Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat komitmen menghadirkan lapangan kerja dan investasi di tingkat desa melalui pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) serta percepatan pemerataan infrastruktur dasar seperti listrik dan internet. Program ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat dan kemandirian desa.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menilai, kehadiran Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

“Tidak perlu khawatir dengan Koperasi Merah Putih. Pemerintah sedang menyiapkan formula agar UMKM yang sudah ada, toko rakyat, dan seluruh ekosistem ekonomi di desa bisa bersinergi, bukan bersaing. Semua diarahkan untuk membangun ekonomi rakyat secara bersama-sama,” ujar Andre.

Andre menjelaskan, koperasi ini menjadi instrumen penting agar perputaran ekonomi desa kembali ke masyarakat desa sendiri. Berdasarkan data KDKMP, hingga November 2025 telah berdiri 82.467 koperasi berbadan hukum dengan lebih dari 25.000 gerai aktif di seluruh Indonesia, dan 1,19 juta warga desa telah menjadi anggota aktif.

Menurutnya, percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih tak lepas dari keseriusan Presiden Prabowo yang menempatkan penguatan ekonomi rakyat sebagai prioritas nasional.

“Kita ingin koperasi menjadi tulang punggung ekonomi desa, tempat masyarakat bisa berpartisipasi, memperoleh keuntungan bersama, dan tumbuh dalam semangat gotong royong khas Indonesia,” tegas Andre.

Selain memperkuat ekonomi rakyat, pemerintah juga menyiapkan langkah konkret untuk memastikan seluruh desa memiliki akses listrik dan internet. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan komitmen Pemerintah dalam mempercepat program listrik desa.

“Kami sudah bahas di rapat kabinet, in syaa Allah di periode Pak Presiden Prabowo tidak ada lagi desa yang belum punya Listrik,”ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga memperluas jaringan internet desa bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Kami sudah menandatangani MoU dengan Komdigi untuk memastikan sinyal dan jaringan internet masuk ke desa. Prioritasnya desa-desa wisata, ekspor, dan yang memiliki potensi ekonomi besar,” jelas Yandri.

Dengan sinergi lintas kementerian, Koperasi Merah Putih, dan proyek elektrifikasi desa, pemerintah memastikan ekonomi tumbuh dari bawah—dari desa yang kuat, mandiri, dan sejahtera. *

Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmen kuat dalam membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa melalui terobosan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat kecil, termasuk hadirnya kereta khusus petani dan pedagang serta menguatnya keyakinan publik terhadap ketersediaan lapangan kerja.

Program kereta khusus ini dirancang untuk mempercepat distribusi hasil pertanian dari desa ke kota dengan biaya yang jauh lebih ringan. Saat meninjau layanan tersebut di Stasiun Manggarai pada 4 November 2025 lalu, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa fasilitas baru ini memberikan keringanan besar bagi petani dan pedagang.

“Iya saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya. Barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Kursinya nyamping. Untuk ongkosnya mungkin sudah ditetapkan,” ujar Presiden Prabowo usai peresmian Stasiun Tanah Abang Baru beberapa waktu lalu.

Kereta yang juga melayani rute seperti Rangkasbitung, Serang, dan Merak ini diharapkan dapat menekan biaya logistik sekaligus menjaga kesegaran komoditas ketika tiba di pasar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat rantai pasok nasional dan mendukung pemerataan ekonomi hingga tingkat desa.

Optimisme masyarakat terhadap lapangan kerja pun mulai meningkat. Berdasarkan survei Bank Indonesia, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) pada Oktober 2025 naik ke level 102,6.

Dalam laporan BI disebutkan, bahwa persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini meningkat pada seluruh kelompok pendidikan dan usia.

Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai 121,2, menunjukkan meningkatnya keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai berdampak besar terhadap ekonomi lokal. Sekretaris Komisi V DPRD Banten Rifky Hermiansyah menegaskan bahwa keterlibatan petani, UMKM, dan nelayan dalam penyediaan bahan pangan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

“MBG ini tidak hanya memberi manfaat kepada siswa, tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan antusiasme para siswa yang menyampaikan langsung rasa terima kasih atas kebijakan tersebut.

“Kemarin banyak siswa yang menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas adanya MBG ini,” kata Rifky.*

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memasuki tahun pertama kepemimpinannya dengan sejumlah klaim capaian yang patut diapresiasi, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Litang menyatakan bahwa sekitar 1,9 juta hingga hampir 2 juta tenaga kerja telah terserap dari arus investasi sejak Januari hingga September 2025, yang menunjukkan sinergi antara investasi dan tenaga kerja.

Yassierli mengungkapkan, serapan tenaga kerja bukan merupakan kinerja Kemnaker semata melainkan kerja sama dengan Kementerian lain. Meskipun angka tersebut belum mencakup penyerapan dari program-program seperti MBG dan koperasi desa, hal ini tetap menjadi indikasi awal bahwa arah kebijakan pemerintahan ini mulai menunjukkan efek nyata di lapangan.

Misalnya untuk MBG saja, pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bisa merekrut hingga 50 orang. Kalau 30 ribu SPPG itu beroperasi, 1 SPPG 50 orang, berarti 1,5 juta orang bisa mendapatkan pekerjaan.

Transformasi ekonomi desa melalui penguatan investasi menjadi salah satu fitur penting dalam agenda pembangunan nasional di era ini. Dengan arus modal investasi yang masuk, yang disebut mencapai Rp 1.434 triliun hingga September 2025, maka terbuka peluang luas bagi daerah-daerah perdesaan untuk ikut serta dalam rantai produksi nasional.

Tantangannya kini adalah memastikan bahwa peluang tersebut tidak hanya berhenti di kota besar atau kawasan industri, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat pedesaan yang selama ini menjadi bagian utama dari basis produksi nasional.

Kebijakan untuk memperkuat ekonomi lokal di desa juga dilihat sebagai langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Data tentang penyerapan tenaga kerja dari investasi tersebut memperkuat argumen bahwa desa bukan lagi sekadar penerima manfaat pembangunan, tetapi juga bagian dari rantai aktif produksi dan investasi.

Dalam konteks Indonesia yang sangat heterogen secara geografi dan sosial-ekonomi, membawa investasi ke desa adalah tantangan yang kompleks namun sekaligus menjadi kesempatan emas untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari akar.
Di samping itu, pemanfaatan program-program seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang disebut sebagai potensi penyerapan tambahan hingga 1,5 juta tenaga kerja harus segera direalisasikan secara sistematis agar hasilnya benar-benar terukur.

Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo, menilai Program MBG sangat baik bila diintegrasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, koperasi desa berperan penting sebagai penghubung antara petani dan konsumen, sehingga keberadaan MBG memberi kepastian pasar berkelanjutan bagi sektor pertanian dan perikanan rakyat. Dampaknya terasa nyata, seperto pendapatan meningkat, kapasitas produksi bertambah, standar kualitas pangan membaik, dan lapangan kerja baru terbuka.

Sementara itu, dampak ekonomi MBG dapat dilihat melalui tiga efek utama. Pertama, efek produksi, di mana petani dan nelayan mendapatkan kepastian pasar. Kemudian, efek distribusi, karena koperasi dan pelaku logistik lokal ikut bergerak. Selanjutnya, efek konsumsi, di mana keluarga penerima manfaat terbantu karena pengeluaran untuk makan anak berkurang, sehingga daya beli meningkat.

Tunjung juga berpendapat bahwa desain program MBG maupun koperasi desa justru dibuat untuk memperluas akses ekonomi dan pasar bagi rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan. Melalui peran koperasi, petani, nelayan, UMKM, dan dapur MBG menjadi simbol gotong royong nasional demi mewujudkan pemerataan ekonomi.

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa salah satu kekuatan kebijakan tersebut adalah bahwa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal tidak hanya bersifat temporer, melainkan diarahkan pada berkelanjutan dan berbasis produksi lokal serta investasi jangka panjang. Arus investasi yang menyasar wilayah desa dengan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, membuka keran bagi munculnya usaha-usaha lokal, hilirisasi komoditas, dan penguatan rantai produksi desa ke pasar nasional.

Dengan demikian, selain soal jumlah tenaga kerja, kualitas dan kontinuitas produksi di desa menjadi faktor kunci yang perlu terus diperhatikan agar manfaat ekonomi hingga ke masyarakat akar rumput dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Investasi desa yang dikombinasikan dengan peningkatan daya saing lokal dan akses pasar dapat menjadikan desa sebagai basis produktivitas baru dalam ekonomi nasional. Penyerapan tenaga kerja melalui investasi di desa juga memiliki efek ganda: memperkuat ekonomi keluarga, meningkatkan daya beli, dan pada akhirnya mendorong dinamika ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

Secara keseluruhan, langkah pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat investasi desa dan membuka lapangan kerja dalam tahun pertama ini patut diapresiasi. Kunci keberlanjutan bukan hanya terletak pada jumlah pekerjaan yang tercipta, tetapi pada bagaimana pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa tahan lama, memberikan nilai tambah, serta memberdayakan masyarakat desa sebagai subjek aktif dalam ekonomi nasional.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki tahun pertamanya dengan sejumlah capaian awal yang mengindikasikan arah kebijakan ekonomi mulai menunjukkan hasil konkret. Salah satu yang paling menonjol adalah klaim penciptaan lapangan kerja dalam skala besar.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Litang mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2025, sekitar 1,9 juta hingga mendekati 2 juta tenaga kerja berhasil terserap dari arus investasi tersebut. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa mesin ekonomi mulai bergerak secara lebih merata melalui koordinasi lintas kementerian.

Yassierli juga menegaskan bahwa penyerapan itu bukan semata hasil kerja Kemnaker, melainkan buah dari sinergi kebijakan antar lembaga. Jika program-program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi desa telah terintegrasi penuh, maka angka penyerapan diperkirakan dapat meningkat secara signifikan.

Potensi itu terlihat dari skala operasi program MBG, terutama melalui keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur komunitas. Bila setiap SPPG mampu merekrut sekitar 50 pekerja dan seluruh 30.000 dapur berjalan optimal, maka ada peluang 1,5 juta orang tambahan terserap dalam ekosistem tersebut.

Transformasi ekonomi desa menjadi komponen penting dalam strategi pembangunan nasional era Prabowo-Gibran. Dengan nilai investasi yang mencapai lebih dari Rp1.400 triliun hingga September 2025, ruang bagi desa untuk berpartisipasi dalam rantai produksi nasional semakin terbuka lebar.

Kebijakan memperkuat ekonomi lokal menjadi relevan untuk menekan kesenjangan antar wilayah. Serapan tenaga kerja dari investasi ini memberikan bukti awal bahwa desa mulai bergerak bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai pelaku dalam perekonomian nasional.

Dalam konteks Indonesia yang beragam secara geografis, membawa modal dan industri ke desa bukan pekerjaan mudah. Namun, peluang yang tercipta dapat memperkuat fondasi ketahanan ekonomi nasional dari wilayah paling dasar.

Program MBG serta inisiatif Koperasi Desa Merah Putih menjadi pelengkap penting dari ekosistem investasi desa. Penyerapan hingga jutaan pekerjaan dalam jangka menengah dapat dicapai jika keduanya dijalankan dengan sistem evaluasi dan target yang jelas.
Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo, menilai integrasi antara MBG dan koperasi desa dapat menciptakan pasar yang stabil bagi petani dan nelayan. Ia menekankan bahwa keberlanjutan pasar adalah faktor yang selama ini kurang dimiliki sektor agraris rakyat.

Menurut Tunjung, koperasi berfungsi sebagai penghubung strategis antara produsen desa dan konsumen nasional. Jika MBG menyerap hasil pertanian dan perikanan rakyat, maka efeknya akan dirasakan pada pendapatan, produksi, hingga kualitas pangan.

Dampak ekonomi program tersebut dapat dilihat dari tiga efek utama yang ia gambarkan. Pertama ialah efek produksi bagi petani dan nelayan, lalu efek distribusi bagi koperasi dan pelaku logistik lokal, dan ketiga ialah efek konsumsi yang meningkatkan daya beli keluarga penerima manfaat.

Ia juga menilai bahwa desain MBG dan penguatan koperasi desa pada dasarnya diarahkan untuk memperluas akses pasar bagi rakyat kecil. Dengan demikian, ekonomi desa tidak hanya ikut bergerak tetapi juga mendapatkan ruang yang lebih adil dalam ekosistem nasional.

Karena itu, kekuatan kebijakan ini bukan hanya berpijak pada penciptaan lapangan kerja jangka pendek. Faktor pentingnya adalah dorongan agar desa memiliki basis produksi yang kuat, nilai tambah yang lebih besar, dan hubungan dagang yang berkelanjutan.

Investasi yang mengalir ke desa membuka peluang hilirisasi komoditas lokal. Usaha-usaha kecil berbasis desa dapat naik kelas ketika pasar, modal, dan keterampilan saling terhubung dalam satu ekosistem kebijakan.

Kualitas lapangan kerja di desa juga menjadi elemen yang perlu dipastikan agar manfaat ekonomi dapat berjangka panjang. Pekerjaan yang dihasilkan harus memberikan kesempatan naik kelas, keterampilan baru, dan dukungan pada produktivitas yang lebih tinggi.

Ketika investasi desa dipadukan dengan penguatan koperasi serta akses pasar yang lebih luas, desa dapat berkembang menjadi pusat produktivitas baru dalam perekonomian nasional. Jika pola ini bertahan, desa tidak lagi menjadi hinterland, melainkan simpul produksi yang strategis.

Secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja dari investasi di desa menciptakan efek berantai pada konsumsi dan daya beli masyarakat. Hal ini pada gilirannya mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal yang lebih inklusif.

Dengan pencapaian awal yang telah terlihat, langkah pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat investasi desa dan menciptakan lapangan kerja patut mendapatkan apresiasi. Tantangan selanjutnya adalah memastikan kesinambungan dan kualitas dari setiap kebijakan agar desa benar-benar menjadi pusat pembangunan nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan ditentukan oleh seberapa jauh desa mampu menjadi subjek utama dalam perekonomian. Jika investasi, pasar, dan produksi berjalan selaras, desa dapat menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menegaskan arah baru pembangunan nasional melalui strategi yang membumi: membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memperkuat ekonomi desa sebagai pusat pertumbuhan. Kebijakan ini bukan sekadar respons terhadap tantangan ekonomi saat ini, tetapi juga pondasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, seimbang, dan mandiri. Melalui pendekatan yang menggabungkan terobosan infrastruktur, revitalisasi pertanian, penguatan koperasi desa, serta pengembangan sumber daya manusia, pemerintah berupaya memastikan bahwa kesejahteraan dapat dirasakan hingga ke akar rumput.

Komitmen tersebut terlihat dari keberanian pemerintah menghadirkan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil. Dari kereta khusus petani yang menekan biaya logistik, hilirisasi pertanian bernilai ratusan triliun, hingga koperasi desa sebagai simpul ekonomi baru di pelosok, semuanya menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini memandang desa bukan sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai kekuatan ekonomi yang selama ini belum diberdayakan secara maksimal.

Salah satu langkah paling simbolik adalah pengoperasian kereta khusus petani dan pedagang, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan distribusi hasil bumi dari desa ke kota dengan cara lebih cepat, murah, dan efisien. Dalam peninjauannya, Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa kereta tersebut memberikan keringanan besar bagi petani, sebab mereka hanya perlu membayar biaya perjalanan pribadi, sementara barang dagangannya dapat diangkut tanpa biaya tambahan. Kebijakan sederhana namun berdampak besar ini menurunkan beban distribusi dan membantu menjaga kualitas komoditas ketika tiba di pusat-pusat perdagangan perkotaan.

Kereta yang melayani rute seperti Rangkasbitung, Serang, dan Merak ini juga memperkuat rantai logistik nasional. Dengan desain gerbong yang memungkinkan pengangkutan komoditas segar, petani dapat memastikan produk mereka tetap layak pasar. Terobosan seperti ini menunjukkan betapa pemerintah melihat distribusi sebagai simpul penting dalam peningkatan pendapatan rakyat. Ketika biaya logistik turun, keuntungan petani naik, dan efek dominonya mendorong ekonomi desa.

Di sisi lain, indikator ekonomi makro turut mengonfirmasi meningkatnya keyakinan publik terhadap peluang kerja. Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) pada Oktober 2025 meningkat ke posisi 102,6, menandakan optimisme setelah beberapa bulan berada di zona pesimistis. Laporan tersebut mencatat bahwa persepsi masyarakat terhadap peluang kerja membaik di seluruh kelompok pendidikan dan usia. Indeks Keyakinan Konsumen pun turut melonjak ke level 121,2, mencerminkan peningkatan rasa percaya masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Langkah pemerintah tidak berhenti pada perbaikan transportasi rakyat. Di sektor pangan dan pedesaan, kebijakan yang lebih struktural turut diluncurkan. Program hilirisasi pertanian senilai Rp371 triliun yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, merupakan tonggak besar dalam memodernisasi komoditas nasional. Ia menjelaskan bahwa investasi tersebut diproyeksikan mampu menciptakan hingga delapan juta lapangan kerja, dengan tiga juta kesempatan baru pada tahap awal pelaksanaan. Program ini bukan hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga menyiapkan jutaan warga desa untuk terlibat dalam industri pengolahan pangan, peternakan, dan perkebunan.

Pada saat yang sama, pemerintah mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, instrumen penguatan ekonomi desa yang dikembangkan secara terstruktur. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 15.000 koperasi telah beroperasi hingga Oktober 2025, dan pemerintah menargetkan 80.000 unit berdiri pada akhir tahun depan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai bahwa koperasi desa berfungsi sebagai pusat distribusi, akses permodalan, dan pelatihan usaha sehingga mendorong masyarakat desa memiliki kendali terhadap perekonomian mereka sendiri.

Presiden Prabowo memandang koperasi desa sebagai fondasi pemerataan ekonomi dan kemandirian nasional. Dalam berbagai kesempatan, beliau menegaskan bahwa pembangunan harus dimulai dari bawah—dari desa yang kuat dan masyarakat yang mandiri. Dengan koperasi sebagai simpul ekonomi, desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan motor pertumbuhan.

Selain itu, transformasi ekonomi desa juga ditopang oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan dampak berlipat. Sekretaris Komisi V DPRD Banten Rifky Hermiansyah menjelaskan bahwa MBG tidak hanya menyehatkan siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan petani, UMKM kuliner, hingga nelayan. Perputaran ekonomi yang terjadi di tingkat desa membuktikan bahwa kebijakan sosial dapat menjadi penggerak ekonomi apabila dirancang secara inklusif.

Seluruh rangkaian kebijakan ini menunjukkan arah yang konsisten: pemerintahan Prabowo tengah menanam investasi besar di desa dan membuka lapangan kerja yang berkelanjutan. Melalui hilirisasi, logistik rakyat, koperasi desa, dan program sosial berbasis ekonomi, pemerintah membangun struktur ekonomi baru yang lebih merata dan lebih kuat dari sebelumnya.

Dalam konteks pembangunan nasional, langkah-langkah ini adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa daya saing bangsa dibangun dari fondasi yang kokoh: rakyat yang bekerja, desa yang berdaya, dan ekonomi yang tumbuh dari bawah. Pemerataan bukan lagi jargon, melainkan proses nyata yang tengah berlangsung di lapangan. Dengan arah kebijakan seperti ini, Indonesia bergerak menuju masa depan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berketahanan.

)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Sehan Ramadhan )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menapaki arah baru pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dari desa. Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang progresif, program koperasi rakyat, dan investasi strategis di sektor riil, pemerintahan ini menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa dimulai dari desa yang mandiri dan rakyat yang bekerja.

Langkah Presiden Prabowo bukan sekadar melanjutkan pembangunan yang telah ada, tetapi melakukan penataan ulang struktur ekonomi nasional agar lebih inklusif. Fokus utamanya adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan, menumbuhkan ekonomi rakyat, dan menekan kesenjangan antara kelompok kaya dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa pemerintah menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa kebijakan ekonomi diarahkan untuk memperbanyak pekerjaan formal agar pendapatan masyarakat lebih stabil. Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja pada tahun-tahun mendatang.

Menurut Febrio, setiap tahun Indonesia mampu menambah sekitar 3,7 juta lapangan kerja baru, namun sebagian besar masih bersifat informal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah agar lebih banyak pekerjaan formal tercipta, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan pemerataan ekonomi semakin nyata. Pemerintah menilai, dengan memperkuat sektor formal, Indonesia dapat menekan ketimpangan sosial yang selama ini menjadi tantangan pembangunan ekonomi nasional.

Komitmen ini semakin terlihat nyata melalui berbagai program yang digulirkan lintas kementerian. Salah satu program unggulan yang mendapat sorotan luas adalah Koperasi Desa Merah Putih (KMP). Program ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia yang diproyeksikan mampu menyerap sekitar 400 ribu tenaga kerja baru.

Teddy menuturkan bahwa penguatan ekonomi desa melalui koperasi menjadi simbol dari visi besar Presiden Prabowo untuk membangun. Setiap koperasi akan menjadi simpul aktivitas ekonomi rakyat, mengelola distribusi kebutuhan pokok, menyediakan akses pembiayaan mikro, hingga menjadi wadah pengolahan hasil pertanian. Dengan model ekonomi gotong royong seperti ini, uang berputar di desa, tidak hanya terserap di pusat-pusat kota besar.

Selain koperasi, sektor pertanian dan kelautan juga menjadi penyumbang besar dalam pembukaan lapangan kerja. Program replanting atau penanaman kembali di perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare, misalnya, diproyeksikan menciptakan sekitar 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun ke depan. Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) juga digerakkan di 100 desa, dan ke depan akan diperluas menjadi 4.000 titik dengan potensi penyerapan hingga 200 ribu tenaga kerja.

Langkah lainnya adalah Revitalisasi Tambak Pantura yang menargetkan 20 ribu hektare lahan tambak baru dengan potensi menyerap 132 ribu pekerja. Di saat yang sama, modernisasi 1.000 kapal nelayan juga diproyeksikan membuka hampir 600 ribu lapangan kerja baru di sektor maritim. Semua ini menunjukkan pola pembangunan yang tidak lagi berpusat pada kota, melainkan menghidupkan kembali potensi ekonomi desa dan pesisir.

Secara ekonomi makro, kebijakan ini mencerminkan strategi pemerataan yang kuat. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur besar dengan penguatan ekonomi rakyat di tingkat desa. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi di angka statistik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dari perspektif fiskal, kebijakan ini juga didukung melalui optimalisasi anggaran desa, pembiayaan koperasi, serta dana bergulir dari lembaga seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan bank milik negara. Pendekatan fiskal yang inklusif ini mendorong agar investasi masuk ke desa, membuka usaha baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tekanan global.

Dalam konteks sosial, arah pembangunan yang diambil Presiden Prabowo memperlihatkan keberpihakan pada rakyat kecil. Dengan menggerakkan ekonomi desa melalui koperasi dan program padat karya, pemerintah tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan solidaritas ekonomi di tingkat lokal. Desa tidak lagi dipandang sebagai beban pembangunan, melainkan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Tantangan tentu masih ada, mulai dari penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola koperasi yang profesional, hingga pengawasan penggunaan dana publik agar lebih transparan. Namun, arah kebijakan ini sudah jelas: menegakkan keadilan sosial melalui pemerataan ekonomi dan kemandirian rakyat.

Kebijakan ini juga menandai perubahan paradigma besar dalam pembangunan Indonesia, dari pendekatan top-down menjadi bottom-up. Prabowo ingin memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan, sekecil apa pun, berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan sinergi lintas kementerian, dukungan fiskal yang kuat, dan semangat gotong royong masyarakat, pemerintahan Prabowo-Gibran tampak serius mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jalan baru pemerataan ekonomi ini dimulai dari tempat yang paling mendasar: desa.

Dari sanalah, visi Indonesia Maju yang berdaulat, adil, dan sejahtera mulai diwujudkan.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial Ekonomi

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui kebijakan hilirisasi yang didorong dengan pemberian insentif strategis. Langkah ini diyakini mampu mempercepat pertumbuhan industri nasional sekaligus memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Insentif yang diberikan mencakup dukungan fiskal mulai dari tax holiday hingga pembebasan bea masuk untuk barang modal. Kebijakan tersebut diharapkan menarik lebih banyak investasi dan membuka peluang lapangan kerja baru secara berkelanjutan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan, total insentif yang diberikan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Dukungan tersebut bertujuan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha di tingkat global.

“Ini menunjukkan komitmen besar negara untuk menarik investasi berkualitas. Kita memberikan insentif bukan tanpa alasan. Itu semua adalah potensi penerimaan negara yang kita kembalikan demi tujuan strategis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Todotua menekankan bahwa strategi hilirisasi tidak bisa bertumpu pada insentif semata. Tanpa riset dan inovasi lokal, Indonesia akan terus bergantung pada teknologi impor.

Ia pun mencontohkan proyek nikel di Morowali yang sudah memiliki lebih dari 50 smelter. Namun belum banyak karya riset anak bangsa yang dipakai di sana. Menurutnya, dunia usaha harus menjadi bagian dari ekosistem riset nasional.

Ia juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan perusahaan, khususnya yang menerima insentif investasi, untuk ikut mengambil peran lebih besar dalam mendukung riset dan pengembangan talenta Indonesia. Riset tersebut bisa berupa penelitian di bidang teknologi hilirisasi, teknologi smelter, sampai pemanfaatan kecerdasan buatan.

“Mulai tahun depan, perusahaan yang sudah menikmati fasilitas insentif harus ikut memperkuat dunia akademik. Kita dorong adanya program beasiswa dan riset bersama,” jelasnya.

Kebijakan pemberian insentif senilai sekitar Rp 1.300 triliun oleh pemerintah untuk memperkuat proses hilirisasi telah menunjukkan arah yang tepat. Namun keberhasilan hilirisasi nasional juga ditentukan oleh output yang diperoleh dari insentif tersebut dengan membangun sinergi antara ekosistem riset, industri, dan perguruan tinggi. ***

Oleh: Yusuf Rinaldi *)

Transformasi ekonomi Indonesia memasuki babak baru dengan percepatan program hilirisasi lintas sektor yang tengah digalakkan pemerintah. Hilirisasi, yang selama ini dianggap sebagai strategi jangka panjang, kini menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak hanya menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi, tetapi juga membuktikan komitmennya melalui langkah-langkah konkret yang berdampak langsung pada industri, lapangan kerja, dan ketahanan energi.

Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan program hilirisasi di sektor strategis, mulai dari perikanan, pertanian, hingga energi dan sumber daya mineral. Pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi hampir mencapai Rp600 triliun, yang seluruhnya diharapkan mulai memasuki tahap pembangunan pada 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa percepatan proyek-proyek hilirisasi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menghasilkan produk-produk substitusi impor. Program ini juga menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Salah satu contoh nyata adalah pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti LPG impor. Mengingat konsumsi LPG Indonesia diperkirakan meningkat dari 1,2 juta ton pada 2025 menjadi hampir 10 juta ton pada 2026, pembangunan industri energi dalam negeri menjadi langkah yang tidak dapat ditunda. Pemerintah juga menargetkan pembangunan kilang minyak nasional untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar.

Seiring dengan percepatan hilirisasi, sejarah baru investasi di Indonesia juga tercatat pada 6 November 2025 dengan peresmian Industri Petrokimia Nafta Crackers terbesar di ASEAN, PT Lotte Chemical Indonesia, di Cilegon, Banten. Dengan nilai investasi sebesar 3,9 miliar USD atau sekitar Rp62 triliun, industri ini menempati lahan seluas 110 hektar dan memiliki bangunan pabrik seluas 70 hektar.

Pabrik petrokimia ini menggunakan bahan baku nafta dan LPG sekitar 3,2 juta ton per tahun dan menghasilkan 15 produk petrokimia, termasuk etilena dan propilena, yang sebagian besar (70%) digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara sisanya diekspor.

Investasi besar ini menjadi simbol konkret hilirisasi industri migas yang menghasilkan produk bernilai tinggi. Produk akhir dari industri petrokimia ini mencakup komponen kendaraan, peralatan medis, pipa, kemasan plastik, peralatan isolasi listrik, dan bahan baku industri lainnya. Dengan demikian, hilirisasi bukan sekadar jargon, tetapi mantra baru bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, karena mampu mendorong penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan industri nasional.

Perjalanan pembangunan proyek petrokimia ini tidak mudah. Proyek sempat terhenti lama akibat berbagai kendala, termasuk akuisisi lahan, perizinan, hingga dampak pandemi Covid-19. Keberhasilan pembangunan pabrik, yang kini beroperasi secara komersial, merupakan hasil keteguhan pemerintah dalam mengawal proyek sejak awal. Dukungan berkelanjutan dari Presiden Prabowo memastikan proyek dapat rampung tepat waktu, meski terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Pabrik petrokimia ini kini menjadi simbol keberlanjutan dan konsistensi program hilirisasi.

Selain sektor migas, pemerintah menargetkan percepatan 18 proyek hilirisasi senilai Rp618,13 triliun di berbagai sektor, termasuk mineral dan batu bara, transisi energi, ketahanan energi, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Pra-studi kelayakan untuk proyek-proyek ini telah diserahkan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional kepada Danantara pada Juli 2025. Setiap proyek memiliki tingkat kesulitan berbeda, mulai dari pembangunan refinery, storage, hingga pengolahan alumina dan silika, namun semuanya dipastikan rampung sebelum akhir tahun ini agar eksekusi dapat segera dimulai pada 2026.

Program hilirisasi ini juga melibatkan kolaborasi intensif antara Satgas, Danantara, dan pemerintah pusat. Skema pembiayaan, model bisnis, lokasi, serta mitigasi sosial dan lingkungan dirancang secara matang untuk memastikan proyek berjalan lancar. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa investasi hilirisasi telah menjadi kontributor utama terhadap realisasi investasi nasional. Hingga paruh kedua 2025, Danantara berhasil memperoleh komitmen pendanaan sebesar 7 miliar USD dari berbagai sovereign wealth fund internasional, termasuk Qatar, China Investment Corporation, dan Russian Direct Investment Fund.

Dampak program hilirisasi terhadap perekonomian nasional diprediksi sangat signifikan. Pembangunan 18 proyek ini diharapkan membuka lebih dari 270 ribu lapangan kerja dengan upah yang layak, memperkuat kapasitas industri hilir, serta mempercepat substitusi impor, termasuk LPG melalui DME. Produk-produk bernilai tinggi yang dihasilkan dari proses hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mendorong pertumbuhan industri lokal di berbagai daerah.

Hilirisasi, dengan demikian, dapat dipandang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap investasi strategis yang dijalankan, seperti industri petrokimia di Cilegon, memberikan efek domino: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat kemandirian industri, dan menghasilkan pendapatan negara yang lebih besar. Pemerintah, melalui arahan presiden dan koordinasi lintas kementerian, telah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berbicara soal angka makro, tetapi juga nilai tambah nyata bagi masyarakat.

Dengan keberhasilan proyek petrokimia dan percepatan 18 proyek hilirisasi lainnya, visi ekonomi nasional di era Presiden Prabowo semakin jelas. Hilirisasi bukan hanya strategi industrialisasi semata, tetapi juga instrumen untuk mencapai kemandirian ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Mesin pertumbuhan ekonomi ini kini bergerak lebih cepat, lebih terukur, dan lebih berkelanjutan, mencerminkan sinergi antara visi kepemimpinan, konsistensi kebijakan, dan determinasi eksekusi.

)*Penulis merupakan pengamat ekonomi

Oleh: Juanda Syah)*

Pemerintah terus memperkuat arah pembangunan ekonomi nasional melalui strategi besar hilirisasi di sektor pertanian yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Konsep ini diyakini akan membuka peluang kerja baru, dan mendorong kemandirian ekonomi rakyat. Dengan total rencana investasi sebesar Rp371 triliun yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan hortikultura, program ambisius ini diharapkan mampu menciptakan sekitar delapan juta lapangan kerja baru di berbagai daerah. Besarnya investasi tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menggerakkan sektor riil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa hilirisasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat daya saing produk nasional. Fokus utama program diarahkan pada komoditas unggulan seperti tebu, kakao, mete, dan kelapa. Menurutnya, ketika produk-produk tersebut diolah di dalam negeri, nilai jualnya meningkat tajam dan memberikan manfaat langsung bagi petani. Sebagai contoh, harga kelapa yang sebelumnya hanya Rp600 per butir kini naik menjadi Rp3.500 setelah diolah menjadi produk turunan seperti minyak kelapa, santan kemasan, dan serabut kelapa. Lonjakan harga ini menjadi bukti nyata keberhasilan hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah yang signifikan.

Menurut Andi Amran, pemerintah menargetkan peningkatan skala industri pengolahan agar nilai tambah produk pertanian dapat meningkat hingga puluhan kali lipat. Dengan memperkuat industri di dalam negeri, Indonesia tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga pemain utama dalam rantai pasok global produk pertanian olahan. Langkah ini sekaligus akan memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani mengatakan bahwa hilirisasi pertanian memiliki dampak sosial yang jauh lebih besar dibandingkan hilirisasi mineral. Alasannya, sektor pertanian bersifat padat karya dan langsung melibatkan masyarakat di lapangan. Jika hilirisasi mineral cenderung membutuhkan modal besar dengan serapan tenaga kerja terbatas, maka hilirisasi pertanian justru mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar serta memperkuat ekonomi lokal. Hal ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mempercepat implementasi program hilirisasi pertanian sebagai pendorong utama pemerataan ekonomi.

Rosan Roeslani menambahkan bahwa pihaknya bersama Kementerian Pertanian dan lembaga investasi nasional Danantara telah mengidentifikasi berbagai proyek prioritas yang siap dieksekusi. Sejumlah BUMN juga akan dilibatkan untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ekosistem hilirisasi pertanian yang solid dan berkelanjutan.

Menurut Rosan, produk-produk unggulan seperti kelapa dan kakao memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi di pasar global. Dengan strategi hilirisasi yang tepat, komoditas tersebut berpotensi menjadi sumber devisa baru sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok internasional. Hilirisasi tidak hanya menumbuhkan industri pengolahan, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor lain seperti logistik, kemasan, dan perdagangan.

Sementara itu terdapat dukungan dari CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani menekankan bahwa lembaganya akan memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program hilirisasi di sektor pertanian. Danantara akan bertugas mengawal dan mengevaluasi setiap tahapan pelaksanaan proyek agar tetap berjalan sesuai target. Dengan keterlibatan lembaga investasi nasional, pemerintah memastikan bahwa proyek-proyek hilirisasi tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Danantara menjadi contoh konkret kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekonomi rakyat. Hilirisasi pertanian diharapkan menjadi penggerak utama dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, di mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh daerah.

Selain meningkatkan kesejahteraan petani, hilirisasi juga mendorong tumbuhnya wirausaha baru di sektor pengolahan hasil pertanian. Dengan meningkatnya nilai jual produk, para pelaku usaha kecil dan menengah di daerah berpeluang mengembangkan industri rumah tangga berbasis komoditas lokal. Hal ini akan memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Program hilirisasi pertanian juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan transformasi ekonomi. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, Indonesia dapat keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Sektor pertanian yang selama ini identik dengan produktivitas primer kini bertransformasi menjadi sektor industri modern yang berdaya saing tinggi.

Upaya hilirisasi ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian bangsa. Dengan dukungan regulasi, investasi, dan teknologi yang tepat, pemerintah menargetkan agar pertanian Indonesia menjadi sektor unggulan yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui kerja sama antara Kementerian dan lembaga investasi nasional Danantara, pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam mengubah wajah pertanian Indonesia menuju arah yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing. Dengan semangat hilirisasi, sektor pertanian bukan lagi hanya tentang menanam dan memanen, tetapi juga tentang membangun industri, membuka lapangan kerja, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dari hulu hingga hilir.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung

Jakarta – Pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi strategis senilai Rp618,13 triliun sebelum akhir tahun 2025. Langkah ini menjadi bagian penting dalam perjalanan besar menuju kemandirian ekonomi dan energi nasional. Program hilirisasi lintas sektor tersebut dirancang sebagai manifestasi nyata visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kuat, berdaya saing, dan mandiri secara energi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ahmad Erani Yustika menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat penyelesaian pra-studi kelayakan atau _feasibility study (FS)_ terhadap 18 proyek hilirisasi tersebut. Ia menargetkan seluruh studi selesai sebelum akhir tahun 2025, sehingga tahapan konstruksi dapat segera dimulai pada 2026.

“Pasti (eksekusi) akan bertahap. Tapi semuanya pasti akan selesai akhir tahun ini. Karena harus segera dieksekusi proyeknya,” kata Ahmad.

Salah satu proyek prioritas yang menjadi fokus adalah pengembangan _Dimethyl Ether (DME),_ yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor LPG sekaligus mengoptimalkan potensi besar gas domestik sebagai sumber energi bersih dan terbarukan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka menekankan pentingnya percepatan seluruh proyek hilirisasi lintas sektor. Menurutnya, 18 proyek strategis bernilai lebih dari Rp600 triliun tersebut harus dapat memasuki tahap pembangunan fisik pada 2026.

“Percepatan hilirisasi baik di sektor perikanan, kemudian di sektor pertanian, dan di sektor energi dan mineral batu bara. Arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS, dan sudah dibicarakan dengan Danantara, kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya,” ujar Bahlil.

Ia juga mengungkapkan bahwa hilirisasi akan membuka lapangan kerja berkualitas dan berupah layak. Sementara untuk Satgas Hilirisasi bersama Danantara terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk merumuskan skema pembiayaan, model bisnis, dan lokasi proyek.

“Itu (proyek hilirisasi) akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dengan upah yang layak. Tim juga tengah memastikan penyelesaian berbagai kendala perizinan serta mitigasi sosial dan lingkungan, agar implementasi proyek dapat berjalan terintegrasi dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dari sisi pendanaan, CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa investasi hilirisasi kini menjadi salah satu kontributor utama terhadap realisasi investasi nasional. Hingga paruh kedua 2025, Danantara telah memperoleh komitmen pendanaan sebesar US$7 miliar dari berbagai ¬_sovereign wealth fund internasional._

“Dari USD7 miliar itu dengan Qatar USD4 miliar, kemudian dengan CIC (China Investment Corporation) USD2 miliar, dan juga kemudian dengan RDIF (Russian Direct Investment Fund),” ungkap Rosan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menaruh harapan besar bahwa rampungnya seluruh studi kelayakan pada 2025 akan menjadi landasan kuat bagi industrialisasi nasional. Dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun, proyek-proyek ini diharapkan mampu menyerap lebih dari 270 ribu tenaga kerja, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mempercepat substitusi impor LPG melalui pengembangan DME.