Jakarta: Seseorang yang menjalani rutinitas kehidupan seperti ketika bekerja dan sekolah, pastinya sering mengalami stres. Kondisi stres ini, merupakan situasi umum yang bisa dialami siapa saja akibat tekanan dari pekerjaan, hubungan, atau masalah finansial.

Untuk itu, simak enam cara alami menghilangkan kondisi stres yang efektif dalam artikel ini. Jika dibiarkan, stres bisa berkembang menjadi kondisi kronis yang memengaruhi kesehatan fisik dan mental.

Beberapa kebiasaan sehat terbukti dapat membantu meredakan stres secara alami dan menjaga keseimbangan emosi. Berikut sejumlah cara mengatasi stres agar pikiran tetap tenang melansir laman halodoc:

1. Rutin bergerak dan berolahraga

Aktivitas fisik mampu meningkatkan hormon endorfin yang membuat tubuh merasa lebih rileks. Olahraga ringan seperti jalan kaki atau bersepeda bisa membantu meredakan ketegangan pikiran.

2. Konsumsi makanan sehat

Pola makan bergizi menjaga kestabilan suasana hati saat menghadapi tekanan. Hindari makanan tinggi gula, garam, dan kafein yang bisa memperburuk stres.

3. Kurangi kebiasaan tidak sehat

Rokok, alkohol, dan makan berlebihan sering dipilih saat stres, padahal justru memperburuk kondisi. Menggantinya dengan kebiasaan positif bisa meningkatkan ketahanan mental.

4. Jangan mengasingkan diri

Dukungan sosial dari keluarga dan teman sangat membantu saat mengalami tekanan pikiran. Berbagi cerita atau sekadar bercengkerama bisa meringankan beban emosional.

5. Cukupi waktu tidur

Tidur yang cukup membantu tubuh dan otak pulih dari stres harian. Kurang tidur bisa menurunkan konsentrasi dan memperparah suasana hati.

6. Pertimbangkan konseling profesional

Jika stres terasa berat dan berkepanjangan, jangan ragu berkonsultasi dengan ahli. Konseling membantu memahami penyebab stres dan menemukan solusinya secara sehat. (Yusuf Bagus)

Jakarta: Maestro Gambus Tingkilan, Syaiful menceritakan, asal-usul penamaan ‘Tingkilan’ yang berasal dari seni berbalas pantun asal Kutai, Kalimantan Timur. Sementara, ‘Gambus’ merupakan alat musik yang digunakan dalam bermain seni musik tradisional, Gambus Tingkilan.

Ia menjelaskan, Gambus Tingkilan merupakan seni musik tradisional yang berada di dalam pendalaman wilayah Kalimantan Timur. Menurutnya, perkembangan seni musik ini ditandai dengan hadirnya etnis Melayu di wilayah tersebut.

“Musik Tingkilan ini tersebar di wilayah Kalimantan Timur yang ada etnis melayunya. Tidak hanya di timur saja, namun juga banyak ditemui di wilayah selatan,” katanya saat Temu dan Bincang Maestro, Museum Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).

Berkembangnya seni musik Gambus Tingkilan ini diawali dengan masuknya agama Islam ke Kutai. Hingga kemudian, musik ini menjadi media dakwah, dan mengenalkan ajaran Islam melalui lantunan musik dan pantun.

Sebelum menjadi Gambus Tingkilan, masyarakat Kutai menyebutnya sebagai seni musik Ganun. Hal ini disebabkan adanya kesalahan pengucapan dalam seni musik tradisional tersebut.

“Di sana (Melayu) lebih menyebutnya sebagai Ganun. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai terbiasa dengan pengucapan Gambus,” ucapnya.

Sebelum menjadi sekarang, alat musik Gambus Tingkilan dahulunya adalah Ganun yang memiliki perbedaan, salah satunya alat musik ketel. Pada Ganun, ketel cenderung lebih kecil dan ramping daripada yang sering digunakan oleh Gambus Tingkilan.

Selain itu, seni musik Gambus Tingkilan ini juga menggunakan syair-syair yang berisi pesan moral dan nasihat. Hal itu dibuktikan dengan penyampaian nasihat melalui pantun yang dilantunkan secara bersahut-sahutan.

KBRN, Medan: Di tengah riuh lalu lintas Medan, aroma bolu gulung Bolu Meranti tetap memikat warga. Siapa sangka, kudapan ini dulunya hanya dibuat di dapur kecil Jalan Meranti.

Ai Ling, ibu rumah tangga dengan hobi memanggang, memulai usaha ini lebih dari dua dekade lalu. Awalnya ia hanya membuat bolu gulung untuk keluarga dan tetangga sekitar rumah.

“Ibu Ai Ling awalnya hanya menerima pesanan dari teman,” kata Kusno Soh, manager Bolu Meranti Medan. “Namun, lama-kelamaan pembeli dari luar kota mulai datang mencarinya.”

Nama “Bolu Meranti” diambil dari alamat rumah Ai Ling saat pertama berjualan di Medan. Meski rumah itu kini tinggal kenangan, nama Meranti tetap melekat sebagai merek yang dikenal luas.

Usaha Bolu Meranti terus berkembang dengan beragam varian rasa yang semakin banyak. Dari keju, cokelat, pandan, mocca, hingga blueberry, semuanya tetap menjaga rasa otentik.

Setiap hari, toko utama Bolu Meranti di kawasan Sisingamangaraja Medan selalu ramai pembeli. Baik wisatawan maupun warga lokal datang membawa pulang bolu ini sebagai oleh-oleh khas.

Bolu Meranti bukan sekadar makanan biasa, tetapi simbol perjuangan dan ketekunan yang berbuah manis. Usaha rumahan sederhana ini kini menjadi kebanggaan dan identitas kota Medan.

Meski persaingan kuliner semakin ketat, Bolu Meranti tetap bertahan sebagai ikon oleh-oleh Medan. Kehadirannya menjadi bukti bahwa konsistensi dan rasa cinta mampu menciptakan warisan berharga.

Jakarta: Fenomena ‘bediding’ saat musim kemarau kembali dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia. Suhu turun drastis, terutama pada malam hingga pagi hari.
Cuaca dingin seperti ini sering menyebabkan tubuh rentan terserang penyakit. Flu, batuk, dan pilek menjadi gangguan paling umum.
Kondisi ini berisiko bagi anak-anak, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh lemah. Perubahan suhu yang terjadi secara ekstrem juga bisa memperburuk penderita asma dan alergi.

Untuk menghindari gangguan kesehatan, penting untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga tubuh tetap prima:
1. Gunakan pakaian tebal.
Pakaian tebal dapat membantu membuat tubuh terasa lebih hangat, terutama saat malam hari. Bila perlu, gunakan selimut saat tidur di malam hari.
2. Kurangi paparan udara dingin secara langsung.
Ini bisa dilakukan dengan menutup jendela atau ventilasi saat malam hari. Dan hindari keluar rumah terlalu lama saat malam hari.
3. Konsumsi makanan bergizi.
Daya tahan tubuh juga dipengaruhi oleh asupan makanan yang masuk ke tubuh kita. Maka penting untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan kaya vitamin, seperti buah dan sayuran.
4. Minum air yang cukup.
Meskipun udara dingin tidak membuat haus, tetap penuhi kebutuhan cairan. Minum air hangat bisa bantu menjaga suhu tubuh.
5. Hindari mandi terlalu malam atau pagi buta.
Bila perlu, gunakan air hangat untuk mengurangi risiko kedinginan.
6. Olahraga ringan
Tetap melakukan olahraga ringan seperti jalan pagi. Tapi sebaiknya dilakukan setelah matahari mulai menghangat.
Menurut BMKG, fenomena bediding diperkirakan terjadi hingga awal September. Dengan langkah pencegahan yang tepat, tubuh tetap sehat dan bugar.

Medan – Ancaman judi daring semakin mengkhawatirkan, terutama bagi generasi muda yang mudah terpapar melalui media sosial. Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PW IPPNU) Sumatera Utara, Desy Wulandari, mengimbau seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak muda, untuk menghentikan segala bentuk keterlibatan dalam aktivitas judi daring.

“Judi daring membawa kehancuran secara perlahan, terutama pada anak muda yang mulai terpapar lewat media sosial. Ini adalah ancaman serius bagi masa depan bangsa,” ujar Desy.

Menurutnya, dampak judi daring tidak hanya menghancurkan ekonomi rumah tangga, tetapi juga merusak mentalitas generasi muda. Ia menilai bahwa pesatnya penyebaran konten promosi judi di media sosial menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Ini menjadi tantangan besar. Karena yang mempromosikan justru sebagian besar adalah influencer, bahkan dari kalangan perempuan muda. Ini sangat disayangkan,” tegas Desy.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dan aparat kepolisian yang terus bekerja keras dalam menutup akses situs-situs judi daring serta menindak para pelaku dan promotor, termasuk yang menyebarkannya di media sosial. Namun, Desy menegaskan bahwa promosi ilegal tersebut masih banyak dijumpai dan dilakukan secara terbuka oleh figur publik.

PW IPPNU Sumut menyerukan kepada para influencer, khususnya perempuan, agar berhenti menyebarluaskan konten promosi terkait judi daring. Desy menekankan bahwa keuntungan materi dari promosi tersebut tidak sebanding dengan konsekuensi hukum yang sangat serius.

“Jangan abaikan ancaman pidana. Promosi judi daring melanggar Pasal 303 Ayat 1 Huruf A KUHP dan UU ITE. Ini bukan sekadar kesalahan moral, tapi juga pelanggaran hukum,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Fakfak, Maryo Sapulete, SH, turut mengingatkan masyarakat akan bahaya laten dari judi daring, terutama yang kini kerap menyamar sebagai permainan digital biasa. Dalam program “Jaksa Menyapa”, Maryo menyebut bahwa anak-anak dan remaja menjadi sasaran utama melalui aplikasi game yang terselubung praktik perjudian.

“Awalnya mereka hanya bermain, lama-lama jadi kecanduan dan mulai menggunakan uang sungguhan,” jelasnya dengan tegas.

Maryo menambahkan bahwa banyak pelaku judi daring tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak pidana yang dilarang oleh hukum positif Indonesia.

“Padahal jelas, baik KUHP maupun UU ITE melarang keras segala bentuk perjudian, termasuk berbasis digital,” katanya.

Dengan maraknya penyamaran aplikasi judi sebagai permainan biasa dan semakin gencarnya promosi di media sosial, peran semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Terutama peran keluarga, institusi pendidikan, dan organisasi pemuda dalam memberikan pemahaman serta membentengi generasi muda dari pengaruh negatif yang merusak masa depan bangsa.-

[edRW]

Oleh : Rizka Soraya )*

Masyarakat memiliki tanggung jawab secara aktif dalam memerangi maraknya praktik judi daring guna mewujudkan lingkungan digital yang lebih aman dan berkelanjutan di masa depan. Judi daring bukan sekadar persoalan kehilangan uang, melainkan pintu masuk ke dalam lingkaran pelanggaran hukum yang berisiko tinggi. Dengan meningkatnya kasus yang melibatkan berbagai kalangan usia, masyarakat harus dilibatkan secara menyeluruh dalam upaya pencegahan dan edukasi agar tidak menjadi korban dari praktik ilegal yang terus berkembang ini.

Maryo Sapulete, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Fakfak, menegaskan bahwa aplikasi perjudian digital kini semakin lihai dalam menyamar. Banyak dari aplikasi ini tampil seperti permainan biasa yang menyasar anak-anak dan remaja, namun sesungguhnya dirancang untuk menarik mereka ke dalam sistem taruhan.

Maryo juga menyoroti bahwa sebagian besar pelaku tidak menyadari bahwa tindakan mereka masuk dalam kategori tindak pidana. Baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), larangan terhadap segala bentuk perjudian sudah diatur dengan jelas. Namun kesadaran akan hal ini belum tersebar merata di masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Maryo, selain penegakan hukum, diperlukan juga upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif.

Langkah konkret sudah mulai diambil oleh Kejaksaan Negeri Fakfak yang terus menjalin kerja sama lintas lembaga dalam memblokir akses ke situs maupun aplikasi bermuatan judi. Namun, tindakan semacam ini dinilai tak akan memberikan hasil signifikan tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Edukasi sejak dini, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial, menjadi hal yang sangat krusial untuk membentuk generasi yang tidak mudah terjerat bujuk rayu digital.

Peran orang tua menjadi sorotan penting dalam upaya perlindungan terhadap anak dari paparan judi daring. Maryo menekankan bahwa penggunaan gawai harus diawasi secara ketat, sebab pemberian akses tanpa kontrol bisa menjadi bumerang. Konten-konten berbahaya dengan tampilan menghibur bisa dengan mudah masuk ke kehidupan anak-anak jika tidak ada pendampingan. Kontrol dan kedekatan emosional orang tua dengan anak harus ditingkatkan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi.

Upaya pencegahan yang lebih sistematis pun kini terus dikembangkan di tingkat nasional. Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Teguh Arifiyadi, mengumumkan bahwa pihaknya tengah menyusun sebuah database terpadu yang memuat informasi lengkap mengenai akun-akun yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi daring. Database ini akan mencakup daftar nomor rekening, nomor ponsel, hingga identitas digital lainnya yang bisa digunakan sebagai dasar sistem deteksi dini.

Teguh menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat lebih dari 300 ribu hingga 400 ribu rekening yang masuk dalam daftar indikasi pidana, termasuk rekening-rekening yang digunakan untuk judi daring. Tidak hanya itu, data blacklist terhadap nomor ponsel juga terus diperluas. Seluruh informasi ini kemudian dibagikan kepada para penyelenggara sistem elektronik yang bekerja sama dengan Kemenkomdigi Saat pengguna melakukan transaksi mencurigakan, sistem akan secara otomatis memberikan peringatan.

Langkah antisipatif ini sudah diadopsi oleh lebih dari 30 penyelenggara sistem, meskipun angka ini dinilai masih jauh dari total keseluruhan penyedia layanan digital di sektor perbankan dan teknologi finansial di Indonesia. Ke depan, pengembangan sistem akan mencakup pengawasan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, dan bahkan dompet kripto. Semua data ini akan disatukan dalam satu basis data raksasa yang terintegrasi untuk mempermudah identifikasi pelaku kejahatan digital.

Upaya pembersihan ekosistem perbankan dari kegiatan ilegal turut diperkuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, melaporkan bahwa hingga saat ini sudah ada 17.026 rekening yang diblokir karena terkait aktivitas judi daring. Angka ini mengalami kenaikan dari sebelumnya yang berada di kisaran 14 ribu rekening.

Langkah ini diambil setelah OJK menerima laporan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Selain itu, pihak OJK juga mewajibkan perbankan untuk menindaklanjuti temuan dengan melakukan penutupan rekening yang datanya sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan. Praktik pemantauan juga diperluas dengan melakukan uji tuntas lanjutan atau Enhance Due Diligence (EDD), terutama terhadap rekening-rekening tidak aktif (dormant) agar tidak dimanfaatkan untuk aktivitas mencurigakan.

Laporan transaksi mencurigakan juga menjadi salah satu alat penting yang digunakan oleh OJK dalam mendeteksi aliran dana yang menyimpang. Bank diminta melaporkan segala bentuk transaksi yang berpotensi melanggar hukum kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Analisis aliran dana dan patroli siber terhadap penyalahgunaan logo serta identitas bank di media digital juga menjadi bagian dari strategi pencegahan yang komprehensif.

Sebagai bentuk penguatan lebih lanjut, OJK berencana membentuk satuan tugas khusus atau task force untuk menangani secara langsung insiden keamanan siber yang terjadi di sektor keuangan. Tim ini akan bertugas merespons insiden digital dengan cepat, efektif, dan terkoordinasi guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Melalui sinergi antara institusi hukum, regulator, media, dan masyarakat, perang terhadap judi daring terus diperkuat dari berbagai sisi. Namun pada akhirnya, kesadaran individu menjadi kunci utama dalam menolak praktik yang merugikan ini. Dengan memahami bahaya yang ditimbulkan serta mengambil langkah aktif dalam pencegahan, masyarakat bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bermartabat untuk generasi sekarang maupun masa depan.

) *Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

[edRW]

Oleh : Dini Andita )*

Pemerintah tengah memulai babak baru dalam sejarah pembangunan infrastruktur energi melalui peluncuran target elektrifikasi desa yang lebih ambisius. Sebanyak 10.068 desa dan dusun akan menjadi sasaran utama dalam Program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2029, sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Inisiatif ini bukan hanya mencerminkan keberlanjutan pembangunan, tetapi juga mengukuhkan tekad negara untuk menghadirkan keadilan energi hingga ke pelosok.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa program elektrifikasi desa ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen menjalankan inventarisasi wilayah-wilayah yang belum berlistrik dan membangun sistem penyambungan yang efektif selama lima tahun ke depan. Tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, listrik didefinisikan sebagai simbol pemerataan pembangunan nasional. Setiap rumah tangga, baik di pusat kota maupun di pulau terpencil, berhak atas akses listrik selama 24 jam penuh.

Target elektrifikasi ini menyasar lebih dari 780 ribu rumah tangga dan akan didukung pembangunan pembangkit listrik baru berkapasitas total 394 megawatt. Pemerintah membuka peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi, mengingat kebutuhan investasi yang diperkirakan mencapai Rp50 triliun. Pendekatan inklusif ini memperlihatkan keseriusan negara dalam menjadikan proyek energi sebagai ekosistem partisipatif yang menyentuh seluruh elemen bangsa.

Antusiasme terhadap program ini mengemuka di berbagai daerah. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif PLN dalam menjaga ketersediaan listrik di wilayahnya. Dengan cadangan daya sebesar 50–60 megawatt di Pulau Bangka dan 21 megawatt di Pulau Belitung, wilayah ini memiliki keunggulan dalam stabilitas pasokan energi. Kondisi ini dinilai mendukung pengembangan sektor industri, pariwisata, hingga UMKM yang mengandalkan kontinuitas energi.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung, Dini Sulistyawati, menjelaskan bahwa pihaknya telah siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan pusat untuk menjangkau lebih banyak wilayah terpencil. Melalui program CSR, PLN memperluas durasi pelayanan listrik di beberapa pulau kecil seperti Pulau Kelapan dan Pulau Buntar menjadi 24 jam. Dini menambahkan bahwa PLN turut mendukung penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan provinsi dan pengoptimalan Pajak Penerangan Jalan sebagai sumber pembiayaan lokal.

Langkah PLN ini memperkuat keyakinan bahwa keberhasilan elektrifikasi membutuhkan sinergi antarlembaga. Kolaborasi tersebut tidak hanya penting untuk menjamin keberlanjutan teknis, tetapi juga menjadi jalan menuju transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif agar masyarakat desa merasa memiliki infrastruktur kelistrikan yang dibangun, sekaligus ikut serta dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatannya.

Program Lisdes juga menyimpan dimensi strategis yang lebih luas. Melalui pembangunan jaringan transmisi sepanjang 49 ribu kilometer sebagaimana tercantum dalam RUPTL, negara sedang membangun tulang punggung distribusi energi nasional. Transmisi ini didesain untuk menopang pemanfaatan energi baru dan terbarukan, memastikan bahwa proses elektrifikasi tidak hanya cepat dan merata, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis.

Keberadaan listrik di desa tidak bisa lagi dipandang sekadar layanan teknis. Dampaknya sangat nyata pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Anak-anak memiliki ruang belajar yang lebih luas di malam hari, layanan medis berjalan lebih efisien, dan pelaku usaha kecil memperoleh daya saing yang lebih besar. Hidayat Arsani menilai bahwa listrik adalah kunci utama pertumbuhan investasi dan efisiensi layanan publik. Ia berharap elektrifikasi menjadi pemicu integrasi wilayah serta contoh bagi provinsi lain dalam mendorong pembangunan berbasis energi.

Penekanan pada partisipasi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Pemerintah ingin memastikan bahwa proyek ini tidak hanya berlangsung sebagai pembangunan satu arah dari pusat ke daerah, melainkan proses dinamis yang melibatkan komunitas lokal. Partisipasi warga dalam pemeliharaan dan penggunaan energi akan menentukan keberlanjutan infrastruktur tersebut.

Dampak lain yang diharapkan dari program Lisdes adalah percepatan pertumbuhan kawasan perdesaan. Dengan pasokan energi yang stabil, pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor unggulan lokal secara lebih efektif. Listrik menjadi fondasi penting dalam membangun pusat-pusat ekonomi baru di luar kota besar. Hal ini sejalan dengan visi pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Dini Sulistyawati menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan program Lisdes akan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan ketat akan dilakukan untuk memastikan setiap proyek berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Kepastian teknis dan pembiayaan operasional juga telah disiapkan agar tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaannya.

Komitmen tinggi dari pemerintah pusat dan daerah, didukung oleh kesiapan PLN dan antusiasme masyarakat, menjadi fondasi kuat untuk merealisasikan elektrifikasi nasional. Ini bukan hanya proyek penyediaan listrik, melainkan lompatan besar menuju Indonesia yang lebih setara, modern, dan berdaya saing.

Program Lisdes juga memperkuat posisi Indonesia dalam forum global terkait transisi energi dan ketahanan energi nasional. Pemerintah bertekad agar tidak ada satu pun wilayah yang tertinggal dari kemajuan. Desa-desa yang sebelumnya gelap kini disiapkan untuk menjadi bagian dari peta energi nasional yang terang dan tangguh.

Melalui langkah ini, pemerintah membuktikan bahwa negara hadir sampai ke pelosok dengan membawa simbol paling nyata dari pembangunan: terang yang adil bagi semua. Elektrifikasi desa bukan hanya mengalirkan daya, tetapi juga menghubungkan harapan-harapan rakyat dengan masa depan yang lebih terang dan setara.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Oleh: Aldian Putra )*

Pemerintah terus melangkah pasti dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur di seluruh pelosok negeri. Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah menargetkan percepatan elektrifikasi di wilayah yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara menyeluruh. Langkah strategis ini diyakini menjadi kunci pengurangan ketimpangan, terutama di kawasan timur Indonesia dan daerah-daerah tertinggal lainnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa percepatan elektrifikasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada energi nasional. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sarmi, Papua, Bahlil memastikan bahwa 300 rumah di Kampung Berber yang sebelumnya belum terlistriki akan mendapatkan sambungan listrik dalam tahun ini.

Pemerintah tidak hanya menargetkan perluasan jaringan listrik, tetapi juga berupaya memastikan bahwa kualitas layanan listrik dapat meningkat. Peningkatan jam nyala dari 12 jam menjadi 24 jam menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan program ini. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan energi sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Pembangunan infrastruktur kelistrikan di Papua mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan satu pun wilayah tertinggal. Di Kampung Berber, PLN telah membangun jaringan distribusi yang meliputi Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 2,35 kilometer sirkuit, Jaringan Tegangan Rendah 1,44 kilometer sirkuit, dan gardu distribusi 50 kVA. Program ini telah mengaliri listrik ke 19 rumah tangga secara penuh selama 24 jam.

Tidak hanya itu, kampung-kampung lain di Kabupaten Sarmi juga telah dialiri listrik dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Kampung Samanente, Konderjan, dan Nisro kini menikmati layanan dari pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas bervariasi antara 20 hingga 40 kilowatt peak. Pemanfaatan teknologi ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transisi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Menurut perhitungan Kementerian ESDM, dibutuhkan sekitar Rp50 triliun untuk melistriki seluruh desa yang masih belum terjangkau listrik selama lima tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pembangunan jaringan distribusi, pelaksanaan program bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat tidak mampu, serta penguatan sistem kelistrikan agar lebih tahan terhadap gangguan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyampaikan bahwa wilayah timur Indonesia menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program Lisdes. Ia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM sedang menyiapkan instrumen percepatan, termasuk dari sisi anggaran dan tata kelola proyek. Menurutnya, keadilan sosial dalam penyediaan energi hanya bisa dicapai jika akses yang merata terlebih dahulu diwujudkan.

Dadan juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti transmisi. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan pembangunan 49 ribu kilometer sirkuit transmisi baru. Infrastruktur ini akan memungkinkan listrik dari sumber energi bersih menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kekurangan pasokan.

Dukungan dari negara-negara mitra seperti Inggris juga menjadi dorongan signifikan. Dalam forum internasional MENTARI Day, Dadan menyatakan apresiasinya terhadap kerja sama pengembangan energi rendah karbon yang telah berlangsung sejak 2020. Kemitraan ini diharapkan terus berlanjut untuk mempercepat pencapaian target iklim dan energi nasional.

Sementara itu, PT PLN (Persero) terus memperkuat perannya dalam mendukung agenda elektrifikasi nasional. Salah satu inisiatif nyata terlihat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, di mana PLN telah menghadirkan listrik ke 54 sekolah terpencil. Sebagian besar di antaranya memanfaatkan teknologi SuperSUN, jaringan surya mandiri yang dirancang untuk daerah terpencil dengan medan berat.

General Manager PLN UID Kaltimra, Maria G.I. Gunawan, menyebut bahwa kehadiran listrik di sekolah-sekolah tersebut bukan sekadar fasilitas penerangan, tetapi juga jembatan menuju masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak di wilayah 3T. Ia menilai bahwa setiap rumah dan sekolah yang dialiri listrik adalah bagian dari perjuangan menghadirkan keadilan sosial secara nyata.

Dengan program-program seperti Lisdes, pemerintah ingin membangun fondasi ekonomi desa yang lebih kuat. Listrik tidak hanya akan mendorong aktivitas rumah tangga, tetapi juga membuka peluang baru bagi usaha mikro, meningkatkan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat stabilitas sosial.

Di banyak desa, ketidakhadiran listrik telah menghambat kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Anak-anak tidak bisa belajar dengan baik di malam hari, puskesmas tidak mampu memberikan layanan optimal, dan pelaku usaha kesulitan meningkatkan kapasitas produksinya. Pemerintah menyadari bahwa memperbaiki kondisi ini adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Peluncuran terbaru Lisdes diharapkan menjadi momentum penting dalam membalikkan ketimpangan infrastruktur yang selama ini terjadi. Melalui pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa kecuali, memiliki akses terhadap energi yang andal.

Kebijakan ini bukan sekadar program teknis, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Komitmen ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya milik kota-kota besar, melainkan juga hak masyarakat di pelosok negeri yang selama ini hidup dalam gelap.

Dengan sinergi antara kementerian, lembaga, PLN, dan dukungan masyarakat, cita-cita menghadirkan terang di setiap jengkal tanah Indonesia bukanlah sesuatu yang mustahil. Pemerintah menatap lima tahun ke depan sebagai periode penting untuk membuktikan bahwa keadilan infrastruktur adalah langkah awal menuju keadilan sosial yang sesungguhnya.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam memperluas akses listrik hingga ke pelosok negeri. Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), sebanyak 780 ribu rumah tangga di lebih dari 10 ribu desa dan dusun akan memperoleh sambungan listrik selama periode 2025 hingga 2029. Program ini dirancang sebagai bagian dari langkah strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa perluasan jaringan listrik menjadi prioritas nasional yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Energi bukan sekadar kebutuhan, ini adalah bagian dari keadilan sosial. Kita ingin dari Aceh sampai Papua bisa merasakan terang,” ujar Bahlil dalam peluncuran RUPTL PLN 2025–2034 di Jakarta.

Sebagai pendukung program, pemerintah juga menargetkan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 394 megawatt. Proyek ini memerlukan investasi sekitar Rp50 triliun dan menjadi peluang strategis bagi para investor yang ingin mendukung percepatan elektrifikasi nasional, khususnya di wilayah tertinggal.

Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, menilai langkah ini sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil.

“Tanpa listrik, anak-anak desa tak bisa belajar di malam hari, puskesmas sulit beroperasi, dan ekonomi lokal lumpuh. Ini bukan soal fisik semata, tapi amanat konstitusi dan Pancasila,” tegas Nasky.

Ia menyebutkan bahwa masih terdapat sekitar 6.700 desa yang belum tersentuh listrik, mencakup lebih dari 1,3 juta rumah tangga. Karena itu, menurutnya, program Lisdes menjadi elemen penting dari misi Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pembangunan dari pinggiran.

Sementara itu, upaya konkret juga dijalankan oleh PT PLN (Persero) melalui program sosial Light Up The Dream. Di Banyumas, program ini berhasil membantu seorang petani sederhana, Ditem, mendapatkan sambungan listrik ke rumahnya.

Manager ULP Wangon, Faisal Akbar, menekankan pentingnya nilai di balik akses listrik yang diberikan kepada warga kurang mampu.
“Kami ingin listrik ini menjadi penyulut semangat baru, untuk belajar, hidup lebih layak, dan bermimpi lebih besar,” ujarnya saat menyerahkan bantuan.

Faisal menambahkan bahwa setiap sambungan listrik adalah simbol kehadiran negara dalam mengangkat martabat masyarakat melalui keadilan energi.

[edRW]

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional melalui percepatan elektrifikasi desa, khususnya di wilayah tertinggal yang masih belum teraliri listrik secara layak. Program ini menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama, dengan memprioritaskan energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya masa depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa perluasan akses listrik ke desa bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi sebagai bentuk keadilan yang harus dirasakan seluruh rakyat.

“Kita ingin desa-desa yang belum teraliri listrik bisa segera menikmati terang. Ini bukan hanya soal kebutuhan, tapi keadilan sosial,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya.

Pernyataan ini mendapat dukungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang turut mendorong percepatan elektrifikasi melalui kerja sama antarkementerian.

Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria, menyampaikan apresiasi atas langkah nyata yang dilakukan Kementerian ESDM. Menurutnya, program tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat hingga ke pelosok.

“Perhatian Pak Bahlil bukan sekadar janji politik. Ini adalah bukti keberpihakan nyata untuk rakyat kecil di desa-desa yang selama ini gelap gulita,” ujar Riza usai bertemu Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Pradana Indraputra.

Pertemuan keduanya membahas strategi pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung program elektrifikasi desa secara cepat dan efisien.

“Ini soal keadilan. Listrik bukan sekadar cahaya, tapi harapan masa depan,” tegas Riza dalam pernyataan lanjutannya.

Kemendes PDTT juga menegaskan kesiapan penuh untuk mendukung program ini dengan menyediakan data valid mengenai 3.000 hingga 10.000 desa sasaran. Penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta kelembagaan lokal juga diproyeksikan menjadi tulang punggung dalam pengelolaan pasokan energi secara berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan bahwa wilayah Timur Indonesia akan menjadi prioritas utama program elektrifikasi tersebut.
“Kami sedang siapkan percepatan dan anggarannya. Ini bagian dari misi menuju kedaulatan energi nasional,” ujar Dadan.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan pembangunan transmisi listrik sepanjang 49 ribu kilometer. Dadan menyebut proyek ini bukan hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi cerminan komitmen negara dalam menghadirkan energi secara merata dan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri.

[edRW]