JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa dapur MBG yang belum memiliki SLHS tidak dapat beroperasi setelah tenggat waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, sertifikasi tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi seluruh penyelenggara agar kualitas makanan tetap terjaga.

“Mulai 10 Agustus, dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tidak bisa beroperasi. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat aman dan diproduksi sesuai standar,” ujar Sudaryono.

Ia menambahkan bahwa BGN telah memberikan waktu kepada seluruh pengelola SPPG untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. Bagi dapur yang belum memenuhi ketentuan, pemerintah akan menghentikan operasionalnya, sementara penyaluran makanan kepada penerima manfaat dialihkan ke dapur lain yang telah memenuhi standar sehingga layanan tetap berjalan.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan makanan MBG di Semarang dan Papua menemukan adanya bakteri Escherichia coli (E. coli). Temuan tersebut, menurutnya, menjadi pengingat penting bahwa penerapan higiene dan sanitasi dalam proses penyediaan makanan harus dilakukan secara disiplin.

“Hasil laboratorium menunjukkan adanya bakteri E. coli. Karena itu, aspek kebersihan, sanitasi, dan pengolahan makanan harus benar-benar diperhatikan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Budi.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan akan terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan dinas kesehatan untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pengolahan hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai bahwa penerapan SLHS merupakan bagian dari penguatan tata kelola Program MBG yang harus dilaksanakan secara konsisten di seluruh daerah.

“Program sebesar MBG harus dibangun di atas standar yang sama. Keamanan pangan menjadi prioritas agar masyarakat menerima makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi,” ujar Zulkifli.

Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus diperkuat untuk mempercepat proses sertifikasi sekaligus memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Atmosfer pembangunan nasional dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia kini memasuki babak baru yang sangat optimistis. Peringatan dan ikhtiar memperkuat pendidikan nasional bukan sekadar rutinitas pemenuhan kewajiban konstitusional, melainkan pilar utama dalam membangun fondasi kedaulatan bangsa serta memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Di tengah berbagai tantangan percepatan ekonomi global dan domestik, langkah berani pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program Sekolah Rakyat menjadi penanda nyata keberpihakan negara terhadap mobilitas sosial masyarakat.

Wacana ini mengemuka seiring menguatnya komitmen nyata pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera mendapatkan akses pendidikan berkualitas tinggi secara gratis dan memadai. Dua figur utama yang memberikan pemikiran konstruktif dalam wacana publik ini adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, yang secara aktif mengawal implementasi serta perluasan akses program, serta Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji, yang memberikan apresiasi sekaligus masukan berharga terkait penguatan kualitas pembelajaran.

Kehadiran dua pandangan ini menunjukkan adanya sinergi yang harmonis antara eksekutif dan pakar pendidikan demi kemajuan masa depan anak bangsa. Perdebatan publik mengenai pembiayaan Sekolah Rakyat sejatinya menegaskan bahwa kebijakan strategis pemerintah berada di jalur yang tepat dalam mempercepat pemerataan pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan komitmen tinggi pemerintah dalam mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, alokasi anggaran untuk Sekolah Rakyat adalah investasi wujud nyata kehadiran negara untuk menghapus jurang ketimpangan sosial.

Pengalokasian APBN ini diproyeksikan sebagai instrumen redistribusi ekonomi yang objektif dan berbasis data, sehingga setiap rupiah uang rakyat benar-benar menyasar masyarakat di lapisan bawah. Langkah cepat pemerintah ini memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan derajat sosial keluarga penerima manfaat.

Melalui kepemimpinan yang responsif, jajaran pemerintah berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana belajar yang modern, peningkatan kesejahteraan guru, hingga jaminan keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kebijakan ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki visi yang terukur dan berani dalam menjadikan APBN sebagai mesin penggerak utama mobilitas sosial vertikal secara masif.

Di sisi lain, Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji turut memberikan pandangan positif dan apresiatif terhadap terobosan pemerintah ini. Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai bahwa komitmen anggaran yang dialokasikan pemerintah melalui APBN merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat patut didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Guna melengkapi keberhasilan program pemerintah tersebut, Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menekankan pentingnya pengawasan mutu pembelajaran secara konsisten agar standar kualitas Sekolah Rakyat terus meningkat. Menurut analisis Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji, sinergi kuat antara pembiayaan APBN yang solid dan pembenahan tata kelola sekolah akan menjadikan Sekolah Rakyat sebagai pencetak SDM unggul yang siap bersaing di tingkat global.

Ditinjau dari kacamata analitis, kebijakan positif pemerintah ini membuktikan bahwa formulasi pembangunan nasional saat ini sangat progresif dan berorientasi pada rakyat. Baik Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti maupun Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji, keduanya bertolak dari optimisme yang sama: meyakini bahwa di bawah kepemimpinan pemerintah yang kuat, pemanfaatan anggaran negara mampu membawa lompatan besar bagi masa depan pendidikan Indonesia.

Langkah proaktif Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam mengeksekusi program di lapangan mendapatkan dorongan kuat dari masukan akademis Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji. Kolaborasi dan dukungan saling menguatkan ini menciptakan ekosistem pendidikan yang semakin matang, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata.

Ketika komitmen pemerintah yang kuat berpadu dengan dukungan positif dari para pakar, yang tercipta adalah optimisme baru bagi masa depan generasi muda Indonesia. Dukungan APBN untuk Sekolah Rakyat adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan berpihak kepada rakyat kecil, menyediakan tangga mobilitas sosial agar setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.

Menjelang implementasi yang kian meluas, masyarakat sudah sepatutnya mengapresiasi dan mendukung penuh langkah strategis pemerintah ini. Sejarah mencatatkan bahwa kepemimpinan yang berani berinvestasi besar pada sumber daya manusia adalah kunci utama membawa Indonesia menjadi negara maju dan disegani di tingkat dunia.

Dalam mendukung keberlanjutan program pro-rakyat ini, seluruh elemen bangsa perlu menyatukan energi positif. Pertama, memberikan kepercayaan dan dukungan penuh terhadap jajaran pemerintah yang terus bekerja keras mengelola APBN secara transparan dan akuntabel.

Kedua, memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelancaran dan iklim belajar di lingkungan Sekolah Rakyat. Ketiga, menyatukan optimisme nasional bahwa program Sekolah Rakyat akan menjadi jembatan emas yang mengantarkan Indonesia menuju era keemasan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih merata.

Kebijakan pro-rakyat yang dihadirkan pemerintah melalui pembiayaan Sekolah Rakyat harus dimaknai sebagai bukti konkret bahwa negara tidak pernah tinggal diam dalam memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Alokasi APBN ini adalah wujud nyata kasih sayang negara kepada anak-anak bangsa dari seluruh pelosok nusantara.

Menyongsong masa depan Indonesia yang lebih gemilang, mari kita dukung penuh langkah dan terobosan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan. Apapun tantangannya, tujuannya adalah satu: mewujudkan Indonesia yang kuat, cerdas, sejahtera, dan berkeadilan sosial di bawah naungan Sang Saka Merah Putih.

)* Pengamat isu strategis

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

Penguatan sistem pengelolaan dilakukan mulai dari perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan penggunaan anggaran, hingga evaluasi pelaksanaan program.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas presiden agar dapat berjalan optimal.

“Salah satu tugas Kementerian Keuangan adalah memastikan ketersediaan anggaran agar program tersebut dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan program Sekolah Rakyat ditujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang.

Oleh karena itu, pembiayaannya melalui APBN menjadi upaya pemerintah untuk mencetak generasi unggul dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pentingnya proses pengadaan barang. Ia mengingatkan agar setiap pengadaan harus dilakukan dengan perencanaan yang presisi dengan harga yang tepat dan sesuai dengan kenyataan dilapangan.

“Jadi sekarang ini memang nggak bisa main-main, nggak bisa kita otak-atik gitu loh, udah nggak jamannya lagi. Itu yang saya pesankan betul ini kepada seluruh tim pengadaan di Kementerian Sosial,” tegasnya.

Saifullah Yusuf juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat.

“Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” katanya.

Pemerintah memastikan setiap tahapan pelaksanaan dilakukan secara transparan dan profesional sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Dengan sistem pengelolaan yang semakin baik, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sekaligus memastikan anggaran negara benar-benar tepat manfaat, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

*) Oleh: M. Naufal Fahri

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbentuk melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, siklus kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, pembangunan manusia harus menjadi fondasi utama dalam strategi pembangunan nasional. Kehadiran Program Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa negara tidak sekadar memberikan bantuan sosial yang bersifat jangka pendek, melainkan membangun jalan keluar yang berkelanjutan melalui pendidikan.

Sekolah Rakyat menjadi salah satu kebijakan paling strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pembangunan dan pengoperasian sekolah berasrama tersebut mencerminkan perubahan pendekatan negara dari sekadar mengurangi dampak kemiskinan menjadi memutus akar penyebabnya. Pendidikan yang berkualitas membuka ruang mobilitas sosial, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta memperluas peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, investasi pada pendidikan merupakan investasi yang memberikan manfaat lintas generasi.

Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok desil 1 dan desil 2 atau 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Menurut Dirgayuza, seluruh kebutuhan pendidikan, pengasuhan, tempat tinggal, hingga kebutuhan dasar peserta didik dipenuhi oleh negara agar mereka dapat belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menghilangkan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab utama anak-anak putus sekolah atau tidak memperoleh pendidikan yang layak. Langkah tersebut sekaligus mempertegas bahwa negara hadir secara nyata untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara.

Lebih jauh, Dirgayuza menilai Sekolah Rakyat merupakan implementasi konkret amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta memberdayakan masyarakat yang lemah sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak konstitusional yang harus dapat dinikmati seluruh anak Indonesia tanpa memandang kondisi ekonomi keluarganya. Keberhasilan menuju Indonesia sebagai negara maju tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menghadirkan keadilan dalam akses pendidikan. Semakin banyak anak dari kelompok rentan memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, semakin besar peluang Indonesia membangun sumber daya manusia yang unggul.

Selain meningkatkan akses pendidikan, model sekolah berasrama juga memberikan ruang pembinaan karakter yang lebih komprehensif. Anak-anak tidak hanya memperoleh materi akademik, tetapi juga dibimbing untuk membangun disiplin, kemandirian, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan hidup yang dibutuhkan pada masa depan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena kemiskinan sering kali disertai berbagai keterbatasan sosial yang memengaruhi proses tumbuh kembang anak. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, negara berupaya memastikan setiap peserta didik memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi paling strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Menurut Mahyeldi, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi titik balik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berkualitas secara gratis sekaligus membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga menilai pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter, kecerdasan, serta masa depan bangsa. Oleh sebab itu, kebijakan yang memperluas akses pendidikan akan memberikan dampak sosial yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang dirasakan oleh satu individu saja.

Pandangan tersebut memiliki dasar yang kuat karena pendidikan merupakan instrumen paling efektif untuk meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Ketika seorang anak memperoleh pendidikan yang baik, peluang memperoleh pekerjaan yang lebih produktif akan meningkat, sehingga kesejahteraan keluarganya pada masa depan juga mengalami perubahan. Dampak tersebut kemudian akan diwariskan kepada generasi berikutnya melalui peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, manfaat Sekolah Rakyat tidak berhenti pada lulusan angkatan pertama, tetapi berpotensi membentuk perubahan sosial yang berlangsung dalam jangka panjang.

Lebih dari itu, keberadaan Sekolah Rakyat mengirimkan pesan bahwa pembangunan nasional tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur fisik. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah kemampuan negara menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ketika anak-anak dari keluarga miskin memperoleh pendidikan yang bermutu, Indonesia sedang membangun fondasi bagi lahirnya generasi yang lebih produktif, berdaya saing, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Inilah esensi pembangunan manusia yang sesungguhnya.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas yang berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Dukungan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi faktor penting agar program ini terus berkembang, menjangkau lebih banyak anak dari keluarga rentan, serta melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Dengan investasi yang konsisten pada pendidikan, Indonesia sedang menyiapkan fondasi yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan mampu menyongsong Indonesia Emas 2045.

*) Analis Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah secara nyata membuktikan komitmennya dalam menekan ketimpangan sosial melalui optimalisasi APBN. Menjadikan alokasi pendidikan sebagai investasi strategis, pemerintah pusat menghadirkan terobosan pro-rakyat melalui Program Sekolah Rakyat yang kini memasuki tahun pertama. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas adalah hak fundamental yang dijamin sepenuhnya bagi rakyat kecil, bukan lagi sebuah kemewahan.

Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menegaskan bahwa kebijakan ini lahir dari visi besar Presiden untuk membangun fondasi bangsa yang kuat.

“Sekolah Rakyat adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan struktural yang selama ini membelenggu masyarakat bawah. Ini bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi sumber daya manusia yang dananya dialokasikan langsung dari APBN untuk masa depan bangsa,” ujar Dirgayuza.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti capaian program ini yang telah memberikan dampak sosial secara langsung dan terukur dalam satu tahun terakhir.

“Satu tahun berjalan, Sekolah Rakyat telah membuktikan diri sebagai jalur baru yang sangat efektif untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Kami di Kementerian Sosial melihat langsung bagaimana beban pengeluaran keluarga prasejahtera berkurang drastis karena pendidikan anak-anak mereka sepenuhnya ditanggung oleh negara,” ungkap Mensos.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan program pro-rakyat ini.

“Pendidikan dan kesejahteraan sosial adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Melalui Sekolah Rakyat, intervensi pemerintah menjadi sangat holistik, menjangkau kesejahteraan keluarga sekaligus memastikan pemenuhan nutrisi ilmu pengetahuan bagi generasi penerus,” paparnya.

Di tengah tantangan ekonomi global pada pertengahan 2026, komitmen pemerintah menjaga ketahanan APBN di sektor pendidikan dasar patut diapresiasi tinggi. Program Sekolah Rakyat tidak hanya terbukti ampuh sebagai penyangga sekaligus stimulus ekonomi di akar rumput, melainkan juga menjadi bukti nyata kerja keras dan tepat sasaran kabinet saat ini. Melalui kebijakan yang inklusif ini, masyarakat dapat memupuk optimisme tinggi bahwa pemerintah sedang merajut jalan terang menuju Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera, tanpa meninggalkan satu pun warga negaranya.*

Oleh : Antonius Utomo

Di tengah semangat membangun kemandirian ekonomi masyarakat, akses permodalan masih menjadi salah satu kunci utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang. Kehadiran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi angin segar sekaligus jalan kemerdekaan modal bagi jutaan pelaku usaha kecil yang ingin memperluas bisnis, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan peluang baru di berbagai sektor ekonomi.

Bagi banyak pelaku UMKM, modal bukan hanya sekadar angka dalam rekening, melainkan energi penggerak untuk mewujudkan mimpi usaha. Mulai dari pedagang kecil, pengusaha kuliner rumahan, perajin lokal, petani, peternak, hingga pelaku ekonomi kreatif, membutuhkan dukungan pembiayaan yang mudah dijangkau agar mampu naik kelas. Melalui program KUR, pemerintah terus membuka ruang agar usaha produktif masyarakat mendapatkan akses pembiayaan dengan skema yang lebih terjangkau.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah akan terus memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM agar semakin inklusif, mudah diakses, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses pembiayaan formal.

Peran strategis KUR semakin terlihat dalam upaya memperkuat ekonomi nasional yang inklusif. Pemerintah terus mendorong agar pembiayaan produktif tidak hanya terkonsentrasi pada sektor besar, tetapi juga menjangkau masyarakat yang berada di lapisan ekonomi paling dekat dengan aktivitas sehari-hari. Data terbaru menunjukkan penyaluran KUR terus berjalan dengan capaian yang positif, mencerminkan tingginya kebutuhan dan kepercayaan pelaku UMKM terhadap program pembiayaan tersebut.

KUR hadir sebagai jembatan yang menghubungkan pelaku usaha kecil dengan peluang pertumbuhan. Dengan dukungan modal, pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, memperluas pemasaran, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Transformasi usaha kecil menjadi lebih modern dan kompetitif menjadi salah satu tujuan penting dari penguatan program pembiayaan pemerintah.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa Pemerintah tidak hanya memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap tersedia, tetapi juga terus menyempurnakan berbagai skema Kredit Program agar semakin tepat sasaran, lebih inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha di berbagai sektor. Melalui penguatan Kredit Program, kita ingin mendorong semakin banyak masyarakat yang naik kelas dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

Tidak hanya memberikan akses dana, keberadaan KUR juga membawa semangat pemberdayaan. Banyak pelaku usaha yang sebelumnya menjalankan bisnis dengan keterbatasan modal kini memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha secara lebih terencana. Tambahan modal dapat digunakan untuk membeli bahan baku, memperbarui peralatan produksi, menambah tenaga kerja, hingga memperkuat strategi pemasaran.

Pemerintah menempatkan UMKM sebagai fondasi penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan terhadap sektor ini terus diperkuat melalui berbagai kebijakan, termasuk pengembangan ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif. Penguatan KUR menjadi bagian dari langkah memperluas akses kredit bagi usaha produktif sekaligus mendorong masyarakat agar mampu menciptakan nilai ekonomi secara mandiri.

Bagi pelaku usaha kecil, kemudahan akses modal memberikan arti besar. Banyak usaha yang memiliki potensi berkembang, namun terkendala keterbatasan dana untuk melakukan ekspansi. Melalui KUR, peluang tersebut semakin terbuka karena pelaku usaha memiliki kesempatan mendapatkan pembiayaan untuk mempercepat pertumbuhan bisnisnya.

Keberhasilan KUR juga tidak hanya diukur dari jumlah dana yang tersalurkan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Ketika usaha kecil tumbuh, manfaatnya ikut bergerak ke berbagai sektor. Produksi meningkat, lapangan kerja bertambah, aktivitas ekonomi daerah semakin hidup, dan daya saing produk lokal semakin kuat.

Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM Indonesia menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Banyak pelaku usaha mampu bertahan dan bangkit dengan memanfaatkan berbagai peluang baru, termasuk perdagangan digital dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Dukungan permodalan seperti KUR menjadi salah satu faktor yang membantu mereka memperkuat fondasi usaha dan mengambil langkah lebih besar.

Ke depan, KUR diharapkan terus menjadi instrumen yang mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha tangguh di Indonesia. Dengan kombinasi antara akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, pendampingan, serta pemanfaatan teknologi, UMKM memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi yang semakin mandiri.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan. Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas.

KUR bukan sekadar fasilitas pinjaman, melainkan simbol keberpihakan terhadap perjuangan pelaku usaha kecil. Program ini menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dibangun dari bawah, dari tangan para pengusaha kecil yang setiap hari menciptakan produk, membuka lapangan pekerjaan, dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Dengan semakin luasnya akses pembiayaan, pelaku UMKM kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mewujudkan cita-cita usaha mereka. KUR menjadi jalan kemerdekaan modal, membuka pintu harapan baru, dan memperkuat langkah usaha kecil Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan berdaya saing.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Naya Santika

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah lama menjadi fondasi utama perekonomian nasional. Ketika berbagai sektor menghadapi tekanan akibat dinamika ekonomi global, UMKM tetap menunjukkan daya tahan yang luar biasa dalam menjaga aktivitas produksi, menyerap tenaga kerja, serta menggerakkan ekonomi hingga ke pelosok daerah. Namun demikian, tantangan klasik berupa keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi hambatan bagi banyak pelaku usaha untuk mengembangkan kapasitas bisnisnya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan merupakan langkah strategis yang memperluas kesempatan bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan naik kelas.

Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha produktif yang selama ini belum memiliki akses terhadap pembiayaan komersial. Selama bertahun-tahun, banyak pelaku usaha kecil memiliki prospek usaha yang baik, tetapi terkendala persyaratan jaminan berupa sertifikat tanah, kendaraan, maupun aset lainnya. Padahal, sebagian besar pelaku usaha mikro hanya memiliki modal berupa keterampilan, pengalaman, serta usaha yang telah berjalan. Dengan menghapus kewajiban agunan tambahan untuk pinjaman KUR hingga Rp100 juta, pemerintah membuka ruang yang lebih luas agar pembiayaan benar-benar dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Kebijakan tersebut juga mempertegas bahwa agunan pokok dalam skema KUR adalah usaha yang dibiayai beserta kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Artinya, pemerintah mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif dengan menilai kelayakan usaha dibandingkan semata-mata kepemilikan aset. Pendekatan seperti ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi pelaku UMKM pemula maupun usaha yang sedang berkembang untuk memperoleh akses pembiayaan resmi dengan bunga yang terjangkau.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menegaskan bahwa sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apa pun tanpa pengecualian. Ia juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu menggunakan jasa perantara ataupun membayar biaya tertentu dalam proses pengajuan KUR. Penegasan tersebut menjadi pesan penting bahwa seluruh proses penyaluran KUR harus berlangsung secara transparan, mudah, dan bebas dari praktik percaloan maupun pungutan yang merugikan masyarakat.

Komitmen pemerintah menjaga integritas program KUR juga terlihat dari dorongan agar masyarakat aktif melaporkan setiap dugaan penyimpangan dalam penyaluran pembiayaan. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah memastikan manfaat KUR benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang berhak tanpa dibebani praktik yang bertentangan dengan ketentuan. Pengawasan yang kuat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pembiayaan yang telah menjadi salah satu instrumen utama penguatan ekonomi kerakyatan.

Dampak positif kebijakan tersebut mulai terlihat dari meningkatnya penyaluran KUR di berbagai daerah. Di kawasan Papua Barat dan Papua Barat Daya misalnya, pemerintah melalui program KUR telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp387,54 miliar hingga semester pertama tahun 2026 kepada 5.932 pelaku UMKM. Angka tersebut menunjukkan bahwa akses pembiayaan semakin menjangkau pelaku usaha di wilayah timur Indonesia yang selama ini menghadapi tantangan geografis maupun keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran II Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Barat Guntur Supriyanto menyampaikan bahwa KUR merupakan instrumen pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM memperoleh modal kerja maupun investasi melalui subsidi bunga. Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan diharapkan mampu memperbesar kapasitas usaha, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan KUR tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dominasi penyaluran KUR pada sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan bahwa pembiayaan pemerintah mampu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Namun, peluang pengembangan masih sangat terbuka pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri pengolahan, maupun ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah. Optimalisasi penyaluran KUR kepada sektor-sektor produktif akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang lebih berdaya saing sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Ke depan, keberhasilan program KUR tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga pada kualitas pendampingan kepada pelaku UMKM. Akses pembiayaan yang lebih mudah perlu diikuti dengan peningkatan literasi keuangan, digitalisasi usaha, inovasi produk, perluasan pasar, hingga kemampuan manajemen usaha. Dengan demikian, pembiayaan yang diterima tidak sekadar menjadi tambahan modal, melainkan menjadi investasi yang mampu meningkatkan skala usaha secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, kebijakan KUR tanpa agunan tambahan hingga Rp100 juta merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan. Kebijakan ini menghadirkan kesempatan yang lebih luas bagi jutaan pelaku UMKM untuk memperoleh modal usaha tanpa terbebani persyaratan aset yang selama ini menjadi hambatan. Jika implementasinya terus dijaga secara konsisten, transparan, dan tepat sasaran, KUR akan menjadi salah satu instrumen paling efektif dalam mendorong UMKM Indonesia naik kelas, memperkuat daya saing nasional, menciptakan lapangan kerja baru, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
*Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen utama memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Memasuki momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, penguatan KUR diharapkan mampu mendorong semakin banyak UMKM naik kelas, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperkuat perekonomian rakyat di berbagai daerah.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik menegaskan bahwa pengajuan KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif yang belum memiliki akses ke kredit komersial.

“Sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apa pun tanpa pengecualian,” ujar Riza.

Riza juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jasa perantara maupun membayar biaya apa pun dalam proses pengajuan KUR. Menurutnya, calon penerima cukup menggunakan agunan pokok berupa usaha yang dibiayai melalui KUR, sedangkan agunan tambahan hanya dapat diberlakukan untuk pinjaman di atas Rp100 juta sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia pun mengajak masyarakat melaporkan apabila menemukan penyimpangan, termasuk praktik percaloan maupun pungutan liar, demi menjaga integritas program pemerintah tersebut.

“KUR merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui dukungan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif yang belum memiliki agunan tambahan,” ungkapnya.

Komitmen pemerintah memperluas akses pembiayaan juga tercermin dari penyaluran KUR di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran II Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPb) Kementerian Keuangan Papua Barat Guntur Supriyanto menyebut hingga semester I 2026, penyaluran KUR di kedua provinsi telah mencapai Rp387,54 miliar kepada 5.932 debitur UMKM.

“Hingga Juni 2026, penyaluran KUR di Regional Papua Barat mencapai Rp387,54 miliar dengan 5.932 debitur,” ujar Guntur.

Menurut Guntur, tingginya penyaluran KUR menunjukkan semakin luasnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif. Program subsidi bunga tersebut diharapkan mampu memperbesar kapasitas usaha, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah juga menargetkan penyaluran KUR pada semester II 2026 semakin meningkat, terutama bagi UMKM yang bergerak di sektor-sektor produktif.

“Optimalisasi penyaluran KUR pada semester II diharapkan semakin meningkat, terutama bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor produktif,” pungkas Guntur. (*)

Jakarta – Kemerdekaan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus diperkuat melalui kemudahan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa pengajuan KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan. Kebijakan tersebut diharapkan semakin mendorong pelaku UMKM mengembangkan usaha produktif sekaligus memperluas akses pembiayaan yang inklusif.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan masyarakat tidak perlu menggunakan jasa perantara maupun membayar biaya apa pun dalam proses pengajuan KUR. Menurutnya, ketentuan tersebut telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

“Sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apa pun tanpa pengecualian,” kata Riza Damanik.

Ia menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 mengatur KUR sebagai program untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif yang belum memperoleh akses kredit komersial. Dalam pelaksanaannya, pinjaman hingga Rp100 juta cukup menggunakan agunan pokok berupa usaha yang dibiayai melalui KUR.

“KUR merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui dukungan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif yang belum memiliki agunan tambahan,” ujarnya.

Dalam menjaga integritas program, Kementerian UMKM juga mengimbau masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan dalam penyaluran KUR, termasuk permintaan agunan tambahan, pungutan biaya, maupun praktik percaloan. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku guna memastikan penyaluran KUR berjalan tepat sasaran.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking Bank Mandiri, Saptari, mengatakan penyaluran KUR merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi nasional melalui dukungan kepada pelaku UMKM.

“Kami ingin pelaku UMKM merasakan kemudahan, baik dari sisi akses pembiayaan maupun pendampingan agar usaha mereka naik kelas. Ini juga peran kami sebagai mitra usaha jangka panjang,” ujar Saptari.

Bank Mandiri telah menyalurkan KUR kepada 116 ribu debitur baru atau 52,51 persen dari target tahun ini. Secara kumulatif sejak 2008 hingga 30 Juni 2026, penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp324,65 triliun kepada sekitar 3,75 juta debitur. Sinergi antara Kementerian UMKM dan sektor perbankan tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemerdekaan ekonomi UMKM melalui akses pembiayaan yang semakin mudah, inklusif, dan berkelanjutan.

Oleh: Satria Putra )*

Ancaman kekeringan kembali menjadi perhatian serius seiring meluasnya musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena El Nino yang menguat memperbesar risiko berkurangnya ketersediaan air, mengganggu aktivitas pertanian, hingga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan.

Peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa musim kemarau terus meluas hingga akhir Juli 2026. Hasil pemantauan Dasarian II Juli mencatat sebanyak 509 Zona Musim atau sekitar 72,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Pada saat yang sama, curah hujan kategori rendah mendominasi lebih dari 92 persen wilayah, sedangkan wilayah dengan curah hujan tinggi hanya tersisa kurang dari satu persen.

Dominasi kondisi kering itu turut tercermin dari sifat hujan yang sebagian besar berada di bawah kondisi normal. Situasi tersebut menjadi indikator bahwa tekanan terhadap sumber daya air semakin besar, terutama pada daerah yang selama ini bergantung pada curah hujan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun irigasi pertanian.

Dampak musim kemarau mulai terlihat di sejumlah daerah. Laporan kekeringan muncul di beberapa wilayah Jawa Tengah, sementara kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, serta Sulawesi Selatan. Perkembangan itu memperlihatkan bahwa ancaman kekeringan tidak lagi bersifat prediksi, melainkan telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

BMKG juga mengingatkan bahwa berkurangnya ketersediaan air berpotensi memicu berbagai persoalan lanjutan, mulai dari meningkatnya titik panas hingga risiko kebakaran pada lahan yang mudah terbakar. Meski hujan lebat masih berpeluang terjadi secara lokal akibat dinamika atmosfer, kondisi tersebut belum cukup untuk mengubah dominasi musim kemarau yang sedang berlangsung.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif dengan mengoptimalkan seluruh infrastruktur pengelolaan air yang telah dibangun. Upaya ini dilakukan agar distribusi air tetap berjalan selama musim kemarau dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Salah satu kekuatan utama yang disiapkan ialah optimalisasi 10.789 sumur bor dengan kapasitas lebih dari 114.000 meter kubik per detik. Keberadaan sumur bor menjadi solusi penting terutama di wilayah yang sulit memperoleh pasokan air permukaan ketika debit sungai mengalami penurunan akibat musim kemarau berkepanjangan.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air merupakan fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Menurut Dody, pembangunan bendungan, bendung, embung, hingga waduk terus dipercepat karena keberadaannya sangat penting dalam menjamin ketersediaan air irigasi, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terpelihara meskipun menghadapi tantangan musim kemarau maupun perubahan iklim.

Selain memperkuat infrastruktur fisik, Kementerian PU juga mengoptimalkan pola operasi bendungan dan jaringan irigasi. Pengaturan distribusi air dilakukan secara lebih efisien agar setiap wilayah memperoleh pasokan sesuai kebutuhan tanpa menguras cadangan air secara berlebihan.

Pengelolaan irigasi yang terencana memiliki arti penting bagi sektor pertanian. Pasokan air yang stabil memungkinkan petani tetap melakukan budidaya tanaman pada musim kemarau sehingga risiko penurunan produksi dapat ditekan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga kesinambungan produksi pangan nasional.

Pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan juga dilakukan sebagai dasar penyusunan langkah penanganan yang lebih cepat. Dengan mengetahui daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, pemerintah dapat mengerahkan sumber daya secara lebih tepat sasaran sebelum kondisi berkembang menjadi krisis yang lebih luas.

Dukungan peralatan lapangan turut dipersiapkan untuk mempercepat respons ketika terjadi kekurangan air. Kementerian PU telah menyiapkan 125 unit mobile pump, 921 pompa alkon, serta 49 mesin bor yang dapat segera didistribusikan ke wilayah terdampak.

Dody Hanggodo menjelaskan secara tidak langsung bahwa seluruh peralatan tersebut dipersiapkan untuk membantu daerah yang mengalami krisis air bersih maupun kekeringan berkepanjangan. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah adaptasi selama musim kemarau agar dampak yang muncul dapat diminimalkan.

Koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PU juga terus dilakukan untuk memastikan sistem pengairan menuju sawah tetap berjalan. Sinergi antarlembaga menjadi penting karena pengelolaan sumber daya air membutuhkan keterpaduan mulai dari penyediaan infrastruktur hingga distribusi air di tingkat lahan.

Direktur Jenderal Lahan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menyampaikan secara tidak langsung bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, terutama di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Pemetaan itu menjadi dasar penyusunan langkah penanganan yang lebih cepat melalui koordinasi lintas instansi.

Hermanto juga menjelaskan bahwa konsolidasi terus dilakukan agar respons di lapangan dapat berlangsung lebih sigap apabila kekeringan semakin meluas. Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan sebelum kondisi darurat benar-benar terjadi.

Penguatan sumur bor, bendungan, dan jaringan irigasi menjadi investasi strategis dalam menghadapi musim kemarau yang semakin dipengaruhi perubahan iklim. Infrastruktur yang dikelola secara optimal tidak hanya menjaga ketersediaan air bersih, tetapi juga melindungi produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi dampak sosial maupun ekonomi akibat kekeringan.

Dengan langkah antisipatif yang dilakukan sejak dini, risiko kekeringan dapat ditekan sehingga masyarakat memiliki daya tahan yang lebih baik menghadapi musim kemarau yang terus meluas.

*) Peneliti Kebijakan Pembangunan