Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan tiga program prioritas nasional sepanjang Juli 2025 sebagai bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong pemerataan pembangunan. Ketiga program ini juga menjadi momentum awal menuju peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hassan Nasbi menyatakan, fokus utama pemerintah mencakup tiga sektor penting: pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi.

“Pemerintah memiliki tiga senjata utama untuk memutus rantai kemiskinan dan menuju Indonesia Emas,” ujar Hassan.
Program pertama adalah Sekolah Rakyat, yakni sistem pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Di fasilitas ini, peserta didik akan menerima pendidikan formal dengan kurikulum nasional, tempat tinggal layak, dan makanan tiga kali sehari—semuanya ditanggung oleh negara. Sebanyak 100 sekolah akan dibangun pada tahap awal.

“Sekolah rakyat ini untuk mereka yang bahkan belum pernah tersentuh program pendidikan gratis. Di sinilah negara benar-benar hadir,” tegas Hassan.

Program kedua bertajuk Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang akan diterapkan di seluruh jenjang sekolah dari SD hingga SMA.

Pemeriksaan ini meliputi kesehatan fisik dan mental, seperti gigi, telinga, tekanan darah, skrining TBC, hingga evaluasi psikologis.

Menurut pemerintah, peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari intervensi kesehatan sejak dini, bukan hanya lewat pendidikan.

Program ketiga adalah Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia sebagai bagian dari strategi distribusi ekonomi berbasis kerakyatan.

“Ini bukan sekadar perayaan kemerdekaan, melainkan langkah nyata untuk membagi hasil kemerdekaan ke seluruh rakyat,” kata Hassan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh timpang.

“Kemakmuran Indonesia harus dimulai dari daerah. Pendekatan pembangunan kita harus inklusif, sadar, dan terintegrasi,” ujarnya.

Rachmat menjelaskan bahwa Trisula Pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 terdiri dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan SDM berkualitas.

Program koperasi dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat yang tangguh, selama disertai tata kelola baik dan penguatan kelembagaan.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar proyek atau label kosong. “Koperasi adalah jalan khas Indonesia, bukan sekadar warisan sejarah,” ujar Ibas.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan kepemimpinan dalam membangun 80 ribu koperasi. “Kalau dikelola asal-asalan, digitalisasi justru bisa mempercepat kegagalan,” pungkasnya.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan tiga program prioritas nasional yang dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Ketiganya mencakup Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk siswa, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa tiga program tersebut merupakan trisula utama Presiden dalam membangun kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto punya tiga senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai Indonesia Emas. Pertama kesehatan, kedua pendidikan, ketiga sosial ekonomi,” kata Hasan.

Menurut Hasan, Sekolah Rakyat akan diluncurkan pada akhir Juli dan menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

“Sekitar 0,7 persen warga kita masih berada di garis kemiskinan ekstrem, dan Sekolah Rakyat hadir untuk mereka,” ujarnya.

Selain pendidikan gratis dengan kurikulum nasional, sekolah ini juga menyediakan asrama dan makan bergizi setiap hari.

Program kedua, Cek Kesehatan Gratis (CKG), akan dilakukan di seluruh sekolah dasar hingga menengah.

“Anak-anak akan diperiksa kondisi gigi, telinga, tekanan darah, TBC, hingga kesehatan mental. Ini penting untuk menjaga kualitas sumber daya manusia sejak dini,” jelas Hasan.

Mendukung langkah ini, pakar kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dede Nasrullah, mengapresiasi pendekatan promotif dan preventif tersebut.

“Program ini sangat relevan karena fokus pada deteksi dini. Kita bisa mengidentifikasi masalah sebelum menjadi kronis,” ungkap Dede.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan jiwa pelajar yang selama ini kerap terabaikan.

Program ketiga, Koperasi Desa Merah Putih, akan diresmikan langsung oleh Presiden pada 19 Juli di Klaten.

Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Hasan menyebut,

“Tiga program ini adalah trisula Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Kita ingin kemerdekaan benar-benar terasa melalui kesejahteraan rakyat.”

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata kehadiran negara bagi yang paling rentan.

“Tanpa rumah belajar, harapan hanya akan menjadi mimpi. Sekolah Rakyat adalah fondasi masa depan mereka,” kata Gus Ipul usai penandatanganan dukungan aset dengan 41 pemerintah daerah dan dua universitas.

Oleh: Priabudy Santoso )*

Pemerintah mulai menggulirkan tiga program besar sebagai langkah strategis menekan angka kemiskinan hingga ke akar. Ketiga program tersebut dikenal sebagai Trisula Pembangunan, yaitu Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis di sekolah, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ketiga program itu diluncurkan secara bertahap sepanjang Juli 2025 sebagai bagian dari prioritas nasional yang dirancang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Peluncurannya bertepatan dengan momentum menuju Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut ketiga program ini sebagai senjata utama pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan.

Menurutnya, Trisula Pembangunan menyasar kelompok masyarakat paling rentan, yakni warga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini belum tersentuh secara menyeluruh oleh kebijakan publik.

Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada akhir Juli dan ditargetkan hadir di 100 titik awal. Sekolah ini dirancang untuk menampung anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang belum pernah sekolah atau berisiko putus sekolah.

Anak-anak peserta program ini akan tinggal di asrama, mengikuti kurikulum nasional, serta mendapatkan makan bergizi setiap hari. Negara menanggung seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan harian mereka.

Hasan menilai, Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata tanggung jawab negara dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan hanya karena kendala ekonomi.

Di bidang kesehatan, pemerintah juga memperluas jangkauan layanan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini menyasar siswa dari tingkat SD hingga SMA dan madrasah.

Pemeriksaan kesehatan yang diberikan meliputi aspek fisik maupun mental. Di antaranya pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, skrining tuberkulosis, dan evaluasi kejiwaan.

Hasan mengatakan, intervensi kesehatan sejak dini adalah bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang baik tidak akan maksimal tanpa tubuh dan jiwa yang sehat.

Program ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sekolah menjadi pintu masuk efektif untuk menjangkau anak-anak yang selama ini luput dari layanan kesehatan.

Sementara itu, di sektor ekonomi kerakyatan, peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting kebangkitan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikannya secara nasional pada 19 Juli di Klaten, Jawa Tengah.

Sebanyak 80 ribu koperasi baru ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap. Koperasi ini menjadi alat distribusi ekonomi rakyat agar hasil pembangunan bisa dinikmati hingga ke pelosok desa dan kelurahan.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, Ariyo DP Irhamna, menilai peluncuran Koperasi Merah Putih sebagai kebijakan strategis yang memperkuat peran koperasi dalam peta ekonomi nasional.

Ia menganggap langkah ini sebagai titik balik setelah koperasi lama terpinggirkan oleh dominasi ekonomi berbasis korporasi dan pasar bebas.

Ariyo mengingatkan, agar keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari jumlah yang berdiri, tetapi juga dari keberlanjutan operasional, kualitas manajemen, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistemnya.

Menurutnya, koperasi yang sehat harus dibekali pendampingan kelembagaan dan strategi usaha yang terukur. Tanpa itu, koperasi hanya akan menjadi proyek besar yang tidak menyentuh substansi ekonomi rakyat.

Dukungan pembiayaan juga dinilai perlu diiringi tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ariyo menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi agar koperasi bisa bertahan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah gagasan langsung Presiden Prabowo sebagai bentuk keberpihakan terhadap keluarga miskin ekstrem.

Ia menjelaskan bahwa program ini dijalankan melalui koordinasi lintas kementerian dan daerah, dengan Kemensos sebagai koordinator operasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Gus Ipul menyampaikan bahwa simulasi pembelajaran telah dilakukan di dua titik sebagai uji coba kesiapan sistem. Ia berharap seluruh proses berjalan optimal saat peluncuran resmi dilakukan pada pertengahan Juli.

Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter dan tempat hidup yang kondusif bagi anak-anak yang paling rentan secara sosial dan ekonomi.

Dengan sistem berasrama, siswa menjalani rutinitas yang terstruktur, mulai dari belajar, makan bersama, kegiatan keagamaan, hingga istirahat malam. Lingkungan ini dibentuk untuk menciptakan generasi yang tangguh dan mandiri.

Hasan menambahkan bahwa peluncuran ketiga program ini bukan hanya simbol semangat kemerdekaan, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.

Ia menilai bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati secara seremonial, tetapi harus diterjemahkan melalui kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat.

Pemerintah berharap bahwa Trisula Pembangunan dapat menjadi solusi menyeluruh untuk memutus mata rantai kemiskinan secara lintas generasi.

Integrasi antara pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat diyakini menjadi fondasi utama dalam membangun Indonesia yang adil dan makmur.

Ketiga program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan satu pun warga tertinggal dari arus pembangunan nasional.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, Trisula Pembangunan diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi masa depan Indonesia.

)* Pemerhati Kebijakan Sosial

Oleh : Abdul Makarim )*

Menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah memperkuat komitmennya dalam mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan merata melalui peluncuran tiga program prioritas.

Ketiga program tersebut adalah Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis di sekolah, dan Koperasi Desa Merah Putih. Masing-masing dirancang untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat, terutama kelompok miskin ekstrem.

Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan ketiga program tersebut secara bertahap selama bulan Juli 2025. Langkah ini menandai pendekatan pemerintah yang bersifat terintegrasi, menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan secara serentak.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa program ini merupakan trisula Presiden untuk memutus rantai kemiskinan hingga ke akar. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari upaya memberdayakan rakyat secara menyeluruh.

Program Sekolah Rakyat menjadi ujung tombak dari strategi peningkatan kualitas manusia. Dirancang sebagai sekolah berasrama penuh, lembaga ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi sangat miskin.

Para siswa tidak hanya mendapatkan akses pendidikan berbasis kurikulum nasional, tetapi juga memperoleh tempat tinggal, makanan bergizi, dan pembinaan karakter secara penuh.

Hasan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menyasar 0,7 persen masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem. Negara mengambil tanggung jawab penuh terhadap anak-anak yang selama ini tidak tersentuh sistem pendidikan formal.

Kementerian Sosial menjadi pelaksana utama dari program ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa 100 titik Sekolah Rakyat telah siap beroperasi pada Juli 2025. Sebanyak 63 sekolah akan mulai aktif pada 14 Juli, sisanya menyusul di akhir bulan.

Lebih dari 9.700 siswa telah terdata sebagai peserta tahap awal. Proses seleksi dilakukan secara ketat berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), guna memastikan sasaran program benar-benar tepat.

Saifullah juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bebas dari praktik titipan atau suap. Setiap calon siswa dipilih berdasarkan dua kriteria utama, yaitu masuk dalam desil 1 atau desil 2 keluarga termiskin menurut data DTSEN.

Dengan sistem berbasis data dan pengawasan ketat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak pengentasan kemiskinan secara antargenerasi.

Sementara itu, pemerintah juga akan memulai pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah. Program ini menyasar lebih dari 50 juta siswa dari tingkat SD hingga SMA di seluruh Indonesia.

Pemeriksaan kesehatan dasar seperti gigi, telinga, tekanan darah, hingga kesehatan jiwa akan dilakukan secara berkala oleh tenaga medis. Hasan Nasbi menyebut program ini sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia yang utuh.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan yang baik harus diiringi dengan kesehatan yang terjaga. Pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak tumbuh sehat, belajar dengan optimal, dan memiliki kesiapan fisik maupun mental menuju masa depan.

Langkah ketiga dari trisula pembangunan adalah peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Program ini akan mulai bergulir pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

Sebanyak 80.000 koperasi desa akan mulai beroperasi secara serentak sebagai pondasi baru bagi kebangkitan ekonomi rakyat. Program ini disusun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina Ariyo DP Irhamna menilai bahwa inisiatif ini merupakan titik balik penting dalam sejarah ekonomi nasional. Ia melihat koperasi sebagai wadah ideal untuk mewujudkan gotong royong dan kemandirian desa.

Ariyo memandang kebijakan ini sebagai koreksi terhadap pendekatan masa lalu yang kurang memberikan ruang bagi koperasi dalam sistem ekonomi nasional. Namun ia juga mengingatkan pentingnya pendampingan dan kesiapan operasional agar target program dapat tercapai.

Koperasi Desa Merah Putih mendapatkan dukungan dari BUMN dan Bank Himbara. Pemerintah menjamin tidak ada penyaluran dana tunai, melainkan dukungan berupa barang produktif sesuai kebutuhan masing-masing koperasi.

BUMN seperti Pos Indonesia juga terlibat aktif dalam distribusi logistik koperasi. Armada mereka akan mengantar kebutuhan koperasi langsung ke desa, memangkas rantai pasokan dan menurunkan harga jual.

Koperasi juga berfungsi sebagai aggregator hasil bumi dari masyarakat. Dalam skema ini, koperasi membantu pengumpulan gabah sebelum diserahkan ke Bulog, tanpa petani harus menjual langsung ke gudang besar.

Koperasi tidak hanya akan membuka akses ekonomi baru, tetapi juga menciptakan lapangan kerja lokal. Struktur koperasi dirancang untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Dengan tiga program besar ini, pemerintah tidak sekadar meluncurkan inisiatif baru. Trisula pembangunan merupakan solusi terpadu yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.

Program ini dirancang menyatu, bukan berdiri sendiri. Anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat akan tumbuh dalam kondisi sehat dan belajar tanpa beban ekonomi keluarga.

Sementara orang tua mereka akan terlibat dalam koperasi, menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang produktif dan mandiri.

Pemerintah berharap bahwa dengan pendekatan terintegrasi ini, dampak kemiskinan dapat ditekan secara signifikan. Tidak hanya meredam gejala, tetapi juga memutus akar persoalan hingga tuntas.

Peluncuran program trisula bukan hanya bentuk keberpihakan negara, melainkan manifestasi dari visi besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dengan komitmen tinggi dan sistem yang terukur, program ini menjadi langkah nyata menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Analisi Kebijakan Publik

Jakarta – Danantara Indonesia terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung transisi energi bersih di Tanah Air.

Lembaga investasi negara tersebut resmi menjalin kerja sama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan awal Juli 2025.

Kolaborasi ini membuka peluang pembiayaan proyek berkelanjutan dalam skala besar di berbagai sektor.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan pentingnya kemitraan ini bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

“Kemitraan dengan JBIC ini merupakan sinyal kuat kepercayaan global terhadap arah pembangunan hijau Indonesia,” ujar Rosan.

Ia menambahkan bahwa Danantara berkomitmen memobilisasi modal strategis yang tidak hanya mendukung prioritas nasional, tetapi juga memenuhi standar keberlanjutan dan tata kelola global.

Dalam MoU tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengidentifikasi dan mengembangkan proyek-proyek prioritas di bidang dekarbonisasi dan ekonomi sirkular.

Proyek yang akan difokuskan antara lain energi terbarukan, transmisi listrik, pengelolaan air dan limbah, pusat data hijau, hingga layanan kesehatan.

Kerja sama ini juga membuka akses ke berbagai instrumen keuangan, termasuk pinjaman, ekuitas, jaminan, dan solusi pembiayaan khusus lainnya.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan pendanaan untuk mendukung ekspansi panas bumi di Indonesia.

“Kalau saya tidak salah, nilainya mendekati sekitar US$120 juta,” kata Pandu.

Ia menjelaskan bahwa dana tersebut akan diarahkan ke PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) untuk pengembangan proyek strategis, termasuk perluasan kapasitas hingga 3 gigawatt.

Salah satu proyek utama yang menjadi fokus Danantara adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Tiga berkapasitas 55 megawatt, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menekankan bahwa ketahanan energi adalah bagian penting dari kedaulatan bangsa dan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi bersih.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan kerja sama global yang terus meluas, Danantara mempertegas posisinya sebagai penggerak utama pembangunan berkelanjutan dan energi hijau di Indonesia.

Oleh: Satria Wahyuda )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan adalah pembentukan dan penguatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah entitas strategis yang ditugaskan untuk menjadi motor penggerak investasi jangka panjang, terutama di sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kemandirian dan ketahanan nasional.

Dalam kerangka besar pembangunan ekonomi, dua sektor utama yang menjadi fokus perhatian adalah ketahanan energi dan ketahanan pangan. Kedua sektor ini dinilai sebagai pilar penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang tangguh terhadap berbagai guncangan global.

Danantara, dalam hal ini, tidak diposisikan sebagai lembaga pencari profit semata, melainkan sebagai alat negara dalam menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa arah investasi yang ditempuh oleh lembaga ini sangat menekankan pada prinsip keberlanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang. Berbeda dengan pendekatan yang umumnya diambil oleh pelaku investasi swasta yang cenderung bersifat jangka pendek dan spekulatif,

Danantara memilih strategi yang lebih hati-hati dan berorientasi pada dampak sistemik. Dengan demikian, investasi yang dilakukan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Pandu menegaskan bahwa pendekatan jangka panjang yang diterapkan merupakan langkah strategis untuk membangun ketahanan ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian global. Danantara tidak memiliki agenda untuk segera melego aset-aset strategisnya demi keuntungan instan.

Sebaliknya, lembaga ini berupaya untuk menguasai pangsa pasar secara bertahap dan konsisten, sehingga memiliki posisi dominan dalam ekosistem ekonomi nasional. Tujuan akhirnya adalah menjadikan Danantara sebagai pemilik aset produktif jangka panjang yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Chief Executive Officer Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, juga menekankan bahwa sejak sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergabung ke dalam struktur kepemilikan Danantara, perolehan dividen dari BUMN langsung dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan untuk proyek-proyek investasi strategis. Menurutnya, dividen yang dihasilkan dari kinerja BUMN kini menjadi salah satu sumber pembiayaan utama dalam memperkuat struktur investasi nasional yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada pembiayaan luar negeri.

Rosan menyampaikan bahwa pemanfaatan dividen dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang ketat. Proses alokasi dana diawasi secara menyeluruh oleh bagian Treasury Danantara untuk memastikan bahwa setiap keputusan investasi memenuhi berbagai kriteria penting.

Ia juga menambahkan bahwa setiap investasi yang dilakukan harus memiliki daya saing yang tinggi serta relevansi terhadap kepentingan nasional. Artinya, Danantara tidak hanya menanamkan modal di proyek yang menguntungkan secara finansial, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas serta mendukung visi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam sektor energi, Danantara menjadikan pengembangan minyak dan gas sebagai salah satu prioritas awal. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa cadangan energi nasional, khususnya minyak dan gas bumi, masih tergolong terbatas. Untuk itu, percepatan produksi menjadi krusial dalam rangka menjamin pasokan energi jangka panjang serta mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dari luar negeri.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa proyek energi terbarukan akan menyusul dalam gelombang kedua pembiayaan. Menurut Eniya, prioritas diberikan pada migas karena kebutuhan saat ini lebih mendesak. Indonesia masih mengalami kekurangan signifikan dalam cadangan minyak dan gas.

Meski demikian, sektor energi baru dan terbarukan tetap menjadi bagian dari perencanaan Danantara. Proyek-proyek seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, dan avtur ramah lingkungan sedang diidentifikasi. Eniya menyebut proses identifikasi tidak akan memakan waktu lama. Saat ini timnya tengah menyiapkan daftar proyek yang siap diajukan ke Danantara.

Langkah bertahap ini dianggap sebagai pendekatan strategis agar transisi energi bisa dilakukan dengan realistis dan aman. Selain energi, ketahanan pangan menjadi sektor yang tak kalah penting dalam fokus Danantara. Pemerintah ingin memperkuat produktivitas pertanian dan pengolahan pangan nasional.

Investasi diarahkan pada peningkatan kualitas produksi pangan, modernisasi pertanian, dan penguatan rantai pasok. Ini bertujuan agar Indonesia bisa mencapai swasembada secara mandiri. Penguatan sektor pangan juga menjadi sarana untuk mendorong ekonomi daerah. Investasi ini diprediksi akan menciptakan lapangan kerja baru di desa dan daerah tertinggal.

Danantara juga ikut mendorong program hilirisasi industri. Pemerintah ingin mendorong transformasi ekonomi dari eksportir bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah. Pendekatan ini sejalan dengan strategi pembangunan jangka panjang yang telah digagas pemerintah. Sektor hilir akan membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan nilai ekspor.

Dengan kerangka kerja yang terarah, Danantara diharapkan mampu memperkuat pondasi pembangunan nasional secara menyeluruh. Fokus terhadap sektor energi dan pangan bukan hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan global di masa depan.

Melalui tata kelola yang transparan, sinergi antar lembaga, dan penempatan investasi secara tepat, Danantara berpotensi menjadi pilar utama dalam mendorong transformasi struktural perekonomian Indonesia.

Ke depan, dukungan yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci agar inisiatif ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dengan arah yang sudah ditetapkan, Danantara membawa harapan baru bagi tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor strategis.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dikabarkan tengah menjajaki fasilitas kredit multi mata uang senilai hingga US$10 miliar atau sekitar Rp162,3 triliun.

Nilai ini menjadikannya sebagai salah satu pinjaman terbesar yang pernah dicapai di Asia Tenggara.

Mengutip laporan Bloomberg, “Danantara telah mengirimkan permintaan proposal kepada sejumlah bank internasional dan regional untuk tenor pinjaman sekitar tiga hingga lima tahun,” ujar sumber yang mengetahui proses tersebut.

Ia menambahkan bahwa pihak perbankan telah diminta memberikan komitmen awal dalam bentuk penawaran tidak mengikat.

Pinjaman ini tidak disertai agunan, surat dukungan, maupun jaminan dari pemerintah.

“Semua dana akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan,” ungkap sumber tersebut.

Direktur Pelaksana Danantara, Arief Budiman, menyatakan bahwa lembaga investasi negara ini menyiapkan investasi besar di delapan sektor utama.

“Kami berencana berinvestasi dalam proyek-proyek dari sektor energi terbarukan, infrastruktur digital, hingga perawatan kesehatan,” ujarnya dalam keterangan terpisah.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi rencana masuknya dana besar dari perbankan internasional.

“Bahkan, pada Juli mendatang, lembaga ini diproyeksikan mendapatkan tambahan pendanaan baru sebesar USD 10 miliar dari perbankan luar negeri,” ujar Teddy di Jakarta.

Teddy juga menyoroti capaian Danantara yang telah menjalin kerja sama investasi internasional senilai US$7 miliar.

“Kerja sama ini datang dari Qatar, Rusia, China, dan Australia. Ini menunjukkan bahwa Danantara mulai mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional,” tegasnya.

Sebelumnya, Danantara juga menggelar pertemuan penting yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Acara tersebut sekaligus meresmikan Wisma Danantara sebagai kantor pusat, serta menjadi bagian dari agenda rapat terbatas Kabinet Merah Putih.

“Dana ini langsung melapor kepada Presiden, dan menjadi komponen penting dari strategi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen,” ujar Teddy.

Dengan nilai fasilitas kredit yang menembus rekor Asia Tenggara, Danantara dipandang telah menunjukkan kapasitasnya sebagai lembaga strategis dalam mengakselerasi pembangunan nasional dan memperkuat posisi Indonesia di sektor investasi global.

[edRW]

Oleh: Cintya Dewi )*

Pemerintah semakin memperkuat strategi hilirisasi sumber daya alam dengan pendekatan yang berkelanjutan. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) menjadi salah satu prioritas utama yang akan didanai.

Langkah ini mencerminkan komitmen serius untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG, sekaligus memanfaatkan potensi energi dalam negeri. Dengan pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG), proyek ini diarahkan untuk menjawab tantangan energi nasional secara berkelanjutan.

Nilai investasi gasifikasi batu bara menjadi DME diperkirakan mencapai sekitar US$11 miliar. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar dari total 21 proyek hilirisasi tahap pertama, dengan total investasi mencapai US$40 miliar atau sekitar Rp659 triliun.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa proyek DME mencakup empat lokasi utama dan akan mengandalkan pembiayaan dari Danantara. Pemerintah memastikan bahwa seluruh pendanaan akan bersumber dari dalam negeri, tanpa ketergantungan pada investor asing.

Tri juga menegaskan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) akan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan proyek ini. Keterlibatan tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha nasional untuk mempercepat realisasi hilirisasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menggarisbawahi bahwa pendekatan baru dalam proyek DME kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ia menyatakan bahwa seluruh elemen proyek, mulai dari pendanaan, bahan baku, hingga off-taker, akan berasal dari dalam negeri.

Menurut Bahlil, yang dibutuhkan dari pihak asing bukan lagi pendanaan, melainkan teknologi. Pendekatan ini selaras dengan kebijakan Presiden yang ingin memperkuat kemandirian industri nasional, terutama di sektor energi dan pertambangan.

Bahlil juga menyebutkan bahwa pengembangan proyek DME akan dilakukan secara paralel di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan kedekatan dengan sumber batu bara dan kesiapan infrastruktur.

Sebelumnya, proyek gasifikasi batu bara sempat dirintis melalui kerja sama antara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products & Chemical Inc (APCI). Namun, proyek tersebut terhenti setelah mitra asing menarik diri untuk fokus pada proyek hidrogen di negaranya.

Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Kini, melalui Danantara, arah kebijakan beralih ke penguatan kontrol nasional terhadap proyek-proyek strategis.

Dalam pelaksanaannya, Danantara akan memastikan seluruh investasi berjalan sesuai dengan prinsip ESG. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan, tetapi juga menyangkut tata kelola yang baik dan dampak sosial yang positif.

ESG menjadi bagian tak terpisahkan dari kerangka evaluasi proyek. Setiap investasi yang didanai harus memenuhi standar kelayakan teknis, manfaat ekonomi, serta kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan.

Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah, menyatakan bahwa pendekatan ESG merupakan fondasi utama dalam semua bentuk kemitraan strategis yang digagas bersama Danantara. Menurutnya, tujuan investasi bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berdaya saing.

Ridha menilai bahwa sumber daya seperti batu bara dan nikel harus dimaksimalkan secara bertanggung jawab. Ia juga melihat pentingnya membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan membuka peluang kerja luas di dalam negeri.

Melalui kerja sama dengan mitra teknis internasional, seperti Eramet yang memiliki pengalaman dalam pertambangan berkelanjutan, pemerintah tetap berupaya menjaga kualitas proyek sambil memastikan kontrol tetap berada di tangan nasional.

Eramet akan berperan dalam mendukung penerapan teknologi, efisiensi operasional, serta penerapan praktik tambang yang ramah lingkungan. Peran mereka ditekankan pada transfer pengetahuan, bukan penguasaan aset.

Hilirisasi batu bara menjadi DME bukan hanya upaya industrialisasi semata. Proyek ini juga memiliki nilai strategis dalam mengurangi defisit energi dan memperkuat ketahanan nasional.

Selain itu, pemanfaatan DME secara masif akan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam agenda transisi energi global yang semakin mendesak.

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan keberlanjutan. Oleh karena itu, prinsip ESG terus dijadikan pedoman dalam setiap pengambilan keputusan investasi strategis.

Danantara, sebagai lembaga pengelola investasi negara, memainkan peran penting dalam memastikan arah kebijakan tetap konsisten dengan visi pembangunan jangka panjang. Setiap proyek yang dibiayai dipilih melalui evaluasi ketat untuk memastikan manfaatnya menyentuh sektor-sektor yang paling berdampak.

Fokus terhadap hilirisasi sumber daya alam, seperti batu bara dan nikel, mencerminkan strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga produsen yang mampu bersaing di pasar global.

Keterlibatan penuh BUMN dan swasta nasional menambah optimisme bahwa proyek-proyek ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Danantara akan bertindak sebagai fasilitator dan pengendali arah agar seluruh investasi sesuai dengan rencana strategis nasional.

Keberhasilan proyek DME akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan transformasi industri energi Indonesia. Dengan pendekatan yang matang dan dukungan seluruh pihak, proyek ini diproyeksikan menjadi contoh sukses investasi berkelanjutan berbasis sumber daya nasional.

Dengan fondasi yang kuat dan visi jangka panjang, pemerintah melalui Danantara berupaya membangun masa depan energi yang mandiri, efisien, dan ramah lingkungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi meluncurkan Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) untuk menghadapi kebijakan tarif impor 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Terkait dengan hal itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Astuti menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk semakin memperluas akses pasar ekspor ke negara lain selama proses negosiasi tarif resiprokal tersebut.

“Tahun ini, Insya Allah ratifikasi,” kata Dyah Roro di Jakarta, Kamis, terkait perjanjian kerja sama perdagangan dengan Tunisia yang segera diratifikasi.

Ia juga menyebut bahwa pemerintah tengah mempercepat negosiasi dagang dengan berbagai pihak seperti Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Srilanka, ASEAN-Canada Free Trade Agreement (FTA), Turki, dan Mercosur.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki 19 perjanjian kerja sama pasar bebas atau CEPA yang mencakup ASEAN, China, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, Pakistan, dan Chili.

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara DJPPR Kementerian Keuangan Tony Prianto mengatakan dinamika tarif tersebut memicu kekhawatiran pelaku usaha karena selama ini perdagangan Indonesia bergantung pada negara tujuan konvensional seperti AS.

“Di sinilah peran program penugasan khusus ekspor (PKE), bagaimana kita memperluas pasar ekspor tidak hanya ke negara konvensional, tetapi juga nonkonvensional,” ujar Tony dalam media briefing di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis.

Tony menjelaskan program PKE mendukung pembiayaan dan penjaminan untuk produk ekspor yang potensial namun belum bankable akibat risiko keamanan di negara tujuan.

“Kalau ekspor ke negara konvensional tujuan ekspor kita mungkin sudah nyaman infrastruktur dan asuransinya, semuanya sudah in place,” katanya.

“Tapi, kalau ke negara seperti Zimbabwe, eksportir masih agak deg-degan, apakah uangnya dikeluarkan. Di sini fungsi PKE,” jelasnya.

Program PKE dijalankan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan penyaluran pembiayaan hingga Juni 2025 senilai Rp26 triliun dan menghasilkan devisa Rp66,3 triliun.

Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U Norhadi menambahkan bahwa PKE merupakan langkah antisipatif pemerintah yang sejatinya sudah berjalan bahkan sebelum kebijakan kenaikan tarif impor Trump berlangsung.

“PKE Kawasan ini sudah diarahkan ke Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan,” ucapnya.

“Ini adalah langkah antisipatif yang sudah berjalan bahkan sebelum ada kebijakan tarif dari Presiden Trump,” tambah Maqin. ()

‘

Oleh : Umar Adisusanto )*

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan bagaimana langkah yang cepat dan juga strategis dalam rangka untuk menghadapi adanya tekanan kebijakan tarif impor sebesar 32 persen dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kebijakan tersebut tentunya telah berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam risiko besar bagi perdagangan nasional, mengingat AS sendiri masih menjadi salah satu dari mitra dagang utama Indonesia. Namun, diversifikasi pasar ekspor yang digulirkan pemerintah di bawa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbukti menjadi sebuah langkah mitigasi yang sangat tepat.

Pendekatan ini berjalan seiring dengan diberlakukannya strategi diversifikasi ekonomi nasional, terutama mengincar akses ke pasar OECD dan CPTPP, sekaligus memperkuat kemitraan strategis dengan AS maupun negara lain.

Mengenai hal tersebut, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Tony Prianto, menilai bahwa bagaimana langkah diversifikasi ekspor yang diberlakukan oleh pemerintah menjadi mitigasi yang paling relevan untuk saat ini.

Tony menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo langsung dapat mengoptimalkan keberlakuan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) guna semakin memperluas pasar ke kawasan non-tradisional seperti Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Selatan. Strategi tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan pada pasar konvensional agar keberlanjutan ekspor Indonesia tetap terjaga meskipun tekanan tarif AS kian meningkat.

Program PKE menggunakan skema National Interest Account (NIA) yang memungkinkan pemerintah untuk memberikan dukungan dalam pembiayaan dan juga pada proteksi asuransi kepada para eksportir. Tony menjelaskan bahwa skema tersebut jelas sangat mendukung kegiatan ekspor yang sebenarnya sudah layak secara komersial, namun belum dianggap layak oleh pihak perbankan.

Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah bukan hanya sekadar menyediakan pembiayaan semata, namun juga sekaligus adanya proteksi asuransi untuk memastikan seluruh kegiatan ekspor ke negara non-tradisional dapat berjalan dengan aman meskipun infrastruktur negara tujuan masih belum memadai.

Menurut Tony, ekspor ke pasar konvensional relatif dalam kondisi yang aman karena sistem logistik, shipping, dan asuransinya sudah terbangun dengan baik, sementara itu untuk ekspor ke negara seperti Fiji atau Zimbabwe masih memerlukan jaminan risiko yang lebih besar.

Tony menegaskan bahwa perluasan pasar ekspor akan semakin meningkatkan daya saing pada produk Indonesia di pasar global serta dapat mengurangi adanya risiko akibat ketergantungan pada satu atau dua pasar besar saja.

Diversifikasi tersebut juga semakin memastikan bahwa perekonomian nasional tetap dalam keadaan yang tangguh meski di tengah terjadinya beragam tekanan kebijakan proteksionisme AS.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U Norhadi, menambahkan bahwa PKE memang sejatinya dirancang bahkan sejak awal untuk mampu mendukung berlangsungnya kegiatan ekspor ke pasar alternatif.

Maqin menilai bahwa kebijakan tersebut sudah sangat tepat sebagai sebuah langkah antisipatif bahkan sejak jauh sebelum kebijakan tarif Presiden Trump diumumkan ke publik. Fokus pemerintah Indonesia pada kawasan Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan diharapkan dapat meminimalisir dampak tarif tinggi AS terhadap ekspor nasional.

Sejauh ini, LPEI telah menyalurkan dukungan pembiayaan hingga sebesar Rp26 triliun dalam berlangsungnya program PKE hingga bulan Juni 2025 yang telah berhasil menembus hingga lebih dari 90 negara dengan menghasilkan devisa setara Rp66,3 triliun.

Dari program tersebut, lebih dari 29 produk telah diekspor, antara lain pesawat terbang, kereta api, vaksin, alat kesehatan, makanan olahan, furnitur, dan produk kimia. Keberhasilan tersebut jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya diversifikasi pasar tidak hanya sekadar menjadi wacana saja, melainkan justru merupakan sebuah langkah yang sangat nyata dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan perekonomian nasional.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjadi anggota BRICS meskipun AS mengancam dengan tarif tambahan sebesar 10 persen bagi negara yang dianggap berpihak kepada BRICS.

Prasetyo menilai bahwa risiko tarif tersebut merupakan konsekuensi logis dari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS pada awal 2025. Indonesia bersama negara BRICS lainnya juga mengutuk kenaikan tarif AS yang dinilai mengganggu perdagangan global dan rantai pasok internasional.

Prasetyo menyebut bahwa pemerintah mengirimkan menteri ekonomi ke Washington untuk menegosiasikan persyaratan tarif yang lebih baik. Menurut Prasetyo, Indonesia memandang potensi kenaikan tarif hingga 42 persen sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan strategi komprehensif, salah satunya dengan diversifikasi pasar ekspor. Langkah tersebut akan mengurangi tekanan terhadap sektor manufaktur dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

Kebijakan tarif AS memang memberikan tekanan signifikan terhadap perdagangan Indonesia, tetapi langkah diversifikasi pasar ekspor yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto membuktikan ketepatan visi ekonomi nasional.

Strategi tersebut memastikan Indonesia tidak hanya bertahan, melainkan mampu membuka peluang pasar baru yang akan memperkuat struktur ekonomi nasional dalam jangka panjang. Diversifikasi pasar menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir dengan solusi strategis untuk menjawab tantangan proteksionisme global dan membawa Indonesia menuju ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing tinggi di kancah internasional. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute