RAJA AMPAT – Aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, dipastikan sama sekali tidak mengganggu ekosistem laut maupun kawasan pesisir di sekitarnya.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah melakukan pemantauan secara langsung di perairan sekitar wilayah operasional PT Gag Nikel.

“Kami menyelam di situ, dan sedimentasinya tidak banyak, tidak mengganggu ekosistem laut,” tegas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono.

Ia menyebutkan bahwa terumbu karang dan populasi ikan, termasuk anak-anak hiu, masih dalam kondisi yang sehat dan terjaga.

Pung juga memastikan bahwa aktivitas tambang tersebut sama sekali tidak berdampak pada daratan utama Papua karena jaraknya yang cukup jauh.

“Kami pastikan terumbu karang, maupun ikan di situ jangan sampai terganggu. Ikan masih banyak di situ, ikan hiu anak-anaknya masih banyak,” ujarnya.

Pulau Gag memang menjadi satu-satunya wilayah pertambangan nikel di Raja Ampat yang izin operasinya masih berlaku, sementara empat izin usaha dari perusahaan tambang lainnya telah dicabut pemerintah pada 10 Juni 2025 karena terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pencabutan empat IUP tersebut dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pada berbagai pertimbangan secara menyeluruh dari Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden memutuskan bahwa, empat IUP yang di luar Pulau Gag itu dicabut,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Presiden.

Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa izin operasional PT Gag Nikel tetap diawasi secara ketat, khususnya terkait Amdal dan perlindungan terumbu karang.

“Kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat,” tandas Bahlil.

Ia menambahkan, meskipun izin tersebut dikeluarkan sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai geopark, namun pelestarian Raja Ampat tetap menjadi prioritas nasional bagi pemerintah.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa evaluasi KKP terhadap kegiatan tambang PT Gag Nikel menunjukkan adanya penataan lingkungan yang baik.

“Evaluasi turun tim dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk mengecek kondisi lapangan,” jelas Yuliot,

Sikap pemerintah hingga pengetatan pengawasan aktivitas tambang di Raja Ampat tersebut merupakan bukti konkret adanya keberpihakan pada ekosistem laut dan alam di sana.

Terbukti dengan demikian, nyatanya hingga kini seluruh aktivitas tambang di Raja Ampat tidak mengganggu ekosistem laut.***

[edRW]

RAJA AMPAT — Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat perlindungan terhadap kawasan konservatif Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan, yakni adanya pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang yang dinilai berpotensi merusak kelestarian lingkungan.

Langkah ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap keberlanjutan ekosistem strategis nasional dan global.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut IUP 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” tegas Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai upaya menjaga kawasan geopark Raja Ampat agar bisa tetap lestari dan terbebas dari berbagai upaya eksploitasi yang sama sekali tidak bertanggung jawab.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyambut dengan positif adanya keputusan Presiden Prabowo Subianto itu.

Ia menyebut bahwa langkah pencabutan IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampar sebagai wujud keberanian politik dan keberpihakan yang nyata terhadap kelestarian lingkungan.

“Ini adalah bukti bahwa Presiden mendengar suara rakyat, berpihak pada kelestarian alam, dan menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa di atas kepentingan ekonomi sesaat,” ujar Bambang.

Menurutnya, pencabutan izin di wilayah konservasi bukanlah akhir, melainkan justru menjadi awal dari komitmen baru negara dalam pemulihan ekologis.

Ia juga menegaskan bahwa Raja Ampat sejatinya merupakan aset ekologis dunia yang wajib untuk terus dijaga keberlanjutannya.

“Langkah ini adalah pesan kuat bahwa Presiden ingin Indonesia maju dari sektor sumber daya alam dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menambahkan bahwa pemerintah terus memantau kondisi di Raja Ampat dan melakukan penyesuaian dari berbagai kebijakan secara jauh kebih adaptif.

“Kita akan bertindak adaptif demi menjamin keberlangsungan pariwisata yang seimbang antara ekonomi, ekologi, dan budaya lokal,” ungkapnya.

Widiyanti menegaskan bahwa spot-spot ikonik seperti Manta Point dan Cape Kri tetap dibuka, serta kini bisa menjadi tumpuan ekonomi bagi seluruh masyarakat lokal di sana.

Pemerintah juga memperkuat sinergi dengan berbagai pihak secara lintas sektor seperti TNI–Polri, tokoh adat, dan pemerintah daerah dalam menjaga kawasan konservasi tersebut sebagai warisan ekowisata dunia.

Seluruh hal tersebut merupakan sebuah bukti nyata bahwa pemerintah tengah terus meningkatkan berbagai upaya perlindungan wilayah konservatif di Raja Ampat. (*)

[edRW]

Oleh: Bagus Pratama
Upaya pemerintah dalam menggulirkan serangkaian stimulus ekonomi untuk periode pertengahan tahun ini dinilai mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sekaligus menopang daya beli masyarakat dan kelangsungan sektor riil yang tengah menghadapi tantangan global.

Melalui enam kebijakan strategis yang dikucurkan selama Juni hingga Juli 2025, pemerintah tidak hanya menyasar aspek konsumsi domestik, tetapi juga berusaha memberikan perlindungan kepada pekerja sektor informal dan padat karya dari ancaman pemutusan hubungan kerja yang masif.

Ariston Tjendra, Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, memandang bahwa kebijakan stimulus yang dijalankan pemerintah memiliki potensi signifikan dalam mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah meskipun menghadapi tekanan dari penguatan dolar Amerika Serikat.

Ia melihat bahwa kebijakan ini dapat mencegah pelemahan mata uang nasional secara berlebihan, mengingat adanya dukungan langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Ketika konsumsi dalam negeri diperkuat, permintaan terhadap rupiah cenderung stabil, yang pada akhirnya dapat meredam gejolak nilai tukar di pasar keuangan.

Pemerintah telah menetapkan enam stimulus utama yang masing-masing diarahkan pada pemulihan ekonomi secara komprehensif. Pertama adalah pemberian insentif dalam bentuk potongan harga pada berbagai moda transportasi. Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen menyasar 2,8 juta penumpang ekonomi, sementara subsidi PPN tiket pesawat diberikan untuk 6 juta penumpang.

Di sisi lain, sektor transportasi laut juga tak luput dari perhatian, dengan potongan tarif hingga 50 persen yang menyasar setengah juta penumpang. Alokasi anggaran untuk skema ini mencapai Rp0,94 triliun, sekaligus menjadi dorongan bagi pelaku UMKM di destinasi wisata agar turut menikmati perputaran ekonomi selama masa liburan sekolah.

Kebijakan berikutnya adalah diskon tarif tol yang dijalankan melalui kolaborasi dengan Badan Usaha Jalan Tol. Selama 14 hari menjelang dan sesudah libur sekolah, diskon 20 persen akan diberlakukan di berbagai ruas jalan tol, dengan proyeksi bahwa 110 juta kendaraan akan terdampak positif oleh kebijakan ini. Pemerintah tampak serius memanfaatkan momentum libur sekolah sebagai penggerak mobilitas dan konsumsi nasional.

Stimulus ketiga berfokus pada aspek perlindungan sosial. Pemerintah akan memperluas distribusi bantuan pangan berupa 10 kilogram beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat selama dua bulan. Kartu Sembako juga akan disalurkan ulang sebagai upaya mempertahankan daya beli kelompok rentan. Melalui kebijakan ini, kestabilan ekonomi lapisan bawah masyarakat diharapkan tetap terjaga, terutama dalam menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok.

Langkah keempat adalah pemberian Bantuan Subsidi Upah kepada lebih dari 17 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, termasuk 565 ribu guru honorer. Program ini memberikan Rp300 ribu per bulan selama Juni dan Juli, yang secara langsung membantu menjaga pendapatan kelompok pekerja informal dan padat karya. Kehadiran stimulus ini dianggap strategis dalam mencegah pemutusan hubungan kerja dan menjaga keberlanjutan konsumsi rumah tangga di kelas menengah bawah.

Stimulus kelima mencakup diskon 50 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, yang akan berlaku dari Agustus 2025 hingga Januari 2026. Program ini secara spesifik menyasar sektor padat karya, dan pelaksanaannya melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman sekaligus ringan dari sisi beban biaya.

Rencana awal pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik akhirnya dibatalkan karena pertimbangan fiskal. Sebagai gantinya, pemerintah memutuskan menambah alokasi Bantuan Subsidi Upah dari Rp150 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan. Revisi kebijakan ini dianggap lebih efektif dalam merangsang konsumsi karena langsung menyasar individu dengan kecenderungan membelanjakan pendapatan tambahan secara cepat di sektor riil.

Seluruh paket kebijakan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025, dengan estimasi alokasi awal sebesar Rp24,44 triliun. Pendanaannya berasal dari efisiensi belanja non-prioritas, optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga, serta pemanfaatan saldo anggaran lebih yang tersedia. Kombinasi pendanaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tengah mengatur ulang prioritas fiskalnya demi menyesuaikan kebutuhan darurat yang muncul akibat tekanan ekonomi global.

Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa perhatian utama pemerintah saat ini tertuju pada sektor padat karya yang mengalami tekanan akibat penurunan ekspor, khususnya ke Amerika Serikat. Menurutnya, paket stimulus ini dirancang agar roda ekonomi tetap berputar meski permintaan luar negeri melemah. Ia juga mengungkapkan bahwa langkah serupa banyak diambil oleh negara-negara anggota OECD sebagai bagian dari upaya mempertahankan konsumsi domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa tujuan utama pemberian stimulus adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun ini agar tetap berada di kisaran 5 persen. Ia melihat stimulus ini sebagai bagian dari strategi jangka menengah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka. Ketika pertumbuhan dapat dipertahankan, stabilitas ekonomi akan lebih mudah dijaga, dan kepercayaan investor maupun pelaku usaha dalam negeri pun tetap tinggi.

Melihat keseluruhan strategi yang telah dijalankan, stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah akan menjadi langkah efektif dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang stabilitas rupiah di tengah tekanan global. Kombinasi antara bantuan langsung, insentif transportasi, dan perlindungan tenaga kerja menunjukkan bahwa kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga demi memastikan keberlanjutan ekonomi nasional.

Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk berperan aktif memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan, agar pemulihan ekonomi dapat dirasakan secara merata dan nilai tukar rupiah tetap kuat sebagai fondasi ketahanan ekonomi bangsa.

Analis Ekonomi Makro – Lembaga Riset Ekonomi Nusantara

Oleh: Cahyo Widjaya

Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan stimulus ekonomi yang menyasar langsung masyarakat dengan tujuan menjaga daya beli, menekan inflasi, serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui serangkaian intervensi strategis, terutama pada sektor pangan dan transportasi, pemerintah berharap aktivitas ekonomi tetap bergulir, terutama saat momentum liburan sekolah berlangsung.

Dimulai dari upaya pengendalian harga dan pemeliharaan konsumsi rumah tangga, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menginisiasi program bantuan pangan berupa beras yang mulai disalurkan pada Juni 2025. Kebijakan ini menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat dengan alokasi masing-masing 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari strategi stimulus ekonomi yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan ini, menurutnya, tidak hanya berorientasi pada konsumen tetapi juga menjaga keberlangsungan pendapatan petani, dengan memastikan harga gabah tidak jatuh akibat distribusi beras bantuan yang masif.

Sarwo menjelaskan bahwa program ini dijalankan dengan prinsip keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan keberlanjutan produksi pertanian. Dalam koordinasi yang erat dengan Kementerian Pertanian, pemerintah berupaya menghindari gangguan harga di tingkat hulu agar keberlangsungan sistem pertanian nasional tidak terancam. Pemerintah, dalam hal ini, menyadari pentingnya menjaga kedua sisi, yaitu sisi konsumsi dan sisi produksi, sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa program bantuan pangan hanyalah satu bagian dari lima paket stimulus ekonomi nasional yang telah disiapkan. Kelima paket tersebut dirancang untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan menopang sektor industri, khususnya industri padat karya.

Ia menilai bahwa dalam kondisi global yang tidak menentu, menjaga daya beli masyarakat adalah kunci mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, kebijakan fiskal nasional terus diarahkan agar tetap sejalan dengan standar internasional, bahkan Indonesia bersama Jepang kini memimpin inisiatif regional Asia Tenggara dalam kemitraan dengan OECD.

Kebijakan stimulus juga merambah sektor transportasi, di mana pemerintah mengalokasikan Rp0,94 triliun untuk program diskon tiket transportasi selama Juni hingga Juli 2025. Kebijakan ini secara khusus dirancang untuk mendukung mobilitas masyarakat pada masa liburan sekolah, dengan memberikan potongan harga tiket kereta api sebesar 30 persen bagi 2,8 juta penumpang, insentif PPN sebesar 6 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi bagi 6 juta penumpang, serta diskon tiket kapal laut sebesar 50 persen bagi 0,5 juta penumpang.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa insentif ini diberikan secara merata pada semua moda transportasi untuk mendorong pergerakan masyarakat di dalam negeri. Langkah ini tidak hanya membantu masyarakat berwisata, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tujuan wisata yang dikunjungi. Insentif ini diharapkan menjadi salah satu pemantik konsumsi rumah tangga selama musim liburan dan pada akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal, menilai bahwa pemberian insentif pada sektor transportasi memiliki efek ganda yang sangat signifikan. Ia menjelaskan bahwa sektor transportasi memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang merupakan kontributor utama pertumbuhan sektor informal.

Menurutnya, setiap peningkatan mobilitas masyarakat akan menciptakan efek domino terhadap peningkatan aktivitas di sektor-sektor tersebut, yang pada akhirnya membuka peluang ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja informal.

Fithra menambahkan bahwa pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan mengarahkan stimulus ekonomi pada masa liburan. Momentum libur sekolah selama kuartal kedua dinilai sangat strategis dalam memantik konsumsi masyarakat.

Menurutnya, pengalaman dari semester pertama tahun lalu menunjukkan bahwa kebijakan berbasis momentum seperti ini terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga di atas lima persen. Oleh karena itu, ia optimistis bahwa dengan strategi serupa, pemerintah bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi minimal di angka 4,9 persen pada kuartal kedua tahun ini.

Lebih jauh lagi, Fithra melihat bahwa stimulus yang menyasar sektor transportasi bukan hanya akan berdampak pada sektor formal seperti maskapai penerbangan atau perusahaan kereta api, tetapi juga akan memberikan efek perlindungan bagi sektor informal.

Ia menjelaskan bahwa ketika masyarakat bergerak, tidak hanya tiket transportasi yang dibeli, tetapi juga jasa pemandu wisata, kuliner lokal, penginapan rakyat, hingga oleh-oleh yang dikelola pelaku UMKM akan ikut bergeliat. Dengan demikian, lima paket stimulus ekonomi senilai Rp24,4 triliun yang telah disiapkan pemerintah dinilai mampu menciptakan dampak luas di berbagai lapisan ekonomi masyarakat.

Menurut analisis Fithra, arah kebijakan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat merupakan upaya konkret dalam menambal celah pertumbuhan yang kurang optimal pada kuartal pertama 2025, di mana capaian pertumbuhan hanya mencapai 4,87 persen.

Dengan strategi pemanfaatan stimulus pada kuartal kedua, diharapkan tren pertumbuhan bisa berbalik ke arah yang lebih positif. Ia juga menekankan pentingnya realisasi anggaran belanja negara yang tepat sasaran dan memiliki efek pengganda ekonomi yang signifikan pada semester kedua tahun ini.

Secara keseluruhan, kebijakan stimulus ekonomi yang dikucurkan pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Baik melalui jalur pangan yang menyasar langsung rumah tangga miskin maupun melalui sektor transportasi yang mendorong perputaran uang di tengah masyarakat, seluruh strategi ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa dampak positif kebijakan bisa dirasakan secara menyeluruh.

Masyarakat pun didorong untuk memanfaatkan stimulus yang tersedia karena dampaknya tidak hanya membantu kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari akar rumput hingga pusat.

Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara

Oleh: Lia Pramesti)*

Pelepasan ratusan pekerja migran Indonesia ke Jepang kembali menjadi bukti nyata eratnya hubungan bilateral antara kedua negara. Sebanyak 306 calon pekerja migran telah dilepas menuju Negeri Sakura melalui program Government to Government (G to G) di sektor keperawatan pada 17 Juni 2025 di Depok, Jawa Barat. Keberangkatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas peluang kerja luar negeri yang aman dan legal bagi warga negara.

Proses seleksi telah dilalui oleh para peserta program sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan berharga ini. Kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang keperawatan yang tinggi di Jepang telah direspons oleh pemerintah Indonesia melalui penguatan kerja sama internasional yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja migran tetapi juga membawa nama baik bangsa. Penempatan tenaga kerja melalui jalur resmi seperti program G to G dipastikan mengutamakan perlindungan hak serta kepastian hukum bagi para pekerja migran yang dikirim.

Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Suyanto, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam mendorong kualitas sumber daya manusia melalui kerja sama yang terarah. Apresiasi yang disampaikan kepada Enter Borneo sebagai lembaga pelatihan yang telah mencetak tenaga kerja berkualitas menunjukkan sinergi yang baik antara sektor publik dan swasta dalam menyiapkan generasi muda untuk bersaing di tingkat internasional.

Dukungan penuh Pemkab Kobar terhadap program pelatihan dan penyaluran tenaga kerja ke Jepang patut diapresiasi sebagai wujud konkret keberpihakan terhadap masyarakat. Di tengah tantangan ketenagakerjaan dalam negeri, kehadiran program seperti ini menjadi solusi yang memberikan manfaat nyata, terutama bagi anak-anak muda di daerah yang kerap mengalami keterbatasan akses terhadap lapangan kerja berkualitas.

General Manager LPP Enter Borneo, Fenny Ariyanti, mengatakan bahwa betapa pentingnya peran lembaga pelatihan swasta dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang siap bersaing di tingkat internasional. Fakta bahwa 17 peserta akan diberangkatkan ke Jepang melalui jalur Karir Jepang/AIC Indonesia pada bulan April ini mencerminkan keberhasilan program yang telah dijalankan hampir empat tahun di bidang pelatihan bahasa dan keterampilan.

Minat masyarakat Kobar yang terus meningkat setiap tahun terhadap pelatihan bahasa Jepang di Enter Borneo menjadi indikator positif bahwa program ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan peluang kerja yang lebih luas dan berkualitas. Antusiasme ini sekaligus menegaskan bahwa generasi muda di daerah tidak hanya menginginkan pekerjaan, tetapi juga menginginkan akses ke pelatihan yang bermutu sehingga mampu bersaing secara profesional di pasar tenaga kerja global.

Kegiatan ini juga mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat diplomasi tenaga kerja dengan negara tujuan. Jepang sebagai mitra strategis telah menjalin kerja sama erat dengan Indonesia dalam berbagai bidang termasuk ketenagakerjaan. Program pengiriman pekerja migran ke Jepang tidak hanya membawa manfaat ekonomi namun juga memperluas wawasan dan keterampilan sumber daya manusia Indonesia. Standar pelatihan dan kesiapan kerja telah disusun sejalan dengan kebutuhan dunia kerja global yang semakin kompetitif.

Menteri P2MI, Abdul Kadir, mengatakan pelepasan 306 pekerja migran Indonesia ke Jepang menunjukkan optimisme dan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja terampil untuk bersaing di tingkat global. Dengan menyebutkan bahwa para pekerja ini memiliki skill yang baik, publik diyakinkan bahwa proses seleksi dan pelatihan tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan melalui sistem yang terstandar dan akuntabel.

Fakta bahwa 306 orang berhasil lolos seleksi dan akan ditempatkan secara menyebar di berbagai daerah di Jepang membuktikan bahwa kualitas tenaga kerja Indonesia diakui secara luas oleh negara mitra. Ini bukan sekadar soal kuantitas, tapi juga kualitas. Komposisi 16 nurse dan ratusan caregiver mencerminkan bahwa kebutuhan tenaga keperawatan di Jepang benar-benar menjadi peluang strategis bagi Indonesia, dan peluang ini berhasil dimanfaatkan dengan pendekatan yang terstruktur.

Peran aktif pemerintah melalui Kementerian P2MI dalam memfasilitasi pelatihan bahasa dan keterampilan teknis telah memastikan kesiapan para pekerja migran sebelum keberangkatan. Program ini disusun secara sistematis dan terencana agar para pekerja tidak hanya diterima secara profesional di negara tujuan tetapi juga mampu menunjukkan kualitas kerja yang tinggi. Pemerintah juga telah menjamin bahwa seluruh proses berlangsung transparan dan bebas dari praktik percaloan serta penempatan ilegal.

Dengan keberangkatan ratusan pekerja migran ini, manfaat yang dirasakan tidak hanya terbatas pada individu dan keluarga tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui remitansi. Selain itu, pekerja migran yang pulang ke tanah air dengan pengalaman dan keterampilan baru diharapkan dapat menjadi bagian dari penggerak pembangunan lokal di masa depan. Hal ini membuktikan bahwa program kerja sama penempatan tenaga kerja ke luar negeri telah dirancang tidak hanya sebagai solusi jangka pendek namun sebagai strategi jangka panjang pengembangan SDM nasional.

Komitmen pemerintah untuk terus memperluas kerja sama serupa ke negara-negara lain menunjukkan bahwa perlindungan dan peningkatan kualitas pekerja migran akan terus menjadi prioritas utama. Melalui pelepasan pekerja migran ke Jepang ini, kepercayaan internasional terhadap kualitas tenaga kerja Indonesia semakin diperkuat dan hubungan bilateral kedua negara dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

)*Penulis merupakan Peneliti Hubungan Internasional

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses pasar tenaga kerja luar negeri bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui sejumlah pertemuan bilateral strategis dan peluncuran berbagai inisiatif pendukung, pemerintah berupaya meningkatkan daya serap tenaga kerja terampil dan profesional dari Indonesia, terutama ke negara-negara kawasan Eropa dan Asia Timur. Inisiatif ini menjadi bagian dari kebijakan besar nasional untuk meningkatkan kualitas tata kelola migrasi tenaga kerja, serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran di luar negeri.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengatakan bahwa terdapat peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia untuk mengisi kekurangan pekerja di berbagai sektor strategis di negara tujuan, seperti Belanda dan Jerman. Menurutnya, pemerintah melihat peningkatan permintaan tenaga kerja di sektor perawatan kesehatan, perhotelan, dan teknik di sejumlah negara Eropa, yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia melalui jalur kerja sama antarnegara.

Pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah penempatan, tetapi juga pada perbaikan sistem tata kelola migrasi agar proses penempatan berlangsung secara adil, transparan, dan menjamin perlindungan penuh terhadap hak-hak pekerja migran. Kementerian P2MI bersama Kedutaan Besar Jerman di Jakarta menegaskan pentingnya menyusun tata kelola penempatan yang holistik dan berbasis kepentingan bersama. Langkah tersebut menjadi wujud nyata dari semangat reformasi perlindungan migran yang kini diusung pemerintah.

Sebagai bagian dari kerja sama tersebut, pemerintah Indonesia dan Jerman meluncurkan dua program utama, yaitu Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia (MOVE-ID), serta Sentra Kompetensi Asia Tenggara untuk Migrasi Tenaga Kerja Ahli ke Jerman (KSM). Kedua program tersebut diharapkan dapat menjadi infrastruktur pendukung dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil Indonesia yang siap bersaing di pasar global. Peluncuran program ini juga diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan Goethe-Institut Indonesien.

Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, mengatakan bahwa kerja sama tersebut didorong oleh kondisi demografi di Jerman yang kian menantang. Ia menjelaskan bahwa populasi lansia yang terus meningkat dan minimnya tenaga kerja muda telah menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sejumlah sektor penting. Selain itu, upaya dekarbonisasi dan digitalisasi di Jerman turut mempercepat kebutuhan terhadap tenaga kerja yang terampil, terutama di sektor perawatan kesehatan, teknik, teknologi informasi, pekerjaan ramah lingkungan, serta perhotelan dan konstruksi.

Ina Lepel juga menilai bahwa Indonesia saat ini tengah menikmati bonus demografi, dengan jumlah penduduk usia muda dan produktif yang cukup besar. Kondisi ini menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Jerman, di mana kebutuhan Jerman akan tenaga kerja dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia yang semakin kompeten dan profesional.

Sementara itu, di kawasan Asia Timur, pemerintah juga tengah memperkuat relasi strategis dengan Taiwan sebagai negara tujuan utama pekerja migran Indonesia. Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, mengatakan bahwa Taiwan saat ini masih menjadi salah satu negara yang paling diminati oleh PMI, dengan lebih dari 115 ribu pekerja Indonesia bekerja di sektor domestik dan caregiver. Taiwan turut menyumbang hingga 30 persen dari total penempatan PMI secara global, menjadikannya mitra penting dalam diplomasi ketenagakerjaan Indonesia.

Dalam pertemuan dengan delegasi Kementerian Luar Negeri Taiwan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) di Jakarta, Aryani memaparkan pengembangan infrastruktur Command Centre sebagai inovasi pelindungan pekerja migran Indonesia. Keberadaan pusat layanan ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan respons cepat terhadap permasalahan yang dihadapi para pekerja migran di luar negeri, termasuk di Taiwan.

Lebih lanjut, Indonesia dan Taiwan juga tengah menjajaki peluang penempatan PMI di sektor-sektor baru seperti hospitality dan transportasi, selain sektor domestik yang selama ini mendominasi. Diversifikasi sektor penempatan penting dilakukan untuk memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sektor migrasi tenaga kerja. Upaya ini sejalan dengan arahan strategis Kementerian P2MI untuk mengedepankan pekerja migran yang terampil dan memiliki daya saing internasional.

Upaya pemerintah dalam membuka jalur-jalur kerja sama bilateral tidak hanya berorientasi pada peningkatan kuantitas penempatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas serta pelindungan hak-hak pekerja. Berbagai kebijakan penguatan sistem migrasi dan perluasan pasar tenaga kerja luar negeri dilakukan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem migrasi tenaga kerja yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Selain itu, langkah proaktif pemerintah dalam merespons kebutuhan global terhadap tenaga kerja juga menjadi upaya diplomatik yang strategis. Melalui pertemuan bilateral dan kerja sama internasional, Indonesia menegaskan posisi sebagai negara pengirim tenaga kerja yang mampu menjamin profesionalisme dan kualitas pekerjanya. Hal ini sekaligus mencerminkan kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan global terkait ketimpangan tenaga kerja akibat perubahan demografi dan transformasi industri di banyak negara.

*)Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Alfred Yikwa )*

Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat dalam upaya untuk menjaga warisan ekologis Indonesia, salah satunya yakni melalui pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Keputusan tersebut bukan hanya sekadar menjadi langkah secara administratif belaka, melainkan juga representasi nyata dari adanya keberpihakan negara terhadap langkah perlindungan alam, ekosistem laut, dan masa depan generasi bangsa.

Langkah pencabutan ini menandai berjalannya transformasi paradigma pembangunan Indonesia menuju ke arah yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan sumber daya alam, keputusan tersebut mencerminkan bahwa keuntungan secara jangka pendek saja sudah tidak lagi menjadi prioritas tunggal bagi pemerintah.

Sebaliknya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini mulai menjadikan kelestarian lingkungan sebagai landasan utama dalam menata arah pembangunan nasional, khususnya di wilayah-wilayah konservasi bernilai tinggi seperti Raja Ampat.

Dukungan atas keputusan strategis tersebut datang dari berbagai tokoh nasional. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, memandang bahwa pencabutan IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat menunjukkan keberanian politik dan kepemimpinan yang berpihak pada ekosistem dan masyarakat lokal. Ia menilai kawasan Raja Ampat memiliki nilai hayati yang tak tergantikan, sehingga keberadaannya harus dilindungi dari potensi eksploitasi yang tidak terkontrol.

Menurut Nurdin, kehadiran industri pertambangan di wilayah seperti Raja Ampat hanya memberikan manfaat sesaat, namun menimbulkan risiko jangka panjang terhadap keberlangsungan pariwisata dan kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, negara perlu mendorong pembangunan ekonomi berbasis komunitas lokal, seperti pengembangan ekonomi biru, pelestarian laut, dan wisata berbasis masyarakat.

Lebih lanjut, Nurdin menegaskan bahwa DPR akan mengawal proses legislasi dan pengawasan pasca pencabutan IUP. Ia menyebut perlunya revisi regulasi terkait izin tambang, agar tidak memberikan ruang kompromi terhadap kerusakan lingkungan.

Dalam pandangannya, pengawasan juga harus mencakup aspek sosial dan budaya, sehingga tidak hanya melindungi alam tetapi juga mempertahankan identitas budaya masyarakat setempat.

Dalam kasus PT Gag Nikel yang izinnya masih dipertahankan, Nurdin menjelaskan bahwa perusahaan tersebut beroperasi di luar zona Geopark Global UNESCO dan telah menunjukkan kepatuhan terhadap kaidah tata kelola lingkungan.

Berdasarkan evaluasi Kementerian ESDM, PT Gag Nikel telah melakukan reklamasi terhadap lebih dari 130 hektare area tambang, melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai, menanam ratusan ribu pohon, serta melaksanakan konservasi terumbu karang. Namun demikian, ia tetap menuntut pengawasan berkala agar tidak terjadi penyimpangan di masa depan.

Pemerintah juga tidak menutup mata terhadap dinamika pariwisata di Raja Ampat. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa kementeriannya terus memantau situasi dan siap melakukan penyesuaian kebijakan demi memastikan masyarakat lokal tetap menjadi aktor utama dalam pariwisata berkelanjutan.

Meskipun dua titik wisata ditutup sementara untuk evaluasi, mayoritas destinasi unggulan seperti Cape Kri, Manta Point, dan Blue Magic tetap dibuka dan terus menjadi andalan ekonomi warga setempat.

Widiyanti juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, termasuk kerja sama erat antara Kementerian Pariwisata, TNI–Polri, tokoh adat, dan pemerintah daerah, dalam menjaga stabilitas kawasan dan mencegah konflik sosial. Ia memproyeksikan Raja Ampat sebagai model nasional untuk pengelolaan destinasi wisata yang harmonis antara pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota DPR RI, Aprozi Alam. Ia menyebut keputusan pencabutan IUP sebagai pesan tegas negara bahwa eksploitasi alam tanpa kontrol bukanlah jalan yang akan ditempuh Indonesia. Ia menilai, keputusan ini menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan hak-hak masyarakat adat.

Aprozi juga menyerukan penataan ulang regulasi pertambangan secara menyeluruh agar lebih akuntabel dan sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan. Dalam pandangannya, eksploitasi sumber daya alam harus tunduk pada kepentingan jangka panjang bangsa dan selaras dengan prinsip perlindungan ekologis.

Pemerintah, melalui keputusan strategis ini, juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Tanggapan terhadap berbagai informasi simpang siur yang beredar di media sosial dilakukan secara terstruktur, termasuk dengan penayangan dokumentasi visual terbaru dari kawasan Pulau Gag untuk menjernihkan persepsi publik.

Sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas tertinggi di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan geopolitik untuk menjadi pelopor pelestarian lingkungan global. Langkah tegas Presiden Prabowo dalam mencabut IUP di Raja Ampat seharusnya menjadi preseden dalam setiap kebijakan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan ekosistem bernilai tinggi.

Pencabutan IUP di Raja Ampat bukan hanya soal lingkungan, melainkan juga tentang keadilan sosial, pengakuan hak masyarakat adat, serta upaya mewariskan bumi yang layak huni kepada generasi mendatang. Keputusan tersebut menggambarkan arah baru dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia—lebih bijak, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan dukungan parlemen, masyarakat sipil, dan komunitas lokal, momentum ini dapat menjadi pijakan awal bagi pembenahan sistemik dalam industri ekstraktif di Tanah Air. Negara telah menunjukkan keberpihakan yang nyata. Saatnya semua pihak bersinergi untuk menjaga dan merawat warisan alam yang tak ternilai seperti Raja Ampat. (*)

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Oleh : Sabby Kosay )*

Presiden Prabowo Subianto telah mengambil sebuah langkah yang berani dan strategis dalam upaya untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dengan mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Keputusan tersebut bukan hanya menandai bagaimana ketegasan negara dalam menertibkan aktivitas eksploitasi sumber daya alam saja, melainkan juga sekaligus menunjukkan seperti apa komitmen kuat pemerintah terhadap pelestarian ekosistem laut dan warisan alam nasional.

Langkah ini menunjukkan bahwa arah kepemimpinan nasional tidak semata-mata hanya bertumpu pada kalkulasi ekonomi secara jangka pendek semata, tetapi lebih pada memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat lokal di sekitar.

Kepala Negara sama sekali tidak menutup mata terhadap terjadinya kerusakan ekologis yang mengancam kawasan konservasi, apalagi Raja Ampat yang memang telah dikenal secara luas sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.

Keputusan tersebut lahir dari proses koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, dan kementerian teknis lainnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo langsung memimpin rapat terbatas untuk mengkaji dan memverifikasi berbagai data dari lapangan sebelum mengambil keputusan final. Pendekatan berbasis data objektif telah menjadi landasan utama dalam kebijakan pencabutan izin ini.

Menanggapi lahirnya keputusan tersebut, Nurdin Halid, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, memberikan apresiasi penuh atas langkah Presiden. Menurutnya, keputusan mencabut IUP di wilayah konservasi jelas menunjukkan adanya keberpihakan secara nyata dari negara terhadap pelestarian ekosistem dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal.

Ia menilai kehadiran industri tambang di wilayah seperti Raja Ampat hanya memberikan keuntungan secara sesaat saja, namun justru menyisakan risiko jangka panjang yang tinggi terhadap ekonomi pariwisata dan kelestarian laut.

Nurdin menegaskan bagaimana pentingnya transformasi menuju ekonomi biru yang jauh lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menyoroti perlunya revisi regulasi perizinan tambang agar lebih sejalan dengan prinsip keberlanjutan, serta perlunya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan di wilayah strategis tersebut. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan pihak luar, tetapi harus menguatkan kedaulatan sosial dan budaya masyarakat lokal.

Terkait tidak dicabutnya izin PT Gag Nikel, Nurdin menjelaskan bahwa pemerintah turut mempertimbangkan hasil evaluasi teknis. Perusahaan tersebut nyatanya memang beroperasi di luar kawasan Geopark Global UNESCO dan telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan lingkungan.

Beberapa program yang telah dijalankan oleh PT Gag Nikel meliputi reklamasi lahan bekas tambang, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan konservasi terumbu karang. Namun demikian, ia tetap menekankan pentingnya pengawasan ketat secara berkelanjutan agar tidak sampai terjadi penyimpangan yang dapat merusak lingkungan maupun budaya lokal.

Senada, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa keputusan pemerintah tidak dibuat secara reaktif. Ia bersama timnya telah melakukan tinjauan langsung ke lokasi, untuk melihat secara faktual bagaimana dan seperti apa kondisi reklamasi tambang serta kualitas lingkungan perairan di sekitar Pulau Gag.

Ia kemudian menyesalkan beredarnya sejumlah informasi visual di media sosial yang dianggap sama sekali tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya di sana dan justru sangat berpotensi untuk menyesatkan opini publik.

Bahlil menjelaskan bahwa klarifikasi visual dan informasi faktual menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Pemerintah, menurutnya, harus bijak dalam menilai mana informasi yang valid dan mana yang manipulatif. Ia menegaskan bahwa semua kebijakan pemerintah berakar dari data dan verifikasi di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap dinamika sosial dan ekonomi di Raja Ampat pasca pencabutan IUP. Keputusan tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi ekosistem, tetapi juga sebagai bentuk afirmasi terhadap masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya dari pariwisata, perikanan, dan budaya lokal.

Pemerintah ingin memastikan bahwa proses pembangunan tetap memberikan ruang partisipasi luas bagi masyarakat adat, dengan menjaga kearifan lokal serta menjamin distribusi manfaat secara adil.

Langkah pencabutan izin tambang juga memperkuat posisi Indonesia dalam forum lingkungan global. Dengan menunjukkan keberanian politik dalam menjaga kawasan konservasi, Indonesia mengirimkan sinyal kuat bahwa pembangunan ekonomi bisa berjalan seiring dengan pelestarian alam.

Hal tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dalam negeri, tetapi juga meningkatkan citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang peduli terhadap masa depan bumi.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi kebijakan tersebut. Pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah konservasi seperti Raja Ampat.

Pemerintah harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan tanpa terjebak dalam tekanan investasi jangka pendek yang merugikan masa depan generasi berikutnya.

Keputusan Presiden Prabowo menjadi titik balik penting dalam sejarah pengelolaan ekosistem Indonesia. Langkah ini membuka harapan baru bagi model pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada eksploitasi, tetapi juga pada keseimbangan antara manusia dan alam. Di sinilah letak kekuatan sejati kepemimpinan: mampu mengambil keputusan yang tidak populer demi keberlangsungan hidup banyak orang. (*)

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

[edRW]

JAKARTA – Pemerintah terus mengintensifkan dukungan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai motor penggerak pembiayaan proyek-proyek strategis nasional. Dalam gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center, peran Danantara menjadi sorotan utama sebagai entitas investasi baru yang dinilai sangat strategis oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya keberadaan Danantara sebagai katalisator penguatan struktur ekonomi dan pembangunan Indonesia. AHY menyampaikan bahwa Danantara telah mengonsolidasikan lebih dari 800 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjadikannya entitas yang tak hanya menjadi pemegang saham, namun juga berperan aktif dalam investasi.

“Danantara memiliki peran yang sangat strategis seperti yang divisikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Agus dalam sambutannya di forum ICI. Ia juga menambahkan, “Kita berharap ada kolaborasi yang baik antara kementerian, Danantara, dan para investor. Saya sudah berkomunikasi erat dengan Pak Rosan Roeslani dan timnya.”

Forum ICI 2025 menjadi panggung kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga internasional, dan investor global. Turut hadir lembaga-lembaga seperti World Bank, Macquarie dari Australia, hingga GIC dari Singapura. Acara ini diharapkan menghasilkan kesepakatan investasi yang konkret guna mendukung percepatan pembangunan nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Rachmat Kaimuddin, turut menggarisbawahi signifikansi kehadiran Danantara dalam forum tersebut. “Kita harapkan Danantara sebagai bagian penting dari investasi di sektor infrastruktur. Pak Rosan Roeslani punya peran strategis baik sebagai CEO Danantara maupun Menteri Investasi,” ucap Rachmat.

Tak hanya membahas pendanaan dan sinergi, forum ini juga mengusung lima isu utama: pembangunan wilayah perkotaan, konektivitas antarwilayah, kawasan permukiman dan akses publik, solusi lingkungan, serta investasi pembangunan. Dengan target 3.000 peserta dari berbagai sektor, ICI 2025 diharapkan menjadi pengungkit percepatan pembangunan.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menilai program prioritas Presiden Prabowo, termasuk kehadiran Danantara, dapat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Hal ini disampaikannya merespons penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia dan IMF menjadi 4,7 persen untuk 2025 dan 2026.

“Program yang dibuat Presiden Prabowo itu sangat bagus, ya. Bisa menciptakan pemerataan dan simpul-simpul ekonomi baru,” tegas Luhut. Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu contoh yang mampu memberi dampak ekonomi langsung. “Kalau kita konsisten, saya yakin angka 8 persen bisa tercapai pada 2028 hingga 2030.” Tambahnya.

Lebih lanjut, Luhut mengungkap adanya potensi komoditas lokal seperti kemenyan, rumput laut, dan komoditas laut lainnya untuk dikembangkan lebih masif. Ia menambahkan bahwa investor, termasuk Danantara, telah menunjukkan minat terhadap sektor ini, khususnya di daerah seperti Buleleng dan Lombok, yang kini sedang dikaji bersama pihak internasional, termasuk Berkeley University dan mitra dari China.

Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, Danantara, dan investor global, Indonesia optimis menyongsong babak baru pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Gelaran ICI 2025 pun diharapkan menjadi momentum krusial bagi masa depan infrastruktur dan ekonomi nasional.

(*/rls)

JAKARTA – Peluncuran Badan Pengelola Investasi Agantara Nusantara (BPI Danantara) oleh pemerintah menjadi tonggak baru dalam memperkuat pembangunan nasional berbasis kolaborasi dan transformasi sektor strategis. Tidak hanya fokus pada efisiensi BUMN, Danantara juga diarahkan untuk membuka ribuan lapangan kerja baru di berbagai sektor padat karya dan digital.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Danantara sebagai mitra utama pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

“Kini kita memiliki Danantara yang siap masuk ke proyek-proyek strategis, memperkuat sinergi investasi di sektor infrastruktur,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam pengelolaannya, Danantara tidak semata menjadi kendaraan investasi, melainkan katalis transformasi.

CEO Danantara Rosan Roeslani, yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, menuturkan bahwa entitas ini akan menciptakan nilai tambah dari aset negara, memperbaiki pola kerja BUMN, serta meningkatkan produktivitas ekonomi.
“Kami ingin menjadikan Danantara sebagai mesin penggerak ekonomi yang adaptif, kolaboratif, dan siap bersaing secara global,” jelas Rosan.

Lebih jauh, Rosan menekankan pentingnya dampak sosial yang ditimbulkan dari setiap investasi yang difasilitasi.

“Investasi yang kami dorong tidak hanya fokus pada profit, tapi juga harus menciptakan dampak sosial, khususnya lapangan kerja yang layak,” tegas Rosan.

Managing Director Danantara Djamal Attamimi memaparkan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu prioritas dalam penciptaan lapangan kerja, melalui keterlibatan Danantara dalam Program 3 Juta Rumah.

“Danantara turut mendukung program 3 juta rumah dan untuk melakukan itu semua jumlah pekerja yang dibutuhkan cukup tinggi,” kata Djamal.

Tak hanya itu, Djamal menambahkan bahwa sektor digital juga menjadi tumpuan penciptaan tenaga kerja baru.

“Turunan dari digital infrastructure justru padat karya dan membutuhkan banyak tenaga ahli,” tambah Djamal.

Pemerintah melalui Danantara tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ratusan BUMN dan anak usahanya guna memperkuat struktur bisnis nasional.

COO Danantara Dony Oskaria menyatakan bahwa reprofiling ini bertujuan mengonsolidasikan perusahaan agar lebih fokus dan sehat.

“Kami sedang melakukan review dan reprofiling untuk memastikan setiap BUMN dapat tumbuh sehat dan berkontribusi optimal bagi perekonomian,” ungkap Dony.

Ia menekankan pentingnya efisiensi dan tata kelola yang baik agar potensi BUMN tidak terganggu oleh persepsi negatif.

Dengan arah yang jelas dan struktur yang diperkuat, Danantara diyakini akan menjadi mesin baru penciptaan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (^)