Jakarta – Pemerintah memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga di tengah dinamika global dan meningkatnya konsumsi masyarakat pasca Lebaran 2026. Di saat berbagai negara menghadapi ancaman krisis pangan akibat konflik geopolitik, lonjakan harga energi, dan gangguan rantai pasok global, Indonesia justru mampu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi pangan nasional berada dalam posisi aman, dengan stok yang cukup serta harga yang relatif stabil di berbagai daerah. Momentum Lebaran tahun ini menjadi bukti nyata bahwa sistem pangan nasional semakin kuat dan adaptif terhadap tekanan global.

“Kita ingin semua tersenyum. Petani tersenyum karena harga hasil panennya baik, pedagang tersenyum karena barang tersedia dan bisa dijual, dan masyarakat juga tersenyum karena harga pangan terjangkau. Itulah tujuan pemerintah menjaga pangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa stok beras nasional saat ini sangat kuat, ditopang cadangan pemerintah dan hasil panen raya di berbagai daerah, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan konsumsi masyarakat.

“Kalau produksi surplus dan distribusi lancar, maka harga akan stabil. Itu yang kita jaga terus, dari hulu sampai hilir. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja terintegrasi mulai dari peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, hingga pengawasan distribusi yang dilakukan secara konsisten,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Amran menekankan bahwa kunci stabilitas harga terletak pada kesinambungan produksi dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga menjaga keseimbangan harga agar tidak merugikan petani sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Harga pangan tidak boleh terlalu tinggi karena memberatkan masyarakat, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah karena merugikan petani. Pemerintah harus menjaga keseimbangan itu,” katanya.

Sementara itu, pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Prima Gandhi, menilai kebijakan pemerintah yang berbasis data dan pemantauan harian terbukti efektif dalam meredam gejolak harga, khususnya selama Ramadan hingga Idulfitri. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas tersebut.

“Dengan pengelolaan pasokan yang terkoordinasi dan respons kebijakan yang cepat, stabilitas harga dapat terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan petani tetap memperoleh kepastian pasar,” tuturnya.

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi lintas sektor, deregulasi, serta penguatan sistem produksi dan distribusi. Stabilitas harga pangan yang terjaga tidak hanya menjadi indikator keberhasilan kebijakan, tetapi juga fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Krisis pangan global kembali menjadi ancaman nyata bagi dunia. Berbagai faktor seperti konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga gangguan rantai pasok internasional telah memperburuk kondisi ketahanan pangan di banyak negara. Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) menunjukkan bahwa dunia berpotensi menghadapi lonjakan signifikan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan akut pada 2026. Dalam kondisi ini, ketahanan pangan bukan lagi sekadar isu sektoral, melainkan menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara.

Berdasarkan analisis WFP, konflik global yang berkepanjangan serta kenaikan harga energi berpotensi mendorong tambahan sekitar 45 juta orang ke dalam kondisi rawan pangan akut. Situasi ini mempertegas bahwa krisis pangan tidak hanya terjadi akibat kekurangan produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti distribusi, harga, dan stabilitas geopolitik global.

Di tengah ancaman global tersebut, Indonesia justru menunjukkan kondisi yang relatif stabil bahkan cenderung positif dalam sektor pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa dunia saat ini memang menghadapi ancaman krisis pangan serius, sehingga setiap negara perlu memperkuat ketahanan pangan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Amran juga menegaskan bahwa dalam situasi krisis global, negara yang mampu memproduksi pangan secara mandiri akan berada dalam posisi paling aman. Oleh karena itu, penguatan produksi dalam negeri menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Keberhasilan Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan tidak terlepas dari berbagai strategi yang dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan produktivitas lahan melalui penggunaan teknologi, benih unggul, dan mekanisasi pertanian. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan dengan membuka lahan baru serta mengoptimalkan lahan yang sebelumnya kurang produktif.

Hasil dari strategi tersebut mulai terlihat dengan adanya surplus produksi pangan, khususnya beras. Produksi beras nasional yang meningkat secara signifikan menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pasar global. Bahkan, cadangan beras pemerintah dilaporkan berada pada kondisi yang aman dan terus meningkat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Ia menilai bahwa dengan sumber daya alam yang melimpah, iklim yang mendukung, serta tenaga kerja yang memadai, Indonesia memiliki semua prasyarat untuk mencapai kemandirian pangan sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan global.

Indonesia tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang modern dan berkelanjutan. Transformasi ini mencakup perbaikan tata kelola distribusi, reformasi kebijakan pupuk, serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan. Langkah-langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa surplus produksi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk harga yang stabil dan ketersediaan pangan yang merata.

Di sisi lain, capaian surplus pangan juga menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian telah berjalan ke arah yang tepat. Dalam salah satu laporan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas strategis, sehingga mampu menjaga ketersediaan pangan di tengah tekanan global.

Kesembilan komoditas tersebut yakni beras, gula konsumsi, cabe besar, cabe rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional hingga akhir April 2026, total ketersediaan beras tercatat mencapai 27,55 juta ton dengan kebutuhan sebesar 10,30 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus 17,24 juta ton.

Sementara, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog per Februari 2026 tercatat 3,3 juta ton. Menurut perhitungan Amran, dalam tiga bulan ke depan, stok beras Bulog bisa menyentuh 6 juta ton.

Namun demikian, tantangan ke depan tetap tidak ringan. Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga berkaitan dengan distribusi, akses, dan stabilitas harga. Gangguan pada salah satu aspek tersebut dapat memicu krisis meskipun produksi dalam negeri mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjaga sistem pangan yang tangguh.

Selain itu, perubahan iklim juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Fenomena cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir berpotensi mengganggu produksi pertanian. Dalam konteks ini, inovasi teknologi pertanian dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Ketahanan pangan juga memiliki dimensi strategis dalam konteks geopolitik. Negara yang memiliki kemandirian pangan cenderung lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh gejolak global. Sebaliknya, negara yang bergantung pada impor pangan akan lebih rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan internasional.

Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya dalam peta pangan global. Dengan terus meningkatkan produksi, memperbaiki sistem distribusi, serta memperkuat cadangan pangan nasional, Indonesia tidak hanya mampu menghadapi krisis global, tetapi juga berpotensi menjadi solusi bagi negara lain yang mengalami kekurangan pangan

Menghadapi krisis global membutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dengan fondasi yang kuat, Indonesia tidak hanya mampu bertahan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga dapat tampil sebagai kekuatan baru dalam menjaga stabilitas pangan dunia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Gavin Asadit )*

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks pada tahun 2026, isu ketahanan pangan kembali menjadi perhatian utama berbagai negara, termasuk Indonesia. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta tekanan perubahan iklim telah mendorong banyak negara memperketat kebijakan ekspor komoditas pangan strategis. Kondisi ini berdampak langsung terhadap stabilitas pasokan dan harga pangan dunia, sehingga memperkuat urgensi bagi Indonesia untuk mempercepat kemandirian pangan.

Pemerintah Indonesia menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup akses masyarakat, stabilitas harga, dan keberlanjutan sistem produksi. Dalam konteks krisis global, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri menjadi bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara.

Data terbaru hingga awal 2026 menunjukkan bahwa produksi pangan nasional, khususnya beras, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Produksi domestik dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Hal ini menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian mulai memberikan hasil yang positif.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global. Ia memandang bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dengan memastikan seluruh kebutuhan pangan rakyat dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Penekanan ini menjadi arah strategis pemerintah dalam mempercepat agenda swasembada pangan.

Sementara itu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai bahwa peningkatan produksi dalam negeri harus terus didorong melalui optimalisasi lahan serta pemanfaatan teknologi pertanian modern. Ia melihat bahwa produktivitas menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan nasional, terutama di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan diwujudkan melalui berbagai program prioritas, seperti pengembangan kawasan food estate, modernisasi alat dan mesin pertanian, serta peningkatan akses petani terhadap pembiayaan dan teknologi. Pemerintah juga terus memperbaiki sistem distribusi pangan agar lebih efisien dan merata di seluruh wilayah.

Di sisi lain, stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah secara aktif melakukan berbagai intervensi, termasuk penguatan cadangan pangan dan pelaksanaan operasi pasar. Langkah ini bertujuan untuk memastikan harga tetap terjangkau tanpa merugikan produsen.

Transformasi sektor pertanian juga menjadi bagian penting dari strategi pemerintah. Digitalisasi pertanian dan pemanfaatan teknologi berbasis data diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi serta membantu pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, sektor pertanian diharapkan mampu menjadi lebih adaptif terhadap perubahan global.

Sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia berpandangan bahwa ketergantungan terhadap impor harus dikurangi secara bertahap agar Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap gejolak global. Dalam kerangka tersebut, kemandirian pangan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun demikian, tantangan ke depan tetap tidak ringan. Perubahan iklim yang semakin ekstrem berpotensi mengganggu pola produksi pangan, sementara alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan produksi. Pemerintah menyadari bahwa upaya menjaga ketahanan pangan harus dilakukan secara terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan tata ruang.

Krisis global yang terjadi saat ini juga dipandang sebagai momentum untuk mempercepat reformasi struktural di sektor pangan. Ketergantungan terhadap impor dinilai tidak lagi menjadi pilihan yang aman dalam jangka panjang. Oleh karena itu, berbagai kebijakan diarahkan untuk memperkuat produksi domestik dan meningkatkan daya saing sektor pertanian nasional.

Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah mendorong keterlibatan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pangan yang efisien dan berkelanjutan. Kemitraan strategis diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk pangan sekaligus memperluas akses pasar.

Dalam konteks global, Indonesia juga aktif mendorong kerja sama internasional di bidang pangan. Pemerintah memandang bahwa krisis pangan dunia memerlukan solusi bersama, namun tetap menekankan pentingnya kemandirian nasional sebagai prioritas utama. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara keterbukaan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan global.

ketahanan pangan merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional. Kemandirian pangan bukan hanya menjadi kebutuhan ekonomi, tetapi juga strategi untuk memastikan bahwa Indonesia mampu menghadapi berbagai krisis global dengan lebih kuat dan mandiri.

Dengan berbagai langkah yang telah dijalankan, pemerintah optimistis Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Konsistensi kebijakan serta dukungan seluruh elemen bangsa akan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan sistem pangan yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan di masa depan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat menjadi langkah strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini menunjukkan Pemerintah menempatkan stabilisasi konsumsi rumah tangga sebagai prioritas utama,” kata Shinta.

Ia menjelaskan bahwa di tengah tekanan harga pangan dan dinamika global, kebijakan pemerintah berfungsi sebagai peredam (shock absorber) untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.

Shinta juga menekankan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada ketepatan sasaran, distribusi yang efektif, serta pengelolaan pasokan yang baik agar tidak menimbulkan distorsi di pasar.

Selain itu, ia menilai pentingnya penguatan sektor produksi dan efisiensi logistik guna memastikan stabilitas pasokan pangan dalam jangka panjang.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus menggencarkan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli.

Program ini menyasar lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat dengan alokasi anggaran yang signifikan, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng, yang diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Selain itu, percepatan distribusi bantuan juga menjadi perhatian utama agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis bahwa kondisi ekonomi Indonesia tetap berada dalam tren positif. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 berada di kisaran yang cukup kuat.

“Kalau angka terakhir sih pertumbuhan ekonomi bisa 5,6%-5,7%,” ujar Purbaya.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi domestik di tengah tekanan global yang dipicu oleh konflik geopolitik.

Pemerintah dinilai berhasil melakukan berbagai langkah mitigasi sehingga dampak eksternal tidak terlalu signifikan terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri.

“Dampak global ke sini masih belum terasa karena di-absorb oleh pemerintah. Jadi, kita menjaga betul supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan normal,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat permintaan domestik.

Konsumsi masyarakat tetap menjadi fokus utama karena memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kombinasi antara program bantuan sosial, stabilisasi harga pangan, serta dukungan terhadap sektor usaha dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga daya beli masyarakat.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pendekatan berbasis program nyata yang menyentuh langsung masyarakat, mulai dari desa hingga perkotaan. Strategi ini dinilai tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, tetapi juga membuka ruang penciptaan lapangan kerja secara masif di berbagai sektor produktif.

Sejumlah program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi desa, hingga pembangunan perumahan rakyat menjadi pilar utama dalam mendorong perputaran ekonomi. Program-program ini dirancang untuk menciptakan efek berganda, di mana aktivitas ekonomi tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga tumbuh dari akar rumput di wilayah pedesaan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan program MBG memiliki dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Presiden menekankan bahwa keterlibatan vendor bahan pangan akan memperluas dampak ekonomi secara signifikan.

“Itu sudah 1,5 juta,” ujarnya terkait potensi tenaga kerja yang terserap dari pembangunan dapur MBG di seluruh Indonesia. Saya yakin ketika ini berjalan, itu akan lebih dari 8 persen,” tegasnya.

Selain MBG, penguatan Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi instrumen strategis dalam menggerakkan ekonomi dari bawah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa seluruh program pemerintah saling terintegrasi dalam satu ekosistem ekonomi nasional.

“Programnya Bapak Presiden itu satu dengan yang lain terkait, mulai dari swasembada pangan hingga koperasi desa,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa program-program tersebut tetap menjadi prioritas utama pemerintah meski di tengah tekanan global.

“Program unggulan tidak ada yang diubah. Arah kebijakan fiskal tetap berpihak pada program yang berdampak langsung ke masyarakat” katanya.

Implementasi program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menggerakkan rantai pasok ekonomi lokal. Selain itu, pembangunan perumahan rakyat turut menjadi pengungkit ekonomi perkotaan dengan melibatkan berbagai sektor industri turunan.

“Dari sektor pertanian, distribusi pangan, hingga pelaku UMKM, seluruhnya terintegrasi dalam ekosistem ekonomi yang produktif,” ucapnya.

Dengan sinergi antara program desa dan kota, arah kebijakan ekonomi nasional kini bergerak menuju model yang lebih produktif dan merata. Pemerintah optimistis, strategi ini tidak hanya mampu mempercepat pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Ambisi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen menjadi salah satu visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat kemajuan nasional. Target ini bukan sekadar angka, melainkan simbol optimisme terhadap kemampuan Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan ekonomi yang diusung menitikberatkan pada peran negara yang lebih kuat dalam mengelola sumber daya strategis. Negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai motor penggerak utama pembangunan melalui investasi, hilirisasi, dan penguatan sektor pangan serta energi.

Namun, mewujudkan pertumbuhan tinggi secara berkelanjutan bukan perkara mudah di tengah ketidakpastian global dan dinamika domestik yang kompleks. Diperlukan konsistensi kebijakan, sinergi lintas sektor, serta keberanian mengambil langkah strategis agar mimpi besar tersebut tidak berhenti sebagai retorika semata.

Presiden Prabowo melancarkan berbagai jurus dalam skema program prioritas pemerintah. Meski target 8 persen masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih berada di kisaran 5 persen, Presiden Prabowo optimistis target tersebut bisa dicapai dengan strategi yang telah ia susun.

Presiden Prabowo memaparkan, ada lima program prioritas pemerintah yang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja bisa meningkatkan pendapatan dan daya berli masyarakat. Adapun, lima program utama yang disiapkan pemerintah antara lain, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Program 3 Juta Rumah, dan Renovasi Sekolah dan Digitalisasi Pendidikan.

Seperti diketahui, program MBG masih menjadi program andalan Presiden Prabowo. Program ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dari perhitungan Presiden Prabowo, target Pembangunan 30 ribu dapur SPPG dengan masing-masing unit mempekerjakan sekitar 50 orang, akan menyerap sebanyak 1,5 juta tenaga kerja. Selain itu, setiap dapur juga didorong untuk melibatkan 5-10 vendor bahan makanan seperti telur, buah, dan daging. Jika setiap vendor mempekerjakan sekitar 5 orang, maka ada potensi tambahan lapangan kerja sebanyak 1,5 juta orang.

Untuk program Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo menjadikan program tersebut sebagai penggerak ekonomi desa. Ia menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa, dengan masing-masing koperasi mempekerjakan sekitar 18 orang.

Program ini diperkirakan dapat menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru, sekaligus memperpendek rantai pasok barang ke desa dan membantu penjualan hasil bumi masyarakat.

Di sektor kelautan, program Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Pada 2026 ini, pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.100 kampung nelayan.

Program ini dijalankan bukan tanpa riset. Dari uji coba yang dilakukan, program ini terbukti mampu meningkatkan penghasilan nelayan secara signifikan, 60-80 persen dari penghasilan biasanya.

Program pembangunan 3 juta rumah juga menjadi salah satu motor besar penciptaan lapangan kerja. Setiap pembangunan satu unit rumah diperkirakan melibatkan sekitar 5 pekerja.
Jika pembangunan 1 juta rumah dipercepat pada tahap awal, maka program ini berpotensi menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja, belum termasuk dampak berantai dari industri pendukung seperti bahan bangunan dan utilitas.
Di sektor sumber daya manusia, pemerintah mempercepat program renovasi sekolah dengan target 300 ribu sekolah dalam lima tahun ke depan. Pemerintah juga melakukan digitalisasi pendidikan melalui distribusi ratusan ribu interactive flat panel di sekolah-sekolah.

Presiden Prabowo menegaskan, reformasi pendidikan ini merupakan langkah besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang masih pada kisaran 5 persen, Presiden Prabowo menyadari target 8 persen tak bisa dicapai dalam sekejap waktu. Namun ia yakin dalam 10 tahun mendatang, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen melalui berbagai program prioritas yang telah ia paparkan. Ia pun meminta waktu kepada rakyat Indonesia untuk membuktikan tekadnya sampai 2029.

Target ambisius Presiden Prabowo sudah disambut baik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu. Di sejumlah kesempatan bahkan Purbaya menggunakan gaya komunikasi simbolik dengan mengenakan atribut seperti topi dan jaket yang menampilkan angka 8 persen.

Purbaya menyebut bahwa angka 8 persen bukan sekadar hiasan, tetapi target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Ia yakin target itu bisa diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk turut mendukung pencapaian target ambisius tersebut.

Hal itu memperlihatkan konsistensi Purbaya dalam menyuarakan semangat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus menyampaikan pesan tentang komitmen pemerintah terhadap kemajuan ekonomi nasional.

Oleh karenanya, keberhasilan target pertumbuhan 8 persen akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan yang ditempuh. Jika dijalankan dengan disiplin dan kolaborasi yang kuat, mimpi besar ini berpotensi menjadi lompatan nyata bagi masa depan ekonomi Indonesia.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh: Asep Faturahman)*

Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan ekonomi sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui strategi yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor riil, dan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga merata dan dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pemerintah menghadirkan berbagai program strategis yang dirancang untuk menyerap tenaga kerja dalam skala besar sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi nasional.

Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan bahwa sejumlah program yang dijalankan meliputi Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, serta pembangunan satu juta rumah. Program-program ini dirancang sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling terintegrasi dan mampu menciptakan efek pengganda di berbagai sektor. Program Makan Bergizi Gratis, menjadi salah satu penggerak utama dalam penyerapan tenaga kerja melalui pengoperasian puluhan ribu dapur produksi di seluruh Indonesia. Pada tahap optimal, sekitar 30 ribu dapur akan beroperasi dengan masing-masing unit mempekerjakan sekitar 50 tenaga kerja, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan pengangguran.

Dampak dari program tersebut tidak hanya terbatas pada tenaga kerja di dapur produksi. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar turut mendorong aktivitas ekonomi di sektor hulu, termasuk pertanian, peternakan, serta distribusi logistik. Para petani dan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting dalam rantai pasok yang memastikan ketersediaan bahan baku di setiap dapur. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi rakyat secara menyeluruh.

Penguatan ekonomi berbasis desa juga menjadi fokus utama melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dengan target 80 ribu koperasi yang masing-masing diperkirakan mempekerjakan sekitar 18 orang, program ini berpotensi membuka lebih dari satu juta lapangan kerja baru. Koperasi ini diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal serta memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan dan pasar. Langkah ini sekaligus menjadi upaya konkret dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Di sektor kelautan, Kampung Nelayan Merah Putih difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat pesisir. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.100 kampung nelayan pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan nasional. Program ini telah menunjukkan hasil positif melalui uji coba yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan secara signifikan. Dengan dukungan infrastruktur dan manajemen yang lebih baik, masyarakat pesisir diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Selain itu, pembangunan satu juta rumah menjadi salah satu program strategis yang memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian. Setiap unit rumah diperkirakan melibatkan sekitar lima tenaga kerja, sehingga secara keseluruhan program ini mampu menyerap jutaan pekerja dari berbagai sektor. Aktivitas pembangunan tersebut juga mendorong pertumbuhan industri pendukung seperti bahan bangunan, logistik, dan utilitas, yang pada akhirnya memperluas dampak ekonomi secara nasional.

Sinergi antarprogram yang dijalankan secara bersamaan menciptakan efek pengganda yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap program tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pemerintah optimistis dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi melampaui target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan kebijakan di sektor energi dan stimulus ekonomi untuk menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa berbagai rencana kebijakan tersebut dibahas secara komprehensif untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Langkah efisiensi yang diambil menjadi bagian dari strategi untuk menghadapi ketidakpastian global tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan penghematan energi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan komitmen dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas, sehingga stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dalam jangka panjang.

Konsistensi implementasi kebijakan serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, strategi ekonomi yang dijalankan diyakini mampu menciptakan fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat efektivitas pelaksanaan program melalui pengawasan dan evaluasi berkala agar setiap kebijakan berjalan optimal dan memberikan dampak nyata. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar memberikan hasil yang terukur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keseluruhan kebijakan dan program yang dijalankan mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjadikan ekonomi sebagai instrumen utama peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor strategis, serta menjaga stabilitas nasional, arah pembangunan ekonomi yang ditempuh diyakini mampu membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, tangguh, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara luas.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut

JAKARTA – Apresiasi terhadap mekanisme peradilan militer menguat dalam penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus. Langkah ini dinilai sebagai instrumen penting untuk memastikan proses hukum berjalan tegas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya karena adanya dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI.

Prabowo Subianto menegaskan komitmennya agar kasus tersebut diusut hingga tuntas tanpa menyisakan celah impunitas. Ia memerintahkan aparat penegak hukum untuk tidak hanya menindak pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang berada di balik peristiwa tersebut.

Dalam keterangannya, Presiden menyebut aksi penyiraman air keras sebagai kejahatan serius yang menyerupai terorisme. Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga mengancam rasa aman publik. Karena itu, Presiden menekankan pentingnya penegakan hukum yang menyeluruh dan tanpa kompromi.

“Ini adalah terorisme. Ini tindakan biadab. Harus kita kejar dan usut sampai tuntas,” tegasnya. Ia juga memastikan bahwa tidak akan ada perlakuan khusus apabila ditemukan keterlibatan aparat negara. Menurutnya, supremasi hukum harus ditegakkan demi mewujudkan Indonesia yang beradab.

Sejalan dengan hal tersebut, pakar hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung menilai bahwa penerapan peradilan militer merupakan langkah tepat. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, setiap prajurit TNI tunduk pada yurisdiksi peradilan militer dalam perkara pidana.

Menurut Frans, mekanisme tersebut justru menjamin ketegasan dalam pemberian sanksi. Ia menilai sistem peradilan militer memiliki standar yang kuat dan konsisten dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran berat, sehingga dapat menjaga kredibilitas institusi sekaligus memberikan kepastian hukum.

Di sisi lain, proses penanganan perkara terus berjalan. Kepala Pusat Penerangan TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan bahwa penyidikan terhadap empat prajurit yang diduga terlibat masih berlangsung. Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI saat ini tengah mendalami peran masing-masing terduga.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dan menunggu hasil penyidikan secara menyeluruh. Dengan sinergi antara ketegasan Presiden dan optimalisasi peradilan militer, penanganan kasus ini diharapkan mampu menghadirkan keadilan bagi korban sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.. (*)

JAKARTA – Komitmen tegas Prabowo Subianto dalam menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menuai apresiasi sebagai langkah nyata pemerintah dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak warga negara dari tindakan kekerasan.

Kepala Negara menginstruksikan aparat penegak hukum agar membongkar perkara tersebut hingga ke akar-akarnya demi menjamin keadilan bagi rakyat.

Arahan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap korban sekaligus pesan kuat bahwa tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan di Indonesia.

“Ini adalah terorisme. Ini tindakan biadab. Harus kita kejar. Harus kita usut. Harus kita usut!” tegas Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis, sebagaimana rilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Beliau menjamin tidak akan ada impunitas bagi siapapun, termasuk jika terdapat keterlibatan aparat.

“Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin Indonesia yang beradab. Tidak boleh ada tindakan seperti ini,” tambahnya.

Sejalan dengan arahan Presiden, pakar hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung menilai penerapan mekanisme pengadilan militer menjadi instrumen krusial dalam memperkuat penegakan hukum perkara itu.

Menurutnya, keterlibatan oknum anggota TNI secara otomatis menempatkan yurisdiksi kasus pada UU 31/1997 tentang Peradilan Militer.

“Dasar hukum tersebut diatur secara tegas dalam UU 31/1997 tentang Peradilan Militer. Regulasi ini menyebutkan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer,” urai Frans, Rabu (25/3).

Ia meyakini peradilan militer mampu memberikan sanksi maksimal dan transparan, sekaligus menjaga marwah institusi dari tumpang tindih kewenangan.

“Penanganan oleh pengadilan militer bukan berarti mengurangi transparansi. Justru ini memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor yang berlaku sekaligus menjaga marwah institusi,” jelas Frans.

Saat ini, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI bergerak cepat melakukan pendalaman terhadap personel yang terindikasi terlibat dalam peristiwa di Senen tersebut.

Kapuspen TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, mengonfirmasi bahwa tahapan hukum sedang berlangsung terhadap empat oknum prajurit.

“Perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini proses penyidikan terhadap 4 personel yang diduga melakukan penganiayaan terhadap saudara AY sedang berjalan,” ungkap Aulia, Selasa (24/3).

Dengan langkah tegas Presiden dan respons cepat aparat, penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa kompromi.. (*)

Oleh : Alvi Nurahman )*

Penanganan cepat yang dilakukan TNI dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus layak diapresiasi sebagai wujud nyata komitmen institusi dalam menegakkan hukum secara tegas, profesional, dan transparan. Respons sigap tersebut tidak hanya menunjukkan kesiapan sistem internal militer dalam merespons krisis, tetapi juga memperlihatkan keseriusan dalam menjaga integritas lembaga di tengah sorotan publik.

Sejak awal mencuatnya kasus, langkah cepat langsung terlihat melalui proses penyelidikan hingga penetapan terduga pelaku. Kecepatan ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme penegakan hukum di lingkungan militer berjalan efektif dan tidak berlarut-larut. Dalam konteks ini, TNI tidak sekadar bertindak reaktif, melainkan menunjukkan pola kerja sistematis yang berorientasi pada penyelesaian perkara secara tuntas.

Dukungan dari Prabowo Subianto semakin memperkuat arah penanganan kasus agar berjalan hingga ke akar persoalan. Presiden menegaskan bahwa tindakan penyiraman air keras merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi, sehingga seluruh aparat penegak hukum didorong untuk mengungkap tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga aktor intelektual di baliknya. Penegasan ini memberikan landasan kuat bagi aparat untuk bekerja secara tegas dan tanpa kompromi.

Namun demikian, faktor paling menonjol dalam percepatan pengungkapan kasus ini tetap terletak pada kesigapan aparat militer itu sendiri. Melalui Polisi Militer TNI, proses penyidikan dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan profesional dan terukur. Penahanan terhadap sejumlah prajurit yang diduga terlibat menjadi bukti konkret bahwa proses hukum berjalan secara nyata dan tidak berhenti pada tataran administratif.

Apresiasi terhadap langkah tersebut juga disampaikan oleh Pakar hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung yang menilai bahwa mekanisme peradilan militer merupakan pilihan yang tepat dalam menangani perkara ini. Sistem hukum Indonesia telah mengatur bahwa prajurit aktif yang diduga melakukan tindak pidana berada dalam yurisdiksi peradilan militer. Prinsip lex specialis derogat legi generali memastikan bahwa penanganan perkara berjalan dalam koridor yang jelas dan tidak tumpang tindih.

Menurut Fransiscus, keunggulan peradilan militer terletak pada kemampuannya mengintegrasikan aspek penegakan hukum dengan sistem disiplin internal. Polisi Militer TNI memiliki pengalaman panjang dalam menangani berbagai kasus yang melibatkan prajurit, sehingga proses penyidikan dapat berjalan lebih fokus dan efisien. Selain itu, peradilan militer tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana umum, tetapi juga hukuman administratif seperti pemecatan tidak dengan hormat, yang berfungsi menjaga kehormatan dan integritas institusi.

Perkembangan penanganan perkara ini juga disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Aulia Dwi Nasrullah yang memastikan bahwa proses penyidikan terhadap prajurit yang diduga terlibat masih terus berjalan secara menyeluruh. Seluruh tahapan dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa TNI tidak menutup diri, melainkan membuka ruang akuntabilitas kepada publik.

Langkah penetapan terduga pelaku serta proses penahanan yang telah dilakukan semakin memperkuat keyakinan bahwa TNI serius dalam menegakkan hukum di internalnya. Tidak ada upaya untuk melindungi pelanggaran, melainkan justru mempercepat proses hukum agar keadilan dapat segera ditegakkan. Pendekatan ini menjadi cerminan bahwa institusi militer berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat.

Transparansi juga menjadi elemen penting dalam proses ini. Meskipun berada dalam yurisdiksi militer, persidangan pada dasarnya tetap terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang menyangkut kepentingan strategis negara. Dengan demikian, publik tetap memiliki akses untuk mengawasi jalannya proses hukum, sehingga akuntabilitas dapat terjaga secara optimal.

Sinergi antara ketegasan kepemimpinan nasional, pandangan objektif dari pakar hukum, serta kecepatan respons TNI menjadi fondasi kuat dalam pengungkapan kasus ini. Kombinasi tersebut menciptakan ekosistem penegakan hukum yang tidak hanya cepat, tetapi juga terarah dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Dalam konteks ini, TNI tampil sebagai garda terdepan yang memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan.

Keberhasilan penanganan kasus ini pada akhirnya akan menjadi tolok ukur penting bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika aparat mampu bertindak cepat, transparan, dan tegas, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh secara alami. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat legitimasi institusi penegak hukum.

Lebih dari itu, langkah sigap TNI dalam mengusut kasus penyiraman air keras ini mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada ruang bagi impunitas. Setiap pelanggaran, siapa pun pelakunya, akan diproses secara profesional hingga tuntas. Pendekatan ini menjadi bukti bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.

Momentum ini juga menjadi refleksi penting bagi seluruh aparat penegak hukum untuk terus menjaga konsistensi dalam menjalankan tugasnya. Kecepatan harus diiringi dengan ketelitian, sementara ketegasan harus berjalan beriringan dengan transparansi. Dengan demikian, setiap proses hukum tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, apresiasi terhadap kecepatan dan ketegasan TNI bukan sekadar bentuk pengakuan, melainkan juga harapan agar standar tinggi ini terus dipertahankan. Dengan komitmen yang kuat dan sistem yang berjalan efektif, penegakan hukum di Indonesia dapat terus berkembang menuju arah yang lebih baik, adil, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat.

)* Penulis merupakan Pegiat Literasi Hukum