*) Oleh : Dandy Aditya

Menjelang Hari Raya Idulfitri, perhatian masyarakat biasanya tertuju pada ketersediaan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Setiap tahun, kekhawatiran mengenai potensi kelangkaan atau lonjakan harga sering muncul di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Namun, pada tahun ini pemerintah dan berbagai pihak terkait telah memastikan bahwa stok sembilan bahan pokok (sembako) serta bahan bakar minyak (BBM) dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan hingga Lebaran. Kondisi ini tentu menjadi kabar yang menenangkan bagi masyarakat yang tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk merayakan hari besar keagamaan tersebut.

Di Malang misalnya, upaya terus dilakukan untuk menjaga stabilitas ini jelang lebaran. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan ketersediaan sembako seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, telur, dan bahan pangan lainnya merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Permintaan terhadap bahan-bahan tersebut biasanya meningkat menjelang Lebaran karena masyarakat mempersiapkan berbagai hidangan khas untuk keluarga dan kerabat. Peningkatan konsumsi ini adalah hal yang wajar, tetapi jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dalam berbelanja, maka dapat memicu pembelian berlebihan yang justru berpotensi mengganggu stabilitas pasar.

Pemerintah bersama berbagai lembaga terkait telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan tetap stabil. Distribusi logistik dipantau secara intensif, stok di gudang-gudang diperkuat, serta koordinasi dengan produsen dan distributor terus dilakukan. Selain itu, pemantauan harga di pasar tradisional maupun modern juga dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang tidak wajar. Upaya ini bertujuan agar masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menjelang Lebaran, mobilitas masyarakat biasanya meningkat tajam karena banyak orang melakukan perjalanan mudik untuk bertemu keluarga di kampung halaman. Peningkatan perjalanan darat, laut, maupun udara secara otomatis mendorong konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa. Oleh karena itu, ESDM terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk menyiapkan strategi khusus memastikan distribusi BBM tetap lancar di berbagai wilayah.

Penyediaan stok BBM tambahan, penguatan jalur distribusi, serta kesiapan fasilitas penyimpanan menjadi bagian dari langkah antisipatif yang dilakukan. Di berbagai jalur utama mudik, pasokan bahan bakar juga diperkuat agar para pemudik tidak mengalami kesulitan saat melakukan perjalanan jauh. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang tanpa harus khawatir terhadap ketersediaan bahan bakar di sepanjang rute perjalanan.

Meski demikian, ketersediaan stok yang cukup bukan berarti masyarakat bebas melakukan konsumsi tanpa perhitungan. Kebijaksanaan dalam berbelanja dan menggunakan energi tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pasokan. Perilaku membeli secara berlebihan atau melakukan penimbunan justru dapat menciptakan tekanan baru terhadap pasar. Oleh karena itu, kesadaran kolektif masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau masyarakat, untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying terhadap kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan beras, di tengah isu kenaikan harga barang yang beredar menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Menurutnya, kekhawatiran yang berlebihan justru dapat memicu perilaku konsumsi yang tidak rasional. Jika banyak masyarakat membeli dalam jumlah besar secara bersamaan, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan distribusi di pasar, meskipun sebenarnya stok yang tersedia masih dalam kondisi cukup. Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan mempercayai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok dan energi berjalan lancar hingga ke tingkat daerah. Penguatan jalur logistik, kelancaran transportasi, dan kesiapan pasokan di titik-titik distribusi menjadi perhatian agar tidak terjadi hambatan yang dapat mengganggu ketersediaan barang. Di saat yang sama, pemerintah memastikan rantai pasok tetap responsif terhadap peningkatan permintaan menjelang Idulfitri, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

Selain itu, pemantauan harga dan ketersediaan barang di pasar dilakukan secara berkala guna mencegah terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga yang tidak wajar. Pemerintah juga menekankan pentingnya langkah antisipatif melalui evaluasi stok, pemetaan wilayah rawan gejolak harga, serta pengawasan terhadap praktik penimbunan dan distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasar dan melindungi daya beli masyarakat, sehingga situasi menjelang Lebaran tetap terkendali dan tidak memicu kepanikan belanja.

Pada akhirnya, stabilitas pasokan sembako dan BBM menjelang Lebaran bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pelaku usaha semata, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Dengan ketersediaan stok yang terjaga, informasi yang transparan, serta perilaku konsumsi yang bijak dan tidak berlebihan, suasana menjelang hari raya dapat berlangsung lebih tenang dan kondusif. Dengan demikian, Idulfitri dapat dirayakan dengan aman, nyaman, dan penuh kebersamaan tanpa dibayangi kekhawatiran mengenai ketersediaan kebutuhan pokok maupun energi untuk aktivitas sehari-hari.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta — Pemerintah memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) tetap terjaga menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas ekonomi berlangsung lancar tanpa tekanan inflasi yang berlebihan di tengah meningkatnya permintaan selama periode mudik dan libur panjang.

Kepastian itu disampaikan usai Presiden Prabowo Subianto menggelar serangkaian rapat intensif bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Instruksi tegas disampaikan langsung kepada para menteri agar harga sembako tidak naik dan distribusi pangan ke seluruh wilayah berjalan lancar.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, Presiden memimpin rapat terbatas dengan agenda utama kesiapan pemerintah menghadapi Idulfitri.

“Rapat tersebut membahas stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, kelancaran distribusi logistik, serta kesiapan infrastruktur dan layanan publik agar masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman,” kata Seskab Teddy.

Sebelumnya, Presiden juga menggelar rapat di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, dengan agenda serupa. Dalam pertemuan itu, Presiden secara khusus menyoroti kesiapan pasokan LPG dan BBM guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama arus mudik.

Pemerintah juga menegaskan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga Lebaran, meski harga minyak mentah global tengah bergejolak akibat situasi geopolitik di Timur Tengah.

Di lapangan, Menteri Perdagangan Budi Santoso turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Baru Kudus, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Berdasarkan pantauan di pasar tersebut, sejumlah komoditas masih berada di bawah atau sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Beras premium tercatat Rp 14.900 per kilogram, beras SPHP Rp 12.500 per kilogram, Minyakita Rp 15.700 per liter, gula pasir Rp 17.500 per kilogram, dan telur ayam ras Rp 30.000 per kilogram.

“Berdasarkan pantauan kami melalui SP2KP sampai sekarang, alhamdulillah harga kebutuhan bahan pokok terkendali, pasokan terjamin, harga stabil,” ujar Mendag Budi Santoso.

Ia pun meminta masyarakat tidak panik dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Hal senada disampaikan Mendagri Tito Karnavian yang mengimbau masyarakat untuk tidak panic buying, mengingat cadangan beras nasional saat ini mencapai sekitar 4 juta ton dan pasokan BBM disebut mencukupi hingga Lebaran.

“Jadi masyarakat tak usah panic buying, karena justru akan mengganggu rantai pasok makanan. Pemerintah telah memiliki skema untuk mengatasi persoalan harga dan pasokan kebutuhan pokok,” kata Mendagri.

Lebih lanjut, Tito juga meminta masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap angka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,7 persen.

“Tahun lalu tarif listrik disubsidi, tapi sekarang harganya kembali stabil. Sementara perhitungan ekonomi kita, masih menggunakan harga listrik subsidi,” ujar Mendagri.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Mendagri menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, untuk segera menggelar rapat internal guna memastikan kesiapan pasokan pangan dan energi di daerah masing-masing.

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, dinamika pasar kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian publik. Tradisi belanja menjelang Lebaran memang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Permintaan terhadap berbagai komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, daging, hingga bahan bakar minyak (BBM) biasanya meningkat signifikan. Namun pada tahun ini, pemerintah memastikan bahwa kondisi pasokan pangan dan energi nasional tetap terjaga dengan baik. Situasi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk berbelanja secara lebih bijak dan rasional.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bergerak aktif menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying terhadap bahan pokok seperti beras maupun BBM. Imbauan tersebut disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap potensi lonjakan harga atau kelangkaan barang menjelang Lebaran.

Menurut Mendagri, stok kebutuhan pokok nasional saat ini berada pada level yang sangat aman. Pemerintah mencatat cadangan beras nasional mencapai sekitar empat juta ton, sementara pasokan BBM juga berada dalam kondisi memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran. Dengan kondisi tersebut, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk melakukan pembelian secara berlebihan yang justru dapat mengganggu stabilitas distribusi di lapangan.

Panic buying, dalam banyak pengalaman, justru sering menjadi pemicu gangguan pasar. Ketika masyarakat membeli barang dalam jumlah besar karena kekhawatiran berlebihan, rantai pasok yang sebenarnya stabil bisa menjadi tertekan. Kondisi ini dapat menciptakan persepsi kelangkaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk tetap tenang dan berbelanja sesuai kebutuhan.

Selain memastikan stok nasional aman, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Mendagri telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk melakukan rapat koordinasi internal dengan distributor serta pelaku usaha guna memastikan kelancaran distribusi pangan dan energi di wilayah masing-masing. Langkah ini penting untuk mencegah hambatan logistik yang berpotensi memicu gejolak harga di tingkat lokal.

Kebijakan tersebut juga dilengkapi dengan instruksi agar para kepala daerah tetap berada di wilayah tugasnya selama periode krusial menjelang Lebaran. Kehadiran langsung para pemimpin daerah dinilai penting untuk mengawal stabilitas harga, memastikan distribusi berjalan lancar, sekaligus menjaga keamanan masyarakat selama arus mudik dan libur hari raya.

Di tingkat nasional, perhatian terhadap stabilitas pangan juga menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden secara langsung memanggil Menko Pangan, Zulkifli Hasan untuk memastikan kesiapan pangan nasional menjelang Lebaran. Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa bahan pokok harus tersedia secara cukup dan dapat dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang wajar.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menko Pangan melakukan pemantauan langsung ke berbagai daerah untuk memastikan sistem distribusi berjalan baik. Pemerintah daerah juga didorong menggelar bazar pangan murah maupun operasi pasar guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Bahkan, pemerintah memberikan ruang bagi daerah untuk menggunakan dana belanja tidak terduga guna membantu subsidi transportasi distribusi atau subsidi harga langsung bagi masyarakat.

Di sisi lain, pengawasan terhadap harga pasar juga diperkuat. Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan bahwa terus memantau perkembangan harga melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Sistem ini memonitor harga harian di lebih dari 550 pasar yang tersebar di ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dengan sistem pemantauan tersebut, pemerintah dapat dengan cepat merespons potensi lonjakan harga di daerah tertentu.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga terlihat dari berbagai inisiatif di tingkat lokal. Sejumlah pemerintah daerah telah menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah secara masif untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Program ini tidak hanya membantu menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memperkuat stabilitas pasar menjelang momentum Lebaran.

Dalam konteks yang lebih luas, Kementerian Pertanian turut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya belanja secara rasional melalui berbagai program literasi pangan. Salah satunya adalah inisiatif edukasi publik yang mendorong masyarakat untuk memahami kondisi stok pangan nasional serta menghindari pemborosan konsumsi.

Pemerintah juga menjalankan program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk memastikan pasokan tetap stabil di pasar tradisional. Melalui program ini, berbagai komoditas penting seperti beras, gula, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya disalurkan dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Dengan berbagai langkah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah bekerja secara sistematis untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan energi nasional. Ketersediaan BBM tetap aman, stok pangan nasional terjaga, dan berbagai instrumen kebijakan telah disiapkan untuk mengendalikan harga di pasar.

Karena itu, peran masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Berbelanja secara bijak, tidak menimbun barang, serta membeli sesuai kebutuhan merupakan langkah sederhana namun sangat berarti dalam menjaga stabilitas pasar.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Jakarta – Menjelang perayaan Idulfitri 2026, pemerintah memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan pokok dan BBM berada dalam kondisi aman dan terkendali. Masyarakat pun diimbau untuk tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan penimbunan, agar distribusi sembako maupun BBM dapat berjalan lancar serta kebutuhan seluruh masyarakat tetap terpenuhi selama periode Lebaran.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengimbau masyarakat, untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying terhadap kebutuhan pokok seperti BBM dan beras, di tengah isu kenaikan harga barang yang beredar menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

“Jadi masyarakat tak usah panic buying, karena justru akan mengganggu rantai pasok makanan. Pemerintah telah memiliki skema untuk mengatasi persoalan harga dan pasokan kebutuhan pokok,” kata Tito.

Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan menjelang Lebaran, Mendagri juga telah mengintruksikan seluruh kepala daerah aktif berkoordinasi dengan distributor serta pelaku usaha pasar di wilayah masing-masing.

“Kepala daerah segera rapat dan berkoordinasi bersama distributor serta pengusaha terkait kesiapan pasokan pangan, langkah antisipatif ini penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok agar tidak terjadi gangguan distribusi yang dapat merugikan konsumen,” tegas Tito.

Pemerintah mencatat stok beras nasional saat ini mencukupi hingga tahun depan, sementara pasokan BBM juga tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama periode Ramadan hingga Lebaran.

Senada dengan itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman juga menegaskan stok beras Indonesia dalam kondisi yang melimpah. Bahkan, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hampir setahun penuh kedepan.

“Kalau kita lihat data hari ini, ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Mentan Amran.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan distribusi kebutuhan pokok serta BBM menjelang perayaan Idulfitri. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemantauan stok secara berkala, serta penguatan sistem distribusi di berbagai daerah, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan sembako dan BBM tetap terjaga dengan harga yang stabil sehingga kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan hingga Lebaran dapat terpenuhi dengan baik.

Jakarta – Penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan program tersebut mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang maksimal bagi masyarakat. Program yang dirancang untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah ini juga diyakini berkontribusi pada berbagai aspek pembangunan jika dijalankan dengan pengelolaan yang baik.

Hal tersebut disampaikan oleh Vice Executive Director Indonesia Food Security Review (IFSR) Alfatehan Septianta dalam dialog interaktif di Radio Elshinta yang membahas tata kelola serta dampak program MBG terhadap masyarakat.

Dalam dialog tersebut, Alfatehan menjelaskan bahwa program MBG memiliki potensi memberikan dampak terhadap berbagai target Sustainable Development Goals (SDGs). Ia menyebut setidaknya terdapat sejumlah tujuan pembangunan yang berkaitan langsung dengan implementasi program tersebut.

“Program ini memiliki dampak terhadap setidaknya tujuh tujuan SDGs, salah satunya adalah no poverty atau pengurangan kemiskinan. Dengan adanya MBG, orang tua bisa menghemat pengeluaran karena tidak perlu lagi menyiapkan makan siang anaknya di sekolah, sehingga uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan lain, ditabung, atau dialihkan ke kebutuhan keluarga lainnya,” ujar Alfatehan.
Menurutnya, tata kelola yang baik dalam pelaksanaan MBG akan membuat manfaat program tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara lebih luas.

Selain berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, program MBG juga dinilai berperan dalam mengatasi persoalan kelaparan dan kekurangan gizi pada anak. Alfatehan menilai masih terdapat anak-anak di sejumlah daerah yang belum mendapatkan asupan makanan bergizi secara memadai setiap hari.

“Program ini juga berkaitan dengan zero hunger. Masih ada anak-anak yang makan hanya sekali sehari atau hanya nasi dengan lauk sederhana. Melalui MBG, setiap anak mendapatkan porsi makanan yang jelas, misalnya satu anak mendapatkan satu telur atau satu protein hewani yang cukup,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai keberadaan program MBG juga dapat memberikan dampak positif terhadap sektor pendidikan.

Makanan yang disediakan di sekolah dapat menjadi insentif bagi anak-anak untuk tetap datang dan mengikuti kegiatan belajar. “Ketika ada program MBG, anak-anak memiliki insentif untuk datang ke sekolah. Orang tua juga merasa lebih tenang karena setidaknya ketika anaknya hadir di sekolah, mereka pasti mendapatkan makanan,” kata Alfatehan.

Dalam dialog interaktif tersebut, dua pendengar Radio Elshinta turut menyampaikan pandangannya mengenai program MBG. Salah satu pendengar bernama Surya menilai program tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, meskipun menurutnya masih terdapat sejumlah catatan terkait pelaksanaan di lapangan.

Sementara itu, pendengar lainnya, Hadi, menyampaikan bahwa program MBG akan memberikan manfaat besar apabila dijalankan secara konsisten sesuai dengan tujuan awalnya, terutama dalam memastikan kualitas makanan serta distribusi yang merata.

Menanggapi pandangan tersebut, Alfatehan menegaskan bahwa program makan di sekolah pada dasarnya telah banyak diterapkan di berbagai negara dan terbukti memberikan dampak yang luas jika dikelola secara baik.

“Program makan di sekolah di seluruh dunia bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi. Bahan pangan dibeli dari produksi lokal, petani dan pelaku usaha kecil ikut terlibat, sehingga ekonomi lokal juga bergerak,” pungkasnya.

Ia menambahkan, dengan tata kelola yang tepat, program MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Mengingat cakupannya yang sangat besar, implementasi program ini membutuhkan tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Radio Elshinta bertajuk “Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Profesional Dalam Operasional SPPG Sebagai Bagian Dari Implementasi Program MBG”.

Vice Executive Director Indonesia Food Security Review (IFSR) Alfatehan Septianta mengatakan bahwa skala program MBG menuntut pengelolaan yang profesional serta pengawasan yang kuat.

“Program MBG memiliki cakupan yang sangat besar sehingga tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah penerima manfaat program makan sekolah terbesar kedua di dunia. Program MBG telah menjangkau sekitar 64 juta penerima manfaat setiap hari. “Angka tersebut masih berada di bawah program midday meal India yang menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat per hari,” kata Alfatehan.

Menurutnya, apabila program MBG telah berjalan secara penuh, jumlah penerima manfaat di Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar 80 juta orang setiap hari.

“Ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki potensi besar dalam memperkuat upaya pemenuhan gizi anak di Indonesia,” jelasnya.

Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini telah beroperasi sekitar 24 ribu dapur atau sekitar 70 persen dari target 30 ribu dapur yang direncanakan pemerintah.

Alfatehan menyebutkan bahwa BGN juga telah menerapkan berbagai standar operasional untuk menjaga kualitas pelayanan dan keamanan pangan.

“Setiap dapur diwajibkan memenuhi standar keamanan pangan seperti sertifikasi halal dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, serta direncanakan menerapkan standar HACCP,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat.

“Selain meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, program ini juga menggerakkan ekonomi lokal karena kebutuhan bahan pangan dipasok dari petani dan pelaku usaha lokal serta membuka lapangan kerja di operasional dapur,” tutupnya.

Jakarta – Upaya memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus dilakukan sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program strategis nasional ini dinilai membutuhkan sistem pengelolaan yang akuntabel mengingat skala penerima manfaatnya yang sangat besar di seluruh Indonesia.

Vice Executive Director Indonesia Food Security Review (IFSR) Alfatehan Septianta mengatakan bahwa program MBG memiliki skala yang sangat luas sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional guna menjaga kepercayaan publik.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki skala yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Alfatehan.

Menurutnya, penerapan prinsip _good governance_ menjadi faktor kunci agar program tersebut dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah penerima manfaat terbesar kedua di dunia dalam program makan sekolah.

Alfatehan menyebutkan jumlah penerima manfaat MBG saat ini telah mencapai sekitar 64 juta orang setiap hari. Angka tersebut berada di bawah program midday meal di India yang menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat per hari.

“Jika program MBG telah berjalan secara penuh atau _full scale_, jumlah penerima manfaat di Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar 80 juta orang setiap hari,” katanya.

Dalam mendukung implementasi program tersebut, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat operasional dapur SPPG yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Hingga saat ini telah beroperasi sekitar 24 ribu dapur SPPG atau sekitar 70 persen dari target 30 ribu dapur yang direncanakan pemerintah.

BGN, lanjut Alfatehan, telah menerapkan berbagai standar operasional melalui petunjuk teknis pelaksanaan program MBG. Dapur SPPG juga diwajibkan memenuhi berbagai sertifikasi dan standar keamanan pangan, seperti sertifikasi halal dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta direncanakan menerapkan standar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Menurut Alfatehan, program MBG yang baru berjalan sekitar satu tahun masih terus mengalami proses evaluasi dan penyempurnaan tata kelola. BGN juga menggandeng perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk membantu merumuskan sistem pengelolaan yang lebih baik.

Selain itu, implementasi program dilakukan dengan pendekatan reward and punishment, yakni memberikan apresiasi kepada dapur yang beroperasi dengan baik serta memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar standar.

Di sisi lain, program MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak sekolah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Sebagian besar anggaran program digunakan untuk membeli bahan pangan dari pemasok lokal serta membuka lapangan kerja di operasional dapur, sehingga turut menggerakkan ekonomi masyarakat,” tutup Alfatehan. (*)

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perkembangan signifikan sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Dengan cakupan yang sangat luas, pelaksanaan program ini menuntut tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal serta menjaga kepercayaan publik.

Vice Executive Director Indonesia Food Security Review (IFSR), Alfatehan Septianta menyampaikan bahwa penerapan prinsip good governance menjadi fondasi utama agar program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki skala yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Alfatehan.

Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah penerima manfaat program makan sekolah terbesar kedua di dunia. Program MBG telah menjangkau sekitar 64 juta penerima manfaat setiap hari.

“Jumlah tersebut berada di bawah program midday meal di India yang menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat per hari. Namun jika program MBG berjalan penuh, Indonesia diperkirakan bisa menjangkau sekitar 80 juta penerima manfaat setiap hari,” jelasnya.

Untuk mendukung operasional program tersebut, pemerintah terus memperluas jaringan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini sekitar 24 ribu dapur telah beroperasi, atau sekitar 70 persen dari target 30 ribu dapur yang direncanakan pemerintah.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program juga telah menetapkan berbagai standar operasional melalui petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi standar keamanan pangan, seperti sertifikasi halal dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta ke depan diarahkan untuk menerapkan standar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

“Sebagian besar dapur SPPG sudah memenuhi standar tersebut, sementara dapur yang masih dalam proses terus dibina dan diawasi agar operasionalnya sesuai dengan ketentuan,” kata Alfatehan.

BGN juga menunjukkan ketegasan dalam pengawasan dengan menghentikan sementara sekitar 1.542 dapur yang belum memenuhi persyaratan infrastruktur maupun operasional. Ia juga menjelaskan bahwa sistem pengawasan program terus diperkuat melalui pendekatan reward and punishment.

“BGN bahkan menerapkan sistem rating A, B, dan C dengan skor hingga 100 untuk mendorong dapur berlomba meningkatkan kualitas layanan,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa program MBG juga memiliki tingkat transparansi yang tinggi karena masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.

“Orang tua, siswa, maupun masyarakat bisa melaporkan temuan melalui media sosial, dan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh BGN,” ujarnya.

Selain meningkatkan kualitas gizi anak, program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Operasional ribuan dapur tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani dan pelaku usaha setempat.

Jakarta, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program sosial terbesar yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Dengan jumlah penerima manfaat yang sangat besar, pelaksanaan program ini membutuhkan tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Vice Executive Director Indonesia Food Security Review, Alfatehan Septianta, menilai bahwa pengelolaan program berskala besar seperti MBG harus didukung sistem pengawasan dan standar operasional yang kuat.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki skala yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Alfatehan.

Menurutnya, skala program ini bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penerima manfaat terbesar di dunia dalam program makan sekolah. Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penerima manfaat terbesar kedua secara global.

Ia menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat MBG saat ini telah mencapai sekitar 64 juta orang setiap hari. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan perluasan program di berbagai daerah.

“Jika program MBG telah berjalan secara penuh atau full scale, jumlah penerima manfaat di Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar 80 juta orang per hari,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional telah menetapkan berbagai standar operasional melalui petunjuk teknis pelaksanaan program MBG. Standar tersebut mencakup pengelolaan dapur, kualitas bahan pangan, hingga sistem distribusi makanan kepada para penerima manfaat.

Alfatehan menjelaskan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga diwajibkan memenuhi berbagai sertifikasi dan standar keamanan pangan agar kualitas makanan tetap terjaga.

“Dapur SPPG diwajibkan memenuhi berbagai standar keamanan pangan seperti sertifikasi halal dan Sistem Laik Higiene Sanitasi atau SLHS, serta direncanakan menerapkan standar keamanan pangan internasional seperti HACCP,” katanya.

Selain penerapan standar operasional yang ketat, pengawasan terhadap pelaksanaan program juga dilakukan secara serius. BGN menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas layanan melalui evaluasi berkala terhadap operasional dapur MBG di berbagai daerah.

“BGN menunjukkan ketegasan dalam pengawasan dengan menghentikan sementara sekitar 1.542 dapur yang belum memenuhi persyaratan infrastruktur dan operasional,” ujarnya.

Menurut Alfatehan, langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak berkompromi terhadap kualitas program yang menyangkut kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Di sisi lain, ia juga menilai program MBG memberikan dampak positif yang luas terhadap perekonomian masyarakat.

“Selain meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, program MBG juga menggerakkan ekonomi masyarakat karena sebagian besar anggaran digunakan untuk membeli bahan pangan dari pemasok lokal serta membuka lapangan kerja di operasional dapur,” pungkasnya.

Dengan tata kelola yang semakin kuat dan pengawasan yang ketat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi solusi peningkatan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui penerapan tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional, khususnya dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengelolaan yang baik dinilai menjadi faktor penting agar program berskala besar ini berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Vice Executive Director Indonesia Food Security Review (IFSR) Alfatehan Septianta mengatakan bahwa program MBG merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar, penerapan prinsip good governance menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki skala yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan penerapan prinsip good governance, program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Alfatehan.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini telah menjadi salah satu negara dengan jumlah penerima manfaat program makan sekolah terbesar di dunia. Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 64 juta penerima manfaat setiap hari.

“Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Jika program ini berjalan secara penuh, jumlah penerima manfaat diperkirakan dapat mencapai sekitar 80 juta orang setiap hari,” jelasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah terus memperluas jaringan dapur SPPG di berbagai daerah. Saat ini telah beroperasi sekitar 24 ribu dapur SPPG atau sekitar 70 persen dari target 30 ribu dapur yang direncanakan pemerintah secara nasional.

Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menetapkan berbagai standar operasional melalui petunjuk teknis pelaksanaan program MBG. Setiap dapur SPPG diwajibkan memenuhi standar keamanan pangan, termasuk sertifikasi halal dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ke depan, standar Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) juga akan diterapkan guna memperkuat sistem pengawasan mutu makanan.

Alfatehan menilai langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. “Penguatan standar operasional ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan gizi yang berkualitas sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG,” katanya.

Selain meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, program MBG juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dengan pengelolaan yang semakin profesional, program MBG diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.