JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak positif yang luas. Sejak mulai dijalankan secara bertahap, MBG telah menjangkau 4,97 juta penerima manfaat di 38 provinsi. Program ini menjadi cerminan transformasi kebijakan gizi nasional yang tidak hanya fokus pada konsumsi, tetapi juga pemberdayaan ekonomi lokal dan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Juni 2025, lebih dari 68 ribu tenaga telah terlibat dalam operasional MBG. “Lebih dari 60 persen tenaga kerja tersebut adalah ibu-ibu berusia 30 hingga 50 tahun, sehingga secara langsung ikut berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem,” ujar Dadan Hindayana.

Dengan pendekatan berbasis komunitas, pelaksanaan MBG melibatkan petani lokal, pelaku UMKM, dan dapur umum di berbagai daerah. Setiap harinya, ribuan perempuan mempersiapkan makanan sehat untuk anak-anak dan keluarga prasejahtera. Aktivitas ini bukan hanya meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat mata rantai produksi pangan dalam negeri.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa anggaran untuk MBG telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah pusat. “Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah penerima MBG akan ditingkatkan menjadi 82,9 juta pada tahun 2025, dengan dukungan 32 ribu Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG). Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun,” tegas Suahasil Nazara.

Pemerintah daerah pun memainkan peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan teknis di lapangan. Kolaborasi antara pusat dan daerah menjadikan distribusi makanan bergizi lebih merata dan tepat sasaran. Anak-anak yang sebelumnya datang ke sekolah tanpa sarapan kini dapat menikmati menu sehat yang disiapkan dengan bahan pangan lokal.

Program MBG tidak hanya mengurangi beban pengeluaran keluarga, tetapi juga menumbuhkan semangat belajar di kalangan pelajar. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis gotong royong, MBG menjadi langkah konkret dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap menyongsong 2045.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional. Program ini digagas sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengatasi tantangan gizi buruk, stunting, serta ketimpangan sosial di sektor pendidikan. MBG telah menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan pencipta lapangan pekerjaan baru.

Dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan, program MBG dirancang untuk menjawab dua tantangan utama bangsa yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini dan menggerakkan roda perekonomian dari level paling bawah, meliputi keluarga dan pelaku usaha kecil. Dengan memberikan makan bergizi secara gratis kepada siswa-siswi sekolah, pemerintah dapat menciptakan efek domino yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Pemberian makan bergizi gratis di sekolah-sekolah bukan hanya soal bantuan pangan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan nutrisi cukup terbukti memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, daya tahan tubuh lebih tinggi, serta tingkat kehadiran di sekolah yang meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Program MBG juga dirancang dengan pendekatan ekonomi inklusif. Pasokan bahan pangan untuk makan bergizi berasal dari petani lokal, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM pangan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dalam program ini akan kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan dan pembukaan peluang usaha.

Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan sayur, buah, daging, dan karbohidrat berkualitas, sekolah-sekolah dapat bermitra langsung dengan koperasi tani atau kelompok tani lokal. Langkah ini terbukti mendorong produksi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Efek dari program MBG terhadap penciptaan lapangan kerja sangat signifikan. Program ini bukan hanya menciptakan pekerjaan di hilir seperti pengolahan dan distribusi makanan, tetapi juga di sektor hulu seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

Dengan meningkatnya permintaan bahan pangan berkualitas untuk jutaan anak sekolah setiap hari, petani akan terdorong untuk meningkatkan hasil panen dan memperluas lahan garapan. Demikian pula peternak akan meningkatkan produksi telur, susu, dan daging, sementara nelayan akan fokus pada hasil tangkapan yang memenuhi standar kualitas gizi.

Seluruh rantai pasok mulai dari produsen bahan baku, pengolah makanan, logistik, hingga pengawasan mutu, membutuhkan tenaga kerja baru. Pemerintah memperkirakan bahwa jika program MBG diterapkan secara nasional dan berkelanjutan, potensi penciptaan lapangan kerja bisa mencapai ratusan ribu, terutama di pedesaan dan wilayah tertinggal.

Program MBG yang dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 telah menyerap sekitar 68 ribu tenaga kerja di dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Mayoritas pekerjanya adalah ibu rumah tangga.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan lebih dari 60 persen tenaga kerja yang terserap dalam program MBG merupakan ibu-ibu berusia 30 hingga 50 tahun. Sebagian besar dari mereka sebelumnya merupakan ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap. Kini, melalui program ini, mereka memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp 2 juta per bulan.

Dadan mencatat, sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, saat ini program MBG telah menjangkau 4,97 juta penerima manfaat. Program tersebut telah berjalan di seluruh 38 provinsi dengan total 1.785 SPPG aktif.

Dadan juga menegaskan seluruh kepala SPPG kini telah menerima pembayaran secara rutin setiap bulan. Ia menegaskan bahwa sistem pembayaran kini berjalan lancar dan rutin di seluruh wilayah. Saat ini pengelolaan keuangan program tersebut sudah lebih tertib, dengan sistem pencairan dana ke SPPG melalui virtual account sebelum kegiatan operasional dimulai. Ini dilakukan agar mitra tidak perlu menunggu reimburs dan bisa langsung menjalankan kegiatan operasional.

Agar program MBG berjalan optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam hal kebijakan, pendanaan, dan standar pelaksanaan, sementara pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam implementasi di lapangan.

Kepala dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas ketahanan pangan di setiap daerah harus bersinergi dalam merancang skema penyediaan makanan yang melibatkan masyarakat lokal. Termasuk dalam pengawasan kualitas gizi, pelatihan pelaku usaha makanan, dan evaluasi dampak program terhadap anak-anak sekolah. Pemerintah juga aktif melibatkan organisasi masyarakat, koperasi, dan lembaga pendidikan vokasi untuk memperluas dampak MBG.

Program MBG adalah contoh nyata bahwa kebijakan sosial bisa menjadi stimulus ekonomi yang kuat. Tidak hanya mengentaskan anak-anak dari ancaman gizi buruk dan meningkatkan kualitas pendidikan, MBG juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan komitmen kuat pemerintah dalam perencanaan dan pelibatan masyarakat secara menyeluruh, MBG berpotensi menjadi program unggulan nasional yang tidak hanya meningkatkan kualitas SDM Indonesia, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dari bawah. Ini bukan sekadar program bantuan, tetapi sebuah strategi pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen serius dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan tangguh melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu upaya nyata yang kini menjadi perhatian utama adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan sekadar pemberian makanan, melainkan sebuah investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia unggul untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Program MBG dirancang untuk menjangkau kelompok sasaran yang sangat strategis, mulai dari pelajar PAUD hingga SMA, santri, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Pemerintah menyadari bahwa asupan gizi sejak dini sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak, daya tahan tubuh, kemampuan belajar, hingga daya saing mereka di masa depan. Dengan demikian, MBG diharapkan mampu menciptakan generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga cerdas secara intelektual dan kuat secara mental.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menyampaikan pandangannya bahwa program MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyiapkan generasi emas. Ia menilai program ini tidak hanya menyangkut pemberian makanan bergizi, melainkan juga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Ia menambahkan bahwa MBG juga memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi lokal melalui peluang kemitraan masyarakat dalam pengadaan bahan pangan dan pengelolaan dapur gizi. Menurutnya, manfaat program ini dirasakan bukan hanya di sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dorongan nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menjelaskan bahwa kualitas asupan gizi sangat memengaruhi tumbuh kembang anak, kemampuan belajar, dan daya saing generasi masa depan. Ia menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat. Artinya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk memastikan program ini berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

Contoh konkret keberhasilan pendekatan partisipatif dalam program MBG terlihat di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di daerah ini, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penyediaan bahan pangan lokal serta pengelolaan dapur gizi. Hal ini memperlihatkan bahwa program ini bukan hanya terpusat di pemerintahan, melainkan juga menjadi milik bersama masyarakat yang aktif berkontribusi dalam keberhasilannya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, memandang bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor utama keberhasilan MBG. Ia menyebut bahwa program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong kemajuan pertanian lokal. Menurutnya, MBG merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia sekaligus instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat masyarakat.

Tenaga Ahli Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Adib Al Fikry, menjelaskan bahwa program ini diarahkan untuk menurunkan angka stunting dan malnutrisi sekaligus mendongkrak prestasi siswa melalui penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Ia menyampaikan bahwa dengan kecukupan gizi, siswa dapat lebih fokus dalam proses belajar, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya, MBG bukan hanya strategi kesehatan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang di sektor pendidikan dan pembangunan manusia.

Lebih lanjut, Adib menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG diawasi secara ketat dan akuntabel. Prosesnya melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disediakan. Selain itu, program ini juga memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan lokal dalam rantai pasok bahan pangan. Dengan skema ini, MBG memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat ekonomi lokal yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

Program MBG menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan gizi dasar yang berdampak luas pada sektor lain seperti pendidikan dan ekonomi. Dengan pendekatan yang komprehensif, MBG dirancang tidak hanya untuk mengatasi masalah jangka pendek seperti kekurangan gizi atau stunting, melainkan juga untuk membangun fondasi kokoh menuju masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan kompetitif di tahun 2045.

Pemerintah juga mendorong agar daerah-daerah aktif melibatkan potensi lokal dalam pelaksanaan program ini. Dengan begitu, MBG tidak hanya menjadi instrumen peningkatan gizi, tetapi juga alat pemberdayaan desa dan penguatan ekonomi lokal. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kekayaan bahan pangan lokal yang berlimpah, dan MBG menjadi medium untuk mengoptimalkan potensi tersebut melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.

Dari aspek pelibatan masyarakat, program ini terbukti mampu mempererat kerja sama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan pelaku usaha di daerah. MBG menjadi contoh bagaimana kebijakan publik dapat berjalan efektif jika dikerjakan secara gotong royong. Melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, MBG menjadi program milik bersama yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan seluruh potensi dan kontribusi yang diberikan, MBG layak disebut sebagai tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju tahun 2045. Melalui kebijakan yang terintegrasi, pemerintah menunjukkan keseriusannya menyiapkan generasi emas yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa besar yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan disegani dunia. Dalam konteks ini, MBG bukan sekadar program makan, melainkan sebuah pondasi perubahan peradaban.

*)Pengamat Isu Strategis

Post navigation
Previous:
Pemerintah Perkuat Koperasi Merah Putih Sebagai Ujung Tombak Pemerataan Ekonomi
Next:

Oleh: Silvia AP )*

Pemerintah terus berkonsolidasi terkait langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai ujung tombak pemerataan ekonomi nasional. Upaya ini tidak semata merupakan respon terhadap tantangan pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya merata, tetapi juga bagian dari visi jangka panjang dalam membangun fondasi ekonomi berbasis kerakyatan yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Koperasi Merah Putih bukan hanya dihidupkan sebagai entitas usaha kolektif, melainkan difungsikan sebagai instrumen utama untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi secara aktif dan berkeadilan.

Pemerintah terus menaruh perhatian pada upaya pemerataan ekonomi, khususnya dengan mendorong pertumbuhan yang merata di berbagai wilayah melalui keterlibatan koperasi dan pelaku usaha lokal. Pemerintah memfokuskan kebijakan untuk membuka akses sumber daya produktif, pembiayaan, dan pasar agar masyarakat di seluruh daerah dapat berkembang optimal. Melalui revitalisasi dan penguatan Koperasi Merah Putih, pemerintah menargetkan untuk menutup celah ketimpangan tersebut, sekaligus menghadirkan skema alternatif yang dapat menjangkau sektor informal, pelaku usaha mikro, serta komunitas pedesaan yang selama ini cenderung terpinggirkan dari sistem ekonomi formal.

Koperasi Merah Putih dirancang sebagai koperasi modern dengan semangat kebersamaan dan keadilan sosial. Ia mengemban misi lebih dari sekadar unit usaha; ia hadir sebagai gerakan sosial-ekonomi yang mengakar dari bawah dan menempatkan rakyat sebagai pemilik sekaligus pengelola. Konsep ini memberi ruang bagi masyarakat untuk berdaya secara kolektif, mengembangkan produktivitas secara berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Dalam berbagai daerah, koperasi ini difasilitasi untuk mengelola potensi unggulan masing-masing wilayah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, hingga pariwisata berbasis masyarakat, dengan pendekatan yang adaptif dan partisipatif.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan peran penting Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Zulhas juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan pelaku usaha besar, tetapi harus melibatkan rakyat melalui pembangunan sistem ekonomi berbasis desa/kelurahan yang partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kopdes ini dipercaya menjadi ujung tombak pelaksanaan ekonomi kerakyatan dengan menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan baru yang mampu menopang struktur ekonomi nasional secara berkelanjutan. Ia menyampaikan esensi utama dari program tersebut bukan pada besar kecilnya dana, melainkan pada keberpihakan nyata dan perhatian serius terhadap potensi masyarakat desa.

Pemerintah mendorong koperasi untuk memiliki sistem administrasi yang transparan, akuntabel, dan profesional agar mampu menarik kepercayaan anggota dan investor. Di sisi lain, regulasi yang mendukung juga terus dikaji untuk memberikan fleksibilitas serta perlindungan hukum bagi koperasi yang sehat dan berorientasi pada pelayanan anggota. Salah satu keunggulan Koperasi Merah Putih adalah kemampuannya menyesuaikan diri dengan konteks lokal.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan bahwa dengan hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, akan menjadi andalan ekonomi disuatu wilayah, khususnya Gorontalo. Lebih lanjut, Yandri mengatakan untuk memudahkan koordinasi, struktur Satgas Kopdes Merah Putih di tingkat provinsi dan kabupaten /kota akan dipimpin langsung oleh gubernur dan bupati/wali kota yang otomatis menjadi ketua satgas.

Dalam kesempatan yang sama, Wamendes PDT, Ariza Patria mengatakan koperasi merupakan bisnis. Oleh karena itu, koperasi harus mendapat keuntungan. Menurutnya, jika koperasi mendapat keuntungan, maka modalnya akan terus bertambah dan kemudian koperasi tersebut semakin besar. Jika koperasi semakin besar, maka yang dilayani akan semakin banyak dan keuntungannya juga akan semakin banyak.

Peran koperasi yang semakin strategis akan mendukung pengendalian inflasi daerah dan stabilisasi harga bahan pokok. Melalui koperasi, distribusi komoditas penting seperti beras, minyak goreng, gula, dan sayuran dapat dikendalikan lebih baik sehingga mampu menekan lonjakan harga di tingkat konsumen. Selain itu, koperasi juga berfungsi sebagai wadah kolektif untuk menyerap hasil produksi lokal secara adil dan menyalurkannya ke pasar yang lebih luas dengan sistem yang terintegrasi.

Penguatan Koperasi Merah Putih menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menghadirkan ruang dialog yang konstruktif antara negara dan rakyat. Melalui koperasi, suara rakyat dapat terorganisasi dan terwakili secara struktural dalam pengambilan kebijakan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Model partisipasi ini memperkuat demokrasi ekonomi dengan memastikan setiap warga negara memiliki peluang yang setara untuk maju melalui dukungan sistem koperasi yang inklusif. Dalam konteks tersebut, koperasi menjadi jembatan antara aspirasi ekonomi rakyat dengan kebijakan negara yang berpihak.

Ke depan, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi simbol kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia. Ia bukan hanya wadah usaha, tetapi juga gerakan kolektif yang meneguhkan kedaulatan ekonomi nasional di tengah tekanan globalisasi. Dengan penguatan koperasi sebagai ujung tombak pemerataan ekonomi, Indonesia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sejati bukan hanya tentang angka-angka makro, melainkan tentang sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat, dari pelosok desa hingga kota metropolitan.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

Oleh: Adnan Ramdani )*

Dalam upaya membangun kemandirian dan ketahanan ekonomi bangsa, sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga pendidikan memegang peran krusial. Kolaborasi strategis ini tidak hanya memperkuat ekosistem ekonomi lokal, tetapi juga menjadi motor penggerak lahirnya koperasi-koperasi modern yang mampu menjadi pilar ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari sinergi ini adalah dukungan terhadap Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi rakyat yang mengedepankan nilai gotong royong, kemandirian, dan keberlanjutan.

Koperasi Merah Putih lahir dari semangat untuk menghadirkan koperasi yang tidak hanya sekadar wadah simpan pinjam atau distribusi barang, melainkan sebagai ekosistem ekonomi baru yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Di sinilah BUMD dan lembaga pendidikan dapat berperan besar sebagai katalisator. BUMD, sebagai representasi pemerintah daerah dalam bidang usaha, memiliki sumber daya dan jaringan yang dapat memperkuat infrastruktur koperasi. Sementara itu, lembaga pendidikan hadir sebagai penghasil SDM unggul dan pusat inovasi yang bisa mengakselerasi profesionalisasi koperasi.

Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Heri Hermansyah mengatakan pihaknya mendukung penuh adanya sinergi BUMD dan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi dalam membangun desa. Selain itu, UI juga berkomitmen untuk menjadi katalisator perubahan yang nyata bagi desa-desa di Indonesia, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun kapasitas kelembagaan dan ekonomi masyarakat.

Sinergi ini memiliki dimensi strategis yang sangat luas. Di satu sisi, BUMD dapat memanfaatkan potensi koperasi untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, terutama masyarakat bawah yang kini mulai terjangkau layanan ekonomi formal melalui peran koperasi. Dengan menggandeng koperasi, BUMD dapat menjalankan program CSR yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperluas distribusi produk atau jasa daerah. Di sisi lain, koperasi juga mendapat dukungan modal, akses pasar, dan legitimasi hukum yang lebih kuat melalui kemitraan ini.

Lembaga pendidikan memainkan peran pelengkap yang sangat penting. Sebagai institusi pencetak generasi masa depan, perguruan tinggi maupun sekolah vokasi dapat memberikan kontribusi nyata melalui riset, pelatihan, dan pendampingan manajerial kepada koperasi. Dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan kapasitas manajerial koperasi, memperkuat tata kelola, serta mendorong transformasi koperasi dari sekadar usaha tradisional menjadi entitas ekonomi modern yang efisien dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Contoh konkret dari kolaborasi ini dapat berupa program magang mahasiswa di koperasi binaan BUMD, pelatihan keuangan digital untuk anggota koperasi, serta riset kolaboratif untuk menciptakan model bisnis koperasi yang berkelanjutan. Tak hanya itu, kurikulum pendidikan juga bisa diselaraskan dengan kebutuhan riil di lapangan melalui studi kasus koperasi yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga pengalaman langsung dalam membangun ekonomi kerakyatan.

Dalam konteks pembangunan daerah, Koperasi Merah Putih menjadi simbol sinergi yang ideal antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan. Melalui koperasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif berkontribusi. Ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi salah satu prioritas utama.

Sementara itu, Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Suwatin mengatakan integrasi kelembagaan antara BUMD dan Koperasi Merah Putih merupakan langkah konkret dalam membangun sistem ekonomi desa yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan tata kelola yang baik dan inovasi berkelanjutan, kedua entitas ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang Tangguh

BUMD kini semakin menyadari bahwa koperasi adalah mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Dukungan BUMD bisa berupa penyediaan fasilitas usaha, penyertaan modal, hingga integrasi rantai pasok. Ketika koperasi mampu menjadi bagian dari ekosistem bisnis daerah, maka keberlanjutan ekonomi lokal akan semakin terjamin.

Selain itu, lembaga pendidikan harus terus mengembangkan kurikulum yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Pembelajaran kewirausahaan, ekonomi digital, dan manajemen koperasi perlu ditanamkan sejak dini, tidak hanya secara teoritis tetapi juga praktis. Kerja sama dengan BUMD dan koperasi dapat memberikan pengalaman lapangan yang sangat berharga bagi mahasiswa, sekaligus mencetak pemimpin-pemimpin muda yang paham akar rumput dan memiliki semangat membangun dari bawah.

Sinergi yang positif ini harus terus diperkuat dengan kebijakan yang mendukung. Pemerintah daerah bisa menginisiasi forum koordinasi antara BUMD, lembaga pendidikan, dan koperasi untuk merumuskan program-program kolaboratif secara berkelanjutan. Dengan adanya regulasi dan fasilitasi yang tepat, kolaborasi ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Pada akhirnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internal koperasi itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan kita semua dalam membangun ekosistem yang mendukung. Sinergi BUMD dan lembaga pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan ekosistem tersebut. Dengan semangat kolaborasi, gotong royong, dan inovasi, koperasi Indonesia siap menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang mandiri dan berdaya saing.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa, memperluas akses keuangan inklusif, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Langkah ini diambil seiring dengan upaya revitalisasi peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat dan sebagai wadah kolektif yang berlandaskan nilai gotong royong serta kebangsaan.

Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menjadi lembaga ekonomi yang berpijak pada potensi lokal, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun global. Melalui koperasi ini, pemerintah menargetkan terjadinya transformasi ekonomi desa dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif.

Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait telah menetapkan roadmap pembentukan koperasi ini secara bertahap. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga swadaya masyarakat menjadi strategi utama dalam pelaksanaan program ini.

Beberapa daerah telah memulai inisiatif pembentukan koperasi ini dengan hasil yang menjanjikan. Di wilayah-wilayah yang telah berjalan, koperasi mulai menunjukkan kinerja positif dalam hal pemberdayaan petani, peningkatan nilai jual produk lokal, dan penguatan jaringan distribusi. Hal ini menjadi bukti bahwa pendekatan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa bukan hanya wacana, tetapi juga solusi nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Sekretaris Daerah Sarolangun, Jambi, Deddy Hendry mengatakan menekankan pentingnya percepatan pendirian koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Ia menyambut baik inisiasi dari Kanwil Kemenkum Jambi dan menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh proses pendirian Koperasi Merah Putih di wilayah Sarolangun.

“Proses penerbitan akta dan Surat Keputusan (SK) koperasi harus disederhanakan dan dipercepat agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya. Kami berharap ada komitmen kuat dari para notaris yang terlibat untuk turut serta menyukseskan program ini,” ujar Deddy.

Selain itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Jambi, Kortini menyampaikan bahwa pendirian Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program prioritas nasional dalam memperkuat struktur ekonomi kerakyatan yang berlandaskan hukum.

”Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci sukses implementasinya.” kata Kortini.

Disisi lain, Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti mendorong percepatan pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa di Jawa Barat.

“Koperasi Merah Putih harus menjadi legacy, bukan sekadar prasasti. Ini era baru, di mana desa jadi pusat pembangunan. Jangan biarkan program ini tinggal nama tanpa hasil nyata,” tegasnya.

*

Jakarta, – Dukungan terhadap pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih) terus menguat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga komunitas akar rumput menaruh harapan besar pada koperasi ini sebagai penggerak ekonomi desa dan instrumen pengentasan kemiskinan.

Koperasi ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk koperasi di lebih dari 70.000 desa di Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyebut program ini sebagai upaya integratif antara pendirian koperasi baru, revitalisasi koperasi lama, dan pengembangan usaha lokal berbasis potensi desa.

Langkah pemerintah dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih pun menuai apresiasi dari berbagai pihak. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap ekonomi rakyat kecil yang selama ini kurang mendapatkan akses terhadap lembaga keuangan yang adil dan terjangkau. Program ini dianggap sebagai terobosan strategis yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dan menciptakan kemandirian ekonomi lokal.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menilai koperasi dapat menjadi solusi pemberdayaan buruh tani dan kelompok miskin ekstrem, yang jumlahnya mendominasi dalam basis Data Tunggal Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

”Penguatan koperasi akan memberi dampak signifikan dalam membuka lapangan usaha baru dan meningkatkan pendapatan warga desa”, jelasnya.

Peluncuran nasional KopDes Merah Putih dijadwalkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui alokasi dana desa serta akses modal dari bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan kisaran modal awal Rp3 hingga Rp5 miliar per koperasi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kehadiran koperasi sebagai alat negara dalam memberi akses ekonomi yang adil dan legal bagi masyarakat desa.

Menurutnya, koperasi dapat menjadi alternatif yang sehat dari praktik rentenir, tengkulak, dan pinjaman daring ilegal yang kerap menjebak masyarakat desa dalam lingkaran utang.

“Dengan dukungan semua pihak, koperasi bisa menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menciptakan ekosistem usaha yang lebih mandiri, dan menguatkan daya tahan masyarakat desa terhadap gejolak ekonomi,” ujarnya.

Dengan peluncuran yang semakin dekat, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif, memperkuat posisi desa sebagai pusat produksi dan kemandirian ekonomi nasional. Program ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan berbasis rakyat, tetapi juga langkah konkret menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Jakarta – Pemerintah dan aparat penegak hukum terus menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum dan mengusut tuntas kasus penyebaran konten provokatif serta informasi menyesatkan yang mengganggu stabilitas nasional. Fokus saat ini tertuju pada pengakuan terdakwa Marcella Santoso, advokat yang terlibat dalam pembuatan konten negatif, termasuk narasi anti-Revisi UU TNI, petisi “Indonesia Gelap”, serta serangan terhadap pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menegaskan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengungkap jaringan di balik aksi Marcella. Dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, diputar video pengakuan Marcella yang menyampaikan penyesalan mendalam atas perannya dalam menyebarkan konten provokatif. “Saya meminta maaf atas konten yang menyerang institusi Kejaksaan, pimpinan negara, dan isu seperti petisi RUU TNI,” ujar Marcella dalam video tersebut.

Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa TNI akan bersinergi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait untuk mendalami jaringan Marcella. “TNI akan selalu mendukung langkah tegas aparat penegak hukum. Segala bentuk tindakan yang merusak kepercayaan publik dan stabilitas nasional akan ditangani secara profesional dan berdasarkan hukum,” kata Kristomei di Jakarta. Ia menambahkan, “Kami mendukung penuh pengungkapan aliran dana, jaringan buzzer, dan pihak mana pun yang terlibat.”

Kejagung mengungkap bahwa Marcella terlibat dalam kasus perintangan penanganan perkara (obstruction of justice) terkait tindak pidana korupsi, termasuk pemberian fasilitas ekspor CPO senilai lebih dari Rp 11 triliun oleh Wilmar Group. Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar menyatakan, Marcella bekerja sama dengan mantan Direktur Pemberitaan JAKTV Tian Bahtiar dan ketua tim Cyber Army M Adhiya Muzakki, yang mengerahkan 150 buzzer untuk menggiring opini publik. Tujuannya adalah melemahkan penegakan hukum dalam tiga perkara korupsi besar, termasuk kasus CPO, komoditas timah, dan importasi gula.

“Serangan melalui media sosial dibuat seolah-olah penyidikan Kejaksaan adalah kriminalisasi,” ujar Qohar. Marcella juga mengaku membuat konten negatif yang menyerang pribadi Jaksa Agung, Jampidsus, hingga Presiden Prabowo, meski ia menegaskan tidak memiliki kebencian pribadi.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap kritis dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan sinergi antarinstansi, penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjaga stabilitas nasional.

[edRW]

Jakarta – Markas Besar TNI menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum dalam upaya membongkar sindikat penyebaran konten negatif terkait Revisi UU TNI. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah pengakuan terdakwa Marcella Santoso, yang videonya diputar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (17/6/2025).

Dalam rekaman, Marcella menyampaikan permintaan maaf atas perannya dalam membuat dan menyebarluaskan konten, postingan provokatif, penggiringan opini, informasi yang tidak benar yang menargetkan institusi TNI, Kejaksaan, hingga Presiden Prabowo Subianto.

“Dari hati yang paling dalam, saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada Bapak-Bapak (pihak Kejaksaan) dan mungkin pihak lain yang terkait serta terdampak,” ujarnya.

Menindaklanjuti pengakuan itu, Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi menegaskan mendukung proses hukum yang berjalan.

“TNI akan selalu mendukung langkah tegas aparat penegak hukum. Segala bentuk tindakan yang dapat memecah belah kepercayaan publik, merusak citra institusi negara, ataupun mengganggu stabilitas nasional, akan dihadapi dengan sikap profesional, terukur, dan berdasarkan hukum,” ujarnya.

Kristomei juga memastikan sinergi erat antara TNI, kepolisian, dan Kejagung untuk mengungkap aliran dana dan jaringan buzzer di balik propaganda “Indonesia Gelap” dan penolakan Revisi UU TNI.

Dalam pernyataannya, Kristomei mengimbau masyarakat agar tetap waspada, bijak dan kritis terhadap opini sesat yang beredar.

“Agar tetap waspada, kritis, bijak, tidak mudah percaya pada opini yang menyesatkan serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya,” tuturnya.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, membeberkan bahwa penyidik menetapkan empat tersangka, termasuk Marcella, atas dugaan perintangan penyidikan kasus korporasi ekspor CPO senilai lebih dari Rp 11 triliun.

“Antara lain terkait isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Jampidsus, hingga narasi tentang petisi RUU TNI dan ‘Indonesia Gelap’. Ini dibuat dengan maksud menggagalkan penyidikan dan penuntutan,” papar Qohar.

Dalam konferensi pers, Qohar menambahkan bahwa bukti elektronik menunjukkan adanya koordinasi antara Marcella dan minimal dua coordiantor buzzer: Adhiya, yang diduga menerima Rp 864,5 juta, serta Tian Bahtiar dengan Rp 487 juta untuk menyebar konten negatif soal Kejagung. Qohar memastikan bahwa ujaran kebencian dan fitnah bertujuan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Dengan dukungan penuh TNI dan Kejagung, diharapkan efek jera dapat tercipta, sekaligus menegakkan supremasi hukum demi stabilitas nasional. []

[edRW]

Oleh : Aditya Abimanyu )*

Langkah tegas penegak hukum dalam mengusut jaringan buzzer yang menyebarkan konten negatif adalah keputusan yang sangat tepat dan patut mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Penyebaran informasi sesat dan provokatif telah terbukti bukan hanya mencemari ruang publik digital, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi negara dan memecah belah masyarakat.

Dukungan terhadap Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum untuk mengusut jaringan buzzer ini telah ditegaskan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI). Hal ini menyusul pengakuan tersangka perintangan penyidikan tiga perkara tindak pidana korupsi, Marcella Santoso yang menyatakan keterlibatannya dalam pembuatan dan penyebaran konten provokatif, fitnah, dan narasi menyesatkan yang menyerang sejumlah lembaga negara, termasuk Kejagung, institusi TNI, hingga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pengakuannya yang disampaikan lewat video, Marcella secara terbuka meminta maaf atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya karena tidak menyaring serta meneliti ulang konten-konten negatif yang ia sebarkan atas arahan timnya.

Kasus ini membuka mata publik akan adanya praktik sistematis dalam penggiringan opini melalui media sosial. Bukan sekadar kelalaian, apa yang dilakukan oleh jaringan ini adalah bagian dari upaya obstruction of justice yang mengganggu jalannya penyidikan dan penuntutan perkara besar, seperti kasus ekspor crude palm oil (CPO), tata niaga timah, dan importasi gula. Bahkan, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menyebut bahwa serangan-serangan tersebut disusun agar seolah-olah Kejaksaan sedang melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak tertentu.

Lebih dari itu, jaringan ini tidak bekerja sendiri. Nama mantan Direktur Pemberitaan JAKTV Tian Bahtiar dan Ketua tim Cyber Army, M. Adhiya Muzakki, ikut disebut sebagai bagian dari kekuatan yang mengerahkan hingga 150 buzzer. Ini bukan operasi kecil-kecilan. Ini adalah upaya masif yang terorganisir untuk menekan proses hukum dan menciptakan keraguan publik terhadap institusi penegak hukum.

Mayjen TNI Kristomei Sianturi selaku Kepala Pusat Penerangan TNI dengan tegas menyatakan bahwa TNI mendukung penuh proses penyidikan ini. Ia menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang mengganggu kepercayaan publik, merusak citra institusi negara, serta mengancam stabilitas nasional harus dihadapi dengan sikap profesional dan berdasarkan hukum. TNI juga menyatakan akan terus bersinergi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi lainnya agar penegakan hukum berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Pernyataan Kristomei bukan hanya sekadar dukungan institusional, tetapi cermin bahwa negara tidak boleh kalah oleh praktik manipulatif yang menyelubungi diri dalam kebebasan berekspresi. Buzzer yang menggunakan kebebasan tersebut sebagai tameng untuk menyebar fitnah dan hoaks telah menyimpang dari nilai demokrasi. Kebebasan berpendapat tidak identik dengan kebebasan menghancurkan reputasi orang lain atau membajak opini publik untuk melindungi kepentingan koruptif.

Penyesalan Marcella, meskipun penting sebagai bagian dari proses hukum, tidak menghapus dampak besar dari konten-konten yang telah beredar. Ia sendiri mengakui telah membuat narasi negatif terhadap Presiden, institusi TNI, serta seruan “Indonesia Gelap” dan petisi penolakan terhadap RUU TNI. Bahkan kehidupan pribadi pejabat seperti Jaksa Agung ST Burhanuddin ikut dijadikan bahan serangan, yang jelas-jelas keluar dari konteks kritik yang sehat. Ini adalah pelanggaran terhadap etika komunikasi publik dan patut ditindak tegas.

Keberadaan buzzer semacam ini juga menjadi ancaman serius terhadap kehidupan demokrasi. Mereka menciptakan polarisasi, memperuncing perbedaan, dan pada akhirnya memperlemah ketahanan sosial bangsa. Ketika publik dijejali informasi yang salah, maka yang terjadi adalah disinformasi massal yang membutakan akal sehat dan memprovokasi ketegangan. Itulah mengapa penindakan terhadap jaringan buzzer ini adalah langkah penyelamatan terhadap akal sehat publik.

Penting untuk dicatat bahwa pengusutan ini bukan upaya membungkam kritik. Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, sangat terbuka terhadap kritik konstruktif. Namun, kritik harus dilandasi data, fakta, dan etika. Bukan sekadar provokasi yang sarat kebencian. Maka, pemisahan antara kritik dan serangan berbayar harus tegas dilakukan.

Langkah tegas Kejaksaan dan dukungan TNI juga menjadi pesan penting bagi pihak-pihak lain yang mungkin berniat memanfaatkan ruang digital untuk kepentingan gelap. Negara hadir untuk melindungi warga dari informasi palsu, dan aparat akan bertindak apabila ada pihak yang dengan sengaja menggiring opini publik untuk menghalangi keadilan.

Kita juga perlu melihat pengungkapan ini sebagai momentum untuk membersihkan ruang digital dari manipulasi terorganisir. Negara memiliki perangkat hukum, teknologi, dan dukungan masyarakat untuk melawan buzzer bayaran. Namun yang terpenting adalah ketahanan literasi digital masyarakat. Masyarakat harus semakin cerdas dan selektif dalam menerima informasi, tidak mudah terpancing emosi, dan senantiasa mengedepankan logika serta verifikasi.

Kasus Marcella Santoso dan jaringan buzzer-nya adalah pengingat bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan informasi yang sehat. Kita tidak bisa membiarkan ruang publik dikendalikan oleh mereka yang bekerja di balik layar untuk menyebar kebencian demi melindungi kepentingan gelap. Pemerintah dan aparat hukum telah mengambil langkah yang benar, dan sekarang giliran masyarakat untuk memberikan dukungan moral dan menjaga ruang digital agar tetap waras dan beradab.

Sudah saatnya kita bersatu dalam semangat yang sama: menjaga Indonesia dari ancaman disinformasi yang bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap negara. Ketika negara bertindak tegas terhadap jaringan penyebar kebohongan, maka itulah bentuk perlindungan terhadap demokrasi yang sehat, stabilitas nasional, dan masa depan yang lebih bersih.

)* Penulis adalah pengamat media sosial