Oleh : Ricky Rinaldi

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada pertengahan Juni 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat arah baru diplomasi Indonesia. Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat, terutama di kawasan Timur Tengah, kehadiran Presiden Prabowo membawa pesan bahwa Indonesia siap memainkan peran strategis, tidak hanya dalam membangun kerja sama bilateral, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global.

Langkah ini disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk oleh Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang. Ia menilai kunjungan tersebut sebagai upaya cerdas yang dapat membuka ruang diplomasi dalam konflik Iran–Israel yang semakin memanas. Ia meyakini, Indonesia dapat menggunakan kedekatan hubungannya dengan Rusia untuk mendorong peran mediasi, sekaligus menurunkan eskalasi konflik yang dikhawatirkan dapat berkembang menjadi ancaman perang dunia. Menurutnya, posisi Indonesia yang dikenal sebagai negara nonblok dan netral memberikan kepercayaan lebih dalam membangun komunikasi antar kekuatan global.

Presiden Prabowo dinilai memiliki ketegasan dan visi yang dibutuhkan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang berperan aktif dalam membentuk arah perdamaian dunia. Ia tidak hanya hadir sebagai kepala negara yang membawa misi bilateral, tetapi juga sebagai simbol komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip keadilan global. Keberaniannya membuka komunikasi dengan negara besar seperti Rusia di saat situasi global sangat dinamis memperlihatkan pendekatan diplomasi yang taktis dan terukur.

Namun, agenda kunjungan ini tak hanya berhenti pada urusan geopolitik. Di balik pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin, terjalin pula kesepakatan konkret yang menyentuh kebutuhan vital dalam negeri—yakni penguatan sektor ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI membahas berbagai peluang kerja sama strategis bersama Federasi Rusia, mulai dari investasi di sektor gula, peningkatan ekspor minyak sawit mentah (CPO), hingga rencana pembangunan industri pupuk bersama dan riset pertanian berbasis teknologi.

Apresiasi terhadap langkah pemerintah ini juga datang dari kalangan dunia usaha. Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kemitraan Indonesia–Rusia yang fokus pada sektor pangan dan pertanian. Ia menilai, kolaborasi ini sangat penting bagi upaya swasembada dan hilirisasi produk pertanian dalam negeri. Anne meyakini bahwa melalui kerja sama riset, teknologi, dan industri berbasis potash, Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan ketahanan pangan jangka panjang.

Menurut Anne, pelibatan sektor swasta dalam skema kerja sama ini akan mempercepat implementasi program dan memberi dampak langsung terhadap produktivitas nasional. Ia juga berharap kerja sama ini dapat membuka peluang ekspor yang lebih luas, terutama dalam komoditas unggulan seperti CPO dan produk pertanian bernilai tambah tinggi, sambil tetap melibatkan pengusaha dalam negeri secara aktif dalam proses industrinya. Ia menyebutkan bahwa para pelaku usaha akan sangat diuntungkan apabila pemerintah terus mendorong skema kerja sama yang bersifat partisipatif dan inklusif.

Kunjungan ini juga menjadi pemicu percepatan penyelesaian Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EAEU), yang mencakup Rusia, Belarus, Kazakstan, Armenia, dan Kirgistan. Andina Thresia Narang menyampaikan optimisme bahwa FTA ini akan memperluas akses pasar produk Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan nilai ekspor nasional. Ia juga menegaskan pentingnya memastikan setiap kerja sama luar negeri membawa dampak langsung terhadap pembangunan nasional, dan berkomitmen bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius.

Pemerintah pun menunjukkan keseriusannya. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dijadwalkan melakukan kunjungan lanjutan ke Rusia pada Oktober 2025, sebagai upaya tindak lanjut dari pertemuan bilateral. Langkah ini menjadi bukti bahwa diplomasi yang dijalankan bukan sekadar simbolik, melainkan terstruktur dan diarahkan pada implementasi konkret di sektor-sektor strategis. Pemerintah ingin memastikan bahwa komitmen yang telah dibangun di atas meja perundingan dapat segera diwujudkan dalam bentuk proyek nyata yang menguntungkan kedua negara.

Kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan arah yang jelas: Indonesia tidak hanya ingin dihormati karena jumlah penduduk atau sumber daya alamnya, tetapi karena kemampuannya menjalin aliansi strategis, mendorong perdamaian, dan membangun kekuatan domestik secara berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam menghadapi tantangan global, melainkan aktif menciptakan ruang dialog dan kerja sama di tengah konflik dunia.

Sinergi antara pemerintah, parlemen, dan dunia usaha menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kerja sama internasional yang berdampak nyata. Apindo menekankan bahwa keterlibatan pelaku usaha domestik dalam proyek-proyek bersama dengan Rusia akan mempercepat transformasi industri nasional, baik dalam sektor pangan, energi, maupun perdagangan. Inilah wujud diplomasi yang berpijak pada realitas ekonomi, dan menjawab kebutuhan dalam negeri.

Dengan latar belakang itulah, kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia menjadi lebih dari sekadar kunjungan kenegaraan. Ini adalah langkah nyata menuju kemitraan strategis yang dibangun di atas dasar saling percaya dan kepentingan bersama. Indonesia hadir sebagai bangsa yang percaya diri, siap membangun masa depan melalui kerja sama yang setara, dan berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Melalui pendekatan diplomasi yang visioner dan kerja sama yang konkret, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa masa depan dapat dibentuk bukan dengan konflik, melainkan dengan kolaborasi.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi menyatakan komitmennya untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah melalui alokasi dana sebesar Rp130 triliun.

Langkah ini mendapat apresiasi luas dari DPR RI sebagai bentuk nyata sinergi antara sektor investasi dan program kerakyatan.

Anggota Komisi V DPR, Mori Hanafi, menilai kebijakan Danantara sebagai langkah strategis dalam mendorong akses perumahan yang lebih merata dan terjangkau.

“Kami menyambut positif langkah strategis BPI Danantara yang mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah. Ini adalah bentuk konkret kolaborasi sektor investasi dengan program kerakyatan,” ujarnya.

Program yang akan berjalan sepanjang 2025 ini juga melibatkan sejumlah bank Himbara seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia.

Diketahui, skema pembiayaan nantinya dirancang melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang diharapkan dapat disalurkan dalam enam bulan ke depan.

Lebih lanjut, Mori menegaskan komitmen Komisi V DPR untuk mengawal program ini.

“Komisi V DPR akan mengawal agar dana ini benar-benar tersalur tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah tertinggal,” katanya.

Mori pun berharap keberadaan Danantara dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses kepemilikan rumah.

“Yang terpenting sekarang adalah memastikan skema KUR ini tidak menambah beban masyarakat, tapi justru menjadi jembatan kepemilikan rumah yang layak,” imbuhnya.

Ia pun mendorong agar seluruh pemangku kepentingan menjaga sinergi agar tidak terjadi hambatan birokrasi.

“Kami mendorong sinergi erat antara Kementerian PKP, perbankan penyalur KUR, dan pemerintah daerah agar tidak terjadi hambatan birokrasi dalam penyaluran” tuturnya.

Di tempat terpisah, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani sebelumnya menyatakan bahwa Danantara telah menyiapkan skema pembiayaan secara matang bersama perbankan nasional.

Dukungan ini, menurutnya, menjadi langkah awal untuk membuka akses kepemilikan rumah yang layak bagi masyarakat luas.*

Jakarta – BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Indonesia Investment Authority (INA) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) menjalin kemitraan strategis untuk membangun pabrik chlor alkali–ethylene dichloride (CA-EDC) dengan nilai investasi mencapai 800 juta dolar AS atau setara Rp13 triliun.

Kolaborasi ini diformalkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan industri nasional, menurunkan ketergantungan terhadap impor bahan baku kimia hulu, serta mempercepat agenda hilirisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi jangka panjang.

Presiden Direktur Chandra Asri Group, Erwin Ciputra menilai proyek ini sebagai tonggak penting bagi pihaknya dalam mendukung kemandirian industri nasional.

“Melalui kolaborasi ini kami membangun fondasi yang kuat untuk mendorong pengembangan industri yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya di Jakarta.

Produksi ethylene dichloride dari pabrik ini ditargetkan untuk ekspor dan berpotensi menghasilkan devisa hingga Rp5 triliun per tahun. Di sisi lain, pengoperasian pabrik juga diperkirakan mampu mengurangi impor soda kaustik dengan efisiensi hingga Rp4,9 triliun setiap tahun.

Pabrik ini akan dikelola oleh PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak perusahaan Chandra Asri Group. Fase pertama proyek mencakup kapasitas produksi 400.000 ton soda kaustik padat (setara 827.000 ton cair) dan 500.000 ton ethylene dichloride. Tahap selanjutnya akan fokus pada peningkatan kapasitas Chlor-Alkali dan produk turunan klorin.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir meyakini bahwa investasi yang sedang digarap akan meningkatkan ketahanan nasional.

“Investasi ini memperkuat ketahanan nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor produk penting seperti soda kaustik dan ethylene dichloride. Di Danantara Indonesia, kami menyambut baik kemitraan global yang memiliki visi yang sama untuk membangun ekosistem industri yang tangguh dan bernilai tinggi di tengah dinamika ekonomi Asia,” terangnya.

Sementara itu, CEO INA Ridha Wirakusumah menambahkan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan mandat investasi jangka panjang pihaknya.

“Kolaborasi ini memperkuat daya saing dan ketahanan Indonesia di kancah ekonomi global,” ujarnya.**

Oleh : Raditya Rahman )*

Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin percaya diri dalam membiayai pembangunan strategis dengan mengandalkan kekuatan domestik. Salah satu langkah nyata adalah komitmen Danantara untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebagai bagian dari upaya besar mewujudkan keadilan sosial melalui akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pertemuan bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait di Gedung Parlemen Singapura, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menyuntikkan dana pembiayaan senilai Rp130 triliun guna mendukung Program 3 Juta Rumah sepanjang tahun 2025.
Dukungan ini tidak datang sendiri. Lima bank besar nasional, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI telah menyatakan kesiapan mereka untuk bersinergi dalam mengalirkan pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi proyek besar ini. Ini menandai terbentuknya aliansi strategis antara lembaga pengelola investasi negara dengan sektor perbankan nasional dalam rangka menggerakkan sektor perumahan secara masif.
Rosan mengungkapkan bahwa pihak perbankan menyambut antusias inisiatif ini karena skemanya telah dirancang dengan matang. Skema tersebut memberikan jaminan melalui properti yang dibiayai, menawarkan bunga subsidi yang ringan, dan proses yang akan segera dimulai dalam waktu dekat.
Tim Danantara pun telah melakukan komunikasi intensif dengan tim teknis Kementerian PKP untuk mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan secara efisien dan terarah. Dengan perhitungan yang solid dan keterlibatan perbankan yang luas, inisiatif ini sangat berpeluang menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Menanggapi dukungan Danantara, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah cepat dan komitmen Rosan Roeslani. Ia langsung menugaskan jajaran kementeriannya, termasuk Sekjen Didyk dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, untuk segera menjalin koordinasi teknis dengan tim Danantara. Dengan komunikasi yang terjalin sejak jauh hari dan diskusi yang intens, kolaborasi ini bukan dimulai dari nol, tetapi sudah berada pada tahap konkret menuju realisasi.
Tak hanya sekadar pembiayaan, keterlibatan Danantara dalam program perumahan rakyat adalah wujud keberanian Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam sektor pembangunan. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menekankan pentingnya kemandirian dalam pembiayaan, termasuk dalam sektor hunian. Dengan kekuatan lembaga seperti Danantara, Indonesia tidak perlu selalu bergantung pada modal asing. Meskipun investasi dari luar tetap diapresiasi, kekuatan dalam negeri menjadi fondasi utama untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas pembangunan nasional.
Sinyal positif ini juga tidak luput dari sorotan dunia. Kepercayaan internasional terhadap Danantara terus meningkat, ditandai dengan minat negara-negara sahabat, seperti Qatar, yang siap menjalin kemitraan strategis. Ini membuktikan bahwa Danantara telah diakui sebagai lembaga investasi yang kredibel dan menjanjikan di mata global, sekaligus mempertegas bahwa Indonesia adalah pemain utama yang layak diperhitungkan dalam arena ekonomi global.
Namun tantangan ke depan tentu tidak ringan. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah mencapai Rp300 triliun per tahun. Artinya, peran APBN tidak akan mencukupi dan diperlukan sinergi kuat dari berbagai sumber non-APBN.
Dalam forum diskusi infrastruktur beberapa waktu lalu, Fahri menjelaskan bahwa APBN akan difokuskan untuk sektor-sektor prioritas seperti renovasi kawasan perdesaan dan penataan wilayah pesisir. Renovasi 2 juta rumah desa, misalnya, membutuhkan lebih dari Rp43 triliun, sementara pengembangan 1.200 kawasan pesisir diperkirakan menyerap Rp26 triliun. Selebihnya, pembiayaan harus datang dari sumber lain yang kredibel, fleksibel, dan cepat, dan di sinilah peran Danantara menjadi sangat krusial.
Dengan struktur organisasi yang efisien, fleksibilitas dalam mengelola investasi, dan jaringan pendanaan yang luas, Danantara mampu menjawab tantangan itu. Tidak hanya sekadar menyalurkan dana, lembaga ini juga berperan dalam merancang skema pembiayaan yang menguntungkan masyarakat, tanpa membebani keuangan negara. Dengan pendekatan berbasis kolaborasi, Danantara tidak hanya mendanai proyek, tetapi juga membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah strategis Danantara juga memperkuat kehadiran negara dalam menjamin hak atas hunian yang layak. Di tengah kebutuhan akan rumah yang terus meningkat, kehadiran lembaga yang mampu menjembatani kebutuhan rakyat dengan dukungan keuangan yang memadai menjadi sangat penting. Danantara bukan hanya soal angka dan investasi, melainkan tentang kehadiran negara dalam bentuk yang nyata di tengah masyarakat.
Kehadiran Danantara merupakan wujud baru dari investasi negara yang progresif. Dengan didukung tata kelola yang transparan, prinsip kehati-hatian, dan kerja sama lintas sektor, lembaga ini menjadi motor penggerak pembangunan berbasis nilai tambah. Dukungan terhadap sektor perumahan melalui Program 3 Juta Rumah menjadi gambaran awal bahwa Danantara tidak bekerja dalam bayang-bayang, tetapi melangkah dengan visi yang kuat dan agenda yang terukur.
Ke depan, Danantara tidak hanya harus dipertahankan, tetapi juga diperkuat. Dukungan politik, regulasi yang adaptif, serta pengawasan yang sehat dari parlemen dan masyarakat akan menjadi fondasi yang menjaga agar Danantara tetap berada di jalur yang benar.
Karena pada akhirnya, lembaga ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi tentang membangun harapan. Danantara adalah jembatan antara kebijakan pemerintah yang visioner dan realitas kebutuhan rakyat yang mendesak. Dan di sanalah, letak nilai strategis dan urgensi keberadaannya.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Naura Astika )*
Pemerintah Indonesia kini tengah berada dalam fase transisi penting menuju model pembangunan yang lebih mandiri, modern, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Di tengah semangat reformasi sistem pembiayaan nasional, hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi salah satu kebijakan strategis paling signifikan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu tonggak penting dari transformasi ini ditandai dengan pengelolaan dana dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Danantara yang diperkirakan mencapai Rp150 triliun pada tahun ini. Dana dalam jumlah besar ini tidak lagi dikembalikan ke kas negara, tetapi akan dikelola ulang untuk mendanai proyek-proyek investasi yang produktif, berkelanjutan, dan strategis bagi masa depan ekonomi nasional.
Menurut pandangan yang berkembang di lingkungan manajemen Danantara, kebijakan ini bukan hanya merupakan efisiensi fiskal, tetapi juga langkah menuju kemandirian investasi nasional. Dana dari dividen BUMN yang sebelumnya langsung masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini dimanfaatkan kembali untuk memperkuat struktur pembiayaan proyek strategis dan menopang kebutuhan pendanaan BUMN tanpa harus menunggu skema Penyertaan Modal Negara (PMN) yang rumit dan panjang prosesnya. Dalam hal ini, Danantara berperan sebagai katalis utama pendanaan nasional, menggantikan skema lama yang terlalu bergantung pada keputusan politik dan alokasi anggaran rutin.
Langkah ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo, yang menekankan pentingnya investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 8% pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi dalam jumlah besar, cepat, dan efisien. Dalam hal ini, peran Danantara menjadi sangat vital. CEO Danantara, Rosan Roeslani, pernah menyampaikan bahwa selama 10 tahun terakhir, total investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp9.100 triliun. Untuk lima tahun ke depan, targetnya ditingkatkan menjadi Rp13.000 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa investasi bukan sekadar bagian dari strategi ekonomi, melainkan motor utama pembangunan.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa dana sebesar Rp150 triliun yang berasal dari dividen BUMN akan dimanfaatkan untuk investasi yang berkelanjutan. Skema PMN untuk perusahaan-perusahaan pelat merah, kini berubah setelah terbentuknya Danantara. Adapun diketahui, suntikan modal untuk BUMN tidak lagi melalui APBN yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun langsung dari Danantara.
Dengan dana kelolaan yang diperkirakan mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp120–150 triliun pada tahun ini saja, Danantara berencana memanfaatkan kekuatan finansial tersebut sebagai alat untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor riil. Investasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan finansial semata, tetapi juga mencakup penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas industri nasional. Danantara ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan dampak ganda bagi perekonomian Indonesia.
Opini yang berkembang dari berbagai pihak melihat kebijakan pengelolaan dividen BUMN ini sebagai bentuk keberanian pemerintah dalam mengambil jalur baru untuk mendanai pembangunan. Selama ini, ketergantungan pada APBN membuat proses pendanaan proyek infrastruktur dan pengembangan sektor strategis menjadi sangat birokratis. Dengan mengalihkan sumber dana dari APBN ke dividen yang dikelola secara profesional, pemerintah tidak hanya mengurangi beban fiskal, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi pengelolaan aset negara yang berbasis pada prinsip value creation.
CEO Danantara, Rosan Roeslani Danantara akan mengelola aset sebesar Rp 15.000 triliun. Menariknya, pendanaan Danantara tidak lagi bergantung pada penyertaan modal negara melalui APBN, melainkan dari dividen perusahaan negara yang akan dikelola ulang untuk proyek-proyek strategis.
Transformasi peran Danantara ini juga dinilai mampu meningkatkan daya tarik investasi asing. Dengan mekanisme leverage yang disebutkan oleh CEO Danantara, yaitu mengalikan dana awal hingga empat hingga lima kali lipat, potensi pertumbuhan investasi menjadi jauh lebih besar. Danantara tidak hanya bertindak sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan pasar, baik domestik maupun global. Ketika dana dalam negeri dapat dikelola dengan profesional dan hasilnya berdampak nyata, maka iklim investasi di Indonesia akan semakin solid dan kompetitif.
Kebijakan ini sekaligus menjadi jawaban atas kritik lama terhadap inefisiensi pengelolaan BUMN yang selama ini sering mengandalkan dana negara tanpa menunjukkan performa yang memadai. Kini, dengan adanya mekanisme baru di bawah Danantara, setiap suntikan dana akan disertai tanggung jawab kinerja yang jelas, transparan, dan terukur. BUMN dituntut untuk menunjukkan kesiapan dan potensi bisnis yang konkret, bukan hanya mengandalkan status sebagai entitas milik negara.
Pada akhirnya, kebijakan pengelolaan dividen BUMN oleh Danantara mencerminkan arah baru perekonomian Indonesia yang ingin lepas dari ketergantungan fiskal, sekaligus bergerak ke arah sistem pembiayaan modern berbasis investasi produktif. Inisiatif ini sangat relevan dalam mendukung visi besar pemerintahan Presiden Prabowo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Dengan pengelolaan yang profesional dan bertumpu pada tata kelola yang baik, Danantara bukan hanya simbol perubahan, tetapi juga alat konkret untuk membangun masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan mandiri.

)* Pengamat Kebijakan Ekonomi

Oleh : Abdul Syukur )*

Pembentukan Danantara Indonesia sebagai Badan Pengelola Investasi merupakan tonggak penting dalam transformasi pengelolaan aset dan perusahaan milik negara. Melalui pendekatan yang terukur dan profesional, Danantara diharapkan mampu memperbaiki struktur pengelolaan BUMN yang selama ini dinilai kurang efisien dan belum optimal.
Hingga saat ini, jumlah perusahaan BUMN dan afiliasinya mencapai hampir 900 entitas, yang tersebar mulai dari induk, anak hingga cucu perusahaan. Jumlah ini tidak hanya merepotkan secara administratif, tetapi juga menimbulkan duplikasi model bisnis dan inefisiensi sumber daya. Dalam konteks inilah Danantara hadir membawa misi besar: menyederhanakan, memperkuat, dan mengonsolidasikan seluruh aset BUMN agar dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa lembaganya mengusung empat tahap dalam transformasi BUMN, dimulai dari tinjauan fundamental terhadap bisnis. Tinjauan ini dilakukan dengan memetakan perkembangan industri, analisis daya saing antarperusahaan, serta mengevaluasi kemampuan internal setiap entitas. Seluruh temuan tersebut dimasukkan dalam peta industri yang komprehensif untuk membantu pengambilan keputusan.
Hasilnya mengungkapkan adanya banyak tumpang tindih. Di sektor logistik, misalnya, tercatat hampir 20 perusahaan BUMN yang bergerak di bidang serupa, namun tidak cukup kompetitif karena skala usaha yang kecil. Kondisi serupa ditemukan di sektor asuransi dan pariwisata. Tak kurang dari 16 entitas asuransi beroperasi di bawah naungan negara, serta sekitar 130 hotel milik BUMN tersebar tanpa manajemen terpadu.
Tahap kedua yang kini mulai dijalankan adalah konsolidasi, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan dengan model bisnis serupa menjadi satu entitas yang lebih kuat dan fokus. Sebagai contoh, sektor logistik akan diintegrasikan menjadi satu pemain besar yang mampu bersaing secara nasional bahkan global. Demikian pula di bidang asuransi, yang akan dikerucutkan menjadi tiga jenis perusahaan inti, masing-masing untuk asuransi jiwa, umum, dan kredit. Langkah serupa diterapkan dalam industri perhotelan yang nantinya akan dikelola dalam satu holding profesional, dengan potensi menjadi operator terbesar kedua di Indonesia.
Menurut Dony, transformasi ini baru mungkin dilakukan karena Danantara memiliki kewenangan langsung atas aset dan dividen seluruh BUMN. Artinya, merger dan akuisisi bisa dijalankan dengan lebih luwes, tanpa perlu melewati prosedur birokrasi yang kompleks antarperusahaan negara. Hal ini menjadi keunggulan utama Danantara dalam melakukan penataan ulang secara cepat dan strategis.
Tahun 2025 menjadi tonggak penting karena Danantara mulai mengonsolidasikan empat hingga lima sektor utama, termasuk perusahaan konstruksi milik negara yang selama ini bergerak di berbagai lini, dari properti hingga pembangkit listrik. Ke depan, setiap entitas akan diarahkan untuk fokus pada satu inti bisnis agar menjadi lebih efisien dan berdaya saing tinggi.
Setelah konsolidasi, tahap berikutnya adalah penataan ulang model bisnis dan sumber pendapatan. Roadmap baru akan disusun untuk memastikan setiap BUMN memiliki arah pertumbuhan yang jelas dan berkelanjutan. Terakhir, Danantara akan menilai potensi penciptaan nilai tambah dari tiap aset yang dimiliki, apakah lebih baik dikelola oleh negara, dialihkan ke mitra swasta, atau bahkan diprivatisasi secara terbuka demi transparansi dan efisiensi.
Langkah besar Danantara ini mendapat perhatian dan apresiasi dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menilai, kehadiran Danantara sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola investasi negara. Ia menilai lembaga ini merupakan terobosan penting untuk menciptakan struktur BUMN yang lebih adaptif dan mampu bersaing di pasar global.
Firnando juga menekankan bahwa pemberian modal kepada BUMN harus berbasis kajian kelayakan, dan dikelola dengan prinsip transparansi yang tinggi. DPR RI, khususnya Komisi VI, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh investasi yang dilakukan melalui Danantara memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.
Tak hanya itu, sinergi antara Danantara, Kementerian BUMN, serta pelaku industri dinilai krusial untuk membangun ekosistem investasi yang sehat. Dengan pendekatan berbasis data, efisiensi, dan integrasi, model baru yang ditawarkan Danantara diharapkan bisa menghindari jebakan birokrasi masa lalu dan menghasilkan portofolio BUMN yang jauh lebih sehat dan strategis.
Apa yang dilakukan Danantara sejatinya adalah bentuk reformasi struktural yang sudah lama dinantikan. Di tengah tantangan global yang makin kompleks dan kompetitif, Indonesia membutuhkan lembaga pengelola aset negara yang tidak hanya responsif, tetapi juga visioner. Danantara hadir untuk menjawab kebutuhan itu, dengan fondasi yang kuat dan desain kelembagaan yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat namun tetap akuntabel.
Jika dijalankan dengan konsistensi dan diawasi secara cermat, Danantara berpotensi menjadi katalis utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan aset negara yang lebih produktif. Lembaga ini dapat menjadi contoh bahwa transformasi di sektor publik bukanlah mimpi jika dilakukan secara serius, dengan pemetaan yang tepat, eksekusi yang disiplin, dan semangat kolaboratif lintas institusi.
Kehadiran Danantara adalah harapan baru. Tidak hanya bagi efisiensi BUMN, tetapi juga bagi rakyat Indonesia yang layak memperoleh manfaat optimal dari setiap rupiah yang diinvestasikan oleh negara. Kini saatnya memberikan kepercayaan dan dukungan penuh, agar Danantara bisa bekerja maksimal untuk masa depan investasi negara yang lebih baik.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah resmi menghentikan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai instrumen pembiayaan untuk perusahaan pelat merah maupun swasta. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi pembiayaan nasional, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang lebih sehat, efisien, dan mandiri tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai gantinya, pemerintah mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai entitas baru yang akan berperan sebagai penyelamat pendanaan melalui model investasi yang berasal dari pengelolaan dividen BUMN. Model ini dinilai lebih fleksibel dan profesional, serta mengurangi beban fiskal yang selama ini timbul dari skema PMN.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa mekanisme PMN seperti sebelumnya tidak lagi diberlakukan. Meski demikian, perusahaan tetap dapat memperoleh dukungan permodalan melalui Danantara.

“Dulu kan equity-nya dari pemerintah sekarang equity-nya oleh Danantara, dulu masuknya lewat APBN, sekarang oleh Danantara melalui hasil pengelolaan dari BUMN. Jadi kalau ada perusahaan yang butuh tambahan modal yang dari Danantara,” ujar Dony.

Langkah ini sekaligus menutup celah potensi penyalahgunaan dalam proses PMN, yang sebelumnya melibatkan pertimbangan politik di DPR. Kini, proses pendanaan dilakukan secara profesional, berbasis penilaian kelayakan bisnis dan kebutuhan strategis.

“Saya rasa tidak ya, karena kita lihat semuanya kan profesional, prosesnya juga sangat jelas, tahapan-tahapannya sampai dengan penambahan equity, jadi saya rasa sangat clear dan Danantara sangat transparan,” imbuhnya.

Sebagai bentuk konkret dari reformasi ini, Presiden Prabowo Subianto telah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN ke dalam Modal Saham PT Waskita Karya Tbk. Pemerintah kemudian menerbitkan PP No. 20 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 6 Mei 2025.

“PP Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham PT Waskita Karya Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian bunyi Pasal 1 PP No 20/2025.

Pandu Sjahrir, Chief of Investment Danantara, menegaskan bahwa Danantara tidak hanya berfokus pada pengelolaan aset, tetapi juga memainkan peran penting dalam transformasi ekonomi nasional melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.

“Tujuan strategis Danantara Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, manajemen risiko, dan keuntungan investasi. Dan kami harus bekerja sama dengan sektor swasta serta bermitra dengan investor global untuk mendorong inovasi,” jelas Pandu.

Pandu menuturkan bahwa Pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam negeri untuk memperkuat iklim investasi nasional. Danantara diharapkan menjadi mitra aktif bagi pelaku usaha lokal yang memiliki keahlian spesifik dan potensi untuk mendorong pertumbuhan industri serta penciptaan lapangan kerja bernilai tinggi.

“Kolaborasi dengan sektor swasta lintas industri artinya kami bertindak sebagai penyedia pembiayaan modal dan mitra lokal, sementara pihak swasta akan membangun nilai dari investasi tersebut,” tegas Pandu.

Dengan peran strategis yang kini diemban, Danantara diharapkan menjadi fondasi baru pembiayaan nasional yang sehat secara fiskal, berkelanjutan, dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Padang – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) semakin menegaskan perannya sebagai motor pembangunan ekonomi nasional. Kali ini, Danantara membuka ruang kolaborasi dengan dunia kampus demi mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai inisiatif pendidikan dan akademik dari universitas di seluruh Indonesia.

“Danantara terbuka bagi kalangan kampus, kami ingin memberikan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia,” kata Dony.

Ia menjelaskan, Danantara yang saat ini membawahi 888 BUMN bukan hanya hadir bagi para pencari kerja, tetapi juga mahasiswa aktif.

Kerja sama yang dimaksud antara lain berupa program magang, magang dosen, hingga pengembangan kurikulum bersama perguruan tinggi.

Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan pendekatan Triple Helix, yang mengintegrasikan kekuatan akademisi, industri (BUMN), dan kebijakan publik melalui Danantara.

“Sektor-sektor baru akan tumbuh terutama hilirisasi, maka kampus harus merespon ini. Kami bertekad menjadikan Danantara sebagai motor pembangunan,” ujar Dony.

Di tempat terpisah, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyebut bahwa Danantara memiliki mandat penting untuk mendorong investasi strategis demi menjawab tantangan bonus demografi Indonesia.

“Karena ini tantangan untuk Indonesia bagaimana kita bisa menciptakan lebih banyak pekerjaan. Dan menciptakan pekerjaan adalah prioritas utama di Indonesia,” tegas Rosan.

Ia berharap Danantara dapat menjadi magnet investasi global, khususnya dalam sektor hilirisasi dan infrastruktur, untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi generasi muda.

Rosan juga menyoroti bahwa Danantara kini mengelola aset strategis nasional lebih dari US$900 miliar, memperkuat posisinya sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.*

JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) optimistis mampu meraih pendapatan hingga Rp13 triliun dalam lima tahun ke depan.

Angka ini berasal dari pengelolaan nilai investasi masuk ke Indonesia selama satu dekade terakhir yang mencapai Rp 9.100 triliun.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa proyeksi tersebut sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas.

“Jadi lima tahun ke depan memang diharapkan pertumbuhannya jump very significant, dalam rangka kita mencapai pertumbuhan 8%,” ujar Rosan.

Sebagai pengelola dana abadi negara, Danantara kini membawahi lebih dari 888 BUMN dengan total aset melebihi Rp15.000 triliun. Rosan menjelaskan, Danantara memperoleh dana kelolaan dari pembagian dividen BUMN yang kemudian dikelola untuk menghasilkan imbal hasil optimal.

“Sekarang ini bisa kita kelola untuk harus menghasilkan return. Kalau Indonesia ini kurang lebih, you would like to have return at least like 10%,” jelas Rosan.

Ia juga menuturkan bahwa Danantara akan mengalokasikan sekitar 20% investasinya ke luar negeri. Dengan strategi itu, sekitar US$185 miliar diperkirakan dapat dimanfaatkan setiap lima tahun sekali untuk investasi produktif, baik domestik maupun internasional.

“Again, to create more jobs. Investasi menjadi sangat penting dan menjadi salah satu ujung tombak untuk perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, dan yang lain-lain,” ungkap Rosan.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menambahkan bahwa Danantara juga terbuka untuk dunia akademik.

“Danantara terbuka bagi kalangan kampus, kami ingin memberikan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia,” kata Dony.

Ia menegaskan bahwa Danantara bukan hanya tempat untuk para pencari kerja, tetapi juga bisa menjadi wadah pengembangan bagi mahasiswa dan institusi pendidikan.*

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi memulai langkah strategis dalam restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memangkas jumlah perusahaan dari 888 menjadi kurang dari 200.

Langkah ini diyakini akan membuat BUMN lebih efisien, fokus, dan mampu bersaing di level global.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menjelaskan bahwa konsolidasi ini dilakukan melalui empat tahapan, dimulai dari kajian mendalam terhadap bisnis tiap entitas.

“Jumlah perusahaan kita 888 perusahaan yang ada di induk sampai cucu BUMN yang kita masukkan di dalam matrix industri,” kata Dony.

Ia mencontohkan banyak perusahaan dengan model bisnis serupa namun terlalu kecil untuk bersaing, seperti 18 perusahaan di sektor logistik dan 16 perusahaan asuransi.

Maka dari itu, Danantara akan mengkonsolidasikan perusahaan-perusahaan tersebut agar terbentuk entitas yang lebih kuat dan terfokus.

“Sehingga akan terjadi konsolidasi bisnis dari tadinya 888 perusahaan, kita harapkan nanti menjadi tinggal di bawah 200 perusahaan yang memang kokoh dan kuat,” ungkapnya.

Tahap kedua adalah konsolidasi bisnis, termasuk pembentukan holding di sektor perhotelan, logistik, dan asuransi. Sementara tahap ketiga melibatkan penulisan ulang roadmap model bisnis dan sumber pendapatan masing-masing perusahaan.

Tahap terakhir adalah penciptaan nilai tambah (value creation), termasuk penentuan perusahaan mana yang akan diprivatisasi dan mana yang dipertahankan negara.

Dony menegaskan bahwa langkah-langkah ini tidak akan mungkin dilakukan tanpa keberadaan Danantara.

“Kami bisa melakukan itu karena kami pemiliknya secara perusahaan. Kita cukup dengan melakukan merger and acquisition di antara perusahaan kita,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menyambut positif inisiatif ini.

“Danantara adalah terobosan besar untuk mempercepat transformasi BUMN agar lebih adaptif, kompetitif, dan mampu bersaing secara global,” ujarnya.
Firnando juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Suntikan modal harus selektif, didasarkan pada studi kelayakan,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa DPR akan melakukan pengawasan ketat agar investasi melalui Danantara benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. *