Jakarta – Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda ke-97, pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda Indonesia melalui pemenuhan gizi seimbang dan pembangunan karakter. Upaya ini sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda yang menjadi simbol persatuan, kerja keras, dan tekad untuk memajukan bangsa.

Program MBG terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah, salah satunya di Kalimantan Selatan. Kegiatan Sosialisasi Program MBG di Kantor Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, menjadi contoh sinergi nyata antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan hak atas gizi yang layak.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Mariana, Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Teguh Suparngadi, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Isna Farida, M.Kes, dan ratusan peserta dari berbagai lapisan masyarakat.

Dalam sambutannya, Mariana menegaskan bahwa program MBG merupakan wujud nyata komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

“Melalui MBG, kita tidak hanya menghadirkan makanan bergizi gratis, tetapi juga menanamkan kesadaran tentang pentingnya pola makan sehat, seimbang, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Teguh Suparngadi, menambahkan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada kesehatan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.

“Program ini akan memenuhi kebutuhan gizi anak dan ibu hamil sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Dapur MBG memerlukan bahan makanan dari petani, nelayan, dan peternak setempat, sehingga terjadi sirkulasi ekonomi yang positif,” jelas Teguh.

Kepala Dinas Kesehatan Tanah Laut, Isna Farida, M.Kes, juga menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga kualitas gizi program tersebut. Makanan bergizi berarti asupan yang seimbang sesuai kebutuhan tubuh.

“Dinas Kesehatan akan berperan aktif dalam sertifikasi dapur MBG serta pelatihan staf agar standar kebersihan dan kandungan gizi tetap terjaga,” ungkapnya.

Melalui momentum Hari Sumpah Pemuda, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memperkuat ketahanan gizi dan karakter anak muda Indonesia. Asupan gizi yang seimbang bukan sekadar soal makanan, tetapi merupakan bagian penting dari upaya menyiapkan generasi yang sehat jasmani dan rohani, tangguh menghadapi tantangan global, serta siap membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.*

Oleh: Alexander Royce*)

Dalam momentum satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, visi besar membangun sumber daya manusia unggul semakin kuat mengemuka. Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memperkuat komitmen untuk menjadikan anak muda Indonesia sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Ia menegaskan, bahwa kemajuan bangsa akan sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda dan akses pendidikan bermutu.

Sesuai arahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai menyiapkan konsep “sekolah unggulan terintegrasi non-asrama” yang akan hadir di setiap kecamatan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkap bahwa pihaknya telah meninjau model di Samarinda sebagai acuan, dan bahwa Presiden Prabowo telah meminta agar sekolah unggulan ini dirancang agar SD, SMP, dan SMA dapat berintegrasi dalam satu lokasi demi efisiensi dan kohesi pembelajaran. Menurut Mu’Źti, hal ini bukan sekadar fisik sekolah, tetapi juga mencakup penerapan kurikulum yang relevan teknologi dan karakter, serta peran guru yang diperkuat secara profesional.

Tak kalah penting, dari sisi demografi dan pembinaan keluarga, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meletakkan fondasi pengembangan generasi unggul mulai dari unit terkecil, keluarga. Wakil Menteri Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memfokuskan programnya secara holistik pada pembangunan kualitas SDM hingga 2045, dan bahwa sekolah unggulan merupakan salah satu titik capaian dalam sistem ini. Ia menegaskan bahwa keberadaan sekolah unggulan tidak boleh menjadi eksklusif, namun harus inklusif dan menjangkau seluruh anak-muda dari berbagai kalangan.

Dalam konteks terkini, langkah pemerintah memang menunjukkan percepatan. Untuk contoh konkret, pada awal Oktober 2025 pemerintah meresmikan sebuah sekolah terpadu di Samarinda yang menjadi rujukan model sekolah unggul non-asrama. Sekolah ini dilengkapi fasilitas teknologi modern seperti Interactive Flat Panel (IFP) yang memungkinkan pembelajaran mendalam (deep learning) dan interaksi aktif siswa-guru.

Menteri Mu’ti menegaskan bahwa sekolah ini adalah “salah satu referensi” dalam program revitalisasi satuan pendidikan, di mana tahun ini ditargetkan ada sekitar 15.850 sekolah yang direvitalisasi, naik lebih dari 30 persen dari target awal. Program revitalisasi ini sekaligus menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap tantangan kualitas pendidikan di masa digital, yang harus menjangkau anak-muda di luar kota besar atau wilayah tertinggal agar mereka tidak tertinggal dalam persaingan global.

Inisiatif ini menjadi sangat penting karena Indonesia sedang berada dalam masa bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan jumlah anak muda yang besar, pembangunan sekolah unggulan dari seluruh kalangan menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap potensi generasi muda dapat berkembang optimal. Di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam bidang sains, teknologi, dan industri, pemerintah menempatkan penguasaan teknologi serta pembentukan karakter kuat sebagai fondasi utama sejak jenjang pendidikan dasar. Dalam pidato KSTI 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak utama menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Inklusivitas pendidikan menjadi kebutuhan mendesak. Dengan sekolah unggulan terbuka untuk seluruh kalangan anak muda, maka kesenjangan pendidikan dapat dipangkas, dan kesempatan menjadi setara bagi semua. Pernyataan Wakil Menteri Isyana bahwa program sekolah unggulan tidak boleh tertutup untuk elit saja menjadi signal kuat bahwa pemerintahan saat ini menjunjung keadilan akses pendidikan.

Tentu saja, tantangan tetap ada. Konsep sekolah unggulan terintegrasi memerlukan lahan, guru berkualitas, dan sumber daya yang memadai di setiap kecamatan. Seperti yang disampaikan Mendikdasmen, pembahasan teknis, termasuk bagaimana sekolah ini dibentuk di daerah yang jumlah siswanya sedikit atau lahan terbatas, masih berlangsung. Namun, semangat pemerintah untuk bergerak cepat sangat terasa dengan adanya rencana konkret dan alokasi revitalisasi sekolah yang ambisius.

Bagi anak-muda seluruh Indonesia, ini adalah waktu yang tepat untuk mata mereka menatap masa depan dengan harapan baru. Sekolah unggulan yang dirancang pemerintahan Prabowo-Gibran membuka peluang bagi talenta muda dari Sabang sampai Merauke untuk tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga siap bersaing di dunia global dan berkarakter kuat sebagai warga negara Indonesia.

Langkah pemerintah dalam membangun sekolah unggulan dari seluruh kalangan anak muda bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah strategi nasional yang menyentuh akar pendidikan dan masa depan generasi bangsa. Anak muda, orang tua, guru, masyarakat serta pemangku kebijakan didorong untuk bersama-sama mendukung gerakan ini. Karena ketika pendidikan berkualitas terbuka untuk semua, maka Indonesia akan tumbuh dengan kekuatan manusia dan karakter yang utuh. Dan di tangan generasi muda dari berbagai latar belakang itulah harapan besar bangsa ini terbentang. Pemerintah, dengan komitmen kuatnya, telah membuka pintu. Kini saatnya kita melangkah bersama ke dalam masa depan yang lebih gemilang.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Deka Prawira )

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan nasional mulai menunjukkan wajah baru yang berpihak pada kualitas sumber daya manusia. Salah satu inisiatif yang paling menonjol adalah pembentukan Sekolah Unggulan Garuda, sebuah program strategis nasional yang dirancang untuk mencetak generasi muda unggul, berkarakter kuat, dan siap bersaing di tingkat global. Program ini bukan sekadar proyek pendidikan, tetapi manifestasi nyata dari visi besar Indonesia Emas 2045—sebuah cita-cita untuk menjadikan bangsa ini berdaulat, maju, dan bermartabat melalui kekuatan intelektual anak bangsanya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan bangsa di masa depan tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan oleh kemampuan anak-anak Indonesia dalam mengelola dan mengembangkannya melalui sains dan teknologi. Ia menilai, Indonesia memiliki banyak anak cerdas di berbagai pelosok, dan tugas negara adalah menemukan mereka, mendidik mereka, serta memberi ruang agar bisa berkembang tanpa hambatan ekonomi dan sosial. Pandangan ini menjadi dasar lahirnya Sekolah Garuda—sebuah lembaga pendidikan menengah atas berstandar internasional yang dirancang dengan sistem asrama, kurikulum global, dan pendekatan berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Program ini tidak hanya menargetkan anak-anak dari perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi, pemerintah ingin memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Sekolah Garuda Baru akan dibangun di daerah 3T, sementara Sekolah Garuda Transformasi merupakan hasil peningkatan kualitas sekolah unggulan yang sudah ada agar sejajar dengan standar internasional. Hingga Oktober 2025, tercatat sudah ada 16 Sekolah Unggul Garuda yang beroperasi—12 di antaranya merupakan sekolah transformasi, dan 4 lainnya sekolah baru di wilayah 3T.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menyebut Sekolah Garuda sebagai terobosan strategis untuk mewujudkan sistem pendidikan inklusif dan adaptif. Ia menekankan bahwa visi Presiden Prabowo bukan sekadar mencetak siswa pintar, tetapi juga membangun generasi yang inovatif, nasionalis, dan tangguh menghadapi perubahan zaman. Pemerintah, lanjutnya, percaya bahwa potensi Einstein dan Marie Curie masa depan bisa lahir dari setiap pelosok Indonesia—dari Sabang hingga Merauke, dari keluarga sederhana sekalipun. Pandangan tersebut mencerminkan semangat egalitarian dalam pendidikan: bahwa kecerdasan dan bakat bukan milik segelintir orang, melainkan hak seluruh anak bangsa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan unggulan menjadi fokus utama pemerintah. Menurutnya, perluasan akses dan peningkatan mutu pembelajaran menjadi dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Melalui Sekolah Garuda, pemerintah berupaya mempersiapkan anak-anak Indonesia agar siap menghadapi disrupsi teknologi, sekaligus menumbuhkan karakter kebangsaan yang kuat.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari berbagai kalangan. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Dr. Muhdi, menyebut Sekolah Garuda sebagai inisiatif visioner yang sangat relevan dengan kebutuhan zaman. Ia menilai langkah pemerintah menghadirkan ruang bagi anak-anak bertalenta dan berprestasi adalah bentuk apresiasi terhadap potensi generasi muda yang kerap kali terhambat oleh keterbatasan ekonomi. Dengan catatan, prinsip keadilan pendidikan tetap dijaga, sehingga semua anak mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang.

Dengan standar internasional seperti International Baccalaureate (IB), Sekolah Garuda diharapkan mampu melahirkan lulusan yang diterima di universitas ternama dunia seperti Harvard, MIT, dan Oxford. Lebih dari itu, para lulusan ini nantinya diharapkan kembali mengabdi kepada bangsa, menjadi ilmuwan, insinyur, dan inovator yang mengelola kekayaan alam Indonesia secara mandiri. Presiden Prabowo bahkan menyebut bahwa Sekolah Garuda adalah investasi jangka panjang untuk mencetak pemenang-pemenang hadiah Nobel dari Indonesia—generasi yang mampu membawa bangsa ini ke panggung dunia bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai pencipta inovasi global.

Dalam konteks sosial, kehadiran Sekolah Garuda juga memiliki nilai simbolik yang besar. Ia menjadi bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi ketimpangan pendidikan yang selama ini membatasi mobilitas sosial masyarakat bawah. Dengan sistem asrama dan beasiswa penuh, anak-anak dari keluarga sederhana kini memiliki peluang yang sama untuk menembus jenjang pendidikan internasional tanpa terbebani biaya. Di sinilah letak makna sejati dari keadilan sosial dalam pendidikan—ketika negara hadir bukan hanya sebagai penyedia layanan, tetapi sebagai penggerak perubahan.

Sekolah Unggulan Garuda bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan perwujudan tekad kolektif bangsa untuk mencerdaskan kehidupan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Dalam jangka panjang, sekolah ini akan menjadi pusat unggulan yang menyiapkan generasi muda dengan kompetensi global, karakter nasionalis, dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Sebuah investasi yang mungkin tidak langsung terlihat hasilnya hari ini, tetapi akan menentukan wajah Indonesia di masa depan—sebuah bangsa besar yang berdiri tegak di antara peradaban dunia berkat kecerdasan dan integritas generasinya.

Dan dari setiap ruang kelas Sekolah Garuda, kita menaruh harapan: di sanalah sedang lahir para pemimpin masa depan, ilmuwan unggul, dan patriot muda yang akan membawa bendera Merah Putih berkibar di puncak kemajuan dunia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan membangun jaringan sekolah unggulan di berbagai daerah. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menyiapkan generasi muda yang cerdas, kompetitif, dan berkarakter dalam menghadapi tantangan global.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan generasi baru yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kepemimpinan global.

Presiden menekankan bahwa kecerdasan tidak hanya lahir dari keluarga kaya. Banyak anak-anak pintar yang tidak terlihat karena keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan. Karena itu, negara akan hadir untuk menjemput mereka.

“Kita harus cari anak-anak terpintar Republik Indonesia. Kita beri pendidikan terbaik, supaya kelak bisa menjadi pemenang-pemenang hadiah Nobel. Sekolah unggulan full beasiswa ini bukan proyek pendidikan biasa, tetapi investasi negara untuk melahirkan generasi ilmuwan, peneliti, dan pemimpin masa depan dari anak-anak Indonesia terbaik,”ujar Presiden Prabowo.

Sekolah unggulan ini akan menggunakan kurikulum berstandar internasional (IB / International Baccalaureate) sehingga lulusannya diakui oleh universitas terbaik dunia. Melalui program ini, anak-anak Indonesia nantinya dapat langsung mendaftar ke kampus seperti Harvard, Oxford, atau MIT tanpa perlu ujian penyetaraan tambahan.

Yang tidak kalah penting, Presiden menekankan bahwa rekrutmen tidak hanya menyasar kelompok mampu atau kota besar.

“Banyak anak dari kalangan bawah yang memiliki kecerdasan luar biasa. Mereka harus ditemukan, dipersiapkan, dan diberi beasiswa penuh,” ujar Presiden Prabowo.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya mulai menyiapkan konsep dan kurikulum untuk Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Presiden waktu sidang kabinet menyampaikan agar kami menyiapkan konsep Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama,” ujar Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti menjelaskan, Sekolah Unggul Terintegrasi akan menggabungkan tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, dalam satu kawasan pendidikan. Rencananya, satu sekolah terintegrasi akan dibangun di setiap kecamatan.

Abdul Mu’ti menambahkan, pembahasan teknis seperti skema penyediaan lahan atau pemanfaatan sekolah dengan jumlah murid sedikit masih akan dibicarakan kemudian.

“Yang sekarang menjadi fokus kami adalah penyiapan kurikulum, rekrutmen guru, dan aspek akademik lainnya. Soal teknis seperti lahan dan skema pendirian akan dibahas pada tahap berikutnya,” ujarnya.

Program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu, pembangunan sekolah unggulan diharapkan mempersempit kesenjangan pendidikan antarwilayah dan mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia melalui program strategis nasional Sekolah Garuda, menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kompetensi pemuda Indonesia agar mampu bersaing di kancah global.

Program ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai upaya nyata menyiapkan generasi unggul di bidang sains, teknologi, dan inovasi yang menjadi kunci kemajuan bangsa di abad ke-21.

Tepat satu tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya Sekolah Garuda sebagai bagian dari program prioritas.

“Kita harus mencari anak-anak terpintar dari seluruh pelosok negeri, tidak hanya dari golongan menengah ke atas, tapi juga dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung,” tegas Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa Sekolah Garuda dirancang dengan standar internasional, menggunakan kurikulum International Baccalaureate (IB) yang memungkinkan lulusannya diterima di universitas terbaik dunia seperti Harvard, MIT, dan Oxford.

Menurutnya, kekayaan alam Indonesia, seperti mineral kritis dan rare earth, harus dikelola oleh para ilmuwan, insinyur, dan ahli teknologi dari dalam negeri.

“Masa depan bangsa kita tergantung pada kemampuan anak-anak pintar kita di bidang sains dan teknologi. Sekolah Garuda adalah investasi jangka panjang untuk mencetak para pemenang hadiah Nobel dan penggerak kemajuan bangsa,” tambahnya.

Program Sekolah Garuda terbagi dalam dua skema utama, yakni Sekolah Garuda Baru yang dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta Sekolah Garuda Transformasi, yang mengintegrasikan sekolah unggulan yang sudah ada agar menerapkan standar global. Pemerintah menargetkan pembangunan 20 Sekolah Garuda Baru dan transformasi 80 sekolah hingga tahun 2029.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menegaskan bahwa program ini bukan hanya soal membangun gedung, tetapi juga membuka akses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi sosial ekonomi.

“Presiden percaya bahwa setiap pelosok Indonesia memiliki anak-anak cerdas luar biasa. Sekolah Garuda hadir untuk menjawab kebutuhan mereka dan menjamin pemerataan akses pendidikan,” ujar Stella.

Kehadiran Sekolah Garuda juga mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi X DPR, Kurniasih Mufidayati, menyampaikan dukungannya terhadap program ini sebagai langkah strategis untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Sekolah Garuda memperkuat SDM Indonesia dengan kurikulum berbasis kompetensi dan standar internasional, serta beasiswa penuh untuk semua siswa berprestasi, tanpa memandang latar belakang,” ujar Kurniasih.

Namun, Kurniasih juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dan perhatian terhadap sekolah reguler agar tidak menimbulkan kesenjangan pendidikan.

Program Sekolah Garuda, dengan sistem asrama, kurikulum internasional, dan fokus pada bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), diharapkan menjadi motor penggerak generasi muda Indonesia yang mampu bersaing secara global dan menjadi pilar utama dalam kemajuan bangsa. *

Oleh: Sidny Pramesta )*

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali semangat persatuan dan kesatuan di tengah derasnya arus perubahan zaman. Di era modern yang sarat dengan disrupsi informasi, makna Sumpah Pemuda tidak lagi berhenti pada simbol sejarah, melainkan harus diwujudkan dalam perilaku nyata yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan kedewasaan berpikir.

Pemerintah mengingatkan seluruh generasi muda agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan, terutama menjelang momentum nasional yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menebar kebencian dan memecah belah masyarakat.

Semangat Sumpah Pemuda tahun ini menjadi panggilan moral agar kaum muda kembali menegaskan jati dirinya sebagai penggerak harmoni dan stabilitas sosial. Nilai-nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 kini menemukan bentuk baru dalam kehidupan digital.

Menjaga kondusivitas di media sosial dan ruang publik menjadi wujud pengamalan semangat itu di era kini. Sikap bijak dalam menyebarkan informasi, menolak ujaran kebencian, serta berpartisipasi aktif menciptakan ruang damai merupakan refleksi nyata semangat Sumpah Pemuda di zaman modern.

Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat, Daerah, dan Internasional Kementerian Pemuda dan Olahraga, Suyadi Pawiro, menilai bahwa semangat persatuan harus diwujudkan tidak hanya dalam tindakan sosial, tetapi juga dalam interaksi dunia maya yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Suyadi Pawiro menyampaikan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, damai, dan produktif di tengah derasnya arus informasi. Karena itu, Kemenpora memperluas fokus pembinaan kepemudaan dengan memperkuat karakter dan literasi digital. Upaya ini dirancang agar pemuda menjadi garda terdepan dalam membangun ruang publik yang sehat, beretika, serta bebas dari provokasi.

Pemerintah memandang langkah tersebut sebagai strategi jangka panjang dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga matang dalam moral dan karakter. Literasi digital menjadi kunci untuk memperkuat daya tahan masyarakat terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial.

Bagi pemerintah, membangun karakter pemuda sejatinya sama dengan membangun masa depan bangsa. Karena itu, pendidikan nilai dan etika bermedia menjadi prioritas utama dalam menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas kebangsaannya.

Novelis J.S. Khairen menilai, menjaga kondusivitas di ruang digital membutuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Anak muda, dengan energi dan idealismenya, perlu ditempatkan pada posisi strategis dalam membangun budaya digital yang sehat.

Menurut J.S. Khairen, kemampuan berpikir kritis dan kebiasaan membaca merupakan modal penting agar generasi muda tidak mudah terseret dalam arus informasi yang menyesatkan. Ia berpendapat, pembiasaan literasi yang baik akan memperkuat karakter bangsa sekaligus memperluas wawasan anak muda agar mampu menilai isu dengan jernih dan proporsional.

Senada dengan itu, musisi sekaligus penulis lagu, Indra Prasta dari grup The Rain, menekankan pentingnya keseimbangan antara semangat dan etika dalam bermedia sosial. Ia menilai bahwa pemuda adalah representasi dari karakter bangsa. Oleh sebab itu, energi dan kreativitas generasi muda harus diarahkan untuk hal-hal positif, seperti menyebarkan inspirasi, membangun solidaritas, dan memperkuat semangat kebangsaan.

Menurut Indra, kolaborasi adalah kunci untuk menjaga kondusivitas sosial di tengah keberagaman. Melalui kerja sama lintas generasi dan komunitas, pemuda dapat menjadi penggerak inovasi dan penjaga perdamaian di masyarakat.

Dalam konteks pembangunan bangsa, menjaga kondusivitas di era digital bukan sekadar upaya menciptakan ketertiban, tetapi juga menghadirkan ruang yang inklusif bagi setiap warga untuk tumbuh dan berkontribusi bersama.

Pemerintah menilai, kedewasaan berpikir dan ketenangan dalam bersikap merupakan bentuk kecerdasan baru yang wajib dimiliki oleh generasi muda masa kini. Karena itu, kampanye literasi digital, pelatihan kepemimpinan, serta program penguatan karakter yang digagas Kemenpora merupakan langkah konkret memperkuat ketahanan sosial bangsa.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 bukan hanya seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan di tengah gempuran provokasi dan disinformasi. Pemerintah menyerukan agar generasi muda menjadikan peringatan ini sebagai ajang introspeksi dan refleksi, bukan reaksi terhadap isu-isu yang memecah belah. Semangat Sumpah Pemuda sejatinya adalah tentang keberanian untuk bersatu, berpikir jernih, dan bertindak demi kepentingan bersama.

Dengan semangat gotong royong dan jiwa persatuan yang terus hidup, pemerintah percaya bahwa generasi muda Indonesia mampu menjaga kedamaian, memperkuat persaudaraan, dan menjadi pelopor perubahan positif di setiap bidang kehidupan. Di tangan pemuda yang cerdas, berintegritas, dan tidak mudah terprovokasi, cita-cita besar bangsa untuk menjadi negara yang kuat, damai, dan berdaulat akan tetap terjaga.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Aditya Hutomo

Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Di berbagai daerah, kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas serta mencegah gangguan yang dapat menodai momentum kebangsaan. Kondisi kondusif ini menjadi bukti bahwa semangat persatuan yang diwariskan para pemuda 1928 terus hidup dan berkembang seiring dengan tantangan zaman, termasuk di era digital yang sarat dengan potensi provokasi dan disinformasi.

Tema nasional “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu” menggambarkan semangat baru generasi muda untuk memperkuat kesatuan bangsa di tengah perbedaan yang kian kompleks. Di era di mana informasi menyebar begitu cepat, semangat Sumpah Pemuda tidak hanya berbicara tentang perlawanan fisik atau perjuangan politik, tetapi juga tentang ketahanan moral dan intelektual dalam menghadapi ancaman provokasi di ruang digital.

Sinergi yang terjalin antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa peringatan ini berlangsung damai. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan menjaga ketertiban nasional merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen bangsa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, memandang bahwa ketenangan dalam peringatan Sumpah Pemuda kali ini menegaskan kekuatan sosial bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Ia menilai, di tengah ancaman perubahan iklim, krisis pangan, dan disrupsi teknologi, hanya bangsa yang bersatu dan berdaya saing tinggi yang mampu bertahan. Karena itu, ia menekankan bahwa peran pemuda sangat vital bukan hanya sebagai penerus bangsa, tetapi juga sebagai penggerak utama pembangunan yang tangguh dan berintegritas.

Dalam perspektif keamanan nasional, TNI dan Polri memandang peringatan Sumpah Pemuda sebagai momentum penting untuk memperkuat rasa aman dan solidaritas publik. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai bahwa kondisi stabil selama perayaan mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara aparat dan masyarakat. Ia menilai, terciptanya suasana kondusif di berbagai daerah bukan semata hasil operasi pengamanan, tetapi wujud nyata partisipasi publik yang semakin matang. Ia juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap potensi provokasi digital yang kerap muncul menjelang peringatan nasional. Menurutnya, penyebaran berita palsu atau narasi provokatif di media sosial dapat mengancam persatuan jika tidak dihadapi dengan literasi dan kesadaran kolektif.

Senada dengan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menilai bahwa kerja sama lintas institusi antara TNI, Polri, dan masyarakat telah menjadi simbol nyata gotong royong bangsa dalam menjaga keamanan. Ia memandang perayaan Sumpah Pemuda 2025 sebagai refleksi keberhasilan seluruh pihak dalam mewujudkan suasana damai di tengah keragaman. Menurutnya, keamanan nasional bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga hasil kerja sama antara rakyat dan negara. Ia menilai, keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan di tingkat lokal, mulai dari kegiatan pengamanan lingkungan hingga partisipasi dalam patroli siber, menjadi bukti bahwa kesadaran kebangsaan semakin tumbuh kuat.

Dari sisi sosial-politik, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat melihat suasana damai dalam peringatan ini sebagai tanda keberhasilan bangsa dalam menjaga nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda. Ia menilai bahwa cinta tanah air, semangat gotong royong, dan komitmen terhadap persatuan adalah fondasi moral yang harus terus diwariskan kepada generasi muda. Ia juga menyoroti data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencatat bahwa lebih dari separuh pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari kalangan milenial dan generasi Z. Baginya, hal tersebut memperlihatkan bahwa generasi muda kini memegang peran strategis dalam menentukan arah demokrasi Indonesia, termasuk dalam menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa dari ancaman provokasi politik.

Perayaan Sumpah Pemuda 2025 juga memperlihatkan bagaimana upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menciptakan ruang publik yang sehat. Di berbagai daerah, kegiatan upacara, pawai budaya, dan dialog kebangsaan berlangsung tertib dan produktif. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) aktif mengampanyekan literasi digital dan sikap bijak bermedia sosial. Upaya ini dinilai efektif dalam mencegah penyebaran narasi kebencian serta memperkuat kesadaran pemuda untuk menjadikan media sosial sebagai ruang kolaborasi, bukan konflik.

Dari sisi akademik, Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. H. Darsono, M.Si, memandang bahwa semangat Sumpah Pemuda di era digital harus diterjemahkan sebagai gerakan literasi kebangsaan. Ia menilai bahwa ruang digital kini menjadi medan baru bagi perjuangan moral generasi muda. Baginya, pemuda harus mampu menjadi penjaga kebenaran di tengah banjir informasi. Ia menyebut munculnya “nasionalisme kritis” di kalangan muda sebagai hal positif, yaitu bentuk cinta tanah air yang tidak dogmatis, melainkan rasional dan berbasis pengetahuan.

Kehadiran sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam perayaan Sumpah Pemuda 2025 menegaskan bahwa keamanan dan persatuan tidak lahir dari instruksi, tetapi dari kesadaran kolektif bangsa. Ketika aparat dan rakyat bersatu, ancaman provokasi dan disinformasi dapat diredam dengan cara yang elegan — melalui dialog, literasi, dan kolaborasi.

Perayaan Sumpah Pemuda tahun ini menjadi bukti bahwa semangat 1928 tetap hidup dalam bentuk baru: semangat kolaboratif yang berpadu dengan kewaspadaan digital. Sumpah Pemuda kini tidak hanya diucapkan dalam teks sejarah, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata menjaga harmoni sosial dan memperkuat ketahanan nasional dari segala bentuk provokasi. Dengan semangat itu, Indonesia menegaskan diri sebagai bangsa yang dewasa, berkarakter, dan mampu menjaga persatuannya di tengah arus perubahan global. (*)

Analis Keamanan Publik

Jakarta – Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 di seluruh Indonesia berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Suasana kondusif tersebut tidak hanya menjadi hasil kerja aparat keamanan, tetapi juga wujud nyata partisipasi masyarakat yang berperan aktif menjaga ketertiban di lingkungannya masing-masing. Sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan keamanan nasional yang stabil di tengah dinamika sosial serta tantangan digital yang kian kompleks.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas peran aktif masyarakat dan generasi muda dalam mendukung kerja aparat keamanan selama rangkaian peringatan berlangsung. Ia menilai bahwa stabilitas nasional tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi dan rasa tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

“Kondusifitas nasional tidak bisa dicapai hanya oleh aparat. Ini hasil kerja bersama antara TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Kapolri di Jakarta.

Kapolri juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan publik terhadap penyebaran berita palsu dan provokasi di dunia maya yang kerap muncul menjelang momentum kebangsaan.

“Jaga ruang digital dari berita palsu dan ujaran kebencian. Jangan beri ruang bagi pihak yang ingin memecah persatuan bangsa,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menilai kondisi aman dan tertib yang tercipta menunjukkan semakin matangnya kesadaran publik terhadap pentingnya persatuan dan kolaborasi lintas elemen bangsa. Ia mengatakan bahwa semangat Sumpah Pemuda saat ini bukan lagi perjuangan fisik, melainkan upaya bersama menjaga keutuhan bangsa di tengah derasnya arus informasi dan tantangan global.

Senada dengan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan komitmen TNI untuk terus bersinergi dengan Polri dalam menjaga keamanan nasional. Ia menyebut kerja sama erat antara aparat dan masyarakat menjadi bukti bahwa keamanan nasional lahir dari semangat gotong royong.

“Kami bersama Polri memastikan perayaan Sumpah Pemuda berjalan aman, damai, dan penuh semangat persaudaraan,” ujarnya.

Perayaan yang berjalan damai dari Sabang hingga Merauke memperlihatkan bahwa sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi pilar penting dalam menjaga persatuan bangsa. Dengan kolaborasi TNI, Polri, dan publik yang solid, Indonesia menegaskan diri sebagai bangsa yang tangguh, dewasa, dan siap menghadapi tantangan zaman dengan semangat persatuan yang kokoh. (*)

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025, pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat mengajak seluruh generasi muda untuk menjaga suasana aman dan damai.

Peringatan yang jatuh setiap 28 Oktober itu diharapkan menjadi ajang memperkuat semangat persatuan di tengah dinamika sosial dan potensi provokasi yang dapat memecah belah bangsa.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Dr. Ali Hanapiah, M.Si, menegaskan pentingnya peran kaum muda sebagai penjaga stabilitas nasional.

“Kami mendukung langkah-langkah Polri yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan keutuhan bangsa, sejalan dengan arahan Presiden dalam menangani situasi saat ini,” ujarnya.

Ia menyerukan agar momentum Sumpah Pemuda menjadi ajang memperkuat solidaritas antarsesama generasi penerus bangsa.

“Mari wujudkan semangat persatuan demi bangsa dan negara yang kita cintai. Sebagai pemuda, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga harmoni dan mencegah perpecahan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ali Hanapiah menyampaikan bahwa KNPI berkomitmen penuh mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menginstruksikan seluruh DPD KNPI di Indonesia agar menjadi garda depan dalam menjaga suasana kondusif di setiap wilayah.

“Pemuda harus menolak segala bentuk provokasi yang ingin memecah belah rakyat dan aparat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera — bukan kembali ke masa sulit,” katanya.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan untuk memperkuat stabilitas sosial.

Ia menjelaskan bahwa kondisi daerah yang aman dan terkendali turut mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Ormas pemuda memiliki peran strategis dalam menjaga suasana kondusif dan membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Pihaknya berkomitmen untuk terus melibatkan organisasi kepemudaan dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi, agar sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat semakin kuat.

Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah merilis pedoman nasional untuk pelaksanaan peringatan Sumpah Pemuda 2025.

Dengan mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”, pemerintah mengajak masyarakat merayakan dengan penuh semangat kebersamaan dan kedamaian.

Dalam panduan tersebut, Kemenpora mengimbau seluruh daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan positif.

“Peringatan ini bukan sekadar mengenang, tapi menggerakkan. Kita ingin pemuda menjadi pelaku utama perubahan,” tulis Kemenpora dalam pedoman resminya.**

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengambil langkah strategis untuk memperkuat akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Kebijakan yang digulirkan adalah penghapusan tunggakan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan yang memenuhi syarat, sebagai bagian dari komitmen memperkuat keadilan sosial dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun dalam APBN 2026 untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang tidak mampu. Menurutnya, langkah ini diambil agar hambatan akses layanan kesehatan akibat tunggakan dapat segera diatasi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah melihat program ini bukan hanya sebagai kebijakan administratif, melainkan bentuk nyata komitmen negara untuk melindungi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Purbaya menegaskan bahwa anggaran tersebut sudah siap, dan pemerintah akan memastikan seluruh mekanisme berjalan secara transparan, efisien, serta menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menambahkan bahwa kebijakan pemutihan ini dirancang dengan prinsip keadilan dan ketepatan sasaran. Ia menjelaskan bahwa terdapat sekitar 23 juta peserta yang menunggak iuran dengan total nilai tunggakan mencapai lebih dari Rp10 triliun. Menurutnya, pemutihan ini akan difokuskan bagi peserta yang benar-benar kesulitan ekonomi, terutama mereka yang sudah berpindah status dari pekerja mandiri menjadi peserta yang ditanggung pemerintah, namun masih menyimpan tunggakan masa lalu. Ia menegaskan bahwa proses validasi data menjadi kunci utama agar program ini berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan pemutihan ini akan menjangkau peserta yang benar-benar mengalami kesulitan membayar iuran, termasuk banyak di antaranya adalah pemuda yang baru memasuki dunia kerja, berpenghasilan tidak tetap, atau berpindah status dari sektor informal ke formal. Program ini dilaksanakan dengan mekanisme selektif berdasarkan data sosial ekonomi yang terverifikasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTESEN). Pemerintah juga menegaskan bahwa skema pemutihan ini tidak berlaku menyeluruh, melainkan khusus bagi kelompok masyarakat yang memang berhak menerima bantuan, sehingga prinsip keadilan dan keberlanjutan tetap terjaga.

Dalam hal pelaksanaan, pemerintah bersama BPJS Kesehatan sedang menyelaraskan data peserta yang menunggak untuk menghitung jumlah dan nilai tunggakan yang memenuhi kriteria. Selain itu, masa maksimum tunggakan yang layak dihapus sedang dikaji agar tidak menimbulkan risiko moral hazard. Pemerintah memastikan bahwa setiap peserta yang menerima pemutihan harus melalui proses verifikasi yang transparan dan akuntabel.

Dari sudut pandang pemerintah, kebijakan ini bukan sekadar pelunasan administrasi, tetapi langkah strategis untuk memastikan generasi muda dan kelompok rentan tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan karena faktor ekonomi. Pemerintah memandang bahwa sistem jaminan kesehatan nasional harus inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang sedang berjuang meniti karier dan kehidupan. Dengan penghapusan tunggakan ini, diharapkan tidak ada lagi pemuda yang tertolak di fasilitas kesehatan hanya karena status kepesertaan nonaktif.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap risiko dan tantangan pelaksanaan program ini. Risiko beban fiskal negara, potensi peserta yang sengaja menunggak dengan harapan dihapuskan, hingga kemungkinan kebocoran anggaran menjadi perhatian utama. Untuk itu, pengawasan lintas lembaga akan diperkuat, melibatkan Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah. BPJS Kesehatan diminta melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang dinilai tidak relevan serta memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung proses verifikasi data yang lebih akurat dan cepat.

Bagi generasi muda, kebijakan ini memberikan dampak positif yang signifikan. Mereka yang sebelumnya tidak aktif karena tunggakan kini memiliki kesempatan untuk kembali menjadi peserta aktif tanpa beban administratif yang berat. Pemerintah juga mendorong agar pemuda lebih sadar akan pentingnya jaminan sosial dan tanggung jawab membayar iuran tepat waktu. Melalui kampanye literasi dan digitalisasi kepesertaan, pemerintah berharap generasi muda dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan memahami manfaat kepesertaan BPJS secara utuh.

Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk membangun sistem jaminan kesehatan yang berkeadilan. Pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bukan sekadar kebijakan populis, melainkan wujud nyata dari semangat gotong royong dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kualitas data, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan yang ketat. Namun, satu hal yang pasti: pemerintah ingin memastikan tidak ada warga, terutama generasi muda, yang kehilangan hak atas kesehatan hanya karena beban tunggakan masa lalu.

Kebijakan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk melangkah bersama menuju sistem jaminan kesehatan nasional yang lebih inklusif, efisien, dan adil. Pemerintah optimistis bahwa dengan sinergi antara negara, lembaga, dan masyarakat, cita-cita mewujudkan kesehatan untuk semua dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan