Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terus menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Tahun ini, Danantara diproyeksikan akan mengelola dividen dari sejumlah BUMN sebesar US$ 7 miliar atau setara Rp 120 – 150T. Dana ini akan difokuskan untuk memperkuat sektor riil melalui investasi strategis.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa kebijakan ini menandai transformasi penting dalam pengelolaan dividen negara yang sebelumnya langsung masuk ke kas negara. Kini, dana tersebut dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Dividen yang sebelumnya langsung masuk ke negara, kini bisa kita manfaatkan untuk investasi di sektor industri yang menciptakan quality jobs,” jelas Rosan.

Rosan menambahkan, Danantara akan mengelola total aset hingga Rp 15.000T. Seluruh sumber pendanaan berasal dari dividen perusahaan negara, bukan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui APBN. Skema ini menandai kemandirian Danantara dalam membiayai proyek-proyek strategis nasional tanpa membebani anggaran publik.

Lebih lanjut, Rosan menyoroti tantangan struktural dalam ketenagakerjaan nasional. Dari 140 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 36% hanya menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar, dan 24% bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar.

“Ini adalah tantangan besar bangsa, Karena itu, Danantara memiliki misi ganda, yakni menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus meraih keuntungan yang berkelanjutan’” tegasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Danantara berkomitmen menjalankan misi investasi yang tak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja.

“Setiap tahun ada 2 juta bayi lahir di Indonesia. Kita harus mulai sekarang untuk memastikan sebagian besar dari mereka kelak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak,” tambah dia.

Dalam pelaksanaannya, strategi investasi Danantara dirancang dengan komposisi alokasi sebesar 80% untuk proyek di dalam negeri dan 20% di luar negeri. Pendekatan ini dikombinasikan dengan strategi leverage untuk mengoptimalkan dana investasi hingga empat sampai lima kali lipat dari nilai awal.

“Danantara akan menjadi jembatan untuk meningkatkan kepercayaan investor asing. Dengan dana yang kami miliki, kami bisa leverage investasi menjadi 4 hingga 5 kali lipat dari jumlah awal,” jelasnya.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, turut menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan pengganti skema lama PMN yang selama ini mengandalkan APBN dan persetujuan DPR.

“Totalnya sekitar Rp 150 triliun yang akan kami kelola. Itu berasal dari setoran seluruh BUMN dan akan digunakan sebagai modal investasi,” ujar Dony.

Ia juga menambahkan bahwa dana dividen kini diarahkan untuk mendukung investasi berkelanjutan, sesuai dengan arah baru kebijakan pendanaan nasional.

“Dividen tersebut akan difokuskan untuk investasi berkelanjutan, menggantikan skema lama Penyertaan Modal Negara (PMN) yang selama ini melalui APBN dan disetujui DPR,” jelas Dony.

Langkah strategis Danantara ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Dengan pengelolaan aset yang transparan dan orientasi jangka panjang, Danantara ditargetkan menjadi motor utama dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029.

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Salah satu langkah strategis yang tengah didorong adalah peluncuran dan optimalisasi platform Danantara, sebagai katalis transformasi ekonomi digital berbasis pemanfaatan aset negara.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan optimisme besar terhadap masa depan platform tersebut. Ia menyatakan bahwa potensi pendapatan Danantara dalam beberapa tahun ke depan bisa mencapai Rp13 triliun, seiring dengan pengelolaan dan digitalisasi arus investasi yang masuk ke Indonesia dalam satu dekade terakhir, yang nilainya mencapai Rp9.100 triliun.

“Kita ingin kontribusi Danantara bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% di tahun 2029. Caranya dengan memastikan seluruh investasi bisa terpantau, diawasi, dan diarahkan ke sektor-sektor produktif,” ujar Rosan.

Lebih lanjut, Rosan juga mengungkapkan bahwa Danantara memiliki potensi untuk melakukan investasi ke luar negeri hingga 20%. Jika digabungkan dengan investasi dalam negeri sebesar 15%, maka total potensi investasi Danantara bisa mencapai 35%.

Menurutnya, dengan estimasi tersebut, terdapat sekitar US$185 miliar yang dapat dioptimalkan untuk kegiatan investasi setiap lima tahun. Hal ini menempatkan Danantara sebagai katalis utama dalam memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global.

“Again, to create more jobs. Investasi menjadi sangat penting dan menjadi salah satu ujung tombak untuk perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, dan yang lain-lain. Karena di satu sisi itu investasi,” terangnya.

Dalam pernyataan terpisah, Menteri BUMN, Erick Thohir juga menegaskan bahwa model bisnis Danantara merupakan langkah besar untuk menghadirkan transparansi, efisiensi, serta keterlibatan publik dalam pemanfaatan aset negara.

“Kami akan bekerja sama dengan seluruh jajaran untuk memastikan Danantara beroperasi secara transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar Erick.

Erick Thohir menyebut langkah ini sepenuhnya sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas sebagai prioritas utama. Danantara diharapkan mampu mendorong lompatan besar dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, optimalisasi Danantara juga menegaskan arah baru kebijakan pemerintah dalam membangun sistem ekonomi digital nasional yang tangguh, transparan, dan berdaya saing tinggi, sekaligus adaptif terhadap dinamika geopolitik dan ketidakpastian global.

Jakarta — Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa investasi merupakan elemen vital dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sebagaimana dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam forum Meet The Leaders di Universitas Paramadina, Rosan menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang berada di kisaran 5% sudah tergolong baik jika dibandingkan dengan negara lain. Namun, untuk mencapai target ambisius 8%, dibutuhkan dorongan signifikan, khususnya melalui penguatan sektor investasi.

Ia memaparkan bahwa struktur perekonomian Indonesia saat ini terdiri atas 54% konsumsi domestik, 29% investasi, 9% belanja pemerintah, dan 2% ekspor. Selebihnya berasal dari sektor lain-lain.

“Nah kalau kita lihat struktur seperti ini, investasi itu menyumbang nomor 2 terbesar dari our economic growth. Dan kalau kita melihat situasi sekarang, pertumbuhan perekonomian kita bisa terdorong dari mana? Yang paling mungkin kan dari investment. At this moment,” ungkap Rosan.

Sebagai lengan investasi pemerintah, Danantara bertugas mengelola dana dari dividen BUMN untuk diinvestasikan secara produktif dan menghasilkan imbal hasil optimal bagi negara.

“Sekarang ini bisa kita kelola untuk harus menghasilkan return. Kalau Indonesia ini kurang lebih, you would like to have return at least like 10%,” ujar Rosan.

Rosan menjelaskan, selama satu dekade terakhir, total nilai investasi yang masuk ke Indonesia — baik dari dalam negeri maupun luar negeri — telah mencapai Rp9.100 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya potensi investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta perluasan lapangan kerja.

Dalam strategi jangka menengahnya, Danantara juga merencanakan ekspansi investasi internasional hingga 20% dari total portofolio.

“Danantara mungkin akan melakukan investasi ke luar negeri sebanyak 20%. Sehingga total investasi dalam dan luar negeri sebesar 35%,” lanjutnya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi portofolio jangka panjang, dengan target total investasi domestik dan global mencapai US$185 miliar dalam lima tahun mendatang.

“Again, to create more jobs. Investasi menjadi sangat penting dan menjadi salah satu ujung tombak untuk perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, dan yang lain-lain. Karena di satu sisi itu investasi,” tambahnya.

Danantara memiliki mandat strategis untuk mengelola dan mengoptimalkan portofolio aset milik BUMN yang nilainya melebihi Rp10.000 triliun dan mengarahkannya ke investasi jangka panjang sesuai prioritas pembangunan nasional. Untuk mendukung hal ini, dibentuk dua divisi utama: induk operasional dan induk investasi. Induk operasional yang dipimpin oleh Dony Oskaria bertugas mengawasi aktivitas BUMN, memastikan efisiensi pengelolaan aset, dan menerapkan tata kelola yang akuntabel.

“Sebagai induk operasional, kami ingin membangun perusahaan kelas dunia. Saat ini, ada sekitar 845 perusahaan yang telah dinaungi oleh Danantara Indonesia. Tugas kami adalah merampingkan bisnis perusahaan-perusahaan tersebut dan fokusnya ialah optimalisasi, efisiensi, memaksimalkan dividen, dan menjadi bagian dari perusahaan Global Fortune 500,” jelas Pandu Sjahrir, Chief of Investment Danantara.

Pemerintah mendorong keterlibatan swasta nasional dalam memperkuat iklim investasi. Danantara pun menargetkan kemitraan strategis dengan pelaku usaha lokal yang kompeten untuk mendorong pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Kolaborasi dengan sektor swasta lintas industri artinya kami bertindak sebagai penyedia pembiayaan modal dan mitra lokal, sementara pihak swasta akan membangun nilai dari investasi tersebut,” pungkas Pandu.

Jakarta – Indonesia terus menunjukkan daya tariknya sebagai destinasi investasi yang stabil dan menjanjikan. Dalam lima tahun terakhir, Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat dari Rp98 triliun pada kuartal pertama 2020 menjadi Rp230 triliun pada kuartal pertama 2025. Lonjakan ini menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Februari 2024. Lembaga ini bertugas mengelola aset BUMN senilai lebih dari Rp10.000 triliun serta menarik investor global melalui investasi strategis jangka panjang.

Dalam East Ventures Summit 2025, Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara, memaparkan peran ganda lembaganya melalui dua divisi utama: induk operasional dan induk investasi.

“Sebagai induk operasional, kami ingin membangun perusahaan kelas dunia. Saat ini, ada sekitar 845 perusahaan yang telah dinaungi oleh Danantara Indonesia. Tugas kami adalah merampingkan bisnis perusahaan-perusahaan tersebut dan fokusnya ialah optimalisasi, efisiensi, memaksimalkan dividen, dan menjadi bagian dari perusahaan Global Fortune 500,” jelas Pandu.

Danantara juga tengah menjalankan restrukturisasi guna meningkatkan efisiensi, manajemen risiko, dan transformasi bisnis BUMN. Sementara itu, induk investasi berfokus pada pengelolaan dividen dan penanaman modal di sektor strategis seperti energi terbarukan, pangan, kesehatan, dan properti.

“Tujuan strategis Danantara Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, manajemen risiko, dan keuntungan investasi. Dan kami harus bekerja sama dengan sektor swasta serta bermitra dengan investor global untuk mendorong inovasi,” tambah Pandu.

Komitmen tersebut mendapat dukungan dari sektor swasta. Jesslyne Widjaja, Direktur Eksekutif Golden Agri-Resources (GAR), menyampaikan bahwa perusahaannya melihat peluang besar dalam pengembangan agribisnis berkelanjutan dan transformasi digital.

“Kami mendorong pengembangan kapabilitas digital dalam bisnis kami, namun kami juga melihat potensi ke luar. Perusahaan akan mencari solusi yang dapat mendorong transformasi, meningkatkan efisiensi, bahkan mendisrupsi model bisnis yang sudah ada,” ujar Jesslyne.

Lebih lanjut GAR mengedepankan strategi transformasi digital dan eksplorasi sektor baru demi menciptakan bisnis berkelanjutan jangka panjang. Dengan pendekatan purpose-driven business, perusahaan seperti GAR meyakini bahwa keberlanjutan akan menarik talenta dan mitra strategis yang relevan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.

“Kami percaya bahwa memiliki bisnis yang berlandaskan tujuan (purpose-driven business) juga sangat penting. Karena dengan memiliki tujuan, Anda bisa menarik talenta, mitra, dan pelanggan ke dalam bisnis Anda, serta membangun bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang,” lanjut Jesslyne.

Dengan strategi terarah dan kolaborasi lintas sektor, Danantara menjadi penggerak penting dalam memperkuat fondasi investasi nasional demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Jakarta — Pemerintah secara resmi menghapus skema Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perusahaan pelat merah maupun swasta. Perubahan ini menandai pergeseran strategi pendanaan nasional yang kini mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai sumber penyertaan modal tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa ke depan tidak akan ada lagi PMN. Namun, kebutuhan modal perusahaan tetap bisa dipenuhi melalui penyertaan atau tambahan modal (equity) dari hasil pengelolaan dividen BUMN oleh Danantara.

“Dulu kan equity-nya dari pemerintah sekarang equity-nya oleh Danantara, dulu masuknya lewat APBN, sekarang oleh Danantara melalui hasil pengelolaan dari BUMN. Jadi kalau ada perusahaan yang butuh tambahan modal yang dari Danantara,” kata Dony.

Tahun ini, Danantara diperkirakan akan mengelola dividen BUMN sekitar Rp 150 triliun. Dana tersebut akan diinvestasikan ke proyek-proyek berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi perekonomian.

“Tentu saja dividen itu merupakan setoran dari seluruh BUMN, yang kemudian akan menjadi investasi kita. (Totalnya Rp 150 triliun) ya sekitar itu,” ujar Dony.

Ia menegaskan, seluruh proses dilakukan secara profesional dan transparan, serta tidak membuka ruang bagi praktik kolusi.

“Saya rasa ngga ya (kongkalikong), karena kan kita lihat semuanya kan profesional, prosesnya juga sangat jelas, tahapan-tahapannya sampai dengan penambahan equity, jadi saya rasa sangat clear dan Danantara sangat transparan,” ungkapnya.

Pemberian suntikan modal akan mempertimbangkan Business Plan, kondisi industri, dan parameter yang ketat.

“Kita menilai (berdasarkan) Business Plan dari perusahaannya, industrinya, dan dalam pemberian equity injection kepada perusahaan-perusahaan itu kita memiliki parameter yang cukup ketat,” tambah Dony.

Langkah ini diperkuat dengan pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2022 oleh Presiden Prabowo Subianto, yang digantikan dengan PP Nomor 20 Tahun 2025.

“PP Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham PT Waskita Karya Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian bunyi Pasal 1 PP No 20/2025.

Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani menegaskan pentingnya investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut kontribusi investasi terhadap PDB mencapai 29%, setelah konsumsi rumah tangga sebesar 53%.

“Investasi adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, menyumbang sekitar 29% setelah konsumsi rumah tangga yang mencapai 53%,” tutur Rosan.

Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia mencatat investasi sebesar Rp 9.100 triliun dan menargetkan Rp 13.000 triliun dalam lima tahun ke depan. Untuk mendukung itu, Danantara akan mengelola aset hingga Rp 15.000 triliun.

“Dividen yang sebelumnya langsung masuk ke negara, kini bisa kita manfaatkan untuk investasi di sektor industri yang menciptakan quality jobs,” imbuhnya.

Rosan memperkirakan tahun ini Danantara akan memperoleh laba sekitar US$ 7 miliar atau Rp 120–150 triliun.

“Danantara akan menjadi jembatan untuk meningkatkan kepercayaan investor asing. Dengan dana yang kami miliki, kami bisa leverage investasi menjadi empat hingga lima kali lipat dari jumlah awal,” sebutnya.

Dengan penghapusan PMN dan pengelolaan dividen oleh Danantara, skema pendanaan nasional kini memasuki fase baru yang lebih mandiri, efisien, dan fokus pada pertumbuhan jangka panjang.

Oleh : Andhika Rachma )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah baru dalam pembangunan ekonomi nasional melalui peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga ini tidak hanya ditujukan untuk menghimpun dan mengelola dana investasi, tetapi lebih jauh lagi, menjadi katalis transformasi struktural perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. Dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun, Danantara ditugaskan menjadi tulang punggung dalam mewujudkan visi besar tersebut.
Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani mengatakan sinergi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pengelola investasi seperti Danantara, pihaknya optimis bahwa Indonesia dapat merealisasikan visi pertumbuhan 8% tersebut dan berharap langkah ini tidak hanya menghasilkan pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo menyebut Danantara sebagai “senjata strategis” untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, menguatkan industri nasional, dan memastikan kesejahteraan masyarakat menjangkau hingga ke pelosok negeri. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, Danantara mengusung pendekatan hibrida yang menggabungkan prinsip sovereign wealth fund (SWF) seperti Temasek Holdings di Singapura, namun dengan nuansa lokal yang lebih inklusif. Ia bukan sekadar pengelola aset negara, tetapi juga penghubung antara kekuatan modal publik dan swasta untuk proyek-proyek jangka panjang bernilai strategis.
Dengan aset awal sebesar Rp1.400 triliun atau sekitar USD 90 miliar, Danantara menjadi salah satu entitas investasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Besarnya dana ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak ingin hanya menambal defisit atau mengejar pertumbuhan instan, melainkan merancang fondasi ekonomi jangka panjang yang kokoh.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa sinergi antara negara, sektor swasta, dan lembaga investasi akan menjadi kunci untuk mencapai target 8%. Menurutnya, pertumbuhan ini bukan semata-mata soal angka, tetapi harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat dalam bentuk lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pembangunan infrastruktur yang merata.
Sejak diluncurkan pada Februari 2025, Danantara bergerak cepat menjajaki peluang investasi strategis. Salah satu langkah konkret yang telah ditempuh adalah penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Chandra Asri Pacific senilai USD 800 juta untuk pembangunan pabrik kimia hijau di Jawa Barat. Proyek ini diyakini akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku kimia sekaligus memperkuat hilirisasi industri dalam negeri. Lebih dari itu, proyek ini akan membuka ribuan lapangan kerja baru dan mendukung agenda keberlanjutan lingkungan.
Selain petrokimia, Danantara telah mengarahkan perhatiannya pada sektor-sektor prioritas seperti energi hijau, infrastruktur transportasi, dan teknologi digital. Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendorong transformasi ekonomi dari sektor konsumsi menuju sektor produksi dan inovasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Danantara adalah wujud konkret dari semangat kemandirian ekonomi. Indonesia tidak dapat terus bergantung pada pembiayaan eksternal, dan melalui Danantara, pemerintah memiliki kemampuan untuk menggerakkan modal dalam negeri secara lebih produktif dan terukur.
Guna menjaga kredibilitas dan tata kelola yang baik, Danantara menggandeng sejumlah tokoh dunia sebagai dewan penasihat, antara lain ekonom Jeffrey Sachs, investor Ray Dalio, serta mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu membawa praktik terbaik global ke dalam manajemen lembaga tersebut. Di tingkat nasional, kehadiran tokoh seperti Sri Mulyani Indrawati dalam dewan pengawas turut menegaskan komitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Namun, langkah besar ini tidak luput dari kontroversi. Sejumlah kritik muncul terkait kebijakan pemerintah yang mengalihkan sebagian besar anggaran kementerian ke Danantara. Laporan investigatif The Australian bahkan menyebut keputusan ini sebagai bentuk “fiskal populisme berisiko tinggi” dan memperingatkan potensi penyalahgunaan dana seperti kasus 1MDB di Malaysia. Meski demikian, pemerintah membantah keras tudingan tersebut.
Juru Bicara Presiden, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran ke Danantara berada di bawah pengawasan ketat lembaga seperti KPK, BPK, dan lembaga independen lainnya, seraya menekankan bahwa pemerintah tidak sedang main-main dengan masa depan bangsa dan bahwa semua kebijakan disusun dengan prinsip kehati-hatian.
Efisiensi birokrasi yang ditempuh dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran membuahkan hasil signifikan. Pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp300 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk Danantara. Menurut Rosan Roeslani, lembaga yang dipimpinnya menargetkan dividen sebesar Rp150 triliun dalam tahun fiskal pertama. Ia juga menegaskan bahwa seluruh proyek investasi akan melalui proses penilaian kelayakan ketat yang melibatkan mitra profesional, termasuk konsultan keuangan kelas dunia seperti BlackRock dan McKinsey.
Keberhasilan Danantara akan sangat ditentukan oleh dua elemen penting: stabilitas politik dan kapasitas teknokratis. Tanpa dukungan politik yang solid dan arah kebijakan yang konsisten, lembaga sebesar ini rawan diseret ke dalam konflik kepentingan. Di sisi lain, kemampuan memilih dan mengeksekusi proyek-proyek bernilai tinggi secara profesional akan menjadi indikator utama keberhasilannya.
Jika dua pilar tersebut dapat dijaga, Danantara bukan hanya akan menjadi institusi keuangan baru, tetapi simbol dari babak baru pembangunan ekonomi Indonesia, sebuah ekonomi yang berdaulat, inovatif, dan berkeadilan sosial.

)* Penulis adalah Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah terus mengintensifkan upaya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara tujuan secara legal dan terencana. Strategi ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan devisa, dan mengurangi angka pengangguran di dalam negeri.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan dalam rencana besar ketenagakerjaan, pemerintah menargetkan pengiriman ratusan ribu PMI setiap tahun secara berkelanjutan dengan memperkuat sistem pelatihan, perlindungan, dan kemitraan internasional.

” Pihaknya akan mengirimkan sekitar 400 ribu PMI setiap tahun ke luar negeri, dengan menargetkan devisa negara hingga ratusan triliun. Target kami bisa dikirim 400 ribu lebih, maka target devisa 439 triliun, kalau sekarang masih 253,3 triliun” ujar

Sebelumnya, Wamen P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan pihaknya membidik peningkatan 45 persen dalam pengiriman PMI pada 2025. Meningkatkan penempatan ini penting seiring besarnya kebutuhan pekerja migran yang tersedia.

“Pada tahun 2025, KemenP2MI/BP2MI menargetkan pengiriman PMI sebanyak 425.000 orang yang artinya naik 45 persen dari tahun 2024,” kata Dzulfikar.

Sebagai bagian dari rencana program pemberdayaan pekerja migran dan memenuhi job order, KemenP2MI berkomitmen untuk mempersiapkan calon pekerja migran yang handal dengan melaksanakan beberapa program.

Keberhasilan program ini membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Pemerintah memfasilitasi pembentukan ekosistem tata kelola migrasi kerja yang tidak hanya berpihak pada produktivitas ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Reformasi birokrasi dalam pengurusan dokumen dan perizinan dipercepat agar lebih efisien, responsif, dan bebas pungli.

Dengan target pengiriman ratusan ribu PMI tiap tahun, pemerintah tidak sekadar mendorong angka statistik, tetapi menyiapkan sebuah sistem ketenagakerjaan luar negeri yang berkelanjutan, transparan, dan humanis. Pekerja migran tidak lagi dipandang sebagai buruh kasar yang rentan, tetapi sebagai duta bangsa yang mengharumkan nama Indonesia di panggung global. Mereka menjadi penggerak roda ekonomi yang turut mengisi ruang-ruang strategis dalam pembangunan nasional.

Dengan pencapaian yang terukur dan sistem yang semakin solid, Indonesia menatap masa depan sebagai negara pengekspor tenaga kerja profesional yang disegani, sekaligus pelindung utama bagi warganya di luar negeri. Pemerintah percaya bahwa penempatan pekerja migran yang terencana dan berkualitas adalah salah satu pilar penting dalam membangun ekonomi rakyat yang kuat dan berkeadilan.

***

Jakarta, – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), bersama berbagai pemangku kepentingan, menetapkan optimalisasi mutu dan kualifikasi PMI sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing global dan mendongkrak devisa nasional.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan, pemerintah menargetkan penempatan hingga 400.000 PMI di luar negeri pada 2025, naik signifikan dari sekitar 297.434 penempatan pada 2024 dan potensi 1,5 juta permintaan tenaga kerja di berbagai negara.

“Bonus demografi Indonesia perlu dikelola. Salah satu jalannya adalah meningkatkan kompetensi PMI bukan sekadar mengirim banyak, tetapi mengirim mereka dengan kualitas yang sesuai kebutuhan global,” ujarnya.

Untuk mendukung tujuan ini, pemerintah memperkuat kolaborasi dengan Kadin, Kemendikbud, Kemendikaf, Kemnaker, BUMN, dan lembaga swasta untuk menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan negara tujuan. Sebagai bagian dari skema “kelas migran”, kurikulum SMK dan institusi pelatihan akan disesuaikan dengan kompetensi teknis dan bahasa target negara seperti Jepang, Turki, atau Uni Eropa.

Sambutan serupa datang dari Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang menegaskan pentingnya mengalihkan fokus dari pekerja unskilled ke PMI skilled dan middle-skilled.

Menurutnya, keseimbangan ini akan mengurangi ketergantungan tenaga kerja yang minim kompetensi. Menteri Karding juga turut menjelaskan bahwa pelatihan bahasa dan keterampilan merupakan salah satu elemen mahal dalam proses persiapan calon PMI.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memperluas jaringan pelatihan terpadu dan pendidikan vokasi di daerah. Contohnya, kolaborasi di Lampung untuk mencetak antara 20.000 – 30.000 PMI setiap tahun melalui “kelas migran” berbasis SMK dan vokasi daerah. Langkah ini bertujuan menyiapkan PMI siap kerja sesuai kebutuhan industri dan negara mitra.

Sebagai wujud perlindungan dan penanganan darurat, KemenP2MI juga memperkuat kemitraan dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Penandatanganan nota kesepahaman pada 27 Mei 2025 dengan Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla memperluas layanan perlindungan yang mencakup kondisi darurat, dukungan psikososial, dan bantuan di wilayah yang tidak terjangkau atase ketenagakerjaan.

Menteri Karding menyatakan PMI punya sejarah panjang dalam solidaritas kemanusiaan dan jaringan global.

”Kehadiran mereka di lapangan adalah keharusan bila PMI kita terkendala jangkauan atase atau perwakilan,” jelasnya.

Upaya komprehensif pemerintah dalam meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia patut diapresiasi sebagai langkah strategis yang tidak hanya memperkuat posisi tenaga kerja Indonesia di pasar global, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi para PMI dan keluarganya.

Komitmen untuk membangun sistem penempatan yang legal, pelatihan yang terstandarisasi, serta kolaborasi lintas lembaga menunjukkan bahwa pemerintah serius menjadikan PMI sebagai aset bangsa, bukan sekadar penyumbang devisa.

Jakarta – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam paket stimulus ekonomi Juni-Juli 2025 berlangsung tepat sasaran. Kebijakan ini digulirkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang stabilitas ekonomi nasional yang tengah menghadapi tekanan global.

Paket stimulus senilai Rp24,44 triliun itu diumumkan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dalam konferensi pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan lima kebijakan yang diputuskan, yakni diskon transportasi, insentif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Salah satu fokus utama adalah penguatan bantuan sosial (bansos). Pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp11,93 triliun guna memperluas manfaat Kartu Sembako dengan tambahan Rp200 ribu per bulan serta menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras setiap bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan.

“Bantuan ini mulai disalurkan pada bulan Juni dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas),” jelas Sri Mulyani.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa seluruh penyaluran bansos merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan penggabungan dari DTKS, Regsosek, dan data P3KE.

“Penyaluran bansos pada triwulan kedua 2025 ini mengacu kepada DTSEN sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” katanya.

Menurutnya, validasi data dilakukan secara ketat melalui verifikasi lapangan bersama BPKP dan Kemensos. Dari keseluruhan 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah melalui proses verifikasi, dan sebanyak 14,3 juta di antaranya teridentifikasi berada dalam kelompok desil 1 sampai 4.

“Data yang telah bersih ini menjadi dasar penyaluran bansos yang dimulai akhir Mei,” tambah Amalia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bahwa hasil ground checking menemukan 1,9 juta KPM yang tidak layak menerima bantuan.

“Kami segera menghapus data penerima yang tergolong inclusion errors untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ungkapnya.

Pemutakhiran data tersebut disebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp17,9 triliun.

“Presiden menegaskan bahwa konsolidasi data secara nasional sangat krusial guna menjamin program berjalan efektif,” tambah Saifullah.

Dengan sistem data terpadu dan verifikasi ketat, pemerintah berharap stimulus ekonomi ini dapat tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta – Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 oleh OECD dari 4,9% menjadi 4,7% mengindikasikan peringatan serius terhadap kekuatan dan stabilitas ekonomi nasional. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menyebut bahwa gejala perlambatan sudah terlihat sejak awal tahun, dengan pertumbuhan kuartal pertama hanya mencapai 4,87%, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,11%.

“Kalau tidak ada intervensi pemerintah, pertumbuhan tahun ini bisa lebih rendah dari 4,87%,” ujar Ajib.

Ia menilai kondisi ekonomi saat ini dibayangi oleh empat faktor utama, yaitu melemahnya konsumsi akibat PHK, rendahnya penerimaan pajak, pengaruh eksternal dari tarif AS, dan investasi yang minim serapan tenaga kerja.

“Sejak awal tahun, PHK sudah tembus 70 ribu. Kemiskinan juga tinggi menurut standar Bank Dunia,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa realisasi penerimaan pajak pada kuartal pertama hanya berada di angka 14,7% dari target, yang dinilai masih sangat jauh dari capaian ideal. Sementara itu, efisiensi belanja pemerintah justru memberi tekanan tambahan bagi laju ekonomi.

Di sektor eksternal, kebijakan tarif AS disebut memukul ekspor Indonesia sejak April.

“Permintaan dari Amerika menurun tajam,” tambahnya.

Sementara investasi saat ini lebih banyak terserap di sektor padat modal yang minim menciptakan lapangan kerja.

“Dampak terhadap penciptaan lapangan kerja sangat minim,” jelas Ajib.

Meski demikian, ia tetap optimistis. program BLT dan belanja negara yang lebih tepat sasaran bisa menjadi kunci menjaga pertumbuhan di atas 5%.

Ia menyarankan agar pemerintah menerapkan prinsip spending better, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan energy agar sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Optimisme lain turut disuarakan oleh Kadin Sulawesi Selatan yang menyambut positif kebijakan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun yang dirilis pada bulan Juni. Ketua Kadin Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras, menyebut stimulus tersebut memiliki dampak positif terhadap daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, sektor UMKM, ketenagakerjaan, serta kepercayaan investor.

“Dengan adanya bansos, subsidi upah, dan diskon transportasi, konsumsi rumah tangga akan meningkat. Ini penting karena menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB,” ungkap Andi Iwan.

Ia menilai langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah menjadi sinyal bahwa negara hadir dan memiliki kapasitas fiskal untuk menjaga momentum ekonomi di tengah tekanan global.