Oleh: Rafi Alamsyah )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membawa perubahan nyata bagi kualitas sumber daya manusia dan pemerataan ekonomi nasional. Program ini tidak hanya menyediakan makanan gratis bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif. Di balik setiap piring makanan yang tersaji, terdapat misi besar negara untuk menghapus ketimpangan gizi dan menggerakkan ekonomi rakyat hingga ke pelosok desa.

Gagasan MBG berawal dari keprihatinan Presiden terhadap kondisi anak-anak di daerah yang mengalami kekurangan gizi dan stunting. Dalam banyak kunjungan, Kepala Negara menyaksikan langsung anak-anak yang pertumbuhannya terhambat akibat keterbatasan asupan gizi. Dari situ, lahirlah kebijakan yang menempatkan gizi anak sebagai prioritas pembangunan nasional. Presiden menilai bahwa masalah gizi tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan masa depan bangsa, karena generasi yang lemah gizi akan sulit bersaing di era global.

Program MBG kini telah menjangkau lebih dari tiga puluh lima juta anak dan ibu hamil melalui lebih dari sebelas ribu dapur yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah memperkuat standar pengawasan agar setiap makanan yang tersaji memenuhi aspek kebersihan, keamanan, dan nilai gizi. Meski masih ditemukan tantangan di lapangan, langkah perbaikan terus dilakukan secara sistematis. Pendekatan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa MBG bukan program jangka pendek, tetapi bagian dari strategi pembangunan manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Ahli gizi dari Cornell University, Mochammad Rizal, menilai bahwa program ini memiliki nilai strategis karena tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi dan pendidikan. Menurutnya, anak-anak yang memperoleh gizi seimbang cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih baik dan peluang ekonomi yang lebih besar di masa depan. Dengan kata lain, MBG merupakan fondasi penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan generasi emas Indonesia.

Namun dampak MBG tidak berhenti di meja makan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa program ini akan menjadi penggerak utama bagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan nasional. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026 mendatang, pelaksanaan MBG akan meningkat signifikan dan menyentuh lebih dari 82,9 juta penerima manfaat. Dengan skala sebesar itu, kebutuhan bahan pangan juga melonjak tajam, termasuk kebutuhan telur, ayam, ikan, sayur, dan buah yang masing-masing mencapai 82,9 juta porsi per hari. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi para petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah untuk meningkatkan produksinya.

Zulkifli Hasan mengajak para petani dan peternak agar mempersiapkan diri menghadapi lonjakan permintaan tersebut. Ia menekankan bahwa semua komoditas, termasuk padi, jagung, dan singkong, akan dibeli oleh pemerintah untuk mendukung keberlangsungan program MBG. Saat ini, Bulog bersama Koperasi Desa Merah Putih telah menyiapkan gudang penyimpanan bahan pangan untuk memastikan pasokan tetap stabil. Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menciptakan sirkulasi ekonomi yang berkelanjutan dari sektor hulu ke hilir.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut memperkuat pelaksanaan MBG melalui panduan implementasi di satuan pendidikan. Sekolah diminta melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas makanan, termasuk mencatat sisa makanan dan insiden keamanan pangan. Langkah ini bertujuan membangun budaya makan sehat dan memastikan setiap rupiah anggaran gizi memberi manfaat maksimal bagi anak-anak penerima. Upaya ini juga diharapkan dapat mengubah pola konsumsi anak-anak yang sebelumnya terbiasa dengan makanan tinggi gula, garam, dan lemak menuju kebiasaan makan sehat dan alami.

Pemerintah pun mendapat apresiasi publik karena berhasil menjalankan program MBG. Berdasarkan survei Lembaga Media Survei Nasional atau Median, sebanyak 63,9 persen masyarakat menyatakan puas terhadap pelaksanaan MBG, sementara 48,9 persen berharap program ini terus dilanjutkan. Publik menilai MBG mampu meningkatkan gizi anak, meringankan beban ekonomi keluarga, dan tepat sasaran. Survei tersebut memperlihatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap keberlanjutan program ini sebagai bagian dari Asta Cita Presiden.

Dukungan serupa datang dari Forum Generasi Milenial Indonesia yang menilai bahwa MBG bukan hanya membantu anak-anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Koordinator FGMI, Muhamad Suparjo, menjelaskan bahwa perputaran uang dari dapur MBG memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat karena bahan pangan lokal dibeli setiap hari. Suparjo juga berharap program ini segera menjangkau seluruh daerah agar setiap anak Indonesia mendapat hak yang sama untuk menikmati makanan bergizi dari pemerintah.

Program MBG kini menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat yang menautkan tiga kepentingan strategis sekaligus yaitu peningkatan kualitas gizi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan manusia berkelanjutan. Setiap tahap pelaksanaan MBG membawa efek ganda bagi ekonomi desa, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah meyakini bahwa bangsa yang kuat bukan hanya ditandai oleh infrastruktur megah, melainkan oleh anak-anak yang tumbuh sehat dan berdaya.

)* Analis Kebijakan Publik

Jakarta – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Pemerintah menunjukkan dampak ganda yang makin nyata. Tidak hanya memperbaiki status gizi anak dan keluarga di seluruh Indonesia, program ini juga berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Petani, nelayan, pedagang pasar, hingga pengusaha pengolahan makanan skala kecil kini merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini. Melalui pendekatan inklusif dan kolaboratif, MBG telah membuka peluang ekonomi baru dan menciptakan lapangan kerja yang tersebar hingga ke pelosok desa.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan pentingnya peran pelaku usaha kecil dalam ekosistem MBG. Menurutnya, MBG dirancang bukan sekadar sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai strategi ekonomi rakyat yang melibatkan ribuan pelaku usaha lokal di setiap rantai pasoknya.

“UMKM di seluruh Indonesia banyak yang terlibat sebagai pemasok kebutuhan ribuan dapur umum MBG,” ujar Maman.

Ditambahkannya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kapabilitas usaha mikro agar dapat naik kelas dan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami mengajak seluruh instansi terkait untuk berkolaborasi menumbuhkan perekonomian rakyat dan mencari solusi terbaik bagi kebutuhan UMKM Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa sekitar 80 persen anggaran program dialokasikan untuk pembelian bahan baku dari UMKM lokal, sehingga manfaat ekonomi langsung dirasakan di tingkat desa dan kelurahan.

“MBG berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberi ruang bagi UMKM lokal untuk berkembang,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, juga menekankan bahwa lembaganya terus memperkuat mekanisme operasional MBG untuk memastikan efisiensi dan dampak nyata di lapangan.

“Pihaknya fokus melaksanakan tugas yang diemban. Keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci agar manfaat ekonomi dirasakan secara menyeluruh,” tambahnya.

Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG terbukti meningkatkan permintaan bahan baku lokal (mulai dari hasil pertanian, perikanan, hingga industri pengolahan kecil) yang memberikan multiplier effect terhadap ekonomi daerah. Beberapa pelaku UMKM yang terhubung dengan program ini bahkan melaporkan kenaikan omzet dan akses pasar yang lebih stabil.

Kebijakan MBG sejalan dengan visi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap kebijakan sosial juga membawa dampak produktif bagi masyarakat. Dengan terus melibatkan pelaku UMKM, program ini bukan hanya menyehatkan bangsa, tetapi juga menyejahterakan rakyat dari kota hingga ke desa.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses setara terhadap makanan sehat.

Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga pada pembangunan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Kita ingin semua anak Indonesia mendapat asupan bergizi yang layak. Ini bukan sekadar soal makan, tapi tentang masa depan bangsa dan kualitas generasi penerus,” ujarnya.

Presiden menambahkan bahwa program MBG juga memberikan dampak ekonomi luas di daerah, terutama bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang menjadi pemasok utama bahan makanan.

Ia menjelaskan, pendekatan berbasis rantai pasok lokal menjadi upaya nyata pemerintah agar manfaat program dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat terbawah.

“Kita ingin kegiatan ekonomi rakyat tumbuh dari bawah mulai dari dapur komunitas, petani lokal, dan pelaku usaha yang terlibat langsung dalam penyediaan bahan makanan bergizi,” tuturnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa hingga Oktober 2025 program MBG telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Ia menyebut, pencapaian ini tidak terlepas dari kerja sama erat antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat yang menjadi pelaksana langsung di lapangan.

“Kami memastikan pelaksanaan MBG berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi perbaikan gizi anak sekolah,” katanya.

Dadan menambahkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif yang menjadi tulang punggung pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Dari jumlah itu, sekitar 70 persen melibatkan langsung pelaku UMKM lokal.

“Pendekatan gotong royong ini bukan hanya memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat di sekitar wilayah pelaksanaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menegaskan bahwa BGN menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025, dengan fokus memperluas jangkauan ke wilayah 3T. Menurutnya, peningkatan kapasitas layanan dan penguatan rantai pasok pangan lokal akan mempercepat terwujudnya pemerataan ekonomi nasional.

“Program MBG adalah bukti konkret negara hadir menyehatkan bangsa sekaligus menyejahterakan rakyat,” tutupnya.

Oleh : Loa Murib

Kondisi Papua dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan yang semakin positif. Berbagai wilayah di Tanah Papua, mulai dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat, kini berada dalam suasana yang aman, damai, dan kondusif. Stabilitas ini tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta peran aktif para tokoh adat dan kepala suku yang menjadi panutan masyarakat. Dukungan mereka menjadi fondasi utama bagi percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, peran tokoh adat seperti Musa Yare menjadi bukti nyata bagaimana kepemimpinan lokal berperan penting menjaga kedamaian. Ia mendorong masyarakat untuk tetap bersatu, menolak segala bentuk provokasi, serta mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan gotong royong sebagai warisan budaya yang harus terus dilestarikan. Kesadaran kolektif masyarakat Yalimo untuk hidup damai kini telah berbuah hasil nyata: aktivitas sosial dan ekonomi berjalan lancar, serta partisipasi warga dalam pembangunan daerah meningkat signifikan.

Suasana yang sama juga terlihat di Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura bersama para ondoafi dari 14 kampung berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan masyarakat adat dalam menjaga keamanan dan mendorong pembangunan. Para ondoafi, seperti Nicolas Youwe dari Kampung Kayo Pulau, turut menyerukan pentingnya mencintai kota dengan menjaga ketertiban dan kedamaian. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat adat di Jayapura semakin matang dalam berpikir dan bertindak, serta memahami bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat utama bagi kemajuan daerah.

Sementara itu, di Papua Barat, Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memastikan keamanan tetap terjaga, terutama dalam momentum penting seperti kunjungan kerja pejabat negara. Komitmen kolektif ini membuktikan bahwa Papua Barat kini siap menjadi tuan rumah berbagai kegiatan nasional dan internasional berkat kondusivitas yang terjaga. Stabilitas yang kuat ini turut membuka peluang bagi berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari festival budaya hingga pameran UMKM yang berjalan sukses tanpa hambatan.

Dari kalangan pemuda, muncul dukungan yang memperkuat semangat persatuan. Tokoh Pemuda Tanah Tabi, Suriel Carlos A. Taurui, menyampaikan apresiasi atas kerja keras aparat keamanan melalui Operasi Damai Cartenz yang berhasil menciptakan rasa aman di berbagai wilayah. Ia menilai kehadiran aparat bukan hanya memberikan ketenangan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk fokus pada kegiatan produktif seperti pendidikan, perdagangan, dan pertanian. Menurutnya, generasi muda Papua kini memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pelopor perdamaian dan mitra aktif dalam pembangunan.

Dukungan terhadap program pemerintah juga menguat di tingkat akar rumput. Kepala Suku Besar Pegunungan di Kabupaten Keerom, Simon Kosay, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT), menunjukkan komitmen besar terhadap keberhasilan implementasi berbagai program unggulan pemerintah. Dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri para tokoh adat dari Pegunungan Tengah, ia menegaskan pentingnya mendukung program strategis seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Swasembada Pangan Nasional. Program-program tersebut dinilai membawa manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pegunungan.

Simon Kosay juga menekankan bahwa keamanan merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa tanpa situasi yang aman dan damai, berbagai program pemerintah tidak akan berjalan optimal. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Pegunungan Tengah untuk menjaga ketertiban, mempererat persaudaraan, dan menghindari segala bentuk konflik yang dapat menghambat kemajuan. Komitmen tersebut disepakati bersama dalam doa dan penandatanganan deklarasi dukungan terhadap seluruh program pemerintah pusat.

Perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan Papua juga mendapat apresiasi luas dari masyarakat adat. Tokoh masyarakat Yerisiam, Sabena Inggerui, menilai bahwa pembangunan infrastruktur, dukungan terhadap ekonomi lokal, serta penyediaan fasilitas ibadah menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun Papua secara menyeluruh. Ia menilai langkah tersebut tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah pusat dan masyarakat adat di daerah.

Dukungan positif ini semakin lengkap dengan pernyataan tokoh masyarakat Papua, Denny Alverth Wafumilena, yang menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban. Ia menegaskan bahwa keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Stabilitas menjadi pondasi agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Papua kini bergerak menuju babak baru. Kondisi yang aman dan harmonis menjadi pondasi kokoh bagi percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kebudayaan. Para tokoh adat dan kepala suku memainkan peran strategis sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Mereka bukan hanya simbol budaya, tetapi juga motor penggerak dalam mewujudkan Papua yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Keberhasilan pembangunan di Papua membuktikan bahwa kemajuan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat adat dalam menjaga kedamaian dan mendukung program pembangunan. Semangat gotong royong, persatuan, dan cinta tanah air yang ditunjukkan para tokoh adat menjadi modal sosial yang tak ternilai. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat, Papua kini menatap masa depan yang lebih cerah — masa depan di mana kedamaian dan kemajuan berjalan seiring menuju kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Papua.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Dukungan terhadap arah pembangunan nasional yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat di berbagai wilayah Papua. Kalangan masyarakat adat, yang selama ini menjadi penjaga kearifan lokal, kini tampil sebagai bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Dukungan itu menjadi cerminan bahwa Papua menyambut paradigma baru pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat kemajuan.

Salah satu tokoh yang memberikan dukungan kuat terhadap kebijakan pemerintah adalah Ketua Dewan Adat Suku Moi, Nikodemus Yaboisembut. Ia menilai bahwa langkah-langkah pembangunan yang dilakukan Pemerintah saat ini telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat adat. Program bantuan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi lokal menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Pemerintah dianggap tidak hanya membangun secara fisik, tetapi juga menumbuhkan rasa keadilan sosial dan penghormatan terhadap identitas budaya. Kehadiran negara melalui berbagai program lintas sektor memberi bukti bahwa Papua tidak dibiarkan berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan dan kesejahteraan bersama. Menurut Nikodemus, perhatian terhadap masyarakat adat menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen moral dan politik untuk menjaga keutuhan bangsa melalui pendekatan yang humanis dan berakar pada budaya lokal.

Kebijakan pembangunan yang diterapkan di Tanah Papua kini mulai dirasakan manfaatnya. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan transportasi semakin membaik. Desa-desa yang dulunya sulit dijangkau kini terhubung oleh jalan yang memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat. Bantuan sosial yang disalurkan langsung hingga ke kampung terpencil menjadi bukti konkret bahwa pemerintah ingin memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dari arus pembangunan.

Semangat pemerataan tersebut juga tampak dari berbagai kegiatan sosial yang dilakukan di Jayapura dan sekitarnya. Dalam kegiatan tatap muka dan bhakti sosial di Kampung Sabron Yaru, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung. Kegiatan ini bukan hanya berbentuk bantuan material, tetapi juga simbol kehadiran negara yang mendengar dan memahami kebutuhan rakyatnya. Masyarakat menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian yang nyata dari pemerintah pusat terhadap kesejahteraan masyarakat adat.

Selain itu, Ketua GIDI Distrik Yamo, Pendeta Ekiles Enumbi, juga menyuarakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam deklarasi masyarakat Distrik Yamo, ia menyampaikan apresiasi atas berbagai program unggulan nasional seperti Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program-program tersebut merupakan langkah nyata untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Papua sekaligus membuka peluang baru bagi generasi muda di daerah pedalaman.

Dukungan masyarakat Distrik Yamo bukan hanya pernyataan simbolik, melainkan lahir dari pengalaman langsung mereka terhadap manfaat program pemerintah. Ketahanan pangan menjadi perhatian utama karena tanah Papua memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat, masyarakat lokal dapat memanfaatkan tanah subur untuk bercocok tanam dan mengembangkan sistem pangan mandiri. Program MBG juga mendapat sambutan luas karena memberikan jaminan gizi bagi anak-anak di wilayah yang selama ini sulit dijangkau fasilitas kesehatan.

Pendeta Ekiles menilai bahwa kedamaian menjadi syarat utama agar pembangunan dapat berjalan optimal. Masyarakat di pegunungan Papua kini berkomitmen menjaga stabilitas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif. Dalam pandangan tokoh gereja tersebut, harmoni sosial dan semangat gotong royong merupakan modal penting untuk membangun masa depan Papua yang lebih baik. Melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan tokoh adat, Papua diharapkan tumbuh menjadi wilayah yang maju, berdaya, dan mandiri.

Harapan masyarakat terhadap keberlanjutan pembangunan sangat besar. Mereka berharap agar perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik tenaga surya, jaringan internet, dan perumahan layak dapat terus ditingkatkan. Pembangunan honai sebagai rumah adat juga menjadi simbol penting bagi pelestarian budaya yang berjalan seiring dengan modernisasi. Pemerintah dianggap mampu menyeimbangkan antara pembangunan material dan pelestarian nilai-nilai luhur masyarakat adat.

Dukungan dari para tokoh adat dan pemuka agama di Papua memperlihatkan bahwa kebijakan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran diterima secara luas di tingkat akar rumput. Pembangunan yang menekankan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, serta penghormatan terhadap kebudayaan menjadi kunci dalam memperkuat rasa persatuan bangsa. Papua kini bergerak seiring dengan semangat nasional menuju Indonesia Emas 2045, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan sejahtera.

Konsolidasi dukungan masyarakat adat terhadap program pemerintah bukan hanya wujud kepercayaan, tetapi juga pernyataan bahwa masa depan Papua harus dibangun melalui kolaborasi dan persaudaraan. Masyarakat adat melihat arah pembangunan saat ini sebagai momentum baru untuk keluar dari ketertinggalan dan menunjukkan bahwa Papua mampu menjadi contoh sukses pembangunan yang berpihak pada manusia.

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat adat untuk berperan dalam pembangunan. Dengan semangat kebersamaan, Papua tidak lagi menjadi wilayah yang tertinggal, tetapi menjadi pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, sejahtera, dan berdaulat.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua

PAPUA – Kondisi keamanan di Tanah Papua kini semakin damai dan kondusif. Berbagai wilayah di Papua Pegunungan, Papua Tengah, hingga Papua Barat menunjukkan stabilitas yang kuat berkat dukungan penuh para tokoh adat, kepala suku, dan pemuda. Keharmonisan yang terjaga ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Papua berkomitmen mendukung pembangunan menuju Papua yang maju, sejahtera, dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tokoh Adat Kabupaten Yalimo, Musa Yare, menyampaikan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk terus menjaga ketertiban dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang memecah belah. Ia menilai masyarakat kini semakin sadar bahwa keamanan adalah fondasi utama kemajuan.

“Kami di Yalimo ingin hidup damai, ingin melihat anak-anak kami sekolah dan masa depan daerah ini maju. Karena itu, kami semua sepakat menjaga kedamaian,” ujarnya di Wamena (03/11/2025).

Sementara itu, Ondoafi Kampung Kayo Pulau, Nicolas Youwe, menyebut masyarakat Jayapura kini hidup dalam suasana aman dan tenteram. Ia menilai, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adat semakin kuat.

“Masyarakat Jayapura sudah merasakan manfaat dari pembangunan. Kami ingin mendukung pemerintah agar kota ini semakin indah, aman, dan menjadi contoh bagi daerah lain di Papua,” kata Nicolas.

Dukungan serupa datang dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang menegaskan bahwa stabilitas keamanan menjadi bukti keberhasilan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah.

“Kita harus terus jaga keamanan karena Papua Barat sudah aman, sudah damai. Ini modal besar untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya di Manokwari.

Dari kalangan muda, Tokoh Pemuda Tanah Tabi, Suriel Carlos A. Taurui, mengapresiasi kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz yang dinilainya telah membawa perubahan nyata bagi masyarakat. “Anak-anak muda Papua sekarang bisa bekerja, belajar, dan berkreasi tanpa rasa takut. Kehadiran aparat membuat kami semakin yakin bahwa Papua damai bukan sekadar slogan, tetapi kenyataan,” katanya.

Sementara Tokoh Masyarakat Yerisiam, Sabena Inggerui, mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian yang besar terhadap pembangunan Papua Tengah. “Kami melihat perubahan nyata di sini. Jalan dibangun, ekonomi rakyat bergerak, dan rasa aman makin kuat. Kami akan terus mendukung program pemerintah agar Papua terus maju,” ujarnya di Nabire.

Kondisi Papua yang kini aman, damai, dan produktif menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat. Di bawah kepemimpinan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap Tanah Papua, semangat persatuan dan gotong royong terus menguat. Papua kini tidak hanya menjadi wilayah yang kaya sumber daya, tetapi juga menjadi simbol persaudaraan dan harapan baru bagi Indonesia Timur yang semakin maju dan sejahtera.

Sarmi – Para kepala suku dan tokoh adat di berbagai wilayah Papua menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan mempercepat pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Dukungan ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga kedamaian dan memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif hingga ke tingkat kampung.

Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, mengajak masyarakat adat Suku Isirawa untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program pemerintah. Ia menegaskan bahwa pembangunan hanya dapat berhasil jika seluruh lapisan masyarakat ikut berpartisipasi.

“Setiap pembangunan akan dapat berjalan lancar apabila seluruh masyarakat memberikan dukungan dan berperan aktif pada setiap proses pembangunan,” ujarnya dalam sosialisasi program pemerintah di Kampung Wari, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi (1/11/2025).

Sunuk juga mendorong masyarakat agar mendukung program ketahanan pangan dan berbagai inisiatif pemerintah lainnya. Ia menyebut bahwa keterlibatan masyarakat menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kesejahteraan.

Dukungan serupa disampaikan Kepala Suku Aikai, Pit Pigai, yang mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto, terhadap masyarakat Papua Tengah.

Menurutnya, bantuan pembangunan fasilitas pertemuan di wilayah Aikai menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap peran tokoh adat.

“Dukungan tersebut menunjukkan perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap peran tokoh adat serta masyarakat Papua,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Suku Damal, Pdt. Yohanis Magai, yang menilai perhatian pemerintah pusat sebagai bukti nyata komitmen membangun Papua yang damai dan sejahtera.

“Bantuan dan perhatian Bapak Presiden merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kami di Papua,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adat menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Ia menyebut pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan para tokoh adat agar setiap program berjalan tepat sasaran.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh keterlibatan semua pihak agar setiap program membawa perubahan positif dan dirasakan oleh rakyat di akar rumput,” tegas Fakhiri.

Konsistensi dukungan para kepala suku dan tokoh adat menunjukkan bahwa keamanan dan pembangunan di Papua merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Papua yang damai, maju, dan sejahtera. #

Oleh: Rivka Mayangsari )*

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh di seluruh lini pemerintahan. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan penyakit sosial yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menggambarkan korupsi sebagai penyakit berbahaya yang menyerupai kanker stadium empat (sulit disembuhkan dan bisa mematikan) sebuah bangsa jika dibiarkan tanpa penanganan tegas.

Presiden menilai bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara total dan tidak boleh pandang bulu. Setiap pelaku korupsi, siapa pun mereka, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Menurutnya, bangsa yang ingin maju harus berani menegakkan keadilan tanpa kompromi, sebab hanya dengan penegakan hukum yang konsisten, wibawa negara dapat dipulihkan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat tumbuh kembali. Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya bertekad untuk memastikan Indonesia menjadi negara yang dihormati oleh dunia karena ketegasan dan integritasnya dalam menegakkan keadilan.

Lebih jauh, Kepala Negara menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintahan yang bersih dan berintegritas akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi nasional. Penegakan hukum yang tegas, ujarnya, akan menciptakan kepastian bagi dunia usaha serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam pandangan Presiden Prabowo, ekonomi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas fondasi moralitas yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.

Presiden juga memperkenalkan istilah “serakahnomics”, yang ia sebut sebagai bahaya laten bagi ekonomi nasional. Praktik ekonomi yang dilandasi keserakahan hanya akan memperlebar jurang kesenjangan sosial dan menghambat kemajuan bangsa. Prabowo mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat banyak, bukan memperkaya segelintir pihak. Serakahnomics adalah musuh bersama yang harus diberantas dengan kesadaran kolektif dan sistem pengawasan yang kuat.

Menanggapi pidato Presiden Prabowo, Anggota Komisi I DPR RI, Elnino M. Husein Mohi, memberikan apresiasi atas ketegasan dan keberanian Kepala Negara dalam menyuarakan bahaya serakahnomics di hadapan para pemimpin dunia. Ia menilai pernyataan Presiden menunjukkan arah kepemimpinan yang berani dan visioner, serta menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Sikap Presiden Prabowo merupakan bukti komitmen nyata pemerintah dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang bersih dan berkeadilan.

Peringatan Presiden terhadap bahaya serakahnomics bukan hanya relevan bagi dunia internasional, tetapi juga menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia sendiri. Praktik keserakahan dalam ekonomi dapat memicu ketimpangan sosial dan memperlambat laju pembangunan. Karena itu, DPR mendukung langkah Presiden dalam memperkuat sistem pengawasan serta memperketat regulasi ekonomi nasional agar tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir elit ekonomi.

Sementara itu, dukungan terhadap sikap tegas Presiden juga datang dari Anggota Komisi IX DPR periode 2014–2024, Nurhayati Effendi. Ia menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang menempatkan pemberantasan korupsi dan pengawasan tata niaga sebagai prioritas utama dalam pemerintahan. Menurutnya, seruan Presiden terhadap bahaya serakahnomics merupakan panggilan moral bagi seluruh pemimpin dunia untuk mengakhiri praktik ekonomi yang menindas dan tidak berkeadilan.

Keberanian Presiden Prabowo dalam menyampaikan pesan moral tersebut merupakan langkah penting untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi kepada tujuan awalnya, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Diharapkan komitmen tersebut tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret yang berpihak kepada masyarakat kecil, terutama pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Pentingnya tindak lanjut dari komitmen Presiden dalam bentuk kebijakan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Korupsi tidak hanya terjadi di level tinggi, tetapi juga dapat merasuk dalam birokrasi dan tata niaga di tingkat daerah. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan diperkuat hingga ke lapisan pemerintahan terbawah, agar kebocoran anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah sejak dini.

Komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi dan bahaya serakahnomics menunjukkan arah baru dalam kepemimpinan nasional. Pemerintah tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga menata ulang moralitas dan integritas bangsa. Dalam konteks global yang penuh persaingan, pesan moral Presiden Prabowo menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati bangsa tidak diukur dari kekayaan alam atau teknologi semata, melainkan dari kejujuran dan keadilan yang menjadi pondasi kehidupan bernegara.

Dengan langkah-langkah tegas, kebijakan terukur, dan sinergi antara lembaga negara, pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo diyakini akan membawa Indonesia menuju era baru pemerintahan yang bersih, berdaulat, dan bermartabat. Sikap tanpa kompromi terhadap korupsi bukan hanya menjaga martabat bangsa di mata dunia, tetapi juga menjadi warisan moral bagi generasi mendatang bahwa keadilan dan integritas adalah kekuatan sejati dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial.

)* Pemerhati anti korupsi

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*

Di tengah dinamika global dan kompleksitas ekonomi, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama, tidak hanya sebagai program simbolis, tetapi sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam forum internasional APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang tegas melawan praktik korupsi, penipuan, dan keserakahan dalam dunia bisnis yang merugikan rakyat. Pernyataan ini bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan cerminan arah kebijakan yang mengedepankan integritas sebagai pilar pembangunan nasional.

Kemajuan ekonomi sejati tidak mungkin lahir dari praktik bisnis yang menindas, tetapi dari pemberdayaan rakyat melalui kewirausahaan, koperasi, dan UMKM yang berdaya saing. Program-program pemerintah yang memperkuat digitalisasi sektor keuangan, memperluas akses modal, dan meningkatkan kapasitas UMKM di seluruh pelosok negeri merupakan bukti nyata komitmen tersebut.

Pentingnya integritas tidak berhenti pada ranah ekonomi domestik. Presiden Prabowo juga menekankan peran strategis Indonesia sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang, mengingat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam konteks ini, pemerintah berupaya menciptakan tata ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kerja sama regional untuk menghadapi ancaman lintas negara seperti pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika. Dengan integritas ekonomi sebagai benteng nasional, Indonesia mampu mempertahankan stabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor serta masyarakat.

Komitmen pemerintah terhadap budaya integritas juga terlihat dari langkah-langkah konkret di tingkat daerah. Di Kalimantan Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan pelatihan integritas bagi para pimpinan pemerintah provinsi mulai dari gubernur hingga kepala OPD. Kegiatan ini menekankan bahwa kejujuran bukan sekadar slogan, melainkan kebiasaan yang harus diinternalisasi dalam setiap tindakan pejabat publik.

Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, mengungkapkan pentingnya membiasakan kejujuran dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pelatihan ini, para pejabat dibekali pemahaman tentang pencegahan korupsi, bahaya gratifikasi, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pembentukan karakter dan budaya kerja yang berintegritas.

Pendidikan juga menjadi instrumen strategis dalam membangun generasi yang berintegritas. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, menyoroti pentingnya menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini melalui pendidikan anti-korupsi. Generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menerapkan integritas dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kegiatan seperti seminar, kajian, dan pendidikan anti korupsi di era demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Ini menunjukkan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam memperkuat fondasi moral bangsa. Langkah ini sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals, khususnya dalam bidang pendidikan berkualitas, tata kelola yang adil, dan kemitraan strategis untuk pembangunan berkelanjutan.

Selain pendidikan dan pelatihan, era Digital 5.0 menjadi alat penting bagi pemerintah dalam mengurangi peluang korupsi. Dengan konvergensi AI, big data, IoT, dan sistem pemerintahan elektronik, pemerintah mampu menciptakan ekosistem yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memungkinkan layanan publik yang terintegrasi, mengurangi kontak tatap muka rentan suap, serta menyediakan jejak audit digital. Implementasi e-procurement dan open contracting semakin menutup celah praktik korupsi dalam pengadaan publik, sementara integrasi data dan analitik mampu mendeteksi pola penyimpangan sejak dini.

Partisipasi publik melalui platform digital semakin memperkuat pengawasan masyarakat dan membangun budaya transparansi di semua lini pemerintahan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menekankan pemberantasan korupsi melalui regulasi atau penegakan hukum semata, tetapi juga membangun budaya integritas yang menyentuh aspek moral, sosial, dan teknologi.

Presiden Prabowo memimpin dengan menekankan bahwa masa depan bangsa harus dimiliki oleh rakyat, bukan segelintir elit yang mengeruk keuntungan pribadi. Dengan fokus pada kemandirian ekonomi rakyat, pendidikan integritas, dan pemanfaatan teknologi Digital 5.0, Indonesia bergerak menuju tata kelola yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Upaya membangun budaya integritas ini juga membuka peluang bagi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Sinergi ini menjadi modal penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga etis dan berkelanjutan. Ketika integritas menjadi fondasi, kebijakan anti-korupsi tidak lagi bersifat episodik, melainkan menjadi bagian dari budaya nasional yang menyeluruh.

Pemberantasan korupsi adalah agenda nasional yang membutuhkan komitmen kuat, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Dari forum internasional hingga pelatihan pejabat daerah, dari seminar pendidikan integritas hingga transformasi digital pemerintahan, semua langkah diarahkan untuk membangun masyarakat yang beradab, pemerintahan yang jujur, dan ekonomi yang berkeadilan. Budaya integritas ini bukan sekadar slogan politik, tetapi fondasi bagi Indonesia yang lebih tangguh, maju, dan bebas dari praktik korupsi di semua lini pemerintahan.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil mengembalikan kerugian negara bernilai triliunan rupiah dari berbagai kasus besar yang melibatkan korporasi dan pejabat publik. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di era Presiden Prabowo tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga menekankan aspek pemulihan aset negara untuk kepentingan rakyat.

Anggota DPD RI, Lia Istifham memberi apresiasi tinggi terhadap kinerja Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan integritas dan menjaga keuangan negara dari praktik korupsi yang selama ini menggerogoti ekonomi bangsa.

“Ini bukti nyata bahwa pemerintahan di era Presiden Prabowo benar-benar berkomitmen dalam memerangi korupsi. Sekarang, uang rakyat mulai kembali ke tempatnya,” ujarnya.

Pengembalian dana hasil kejahatan korupsi tersebut mencakup sejumlah kasus strategis di sektor keuangan, energi, hingga pangan. Kejagung memastikan seluruh hasil sitaan dan pengembalian uang negara akan langsung masuk ke kas negara melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan bersih serta menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum.

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengapresiasi Kejagung yang telah mengembalikan uang negara sebesar Rp13 triliun dari hasil perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Kejagung untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi.

“Tentu kita harus memberi hormat, respect, kepada Kejaksaan Agung sebagai salah satu pedang keadilan Presiden, selain Polri dan KPK, yang diberi kewenangan undang-undang untuk memberantas korupsi,” kata Rudianto.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan pengembalian kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun oleh Kejagung dinilai sebagai bukti nyata dari ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Penegak hukum di bawah Presiden, baik kejaksaan maupun polisi, bekerja keras dan terbuka. Itu bagus. Komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi menjadi dorongan kuat bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara maksimal,” tegasnya.

Keberhasilan Kejagung mengembalikan triliunan rupiah ke kas negara menjadi simbol bahwa reformasi hukum di era Presiden Prabowo bukan sekadar wacana, tetapi gerakan nyata untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara.

Momentum ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh aparat penegak hukum untuk terus menjaga integritas, sekaligus membuktikan bahwa pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang bersih dari korupsi.