Oleh : David Dwira )*

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam memastikan kesejahteraan ekonomi nasional dapat dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks saat ini, arah kebijakan fiskal Indonesia mulai menunjukkan karakter yang semakin pro-rakyat. Melalui pendekatan yang berpihak pada sektor produktif seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memperkuat basis ekonomi daerah, pemerintah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu figur sentral dalam penguatan kebijakan fiskal berbasis kerakyatan. Fokusnya pada pemberdayaan UMKM menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dua pilar utama yang diusung Purbaya, yakni pemberian insentif pajak bagi UMKM dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fasilitas tersebut, menggambarkan keseimbangan antara keberpihakan dan ketegasan.

Perpanjangan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% hingga tahun 2029 bagi wajib pajak UMKM merupakan langkah progresif yang memberikan kepastian usaha dan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh. Dengan kebijakan ini, pemerintah memberi napas panjang bagi jutaan pelaku UMKM agar bisa bertransformasi dari usaha bertahan hidup menjadi usaha berorientasi ekspansi. Dalam jangka panjang, insentif tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk menembus pasar ekspor.

Namun demikian, kebijakan berpihak pada UMKM ini tidak berarti tanpa pengawasan. Purbaya menyoroti fenomena “pecah usaha” yang dilakukan oleh sebagian pengusaha besar untuk menikmati tarif pajak rendah dengan memecah entitas bisnisnya agar tetap memenuhi syarat UMKM. Tindakan seperti ini dinilai mencederai prinsip keadilan fiskal dan merugikan pelaku usaha kecil yang benar-benar membutuhkan dukungan. Oleh karena itu, langkah pemerintah menelusuri dan menindak tegas praktik curang semacam ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas sistem perpajakan nasional.

Selain sektor perpajakan, perhatian serius juga diberikan terhadap upaya melindungi UMKM dari praktik perdagangan tidak sehat, khususnya terkait maraknya impor ilegal seperti pakaian bekas. Pemerintah menilai praktik tersebut menekan produksi dalam negeri dan merugikan industri tekstil lokal. Penindakan terhadap mafia impor ilegal dan oknum aparat yang bermain di dalamnya menjadi bukti keseriusan negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi. Langkah ini sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya lapangan kerja baru di sektor industri kecil dan menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Di sisi lain, dorongan terhadap keadilan fiskal di tingkat daerah menjadi isu yang tak kalah penting. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa keadilan fiskal harus menjadi roh dari setiap kebijakan nasional. Menurutnya, kebijakan fiskal yang adil bukan sekadar berbicara mengenai angka dalam APBN, melainkan soal bagaimana kebijakan tersebut mampu menghidupkan kembali semangat otonomi daerah dan memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten untuk mengembangkan potensi lokalnya.

Bursah menilai bahwa arah kebijakan fiskal selama ini masih cenderung berorientasi pada resentralisasi, yang pada akhirnya mempersempit inisiatif daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Ia menyerukan agar pemerintah pusat melihat daerah sebagai mitra sejajar dalam pembangunan, bukan sebagai beban fiskal. Pendekatan yang desentralistik diyakini mampu memperkuat pemerataan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di daerah.

Dalam konteks tersebut, sinergi antara kebijakan fiskal nasional yang berpihak pada UMKM dengan prinsip keadilan fiskal di daerah menjadi kunci penting bagi pemerataan kesejahteraan. Insentif pajak yang diberikan pemerintah pusat harus diimbangi dengan kebijakan daerah yang mampu memfasilitasi kemudahan berusaha, mempercepat perizinan, serta memberikan dukungan infrastruktur yang memadai bagi tumbuhnya sektor produktif.

Lebih jauh, arah kebijakan fiskal pro-rakyat yang tengah dijalankan saat ini juga memiliki efek berantai terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Ketika UMKM tumbuh, maka permintaan terhadap tenaga kerja lokal pun meningkat. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi angka pengangguran, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat di tingkat bawah, yang pada akhirnya mendorong roda ekonomi daerah berputar lebih cepat.

Langkah pemerintah memperpanjang insentif fiskal bagi UMKM dan memperkuat keadilan fiskal di daerah merupakan strategi komprehensif yang menunjukkan keseriusan negara dalam memperkuat ekonomi rakyat. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga mengedepankan semangat pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah.

Pemerintah tampaknya menyadari bahwa kekuatan ekonomi Indonesia bukan terletak pada konglomerasi besar semata, melainkan pada jutaan pelaku UMKM yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dengan memberikan ruang fiskal yang sehat, kebijakan yang berpihak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan kebijakan, maka visi untuk mewujudkan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan fiskal pro-rakyat tidak hanya diukur dari stabilitas makroekonomi, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Insentif bagi UMKM, perlindungan terhadap industri lokal, serta distribusi fiskal yang adil bagi daerah akan menjadi pondasi kokoh bagi lahirnya ekonomi yang tangguh, mandiri, dan berkeadilan sosial. Dengan arah kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat, Indonesia tengah menapaki jalan menuju kemandirian ekonomi yang sesungguhnya, di mana pertumbuhan tidak lagi menjadi milik segelintir, tetapi menjadi kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat di seluruh daerah.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat kecil melalui kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal ke depan akan difokuskan untuk memperluas belanja sosial, meningkatkan daya beli rakyat, serta memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan.

“Negara harus hadir untuk melindungi yang lemah. Karena itu, saya memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat kecil,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat kecil merupakan wujud nyata dari visi pemerataan pembangunan nasional.

“Kita tidak boleh membiarkan satu pun rakyat tertinggal. Pemerintah akan terus memperkuat bantuan sosial, memperluas akses pendidikan, dan memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Keadilan sosial bukan sekadar slogan, tetapi arah kebijakan nyata yang kita jalankan,” tegas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Sejahtera sebesar Rp31,5 triliun diharapkan dapat tersalurkan seluruhnya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Jadi saya harapkan November, sudah habis semua yang Rp31,5 triliun untuk memberikan dorongan tambahan lagi ke perekonomian,” ujar Purbaya.

Pemberikan bantuan tambahan untuk mendorong perekonomian lebih cepat pada triwulan keempat ini, dengan memberikan untuk BLTS Sejahtera sebesar Rp900 ribu untuk tiga bulan.

Senada, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan stimulus ekonomi berupa bantuan langsung tunai (BLT) tambahan mulai disalurkan. Bantuan ini ditujukan untuk 35,4 juta keluarga penerima manfaat.

“Jadi intinya adalah 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat Rp 300 ribu, nanti mulai hari Senin, Minggu depan dapat diambil,” kata Teddy.

Teddy menjelaskan, penyaluran BLT ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, bantuan ini untuk mendukung kegiatan sekolah anak, serta membantu kelangsungan hidup masyarakat.

Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kalangan atas, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. **

Jakarta – Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal inklusif sebagai pondasi utama pemerataan ekonomi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui strategi fiskal yang lebih progresif, pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi terasa hingga ke sektor riil dan lapisan masyarakat terbawah.

Kebijakan fiskal yang ekspansif menjadi pusat perhatian setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyalurkan Rp200 triliun dana pemerintah ke perbankan nasional. Langkah ini dirancang untuk memperbesar likuiditas dan mempercepat penyaluran kredit bagi pelaku usaha, UMKM, dan industri padat karya. “Dana ini harus benar-benar mengalir ke kredit sektor riil, bukan sekadar berhenti pada instrumen keuangan,” tegas Purbaya.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyambut langkah fiskal tersebut sebagai langkah cepat dan berani. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengatakan kebijakan ini dapat mempercepat ekspansi usaha, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta meningkatkan daya beli masyarakat. “Menteri keuangan sudah berani mengambil keputusan strategis dengan menggelontorkan Rp200 triliun ke bank-bank himbara,” ujar Sarman.

Pasar finansial nasional merespon positif. Saham BNI, Mandiri, BRI, dan BTN terpantau melonjak hingga lebih dari 5 persen pada pembukaan perdagangan. Pemerintah menilai respon tersebut sebagai sinyal kepercayaan pasar terhadap arah baru kebijakan fiskal. Likuiditas yang meningkat diharapkan menjadi bahan bakar bagi mesin pertumbuhan domestik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus menunjukkan tren stabil. Pada kuartal III 2025, perekonomian tumbuh 5,04 persen secara tahunan, sekaligus menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran menjadi 4,85 persen. “APBN berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha agar lebih berdaya saing,” kata Menkeu Purbaya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo secara khusus meminta agar momentum pertumbuhan dijaga hingga kuartal IV. “Pertumbuhan tetap kuat, konsumsi rumah tangga akan naik di kuartal IV. Presiden menekankan agar momentum ini dipertahankan,” ujar Airlangga.

Kalangan analis juga optimistis. Kepala Riset Makroekonomi Permata Bank, Faisal Rachman, menilai arah kebijakan fiskal memberikan sinyal pemulihan solid. “Prospek PDB berada di kisaran 5,0 hingga 5,1 persen untuk tahun 2025, revisi ke atas dari proyeksi sebelumnya,” ujarnya.

Dengan arah fiskal yang inklusif dan berorientasi pada pemerataan, pemerintah menargetkan pertumbuhan yang bukan hanya tinggi, namun menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menilai strategi ini menjadi pondasi menuju Indonesia Maju 2045, di mana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan berjalan beriringan.

Oleh: Moeini Syakir *)

Di dalam khazanah filsafat kebudayaan, pendidikan selalu dipahami bukan sekadar transmisi pengetahuan, melainkan kerja membentuk habitus, kebiasaan, cara memandang diri, dan horizon cita-cita. Karena itu, ketika negara menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai format terpadu (asrama, gizi, pembinaan karakter, hingga transformasi digital), yang sesungguhnya dibangun adalah “infrastruktur kebudayaan”: ekosistem yang memungkinkan anak-anak dari keluarga rentan tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan kapasitas untuk berdaya. Jejaknya mulai tampak di banyak titik, di Medan, Bantul, Sleman, hingga Tana Toraja dengan detail operasional yang rapi sekaligus narasi perubahan yang nyata dalam tubuh dan laku sehari-hari para siswa.

Di Medan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menerangkan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 menampung 93 siswa dalam dua rumpun kelas (SD dan SMA). Ia menyebut seluruh siswa tinggal di asrama dengan 36 kamar, ruang guru, sarana olahraga, serta fasilitas pendukung lain yang dirancang nyaman. Ia juga menjelaskan sekolah ini merupakan rintisan untuk menyalakan kembali semangat belajar, dengan rencana pembangunan gedung permanen di Medan Tuntungan mulai November 2025 hingga target selesai Juli 2026. Masih menurut penjelasannya, total lima sekolah rakyat dibangun di Sumatera Utara dengan alokasi anggaran Rp300 miliar; fokus infrastruktur bahkan merentang ke Nias berupa pembangunan jembatan gantung agar akses siswa ke sekolah terjamin. Pendidikan adalah soal struktur peluang, maka desain asrama, menjadi tempat aman, cukup gizi, fasilitas olahraga, adalah prasyarat dasar memberi ruang anak-anak belajar tanpa distraksi kemiskinan struktural.

Di Yogyakarta, SRMA 19 Bantul, rombongan media—dipandu jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital—mencatat kapasitas sekitar 200 siswa (116 perempuan dan 84 laki-laki) dari keluarga desil 1–2. Wakil kepala sekolah memaparkan bahwa seragam lengkap, tiga kali makan plus dua camilan, dan laptop yang mulai dibagikan merupakan standar dukungan. Seorang siswa, Dwi Hidayat, menuturkan rasa syukur karena dapat sekolah tanpa membebani orang tua buruh dan pemulung; ia menyebut pesan keluarga yang sederhana, sekolah sampai tamat, kalau bisa kuliah, sebagai motor cita-citanya menjadi guru. Testimoni seperti ini penting. Ia menandakan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar layanan material, tetapi mesin pembentuk aspirasi, bahwa anak berani menyebut mimpinya di ruang publik.

Di SRMA 20 Sleman, Kepala Sekolah Reti Sudarsih menggambarkan lonjakan perubahan yang lebih kasatmata. Ia menerangkan bahwa dalam empat bulan, berat badan siswa rata-rata naik 5–11 kilogram, kebersihan diri membaik, hingga praktik pengawasan kecil namun konsisten (misalnya inspeksi kuku sebelum upacara) menghasilkan kebiasaan baru yang sehat. Asrama dua–tiga orang per kamar, ber-AC dan kamar mandi dalam; ruang kelas ber-AC, proyektor, smart board; jaringan internet 100 Mbps dari Kementerian Komunikasi dan Digital, serta bantuan laptop per siswa—semua itu menegaskan prinsip kesetaraan pengalaman belajar. Seorang siswi, Renata Merah, menyebut fasilitas sekolah “lebih dari cukup” dibandingkan rumahnya dan mengatakan dukungan ini membuatnya percaya diri mengejar cita-cita menjadi anggota TNI. Pada titik ini, kita melihat bagaimana kemewahan yang sesungguhnya dalam pendidikan adalah rasa layak; peralatan digital hanyalah instrumen untuk menegaskan bahwa anak-anak prasejahtera berhak mengalami kualitas yang sama dengan sekolah unggulan.

Dimensi kebudayaan Sekolah Rakyat juga tampak melalui kolaborasi literasi. Di SRT 62 Tana Toraja, Tim Ekspedisi Patriot ITB bersama BRIN dan Gramedia meluncurkan program “Kita Membaca”: 400 buku dan empat rak baca asrama diserahkan; pendekatan “Sebaya Membaca” dirancang agar siswa yang lebih lancar menjadi pendamping bagi teman-temannya. Koordinator program—dengan latar riset tentang kawasan transmigrasi—menerangkan bahwa inisiatif ini sengaja melampaui laporan akademik: buku dan praktik membaca di asrama dimaksudkan sebagai kegiatan positif yang memupuk empati, disiplin, dan rasa ingin tahu. Kepala sekolah menyampaikan apresiasi dan harapan agar dukungan ini menumbuhkan kecintaan pada dunia buku. Dalam kacamata filsafat pendidikan, intervensi semacam ini memulihkan inti humaniora: kemampuan menunda impuls, menimbang makna, dan membangun cakrawala bersama melalui teks.

Ekosistem digital pun dirangkai sebagai pengalaman setara, transformasi digital di Sekolah Rakyat dimaksudkan untuk menghadirkan kualitas kurikulum dan proses belajar yang tak kalah dari sekolah swasta unggulan. Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan, infrastruktur digital merupakan landasan utama bagi pemerataan pendidikan. Fasilitasi internet cepat, smart board di setiap kelas, sampai penyiapan Learning Management System (LMS) yang akan diimplementasikan pada semester depan menunjukkan bahwa “modernitas” tidak boleh eksklusif. Di sini, digitalisasi bukan tujuan, melainkan medium untuk memperluas akses, memperkaya metode, dan menyiapkan literasi baru—sekaligus mengoreksi ketimpangan lama yang membuat anak miskin menghadapi masa depan dengan perangkat usang.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan kebangsaan adalah keberanian anak-anak menyebut mimpinya tanpa merasa mengada-ada. Kita sedang menyaksikan kebudayaan bekerja. Sekolah Rakyat, dalam pengertian itu, bukan proyek karitatif, melainkan politik martabat, cara negara berkata bahwa setiap anak Indonesia berhak atas ruang yang aman, tubuh yang sehat, akal yang terlatih, dan masa depan yang dapat dibayangkan. Itu sebabnya, konsistensi pembangunan fisik, disiplin pengasuhan, dan kolaborasi literasi mesti dijaga. Sebab dari kebiasaan yang baik, lahirlah warga yang baik, dan dari warga yang baik, tumbuhlah republik yang kuat.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh : Fajar Saputra )*

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Pemerintah kini menegaskan kembali komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah tertinggal dan keluarga kurang mampu. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menghadirkan solusi konkret terhadap tantangan ketimpangan pendidikan yang masih terjadi di sejumlah daerah. Program ini tidak hanya menjadi simbol keberpihakan negara terhadap rakyat kecil, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pendidikan berkualitas harus bisa dinikmati oleh semua anak bangsa tanpa terkecuali.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan memperluas keberadaan Sekolah Rakyat secara bertahap dengan target 100 sekolah baru setiap tahun. Dengan pola ini, pemerintah menargetkan berdirinya 500 sekolah rakyat di wilayah kantong-kantong masyarakat yang ekonominya paling lemah. Langkah tersebut menjadi bagian dari visi besar pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Presiden Prabowo menekankan pentingnya intervensi nyata agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak putus sekolah karena faktor ekonomi atau keterbatasan infrastruktur. Sekolah rakyat diharapkan menjadi tempat yang tidak hanya memberikan pendidikan terbaik, tetapi juga membangkitkan rasa percaya diri bagi generasi muda Indonesia agar mampu bersaing dengan bangsa lain di masa depan.

Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan pendidikan sebagai investasi strategis jangka panjang. Dengan memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk karakter kuat yang berlandaskan nilai kebangsaan, gotong royong, dan kemandirian. Di era kompetisi global yang kian ketat, kemampuan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan bangsa. Oleh karena itu, upaya pemerataan pendidikan yang dilakukan melalui program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal dari arus kemajuan zaman.

Dalam mendukung visi besar tersebut, sinergitas antar lembaga menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan pihaknya bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat, guna memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Kolaborasi lintas sektor ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan akses sekaligus kualitas pendidikan nasional. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada kuantitas sekolah yang berdiri, tetapi juga memastikan kualitas lulusan yang memiliki kompetensi tinggi untuk bersaing di tingkat nasional maupun global.

Kemdiktisaintek juga berkomitmen untuk memastikan setiap Sekolah Rakyat dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga pendidik yang berkualitas. Peningkatan kapasitas guru dan inovasi dalam sistem pembelajaran menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran modern yang berbasis sains, teknologi, dan karakter. Hal ini penting agar peserta didik di Sekolah Rakyat tidak hanya menguasai pengetahuan dasar, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan dukungan lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi model pendidikan alternatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

Selain dukungan dari pemerintah pusat, peran pemerintah daerah menjadi pilar penting dalam keberhasilan program ini. Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menyatakan komitmennya untuk memastikan program Sekolah Rakyat di wilayahnya berjalan sesuai harapan. Pemprov Kalteng telah menyiapkan rencana strategis untuk memperluas keberadaan Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Melalui sistem pendidikan yang terintegrasi, program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan pedalaman.

Lebih dari itu, sinergitas antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi bukti bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa berjalan secara parsial. Pemerintah pusat menyediakan kebijakan dan dukungan anggaran, kementerian teknis memberikan arahan dan pembinaan, sedangkan pemerintah daerah memastikan implementasi di lapangan berjalan optimal. Keterpaduan antar elemen inilah yang menjadi kunci keberhasilan program Sekolah Rakyat. Kolaborasi lintas sektor ini juga membuka peluang kemitraan dengan dunia usaha dan organisasi sosial untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem pendidikan nasional.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu wujud nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil dan masa depan bangsa. Langkah strategis Presiden Prabowo dalam memperluas jaringan Sekolah Rakyat menunjukkan arah baru pembangunan pendidikan nasional yang lebih inklusif dan humanis. Dukungan moral, partisipasi sosial, dan keterlibatan komunitas lokal akan menjadi kekuatan tambahan dalam mewujudkan tujuan besar pemerataan pendidikan nasional. Dengan kebersamaan dan kolaborasi yang solid, Sekolah Rakyat dapat menjadi simbol kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia, sebuah langkah nyata menuju masa depan yang lebih adil, cerdas, dan berdaya saing.

)* Penulis merupakan Ekonom Pembangunan Sosial.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen untuk memberikan pendidikan layak bagi seluruh anak Indonesia melalui program strategis Sekolah Rakyat. Program ini hadir di tengah upaya pemerintah untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar).

Kunjungan lapangan ke berbagai daerah menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata. Di Palangka Raya, misalnya, telah dilakukan verifikasi pelaksanaan program, diikuti dengan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 69 di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Kedua lokasi ini membawa pesan kuat bahwa pemerintah saat ini memiliki visi jelas untuk menjadikan pendidikan sebagai pintu menuju kesempatan yang setara bagi semua anak.

Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari, menyampaikan tiga pesan penting dari Presiden RI kepada para siswa di Palangka Raya.

“Bapak Presiden berpesan, kalian semua harus punya cita-cita. Cita-cita itulah yang akan menggerakkan kita untuk berusaha dan berjuang. Ke depannya mau jadi apa, pikirkan mulai sekarang,” ujar Qodari.

“Presiden juga berpesan, supaya berhasil kalian harus rajin belajar. Semua fasilitas sudah disiapkan. Tugas kalian hanya belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, rajin pangkal pandai,” tambah Qodari.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meninjau langsung Sekolah Rakyat Terintegrasi 69 di Buton Tengah dan menegaskan bahwa pemerataan pendidikan adalah pekerjaan kolektif antara pusat dan daerah.

“Mimpi Bapak Presiden itu kan bagaimana seluruh anak Indonesia, termasuk yang tidak mampu, itu bisa punya kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan itu tidak mudah, itu memerlukan kerja sama yang sangat keras dengan semua,” ungkap Bima.

Bima pun melihat realisasi ini merupakan bagian dari menciptakan kesempatan dan peluang.

“Saya melihat di sini Pak Bupati Buton Tengah bekerja keras, melihat semua peluang-peluang dan kesempatan, memanfaatkan ruang-ruang yang ada, lokasi, tempat, universitas, kemudian Sekolah Rakyat ini bisa diadakan di sini,” jelasnya setelah berdialog dengan siswa dan para pemangku kepentingan.

Secara khusus eks Koordinator Pusat BEM Nusantara, Eko Pratama, menyebut program Sekolah Rakyat sebagai bukti konkret bahwa pemerintah serius membangun kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi.

“Program Sekolah Rakyat menyediaan sekolah ber asrama gratis, fasilitas lengkap, dan bebas biaya bagi siswa kategori sosial ekonomi rendah,” kata Eko.

Ia juga mengingatkan bahwa keberlanjutan kualitas, sumber daya guru, dan monitoring hasil akan menjadi kunci sukses jangka panjang.

Pemerintah telah menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam agenda transformasi nasional, dan Sekolah Rakyat merupakan fasilitas strategis yang menjawab dua kebutuhan sekaligus: akses dan kualitas.

Ke depan, pemerintah terus mendorong keterlibatan daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa fasilitas yang sudah disediakan, mulai dari seragam, asrama, hingga layanan makan dan pendampingan dapat dioptimalkan guna meraih hasil yang maksimal. Hal ini selaras dengan arahan Presiden bahwa pendidikan bukan hanya hak, namun juga investasi masa depan bangsa.

Dengan momentum yang tepat dan sinergi yang semakin kuat antar-instansi, program Sekolah Rakyat akan semakin solid memberikan dampak nyata bagi generasi muda Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas cakupan, memperbaiki kualitas, dan menjamin bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam kesempatan meraih pendidikan layak.*

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas. Melalui langkah strategis yang kini tengah dirumuskan lintas kementerian, pemerintah membuka peluang untuk memperluas akses Sekolah Rakyat agar lebih inklusif dan ramah disabilitas.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari usulan dari kalangan orang tua untuk mengembangkan Sekolah Rakyat sebagai lembaga pendidikan inklusif, yang juga menjangkau anak-anak penyandang disabilitas.

“Kami akan belajar, akan berdiskusi dengan semua pihak untuk menindaklanjuti usulan ini. Ini masih tahap awal ya,” kata Gus Ipul.

Lebih lanjut Gus Ipul menyampaikan, bahwa Kementerian Sosial akan mempelajari usulan itu secara lebih lanjut salah satunya bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) selaku bagian dari tim formatur Sekolah Rakyat.

Namun terlepas dari situ, Gus Ipul mengungkapkan bahwa dari 9.700 siswa di 100 titik Sekolah Rakyat yang berjalan saat ini sudah ada sejumlah penyandang disabilitas yang bergabung.

“Contohnya Sekolah Rakyat di Lamongan, dan juga ada di Cibinong Jawa Barat misalnya, sudah ada anak-anak yang diterima dengan disabilitas intelektual,” kata Gus Ipul.

Sebelumnya, Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) mengusulkan agar minimal lima persen dari Sekolah Rakyat diperkuat sebagai sekolah inklusif agar penyandang disabilitas memperoleh layanan pendidikan yang setara di lingkungan sosialnya sendiri.

Usulan tersebut disampaikan Dewan Penasihat Portadin, Siswandi Abdul Rachim dalam acara diskusi yang dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama Anggota Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati di Gedung Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, pada 7 Agustus 2025 yang lalu.

Dalam kesempatan tersebut Siswandi mengatakan bahwa saat ini hanya terdapat sekitar 2.396 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang melayani 7.287 kecamatan di seluruh Indonesia. Artinya, secara rata-rata satu SLB harus menjangkau hingga tiga kecamatan.

Langkah pemerintah memperluas akses Sekolah Rakyat untuk penyandang disabilitas diharapkan menjadi tonggak penting menuju sistem pendidikan nasional yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial. Dengan keterlibatan masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha, Sekolah Rakyat dapat menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan dapat menjangkau semua kalangan tanpa terkecuali.

Upaya ini menegaskan bahwa pemerataan pendidikan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang menjamin hak, kesetaraan, dan martabat setiap warga negara Indonesia.

Jakarta – Pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam upaya pemberantasan judi daring sepanjang tahun 2025. Penurunan transaksi hingga 57 persen dinilai sebagai bukti nyata efektivitas kolaborasi lintas lembaga antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjaga ruang digital nasional tetap bersih dan aman.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyebut capaian tersebut sebagai hasil nyata sinergi pemerintah dalam menekan aktivitas perjudian digital. “Penurunan hingga 57 persen bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti nyata bahwa sinergi antar-lembaga mampu menjaga integritas ruang digital nasional,” ujarnya di Jakarta.

Menurut Dave, langkah tegas Komdigi yang menutup lebih dari 2,45 juta situs dan konten terkait judi daring sejak Oktober 2024 hingga November 2025 menjadi tonggak penting dalam pemberantasan praktik ilegal tersebut. “Penutupan jutaan situs ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi warganya. Judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman moral dan ekonomi bangsa,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran strategis PPATK dalam menelusuri aliran dana mencurigakan dan memetakan jaringan transaksi ilegal. “Tanpa analisis keuangan yang presisi, penegakan hukum akan kehilangan arah. Di sinilah PPATK memainkan peran strategis dalam memutus rantai kejahatan digital,” jelas legislator Partai Golkar tersebut.

Senada dengan itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa terjadi penurunan signifikan dalam aktivitas transaksi judi daring selama 2025. “Memang terjadi penurunan sangat signifikan, sekali lagi saya tegaskan terjadi penurunan sangat signifikan terkait dengan jumlah transaksi judi daring,” katanya.

Ivan memaparkan, pada 2024 total transaksi judi daring mencapai Rp359 triliun, namun hingga kuartal ketiga 2025 nilainya berhasil ditekan menjadi Rp155 triliun. “Jika sepanjang 2024 transaksi judi daring mencapai Rp359 triliun, maka di 2025 kita berhasil menekan sampai Rp155 triliun,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil dari koordinasi yang kuat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kolaborasi nasional dalam pemberantasan judi daring. “Artinya hingga saat ini kami semua dengan kolaborasi yang sangat kuat, tentunya di bawah arahan Bapak Presiden, telah terjadi penurunan sampai 57 persen transaksi terkait dengan judi daring,” ujar Ivan.

Dave menutup dengan menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga ini harus terus dijaga dan diperkuat. “Keberhasilan ini harus menjadi momentum untuk membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan berdaya saing. Negara tidak boleh lengah, karena pelaku kejahatan digital terus berinovasi mencari celah,” pungkasnya. *

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan strategi nasional pemberantasan judi daring dengan melibatkan lintas sektor, termasuk tokoh agama dan masyarakat sipil, guna memastikan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman sosial dan ekonomi akibat praktik perjudian digital yang terus berkembang.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Alexander Sabar menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam memberantas praktik perjudian daring (judol) melalui pendekatan lintas sektor yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan pada forum diskusi publik yang melibatkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah di Jakarta.

“Forum hari ini memiliki makna strategis, bukan hanya untuk berbagi pandangan, tetapi juga menjadi masukan yang konstruktif dan komprehensif dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujar Alexander di Jakarta.

Komdigi saat ini tengah menyusun rekomendasi kebijakan nasional sebagai tindak lanjut Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada agenda reformasi hukum dan birokrasi.

Rekomendasi tersebut akan menjadi fondasi strategi jangka panjang untuk penegakan hukum di ruang digital dalam menghadapi maraknya judi daring yang kian kompleks.

Alexander menegaskan bahwa judi daring kini bukan lagi isu tunggal, melainkan masalah lintas sektor yang berdampak langsung pada ketahanan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan tingginya tingkat praktik judi daring di Indonesia, terutama dari kelompok usia muda.

Berdasarkan laporan PPATK terbaru, nilai transaksi judi daring pada Januari–Oktober 2025 turun drastis menjadi Rp155 triliun, dari Rp359 triliun pada tahun sebelumnya. Selain itu, total nilai deposit juga menurun menjadi Rp24 triliun, dibanding Rp51 triliun pada 2024.

Meski demikian, Alexander menyampaikan peringatan penting bahwa keberhasilan sementara ini tidak boleh membuat pemerintah maupun masyarakat lengah. Modus operandi pelaku judi daring terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital.

“Keberhasilan ini tidak boleh membuat kita lengah. Modus perjudian daring terus berevolusi. Karena itu, upaya penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan penguatan regulasi, edukasi publik, dan kerja sama lintas sektor,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pemberantasan judi daring tidak dapat hanya bertumpu pada teknologi pemblokiran atau penegakan hukum semata, tetapi memerlukan dukungan sosial dan moral masyarakat. Dalam konteks ini, tokoh agama memiliki peran penting.

“Peran tokoh agama sangat besar. Masyarakat kita religiusitasnya tinggi. Begitu tokoh agama menyampaikan sesuatu, umat pasti akan mengikuti,” ujarnya.

Dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, platform digital, aparat penegak hukum, serta tokoh agama, Pemerintah berkomitmen menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, bersih, dan beretika demi melindungi generasi muda dan ketahanan sosial bangsa.

Oleh: Arman Panggabean

Upaya pemerintah dalam memberantas praktik judi daring semakin menunjukkan hasil nyata dengan strategi yang lebih komprehensif dan berbasis data. Melalui pendekatan lintas lembaga, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat langkah pemetaan konten sebagai strategi nasional untuk memutus jaringan situs dan platform digital yang memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut.

Langkah ini bukan sekadar pemblokiran terhadap situs-situs bermuatan judi daring, tetapi juga melibatkan pemetaan menyeluruh terhadap ekosistem digital yang kerap dimanfaatkan para pelaku untuk menyebarkan konten perjudian secara terselubung. Pendekatan tersebut menjadi tonggak penting dalam menata keamanan ruang digital Indonesia yang semakin kompleks.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah kini menerapkan strategi yang lebih sistematis dalam menangani maraknya situs dan konten judi daring di berbagai platform. Ia memaparkan hasil kerja Komdigi yang berhasil menutup jutaan konten dan situs dalam waktu singkat. Berdasarkan data yang dihimpun, sejak 20 Oktober hingga 2 November 2025, Komdigi telah menindak lebih dari 2,4 juta situs dan konten yang terindikasi mengandung unsur perjudian daring.

Sebagian besar dari konten tersebut ditemukan tersebar di berbagai platform digital, termasuk layanan berbagi berkas (file sharing), yang sering kali menjadi tempat penyimpanan file dengan konten terselubung. Dalam pandangannya, pendekatan ini tidak hanya sebatas menutup akses, tetapi juga menelusuri sumber serta pola penyebaran konten untuk mengantisipasi kemunculan kembali situs serupa.

Meutya menyebut bahwa sebagian konten di platform berbagi berkas memang bukan murni konten perjudian, namun tetap perlu diwaspadai karena kerap digunakan untuk menyisipkan tautan atau promosi judi daring. Dari hasil pemetaan, tercatat lebih dari 123.000 konten ditemukan di layanan berbagi berkas, lebih dari 106.000 di platform Meta, 41.000 di Google dan YouTube, 18.600 di X (Twitter), serta ribuan lainnya tersebar di Telegram, TikTok, Line, dan App Store.

Pemerintah, kata Meutya, kini mendorong kolaborasi lebih erat dengan penyedia platform digital untuk memastikan sistem penyaringan internal atau sub-sensor berjalan efektif. Kolaborasi tersebut penting agar setiap konten bermuatan judi daring dapat segera diidentifikasi dan dihapus sebelum menyebar luas. Pemerintah juga mendorong platform global untuk memperkuat deteksi otomatis terhadap kata kunci dan pola unggahan yang berpotensi mengandung aktivitas perjudian.

Dalam kerangka yang lebih luas, kebijakan pemberantasan judi daring kini berbasis data konkret agar hasilnya dapat terukur secara objektif. Komdigi pun menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan langkah yang ditempuh tidak hanya menyasar konten, tetapi juga menekan aktivitas finansial di baliknya.

Melalui kerja sama ini, Komdigi dan PPATK secara intensif memantau pergerakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas perjudian daring. Data terbaru dari hasil koordinasi menunjukkan bahwa terjadi penurunan sekitar 70 persen aktivitas transaksi terkait judi daring, dengan nilai perputaran uang yang kini berada di kisaran Rp155 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa langkah kolaboratif antar lembaga berhasil menekan transaksi judi daring secara signifikan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan pemantauan lembaganya, pada tahun 2024 total transaksi judi daring mencapai Rp359 triliun, namun hingga kuartal ketiga 2025 nilainya turun menjadi Rp155 triliun.

Penurunan lebih dari separuh total nilai transaksi tersebut, menurut Ivan, menjadi bukti bahwa strategi pemetaan konten yang dilakukan oleh Komdigi, ditambah pengawasan finansial yang dilakukan PPATK, memberikan dampak nyata dalam memutus rantai aktivitas perjudian daring. Ia menilai bahwa kolaborasi ini menjadi bentuk konkret dari sinergi lintas lembaga yang efektif dan terukur.

Ivan menjelaskan bahwa penurunan tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan di sektor teknologi, tetapi juga hasil kerja keras dalam menutup celah keuangan digital yang sebelumnya sering dimanfaatkan oleh jaringan pelaku judi daring. Berkat koordinasi yang kuat, PPATK kini dapat lebih cepat mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan, menelusuri sumber dana, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada aparat penegak hukum.

Sinergi antara PPATK, Komdigi, dan lembaga terkait lainnya disebut sebagai langkah strategis yang memperlihatkan pendekatan baru pemerintah dalam menjaga keamanan ruang digital nasional. Pemerintah kini tidak hanya menindak secara reaktif, tetapi juga melakukan mapping digital atau pemetaan risiko untuk menganalisis bagaimana konten judi daring menyebar, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana pergerakan dananya terjadi lintas platform maupun lintas negara.

Ivan menilai bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan judi daring sebagai prioritas nasional. Di bawah koordinasi presiden, kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat kebijakan pengawasan, penegakan hukum, dan pemblokiran akses digital.

Dalam berbagai forum, termasuk Forum APEC, Presiden menegaskan keseriusan Indonesia dalam menangani isu perjudian digital yang bersifat lintas batas negara. Komitmen ini tidak hanya memperkuat kepercayaan internasional terhadap upaya Indonesia menjaga stabilitas ruang siber, tetapi juga menunjukkan kesungguhan pemerintah melindungi masyarakat dari kerugian sosial-ekonomi akibat praktik judi daring.

Dengan dukungan kebijakan yang semakin kuat, langkah pemetaan konten dan pengawasan keuangan kini menjadi bagian integral dari strategi nasional pemberantasan judi daring. Pemerintah tidak lagi semata-mata menutup situs, tetapi juga membangun sistem pemantauan yang mampu mengenali dan mencegah munculnya kembali situs-situs baru yang bermuatan serupa.

Keberhasilan menekan aktivitas judi daring hingga lebih dari 50 persen menjadi cermin dari perubahan paradigma dalam pemberantasan kejahatan digital di Indonesia. Pendekatan berbasis teknologi, data, dan kolaborasi lintas lembaga kini menjadi fondasi utama dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan berdaya saing.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan konten mencurigakan agar upaya penegakan hukum bisa berjalan lebih cepat dan menyeluruh. Dengan keterlibatan publik, langkah ini diharapkan semakin mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan digital yang terus berinovasi mencari celah baru.

Secara keseluruhan, strategi pemetaan digital yang dilakukan Komdigi bersama PPATK dan lembaga lain menandai babak baru dalam pemberantasan judi daring di Indonesia. Upaya ini tidak hanya menindak kejahatan, tetapi juga membangun sistem perlindungan digital jangka panjang.

Pemerintah menegaskan, perang melawan judi daring bukan sekadar urusan hukum atau moralitas, tetapi bagian dari menjaga ketahanan sosial, ekonomi, dan digital bangsa. Dengan data yang semakin presisi dan sinergi antar lembaga yang semakin solid, komitmen pemerintah menciptakan ruang digital yang aman, bersih, dan bermartabat kini benar-benar berada di jalur yang tepat.

Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute