Jakarta – Danantara Indonesia terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung transisi energi bersih di Tanah Air.

Lembaga investasi negara tersebut resmi menjalin kerja sama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan awal Juli 2025.

Kolaborasi ini membuka peluang pembiayaan proyek berkelanjutan dalam skala besar di berbagai sektor.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan pentingnya kemitraan ini bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

“Kemitraan dengan JBIC ini merupakan sinyal kuat kepercayaan global terhadap arah pembangunan hijau Indonesia,” ujar Rosan.

Ia menambahkan bahwa Danantara berkomitmen memobilisasi modal strategis yang tidak hanya mendukung prioritas nasional, tetapi juga memenuhi standar keberlanjutan dan tata kelola global.

Dalam MoU tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengidentifikasi dan mengembangkan proyek-proyek prioritas di bidang dekarbonisasi dan ekonomi sirkular.

Proyek yang akan difokuskan antara lain energi terbarukan, transmisi listrik, pengelolaan air dan limbah, pusat data hijau, hingga layanan kesehatan.

Kerja sama ini juga membuka akses ke berbagai instrumen keuangan, termasuk pinjaman, ekuitas, jaminan, dan solusi pembiayaan khusus lainnya.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan pendanaan untuk mendukung ekspansi panas bumi di Indonesia.

“Kalau saya tidak salah, nilainya mendekati sekitar US$120 juta,” kata Pandu.

Ia menjelaskan bahwa dana tersebut akan diarahkan ke PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) untuk pengembangan proyek strategis, termasuk perluasan kapasitas hingga 3 gigawatt.

Salah satu proyek utama yang menjadi fokus Danantara adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Tiga berkapasitas 55 megawatt, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menekankan bahwa ketahanan energi adalah bagian penting dari kedaulatan bangsa dan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi bersih.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan kerja sama global yang terus meluas, Danantara mempertegas posisinya sebagai penggerak utama pembangunan berkelanjutan dan energi hijau di Indonesia.

Oleh: Satria Wahyuda )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan adalah pembentukan dan penguatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah entitas strategis yang ditugaskan untuk menjadi motor penggerak investasi jangka panjang, terutama di sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kemandirian dan ketahanan nasional.

Dalam kerangka besar pembangunan ekonomi, dua sektor utama yang menjadi fokus perhatian adalah ketahanan energi dan ketahanan pangan. Kedua sektor ini dinilai sebagai pilar penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang tangguh terhadap berbagai guncangan global.

Danantara, dalam hal ini, tidak diposisikan sebagai lembaga pencari profit semata, melainkan sebagai alat negara dalam menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa arah investasi yang ditempuh oleh lembaga ini sangat menekankan pada prinsip keberlanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang. Berbeda dengan pendekatan yang umumnya diambil oleh pelaku investasi swasta yang cenderung bersifat jangka pendek dan spekulatif,

Danantara memilih strategi yang lebih hati-hati dan berorientasi pada dampak sistemik. Dengan demikian, investasi yang dilakukan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Pandu menegaskan bahwa pendekatan jangka panjang yang diterapkan merupakan langkah strategis untuk membangun ketahanan ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian global. Danantara tidak memiliki agenda untuk segera melego aset-aset strategisnya demi keuntungan instan.

Sebaliknya, lembaga ini berupaya untuk menguasai pangsa pasar secara bertahap dan konsisten, sehingga memiliki posisi dominan dalam ekosistem ekonomi nasional. Tujuan akhirnya adalah menjadikan Danantara sebagai pemilik aset produktif jangka panjang yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Chief Executive Officer Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, juga menekankan bahwa sejak sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergabung ke dalam struktur kepemilikan Danantara, perolehan dividen dari BUMN langsung dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan untuk proyek-proyek investasi strategis. Menurutnya, dividen yang dihasilkan dari kinerja BUMN kini menjadi salah satu sumber pembiayaan utama dalam memperkuat struktur investasi nasional yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada pembiayaan luar negeri.

Rosan menyampaikan bahwa pemanfaatan dividen dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang ketat. Proses alokasi dana diawasi secara menyeluruh oleh bagian Treasury Danantara untuk memastikan bahwa setiap keputusan investasi memenuhi berbagai kriteria penting.

Ia juga menambahkan bahwa setiap investasi yang dilakukan harus memiliki daya saing yang tinggi serta relevansi terhadap kepentingan nasional. Artinya, Danantara tidak hanya menanamkan modal di proyek yang menguntungkan secara finansial, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas serta mendukung visi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam sektor energi, Danantara menjadikan pengembangan minyak dan gas sebagai salah satu prioritas awal. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa cadangan energi nasional, khususnya minyak dan gas bumi, masih tergolong terbatas. Untuk itu, percepatan produksi menjadi krusial dalam rangka menjamin pasokan energi jangka panjang serta mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dari luar negeri.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa proyek energi terbarukan akan menyusul dalam gelombang kedua pembiayaan. Menurut Eniya, prioritas diberikan pada migas karena kebutuhan saat ini lebih mendesak. Indonesia masih mengalami kekurangan signifikan dalam cadangan minyak dan gas.

Meski demikian, sektor energi baru dan terbarukan tetap menjadi bagian dari perencanaan Danantara. Proyek-proyek seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, dan avtur ramah lingkungan sedang diidentifikasi. Eniya menyebut proses identifikasi tidak akan memakan waktu lama. Saat ini timnya tengah menyiapkan daftar proyek yang siap diajukan ke Danantara.

Langkah bertahap ini dianggap sebagai pendekatan strategis agar transisi energi bisa dilakukan dengan realistis dan aman. Selain energi, ketahanan pangan menjadi sektor yang tak kalah penting dalam fokus Danantara. Pemerintah ingin memperkuat produktivitas pertanian dan pengolahan pangan nasional.

Investasi diarahkan pada peningkatan kualitas produksi pangan, modernisasi pertanian, dan penguatan rantai pasok. Ini bertujuan agar Indonesia bisa mencapai swasembada secara mandiri. Penguatan sektor pangan juga menjadi sarana untuk mendorong ekonomi daerah. Investasi ini diprediksi akan menciptakan lapangan kerja baru di desa dan daerah tertinggal.

Danantara juga ikut mendorong program hilirisasi industri. Pemerintah ingin mendorong transformasi ekonomi dari eksportir bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah. Pendekatan ini sejalan dengan strategi pembangunan jangka panjang yang telah digagas pemerintah. Sektor hilir akan membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan nilai ekspor.

Dengan kerangka kerja yang terarah, Danantara diharapkan mampu memperkuat pondasi pembangunan nasional secara menyeluruh. Fokus terhadap sektor energi dan pangan bukan hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan global di masa depan.

Melalui tata kelola yang transparan, sinergi antar lembaga, dan penempatan investasi secara tepat, Danantara berpotensi menjadi pilar utama dalam mendorong transformasi struktural perekonomian Indonesia.

Ke depan, dukungan yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci agar inisiatif ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dengan arah yang sudah ditetapkan, Danantara membawa harapan baru bagi tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor strategis.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dikabarkan tengah menjajaki fasilitas kredit multi mata uang senilai hingga US$10 miliar atau sekitar Rp162,3 triliun.

Nilai ini menjadikannya sebagai salah satu pinjaman terbesar yang pernah dicapai di Asia Tenggara.

Mengutip laporan Bloomberg, “Danantara telah mengirimkan permintaan proposal kepada sejumlah bank internasional dan regional untuk tenor pinjaman sekitar tiga hingga lima tahun,” ujar sumber yang mengetahui proses tersebut.

Ia menambahkan bahwa pihak perbankan telah diminta memberikan komitmen awal dalam bentuk penawaran tidak mengikat.

Pinjaman ini tidak disertai agunan, surat dukungan, maupun jaminan dari pemerintah.

“Semua dana akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan,” ungkap sumber tersebut.

Direktur Pelaksana Danantara, Arief Budiman, menyatakan bahwa lembaga investasi negara ini menyiapkan investasi besar di delapan sektor utama.

“Kami berencana berinvestasi dalam proyek-proyek dari sektor energi terbarukan, infrastruktur digital, hingga perawatan kesehatan,” ujarnya dalam keterangan terpisah.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi rencana masuknya dana besar dari perbankan internasional.

“Bahkan, pada Juli mendatang, lembaga ini diproyeksikan mendapatkan tambahan pendanaan baru sebesar USD 10 miliar dari perbankan luar negeri,” ujar Teddy di Jakarta.

Teddy juga menyoroti capaian Danantara yang telah menjalin kerja sama investasi internasional senilai US$7 miliar.

“Kerja sama ini datang dari Qatar, Rusia, China, dan Australia. Ini menunjukkan bahwa Danantara mulai mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional,” tegasnya.

Sebelumnya, Danantara juga menggelar pertemuan penting yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Acara tersebut sekaligus meresmikan Wisma Danantara sebagai kantor pusat, serta menjadi bagian dari agenda rapat terbatas Kabinet Merah Putih.

“Dana ini langsung melapor kepada Presiden, dan menjadi komponen penting dari strategi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen,” ujar Teddy.

Dengan nilai fasilitas kredit yang menembus rekor Asia Tenggara, Danantara dipandang telah menunjukkan kapasitasnya sebagai lembaga strategis dalam mengakselerasi pembangunan nasional dan memperkuat posisi Indonesia di sektor investasi global.

[edRW]

Oleh: Cintya Dewi )*

Pemerintah semakin memperkuat strategi hilirisasi sumber daya alam dengan pendekatan yang berkelanjutan. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) menjadi salah satu prioritas utama yang akan didanai.

Langkah ini mencerminkan komitmen serius untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG, sekaligus memanfaatkan potensi energi dalam negeri. Dengan pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG), proyek ini diarahkan untuk menjawab tantangan energi nasional secara berkelanjutan.

Nilai investasi gasifikasi batu bara menjadi DME diperkirakan mencapai sekitar US$11 miliar. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar dari total 21 proyek hilirisasi tahap pertama, dengan total investasi mencapai US$40 miliar atau sekitar Rp659 triliun.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa proyek DME mencakup empat lokasi utama dan akan mengandalkan pembiayaan dari Danantara. Pemerintah memastikan bahwa seluruh pendanaan akan bersumber dari dalam negeri, tanpa ketergantungan pada investor asing.

Tri juga menegaskan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) akan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan proyek ini. Keterlibatan tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha nasional untuk mempercepat realisasi hilirisasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menggarisbawahi bahwa pendekatan baru dalam proyek DME kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ia menyatakan bahwa seluruh elemen proyek, mulai dari pendanaan, bahan baku, hingga off-taker, akan berasal dari dalam negeri.

Menurut Bahlil, yang dibutuhkan dari pihak asing bukan lagi pendanaan, melainkan teknologi. Pendekatan ini selaras dengan kebijakan Presiden yang ingin memperkuat kemandirian industri nasional, terutama di sektor energi dan pertambangan.

Bahlil juga menyebutkan bahwa pengembangan proyek DME akan dilakukan secara paralel di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan kedekatan dengan sumber batu bara dan kesiapan infrastruktur.

Sebelumnya, proyek gasifikasi batu bara sempat dirintis melalui kerja sama antara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products & Chemical Inc (APCI). Namun, proyek tersebut terhenti setelah mitra asing menarik diri untuk fokus pada proyek hidrogen di negaranya.

Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Kini, melalui Danantara, arah kebijakan beralih ke penguatan kontrol nasional terhadap proyek-proyek strategis.

Dalam pelaksanaannya, Danantara akan memastikan seluruh investasi berjalan sesuai dengan prinsip ESG. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan, tetapi juga menyangkut tata kelola yang baik dan dampak sosial yang positif.

ESG menjadi bagian tak terpisahkan dari kerangka evaluasi proyek. Setiap investasi yang didanai harus memenuhi standar kelayakan teknis, manfaat ekonomi, serta kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan.

Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah, menyatakan bahwa pendekatan ESG merupakan fondasi utama dalam semua bentuk kemitraan strategis yang digagas bersama Danantara. Menurutnya, tujuan investasi bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berdaya saing.

Ridha menilai bahwa sumber daya seperti batu bara dan nikel harus dimaksimalkan secara bertanggung jawab. Ia juga melihat pentingnya membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan membuka peluang kerja luas di dalam negeri.

Melalui kerja sama dengan mitra teknis internasional, seperti Eramet yang memiliki pengalaman dalam pertambangan berkelanjutan, pemerintah tetap berupaya menjaga kualitas proyek sambil memastikan kontrol tetap berada di tangan nasional.

Eramet akan berperan dalam mendukung penerapan teknologi, efisiensi operasional, serta penerapan praktik tambang yang ramah lingkungan. Peran mereka ditekankan pada transfer pengetahuan, bukan penguasaan aset.

Hilirisasi batu bara menjadi DME bukan hanya upaya industrialisasi semata. Proyek ini juga memiliki nilai strategis dalam mengurangi defisit energi dan memperkuat ketahanan nasional.

Selain itu, pemanfaatan DME secara masif akan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam agenda transisi energi global yang semakin mendesak.

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan keberlanjutan. Oleh karena itu, prinsip ESG terus dijadikan pedoman dalam setiap pengambilan keputusan investasi strategis.

Danantara, sebagai lembaga pengelola investasi negara, memainkan peran penting dalam memastikan arah kebijakan tetap konsisten dengan visi pembangunan jangka panjang. Setiap proyek yang dibiayai dipilih melalui evaluasi ketat untuk memastikan manfaatnya menyentuh sektor-sektor yang paling berdampak.

Fokus terhadap hilirisasi sumber daya alam, seperti batu bara dan nikel, mencerminkan strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga produsen yang mampu bersaing di pasar global.

Keterlibatan penuh BUMN dan swasta nasional menambah optimisme bahwa proyek-proyek ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Danantara akan bertindak sebagai fasilitator dan pengendali arah agar seluruh investasi sesuai dengan rencana strategis nasional.

Keberhasilan proyek DME akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan transformasi industri energi Indonesia. Dengan pendekatan yang matang dan dukungan seluruh pihak, proyek ini diproyeksikan menjadi contoh sukses investasi berkelanjutan berbasis sumber daya nasional.

Dengan fondasi yang kuat dan visi jangka panjang, pemerintah melalui Danantara berupaya membangun masa depan energi yang mandiri, efisien, dan ramah lingkungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi meluncurkan Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) untuk menghadapi kebijakan tarif impor 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Terkait dengan hal itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Astuti menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk semakin memperluas akses pasar ekspor ke negara lain selama proses negosiasi tarif resiprokal tersebut.

“Tahun ini, Insya Allah ratifikasi,” kata Dyah Roro di Jakarta, Kamis, terkait perjanjian kerja sama perdagangan dengan Tunisia yang segera diratifikasi.

Ia juga menyebut bahwa pemerintah tengah mempercepat negosiasi dagang dengan berbagai pihak seperti Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Srilanka, ASEAN-Canada Free Trade Agreement (FTA), Turki, dan Mercosur.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki 19 perjanjian kerja sama pasar bebas atau CEPA yang mencakup ASEAN, China, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, Pakistan, dan Chili.

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara DJPPR Kementerian Keuangan Tony Prianto mengatakan dinamika tarif tersebut memicu kekhawatiran pelaku usaha karena selama ini perdagangan Indonesia bergantung pada negara tujuan konvensional seperti AS.

“Di sinilah peran program penugasan khusus ekspor (PKE), bagaimana kita memperluas pasar ekspor tidak hanya ke negara konvensional, tetapi juga nonkonvensional,” ujar Tony dalam media briefing di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis.

Tony menjelaskan program PKE mendukung pembiayaan dan penjaminan untuk produk ekspor yang potensial namun belum bankable akibat risiko keamanan di negara tujuan.

“Kalau ekspor ke negara konvensional tujuan ekspor kita mungkin sudah nyaman infrastruktur dan asuransinya, semuanya sudah in place,” katanya.

“Tapi, kalau ke negara seperti Zimbabwe, eksportir masih agak deg-degan, apakah uangnya dikeluarkan. Di sini fungsi PKE,” jelasnya.

Program PKE dijalankan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan penyaluran pembiayaan hingga Juni 2025 senilai Rp26 triliun dan menghasilkan devisa Rp66,3 triliun.

Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U Norhadi menambahkan bahwa PKE merupakan langkah antisipatif pemerintah yang sejatinya sudah berjalan bahkan sebelum kebijakan kenaikan tarif impor Trump berlangsung.

“PKE Kawasan ini sudah diarahkan ke Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan,” ucapnya.

“Ini adalah langkah antisipatif yang sudah berjalan bahkan sebelum ada kebijakan tarif dari Presiden Trump,” tambah Maqin. ()

‘

Oleh : Umar Adisusanto )*

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan bagaimana langkah yang cepat dan juga strategis dalam rangka untuk menghadapi adanya tekanan kebijakan tarif impor sebesar 32 persen dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kebijakan tersebut tentunya telah berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam risiko besar bagi perdagangan nasional, mengingat AS sendiri masih menjadi salah satu dari mitra dagang utama Indonesia. Namun, diversifikasi pasar ekspor yang digulirkan pemerintah di bawa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbukti menjadi sebuah langkah mitigasi yang sangat tepat.

Pendekatan ini berjalan seiring dengan diberlakukannya strategi diversifikasi ekonomi nasional, terutama mengincar akses ke pasar OECD dan CPTPP, sekaligus memperkuat kemitraan strategis dengan AS maupun negara lain.

Mengenai hal tersebut, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Tony Prianto, menilai bahwa bagaimana langkah diversifikasi ekspor yang diberlakukan oleh pemerintah menjadi mitigasi yang paling relevan untuk saat ini.

Tony menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo langsung dapat mengoptimalkan keberlakuan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) guna semakin memperluas pasar ke kawasan non-tradisional seperti Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Selatan. Strategi tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan pada pasar konvensional agar keberlanjutan ekspor Indonesia tetap terjaga meskipun tekanan tarif AS kian meningkat.

Program PKE menggunakan skema National Interest Account (NIA) yang memungkinkan pemerintah untuk memberikan dukungan dalam pembiayaan dan juga pada proteksi asuransi kepada para eksportir. Tony menjelaskan bahwa skema tersebut jelas sangat mendukung kegiatan ekspor yang sebenarnya sudah layak secara komersial, namun belum dianggap layak oleh pihak perbankan.

Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah bukan hanya sekadar menyediakan pembiayaan semata, namun juga sekaligus adanya proteksi asuransi untuk memastikan seluruh kegiatan ekspor ke negara non-tradisional dapat berjalan dengan aman meskipun infrastruktur negara tujuan masih belum memadai.

Menurut Tony, ekspor ke pasar konvensional relatif dalam kondisi yang aman karena sistem logistik, shipping, dan asuransinya sudah terbangun dengan baik, sementara itu untuk ekspor ke negara seperti Fiji atau Zimbabwe masih memerlukan jaminan risiko yang lebih besar.

Tony menegaskan bahwa perluasan pasar ekspor akan semakin meningkatkan daya saing pada produk Indonesia di pasar global serta dapat mengurangi adanya risiko akibat ketergantungan pada satu atau dua pasar besar saja.

Diversifikasi tersebut juga semakin memastikan bahwa perekonomian nasional tetap dalam keadaan yang tangguh meski di tengah terjadinya beragam tekanan kebijakan proteksionisme AS.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U Norhadi, menambahkan bahwa PKE memang sejatinya dirancang bahkan sejak awal untuk mampu mendukung berlangsungnya kegiatan ekspor ke pasar alternatif.

Maqin menilai bahwa kebijakan tersebut sudah sangat tepat sebagai sebuah langkah antisipatif bahkan sejak jauh sebelum kebijakan tarif Presiden Trump diumumkan ke publik. Fokus pemerintah Indonesia pada kawasan Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan diharapkan dapat meminimalisir dampak tarif tinggi AS terhadap ekspor nasional.

Sejauh ini, LPEI telah menyalurkan dukungan pembiayaan hingga sebesar Rp26 triliun dalam berlangsungnya program PKE hingga bulan Juni 2025 yang telah berhasil menembus hingga lebih dari 90 negara dengan menghasilkan devisa setara Rp66,3 triliun.

Dari program tersebut, lebih dari 29 produk telah diekspor, antara lain pesawat terbang, kereta api, vaksin, alat kesehatan, makanan olahan, furnitur, dan produk kimia. Keberhasilan tersebut jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya diversifikasi pasar tidak hanya sekadar menjadi wacana saja, melainkan justru merupakan sebuah langkah yang sangat nyata dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan perekonomian nasional.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjadi anggota BRICS meskipun AS mengancam dengan tarif tambahan sebesar 10 persen bagi negara yang dianggap berpihak kepada BRICS.

Prasetyo menilai bahwa risiko tarif tersebut merupakan konsekuensi logis dari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS pada awal 2025. Indonesia bersama negara BRICS lainnya juga mengutuk kenaikan tarif AS yang dinilai mengganggu perdagangan global dan rantai pasok internasional.

Prasetyo menyebut bahwa pemerintah mengirimkan menteri ekonomi ke Washington untuk menegosiasikan persyaratan tarif yang lebih baik. Menurut Prasetyo, Indonesia memandang potensi kenaikan tarif hingga 42 persen sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan strategi komprehensif, salah satunya dengan diversifikasi pasar ekspor. Langkah tersebut akan mengurangi tekanan terhadap sektor manufaktur dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

Kebijakan tarif AS memang memberikan tekanan signifikan terhadap perdagangan Indonesia, tetapi langkah diversifikasi pasar ekspor yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto membuktikan ketepatan visi ekonomi nasional.

Strategi tersebut memastikan Indonesia tidak hanya bertahan, melainkan mampu membuka peluang pasar baru yang akan memperkuat struktur ekonomi nasional dalam jangka panjang. Diversifikasi pasar menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir dengan solusi strategis untuk menjawab tantangan proteksionisme global dan membawa Indonesia menuju ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing tinggi di kancah internasional. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

JAKARTA — Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Tony Prianto, menyebut dinamika tarif tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha.

Hal tersebut karena perdagangan Indonesia masih bertumpu pada negara tujuan konvensional seperti Amerika Serikat.

Tony menegaskan bahwa pemerintah melalui Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) tengah memperluas pasar ekspor ke kawasan non-tradisional, antara lain Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Selatan.

“Terkait tarif Trump, ekspor kita ke Amerika pasti terdampak, tetapi memang mitigasinya adalah salah satu yang kita shifting untuk membuat yang negara-negara tujuan ekspor yang non tradisional,” ujar Tony dalam Media Briefing di Labuan Bajo, Kamis (10/7).

Program PKE memanfaatkan skema National Interest Account (NIA) yang memungkinkan pemerintah memberikan pembiayaan dan proteksi asuransi kepada eksportir.

Tony menjelaskan bahwa skema NIA mendukung ekspor yang secara komersial layak namun belum dianggap layak oleh perbankan.

Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah memastikan ekspor ke negara non-tradisional dapat berjalan lebih aman meskipun terdapat risiko keamanan, logistik, dan infrastruktur.

“Ekspor ke pasar konvensional relatif nyaman karena infrastruktur, asuransi, dan shippingnya sudah in place,” ungkapnya.

“Namun, kalau ke negara-negara seperti Fiji, mungkin Zimbabwe pelaku ekspor sering menghadapi tantangan besar. PKE memberikan jaminan dan pembiayaan,” jelasnya.

Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U Norhadi, menambahkan bahwa PKE Kawasan telah diarahkan ke Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.

“Ini adalah langkah antisipatif yang sudah berjalan bahkan sebelum ada kebijakan tarif dari Presiden Trump,” kata Maqin.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Indonesia tetap berada di BRICS meskipun terimbas tarif tambahan.

“Kalau kita bergabung dengan BRICS yang kemudian itu ada konsekuensi ya mau tidak mau harus kita hadapi,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7).

Prasetyo menyatakan pemerintah terus melanjutkan negosiasi hingga tenggat waktu pada 1 Agustus mendatang.

“Di situ kan dibuka beberapa ruang juga,” katanya.

“Kalau kaitannya dengan rencana pengenaan kembali tarif 10 persen bagi anggota BRICS, kami merasa ya itu bagian dari keputusan,” ujar Prasetyo. ()

[edRW]

Oleh : Zaki Walad )*

Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah yang cepat dan responsif dalam upaya untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif dari kebijakan tarif impor 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kebijakan tersebut tentu saja menimbulkan berbagai macam potensi tekanan pada neraca perdagangan nasional, mengingat AS sendiri masih menjadi salah satu pasar utama dari tujuan ekspor Indonesia.

Menanggapi adanya kebijakan kenaikan tarif impor yang dicanangkan oleh Donald Trump itu, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Tony Prianto, menegaskan bahwa pihaknya langsung menyiapkan beragam strategi dalam upaya mitigasi untuk tetap menjaga ketahanan ekspor nasional.

Menurut Tony, dinamika perdagangan saat ini bisa saja berpotensi untuk memicu munculnya kekhawatiran dari para pelaku usaha yang selama ini masih bergantung pada pasar konvensional, termasuk AS.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mendorong terwujudnya program penugasan khusus ekspor (PKE) guna semakin memperluas penetrasi pasar Indonesia ke negara-negara non tradisional seperti Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Selatan.

Program PKE tersebut menggunakan skema National Interest Account (NIA) yang memungkinkan pemerintah memberikan dukungan pada proses pembiayaan dan melakukan proteksi asuransi kepada para eksportir.

Tony menilai, skema NIA sangat penting untuk mendukung ekspor ke negara-negara non tradisional yang selama ini dianggap non-bankable oleh lembaga keuangan. Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah menyediakan pembiayaan sekaligus proteksi asuransi untuk memastikan ekspor tetap berjalan aman, meskipun infrastruktur dan logistik negara tujuan belum memadai.

Tony mencontohkan, ekspor ke pasar konvensional relatif aman karena fasilitas pendukung seperti shipping dan asuransi sudah terbangun, sedangkan ekspor ke negara seperti Fiji atau Zimbabwe memerlukan jaminan risiko yang lebih komprehensif.

Ia menyebut, perluasan pasar ekspor ke negara-negara baru akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global dan mengurangi risiko akibat ketergantungan pada satu atau dua pasar besar. Diversifikasi pasar tersebut juga menjaga kesinambungan ekspor nasional agar tidak terpukul oleh gejolak ekonomi dan kebijakan proteksionisme negara tertentu.

Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U Norhadi, menambahkan bahwa pemerintah melalui PKE memang telah mengarahkan strategi ekspor ke kawasan alternatif sejak jauh hari.

Menurut Maqin, PKE menjadi langkah antisipatif yang sudah berjalan bahkan sebelum kebijakan tarif Presiden Trump diumumkan. Dengan fokus pada Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan, Indonesia diharapkan tidak terlalu bergantung pada negara besar seperti AS untuk keberlanjutan ekspornya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai dampak kebijakan tarif Trump terhadap pasar keuangan Indonesia masih relatif terbatas. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa reaksi pasar keuangan saat ini berbeda dibandingkan dengan dinamika Maret dan April lalu.

Menurutnya, pasar masih mencerna perkembangan kebijakan tersebut dan menunggu implementasinya pada 1 Agustus mendatang. Meski demikian, OJK tetap melakukan pemantauan ketat terhadap potensi dampak kebijakan tersebut terhadap stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

Mahendra menegaskan, OJK bersama Bursa Efek Indonesia telah menyiapkan berbagai kebijakan antisipatif sejak awal tahun untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal.

Kebijakan seperti buyback saham tanpa RUPS, penundaan implementasi short-selling, serta penerapan fitur asymmetric auto-rejection di BEI tetap berlaku untuk menahan gejolak harga yang tidak mencerminkan nilai fundamental.

Selain itu, OJK juga meminta lembaga jasa keuangan untuk proaktif melakukan asesmen risiko, stress test ketahanan permodalan, serta memastikan kecukupan likuiditas untuk menghadapi ketidakpastian global.

Menurut Mahendra, semua langkah mitigasi tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola risiko yang baik. OJK terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta langkah strategis terkait industri terdampak maupun perekonomian nasional secara menyeluruh.

Langkah cepat pemerintah dalam mengantisipasi dampak tarif impor Presiden Trump patut diapresiasi. Kebijakan proteksionisme AS tentu dapat mengganggu stabilitas perdagangan global, tetapi pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen tinggi untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri.

Diversifikasi pasar ekspor melalui PKE dan NIA, sinergi antara Kementerian Keuangan, LPEI, dan OJK, serta langkah antisipatif di sektor jasa keuangan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk memastikan perekonomian nasional tetap tangguh di tengah gejolak global.

Presiden Trump memang menegaskan bahwa kebijakan tarif tersebut diperlukan untuk mengurangi defisit perdagangan AS dengan Indonesia. Dalam surat resminya kepada Presiden Prabowo Subianto, Trump menyatakan akan meninjau ulang tarif tersebut jika Indonesia membuka akses lebih luas bagi produk dan investasi AS. Namun, pemerintah Indonesia tetap berfokus pada kemandirian ekonomi nasional dengan strategi diversifikasi pasar dan penguatan ekspor ke negara-negara alternatif.

Dengan demikian, langkah cepat dan strategis pemerintah untuk memitigasi dampak kebijakan tarif impor AS membuktikan ketegasan visi kepemimpinan nasional. Program-program yang digulirkan diharapkan tidak hanya menyelamatkan ekspor Indonesia dari tekanan kebijakan proteksionisme global, tetapi juga membuka peluang baru bagi penguatan struktur ekonomi nasional yang lebih inklusif, berdaya saing, dan tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia ke depan. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa institute

Semarang, – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengoptimalkan pemanfaatan lahan perhutanan sosial untuk mendorong produksi jagung sebagai bagian dari program swasembada pangan nasional. Hingga kini, sekitar 159.580 hektare atau 79 persen dari total luas kawasan hutan di Jateng seluas 202.000 hektare telah dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial, dengan sebagian besar difokuskan pada penanaman jagung.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa optimalisasi lahan perhutanan sosial merupakan langkah konkret untuk mendukung program Asta Cita yang menargetkan swasembada pangan pada tahun 2026.

“Kami telah menyalurkan 4,5 ton benih jagung dan 10 unit traktor kepada petani yang tergabung dalam kelompok hutan sosial. Kami juga memastikan mereka mendapat perlindungan modal serta pendampingan teknis dari pemerintah,” ujarnya dalam kegiatan tanam jagung massal di Grobogan.

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Polri yang menginisiasi program penanaman jagung di kawasan perhutanan sosial secara nasional. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan bahwa hingga awal Juli 2025, realisasi penanaman jagung telah mencapai 117.500 hektare dari target 301.000 hektare di skema perhutanan sosial. Secara keseluruhan, Polri menargetkan pemanfaatan lahan hingga 1 juta hektare untuk tanaman jagung hingga akhir 2025.

Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa dari total 8,3 juta hektare lahan perhutanan sosial di Indonesia, sekitar 513.655 hektare di antaranya memiliki potensi tinggi untuk sistem agroforestri jagung. Khusus di Jawa Tengah, telah diterbitkan 147 surat keputusan (SK) perhutanan sosial dengan total luasan 102.095 hektare, yang melibatkan sedikitnya 26.971 kepala keluarga sebagai penerima manfaat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut mengapresiasi sinergi antarlembaga dalam pengembangan jagung nasional melalui skema hutan sosial ini.

“Peran Polri sangat signifikan dalam pemetaan lahan, distribusi benih, teknologi pertanian hingga jaminan pascapanen. Ini bentuk komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Amran.

Penanaman jagung skala besar telah dilakukan di Kabupaten Grobogan, salah satunya oleh kelompok tani Hutan Selo Lestari yang mengelola lahan seluas 207 hektare. Benih jagung yang digunakan adalah varietas unggulan seperti NK Perkasa, Pioneer 27, dan Bisi 2, dengan potensi produksi rata-rata mencapai 9,7 ton per hektare.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati “Titiek” Soeharto juga menyatakan bahwa perhutanan sosial memiliki peran penting sebagai solusi pemenuhan pangan nasional sekaligus sebagai model pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

“Dengan sinergi yang baik, kita bisa menjadikan kawasan hutan tidak hanya sebagai paru-paru dunia, tetapi juga sebagai lumbung pangan,” ujarnya.

Program optimalisasi lahan perhutanan sosial untuk tanaman pangan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi jagung, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan mempercepat tercapainya ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengoptimalkan pemanfaatan lahan perhutanan sosial sebagai langkah strategis mempercepat tercapainya swasembada jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan pemanfaatan lahan perhutanan sosial merupakan upaya penting untuk mendukung swasembada jagung. Pemanfaatan lahan perhutanan sosial langkah strategis untuk mendukung swasembada jagung.

Ia menjelaskan bahwa telah mengikuti penanaman jagung serentak di Lahan Perhutanan Sosial di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Program ini diinisiasi oleh Polri dan melibatkan Kementerian Pertanian serta Kementerian Kehutanan sebagai wujud kolaborasi nyata lintas sektor.

“Sinergi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat cadangan pangan pemerintah,” ujar Arief.

Jagung merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan dan pakan. Saat ini, ketersediaan jagung dipastikan dalam kondisi aman dan cukup. Produksi jagung menjadi tanggung jawab kementerian teknis, sementara Bapanas menghitung kebutuhan pangan nasional agar dukungan kepada Polri dan kementerian terkait berjalan tepat sasaran.

“Ini salah satu Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo agar kita bisa swasembada pangan salah satunya jagung,” kata Arief.

Data Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi jagung pada Januari-Agustus 2025 mencapai 10,84 juta ton. Angka ini naik 820 ribu ton atau 8,16 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan proyeksi kebutuhan jagung pada periode tersebut diperkirakan 10,06 juta ton, sehingga masih ada surplus sekitar 780 ribu ton.

Sementara itu, Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, menegaskan komitmen penuh institusinya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui langkah konkret di lapangan.

Di Jawa Tengah, penanaman jagung dilakukan di atas lahan seluas 138.750 hektare, terdiri dari 136.287 hektare lahan produktif dan 2.463 hektare lahan perhutanan sosial. Di Kabupaten Grobogan, penanaman berlangsung di lahan perhutanan sosial seluas 207 hektare.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Polri terlibat sejak tahap pencarian lahan, pembibitan, perawatan, hingga jaminan penyerapan hasil panen,” ujar Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah optimistis program swasembada jagung dapat tercapai dan memperkuat ketahanan pangan nasional.