melon, desa semangka, dan lain-lain. Jangan sampai peluang ini diambil orang lain, hanya karena kita tidak bergerak,” tegasnya.

Yandri menekankan peran desa dalam suplai kebutuhan nasional dan menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan poin ke-6 dalam Astacita Presiden Prabowo.

“Desa bukan lagi wilayah tertinggal. Desa adalah pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menopang pembangunan nasional,” ujarnya.

Menurutnya, jika desa kuat, maka seluruh perekonomian nasional akan ikut menguat.

“Kalau desa kuat, maka Indonesia juga akan kuat,” pungkasnya.

Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas lapangan kerja dan mempercepat pemerataan ekonomi melalui investasi besar di sektor pertanian dan penguatan koperasi desa. Melalui program hilirisasi bernilai Rp371 triliun, pemerintah menargetkan terciptanya jutaan lapangan kerja baru serta pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari desa.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, investasi hilirisasi senilai Rp371 triliun akan mendorong industrialisasi sektor pangan, perkebunan, dan peternakan.

“Gini, total kalau investasi hilirisasi Rp371 triliun itu, akan terserap 8 juta lapangan pekerjaan,” ujar Amran.

Amran menjelaskan, implementasi awal program ini diproyeksikan menyerap tiga juta tenaga kerja dalam tiga tahun pertama.

“Jadi 1 juta per tahun lapangan pekerjaan. Jadi, itu sangat realistis. Kami hitung selalu moderat,” katanya.

Ia menegaskan, langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo agar sektor pertanian menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami bergerak cepat bersama Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara. Total rencana Rp371 triliun kita investasi sektor pertanian, pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan,” jelasnya.

Selain hilirisasi, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih) sebagai motor pemerataan ekonomi nasional. Berdasarkan data hingga Oktober 2025, lebih dari 15.000 koperasi desa telah beroperasi aktif di berbagai wilayah, dan pemerintah menargetkan 80.000 unit terbentuk hingga akhir tahun depan.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, koperasi desa menjadi instrumen nyata pemberdayaan masyarakat.

“KopDes Merah Putih bukan hanya simbol kebangkitan ekonomi desa, tapi instrumen nyata yang memberi akses modal, pasar, dan pelatihan bagi warga desa,” ujarnya.

Presiden Prabowo menilai langkah ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.

“Program Koperasi Desa Merah Putih adalah upaya kita untuk memerdekakan masyarakat dari kemiskinan dan ketimpangan. Saya ingin ekonomi tumbuh dari bawah, dari desa-desa yang kuat dan mandiri,” tegas Prabowo.

Dengan sinergi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah, program hilirisasi dan koperasi desa diyakini akan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. *

Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membuka jutaan lapangan kerja baru dan memperkuat investasi di desa sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi. Sejumlah program strategis lintas sektor kini disiapkan untuk menekan kesenjangan sosial antara kota dan desa, sekaligus mendorong tenaga kerja formal tumbuh lebih besar.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa pemerintah tengah memfokuskan kebijakan ekonomi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal pada tahun mendatang.

“Yang paling langsung (kebijakan meningkatkan kesejahteraan) adalah penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau kita tadi lihat data ketenagakerjaan yang keluar itu trendnya agak flat. Tapi kita berharap nanti tahun depan kita akan create lebih banyak,” ujarnya.

Febrio memaparkan, dalam satu tahun pemerintah mampu menciptakan sekitar 3,7 juta lapangan kerja baru, namun hanya sekitar 40 persen di antaranya yang bersifat formal.

“Satu tahun kalau total kita itu menciptakan sekitar 3,6 sampai 3,7 juta lapangan kerja baru. Cuma yang menjadi catatan adalah ini 40% doang yang formal. Kita pingin yang formalnya lebih banyak,” katanya.
Ia menegaskan, peningkatan jumlah tenaga kerja formal menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah untuk memperkuat daya saing nasional dan pemerataan pendapatan.

“Ini menjadi PR untuk terutama mulai tahun depan nanti kita harus create more job sehingga masyarakat punya banyak penghasilan lebih meningkat. Ini akan meningkatkan pemerataan tadi,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa berbagai program unggulan Presiden Prabowo siap mempercepat penciptaan lapangan kerja baru.

“Kehadiran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja setidaknya sekitar 400 ribu orang, dengan asumsi setiap koperasi akan memperkerjakan minimal 5 tenaga kerja baru,” ujar Teddy.

Selain itu, program replanting perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare juga diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun ke depan. Program lain seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan Revitalisasi Tambak Pantura diperkirakan menyerap lebih dari 300 ribu pekerja tambahan.**

Jakarta – Pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai berhasil mendorong penguatan ekonomi lokal melalui integrasi dua program strategis, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Sinergi keduanya menciptakan rantai ekonomi yang lebih hidup di desa, mulai dari peningkatan produksi hingga penyerapan tenaga kerja baru.

Sebagai contoh, Ketua Asosiasi Pemerhati Desa Indonesia (Apdesi) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sri Rahayu Usmi mengusulkan program MBG dikelola oleh Kopdes Merah Putih. Dengan dikelolanya Kopdes Merah Putih, program prioritas presiden Prabowo Subianto ini dapat menciptakan lapangan kerja dan menjadi penggerak ekonomi lokal di tingkat desa khususnya.

“Hadirnya Kopdes Merah Putih betul-betul membuat kesejahteraan, ini kan sudah ada usaha di depan mata terkait MBG. Seharusnya, menurut saya, MBG ini diberdayakan ke Kopdes sehingga satu lapangan kerja terbuka, dan kedua, hasil-hasil yang ada di desa itu bisa terserap,” jelas Rahayu.

Ia menjelaskan, kolaborasi MBG dan Kopdes menjadi solusi konkret bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, selama pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia dan alam setempat.

“Terkait Kopdes Merah Putih memang antara potensi sumber daya manusia dan alam ini harus kemudian diselaraskan, karena jangan sampai melakukan kegiatan usaha yang tidak ada relevansinya dengan potensi desanya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas optimis tahun ini pengangguran di Sulsel akan berkurang dengan adanya program nasional tersebut. Sebab, saat ini ada beberapa program yang bisa menyerap tenaga kerja, seperti SPPG atau dapur MBG.

“Kan SPPG itu ada 47 (tenaga kerja), juga di Koperasi Merah Putih minimal 5. Itu adalah peluang yang sangat baik. Dengan adanya program MBG ini tumbuh lowongan kerja baru, Alhamdulillah. Kan ada suplai bahan baku dan tercipta lapangan kerja,” pungkas Jayadi.

Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa melalui investasi besar-besaran di sektor pertanian dan industri hilirisasi. Pemerintah resmi mengumumkan pembangunan 100 pabrik pengolahan hasil pertanian yang akan tersebar di berbagai daerah mulai tahun 2026, dengan nilai investasi mencapai US$22 miliar atau sekitar Rp371 triliun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa investasi tersebut akan mendorong industrialisasi sektor pangan, perkebunan, dan peternakan, sekaligus berpotensi menyerap hingga delapan juta tenaga kerja nasional.

“Gini, total kalau investasi hilirisasi Rp371 triliun itu, akan terserap 8 juta lapangan pekerjaan,” ujar Amran di Jakarta beberapa waktu lalu.

Amran menyebut implementasi penuh program hilirisasi akan menciptakan tiga juta lapangan kerja baru dalam tiga tahun pertama, atau sekitar satu juta pekerja setiap tahun.

“Jadi 1 juta per tahun lapangan pekerjaan. Jadi, itu sangat realistis. Kami hitung selalu moderat,” tambahnya.

Ia menegaskan, kebijakan hilirisasi merupakan langkah konkret untuk memperkuat nilai tambah komoditas dalam negeri serta meningkatkan kesejahteraan petani.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami bergerak cepat bersama Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara. Total rencana Rp371 triliun kita investasi sektor pertanian, pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan,” kata Amran.

Program ini juga menargetkan pemberdayaan ekonomi desa melalui kolaborasi dengan komunitas kampung dan koperasi lokal. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ariza Patria menilai bahwa kekuatan ekonomi bangsa harus tumbuh dari kampung.

“Pembangunan Indonesia tidak bisa hanya dari atas ke bawah, tapi harus dari kampung, dari desa, dari rakyat itu sendiri,” ujarnya saat menghadiri Deklarasi Dewan Kampung Nuswantara di Malang, Jawa Timur.

Menurut Ariza, komunitas kampung bersama koperasi dan UMKM akan menjadi penggerak utama dalam menciptakan rantai pasok pangan yang kuat dan menarik investasi ke tingkat desa.

“Kampung adalah akar dari peradaban bangsa. Di sinilah nilai gotong royong tumbuh, solidaritas sosial terbentuk, dan kemandirian ekonomi rakyat dimulai,” tegasnya.

Langkah ini menegaskan visi Presiden Prabowo membangun ekonomi nasional dari desa, memperkuat hilirisasi, serta membuka peluang kerja luas bagi rakyat di seluruh Indonesia. *