Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Salah satu motor utama yang kini menjadi fokus utama adalah hilirisasi industri. Program ini tidak hanya menjadi strategi pembangunan ekonomi jangka panjang, tetapi juga menjadi game changer dalam mendorong pertumbuhan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan bahwa hilirisasi adalah bagian penting dari kesinambungan visi kepemimpinan nasional, mulai dari fondasi yang dibangun Presiden Joko Widodo hingga diperkuat oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hilirisasi kini tidak lagi bersifat konseptual, namun telah menjadi program nyata yang terstruktur dan menyasar persoalan fundamental.

“Hilirisasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo merupakan program ambisius yang disusun dari persoalan mendasar hingga investasi. Ini adalah langkah besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia,” ujar Bambang dalam acara Economic Update 2025.

Ia menambahkan, penetapan hilirisasi sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden adalah bentuk konkret keseriusan pemerintah dalam memberikan nilai tambah pada produk dalam negeri. Kebijakan ini juga diyakini dapat mendorong transformasi struktural ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas pasar ekspor.

Di sisi lain, dukungan terhadap hilirisasi juga datang dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang gencar mendorong pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, terutama di kawasan timur Indonesia yang masih memiliki potensi besar.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Andi Rizaldi, menegaskan bahwa Kemenperin terus memperkuat ekosistem industri di wilayah seperti Maluku, melalui optimalisasi layanan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon. Lembaga ini berperan aktif dalam mendukung pelaku industri kecil dan menengah (IKM), terutama di sektor pengolahan hasil laut, minyak atsiri, dan hasil hutan non-kayu.

“Langkah strategis ini terbukti membawa dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional, mulai dari peningkatan investasi, ekspor, hingga tenaga kerja,” kata Andi.

Dalam lima bulan pertama tahun 2025, BSPJI Ambon telah memberikan berbagai layanan seperti pengujian laboratorium, sertifikasi produk halal, pembuatan ketel minyak atsiri, hingga konsultasi industri. Ini menunjukkan bahwa hilirisasi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal sekaligus menjawab tantangan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Kepala BSPJI Ambon, Sony Fitriajaya, menegaskan pihaknya berkomitmen memperkuat layanan industri di Indonesia Timur. Dengan fasilitas yang tersedia, BSPJI Ambon berharap dapat mendorong pertumbuhan industri manufaktur dan IKM yang berkelanjutan.

Dengan kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif, hilirisasi kini menjadi kunci penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas, merata, dan inklusif. Ini adalah jalan nyata menuju Indonesia Emas 2045, dengan kekuatan industri berbasis nilai tambah dan sumber daya dalam negeri.

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong hilirisasi nikel dengan pendekatan hijau guna mendukung pertambangan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan kepatuhan terhadap standar internasional.

“Kami ke depan akan mendorong hilirisasi dengan baik, hilirisasi yang betul-betul hijau, yang bisa diterima di luar negeri,” ujarnya.

Pernyataan ini merespons usulan moratorium izin tambang dan smelter nikel baru yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyusul kelebihan pasokan nikel di pasar global.

Bahlil menyambut baik masukan tersebut, namun menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah dengan mempertimbangkan arah hilirisasi berkelanjutan.

“Saran seperti tadi silakan saja, tapi nanti kami dari pemerintah yang akan memutuskan,” ucap Bahlil.

Kementerian ESDM telah menyiapkan strategi pengelolaan harga mineral dan batu bara (minerba), termasuk penyesuaian produksi, penetapan harga patokan, serta pengawasan terhadap praktik pertambangan. Di sisi lain, semangat hilirisasi hijau juga tercermin dalam Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Nasional yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A. A. T. Sambodo, mengatakan bahwa Indonesia menargetkan penurunan emisi dari industri nikel hingga 81 persen pada 2045.

“Sebagai produsen 60 persen nikel dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong industri nikel yang rendah emisi dan berdaya saing tinggi. Ini menjadi bagian dari strategi menuju Net Zero Emissions sebelum 2060,” ujar Leonardo.

Peta jalan ini telah melibatkan lebih dari 30 perusahaan tambang dan smelter nikel di Sulawesi dan Maluku Utara, serta 15 kementerian/lembaga dan akademisi. Empat strategi utama yang diusung meliputi efisiensi energi dan material, penggantian bahan bakar, substitusi material, serta penggunaan listrik rendah karbon—yang dinilai sebagai prioritas karena sumber emisi terbesar berasal dari PLTU captive.

“Dengan memanfaatkan potensi energi baru dan terbarukan seperti surya, angin, air, biomassa, dan hidrogen hijau, industri nikel bisa mengurangi ketergantungan pada batu bara,” tambahnya.

Upaya hilirisasi hijau ini bukan hanya strategi teknis, melainkan agenda strategis nasional untuk menjadikan Indonesia pemimpin global dalam produksi nikel yang bertanggung jawab. Senior Climate Manager WRI Indonesia, Egi Suarga, menyebut bahwa jika tidak dilakukan intervensi, emisi industri nikel nasional dapat melonjak hingga 86 persen pada 2045.

“Penting untuk membentuk kebijakan harga energi rendah karbon yang kompetitif, serta menetapkan standar nikel hijau Indonesia agar proses produksi mengacu pada penggunaan energi bersih dan batas emisi gas rumah kaca,” ujar Egi.

[w.R]

Oleh : Doni Wicaksono )*

Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong proyek hilirisasi sumber daya alam sebagai strategi utama untuk meningkatkan pendapatan negara. Hilirisasi, atau proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi, merupakan langkah cerdas dan progresif untuk mengubah struktur ekonomi dari berbasis ekstraksi ke industri manufaktur dan pengolahan. Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya memaksimalkan potensi kekayaan alamnya, tetapi juga membuka jalan menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Langkah hilirisasi ini sangat strategis mengingat selama bertahun-tahun Indonesia hanya menjadi eksportir bahan mentah seperti nikel, bauksit, batu bara, dan kelapa sawit. Nilai ekspor yang diterima negara cenderung rendah karena tidak melewati proses industri lanjutan. Selama ini, sebagian besar nilai tambah justru dikuasai oleh negara pengimpor karena belum optimalnya kebijakan hilirisasi dalam negeri. Kini, hal itu dikoreksi melalui strategi hilirisasi nasional. Dengan adanya hilirisasi, Indonesia dapat mempertahankan sebagian besar nilai tambah di dalam negeri. Proyek-proyek seperti pembangunan smelter nikel, pabrik pengolahan kelapa sawit, dan pengembangan industri turunan batu bara menunjukkan betapa besarnya potensi pendapatan negara yang dapat digali melalui hilirisasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan program hilirisasi merupakan pilar kunci dalam mewujudkan Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mencapai kemandirian energi dan memperkuat kedaulatan bangsa. Selain itu, hilirisasi merupakan instrumen fundamental untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong keadilan sosial.

Salah satu contoh paling menonjol adalah pada sektor nikel. Dengan melarang ekspor bijih nikel mentah dan mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dalam negeri, Indonesia berhasil menarik investasi besar dari berbagai negara. Hal ini tidak hanya menambah devisa melalui ekspor produk turunan seperti feronikel dan baterai kendaraan listrik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah penghasil. Pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ini pun mengalami peningkatan signifikan, memberikan kontribusi nyata terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain sektor pertambangan, hilirisasi juga diterapkan di sektor pertanian dan perkebunan, seperti kelapa sawit dan karet. Industri pengolahan kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir memungkinkan Indonesia memproduksi turunan seperti biodiesel, oleokimia, dan makanan olahan yang dapat dijual dengan harga jauh lebih tinggi daripada minyak sawit mentah (CPO). Hal ini tidak hanya menguntungkan negara secara finansial, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah yang fluktuatif. Dengan meningkatnya permintaan produk turunan yang ramah lingkungan dan bernilai tambah tinggi di pasar global, potensi ekspor Indonesia semakin luas dan menjanjikan.

Keuntungan lainnya dari proyek hilirisasi adalah pemerataan pembangunan. Sebagian besar proyek hilirisasi ditempatkan di luar Pulau Jawa, seperti Sulawesi dan Kalimantan, yang selama ini relatif tertinggal dalam hal infrastruktur dan investasi industri. Dengan masuknya investor dan pembangunan fasilitas industri, daerah-daerah ini mengalami peningkatan signifikan dalam hal ekonomi lokal, pendidikan, serta kesempatan kerja. Ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Sementara itu, Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, mengatakan hilirisasi menjadi strategi utama untuk memperkuat daya saing nasional melalui peningkatan nilai tambah komoditas mineral. Dengan capaian kinerja yang baik, MIND ID sebagai penggerak hilirisasi Indonesia berharap dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, tetapi juga pertumbuhan kinerja ekonomi dan negara.

Meskipun terdapat tantangan teknis, pemerintah telah secara aktif mengantisipasi dan menyelesaikannya dengan pendekatan komprehensif.. Diperlukan regulasi yang mendukung, kepastian hukum, ketersediaan energi, serta infrastruktur yang memadai. Namun, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mengatasi berbagai kendala tersebut melalui reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur besar-besaran, serta penyederhanaan perizinan usaha. Dukungan kebijakan fiskal seperti insentif pajak bagi industri pengolahan juga menjadi pendorong utama percepatan hilirisasi di berbagai sektor.

Lebih jauh lagi, hilirisasi juga membawa dampak positif terhadap upaya dekarbonisasi dan transisi energi bersih. Pengolahan mineral kritis seperti nikel dan kobalt menjadi komponen baterai kendaraan listrik menunjukkan bahwa Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam rantai pasok global energi terbarukan. Ini membuka peluang kerja sama internasional yang menguntungkan sekaligus menegaskan posisi strategis Indonesia dalam peta ekonomi global masa depan.

Dengan semua manfaat tersebut, proyek hilirisasi menjadi langkah yang sangat relevan dan visioner untuk membangun ketahanan ekonomi nasional. Selain meningkatkan pendapatan negara, hilirisasi mampu menciptakan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Potensi Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal jika terus diarahkan ke dalam strategi pembangunan jangka panjang berbasis nilai tambah.

Dengan terus memperkuat proyek hilirisasi, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk tidak hanya meningkatkan pendapatan negara secara signifikan, tetapi juga membangun masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera. Ini adalah saatnya untuk meninggalkan ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan bertransformasi menjadi negara industri yang berdaya saing tinggi di kancah global.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu strategi nasional dalam membangun generasi emas Indonesia 2045. Program yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 ini telah mulai diimplementasikan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.

Di tingkat nasional, program MBG menunjukkan perkembangan positif. Data per 16 Juni 2025 mencatat telah berdiri 1.787 unit SPPG yang melayani lebih dari 6,2 juta jiwa. Salah satu daerah yang sudah mulai menjalankan program ini secara aktif adalah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengungkapkan bahwa di Kabupaten Pati, tujuh dapur MBG telah berdiri dan mulai beroperasi.

“Pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pati, sudah menunjukkan perkembangan positif. Saat ini sudah berdiri tujuh Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang mulai beroperasi,” katanya.

Dinas Kesehatan setempat juga telah melaksanakan pelatihan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk salah satu SPPG, dan enam lainnya dijadwalkan segera mengikuti pelatihan serupa. Pelatihan ini ditujukan untuk memastikan bahwa makanan bergizi yang diproduksi aman dan memenuhi standar sanitasi.

Edy menambahkan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi aktif masyarakat.

“Program MBG merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini kesulitan mengakses makanan bergizi,” tambahnya.

Selain itu, untuk mempercepat pemahaman dan penerapan program MBG di daerah, juga dilakukan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Seperti yang digelar di Desa Tanjung Rambutan, Kabupaten Kampar, Riau. Bertempat di Aula Kantor Desa, kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta dan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin dan Staf Koordinator Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Mohamad Fadil Alchoiri.

Dalam paparannya, Sahidin menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan program MBG di seluruh pelosok Tanah Air. Selain itu, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari inisiatif BGN.

“Sasaran utama program ini adalah siswa sekolah serta kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, menyusui, dan balita,” ujarnya.

Sementara itu, Staf BGN, Mohamad Fadil Alchoiri, menjelaskan bahwa pemenuhan gizi yang optimal memiliki dampak langsung terhadap penurunan angka stunting dan peningkatan kecerdasan generasi muda.

“Masyarakat yang terpenuhi gizinya akan berdampak langsung pada penurunan angka stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum,” ungkapnya.

Jakarta,- Dalam rangka mempercepat penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sinergi antara pemerintah dan dunia usaha terus diperkuat. Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengambil langkah nyata melalui pembangunan ribuan titik dapur layanan gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh program MBG yang digagas pemerintah.

“Tadi kami update, kami melaporkan perkembangan Makan Bergizi Gratis Gotong Royong Kadin, antusiasmenya luar biasa. Tadi kami bicara bahwa Kadin berniat untuk ikutan 1.000 titik SPPG, dan kami akan mulai dengan pilot project,” ujar Anindya.

Ia juga menekankan bahwa langkah BGN dalam membangun puluhan ribu dapur merupakan terobosan besar yang harus didukung bersama.

“Tugasnya itu untuk mencapai 30.000 titik SPPG bukan hal yang kecil dan kelihatannya bisa on target,” lanjutnya.

Salah satu realisasi dari program tersebut terlihat di Kota Malang, di mana pembangunan dapur SPPG mendapat pengawasan langsung dari Kantor Staf Presiden (KSP). Anto Mukti Putranto dari KSP menegaskan bahwa dapur yang telah dibangun harus memenuhi standar kelayakan sebelum beroperasi secara penuh.
“Ini sepertinya jadi dapur SPPG kesekian yang dibangun. Ada beberapa koreksi yang memang perlu disempurnakan,” ucapnya.

Anto juga menyoroti pentingnya aspek kebersihan dan efisiensi dalam operasional dapur. “Kebersihan dan higienitas dapur SPPG harus menjadi prioritas utama, terlepas dari jenis menu yang disiapkan. Tata letak keluar masuk bahan dan makanan juga harus tertata rapi untuk memastikan efisiensi dan kebersihan,” tegasnya.

Ia memberikan arahan agar dapur SPPG tidak hanya menjadi tempat produksi makanan, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan.

“Saya perintahkan digunakan untuk menyirami tanaman, bahan baku dan sayuran, sehingga multifungsi dan tidak membuang air limbah gitu saja,” jelas Anto.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa potensi kesalahan manusia harus diantisipasi secara serius.

“Kami ingatkan agar ada skema antisipasi terhadap kekurangan atau keterlambatan. Ini penting karena program MBG akan beroperasi selama jam sekolah, dan makanan harus sampai tepat waktu kepada siswa untuk dinikmati saat istirahat,” ujarnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, dapur-dapur SPPG diyakini mampu menjadi tulang punggung kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh penjuru negeri.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi pilar utama dalam pembangunan bangsa. Di tengah tantangan ketimpangan gizi dan akses pangan sehat, pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif melalui peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Program ini bukan sekadar bantuan sosial atau kebijakan populis semata, melainkan investasi gizi yang sangat penting untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat dan produktif bagi anak-anak Indonesia.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam membangun sumber daya manusia unggul melalui peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang dimulai pada 6 Januari 2025 ini, menjadi salah satu agenda prioritas nasional yang bertujuan untuk mengatasi masalah gizi, sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Program MBG akan diterapkan secara bertahap, mencakup seluruh jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA/sederajat di berbagai kabupaten/kota.

Menu makanan yang disiapkan dalam program MBG dirancang oleh ahli gizi, mencakup komponen karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta sayur dan buah. Tujuannya adalah memastikan bahwa anak-anak menerima nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan dan kegiatan belajar mereka. Selain itu, penyediaan makanan dilakukan dengan memperhatikan standar higienis dan kualitas bahan pangan lokal.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa sampai dengan 21 Mei 2025, program MBG telah menjangkau 3.977.514 orang penerima manfaat yang terdiri atas anak sekolah berbagai level SD, SMP, SLTA dan sederajat juga ibu hamil. Program MBG tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan lainnya demi menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional (BGN) ditunjuk sebagai pelaksana utama program MBG. Sasaran utama terbagi ke dalam empat kelompok kritis.
Pertama, peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga menengah, baik pendidikan umum, keagamaan, kejuruan, khusus, maupun pesantren. Gizi yang cukup bagi anak sekolah sangat penting untuk mendukung konsentrasi, pertumbuhan, dan perkembangan kognitif.

Kedua, anak usia di bawah lima tahun (balita), yang berada pada fase emas pertumbuhan. Pada periode ini, kekurangan gizi bisa menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak bisa dipulihkan.
Ketiga, ibu hamil. Asupan gizi yang baik selama masa kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi, memastikan kehamilan sehat, serta menurunkan risiko kelahiran prematur dan stunting pada bayi.

Keempat, ibu menyusui. Gizi yang cukup membantu produksi ASI yang berkualitas, yang krusial untuk perkembangan optimal bayi sejak lahir. Adapun target MBG hingga akhir 2025 adalah menjangkau setidaknya 17,9 juta individu dari empat kelompok tersebut.

Sementara itu, Staf Promosi dan Edukasi Badan Gizi Nasional (BGN), Teguh Suparngadi mengatakan bahwa pihaknya akan berkomitmen terhadap kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Teguh menegaskan peran dan dukungan BGN untuk membangun desa dari bawah sebagai langkah peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Program MBG dapat meningkatkan asupan gizi juga memperluas pengetahuan gizi yang tepat.

Menyediakan makan bergizi secara gratis bukan hanya tentang mengenyangkan perut anak-anak setiap hari. Lebih dari itu, program ini adalah investasi jangka panjang untuk membentuk generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif. Dalam jangka panjang, generasi yang tumbuh dengan gizi baik akan menjadi tenaga kerja yang kompeten, sehat secara jasmani dan mental, serta berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Selain manfaat langsung kepada anak-anak, Program MBG juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dengan menggandeng petani lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan bahan pangan, program ini mendorong roda ekonomi di tingkat akar rumput.
Petani sayur, peternak ayam dan sapi, nelayan, hingga ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam koperasi dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui keterlibatan mereka dalam rantai pasok makanan MBG. Dengan begitu, program ini menciptakan efek berganda (multiplier effect) dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di daerah.

Di sisi lain, program ini juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat dalam mendukung pola hidup sehat anak-anak mereka. Edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat juga menjadi bagian integral dari pelaksanaan MBG.

Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Masyarakat, guru, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan media memiliki peran penting dalam mengawal dan memastikan bahwa program ini benar-benar sampai pada sasaran yang tepat.
Dengan komunikasi yang terbuka dan partisipatif, program ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara, serta menciptakan kolaborasi lintas sektor yang kuat untuk membangun SDM Indonesia unggul.

Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program makan siang di sekolah. Ia adalah fondasi masa depan Indonesia. Dengan menanamkan investasi gizi sejak dini, negara sedang menyiapkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan tangguh menghadapi tantangan global.
Jika Indonesia ingin memetik hasil dari bonus demografi, maka menyiapkan anak-anak yang bergizi baik dan sehat adalah langkah paling strategis. Melalui program MBG, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa, karena anak yang sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Irfan Nurmaji)*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program ini menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, memiliki akses terhadap gizi seimbang.

Target ambisius sebesar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 bukanlah sekadar angka, melainkan wujud nyata dari visi besar pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif. Pelaksanaan program MBG sejak awal tahun telah menunjukkan hasil signifikan dengan menjangkau hampir 4 juta orang per Mei 2025.

Keberhasilan awal ini menjadi fondasi kuat bagi perluasan program secara bertahap dan sistematis. Dengan dukungan dari 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah, pemerintah terus memperluas jangkauan melalui verifikasi tambahan 14.000 SPPG, termasuk 1.000 unit di pondok pesantren.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya tengah melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap 30.000 satuan layanan gizi yang ditargetkan siap beroperasi pada Agustus 2025. Menurutnya, seluruh proses tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan kesiapan logistik dan sumber daya manusia di lapangan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi landasan penting dari kesuksesan program MBG. Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu instansi, tetapi melibatkan komunitas lokal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem gizi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam hal pendanaan, alokasi anggaran mencapai Rp100 triliun telah disiapkan melalui APBN. Meski realisasi diperkirakan sekitar Rp50 triliun, skema pencairan anggaran disusun secara fleksibel dan bertahap untuk menjamin efektivitas penggunaan dana serta akuntabilitas publik.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengatakan pembiayaan program berjalan dengan kontrol ketat agar seluruh dana benar-benar digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Transparansi menjadi prioritas dengan mewajibkan seluruh SPPG memiliki akun media sosial untuk mempublikasikan menu makanan dan aktivitas pelayanan harian.

Selain memperbaiki status gizi nasional, program MBG juga memberikan efek positif bagi perekonomian daerah. Pemerintah memposisikan pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak sebagai mitra utama dalam rantai pasok bahan pangan. 85% dana operasional SPPG digunakan untuk membeli bahan baku, yang 95%-nya berasal dari produk pertanian lokal.

Strategi ini menciptakan efek berganda yang memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dadan Hindayana menyampaikan bahwa SPPG kini berfungsi sebagai offtaker produk lokal, sekaligus menjadi penggerak ekonomi komunitas melalui keterlibatan koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha mikro.

Koordinasi antarkementerian, seperti Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi, juga dilakukan untuk memastikan bahwa semua bahan pangan yang digunakan dalam program MBG berasal dari sumber-sumber yang memberdayakan masyarakat secara langsung.

Keberlanjutan program menjadi perhatian utama dengan memastikan bahwa MBG akan terus mendapatkan alokasi pendanaan dalam tahun-tahun mendatang sebagai bagian dari delapan misi prioritas nasional yang diusung Presiden.

Program ini mengedepankan lima pilar utama yang saling melengkapi. Pilar pertama adalah penyediaan makanan bergizi sesuai standar gizi seimbang, disalurkan ke sekolah, posyandu, atau rumah tangga sasaran. Kedua, edukasi gizi yang terus digencarkan untuk membangun pemahaman masyarakat.

Pilar ketiga mencakup pemantauan dan evaluasi secara berkala, melalui pengukuran indikator kesehatan yang relevan seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Ini penting untuk memastikan hasil program sejalan dengan target perbaikan gizi nasional.

Pilar keempat, sinergi lintas sektor, memastikan bahwa seluruh instansi yang terlibat bekerja dalam satu visi. BGN, Kementerian Kesehatan, Sosial, BPOM, dan pemda berperan aktif mendukung implementasi di lapangan.

Pilar kelima adalah pemberdayaan UMKM. Pemerintah menjadikan UMKM sebagai ujung tombak distribusi makanan segar dan berkualitas. Upaya ini memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.

Program MBG menunjukkan bahwa akses terhadap makanan bergizi tidak lagi dipandang sebagai bantuan, tetapi sebagai investasi jangka panjang. Dampak program terlihat tidak hanya pada indikator kesehatan dan pendidikan, tetapi juga pada daya saing global generasi muda Indonesia.

Sebagai pembanding, negara-negara seperti India dan Amerika Serikat telah lama menjalankan program serupa dan terbukti sukses meningkatkan partisipasi pendidikan serta kesehatan siswa. Indonesia kini mengambil langkah serupa, namun dengan model yang disesuaikan dengan konteks lokal.

Penerapan program MBG mencakup semua jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA/sederajat, termasuk pondok pesantren dan kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Penentuan sasaran dilakukan berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2024.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 17,9 juta penerima dari empat kelompok kritis tersebut sebelum akhir 2025. Capaian ini menjadi tonggak penting menuju target utama 82,9 juta orang dalam kurun waktu kurang dari dua tahun ke depan.

Pelaksanaan Program MBG menunjukkan bahwa Indonesia serius menyiapkan generasi emas yang sehat dan produktif. Dengan pelibatan semua pemangku kepentingan dan strategi menyeluruh, program ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam perjalanan panjang menuju Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

St. Petersburg — Indonesia dan Rusia menegaskan komitmen memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan empat kerja sama strategis lintas sektor. Kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Kamis (19/6), bertepatan dengan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025.

Empat bidang kerja sama itu meliputi pendidikan tinggi, transportasi lintas negara, komunikasi digital, serta investasi strategis. Di bidang pendidikan, kolaborasi antar perguruan tinggi akan mendorong pertukaran pelajar dan pengembangan akademik. Pada sektor transportasi, Indonesia dan Rusia menyepakati pembukaan rute penerbangan Moskow–Bali sebanyak 3–4 kali per minggu untuk mendukung konektivitas dan pariwisata.

Nota kesepahaman lain ditandatangani antara Kementerian Komunikasi dan Digital RI dan Kementerian Pengembangan Digital Rusia, mencakup pengembangan teknologi 5G, IoT, smart city, keamanan siber, hingga konten media. Sementara itu, kerja sama investasi senilai 2 miliar euro antara Danantara dan Russian Direct Investment Fund (RDIF) akan difokuskan pada sektor energi, teknologi, dan nuklir untuk tujuan damai.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pertemuan bilateralnya dengan Presiden Putin berlangsung produktif dan strategis.

“Pertemuan saya dengan Presiden Putin berlangsung sangat hangat dan produktif. Kesepakatan ini menjadi tonggak baru hubungan Indonesia–Rusia yang saling menguntungkan,” ujar Prabowo.

Presiden Putin menyebut Indonesia sebagai mitra penting Rusia di kawasan Asia-Pasifik dan menyoroti peningkatan perdagangan bilateral.

“Indonesia adalah mitra kunci Rusia di Asia-Pasifik. Dalam empat bulan pertama tahun ini saja, perdagangan kami meningkat 40 persen dibandingkan tahun lalu,” tegas Putin.

Keduanya juga menandatangani Deklarasi Kemitraan Strategis Indonesia–Rusia sebagai pijakan jangka panjang hubungan kedua negara.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Amelia Anggraini, menyebut kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut sebagai momen strategis yang menunjukkan posisi Indonesia yang semakin kuat dalam percaturan global.

“Kehadiran Presiden Prabowo sebagai tamu utama dalam SPIEF 2025 mencerminkan meningkatnya posisi tawar Indonesia dalam percaturan global, terutama pasca keanggotaan penuh Indonesia di BRICS. Apresiasi mendalam atas langkah diplomasi aktif yang dilakukan Presiden Prabowo,” ucapnya.

Amelia juga menekankan bahwa kerja sama ini membuka ruang kolaborasi lebih luas dalam bidang pertahanan, energi, dan ketahanan pangan dalam kerangka kerja multipolar yang inklusif.

Melalui langkah konkret ini, Indonesia dan Rusia menegaskan keseriusannya dalam membangun kemitraan yang kokoh, berkelanjutan, dan saling menguntungkan demi masa depan kawasan dan dunia yang lebih stabil dan sejahtera. [-red]

St. Petersburg, Indonesia dan Rusia resmi menegaskan arah baru kemitraan strategis melalui pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg. Pertukaran ini menjadi simbol konkret dari penguatan hubungan kedua negara di berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi, transportasi, pengembangan digital, media massa, hingga investasi.

Dalam pernyataan bersama, Presiden Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia-Pasifik. Putin menegaskan bahwa hubungan bilateral kedua negara dibangun di atas dasar kepercayaan dan persahabatan yang telah terjalin selama 75 tahun. Ditambahkan bahwa Rusia siap bekerja sama dalam pengembangan teknologi canggih, seperti eksplorasi luar angkasa, kota pintar, dan kecerdasan buatan.

“Kami terbuka untuk kerja sama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Kami juga berkeinginan merealisasikan proyek nuklir untuk tujuan damai, termasuk di bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan staf,” ujar Putin.

Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap peran historis Rusia yang telah membantu Indonesia sejak awal kemerdekaan. Ia mengingatkan bahwa Uni Soviet pernah memberikan bantuan besar kepada Indonesia saat masih dalam kondisi miskin, tanpa tuntutan pembayaran yang memberatkan.

“Sampai hari ini rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia. Banyak infrastruktur penting di Indonesia dibangun berkat dukungan Rusia,” ungkapnya.

Pertemuan kedua pemimpin juga menghasilkan Deklarasi Kemitraan Strategis sebagai pijakan baru hubungan bilateral yang lebih luas dan multidimensional. Selain kerja sama bilateral, kedua negara juga menandai penyelesaian substantif Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia–Eurasian Economic Union (I–EAEU FTA), yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sela-sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025.

Airlangga menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut membuka peluang besar bagi perluasan akses pasar, peningkatan logistik, dan arus investasi antara Indonesia dan negara-negara anggota EAEU, seperti Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.

“Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada 2025,” ujar Airlangga.

Kerja sama strategis Indonesia–Rusia yang terus berkembang ini menjadi penanda penting bahwa di tengah dinamika global, hubungan bilateral dapat bertransformasi menjadi kemitraan yang kuat, saling menguntungkan, dan berorientasi jangka panjang bagi kepentingan rakyat kedua negara.

Oleh : Naura Astika

Dalam momentum kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada 18–19 Juni 2025, kedua negara menegaskan niatan memperluas kerja sama strategis, terutama dalam sektor nuklir dan migas. Presiden Vladimir Putin secara terbuka menyatakan kesiapan Rusia untuk mendukung Indonesia membangun infrastruktur nuklir damai, serta memperkuat kolaborasi migas melalui proyek-proyek kilang dan pasokan energi. Ini bukan sekadar janji diplomatik, sinyal realistis diuji lewat kunjungan ke St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), serta pernyataan keras dari legislator dan pejabat pemerintahan kedua negara.

Dukungan dari parlemen Indonesia juga sangat terbuka. Anggota Komisi XII DPR, Syarifuddin (PKB), menyampaikan apresiasi penuh terhadap rencana tersebut, sepanjang semua proyek nuklir berjalan untuk tujuan damai dan didukung standar keselamatan tinggi. DPR siap mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan BUMN untuk memastikan transfer ilmu dan karyawan bersertifikasi.

Di sisi negara, Rusia memberi penawaran komprehensif. Putin memastikan Rosatom beserta perusahaan migas Rusia seperti Zarubezneft, Rosneft, dan Gazprom siap mendukung pembangunan kilang baru—termasuk Tuban dan kompleks petrokimia di Jawa Timur. Selain itu, Rusia juga berkomitmen untuk menambah pasokan LNG dan minyak ke Indonesia, termasuk kerja sama optimalisasi lapangan-lapangan tua dan modernisasi infrastruktur hulu migas.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dalam RUPTL (2025–2034) Indonesia menjaga opsi membangun PLTN 500 MW berbasis SMR (Small Modular Reactor). Saat ini masih dalam tahap studi kelayakan, namun pertemuan kedua pemimpin telah memperkuat arah kebijakan tersebut. Teknologi nuklir modular berdaya kecil memang ideal bagi negara kepulauan seperti Indonesia, yang membutuhkan sumber energi terdesentralisasi dan berbiaya efisien di wilayah terpencil.

Strategi ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk capai net‑zero emissions tahun 2060. Perkembangan ini menorehkan kemajuan nyata dalam diversifikasi energi: dari dominasi batu bara menuju sumber baru yang lebih bersih. Presiden Prabowo menyatakan bahwa rencana pembangunan PLTN adalah bagian penting dari transformasi energi nasional dan sudah masuk dalam RUPTL.

Dari sudut geopolitik, kolaborasi ini memperkaya posisi tawar Indonesia sebagai negara yang memiliki kebijakan luar negeri bebas aktif dan penuh keseimbangan. Keterlibatan Rusia di sektor energi strategis memberikan pilihan alternatif, sekaligus memperkuat mitigasi risiko pasokan—apabila terjadi ketegangan global. Diperkaya dukungan penuh dari parlemen dan kesiapan teknis dari Rusia, proyek ini dapat dijalankan dengan landasan solid.

Namun, jalan ke depan tetap menantang. Pertama, aspek keselamatan dan penerimaan publik terhadap nuklir perlu dipastikan melalui edukasi, sosialisasi, dan transparansi regulasi. Kedua, semua skema kontrak, pendanaan, serta teknologi harus dipastikan bebas dari tekanan sanksi internasional yang mungkin membayangi proyek Rusia. Indonesia perlu studi cermat terhadap risiko geopolitik dan membangun mekanisme mitigasi.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, mengatakan Kerja sama Indonesia Rusia di sektor migas merupakan langkah positif dalam menjawab tantangan energi global, Kita perlu membuka ruang yang lebih luas untuk investasi dan pertukaran teknologi agar sektor ini dapat tumbuh secara berkelanjutan. Pihaknya optimis bahwa pemanfaatan energi nuklir, asalkan dilakukan dengan standar keselamatan yang tinggi dan pengawasan ketat, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang bersih dan berkelanjutan.

Rusia memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan teknologi nuklir sipil, sehingga Indonesia dapat banyak belajar dari negara tersebut. Kerja sama nuklir dan migas juga dapat menjadi medium penting bagi pengembangan sumber daya manusia. Kolaborasi dapat mencakup pelatihan SDM melalui beasiswa, pertukaran riset dengan institusi seperti Rosatom, pengiriman teknisi, dan peningkatan kapasitas domestik melalui pendirian pusat riset gabungan. Legislator mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan BUMN agar muncul multiplier effect bagi kapabilitas nasional.

Secara ekonomi, kesempatan ini dapat memperluas investasi sektor energi. Setelah masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS—yang mendapat apresiasi Rusia—perluasan kerja sama energi dapat menjadi fondasi iklim investasi antara ASEAN–Eurasia. Pembicaraan FTA antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia yang tengah berlangsung akan memperkuat pijakan investasi ini.

Arah ke depan idealnya terbagi dalam beberapa fase: dimulai dengan studi kelayakan dan perencanaan nuklir modular 500 MW pada 2025–2027; melanjutkan dengan pembangunan pilot PLTN dan proyek kilang Tuban hingga 2030; dan diintegrasikan ke jaringan energi nasional menuju 2032 dan seterusnya. Pada saat bersamaan, program pelatihan dan kemajuan teknis harus berjalan paralel.

Dengan landasan politik kuat, dukungan legislatif, peluang finansial, dan teknologi yang ditawarkan Rusia, kerja sama nuklir dan migas antara Indonesia dan Rusia kini berada pada titik awal yang menjanjikan. Jika dikelola dengan hati-hati dan transparan, kolaborasi ini dapat menjadi tonggak baharu dalam diversifikasi energi, penguatan ekonomi, dan peningkatan kapabilitas nasional—mengantarkan Indonesia ke era energi bersih dan mandiri di tengah kompleksitas geopolitik global.

)* Pengamat Isu Strategis