Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam memerangi praktik korupsi dan berbagai bentuk penyelewengan yang merugikan negara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pemerintahan sekaligus memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Kepala Negara menekankan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan ancaman serius bagi kemajuan bangsa. Menurutnya, negara tidak akan mampu berkembang secara optimal apabila pemerintah tidak mampu membersihkan diri dari praktik-praktik yang merugikan rakyat dan menggerogoti kepercayaan publik.

“Memang kita harus menghilangkan korupsi, penyelewengan, semua praktik-praktik yang tidak benar dan tidak baik yang dilarang oleh semua agama. Itu adalah ajaran agama, itu juga ajaran sejarah. Tidak ada negara yang berhasil manakala pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari korupsi. Ini ajaran agama dan sejarah,” tegas Presiden Prabowo.

Selain menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi, Presiden juga menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang sangat besar yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengatasi berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat.

“Kita diberikan dunia oleh Maha Kuasa kekayaannya sangat besar. Pada kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kita harus berjuang keras untuk menghilangkan kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan dari seluruh rakyat kita. Kita tidak boleh mengizinkan ada di antara rakyat kita yang terlantar. Kita mampu, kita telah diberikan kekayaan yang cukup oleh Yang Mahakuasa,” ungkap Kepala Negara.

Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan pihak-pihak yang mencoba mengambil kekayaan rakyat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Kita tidak boleh kalah dengan mereka yang ingin mengambil kekayaan rakyat, membawanya ke negara lain, dan memelihara bangsa dan rakyat Indonesia dalam keadaan lemah. Saya bersyukur, saya berterima kasih, pada malam yang baik ini, saya terus diberi pelajaran, diberi peringatan, diberi tambahan semangat,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga integritas serta memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan persatuan dan tekad yang kuat, Presiden meyakini Indonesia mampu mengatasi berbagai tantangan sekaligus mewujudkan cita-cita bangsa menuju kesejahteraan yang lebih merata.***

Oleh : Revan Ananda )*

Sikap tegas terhadap korupsi menjadi indikator penting bagi arah pemerintahan ke depan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pesan yang disampaikan kepada publik semakin jelas, tidak ada kompromi terhadap praktik korupsi. Ketegasan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan menjadi fondasi moral bagi penyelenggaraan negara yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Di tengah harapan besar masyarakat terhadap pemerintahan yang berintegritas, komitmen tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan nasional harus berjalan seiring dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Korupsi selama ini dikenal sebagai salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan pembangunan di Indonesia. Praktik penyalahgunaan kewenangan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Ketika kepercayaan publik melemah, efektivitas kebijakan pembangunan pun ikut terhambat. Oleh karena itu, pendekatan kepemimpinan yang menempatkan integritas sebagai prioritas utama menjadi sangat penting. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap aparat negara harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama.

Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi penyelewengan, manipulasi, maupun kebocoran anggaran, seraya mengaitkan pemberantasan korupsi dengan stabilitas negara dan kepercayaan rakyat. Presiden juga menekankan, penegakan hukum harus berjalan tegas sekaligus adil. Ia tidak ingin hukum dipakai sebagai alat politik. Kepastian hukum menjadi syarat mutlak stabilitas nasional. Tanpa pemerintahan yang bersih dan adil, kesejahteraan rakyat sulit tercapai.

Ketegasan terhadap korupsi juga memiliki dimensi strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, selalu mempertimbangkan stabilitas hukum dan integritas sistem pemerintahan sebelum menanamkan modal. Pemerintahan yang tegas melawan korupsi menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif. Dengan demikian, komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Langkah pemberantasan korupsi juga membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat. Dalam konteks ini, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjadi pilar penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sinergi antara pemerintah dan lembaga penegak hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen politik dari seorang presiden sangat menentukan keberhasilan agenda tersebut. Ketika pemimpin tertinggi negara menunjukkan sikap tegas dan tidak memberi ruang kompromi terhadap pelanggaran hukum, pesan tersebut akan mengalir ke seluruh jenjang birokrasi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengatakan KPK berkomitmen untuk bekerja secara profesional dengan berpegang teguh pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, KPK menjalankan tugas dan kewenangannya secara konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang komprehensif. Pendekatan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan pencegahan agar praktik korupsi dapat ditekan sejak dini.

Lebih dari itu, kepemimpinan yang berintegritas memiliki efek teladan yang kuat. Aparatur negara, mulai dari pejabat tinggi hingga pegawai di tingkat pelayanan publik, akan lebih terdorong untuk menjaga profesionalisme ketika melihat komitmen nyata dari pemimpinnya. Budaya organisasi yang bersih tidak dapat dibangun hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui contoh nyata dari para pemimpin. Dalam hal ini, sikap tegas Presiden Prabowo terhadap korupsi dapat menjadi katalis bagi perubahan budaya birokrasi menuju sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Tantangan tentu tidak ringan. Korupsi sering kali berakar pada jaringan kepentingan yang kompleks dan telah berlangsung lama dalam berbagai sektor. Karena itu, pemberantasannya membutuhkan konsistensi, keberanian politik, serta dukungan masyarakat luas. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri; partisipasi publik, pengawasan media, serta peran masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Namun demikian, arah kepemimpinan tetap menjadi faktor penentu. Ketika presiden menunjukkan komitmen kuat terhadap integritas, hal itu menciptakan momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama.

Di sisi lain, pendekatan pemberantasan korupsi juga perlu diimbangi dengan reformasi sistem administrasi dan birokrasi. Digitalisasi layanan publik, transparansi anggaran, serta penguatan sistem pengawasan internal merupakan langkah-langkah strategis yang dapat memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pemerintahan yang modern tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah korupsi sejak awal. Dalam konteks ini, komitmen kepemimpinan menjadi motor penggerak bagi reformasi yang lebih luas di berbagai sektor pemerintahan.

Dengan demikian, sikap tegas Presiden Prabowo terhadap korupsi mencerminkan arah kepemimpinan yang menempatkan integritas sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Ketika tidak ada kompromi terhadap penyalahgunaan kekuasaan, maka ruang bagi praktik koruptif akan semakin sempit. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memperkokoh legitimasi negara dalam menjalankan agenda pembangunan jangka panjang. Dalam perspektif yang lebih luas, kepemimpinan yang berani dan konsisten melawan korupsi akan menjadi warisan penting bagi masa depan Indonesia, sebuah fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

)* Pengamat Hukum

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus bergerak dari pendekatan reaktif menuju strategi pencegahan yang lebih sistematis. Salah satu langkah penting yang kini diperkuat pemerintah adalah pembangunan budaya integritas melalui pendidikan antikorupsi bagi aparatur negara. Melalui kolaborasi lintas lembaga, pemerintah berupaya memastikan bahwa nilai-nilai integritas tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik kerja birokrasi sehari-hari.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan program “E-learning ASN Berintegritas”. Program ini merupakan platform pembelajaran digital yang dirancang untuk memperluas pendidikan antikorupsi bagi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia. Melalui sistem pembelajaran berbasis daring ini, pendidikan integritas ditargetkan dapat menjangkau lebih dari lima juta ASN sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi.

Program ini dipandang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan literasi antikorupsi sekaligus membangun ekosistem integritas yang berkelanjutan di lingkungan pemerintahan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pendidikan antikorupsi dapat diakses secara lebih luas, efektif, dan berkesinambungan oleh para aparatur negara di berbagai daerah.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Ibnu Basuki Widodo, menjelaskan bahwa peluncuran program tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman serta perjanjian pelaksanaan pembelajaran integritas berbasis e-learning antara KPK dan Kementerian Agama. Melalui inisiatif ini, pendidikan antikorupsi diharapkan mampu memperkuat pemahaman ASN mengenai nilai-nilai integritas sekaligus mendorong praktik tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Platform e-learning ASN Berintegritas dirancang sebagai kerangka pembelajaran digital yang terintegrasi. Sistem ini menghubungkan berbagai kanal edukasi, mulai dari media sosial, situs web, hingga Learning Management System (LMS). Dengan pendekatan tersebut, penyebaran pendidikan antikorupsi dapat menjangkau lebih banyak aparatur negara secara efektif dan berkelanjutan.

Menurut Ibnu, pendekatan digital tidak hanya memudahkan akses pembelajaran, tetapi juga memungkinkan internalisasi nilai-nilai integritas dalam jangka panjang. Melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan, ASN diharapkan mampu membangun kesadaran moral untuk menolak segala bentuk praktik korupsi dalam situasi apa pun.

Penguatan pendidikan antikorupsi ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, reformasi birokrasi, penguatan integritas, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi ditempatkan sebagai salah satu prioritas nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Ibnu menegaskan bahwa pembangunan nilai integritas tidak boleh dipandang sebagai program pelengkap dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, integritas ASN harus menjadi agenda utama karena aparatur negara merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ketika aparatur memiliki integritas yang kuat, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara juga akan meningkat.

Pandangan serupa disampaikan oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Ia menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Nilai-nilai kejujuran, konsistensi, serta prinsip moral harus tercermin dalam setiap tindakan aparatur negara.

Menurut Nasaruddin, penguatan integritas tidak hanya berdampak pada profesionalisme dan reputasi lembaga, tetapi juga menjadi pilar penting dalam membentuk perilaku etis di lingkungan birokrasi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan pembelajaran yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Pemanfaatan platform digital menjadi salah satu strategi penting dalam memperluas akses pendidikan integritas. Dengan sistem pembelajaran daring, aparatur negara dapat mengikuti pelatihan secara fleksibel tanpa terhambat oleh keterbatasan lokasi maupun waktu.

Upaya penguatan integritas juga dilakukan melalui kolaborasi antara KPK dan aparat penegak hukum. Melalui Anti-Corruption Learning Center (ACLC), KPK bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Pelatihan Tata Nilai, Penguatan Integritas, dan Antikorupsi (PELATNAS).

Pelatihan ini diikuti oleh auditor Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri serta personel Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Kedua kelompok tersebut memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan internal serta pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan kepolisian.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen kuat dari seluruh aparat penegak hukum. Selain itu, keteladanan dari para pimpinan institusi juga menjadi faktor penting dalam membangun budaya integritas.

Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum Polri, Wahyu Widada, menyambut baik kolaborasi yang terjalin dengan KPK. Ia menilai kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memperkuat integritas organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan internal.

Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Mereka tidak hanya memahami konsep integritas secara teoritis, tetapi juga mampu menularkan nilai-nilai antikorupsi kepada rekan kerja serta memperkuat sistem pengawasan di institusi mereka.

Pada akhirnya, penguatan pendidikan antikorupsi merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ketika nilai-nilai integritas tertanam kuat dalam diri aparatur negara, maka upaya pemberantasan korupsi tidak lagi hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga pada kesadaran moral kolektif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara.

*) Pemerhati anti korupsi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menanamkan nilai antikorupsi di lingkungan birokrasi melalui kolaborasi lintas lembaga. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran program _“E-learning_ ASN Berintegritas” yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Agama. Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperluas pendidikan antikorupsi sekaligus membangun budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara (ASN) secara berkelanjutan.

Peluncuran program tersebut dilakukan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Melalui platform pembelajaran digital ini, pendidikan integritas ditargetkan mampu menjangkau lebih dari lima juta ASN di seluruh Indonesia sebagai bagian dari penguatan budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi.

Ibnu menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian pelaksanaan pembelajaran integritas berbasis _e-learning_ antara KPK dan Kementerian Agama. Menurutnya, pendekatan digital memungkinkan penyebaran pendidikan antikorupsi menjadi lebih luas, efektif, dan berkelanjutan di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

“Melalui platform e-learning ASN Berintegritas, Kementerian Agama diharapkan memiliki kerangka pembelajaran digital yang terintegrasi, yang menghubungkan berbagai kanal edukasi mulai dari media sosial, situs web, hingga _Learning Management System (LMS),”_ ujar Ibnu.

Ia menambahkan bahwa penguatan literasi antikorupsi melalui pembelajaran digital tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman ASN mengenai integritas, tetapi juga memperkuat internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam jangka panjang.

“Dengan demikian, aparatur negara diharapkan memiliki kesadaran yang kuat untuk menolak segala bentuk praktik korupsi dalam situasi apa pun,” jelasnya.

Meski demikian, tantangan dalam membangun budaya integritas di lingkungan birokrasi masih menjadi perhatian serius. Data KPK hingga 31 Desember 2025 mencatat bahwa dari total 1.890 perkara korupsi yang ditangani sejak 2004 hingga 2025, sebanyak 1.451 kasus melibatkan aparatur sipil negara di berbagai instansi, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ia menilai nilai kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab moral harus tercermin dalam setiap tindakan aparatur pemerintah agar pelayanan publik dapat berjalan secara profesional dan beretika.

“Pihaknya menargetkan sekitar 42 ribu ASN mengikuti program penguatan integritas, yang terdiri dari 33 ribu peserta pada tahap awal serta tambahan 9 ribu peserta yang ditargetkan pada tahun 2026. Ikhtiar ini menjadi langkah penting untuk menanamkan nilai integritas dan tanggung jawab moral kepada aparatur pemerintah secara berkelanjutan,” kata Nasaruddin.

Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap pendidikan antikorupsi dapat tertanam kuat di lingkungan birokrasi sehingga tidak hanya membentuk aparatur negara yang profesional, tetapi juga berintegritas. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah Indonesia mendapat perhatian internasional karena dinilai sebagai salah satu program makan sekolah terbesar di dunia. Pengakuan tersebut mencerminkan besarnya komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas gizi anak sekaligus membangun fondasi sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang negara dalam menyiapkan generasi masa depan yang lebih kuat. Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia merupakan prioritas utama pemerintah dalam agenda pembangunan nasional. “Kita ingin memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi agar mereka dapat tumbuh sehat dan belajar dengan baik,” ujarnya.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa skala pelaksanaan program yang besar membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha pangan di berbagai wilayah. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan dan kualitas pendidikan anak. “Program ini harus berjalan dengan baik, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG dirancang untuk menjangkau jutaan pelajar di seluruh Indonesia secara bertahap. Ia mengatakan bahwa besarnya cakupan program menjadikan MBG sebagai salah satu program makan sekolah dengan skala terbesar di dunia. “Program ini dirancang untuk menjangkau peserta didik secara luas, sehingga manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan secara merata,” katanya.

Dadan menambahkan bahwa selain meningkatkan status gizi anak, program MBG juga memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan. Menurutnya, model tersebut membuat program tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi daerah. “Keterlibatan rantai pasok lokal menjadi bagian penting agar program ini memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah optimistis bahwa keberlanjutan program MBG akan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam upaya global meningkatkan kualitas gizi anak. Dengan dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah dinilai sebagai salah satu program gizi paling ambisius di dunia. Pencapaian peringkat kedua secara global menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat fondasi gizi anak sejak dini.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan World Food Programme (WFP) menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat dua tertinggi di dunia dalam hal pemberian makan untuk siswa sekolah.

Ada sekitar 174.900.000 anak di seluruh dunia menerima manfaat program makan di sekolah. Dari total 174 negara di dunia, ada 107 negara yang telah menjalankan program makan sekolah sebagai program nasional.

Menurut BGN, organisasi kemanusiaan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menyebut jumlah penerima program makan sekolah di Indonesia telah mencapai 61.239.037 orang, dengan 49.057.682 diantaranya merupakan siswa sekolah.

Pengakuan internasional terhadap program MBG bukan sekadar simbol prestasi administratif. Lebih dari itu, capaian ini mencerminkan komitmen nyata negara dalam memastikan generasi muda tumbuh sehat, kuat, dan berdaya saing.

Di tengah berbagai tantangan pemenuhan gizi anak di banyak negara, langkah Indonesia melalui MBG menunjukkan arah kebijakan yang progresif. Program ini menegaskan bahwa investasi pada gizi anak adalah investasi strategis bagi masa depan bangsa.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati mengatakan data global yang dihimpun WFP menunjukkan posisi pertama diraih India dengan 118 juta penerima, sementara Indonesia berada di atas sejumlah negara besar seperti Brasil (38,5 juta), China (32,57 juta), dan Amerika Serikat (30,1 juta).

Hida menyebut, capaian itu memperlihatkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, Indonesia mulai memainkan peran penting dalam upaya global memperkuat ketahanan gizi anak melalui program makan sekolah.

Dengan lebih dari 61,2 juta penerima manfaat, Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan program makan sekolah terbesar di dunia. Ini menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang aman dan berkualitas.

Hida menambahkan, program MBG juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan produktif. Ia berharap, program ini mampu memperkuat kualitas gizi sekaligus mendukung peningkatan prestasi belajar anak-anak Indonesia dengan dukungan sistem pelaksanaan yang kuat.

Atas pengakuan di level internasional, Pengamat Kebijakan Publik, Banter Adis, memberikan apresiasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Kepala BGN, Dadan Hindayana. Ia menilai hal itu mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia.

Ia mengatakan, program MBG tidak hanya berperan dalam meningkatkan asupan gizi anak, tetapi juga berdampak pada peningkatan konsentrasi belajar serta kesehatan generasi muda.

Alumni Kajian Aksi Strategis PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu menyebut, sebelum memperoleh pengakuan dunia internasional, program MBG sudah terbukti memberikan dampak positif dengan mengubah pola asupan anak-anak menjadi lebih sehat karena pola gizi yang terjaga.

Penilaian Adis juga didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh Research Institute of Socio-Economic Development (RISED). Dalam penelitian itu ditemukan adanya perubahan signifikan pada rutinitas makan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG.

Sekitar 80 persen orang tua menyatakan bahwa setelah adanya program MBG, anak-anak mereka menjadi lebih rutin mengonsumsi makanan bergizi. Selain itu, sebanyak 81 persen orang tua dari keluarga prasejahtera juga menyatakan mendukung keberlanjutan program tersebut.

Menurut Adis, temuan tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesehatan anak-anak. Oleh karena itu, ia sangat mendukung keberlanjutan program MBG sebagai bagian dari investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Ke depan, keberhasilan program MBG perlu terus dijaga melalui penguatan tata kelola, kualitas menu, serta pemerataan distribusi manfaat. Konsistensi pelaksanaan akan menjadi kunci agar manfaat gizi yang diberikan benar-benar dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.

Pengakuan dunia terhadap MBG juga menjadi pengingat bahwa kebijakan publik yang berpihak pada kesehatan anak memiliki dampak luas bagi pembangunan bangsa. Ketika negara menempatkan gizi sebagai prioritas, maka fondasi bagi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif pun semakin kuat.

Selain itu, keberlanjutan program ini juga memerlukan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut akan memastikan program MBG tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga kuat dalam kualitas pelaksanaan.

Dengan demikian, capaian peringkat dua dunia bukan sekadar angka dalam laporan global. Ia menjadi simbol bahwa komitmen pemerintah terhadap masa depan anak-anak Indonesia mulai mendapat pengakuan di panggung internasional.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh: Asep Faturahman)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah kini menjadi salah satu program makan sekolah terbesar di dunia. Berdasarkan data World Food Programme (WFP), Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan jumlah penerima manfaat terbanyak dalam program makan di lingkungan pendidikan. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi anak sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.

Data per 3 Maret 2026 mencatat bahwa jumlah penerima manfaat Program MBG di Indonesia telah mencapai sekitar 61,2 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 49 juta di antaranya merupakan siswa sekolah yang menerima makanan bergizi secara langsung melalui program yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan jumlah penerima manfaat sebesar itu, Indonesia kini berada di posisi kedua dunia dalam program makan sekolah dengan cakupan penerima terbanyak.

Secara global, program makan sekolah telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kualitas pendidikan anak. Data WFP menunjukkan bahwa sekitar 174,9 juta anak di seluruh dunia telah menerima manfaat dari program makan sekolah yang dijalankan oleh berbagai negara. Hal ini mencerminkan semakin kuatnya kesadaran global bahwa pemenuhan gizi melalui lingkungan pendidikan merupakan bagian penting dalam mendukung perkembangan anak secara optimal.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Gizi Nasional, Khairul Hidayati, mengatakan bahwa Indonesia menjadi bagian penting dari upaya global dalam memperkuat pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Dengan lebih dari 49 juta siswa yang menerima manfaat, Indonesia berkontribusi signifikan dalam upaya internasional untuk meningkatkan kesehatan generasi muda. Program ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan gizi anak sebagai prioritas pembangunan nasional.

Program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bagi siswa, tetapi juga dirancang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Pemenuhan gizi yang baik diyakini mampu meningkatkan kesehatan, konsentrasi belajar, serta daya tahan tubuh anak. Dengan kondisi fisik yang lebih optimal, siswa diharapkan mampu mengikuti proses pembelajaran secara lebih baik sehingga mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara nasional.

Dalam daftar negara dengan program makan sekolah terbesar di dunia, India menempati posisi pertama dengan sekitar 118 juta siswa penerima manfaat. Indonesia berada di posisi kedua dengan 49 juta siswa, disusul Brasil dengan 38 juta siswa, China dengan 34 juta siswa, serta Amerika Serikat dengan sekitar 30 juta siswa. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan komitmen besar dalam memastikan anak-anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi selama masa pendidikan.

Perkembangan Program Makan Bergizi Gratis sepanjang tahun 2026 juga menunjukkan tren yang sangat positif. Program ini telah menjangkau puluhan juta masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 82,9 juta orang sebelum akhir tahun 2026. Target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah.

Program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional. Program ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah serta kelompok masyarakat rentan lainnya. Dengan cakupan yang semakin luas, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang akan terus berjalan sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini dirancang untuk memastikan generasi muda Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu tumbuh dengan sehat, cerdas, dan produktif.

Pelaksanaan program MBG juga dilakukan secara adaptif dengan menyesuaikan kondisi masyarakat. Selama bulan Ramadhan, pemerintah melakukan penyesuaian mekanisme distribusi makanan. Penyaluran makanan tetap dilakukan dengan beberapa skema, termasuk pembagian makanan menjelang waktu berbuka puasa maupun pengemasan makanan agar dapat dibawa pulang oleh para penerima manfaat. Penyesuaian ini dilakukan agar kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi tanpa mengganggu aktivitas ibadah selama bulan suci.

Sementara itu, selama periode libur Idulfitri dan cuti bersama pada 18 hingga 24 Maret 2026, distribusi makanan melalui program MBG akan dihentikan sementara. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menyiapkan paket makanan sehat yang dibagikan lebih awal pada 17 Maret 2026 kepada para penerima manfaat. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan gizi para siswa tetap terjaga selama masa libur sekolah.

Dengan jumlah penerima manfaat yang sangat besar dan cakupan yang terus diperluas, Program Makan Bergizi Gratis kini menempatkan Indonesia dalam jajaran program makan sekolah terbesar di bumi. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun generasi masa depan Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus menunjukkan dampak signifikan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di tingkat global. Program ini kini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penerima manfaat makan sekolah terbesar di dunia.

Pencapaian tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pemenuhan gizi anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Di tengah berbagai tantangan global, langkah Indonesia ini dinilai sebagai strategi konkret dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat dan kompetitif.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati (Hida), mengatakan program MBG menempatkan Indonesia pada posisi kedua di dunia dalam jumlah penerima manfaat program makan sekolah, sementara data global yang dihimpun dari World Food Programme (WFP) menunjukkan posisi pertama ditempati India dengan 118 juta penerima program makan sekolah. Sementara Indonesia berada di atas sejumlah negara besar seperti Brasil dengan 38,5 juta penerima, China 34,57 juta, serta Amerika Serikat 30,1 juta penerima.

“Capaian tersebut memperlihatkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia,” kata Hida.

Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya menunjukkan skala besar pelaksanaan program, tetapi juga menggambarkan keseriusan Indonesia dalam menjadikan pemenuhan gizi sebagai agenda prioritas nasional.

“Program MBG bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga investasi masa depan bangsa. Program ini diharapkan mampu memperkuat kualitas gizi sekaligus mendukung peningkatan prestasi belajar anak-anak Indonesia,” tambahnya.

Terkait hal ini, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar menyediakan makanan bagi anak-anak, tetapi merupakan investasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan unggul di masa depan.

“Ini bukan cuma soal makanan, tetapi tentang bagaimana kita meraih generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul,” ujar Felly.

Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono juga menilai bahwa MBG sebagai bentuk investasi jangka panjang negara dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak sejak dini, sehingga mampu mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

“Program MBG dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak sejak dini. Dukungan serta pengawasan masyarakat sangat penting agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkelanjutan,” tutur Heru.

Pengakuan dunia terhadap komitmen Indonesia dalam program makan sekolah ini menjadi bukti bahwa investasi pada generasi muda telah menjadi prioritas strategis nasional. Dengan peningkatan cakupan penerima yang luas, kebijakan ini mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas generasi penerus bangsa. Melalui langkah ini, Indonesia tidak hanya memperkuat fondasi kesehatan anak-anak, tetapi juga menyiapkan generasi yang siap bersaing di tingkat global.

Jakarta – Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri 1447 Hijriah diperkirakan akan memberikan dorongan signifikan terhadap konsumsi masyarakat. Momentum tahunan ini selalu menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi domestik, terutama di sektor ritel, transportasi, hingga pariwisata.

Pemerintah bersama pelaku usaha meluncurkan berbagai program untuk memperkuat konsumsi domestik. Salah satunya melalui program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026 yang melibatkan ratusan merek, puluhan ribu gerai ritel, dan ratusan pusat perbelanjaan di berbagai daerah.

Program tersebut ditargetkan mampu menghasilkan transaksi hingga Rp53 triliun selama periode Ramadan hingga Idulfitri, sekaligus menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai momentum Ramadan dan Lebaran merupakan periode penting untuk mendorong konsumsi masyarakat.

“Pemerintah melihat dana yang beredar menjelang Lebaran cukup besar. Penyaluran THR kepada ASN, TNI, Polri, serta pekerja swasta diperkirakan akan memicu peningkatan perputaran uang di masyarakat hingga sekitar Rp179 triliun. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini,” ujar Airlangga.

Optimisme serupa juga disampaikan oleh pelaku industri ritel. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah, menyebut momentum Lebaran selalu menjadi pendorong utama pergerakan sektor ritel nasional.

“Momentum Lebaran selalu menjadi periode penting bagi industri ritel. Melalui program BINA Lebaran 2026, kami berharap konsumsi domestik semakin kuat dan masyarakat semakin terdorong untuk berbelanja produk-produk dalam negeri,” kata Budihardjo.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat penting dalam menciptakan iklim belanja yang kondusif.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menilai bahwa peningkatan aktivitas ekonomi menjelang Lebaran sudah mulai terlihat di berbagai pusat perbelanjaan di Indonesia.

“Menjelang Lebaran, pusat perbelanjaan biasanya mengalami peningkatan kunjungan yang signifikan. Dengan adanya program promosi dan festival belanja, kami optimistis aktivitas ritel akan meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” tutur Alphonzus.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan pencairan THR bagi pekerja dilakukan tepat waktu. Regulasi yang berlaku mewajibkan perusahaan menyalurkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri, sehingga masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan kebutuhan Lebaran.***

Oleh: Ardiansyah Pratama

Distribusi tunjangan hari raya (THR) menjelang Idulfitri 1447 Hijriah mulai bergulir di berbagai sektor. Pemerintah memastikan kebijakan ini berjalan sesuai ketentuan agar hak pekerja dapat terpenuhi secara optimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi nasional menjelang perayaan hari besar keagamaan.

Kebijakan pemberian THR dan bonus hari raya (BHR) tahun 2026 telah diumumkan sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah. Program ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi yang biasanya meningkat pada periode tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memastikan masyarakat mendapatkan dukungan ekonomi pada momentum hari besar keagamaan nasional. Pemerintah memandang distribusi THR sebagai instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagi pekerja di berbagai sektor.

Dalam implementasinya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR aparatur negara pada tahun ini. Nilai tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut dialokasikan bagi sekitar 10,5 juta aparatur negara yang terdiri atas aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan.

Airlangga menjelaskan bahwa komponen THR yang diberikan mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seluruh komponen tersebut dibayarkan secara penuh sehingga aparatur negara dapat merasakan manfaat secara maksimal menjelang Lebaran.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pemberian THR berbeda dengan gaji ke-13 yang biasanya diberikan pada pertengahan tahun. Dengan pemisahan tersebut, kebijakan THR tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan aparatur negara dalam menyambut Idulfitri, sementara gaji ke-13 diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan keluarga pada pertengahan tahun.

Penyaluran THR kepada aparatur negara dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau pada minggu pertama Ramadan. Program ini mencakup sekitar 2,4 juta aparatur negara di tingkat pusat termasuk prajurit TNI dan anggota Polri, sekitar 4,3 juta aparatur sipil negara di daerah, serta sekitar 3,8 juta pensiunan.

Kebijakan tersebut memberikan kepastian bagi para penerima manfaat sehingga mereka dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran lebih awal. Selain itu, percepatan distribusi THR juga diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih merata.

Di sektor swasta, pemerintah menegaskan bahwa kewajiban pembayaran THR tetap harus dipenuhi oleh perusahaan. Airlangga menyampaikan bahwa THR bagi pekerja swasta wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Pembayaran juga harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idulfitri.

Ketentuan tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun yang berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap memperoleh THR dengan perhitungan secara proporsional sesuai masa kerja mereka.

Pemerintah memperkirakan jumlah pekerja penerima upah di sektor formal mencapai sekitar 26,5 juta orang berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Dengan jumlah tersebut, total nilai THR yang dibayarkan oleh sektor swasta diperkirakan mencapai sekitar Rp124 triliun.

Nilai tersebut diyakini dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi ini berpotensi memperkuat perputaran ekonomi nasional selama Ramadan hingga Idulfitri.

Selain aparatur negara dan pekerja sektor formal, pemerintah juga memberikan perhatian kepada mitra pengemudi transportasi daring. Pemerintah mendorong perusahaan aplikator untuk menyalurkan bonus hari raya kepada para pengemudi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam sektor transportasi digital.

Upaya pemerintah dalam memastikan distribusi THR juga didukung oleh pemerintah daerah. Di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi melakukan pemantauan langsung terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalam membayarkan THR kepada pekerja.

Pemantauan tersebut dilakukan di sejumlah perusahaan, salah satunya di PT Selalu Cinta Indonesia di Kota Salatiga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perusahaan memenuhi ketentuan pembayaran THR sesuai dengan surat edaran kementerian yang menetapkan batas waktu pembayaran maksimal tujuh hari sebelum Lebaran.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan posko layanan aduan untuk menampung laporan pekerja terkait permasalahan THR. Posko tersebut berada di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah serta enam wilayah satuan kerja pengawasan ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan kesiapan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran THR bagi aparatur sipil negara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa seluruh aparatur yang berhak menerima THR akan mendapatkan haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah telah mempersiapkan mekanisme pencairan agar proses distribusi berjalan lancar. Kebijakan tersebut akan mengikuti sepenuhnya ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan distribusi THR berjalan tertib dan tepat sasaran. Dengan pengawasan yang ketat serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, hak pekerja dapat terlindungi secara optimal.

Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya memastikan pemenuhan hak pekerja, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi nasional. Distribusi THR yang tepat waktu diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat aktivitas ekonomi selama Ramadan hingga Idulfitri.

*) Kolumnis Ekonomi dan Pemerhati Kebijakan Publik