Medan – Ancaman judi daring semakin mengkhawatirkan, terutama bagi generasi muda yang mudah terpapar melalui media sosial. Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PW IPPNU) Sumatera Utara, Desy Wulandari, mengimbau seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak muda, untuk menghentikan segala bentuk keterlibatan dalam aktivitas judi daring.

“Judi daring membawa kehancuran secara perlahan, terutama pada anak muda yang mulai terpapar lewat media sosial. Ini adalah ancaman serius bagi masa depan bangsa,” ujar Desy.

Menurutnya, dampak judi daring tidak hanya menghancurkan ekonomi rumah tangga, tetapi juga merusak mentalitas generasi muda. Ia menilai bahwa pesatnya penyebaran konten promosi judi di media sosial menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Ini menjadi tantangan besar. Karena yang mempromosikan justru sebagian besar adalah influencer, bahkan dari kalangan perempuan muda. Ini sangat disayangkan,” tegas Desy.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dan aparat kepolisian yang terus bekerja keras dalam menutup akses situs-situs judi daring serta menindak para pelaku dan promotor, termasuk yang menyebarkannya di media sosial. Namun, Desy menegaskan bahwa promosi ilegal tersebut masih banyak dijumpai dan dilakukan secara terbuka oleh figur publik.

PW IPPNU Sumut menyerukan kepada para influencer, khususnya perempuan, agar berhenti menyebarluaskan konten promosi terkait judi daring. Desy menekankan bahwa keuntungan materi dari promosi tersebut tidak sebanding dengan konsekuensi hukum yang sangat serius.

“Jangan abaikan ancaman pidana. Promosi judi daring melanggar Pasal 303 Ayat 1 Huruf A KUHP dan UU ITE. Ini bukan sekadar kesalahan moral, tapi juga pelanggaran hukum,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Fakfak, Maryo Sapulete, SH, turut mengingatkan masyarakat akan bahaya laten dari judi daring, terutama yang kini kerap menyamar sebagai permainan digital biasa. Dalam program “Jaksa Menyapa”, Maryo menyebut bahwa anak-anak dan remaja menjadi sasaran utama melalui aplikasi game yang terselubung praktik perjudian.

“Awalnya mereka hanya bermain, lama-lama jadi kecanduan dan mulai menggunakan uang sungguhan,” jelasnya dengan tegas.

Maryo menambahkan bahwa banyak pelaku judi daring tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak pidana yang dilarang oleh hukum positif Indonesia.

“Padahal jelas, baik KUHP maupun UU ITE melarang keras segala bentuk perjudian, termasuk berbasis digital,” katanya.

Dengan maraknya penyamaran aplikasi judi sebagai permainan biasa dan semakin gencarnya promosi di media sosial, peran semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Terutama peran keluarga, institusi pendidikan, dan organisasi pemuda dalam memberikan pemahaman serta membentengi generasi muda dari pengaruh negatif yang merusak masa depan bangsa.-

[edRW]

Oleh : Rizka Soraya )*

Masyarakat memiliki tanggung jawab secara aktif dalam memerangi maraknya praktik judi daring guna mewujudkan lingkungan digital yang lebih aman dan berkelanjutan di masa depan. Judi daring bukan sekadar persoalan kehilangan uang, melainkan pintu masuk ke dalam lingkaran pelanggaran hukum yang berisiko tinggi. Dengan meningkatnya kasus yang melibatkan berbagai kalangan usia, masyarakat harus dilibatkan secara menyeluruh dalam upaya pencegahan dan edukasi agar tidak menjadi korban dari praktik ilegal yang terus berkembang ini.

Maryo Sapulete, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Fakfak, menegaskan bahwa aplikasi perjudian digital kini semakin lihai dalam menyamar. Banyak dari aplikasi ini tampil seperti permainan biasa yang menyasar anak-anak dan remaja, namun sesungguhnya dirancang untuk menarik mereka ke dalam sistem taruhan.

Maryo juga menyoroti bahwa sebagian besar pelaku tidak menyadari bahwa tindakan mereka masuk dalam kategori tindak pidana. Baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), larangan terhadap segala bentuk perjudian sudah diatur dengan jelas. Namun kesadaran akan hal ini belum tersebar merata di masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Maryo, selain penegakan hukum, diperlukan juga upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif.

Langkah konkret sudah mulai diambil oleh Kejaksaan Negeri Fakfak yang terus menjalin kerja sama lintas lembaga dalam memblokir akses ke situs maupun aplikasi bermuatan judi. Namun, tindakan semacam ini dinilai tak akan memberikan hasil signifikan tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Edukasi sejak dini, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial, menjadi hal yang sangat krusial untuk membentuk generasi yang tidak mudah terjerat bujuk rayu digital.

Peran orang tua menjadi sorotan penting dalam upaya perlindungan terhadap anak dari paparan judi daring. Maryo menekankan bahwa penggunaan gawai harus diawasi secara ketat, sebab pemberian akses tanpa kontrol bisa menjadi bumerang. Konten-konten berbahaya dengan tampilan menghibur bisa dengan mudah masuk ke kehidupan anak-anak jika tidak ada pendampingan. Kontrol dan kedekatan emosional orang tua dengan anak harus ditingkatkan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi.

Upaya pencegahan yang lebih sistematis pun kini terus dikembangkan di tingkat nasional. Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Teguh Arifiyadi, mengumumkan bahwa pihaknya tengah menyusun sebuah database terpadu yang memuat informasi lengkap mengenai akun-akun yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi daring. Database ini akan mencakup daftar nomor rekening, nomor ponsel, hingga identitas digital lainnya yang bisa digunakan sebagai dasar sistem deteksi dini.

Teguh menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat lebih dari 300 ribu hingga 400 ribu rekening yang masuk dalam daftar indikasi pidana, termasuk rekening-rekening yang digunakan untuk judi daring. Tidak hanya itu, data blacklist terhadap nomor ponsel juga terus diperluas. Seluruh informasi ini kemudian dibagikan kepada para penyelenggara sistem elektronik yang bekerja sama dengan Kemenkomdigi Saat pengguna melakukan transaksi mencurigakan, sistem akan secara otomatis memberikan peringatan.

Langkah antisipatif ini sudah diadopsi oleh lebih dari 30 penyelenggara sistem, meskipun angka ini dinilai masih jauh dari total keseluruhan penyedia layanan digital di sektor perbankan dan teknologi finansial di Indonesia. Ke depan, pengembangan sistem akan mencakup pengawasan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, dan bahkan dompet kripto. Semua data ini akan disatukan dalam satu basis data raksasa yang terintegrasi untuk mempermudah identifikasi pelaku kejahatan digital.

Upaya pembersihan ekosistem perbankan dari kegiatan ilegal turut diperkuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, melaporkan bahwa hingga saat ini sudah ada 17.026 rekening yang diblokir karena terkait aktivitas judi daring. Angka ini mengalami kenaikan dari sebelumnya yang berada di kisaran 14 ribu rekening.

Langkah ini diambil setelah OJK menerima laporan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Selain itu, pihak OJK juga mewajibkan perbankan untuk menindaklanjuti temuan dengan melakukan penutupan rekening yang datanya sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan. Praktik pemantauan juga diperluas dengan melakukan uji tuntas lanjutan atau Enhance Due Diligence (EDD), terutama terhadap rekening-rekening tidak aktif (dormant) agar tidak dimanfaatkan untuk aktivitas mencurigakan.

Laporan transaksi mencurigakan juga menjadi salah satu alat penting yang digunakan oleh OJK dalam mendeteksi aliran dana yang menyimpang. Bank diminta melaporkan segala bentuk transaksi yang berpotensi melanggar hukum kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Analisis aliran dana dan patroli siber terhadap penyalahgunaan logo serta identitas bank di media digital juga menjadi bagian dari strategi pencegahan yang komprehensif.

Sebagai bentuk penguatan lebih lanjut, OJK berencana membentuk satuan tugas khusus atau task force untuk menangani secara langsung insiden keamanan siber yang terjadi di sektor keuangan. Tim ini akan bertugas merespons insiden digital dengan cepat, efektif, dan terkoordinasi guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Melalui sinergi antara institusi hukum, regulator, media, dan masyarakat, perang terhadap judi daring terus diperkuat dari berbagai sisi. Namun pada akhirnya, kesadaran individu menjadi kunci utama dalam menolak praktik yang merugikan ini. Dengan memahami bahaya yang ditimbulkan serta mengambil langkah aktif dalam pencegahan, masyarakat bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bermartabat untuk generasi sekarang maupun masa depan.

) *Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

[edRW]

Oleh : Dini Andita )*

Pemerintah tengah memulai babak baru dalam sejarah pembangunan infrastruktur energi melalui peluncuran target elektrifikasi desa yang lebih ambisius. Sebanyak 10.068 desa dan dusun akan menjadi sasaran utama dalam Program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2029, sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Inisiatif ini bukan hanya mencerminkan keberlanjutan pembangunan, tetapi juga mengukuhkan tekad negara untuk menghadirkan keadilan energi hingga ke pelosok.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa program elektrifikasi desa ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen menjalankan inventarisasi wilayah-wilayah yang belum berlistrik dan membangun sistem penyambungan yang efektif selama lima tahun ke depan. Tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, listrik didefinisikan sebagai simbol pemerataan pembangunan nasional. Setiap rumah tangga, baik di pusat kota maupun di pulau terpencil, berhak atas akses listrik selama 24 jam penuh.

Target elektrifikasi ini menyasar lebih dari 780 ribu rumah tangga dan akan didukung pembangunan pembangkit listrik baru berkapasitas total 394 megawatt. Pemerintah membuka peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi, mengingat kebutuhan investasi yang diperkirakan mencapai Rp50 triliun. Pendekatan inklusif ini memperlihatkan keseriusan negara dalam menjadikan proyek energi sebagai ekosistem partisipatif yang menyentuh seluruh elemen bangsa.

Antusiasme terhadap program ini mengemuka di berbagai daerah. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif PLN dalam menjaga ketersediaan listrik di wilayahnya. Dengan cadangan daya sebesar 50–60 megawatt di Pulau Bangka dan 21 megawatt di Pulau Belitung, wilayah ini memiliki keunggulan dalam stabilitas pasokan energi. Kondisi ini dinilai mendukung pengembangan sektor industri, pariwisata, hingga UMKM yang mengandalkan kontinuitas energi.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung, Dini Sulistyawati, menjelaskan bahwa pihaknya telah siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan pusat untuk menjangkau lebih banyak wilayah terpencil. Melalui program CSR, PLN memperluas durasi pelayanan listrik di beberapa pulau kecil seperti Pulau Kelapan dan Pulau Buntar menjadi 24 jam. Dini menambahkan bahwa PLN turut mendukung penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan provinsi dan pengoptimalan Pajak Penerangan Jalan sebagai sumber pembiayaan lokal.

Langkah PLN ini memperkuat keyakinan bahwa keberhasilan elektrifikasi membutuhkan sinergi antarlembaga. Kolaborasi tersebut tidak hanya penting untuk menjamin keberlanjutan teknis, tetapi juga menjadi jalan menuju transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif agar masyarakat desa merasa memiliki infrastruktur kelistrikan yang dibangun, sekaligus ikut serta dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatannya.

Program Lisdes juga menyimpan dimensi strategis yang lebih luas. Melalui pembangunan jaringan transmisi sepanjang 49 ribu kilometer sebagaimana tercantum dalam RUPTL, negara sedang membangun tulang punggung distribusi energi nasional. Transmisi ini didesain untuk menopang pemanfaatan energi baru dan terbarukan, memastikan bahwa proses elektrifikasi tidak hanya cepat dan merata, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis.

Keberadaan listrik di desa tidak bisa lagi dipandang sekadar layanan teknis. Dampaknya sangat nyata pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Anak-anak memiliki ruang belajar yang lebih luas di malam hari, layanan medis berjalan lebih efisien, dan pelaku usaha kecil memperoleh daya saing yang lebih besar. Hidayat Arsani menilai bahwa listrik adalah kunci utama pertumbuhan investasi dan efisiensi layanan publik. Ia berharap elektrifikasi menjadi pemicu integrasi wilayah serta contoh bagi provinsi lain dalam mendorong pembangunan berbasis energi.

Penekanan pada partisipasi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Pemerintah ingin memastikan bahwa proyek ini tidak hanya berlangsung sebagai pembangunan satu arah dari pusat ke daerah, melainkan proses dinamis yang melibatkan komunitas lokal. Partisipasi warga dalam pemeliharaan dan penggunaan energi akan menentukan keberlanjutan infrastruktur tersebut.

Dampak lain yang diharapkan dari program Lisdes adalah percepatan pertumbuhan kawasan perdesaan. Dengan pasokan energi yang stabil, pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor unggulan lokal secara lebih efektif. Listrik menjadi fondasi penting dalam membangun pusat-pusat ekonomi baru di luar kota besar. Hal ini sejalan dengan visi pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Dini Sulistyawati menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan program Lisdes akan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan ketat akan dilakukan untuk memastikan setiap proyek berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Kepastian teknis dan pembiayaan operasional juga telah disiapkan agar tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaannya.

Komitmen tinggi dari pemerintah pusat dan daerah, didukung oleh kesiapan PLN dan antusiasme masyarakat, menjadi fondasi kuat untuk merealisasikan elektrifikasi nasional. Ini bukan hanya proyek penyediaan listrik, melainkan lompatan besar menuju Indonesia yang lebih setara, modern, dan berdaya saing.

Program Lisdes juga memperkuat posisi Indonesia dalam forum global terkait transisi energi dan ketahanan energi nasional. Pemerintah bertekad agar tidak ada satu pun wilayah yang tertinggal dari kemajuan. Desa-desa yang sebelumnya gelap kini disiapkan untuk menjadi bagian dari peta energi nasional yang terang dan tangguh.

Melalui langkah ini, pemerintah membuktikan bahwa negara hadir sampai ke pelosok dengan membawa simbol paling nyata dari pembangunan: terang yang adil bagi semua. Elektrifikasi desa bukan hanya mengalirkan daya, tetapi juga menghubungkan harapan-harapan rakyat dengan masa depan yang lebih terang dan setara.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Oleh: Aldian Putra )*

Pemerintah terus melangkah pasti dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur di seluruh pelosok negeri. Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah menargetkan percepatan elektrifikasi di wilayah yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara menyeluruh. Langkah strategis ini diyakini menjadi kunci pengurangan ketimpangan, terutama di kawasan timur Indonesia dan daerah-daerah tertinggal lainnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa percepatan elektrifikasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada energi nasional. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sarmi, Papua, Bahlil memastikan bahwa 300 rumah di Kampung Berber yang sebelumnya belum terlistriki akan mendapatkan sambungan listrik dalam tahun ini.

Pemerintah tidak hanya menargetkan perluasan jaringan listrik, tetapi juga berupaya memastikan bahwa kualitas layanan listrik dapat meningkat. Peningkatan jam nyala dari 12 jam menjadi 24 jam menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan program ini. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan energi sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Pembangunan infrastruktur kelistrikan di Papua mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan satu pun wilayah tertinggal. Di Kampung Berber, PLN telah membangun jaringan distribusi yang meliputi Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 2,35 kilometer sirkuit, Jaringan Tegangan Rendah 1,44 kilometer sirkuit, dan gardu distribusi 50 kVA. Program ini telah mengaliri listrik ke 19 rumah tangga secara penuh selama 24 jam.

Tidak hanya itu, kampung-kampung lain di Kabupaten Sarmi juga telah dialiri listrik dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Kampung Samanente, Konderjan, dan Nisro kini menikmati layanan dari pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas bervariasi antara 20 hingga 40 kilowatt peak. Pemanfaatan teknologi ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transisi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Menurut perhitungan Kementerian ESDM, dibutuhkan sekitar Rp50 triliun untuk melistriki seluruh desa yang masih belum terjangkau listrik selama lima tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pembangunan jaringan distribusi, pelaksanaan program bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat tidak mampu, serta penguatan sistem kelistrikan agar lebih tahan terhadap gangguan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyampaikan bahwa wilayah timur Indonesia menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program Lisdes. Ia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM sedang menyiapkan instrumen percepatan, termasuk dari sisi anggaran dan tata kelola proyek. Menurutnya, keadilan sosial dalam penyediaan energi hanya bisa dicapai jika akses yang merata terlebih dahulu diwujudkan.

Dadan juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti transmisi. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan pembangunan 49 ribu kilometer sirkuit transmisi baru. Infrastruktur ini akan memungkinkan listrik dari sumber energi bersih menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kekurangan pasokan.

Dukungan dari negara-negara mitra seperti Inggris juga menjadi dorongan signifikan. Dalam forum internasional MENTARI Day, Dadan menyatakan apresiasinya terhadap kerja sama pengembangan energi rendah karbon yang telah berlangsung sejak 2020. Kemitraan ini diharapkan terus berlanjut untuk mempercepat pencapaian target iklim dan energi nasional.

Sementara itu, PT PLN (Persero) terus memperkuat perannya dalam mendukung agenda elektrifikasi nasional. Salah satu inisiatif nyata terlihat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, di mana PLN telah menghadirkan listrik ke 54 sekolah terpencil. Sebagian besar di antaranya memanfaatkan teknologi SuperSUN, jaringan surya mandiri yang dirancang untuk daerah terpencil dengan medan berat.

General Manager PLN UID Kaltimra, Maria G.I. Gunawan, menyebut bahwa kehadiran listrik di sekolah-sekolah tersebut bukan sekadar fasilitas penerangan, tetapi juga jembatan menuju masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak di wilayah 3T. Ia menilai bahwa setiap rumah dan sekolah yang dialiri listrik adalah bagian dari perjuangan menghadirkan keadilan sosial secara nyata.

Dengan program-program seperti Lisdes, pemerintah ingin membangun fondasi ekonomi desa yang lebih kuat. Listrik tidak hanya akan mendorong aktivitas rumah tangga, tetapi juga membuka peluang baru bagi usaha mikro, meningkatkan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat stabilitas sosial.

Di banyak desa, ketidakhadiran listrik telah menghambat kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Anak-anak tidak bisa belajar dengan baik di malam hari, puskesmas tidak mampu memberikan layanan optimal, dan pelaku usaha kesulitan meningkatkan kapasitas produksinya. Pemerintah menyadari bahwa memperbaiki kondisi ini adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Peluncuran terbaru Lisdes diharapkan menjadi momentum penting dalam membalikkan ketimpangan infrastruktur yang selama ini terjadi. Melalui pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa kecuali, memiliki akses terhadap energi yang andal.

Kebijakan ini bukan sekadar program teknis, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Komitmen ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya milik kota-kota besar, melainkan juga hak masyarakat di pelosok negeri yang selama ini hidup dalam gelap.

Dengan sinergi antara kementerian, lembaga, PLN, dan dukungan masyarakat, cita-cita menghadirkan terang di setiap jengkal tanah Indonesia bukanlah sesuatu yang mustahil. Pemerintah menatap lima tahun ke depan sebagai periode penting untuk membuktikan bahwa keadilan infrastruktur adalah langkah awal menuju keadilan sosial yang sesungguhnya.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam memperluas akses listrik hingga ke pelosok negeri. Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), sebanyak 780 ribu rumah tangga di lebih dari 10 ribu desa dan dusun akan memperoleh sambungan listrik selama periode 2025 hingga 2029. Program ini dirancang sebagai bagian dari langkah strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa perluasan jaringan listrik menjadi prioritas nasional yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Energi bukan sekadar kebutuhan, ini adalah bagian dari keadilan sosial. Kita ingin dari Aceh sampai Papua bisa merasakan terang,” ujar Bahlil dalam peluncuran RUPTL PLN 2025–2034 di Jakarta.

Sebagai pendukung program, pemerintah juga menargetkan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 394 megawatt. Proyek ini memerlukan investasi sekitar Rp50 triliun dan menjadi peluang strategis bagi para investor yang ingin mendukung percepatan elektrifikasi nasional, khususnya di wilayah tertinggal.

Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, menilai langkah ini sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil.

“Tanpa listrik, anak-anak desa tak bisa belajar di malam hari, puskesmas sulit beroperasi, dan ekonomi lokal lumpuh. Ini bukan soal fisik semata, tapi amanat konstitusi dan Pancasila,” tegas Nasky.

Ia menyebutkan bahwa masih terdapat sekitar 6.700 desa yang belum tersentuh listrik, mencakup lebih dari 1,3 juta rumah tangga. Karena itu, menurutnya, program Lisdes menjadi elemen penting dari misi Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pembangunan dari pinggiran.

Sementara itu, upaya konkret juga dijalankan oleh PT PLN (Persero) melalui program sosial Light Up The Dream. Di Banyumas, program ini berhasil membantu seorang petani sederhana, Ditem, mendapatkan sambungan listrik ke rumahnya.

Manager ULP Wangon, Faisal Akbar, menekankan pentingnya nilai di balik akses listrik yang diberikan kepada warga kurang mampu.
“Kami ingin listrik ini menjadi penyulut semangat baru, untuk belajar, hidup lebih layak, dan bermimpi lebih besar,” ujarnya saat menyerahkan bantuan.

Faisal menambahkan bahwa setiap sambungan listrik adalah simbol kehadiran negara dalam mengangkat martabat masyarakat melalui keadilan energi.

[edRW]

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional melalui percepatan elektrifikasi desa, khususnya di wilayah tertinggal yang masih belum teraliri listrik secara layak. Program ini menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama, dengan memprioritaskan energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya masa depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa perluasan akses listrik ke desa bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi sebagai bentuk keadilan yang harus dirasakan seluruh rakyat.

“Kita ingin desa-desa yang belum teraliri listrik bisa segera menikmati terang. Ini bukan hanya soal kebutuhan, tapi keadilan sosial,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya.

Pernyataan ini mendapat dukungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang turut mendorong percepatan elektrifikasi melalui kerja sama antarkementerian.

Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria, menyampaikan apresiasi atas langkah nyata yang dilakukan Kementerian ESDM. Menurutnya, program tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat hingga ke pelosok.

“Perhatian Pak Bahlil bukan sekadar janji politik. Ini adalah bukti keberpihakan nyata untuk rakyat kecil di desa-desa yang selama ini gelap gulita,” ujar Riza usai bertemu Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Pradana Indraputra.

Pertemuan keduanya membahas strategi pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung program elektrifikasi desa secara cepat dan efisien.

“Ini soal keadilan. Listrik bukan sekadar cahaya, tapi harapan masa depan,” tegas Riza dalam pernyataan lanjutannya.

Kemendes PDTT juga menegaskan kesiapan penuh untuk mendukung program ini dengan menyediakan data valid mengenai 3.000 hingga 10.000 desa sasaran. Penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta kelembagaan lokal juga diproyeksikan menjadi tulang punggung dalam pengelolaan pasokan energi secara berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan bahwa wilayah Timur Indonesia akan menjadi prioritas utama program elektrifikasi tersebut.
“Kami sedang siapkan percepatan dan anggarannya. Ini bagian dari misi menuju kedaulatan energi nasional,” ujar Dadan.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan pembangunan transmisi listrik sepanjang 49 ribu kilometer. Dadan menyebut proyek ini bukan hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi cerminan komitmen negara dalam menghadirkan energi secara merata dan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri.

[edRW]

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan tiga program prioritas nasional sepanjang Juli 2025 sebagai bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong pemerataan pembangunan. Ketiga program ini juga menjadi momentum awal menuju peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hassan Nasbi menyatakan, fokus utama pemerintah mencakup tiga sektor penting: pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi.

“Pemerintah memiliki tiga senjata utama untuk memutus rantai kemiskinan dan menuju Indonesia Emas,” ujar Hassan.
Program pertama adalah Sekolah Rakyat, yakni sistem pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Di fasilitas ini, peserta didik akan menerima pendidikan formal dengan kurikulum nasional, tempat tinggal layak, dan makanan tiga kali sehari—semuanya ditanggung oleh negara. Sebanyak 100 sekolah akan dibangun pada tahap awal.

“Sekolah rakyat ini untuk mereka yang bahkan belum pernah tersentuh program pendidikan gratis. Di sinilah negara benar-benar hadir,” tegas Hassan.

Program kedua bertajuk Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang akan diterapkan di seluruh jenjang sekolah dari SD hingga SMA.

Pemeriksaan ini meliputi kesehatan fisik dan mental, seperti gigi, telinga, tekanan darah, skrining TBC, hingga evaluasi psikologis.

Menurut pemerintah, peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari intervensi kesehatan sejak dini, bukan hanya lewat pendidikan.

Program ketiga adalah Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia sebagai bagian dari strategi distribusi ekonomi berbasis kerakyatan.

“Ini bukan sekadar perayaan kemerdekaan, melainkan langkah nyata untuk membagi hasil kemerdekaan ke seluruh rakyat,” kata Hassan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh timpang.

“Kemakmuran Indonesia harus dimulai dari daerah. Pendekatan pembangunan kita harus inklusif, sadar, dan terintegrasi,” ujarnya.

Rachmat menjelaskan bahwa Trisula Pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 terdiri dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan SDM berkualitas.

Program koperasi dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat yang tangguh, selama disertai tata kelola baik dan penguatan kelembagaan.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar proyek atau label kosong. “Koperasi adalah jalan khas Indonesia, bukan sekadar warisan sejarah,” ujar Ibas.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan kepemimpinan dalam membangun 80 ribu koperasi. “Kalau dikelola asal-asalan, digitalisasi justru bisa mempercepat kegagalan,” pungkasnya.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan tiga program prioritas nasional yang dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Ketiganya mencakup Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk siswa, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa tiga program tersebut merupakan trisula utama Presiden dalam membangun kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto punya tiga senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai Indonesia Emas. Pertama kesehatan, kedua pendidikan, ketiga sosial ekonomi,” kata Hasan.

Menurut Hasan, Sekolah Rakyat akan diluncurkan pada akhir Juli dan menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

“Sekitar 0,7 persen warga kita masih berada di garis kemiskinan ekstrem, dan Sekolah Rakyat hadir untuk mereka,” ujarnya.

Selain pendidikan gratis dengan kurikulum nasional, sekolah ini juga menyediakan asrama dan makan bergizi setiap hari.

Program kedua, Cek Kesehatan Gratis (CKG), akan dilakukan di seluruh sekolah dasar hingga menengah.

“Anak-anak akan diperiksa kondisi gigi, telinga, tekanan darah, TBC, hingga kesehatan mental. Ini penting untuk menjaga kualitas sumber daya manusia sejak dini,” jelas Hasan.

Mendukung langkah ini, pakar kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dede Nasrullah, mengapresiasi pendekatan promotif dan preventif tersebut.

“Program ini sangat relevan karena fokus pada deteksi dini. Kita bisa mengidentifikasi masalah sebelum menjadi kronis,” ungkap Dede.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan jiwa pelajar yang selama ini kerap terabaikan.

Program ketiga, Koperasi Desa Merah Putih, akan diresmikan langsung oleh Presiden pada 19 Juli di Klaten.

Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Hasan menyebut,

“Tiga program ini adalah trisula Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Kita ingin kemerdekaan benar-benar terasa melalui kesejahteraan rakyat.”

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata kehadiran negara bagi yang paling rentan.

“Tanpa rumah belajar, harapan hanya akan menjadi mimpi. Sekolah Rakyat adalah fondasi masa depan mereka,” kata Gus Ipul usai penandatanganan dukungan aset dengan 41 pemerintah daerah dan dua universitas.

Oleh: Priabudy Santoso )*

Pemerintah mulai menggulirkan tiga program besar sebagai langkah strategis menekan angka kemiskinan hingga ke akar. Ketiga program tersebut dikenal sebagai Trisula Pembangunan, yaitu Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis di sekolah, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ketiga program itu diluncurkan secara bertahap sepanjang Juli 2025 sebagai bagian dari prioritas nasional yang dirancang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Peluncurannya bertepatan dengan momentum menuju Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut ketiga program ini sebagai senjata utama pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan.

Menurutnya, Trisula Pembangunan menyasar kelompok masyarakat paling rentan, yakni warga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini belum tersentuh secara menyeluruh oleh kebijakan publik.

Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada akhir Juli dan ditargetkan hadir di 100 titik awal. Sekolah ini dirancang untuk menampung anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang belum pernah sekolah atau berisiko putus sekolah.

Anak-anak peserta program ini akan tinggal di asrama, mengikuti kurikulum nasional, serta mendapatkan makan bergizi setiap hari. Negara menanggung seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan harian mereka.

Hasan menilai, Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata tanggung jawab negara dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan hanya karena kendala ekonomi.

Di bidang kesehatan, pemerintah juga memperluas jangkauan layanan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini menyasar siswa dari tingkat SD hingga SMA dan madrasah.

Pemeriksaan kesehatan yang diberikan meliputi aspek fisik maupun mental. Di antaranya pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, skrining tuberkulosis, dan evaluasi kejiwaan.

Hasan mengatakan, intervensi kesehatan sejak dini adalah bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang baik tidak akan maksimal tanpa tubuh dan jiwa yang sehat.

Program ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sekolah menjadi pintu masuk efektif untuk menjangkau anak-anak yang selama ini luput dari layanan kesehatan.

Sementara itu, di sektor ekonomi kerakyatan, peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting kebangkitan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikannya secara nasional pada 19 Juli di Klaten, Jawa Tengah.

Sebanyak 80 ribu koperasi baru ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap. Koperasi ini menjadi alat distribusi ekonomi rakyat agar hasil pembangunan bisa dinikmati hingga ke pelosok desa dan kelurahan.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, Ariyo DP Irhamna, menilai peluncuran Koperasi Merah Putih sebagai kebijakan strategis yang memperkuat peran koperasi dalam peta ekonomi nasional.

Ia menganggap langkah ini sebagai titik balik setelah koperasi lama terpinggirkan oleh dominasi ekonomi berbasis korporasi dan pasar bebas.

Ariyo mengingatkan, agar keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari jumlah yang berdiri, tetapi juga dari keberlanjutan operasional, kualitas manajemen, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistemnya.

Menurutnya, koperasi yang sehat harus dibekali pendampingan kelembagaan dan strategi usaha yang terukur. Tanpa itu, koperasi hanya akan menjadi proyek besar yang tidak menyentuh substansi ekonomi rakyat.

Dukungan pembiayaan juga dinilai perlu diiringi tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ariyo menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi agar koperasi bisa bertahan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah gagasan langsung Presiden Prabowo sebagai bentuk keberpihakan terhadap keluarga miskin ekstrem.

Ia menjelaskan bahwa program ini dijalankan melalui koordinasi lintas kementerian dan daerah, dengan Kemensos sebagai koordinator operasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Gus Ipul menyampaikan bahwa simulasi pembelajaran telah dilakukan di dua titik sebagai uji coba kesiapan sistem. Ia berharap seluruh proses berjalan optimal saat peluncuran resmi dilakukan pada pertengahan Juli.

Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter dan tempat hidup yang kondusif bagi anak-anak yang paling rentan secara sosial dan ekonomi.

Dengan sistem berasrama, siswa menjalani rutinitas yang terstruktur, mulai dari belajar, makan bersama, kegiatan keagamaan, hingga istirahat malam. Lingkungan ini dibentuk untuk menciptakan generasi yang tangguh dan mandiri.

Hasan menambahkan bahwa peluncuran ketiga program ini bukan hanya simbol semangat kemerdekaan, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.

Ia menilai bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati secara seremonial, tetapi harus diterjemahkan melalui kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat.

Pemerintah berharap bahwa Trisula Pembangunan dapat menjadi solusi menyeluruh untuk memutus mata rantai kemiskinan secara lintas generasi.

Integrasi antara pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat diyakini menjadi fondasi utama dalam membangun Indonesia yang adil dan makmur.

Ketiga program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan satu pun warga tertinggal dari arus pembangunan nasional.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, Trisula Pembangunan diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi masa depan Indonesia.

)* Pemerhati Kebijakan Sosial

Oleh : Abdul Makarim )*

Menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah memperkuat komitmennya dalam mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan merata melalui peluncuran tiga program prioritas.

Ketiga program tersebut adalah Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis di sekolah, dan Koperasi Desa Merah Putih. Masing-masing dirancang untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat, terutama kelompok miskin ekstrem.

Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan ketiga program tersebut secara bertahap selama bulan Juli 2025. Langkah ini menandai pendekatan pemerintah yang bersifat terintegrasi, menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan secara serentak.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa program ini merupakan trisula Presiden untuk memutus rantai kemiskinan hingga ke akar. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari upaya memberdayakan rakyat secara menyeluruh.

Program Sekolah Rakyat menjadi ujung tombak dari strategi peningkatan kualitas manusia. Dirancang sebagai sekolah berasrama penuh, lembaga ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi sangat miskin.

Para siswa tidak hanya mendapatkan akses pendidikan berbasis kurikulum nasional, tetapi juga memperoleh tempat tinggal, makanan bergizi, dan pembinaan karakter secara penuh.

Hasan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menyasar 0,7 persen masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem. Negara mengambil tanggung jawab penuh terhadap anak-anak yang selama ini tidak tersentuh sistem pendidikan formal.

Kementerian Sosial menjadi pelaksana utama dari program ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa 100 titik Sekolah Rakyat telah siap beroperasi pada Juli 2025. Sebanyak 63 sekolah akan mulai aktif pada 14 Juli, sisanya menyusul di akhir bulan.

Lebih dari 9.700 siswa telah terdata sebagai peserta tahap awal. Proses seleksi dilakukan secara ketat berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), guna memastikan sasaran program benar-benar tepat.

Saifullah juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bebas dari praktik titipan atau suap. Setiap calon siswa dipilih berdasarkan dua kriteria utama, yaitu masuk dalam desil 1 atau desil 2 keluarga termiskin menurut data DTSEN.

Dengan sistem berbasis data dan pengawasan ketat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak pengentasan kemiskinan secara antargenerasi.

Sementara itu, pemerintah juga akan memulai pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah. Program ini menyasar lebih dari 50 juta siswa dari tingkat SD hingga SMA di seluruh Indonesia.

Pemeriksaan kesehatan dasar seperti gigi, telinga, tekanan darah, hingga kesehatan jiwa akan dilakukan secara berkala oleh tenaga medis. Hasan Nasbi menyebut program ini sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia yang utuh.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan yang baik harus diiringi dengan kesehatan yang terjaga. Pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak tumbuh sehat, belajar dengan optimal, dan memiliki kesiapan fisik maupun mental menuju masa depan.

Langkah ketiga dari trisula pembangunan adalah peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Program ini akan mulai bergulir pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

Sebanyak 80.000 koperasi desa akan mulai beroperasi secara serentak sebagai pondasi baru bagi kebangkitan ekonomi rakyat. Program ini disusun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina Ariyo DP Irhamna menilai bahwa inisiatif ini merupakan titik balik penting dalam sejarah ekonomi nasional. Ia melihat koperasi sebagai wadah ideal untuk mewujudkan gotong royong dan kemandirian desa.

Ariyo memandang kebijakan ini sebagai koreksi terhadap pendekatan masa lalu yang kurang memberikan ruang bagi koperasi dalam sistem ekonomi nasional. Namun ia juga mengingatkan pentingnya pendampingan dan kesiapan operasional agar target program dapat tercapai.

Koperasi Desa Merah Putih mendapatkan dukungan dari BUMN dan Bank Himbara. Pemerintah menjamin tidak ada penyaluran dana tunai, melainkan dukungan berupa barang produktif sesuai kebutuhan masing-masing koperasi.

BUMN seperti Pos Indonesia juga terlibat aktif dalam distribusi logistik koperasi. Armada mereka akan mengantar kebutuhan koperasi langsung ke desa, memangkas rantai pasokan dan menurunkan harga jual.

Koperasi juga berfungsi sebagai aggregator hasil bumi dari masyarakat. Dalam skema ini, koperasi membantu pengumpulan gabah sebelum diserahkan ke Bulog, tanpa petani harus menjual langsung ke gudang besar.

Koperasi tidak hanya akan membuka akses ekonomi baru, tetapi juga menciptakan lapangan kerja lokal. Struktur koperasi dirancang untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Dengan tiga program besar ini, pemerintah tidak sekadar meluncurkan inisiatif baru. Trisula pembangunan merupakan solusi terpadu yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.

Program ini dirancang menyatu, bukan berdiri sendiri. Anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat akan tumbuh dalam kondisi sehat dan belajar tanpa beban ekonomi keluarga.

Sementara orang tua mereka akan terlibat dalam koperasi, menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang produktif dan mandiri.

Pemerintah berharap bahwa dengan pendekatan terintegrasi ini, dampak kemiskinan dapat ditekan secara signifikan. Tidak hanya meredam gejala, tetapi juga memutus akar persoalan hingga tuntas.

Peluncuran program trisula bukan hanya bentuk keberpihakan negara, melainkan manifestasi dari visi besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dengan komitmen tinggi dan sistem yang terukur, program ini menjadi langkah nyata menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Analisi Kebijakan Publik