Jakarta – Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang telah dijalankan adalah program Apotek Desa, yang kini menjadi wujud nyata mendekatkan pelayanan kesehatan ke tangan masyarakat.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), Apt Noffendri Roestam, S.Si mengatakan pihaknya mendukung program Apotek Desa karena menjangkau ke seluruh pelosok negeri.

“Inpres No. 9 Tahun 2025 menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjalankan program strategis, salah satunya Apotek Desa/Kelurahan, yang akan tersebar di 80.000 titik di seluruh Indonesia,’’ tutur Noffendri.

Noffendri berharap program ini dapat berjalan dengan optimal dan menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata.

“IAI menaruh perhatian serius agar Apotek Desa/Kelurahan benar-benar berjalan optimal, dan yakin bahwa komitmen pemerintah akan membawa hasil nyata bagi masyarakat,’’ ujar Noffendri.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Apotek Desa merupakan bagian integral dari program prioritas pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat desa. Selain itu, apotek desa dapat menjalankan fungsi komersial melalui koperasi, guna layanan tambahan di luar layanan program pemerintah.

Budi menuturkan bahwa Indonesia telah memiliki infrastruktur dasar, sehingga langkah selanjutnya adalah penguatan sumber daya manusia, layanan, dan regulasi pendukung.

“Kebutuhan dasarnya tidak banyak. Cukup satu tenaga kesehatan seperti mantri atau perawat, ditambah tenaga kefarmasian agar dapat menyediakan obat-obatan, serta penguatan jenis layanan,” katanya.

Pihaknya pun mengejar sejumlah kerja sama dengan kementerian lain, seperti pembuatan regulasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang menetapkan bahwa UPKD/K bisa berbentuk Koperasi Merah Putih.

Ia juga menambahkan bahwa regulasi akan diarahkan untuk mengintegrasikan puskesmas pembantu dan pos kesehatan desa ke dalam skema Koperasi Desa Merah Putih.

“Sumber daya manusia, aset, dan anggaran sudah tersedia. Langkah selanjutnya tinggal menyusun regulasi untuk mengintegrasikan semuanya menjadi satu kesatuan,” katanya.

Melalui komitmen pemerintah menghadirkan Apotek Desa, pelayanan kesehatan merata bukan lagi impian, melainkan kenyataan yang menyentuh setiap sudut negeri.

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah terus memperluas akses layanan kesehatan yang merata hingga ke pelosok nusantara melalui program apotek desa yang terintegrasi dalam koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Program ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan primer serta memberdayakan perekonomian masyarakat desa.

Melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih dengan tujuh unit usaha wajib, salah satunya adalah klinik dan apotek desa. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang mengusung penguatan sistem layanan primer berbasis komunitas.

Pada tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk mempercepat pembangunan serta penguatan fasilitas klinik dan apotek desa. Targetnya adalah mendirikan dan mengoperasikan sekitar 700 unit baru pada 2025. Selain membangun fasilitas baru, pemerintah juga berkomitmen merenovasi lebih dari 5.830 unit fasilitas pelayanan kesehatan desa yang rusak atau tidak berfungsi optimal. Inisiatif ini mencakup integrasi lebih dari 54 ribu fasilitas kesehatan desa, seperti Poskesdes dan Pustu, ke dalam koperasi desa Merah Putih, dengan tujuan menciptakan sistem layanan kesehatan yang lebih efisien dan terkoordinasi.

Pentingnya keberadaan apotek desa bukan hanya untuk mendekatkan akses obat kepada masyarakat desa, tetapi juga memperkuat program-program strategis Kementerian Kesehatan, seperti pengendalian penyakit menular HIV, tuberkulosis, dan malaria. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa apotek desa akan menjadi pusat distribusi obat yang legal, terpantau, dan terjangkau. Lebih lanjut, setiap klinik desa minimal akan diisi dua tenaga kesehatan dan dua kader kesehatan, dengan penambahan tenaga kefarmasian agar distribusi dan edukasi obat dapat dilakukan dengan standar pelayanan yang sesuai.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pendekatan bisnis dalam operasional apotek desa. Dalam konteks ini, apotek desa dikelola oleh koperasi dan diharapkan menjadi unit usaha yang sehat dan mandiri. Apotek desa tidak hanya akan menyediakan obat resep dan obat bebas, tetapi juga produk kesehatan lainnya seperti alat kesehatan sederhana, vitamin, hingga layanan konsultasi farmasi. Hal ini diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru bagi desa serta menjadi sumber pendapatan koperasi yang bisa digunakan kembali untuk pelayanan sosial.

Program ini mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia. Mereka menilai bahwa program ini sejalan dengan strategi nasional Integrasi Layanan Primer (ILP) yang mengutamakan layanan kesehatan berbasis komunitas. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah daerah seperti di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan telah menyatakan kesiapan mereka mengimplementasikan model apotek desa ini. Bahkan, beberapa desa telah memulai pembangunan dan pelatihan SDM sejak awal tahun 2025. Lebih lanjut, program Apotek Desa yang digagas Presiden Prabowo dinilai dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau hingga ke tingkat desa.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), Noffendri Roestam mengatakan Program Apotek Desa dituangkan dalam Inpres No. 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai sebuah ide brilian, dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau hingga ke tingkat desa.

Pelaksanaan program apotek desa juga merupakan bagian dari reformasi pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Pemerintah menekankan pentingnya skrining kesehatan, edukasi masyarakat, vaksinasi dasar, serta pentingnya peningkatan kapasitas koperasi agar mampu menjalankan fungsi administratif dan manajerial secara optimal. Dengan pelayanan yang lebih dekat dan terjangkau, diharapkan masyarakat desa tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke fasilitas kesehatan di kota kecamatan hanya untuk mendapatkan obat atau layanan dasar.

Pemerintah menyadari adanya sejumlah tantangan pelaksanaan program ini dan terus mengambil langkah progresif untuk mengatasinya. Masih terdapat kekurangan tenaga kefarmasian di banyak wilayah pedesaan, serta minimnya koperasi yang siap menjalankan fungsi administratif dan manajerial di bidang pelayanan kesehatan. Pemerintah terus memperkuat sistem rantai pasok obat agar lebih andal dan berkelanjutan, termasuk koordinasi antarinstansi pemerintah dalam hal regulasi, pengawasan, dan pelaporan layanan.

Pemerintah juga mempertimbangkan masukan dari kalangan ahli kesehatan masyarakat dalam menyempurnakan pelaksanaan program. Sistem digitalisasi juga dinilai perlu segera diterapkan untuk menghubungkan apotek desa dengan puskesmas, dinas kesehatan, dan pusat distribusi farmasi agar layanan menjadi lebih efisien dan transparan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat desa sebagai pengguna dan pengelola fasilitas ini menjadi kunci keberhasilan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, inisiatif pembangunan apotek desa merupakan langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan keadilan layanan kesehatan dan kemandirian ekonomi desa. Dengan alokasi anggaran yang memadai, dukungan lintas kementerian, serta sinergi antara sektor kesehatan dan koperasi, apotek desa berpotensi menjadi model layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan konsistensi dan pengawasan yang baik, program ini diyakini mampu menjadi pilar transformasi kesehatan nasional.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Salah satu langkah strategis yang kini diperkuat adalah pengembangan Apotek Desa sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendirian unit usaha baru, yakni Apotek Desa Merah Putih.

Melalui kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta pemerintah daerah, program Apotek Desa kembali digencarkan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Apotek Desa tidak hanya menyediakan obat-obatan esensial, tetapi juga menjadi tempat edukasi kesehatan, konsultasi ringan, hingga distribusi alat kesehatan dasar.

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mendukung program Apotek Desa yang digagas Presiden Prabowo. Apotek Desa dinilai dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau hingga ke tingkat desa.
Program Apotek Desa dituangkan dalam Inpres No. 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

‘’Di dalam Inpres No. 9 tahun 2025 disebutkan, Koperasi Desa Merah Putih ini akan melaksanakan kegiatan antara lain berupa Apotek Desa/Kelurahan, yang akan tersebar di 80.000 desa/kelurahan di seluruh Indonesia,’’ ujar Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) apt Noffendri Roestam, S.Si.

Ketua Umum PP IAI mengatakan bahwa Apotek Desa merupakan sebuah ide brilian, dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau hingga ke tingkat desa.

‘’Bagi IAI yang menjadi fokus perhatian kami adalah bagaimana Apotek Desa/Kelurahan ini nanti benar-benar dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan awalnya dapat tercapai. IAI berkomitmen untuk memastikan Apotek Desa berjalan optimal demi mendukung suksesnya program nasional ini,’’ kata apt Noffendri Roestam.

Apt Noffendri Roestam menggarisbawahi solusi yang ditawarkan Menkes Budi Gunadi Sadikin sebagai sebuah ide yang cerdas.

‘’Menkes menegaskan, tidak perlu dibuat regulasi baru, cukup mengoptimalkan sarana yang sudah ada. Menurut Menkes ada 54.000 sarana kesehatan baik berupa puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu yang dapat diintegrasikan mendukung program Apotek Desa/Kelurahan ini. Tugas IAI adalah bagaimana menyiapkan tenaga apoteker untuk mendukung program ini,’’ ungkap apt Noffendri.

Menurut apt Noffendri, pihaknya yakin apoteker akan bersedia ditempatkan di desa asalkan dijamin kesejahteraan dan keamanannya.

‘’Keberadaan apoteker sangat dibutuhkan hingga ke tingkat desa, karena sesuai Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, disebutkan, apoteker dapat berperan meningkrak pencapaiakn cakupan dengan melakukan home care/farmasi klinik,’’ kata apt Noffendri.

Program Apotek Desa mendorong pelibatan aktif tenaga farmasi lokal dan lulusan kesehatan dari desa untuk kembali dan mengabdi di daerah asal mereka. Pemerintah menyediakan insentif dan pelatihan khusus bagi apoteker desa agar pelayanan tetap bermutu dan sesuai standar nasional.

Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat dan perangkat desa untuk mendukung keberlanjutan Apotek Desa sebagai bagian integral dari sistem layanan kesehatan nasional. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat pedesaan, tetapi juga memperkuat kemandirian desa dalam bidang kesehatan.

Oleh: Surya Diningrat )*

Proyek pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara (Pantura) Jawa kian menunjukkan prospek cerah, bukan hanya sebagai solusi adaptasi perubahan iklim, tetapi juga sebagai magnet bagi investasi global. Dengan panjang mencapai 500 kilometer dan estimasi anggaran hingga 80 miliar dolar AS, proyek ini menjadi salah satu inisiatif infrastruktur paling ambisius dan strategis dalam sejarah Indonesia. Tidak hanya pemerintah pusat yang berkomitmen penuh, tetapi juga dunia usaha nasional serta mitra internasional mulai menunjukkan kepercayaan dan antusiasme tinggi terhadap masa depan pesisir utara Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa proyek tanggul laut ini telah diminati oleh sejumlah investor dari berbagai negara, antara lain China, Korea Selatan, Jepang, negara-negara di Timur Tengah, hingga Belanda. Menurutnya, ini bukan sekadar proyek infrastruktur tetapi simbol keseriusan Indonesia dalam merespons tantangan lingkungan dan krisis iklim yang semakin nyata, khususnya bagi masyarakat pesisir.

AHY juga mengungkapkan bahwa proyek ini mencerminkan kesungguhan negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman rob, abrasi, dan naiknya permukaan air laut. Lebih dari itu, ini adalah undangan kemitraan jangka panjang dalam semangat gotong royong global. Ia menegaskan bahwa pemerintah siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak demi keberhasilan proyek ini, baik dari sisi teknis, pendanaan, hingga aspek sosial-lingkungan.

Dukungan dari sektor swasta domestik juga datang dengan sangat antusias. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan optimisme terhadap peran mitra internasional, khususnya Belanda, dalam realisasi proyek ini. Menurutnya, Belanda memiliki pengalaman lebih dari lima abad dalam pengelolaan tanggul dan perencanaan delta. Mereka juga dikenal dalam pengembangan model kemitraan publik-swasta di bidang infrastruktur air.

Anindya juga menekankan pentingnya menyelaraskan pembangunan fisik dengan inovasi pembiayaan. Menurutnya, sektor swasta memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan tanggul tidak hanya sebagai penyandang dana, tetapi juga sebagai inovator dalam desain, teknologi, dan tata kelola proyek.

Dari sisi regulasi dan perencanaan pembiayaan, pemerintah bergerak progresif. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, memaparkan bahwa skema Land Value Capture (LVC) akan menjadi salah satu pendekatan utama untuk menarik minat investor. Melalui skema ini, pemerintah tidak hanya menawarkan pembangunan tanggul semata, tetapi juga pengembangan kawasan baru di atas tanggul yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan ekonomi dan sosial.

Lahan di atas tanggul akan ditawarkan untuk pembangunan jalan tol, kawasan hunian, hingga pembangkit listrik tenaga surya terapung. Ini adalah pendekatan terintegrasi yang memungkinkan investor memperoleh imbal hasil yang layak sambil mendorong keberlanjutan. Skema ini juga menempatkan pemerintah sebagai fasilitator yang menjamin kepastian hukum dan insentif fiskal bagi investor yang berpartisipasi.

Secara tata kelola, pembangunan Tanggul Laut Raksasa juga menyimpan potensi luar biasa untuk mengubah wajah urbanisasi di sepanjang Pantura. Daerah-daerah rawan banjir dan rob seperti Semarang, Pekalongan, dan Jakarta bagian utara akan mendapatkan manfaat langsung berupa perlindungan kawasan permukiman dan ekonomi. Selain itu, kawasan tanggul dapat menjadi koridor pertumbuhan baru yang mendukung konektivitas antarkota, pengembangan energi terbarukan, serta integrasi kawasan industri dan pelabuhan.

Tidak kalah penting, aspek keberlanjutan dan inklusivitas sosial menjadi sorotan utama. Pemerintah memastikan bahwa pelibatan masyarakat lokal, pemangku kepentingan daerah, serta para ahli lingkungan akan berjalan seiring dengan proses pembangunan. Dengan desain tanggul yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan pesisir, proyek ini diharapkan mampu menjadi contoh baik bagaimana pembangunan tidak harus merusak, tetapi justru memperkuat ekosistem.

Proyek sebesar ini memerlukan tata kelola yang akuntabel, terbuka, dan berbasis data. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sinergi dengan pemerintah daerah, serta pengawasan publik yang kuat menjadi kunci agar proyek ini tidak hanya berjalan sesuai jadwal, tetapi juga tepat sasaran. Kementerian PUPR dan Kemenko Infrastruktur pun terus mendorong proses konsultasi publik serta studi teknis yang komprehensif sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.

Sudah saatnya seluruh elemen bangsa memberi dukungan konkret terhadap proyek Tanggul Laut Raksasa ini. Proyek ini bukan sekadar membangun dinding raksasa di tepi laut, melainkan membentangkan harapan baru bagi perlindungan masyarakat, transformasi ekonomi pesisir, dan kemitraan global yang berkeadilan. Dengan semangat gotong royong nasional dan dukungan dunia internasional, Indonesia berpeluang besar untuk memimpin dalam pembangunan infrastruktur adaptif dan ramah lingkungan.

Mari kita kawal dan dukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam membangun benteng perlindungan Pantura, demi masa depan pesisir Indonesia yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Ahli Tata Kelola Perkotaan

Oleh: Bara Winatha *)

Pemerintah Indonesia mulai merealisasikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang membentang di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim, penurunan muka tanah, dan banjir rob yang selama ini mengancam keberlangsungan hidup jutaan masyarakat di wilayah pesisir. Dengan garis pantai sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, pembangunan tanggul ini diharapkan mampu menjadi benteng utama dalam menjaga ekosistem pesisir dan menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa proyek tanggul laut raksasa ini telah menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, proyek ini menyangkut perlindungan masyarakat, ketahanan iklim, dan eksistensi bangsa ke depan. Perhatian Presiden Prabowo terhadap proyek ini sangat besar, bahkan telah menjadi bagian dari visi dan misi beliau sebelum menjabat sebagai presiden.

Sejumlah negara telah menyatakan minat untuk bekerja sama dalam proyek ini, termasuk Belanda, Jepang, Korea Selatan, China, dan negara-negara di Timur Tengah. Pemerintah membuka peluang kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta internasional, untuk memastikan pembangunan berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Pemerintah juga tengah mematangkan langkah teknis dan administratif, termasuk pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan proyek secara terintegrasi.

Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo terkait bagian proyek tanggul laut raksasa yang berada di wilayah ibu kota. Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Jakarta sedang mempelajari secara rinci dokumen teknis proyek dan akan membuka informasi publik begitu seluruh proses perencanaan selesai dilakukan. Pembangunan di wilayah Jakarta akan dimulai dari kawasan Muara Angke dan akan mencakup penambahan panjang tanggul dari semula 12 kilometer menjadi 19 kilometer.

Dari sisi internasional, Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda, Michiel Sweers, mengatakan bahwa negaranya telah lama terlibat dalam tahap awal proyek tanggul laut raksasa di Indonesia. Ia menyebut bahwa Belanda telah menyelesaikan studi kelayakan proyek ini pada 2020 dan siap memberikan dukungan teknis serta keahlian dari berbagai perusahaan pengerukan dan teknik Belanda. Belanda melihat proyek ini sebagai upaya perlindungan iklim dan penciptaan koridor pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Michiel juga menyampaikan apresiasinya terhadap pendekatan pemerintah Indonesia yang terbuka terhadap kolaborasi internasional dalam proyek-proyek strategis. Ia menyatakan kesiapan Belanda untuk melanjutkan kerja sama yang telah terjalin dan menjadikannya sebagai bentuk kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan. Proyek tanggul laut raksasa ini dapat menjadi contoh konkret sinergi antara negara berkembang dan negara maju dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 menekankan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa ini merupakan keputusan strategis jangka panjang untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman bencana pesisir. Ia memperkirakan proyek ini akan membutuhkan waktu hingga 20 tahun dengan estimasi biaya mencapai 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.297 triliun. Presiden menekankan pentingnya memulai langkah awal pembangunan sekarang, agar masyarakat pesisir tidak terus menjadi korban dari dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem.

Pembangunan tanggul laut raksasa ini dirancang bukan hanya sebagai penghalang fisik terhadap gelombang laut, tetapi juga sebagai ruang multifungsi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan ekonomi baru. Pemerintah menargetkan bahwa selain memberi perlindungan dari rob, tanggul ini juga akan menciptakan kawasan reklamasi yang dapat digunakan untuk pelabuhan, perumahan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas publik lainnya. Dengan pendekatan ini, pembangunan akan menyelesaikan masalah lingkungan dan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejumlah pakar dan pengamat lingkungan menyambut positif inisiatif ini. Mereka menilai bahwa langkah pemerintah membangun tanggul laut raksasa menunjukkan adanya kesadaran tinggi terhadap ancaman perubahan iklim yang nyata. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman. Kunci keberhasilan proyek ini terletak pada koordinasi lintas sektor, transparansi proses pembangunan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan.

Dalam jangka panjang, proyek ini diharapkan akan menyelamatkan wilayah pesisir dari ancaman tenggelam dan juga menciptakan model pembangunan berkelanjutan berbasis adaptasi iklim. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, dukungan teknis dari pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan negara-negara sahabat seperti Belanda, Indonesia berpeluang besar menjadi pelopor pembangunan tanggul laut terintegrasi di kawasan Asia Tenggara.

Pembangunan tanggul laut raksasa Pantura Jawa bukan semata proyek infrastruktur, melainkan bentuk nyata perlindungan pemerintah terhadap masyarakat pesisir. Dalam konteks global yang ditandai dengan krisis iklim dan urbanisasi pesat, langkah ini menegaskan bahwa Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah bergerak cepat dan strategis, menjadikan pembangunan ini sebagai simbol keberpihakan kepada rakyat dan keberanian menghadapi tantangan masa depan.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

[edRW]

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di wilayah Pantai Utara Jawa merupakan proyek strategis nasional yang menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Proyek ini ditujukan untuk mengatasi persoalan krusial seperti banjir rob, abrasi pantai, dan penurunan muka tanah yang mengancam jutaan penduduk di kawasan pesisir utara Pulau Jawa.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menekankan bahwa Jakarta dan Semarang Raya, termasuk Kabupaten Demak, menjadi titik fokus percepatan pembangunan.

“Presiden sudah menginstruksikan kepada para menterinya untuk memikirkan mengenai Giant Sea Wall dari mulai Banten sampai dengan Gresik. Dan yang diprioritaskan adalah Jakarta dan Semarang, dan kalau Semarang diprioritaskan otomatis Pekalongan, Demak, Jepara juga,” ujar Dody.

Dalam mendukung proyek ini, Presiden Prabowo akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut sebagai lembaga khusus yang bertugas mengelola, mengawasi, dan mempercepat pembangunan tanggul laut secara menyeluruh dan terkoordinasi. Rencana pembentukan otorita ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Menurut Prasetyo Hadi, pembentukan badan otorita menjadi langkah konkret untuk merealisasikan gagasan lama yang telah dikaji secara ilmiah dalam berbagai forum akademik. Dengan hadirnya badan otorita, pembangunan tanggul laut dapat dilakukan secara integratif, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami sedang mempersiapkan pembentukan. Tapi yang penting kita pahami bahwa ide tersebut sebenarnya sudah cukup lama, bagaimana untuk mengatasi permasalahan kita di Pantai Utara Jawa, khususnya Jakarta,” jelas Prasetyo.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bahwa pemerintah tengah menyusun blueprint pembangunan Giant Sea Wall dari Banten hingga Jawa Timur. Proyek ini bersifat jangka panjang dan sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat serta keberlangsungan wilayah pesisir di masa depan.

“Ini bukan setahun dua tahun. Bisa 10 sampai 20 tahun jika kita serius melindungi utara Jawa. Pentingnya perencanaan yang matang agar proyek berjalan efisien dan tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari,” ujar AHY.

AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan tanggul laut akan menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Untuk daerah yang masih memungkinkan, pendekatan alami seperti penanaman mangrove akan diterapkan.

“Di wilayah yang mengalami dampak parah, dibutuhkan struktur beton yang kokoh dan tinggi untuk menahan laju air laut. Diharapkan tidak hanya menyelamatkan kawasan pantai utara dari bencana iklim, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi kawasan di masa depan,” pungkas AHY.

Dengan sinergi lintas kementerian serta komitmen Presiden Prabowo Subianto, proyek Giant Sea Wall diproyeksikan akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan infrastruktur Indonesia. Selain sebagai solusi terhadap bencana rob dan abrasi, proyek ini juga diharapkan mendorong pembangunan kawasan pesisir yang lebih resilien dan berkelanjutan.

JAKARTA – Pemerintah terus mengakselerasi integrasi proyek infrastruktur strategis nasional di wilayah Pantai Utara Jawa. Salah satu yang kini menjadi perhatian adalah pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang dirancang menyatu dengan tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Selain menjadi solusi atas kemacetan lalu lintas di jalur Pantura, proyek ini juga berfungsi sebagai proteksi pesisir terhadap ancaman banjir rob yang semakin parah akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat progres pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Kaligawe-Sayung telah mencapai 44,26% per 12 Juni 2025. Ruas sepanjang 10,64 kilometer ini dibangun di atas laut, terintegrasi dengan sistem tanggul yang akan menjadi garda depan pertahanan wilayah pesisir Semarang dan kawasan industri Terboyo. Sementara itu, Seksi 2 yang menghubungkan Sayung-Demak sepanjang 16,31 km di daratan telah resmi beroperasi sejak Februari 2023.

Pembangunan tol dan tanggul laut ini juga dilengkapi dengan sistem pengendalian banjir melalui proyek Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan. Dua kolam retensi tersebut diproyeksikan mampu mereduksi banjir hingga 4.429 hektare di tiga kecamatan di Semarang serta melindungi lebih dari 254 ribu jiwa.

“Jalan tol ini mengurangi beban lalu lintas di Jalan Pantura Jawa yang sudah sangat padat dan sering mengalami kemacetan,” ujar Menteri PUPR Dody Hanggodo.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng tengah mendorong inovasi dengan mengusulkan konsep hybrid sea wall untuk perpanjangan tanggul dari Demak ke Jepara. Dengan memanfaatkan beton ringan kelontong dan material urugan, struktur tanggul akan disusun untuk mengembalikan ekosistem pantai sekaligus menambah kekuatan konstruksi.

“Konsep dari Undip ini lebih hemat dan ramah lingkungan, karena bisa menjadi media tanam mangrove,” jelas Taj Yasin.

Senada, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa fungsionalisasi tanggul laut akan dimulai pada Januari 2026. Pada tahap awal, tanggul ini akan memisahkan laut lepas dari wilayah permukiman pesisir sebelum tol resmi dibuka untuk kendaraan.

“Januari 2026 nanti sudah fungsional, belum operasional,” ujarnya saat meninjau proyek kolam retensi Terboyo, 27 Mei lalu.

Sementara itu, dalam skala nasional, pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya di International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Presiden menyatakan proyek sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun, dengan estimasi waktu pembangunan antara 15–20 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: ‘Perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’. Kita akan segera mulai itu,” kata Presiden Prabowo dengan penuh optimisme.

Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ketertarikan berbagai negara terhadap proyek ini, mulai dari Belanda, China, Korea Selatan, hingga Jepang.

“Belanda telah menyelesaikan studi kelayakan proyek ini sejak 2020 dan siap berkolaborasi melalui perusahaan-perusahaan teknik mereka,” kata AHY.

Proyek tanggul laut raksasa yang terintegrasi dengan jalur tol bukan hanya simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga tonggak komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan iklim dan risiko pesisir secara terencana dan berkelanjutan. (*/rls)

[edRW]

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kepemimpinan di tingkat daerah dengan menyelenggarakan Retreat Kepala Daerah Gelombang IIyang berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, pada 22 hingga 26 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menanamkan kembali nilai-nilai kedisiplinan, semangat kolaboratif, dan etos kerja tinggi bagi para kepala daerah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan terintegrasi.

Program retreat ini diikuti oleh 86 kepala daerah yang terdiri dari 2 gubernur, 3 wakil gubernur, 38 bupati, 37 wakil bupati, 3 wali kota, dan 3 wakil wali kota. Seluruh peserta menjalani kegiatan intensif selama empat hari, dengan rangkaian kegiatan yang tidak hanya menekankan pada aspek fisik dan kesehatan, tetapi juga menguatkan kapasitas kepemimpinan dan wawasan kebangsaan mereka.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa kegiatan retreat bukan sekadar rutinitas fisik atau simbolik belaka, melainkan bagian dari upaya menyeluruh dalam membentuk kembali karakter dan semangat pengabdian kepala daerah. Kegiatan ini dirancang agar para kepala daerah kembali menyadari pentingnya kedisiplinan dan kemandirian sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Tomsi juga menyampaikan bahwa dengan rutinitas pagi berupa olahraga serta sesi pembekalan materi yang berlangsung sepanjang hari, para peserta diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih erat satu sama lain, sehingga memperkuat sinergi antardaerah.

Lebih lanjut, kegiatan retreat ini juga berfungsi sebagai ruang temu yang mempertemukan para kepala daerah dengan para pemangku kepentingan dari pusat. Pilihan lokasi di IPDN bukan tanpa alasan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa IPDN dipilih karena memiliki akses yang lebih mudah dijangkau baik oleh para peserta maupun narasumber dari Jakarta, dibandingkan lokasi sebelumnya di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Dengan demikian, efektivitas kegiatan dapat lebih ditingkatkan.

Tito juga menekankan bahwa retret ini tidak hanya menjadi forum pelatihan teknis, tetapi juga ajang konsolidasi dan penguatan semangat kebangsaan. Dalam atmosfer yang kolektif dan penuh kekeluargaan, para kepala daerah dibimbing untuk kembali menumbuhkan rasa persatuan sebagai bagian dari satu bangsa. Ia menggarisbawahi pentingnya menanamkan kembali nilai-nilai luhur kebangsaan dalam menjalankan pemerintahan di daerah, demi menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Retreat ini menyajikan enam jenis materi utama, yaitu Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan; Astacita; Program Kementerian dan Lembaga; Tugas dan Fungsi Kepala Daerah; Kepemimpinan dan Komunikasi Politik; serta Team Building. Materi tersebut disampaikan oleh narasumber pilihan dari 31 kementerian dan lembaga negara, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membekali kepala daerah dengan wawasan dan keterampilan terkini.

Tak hanya fokus pada pembekalan intelektual dan kepemimpinan, retreat ini juga memperhatikan aspek kesehatan para peserta. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan bahwa seluruh kepala daerah telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum mengikuti kegiatan. Proses ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemeriksaan medis dari daerah asal masing-masing dan pemeriksaan ulang oleh tim dokter Kemendagri sesaat sebelum keberangkatan.

Bima menjelaskan bahwa pengecekan ini meliputi tekanan darah, kadar gula, kolesterol, asam urat, hingga wawancara kondisi fisik. Dari hasil pemeriksaan, 10 kepala daerah mendapat pengawasan medis khusus, sementara peserta lainnya dinyatakan sehat dan mendapat gelang biru sebagai penanda kesiapan fisik mereka mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Prosedur ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius memastikan retreat berlangsung dengan aman dan maksimal.

Program Retreat Kepala Daerah ini merupakan bagian dari upaya strategis Kemendagri dalam pembinaan kepemimpinan nasional. Tujuannya bukan hanya untuk memperbarui wawasan pemerintahan dan penguatan etika pelayanan publik, tetapi juga membentuk kepemimpinan yang berintegritas tinggi dan adaptif terhadap dinamika zaman. Pemerintah percaya bahwa melalui pendekatan menyeluruh, kepala daerah dapat menjadi garda terdepan dalam membangun tata kelola daerah yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan ini juga menjadi refleksi atas komitmen negara dalam menyiapkan pemimpin daerah yang mampu menjawab tantangan zaman, memperkuat koordinasi lintas wilayah, dan membangun ekosistem pembangunan daerah yang berkeadilan. Meskipun sembilan kepala dan wakil kepala daerah tidak dapat hadir karena alasan kesehatan dan kedukaan, pelaksanaan retreat tetap berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme dari peserta yang hadir.

Dengan dilaksanakannya Retreat II ini, diharapkan lahir generasi kepala daerah yang lebih solid, disiplin, dan memiliki semangat juang tinggi dalam membangun daerahnya masing-masing. Program ini adalah wujud nyata dari keseriusan pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui pendekatan pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, dan kepemimpinan kolaboratif.

Sudah saatnya seluruh elemen bangsa mendukung penuh inisiatif ini. Retreat kepala daerah bukan sekadar pelatihan, tetapi pondasi penting dalam memperkuat Indonesia dari pinggiran, melalui pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas, tangguh, dan berintegritas tinggi.

*) Pemerhati Kebijakan Pemerintah

Oleh: Saifuddin Yusuf *)

Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan retreat kepala daerah gelombang kedua pada 22 – 26 Juni 2025 di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari gelombang pertama yang sebelumnya telah diselenggarakan, dengan fokus utama memperkuat sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, retreat kali ini secara khusus melibatkan wakil kepala daerah sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kepemimpinan di daerah agar lebih solid dan efektif dalam mendukung program-program nasional.

Kementerian Dalam Negeri telah menaruh perhatian serius terhadap relasi antara kepala daerah dan wakilnya. Dari berbagai evaluasi dan laporan, ditemukan bahwa tidak semua pasangan kepala daerah mampu menjalin kolaborasi optimal. Sebagian mengalami hambatan komunikasi, perbedaan visi, atau bahkan ketegangan personal yang berpengaruh pada efektivitas pemerintahan.

Pelibatan wakil kepala daerah secara penuh sejak awal kegiatan dirancang sebagai bentuk intervensi positif. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa momen seperti ini penting sebagai ruang dialog, rekonsiliasi, dan penyamaan arah di antara para pemimpin daerah. Retreat tidak hanya berfungsi sebagai forum penyampaian materi teknis pemerintahan, tetapi juga wadah pembentukan pemahaman bersama tentang nilai-nilai pengabdian, integritas, dan tanggung jawab pelayanan publik. Dengan duduk bersama dalam suasana nonformal namun intensif, para kepala daerah dan wakilnya diharapkan mampu mengurai benang kusut relasi dan membangun fondasi kerja sama yang lebih kuat.

IPDN Jatinangor dipilih sebagai lokasi pelaksanaan bukan tanpa pertimbangan. Kampus ini menyimpan simbol dan makna kuat tentang pelayanan publik dan semangat pengabdian. Dengan latar keberagaman praja dari seluruh penjuru Nusantara, kampus IPDN mewakili nilai persatuan, pluralitas, dan kesetiaan terhadap cita-cita negara. Penempatan kepala daerah di lingkungan seperti ini memberi ruang refleksi yang kaya, sekaligus pengingat bahwa tugas pemimpin daerah adalah menjadi pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan. Kehadiran para kepala daerah di IPDN menjadi momentum yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dalam membumikan nilai-nilai pelayanan publik sebagai fondasi utama dalam kepemimpinan daerah.

Sebanyak 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti retreat gelombang kedua ini. Berasal dari beragam latar wilayah dan kondisi sosial-politik yang berbeda, namun disatukan oleh satu tujuan, yaitu memperkuat sinergi dan mempercepat realisasi program nasional di tingkat lokal. Kehadiran kepala daerah dan wakilnya secara bersama sejak awal kegiatan menunjukkan keseriusan Kemendagri dalam menciptakan ruang interaksi yang setara dan inklusif. Dengan mengikuti materi secara bersamaan, setiap peserta dapat menyerap substansi pembekalan secara utuh tanpa ada kesenjangan peran ataupun informasi. Hal ini penting agar pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat tidak hanya dimaknai sebagai perintah dari atas, tetapi sebagai hasil kesepahaman dan dukungan kolektif para pemimpin di daerah.

Materi yang disampaikan dalam retreat mencakup tema-tema strategis seperti pemberantasan korupsi, penguatan wawasan kebangsaan, pemahaman terhadap Asta Cita hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak sekadar memberikan arahan teknis, melainkan juga menanamkan nilai-nilai integritas, nasionalisme, dan keberpihakan kepada rakyat. Pesan penting yang ingin ditegaskan adalah bahwa kepala daerah tidak bekerja dalam ruang hampa. Pemimpin daerah merupakan bagian dari orkestrasi besar yang harus berpadu dalam satu irama demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan.

Retreat ini juga menjadi media untuk menyelaraskan persepsi para kepala daerah terhadap program-program besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan memahami visi besar yang digagas oleh pemerintah pusat, kepala daerah akan memiliki pijakan yang sama dalam merancang dan mengimplementasikan program kerja di daerah masing-masing. Pendekatan seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak berjalan secara terpisah-pisah, melainkan saling menopang antara pusat dan daerah. Dalam konteks sistem desentralisasi yang dianut Indonesia, harmonisasi vertikal dan horizontal menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan.

Pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam membangun model kepemimpinan yang kolektif, inklusif, dan solid. Retreat kepala daerah bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter kepemimpinan yang bertanggung jawab. Kehadiran para kepala daerah dan wakilnya secara bersamaan juga menjadi bentuk afirmasi bahwa tidak ada ruang bagi ego sektoral dalam pemerintahan. Setiap pemimpin daerah harus mampu bekerja sebagai satu tim, saling mengisi, dan berbagi tanggung jawab.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa keharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya bukanlah hal yang sekadar diharapkan, tetapi sesuatu yang harus dirancang, dibina, dan dipastikan keberlangsungannya. Retreat menjadi satu dari sekian bentuk intervensi positif pemerintah pusat dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam dunia pemerintahan modern yang penuh tantangan, kemampuan untuk bersinergi menjadi salah satu kunci utama keberhasilan. Dan dalam kerangka itulah, retreat kepala daerah gelombang kedua ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi kepemimpinan lokal yang kokoh dan harmonis.

*) Pengamat Politik

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa retreat kepala daerah bukan sekadar kegiatan kebugaran fisik, melainkan upaya serius untuk membentuk kedisiplinan para pemimpin daerah.

“Yang biasa bangun siang diharapkan saat dan setelah retreat bangun pagi. Olahraga biar sehat,” ujar Tomsi saat melepas 86 kepala daerah peserta retreat gelombang kedua di kantor Kemendagri.

Menurut Tomsi, kebiasaan bangun pagi harus menjadi budaya kerja yang melekat pada kepala daerah. Ia menyebut bahwa selama ini masih ditemukan kepala daerah yang belum terbiasa menjalankan aktivitas sejak pagi hari.

“Jadi, ini juga untuk melatih supaya biasa bangun dan rapat pagi,” katanya.

Retreat gelombang kedua ini akan berlangsung selama lima hari, 22–26 Juni 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang membuka langsung kegiatan ini, menekankan pentingnya orientasi ini dalam membangun semangat pelayanan.

“Kami ingin agar Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, peserta retreat semakin kuat kebersamaan dalam keberagamannya. Semakin bangga menjadi bagian dari pelayan Nusantara,” ujarnya saat memberikan sambutan di lapangan rektorat IPDN.

Bima juga menyampaikan bahwa retreat ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala daerah dalam melayani masyarakat.

“Agar kepala daerah juga memahami gagasan besar dari Presiden Republik Indonesia. Memahami, melaksanakan, dan mengakselerasikan program Asta Cita,” kata Bima.

Ia menambahkan, pemilihan IPDN sebagai lokasi retreat bukan tanpa alasan. Kampus ini telah melahirkan ribuan abdi negara yang berdedikasi untuk pelayanan publik.

“Di kampus ini para praja disiapkan menjadi bagian dari warga, untuk sepenuhnya berpikir bagi kepentingan warga,” ujarnya.

Bima menjelaskan bahwa semangat pengabdian yang ditanamkan di IPDN menjadi dasar penting dalam membentuk karakter kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani.

“Dengan bangga, Kemendagri menjadikan kampus kebanggaan ini dengan semangat melayani, dengan semangat pengabdian, menjadi tuan rumah bagi kepala daerah peserta retreat gelombang kedua,” tambahnya.

Dari total 93 kepala daerah yang terdaftar, sebanyak 86 hadir mengikuti retreat. Enam kepala daerah absen karena alasan kesehatan, dan satu kepala daerah, Gubernur Papua Pegunungan, berhalangan karena ibunda wafat.

Retreat ini sekaligus menjadi wadah penguatan sinergi pusat-daerah. Pemerintah berharap, lewat kegiatan ini, para kepala daerah akan kembali ke wilayah masing-masing dengan semangat baru, lebih disiplin, dan siap menjalankan pelayanan publik secara optimal.

[w.R]

[edRW]