Oleh : Nancy Dora )*

Momentum mudik Lebaran selalu menjadi fenomena sosial terbesar di Indonesia yang melibatkan jutaan orang bergerak secara serentak dari kota menuju kampung halaman. Tradisi ini bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi juga peristiwa sosial yang membutuhkan kesiapan negara dalam memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat. Karena itu, setiap tahun pemerintah dituntut melakukan persiapan matang jauh sebelum arus mudik benar-benar terjadi. Tahun 2026 memperlihatkan bagaimana pemerintah berupaya mengambil langkah antisipatif sejak awal, mulai dari penguatan koordinasi kebijakan nasional, kesiapan infrastruktur transportasi, hingga penjaminan layanan kesehatan bagi masyarakat selama perjalanan.
Langkah awal pemerintah terlihat dari intensitas koordinasi di tingkat nasional yang dilakukan menjelang Idulfitri. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam sebuah pertemuan di Hambalang, Bogor, untuk membahas berbagai agenda strategis sekaligus memastikan kesiapan menghadapi momentum Lebaran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memandang mudik sekadar urusan transportasi, melainkan bagian dari stabilitas sosial dan ekonomi yang harus dikelola dengan baik. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah untuk mengevaluasi sejumlah program prioritas nasional sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran terpenuhi secara optimal.
Dalam forum tersebut, pemerintah juga mengevaluasi perkembangan program swasembada nasional, khususnya swasembada pangan, energi, dan minyak. Evaluasi ini menjadi penting karena momentum Lebaran identik dengan peningkatan konsumsi masyarakat, sehingga ketersediaan bahan pangan dan energi harus dijaga secara konsisten. Pemerintah berupaya memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap stabil agar masyarakat dapat menjalani masa perayaan dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kelangkaan barang atau lonjakan harga.
Persiapan pemerintah juga terlihat dari kesiapan infrastruktur transportasi, khususnya jaringan jalan tol yang menjadi jalur utama arus mudik. Asosiasi Tol Indonesia memastikan bahwa kondisi jalan tol di berbagai wilayah Indonesia berada dalam keadaan prima untuk menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat. Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia, Kris Ade Sudiyono, menyampaikan bahwa sebagian besar ruas tol telah melalui evaluasi menyeluruh dan berada dalam kondisi siap dilalui oleh para pemudik.
Operator jalan tol memiliki dua tanggung jawab utama dalam menghadapi arus mudik, yakni memastikan kesiapan infrastruktur serta mendukung pengaturan rekayasa lalu lintas. Kesiapan tersebut mencakup perbaikan permukaan jalan, optimalisasi fasilitas rest area, hingga penguatan sistem pemantauan lalu lintas melalui pusat kendali operasional. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi erat antara operator jalan tol, pemerintah, dan Korps Lalu Lintas Polri.
Kesiapan negara dalam menghadapi arus mudik tidak berhenti pada aspek transportasi saja. Pemerintah juga memastikan layanan kesehatan tetap dapat diakses masyarakat selama periode libur Lebaran. BPJS Kesehatan menyiapkan berbagai skema layanan agar peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional tetap memperoleh akses layanan kesehatan selama perjalanan mudik. Momentum mudik tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan memastikan peserta JKN tetap dapat mengakses layanan kesehatan kapan pun dan di mana pun, termasuk ketika sedang berada di luar daerah domisili. BPJS Kesehatan membuka Posko Mudik di sejumlah titik strategis seperti pelabuhan, terminal, dan rest area jalan tol. Posko-posko tersebut menyediakan berbagai layanan, mulai dari konsultasi kesehatan hingga bantuan administrasi kepesertaan. Kehadiran posko ini menjadi bagian dari upaya negara memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi selama perjalanan mudik.
Selain layanan posko, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan berbagai kanal layanan digital untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi kepesertaan. Melalui aplikasi Mobile JKN dan berbagai kanal komunikasi lainnya, peserta dapat melakukan perubahan data, mengecek status kepesertaan, hingga memperoleh informasi mengenai fasilitas kesehatan yang tersedia di sekitar lokasi perjalanan. Masyarakat diingatkan untuk memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif sebelum melakukan perjalanan mudik. Langkah ini penting agar layanan kesehatan dapat diakses tanpa hambatan apabila terjadi kondisi darurat selama perjalanan. Rangkaian langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu arus mudik terjadi untuk mulai bekerja. Persiapan telah dilakukan sejak jauh hari melalui koordinasi lintas kementerian, penguatan infrastruktur transportasi, serta penjaminan layanan kesehatan bagi masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan kehadiran negara dalam memastikan tradisi mudik tetap berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan arus mudik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan perjalanan secara matang. Kolaborasi antara negara, pengelola infrastruktur, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci agar tradisi mudik tetap menjadi perjalanan yang penuh kebahagiaan tanpa mengorbankan keselamatan.
)* Penulis adalah seorang Pengamat Sosial

Oleh : Ricky Rinaldi*

Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan yang memiliki makna sosial dan emosional yang sangat kuat bagi masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang melakukan perjalanan dari berbagai kota menuju kampung halaman untuk merayakan hari raya bersama keluarga. Besarnya mobilitas ini menjadikan mudik sebagai salah satu pergerakan manusia terbesar dalam waktu singkat, sehingga kesiapan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi faktor penting untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan lancar.

Pemerintah memandang mudik bukan sekadar peristiwa budaya, tetapi juga momentum penting dalam pengelolaan mobilitas nasional. Karena itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar berbagai layanan transportasi dapat berjalan secara optimal. Pengaturan arus lalu lintas, kesiapan moda transportasi, serta dukungan pelayanan di titik-titik strategis menjadi bagian dari upaya memastikan perjalanan masyarakat berlangsung tertib dan efisien.

Prabowo Subianto menekankan bahwa pelayanan terhadap masyarakat selama periode mudik harus menjadi prioritas seluruh jajaran pemerintah. Negara berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang responsif agar setiap warga dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan lancar. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta berbagai instansi terkait menjadi kunci keberhasilan pengelolaan arus mudik nasional.

Salah satu strategi penting yang terus diperkuat adalah pengembangan dan optimalisasi jaringan jalan tol. Infrastruktur yang semakin luas memberikan alternatif jalur perjalanan yang lebih cepat dan efisien bagi para pemudik. Selain membantu memperpendek waktu tempuh, keberadaan jalan tol juga mendukung distribusi arus kendaraan secara lebih merata sehingga perjalanan mudik dapat berlangsung lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Namun kelancaran perjalanan tidak hanya ditentukan oleh kualitas infrastruktur jalan. Faktor keselamatan dan kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam pengelolaan mudik nasional. Perjalanan jarak jauh yang ditempuh dalam waktu lama dapat menimbulkan kelelahan bagi pengemudi maupun penumpang. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan posko kesehatan di berbagai titik strategis untuk memberikan layanan medis bagi para pemudik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pengamanan dan pelayanan transportasi selama mudik dilakukan secara terpadu bersama berbagai instansi terkait. Pemerintah memastikan kesiapan sarana transportasi, fasilitas pendukung, serta pengawasan lalu lintas agar mobilitas masyarakat dapat berlangsung secara aman dan tertib. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan sekaligus meningkatkan kenyamanan perjalanan.

Posko kesehatan yang disiapkan di sepanjang jalur mudik menjadi bagian penting dari sistem perlindungan bagi masyarakat. Fasilitas ini menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan, penanganan darurat, serta edukasi keselamatan bagi pengemudi. Kehadiran tenaga medis di lapangan memungkinkan penanganan cepat apabila terjadi kondisi darurat selama perjalanan.

Selain layanan kesehatan, pemerintah juga memastikan ketersediaan rest area yang memadai di sepanjang jalan tol. Tempat istirahat ini memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk memulihkan kondisi fisik sebelum melanjutkan perjalanan. Istirahat yang cukup merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah kecelakaan akibat kelelahan.

Pengelolaan arus lalu lintas juga diperkuat melalui penerapan berbagai rekayasa jalan seperti sistem satu arah atau pengaturan jalur tertentu pada waktu-waktu puncak. Kebijakan ini dirancang untuk mengurai kepadatan dan mempercepat pergerakan kendaraan di jalur utama. Dengan koordinasi yang baik antara petugas lapangan dan sistem pemantauan lalu lintas, kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif sesuai kondisi di lapangan.

Momentum mudik juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi berbagai daerah. Meningkatnya mobilitas masyarakat turut menggerakkan aktivitas perdagangan, jasa transportasi, serta sektor pariwisata lokal. Perjalanan yang lancar dan tertata membuka peluang bagi pelaku usaha di daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sehingga tradisi mudik tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Selain itu, keberhasilan penyelenggaraan mudik juga ditopang oleh partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran untuk mematuhi aturan lalu lintas, memastikan kondisi kendaraan tetap prima, serta menjaga keselamatan selama perjalanan menjadi bagian penting dari terciptanya perjalanan yang nyaman. Dengan kedisiplinan dan kepedulian bersama, suasana mudik dapat berlangsung tertib dan memberikan pengalaman perjalanan yang lebih aman bagi seluruh pemudik.

Mudik Lebaran pada dasarnya merupakan perjalanan penuh makna yang menyatukan kembali keluarga yang terpisah oleh jarak dan kesibukan. Negara hadir untuk memastikan perjalanan tersebut dapat berlangsung dengan baik melalui berbagai dukungan infrastruktur dan pelayanan publik. Komitmen pemerintah ini sejalan dengan arahan Prabowo Subianto agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada momentum penting seperti mudik, menjadi prioritas utama.

Dengan koordinasi yang kuat, infrastruktur yang semakin memadai, serta kesadaran bersama akan pentingnya keselamatan perjalanan, mudik Lebaran dapat berlangsung semakin tertib dan lancar dari tahun ke tahun. Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang nyata bagi masyarakat, sekaligus memastikan tradisi mudik tetap menjadi momen kebersamaan yang membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi bangsa.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta- Rencana pemerintah memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun diyakini dapat membuka peluang kepemilikan rumah yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini diharapkan membuat besaran cicilan bulanan menjadi lebih ringan sehingga akses terhadap hunian layak semakin terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa perpanjangan masa cicilan rumah subsidi dilakukan atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto.

“Atas arahan Bapak Presiden dan Bapak Hasyim, bahwa kita harus pro-rakyat, kita naikkan bahwa cicilan bagi rakyat Indonesia adalah 30 tahun berlakunya, bukan 20 tahun lagi,” ujar menteri yang akrab disapa Ara itu.

Ara menuturkan, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperluas pembangunan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintah. Perpanjangan masa cicilan diharapkan dapat mengurangi beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat mengambil rumah subsidi.

“Bagaimana itu harus juga menyangkut mendorong daya beli, misalnya salah satunya kan kita desain cicilan 30 tahun, supaya jangka waktunya panjang, supaya cicilanya bisa rendah,” ungkap Ara.

Di samping itu, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah pendukung, termasuk penyediaan lahan dan skema pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu lokasi yang disiapkan adalah di kawasan Meikarta, Cikarang.

Kementerian PKP berkolaborasi dengan Danantara untuk menyulap Meikarta menjadi hunian rumah subsidi. Danantara Indonesia menyiapkan pendanaan hingga Rp 16 triliun untuk pembangunan hunian vertikal dalam program 3 juta rumah setelah mendapatkan hibah lahan dari Lippo Group.

Lippo Group menghibahkan sekitar 30 hektar lahan di wilayah Cikarang, yang diperkirakan dapat membangun 140.000 unit hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, lembaganya akan berperan dalam mendukung pembiayaan proyek tersebut sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan perusahaan swasta.

“Dari segi pembiayaan kami akan dukung secara full, karena kalau kita lihat ini juga proyek yang sangat baik, dan kalau dibilang ini supply and demand- nya sangat banyak,” jelasnya.

Di tahap awal, proyek tersebut akan membangun hunian dengan menggunakan 12,8 hektar lahan. Di lokasi itu juga rencananya dibangun sekitar 18 tower hunian vertikal dan tiap tower diproyeksikan memiliki 32 lantai. Dengan rencana pembangunan itu, nilai investasi proyek diperkirakan mencapai Rp 14-16 triliun.

Rosan menambahkan, selain menyediakan dukungan pembiayaan, Danantara juga akan mendorong kolaborasi antara BUMN karya dan sektor swasta dalam pembangunan proyek tersebut.

“Jadi dari pembiayaan kita dukung full dan juga kami ada BUMN-BUMN karya yang bisa bekerja sama juga di dalam proyek ini, tentunya bersama-sama dengan perusahaan swasta lainnya, kita akan berkolaborasi,” pungkasnya.

Oleh: Yusuf Rinaldi )*

Gejolak geopolitik global kembali menjadi perhatian dunia dalam beberapa pekan terakhir. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan beberapa negara besar memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Situasi tersebut secara alami menimbulkan kekhawatiran publik di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengingat energi merupakan komoditas strategis yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Di tengah dinamika global tersebut, pemerintah memberikan sinyal yang menenangkan. Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dipastikan tetap aman. Kepastian ini bukan sekadar respons politis terhadap kekhawatiran publik, melainkan didukung oleh perhitungan fiskal yang matang, kesiapan stok energi nasional, serta koordinasi lintas kementerian yang responsif terhadap situasi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran subsidi BBM dalam APBN masih berada dalam kondisi yang kuat meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir menjelang Idul Fitri. Kenaikan harga minyak yang terjadi saat ini belum cukup signifikan untuk memengaruhi perhitungan anggaran subsidi dalam APBN karena asumsi subsidi BBM dihitung berdasarkan rata-rata harga minyak selama satu tahun penuh.

Menurutnya, dalam perhitungan APBN 2026, asumsi harga minyak berada di kisaran US$70 per barel. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menyerap fluktuasi harga yang terjadi dalam jangka pendek.

Purbaya menilai lonjakan harga yang hanya berlangsung beberapa hari belum cukup untuk mengubah kebijakan anggaran negara. Pemerintah masih memiliki kemampuan untuk menyerap gejolak tersebut tanpa harus melakukan perubahan kebijakan secara tergesa-gesa.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru merespons setiap pergerakan harga minyak global. Harga minyak dunia dikenal sangat fluktuatif sehingga perlu waktu untuk memastikan arah pergerakan yang lebih stabil sebelum mengambil keputusan kebijakan fiskal.

Menurutnya, respons terhadap perubahan harga komoditas global harus dilakukan secara hati-hati karena pengelolaan APBN tidak dapat disamakan dengan respons pasar saham yang bergerak sangat cepat. Kebijakan fiskal memerlukan pertimbangan matang agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Karena itu, pemerintah akan memantau perkembangan harga minyak dalam beberapa waktu ke depan untuk memastikan tren yang lebih pasti sebelum mengambil langkah penyesuaian kebijakan.

Di sektor energi, kepastian stabilitas juga datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan setidaknya hingga Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kepastian ini menjadi kabar penting bagi masyarakat karena momentum Ramadhan dan Lebaran biasanya diiringi peningkatan mobilitas masyarakat serta konsumsi energi nasional. Dengan jaminan tersebut, masyarakat dapat menjalankan aktivitas ibadah dan perjalanan mudik dengan lebih tenang tanpa dibayangi kekhawatiran lonjakan harga energi.

Bahlil juga menjelaskan bahwa ketahanan stok BBM nasional saat ini berada dalam kondisi aman. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying atau penimbunan BBM karena pasokan energi nasional masih sangat mencukupi.

Menurut data Kementerian ESDM, stok BBM nasional saat ini berada pada kisaran 21 hingga 23 hari operasional. Angka tersebut bahkan berada di atas standar minimum cadangan energi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas distribusi nasional.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa cadangan tersebut merupakan angka operasional yang terus diperbarui setiap hari melalui produksi domestik maupun pasokan impor dari berbagai negara. Dengan mekanisme tersebut, cadangan BBM tidak akan habis setelah periode waktu tertentu karena proses pengisian stok berjalan secara berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu beranggapan stok akan habis setelah 21 hari karena angka tersebut hanyalah standar minimum operasional. Setiap hari, stok BBM terus bertambah seiring dengan masuknya pasokan baru dalam sistem distribusi energi nasional.

Selain itu, struktur pasokan energi Indonesia juga relatif lebih resilien terhadap konflik di Timur Tengah dibandingkan beberapa negara lain. Indonesia memang mengimpor minyak mentah dari berbagai wilayah, termasuk kawasan Timur Tengah, namun untuk produk BBM jadi, pasokan berasal dari kombinasi produksi domestik serta impor dari negara-negara Asia Tenggara.

Diversifikasi sumber pasokan tersebut memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi ketahanan energi nasional sehingga dampak gangguan geopolitik global dapat diminimalkan.

Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, pemerintah tetap menerapkan mekanisme harga pasar sesuai regulasi yang berlaku. Penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan kebijakan rutin badan usaha energi yang mengacu pada formula harga dalam regulasi Kementerian ESDM.

Dalam perspektif ekonomi nasional, keputusan mempertahankan harga BBM subsidi menjelang Lebaran memiliki arti strategis. Energi merupakan komponen penting dalam rantai distribusi barang dan jasa. Jika harga BBM meningkat secara drastis, dampaknya dapat merembet pada kenaikan biaya logistik, inflasi, serta penurunan daya beli masyarakat.

Karena itu, kebijakan menjaga stabilitas harga energi dapat dipahami sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari tekanan eksternal yang berasal dari dinamika global.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Menjelang Lebaran, kebutuhan rumah tangga masyarakat biasanya meningkat, mulai dari pangan hingga kebutuhan sosial lainnya. Pada momen seperti ini, kehadiran negara melalui bantuan sosial menjadi sangat penting untuk menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi keluarga.

Bantuan sosial Lebaran tidak sekadar program rutin pemerintah, tetapi juga bentuk nyata perlindungan sosial bagi masyarakat yang paling rentan. Di tengah tekanan harga dan kebutuhan musiman, bansos menjadi penopang agar keluarga prasejahtera tetap dapat menjalani hari raya dengan layak.

Lebih jauh, kebijakan bantuan sosial sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam sistem negara kesejahteraan. Konstitusi menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap warga dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi paling rentan.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp17,5 triliun menjelang lebaran. Bansos ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi kuartal I tahun 2026.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menerangkan, pemerintah menyalurkan dua jenis bansos dengan sasaran utama keluarga miskin dan rentan. Yang pertama adalah bansos regular, yaitu bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp17,5 triliun,

Sementara itu, bansos kedua merupakan bansos adaptif untuk penanganan kebencanaan. Gus Ipul memastikan bansos adaptif termasuk untuk bantuan penanganan kebencanaan di Sumatra dan beberapa wilayah lain dengan anggaran sebesar Rp2,3 triliun.

Di luar itu, Kemensos juga turut mengalokasikan anggaran bansos atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Sehingga total anggaran bansos yang digelontorkan tahun ini mencapai sekitar Rp20 triliun.

Gus Ipul meyakini, hingga saat ini realisasi penyaluran bansos sudah mencapai Rp17 triliun. Bansos akan terus didistribusikan hingga mendekati waktu Lebaran.

Guna memastikan penerimaan bansos tepat sasaran, pemerintah terus memutakhirkan data tunggal yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam proses penyaluran, Kemensos menggunakan berbagai kanal, termasuk pembukaan rekening dan distribusi melalui PT Pos Indonesia.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, penyaluran bantuan difokuskan menjelang Lebaran guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan dampak inflasi. Fokus utama pemerintah tetap pada kelompok rentan agar dampak ekonomi global dan inflasi dapat diminimalisir.

Selain bansos yang disalurkan melalui Kemensos, pemerintah juga mendistribusikan bantuan berupa beras dan minyak goreng. Program ini merupakan hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi pusat pada akhir Januari 2026.

Bantuan diberikan untuk alokasi Februari dan Maret sekaligus dalam satu pengiriman. Setiap KPM menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk dua bulan. Penyaluran beras dilakukan oleh Perum Bulog dengan total alokasi ratusan ribu ton secara nasional.

Di sektor Pendidikan, bantuan cair melalui Program Indonesia Pintar (PIP) guna membantu Pendidikan Masyarakat kurang mampu. Dana PIP disalurkan untuk siswa SD, SMP, hingga SMA/SMK melalui rekening Simpanan Pelajar di bank penyalur resmi.

Dalam Paket stimulus kuartal I 2026 jelang Lebaran juga mencakup diskon tiket transportasi dan potongan tarif jalan tol. Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat menjelang Lebaran.

Selain bantuan bagi kelompok masyarakat rentan yang terdata oleh pemerintah, pemerintah juga memastikan adanya Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir. Besaranya 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih mitra pengemudi selama 12 bulan terakhir. Total BHR dari aplikator naik signifikan dari Rp110 miliar di 2025, menjadi Rp220 miliar di 2026.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, kebijakan BHR merupakan kabar gembira bagi para mitra pengemudi ojol sekaligus wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat di tengah gejolak ekonomi.

Di satu sisi, lanjut Trubus, negara berupaya memastikan kesejahteraan para mitra pengemudi. Di sisi lain, negara juga tetap menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan aplikator agar tetap sehat dan berdaya saing.

Menurutnya, momen Lebaran memiliki makna sosial dan ekonomi yang besar bagi mitra pengemudi. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara mereka tidak selalu memiliki kepastian pendapatan tetap seperti pekerja formal.

Trubus menegaskan, negara telah hadir untuk menjaga keseimbangan dan menata agar semua pihak dapat berkembang secara adil dan berkelanjutan. Hal itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk senantiasa menyejahterakan rakyat.

Dengan demikian, bantuan sosial Lebaran bukan sekadar instrumen ekonomi jangka pendek, melainkan wujud nyata tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi rakyatnya. Kehadiran negara pada saat masyarakat paling membutuhkan menjadi penegasan bahwa kebijakan publik harus berpihak pada kelompok rentan dan didistribusikan secara merata. Dengan komitmen tersebut, janji konstitusi tentang kesejahteraan sosial tidak berhenti sebagai norma, tetapi hadir nyata dalam kehidupan masyarakat.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Jakarta – Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak positif, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat tetapi juga dalam mendorong pergerakan ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Menurut Trubus, pada tahap awal pelaksanaan program sempat muncul sejumlah keraguan dari masyarakat. Namun seiring waktu, penerimaan publik terhadap program tersebut mulai meningkat karena manfaatnya semakin dirasakan secara langsung.

“MBG memang sempat menghadapi resistensi di awal. Namun sekarang perlahan mulai diterima masyarakat dan pelayanan juga semakin membaik, termasuk dukungan dari sektor kesehatan,” kata Trubus di Jakarta.

Keterlibatan banyak pihak dalam rantai penyediaan makanan bergizi tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memasok berbagai bahan pangan.

Petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal yang memproduksi bahan makanan seperti sayuran, telur, hingga produk pangan olahan mulai merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan program ini.

Pendekatan berbasis potensi lokal tersebut dinilai dapat memperluas keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program MBG. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk memperluas pasar produk mereka.

Program MBG bahkan telah menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kehadiran SPPG di wilayah tersebut dinilai berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru, termasuk bagi pelaku usaha kecil yang sebelumnya memiliki akses pasar yang terbatas.

“Awalnya MBG hanya dipandang sebagai kebijakan pemerintah. Namun saya melihat perlahan program ini berkembang menjadi gerakan moral,” kata Trubus.

Di sisi lain, peran asosiasi pelaku usaha juga dinilai sangat penting dalam membantu UMKM memanfaatkan peluang yang muncul dari program MBG. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (AKUMANDIRI) Kabupaten Sinjai, Jumain.

Jumain menilai, asosiasi berperan sebagai penghubung antara pelaku UMKM dengan berbagai program pemerintah, termasuk program MBG.

Melalui pendampingan dan edukasi, asosiasi membantu pelaku usaha memahami standar serta prosedur yang diperlukan agar dapat terlibat dalam program tersebut.

“Kami di asosiasi berupaya menjadi jembatan informasi bagi pelaku UMKM, mulai dari sosialisasi program, pendampingan administrasi hingga peningkatan kualitas produk agar bisa ikut terlibat dalam program MBG,” ujarnya.

[w.R]

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menjadi salah satu kebijakan strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi kerakyatan. Dengan jangkauan program yang luas dan kebutuhan pasokan pangan dalam jumlah besar, MBG berpotensi menjadi penggerak ekonomi baru yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah. Melalui keterlibatan UMKM dalam rantai pasok pangan, program ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang lebih merata di tingkat lokal.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menilai bahwa keberadaan program MBG memiliki potensi besar untuk memperkuat integrasi UMKM dalam ekosistem ekonomi nasional. Menurutnya, selama ini banyak pelaku usaha kecil memiliki produk yang berkualitas dan potensi produksi yang cukup baik, tetapi belum sepenuhnya terhubung dengan pasar yang lebih besar. Program MBG dapat menjadi jembatan yang mempertemukan potensi ekonomi rakyat dengan kebutuhan pasokan pangan nasional yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

Selama ini, salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap teknologi produksi, pembiayaan, serta proses sertifikasi yang sering kali menjadi syarat untuk memasuki rantai distribusi yang lebih luas. Banyak pelaku UMKM mampu memproduksi berbagai komoditas pangan dengan kualitas baik, mulai dari produk pertanian, peternakan, hingga olahan pangan lokal. Namun tanpa dukungan teknologi pengolahan dan sistem distribusi yang memadai, potensi tersebut sering kali belum dapat terintegrasi secara optimal dalam sistem pasar nasional.

Dalam konteks ini, program MBG dapat menjadi katalis yang mendorong peningkatan kapasitas UMKM. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar mendorong terbukanya peluang kemitraan antara pemerintah, koperasi, serta pelaku usaha kecil di berbagai daerah. Dengan adanya kepastian permintaan yang relatif stabil, pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk meningkatkan skala produksi, memperbaiki kualitas produk, serta mengembangkan standar usaha yang lebih baik.

Penguatan peran UMKM dalam program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Ketika kebutuhan dapur MBG dipenuhi oleh petani lokal, peternak desa, koperasi pangan, serta pelaku usaha kecil di daerah, maka manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada industri besar. Perputaran ekonomi akan terjadi langsung di tingkat masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara lebih merata.

Potensi tersebut terlihat jelas dalam berbagai komoditas pangan yang dibutuhkan dalam program MBG, seperti beras, sayuran, telur, daging, hingga produk susu. Banyak dari komoditas tersebut sebenarnya diproduksi oleh petani dan peternak lokal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jika rantai pasok tersebut dapat diorganisasi dengan baik dan melibatkan UMKM secara lebih luas, maka MBG dapat menjadi ekosistem ekonomi kerakyatan yang sangat besar dan berkelanjutan.

Rosan Roeslani menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak dapat hanya bergantung pada kekuatan industri besar. Struktur ekonomi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara sektor korporasi dan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pembangunan ke depan perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM agar dapat berperan secara aktif dalam rantai nilai ekonomi nasional.

Pendekatan ekonomi yang lebih inklusif juga penting untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata. Ketika pelaku UMKM memiliki akses pasar yang lebih luas, pendapatan masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya mendorong daya beli domestik yang lebih kuat. Kondisi ini akan menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Program MBG memiliki potensi untuk menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan tersebut. Selain meningkatkan kualitas gizi generasi muda, program ini juga membuka ruang kolaborasi yang luas antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha kecil. Sinergi tersebut dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan.

Jika pengelolaan program ini dilakukan secara optimal, MBG dapat berkembang menjadi salah satu ekosistem ekonomi rakyat terbesar yang pernah dibangun di Indonesia. Melalui keterlibatan jutaan pelaku UMKM dalam rantai pasok pangan, program ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang digelontorkan. Keberhasilan sejati terletak pada sejauh mana program ini mampu memperkuat ekonomi rakyat dan menciptakan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam konteks inilah sinergi antara MBG dan UMKM dapat menjadi wajah nyata dari ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya, di mana pembangunan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

*) Pemerhati ekonomi

Jakarta – Penerimaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan tren yang semakin positif. Sejumlah riset terbaru mengindikasikan bahwa program tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

Temuan tersebut tercermin dalam riset yang dilakukan Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia (LabSosio UI) yang dirilis pada Maret 2026 serta kajian dari Research Institute of Socio-Economic Development (RISED). Kedua lembaga ini mencatat bahwa program MBG membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Ketua LabSosio-LPPSP FISIP UI, Hari Nugroho, menjelaskan bahwa mayoritas orang tua siswa yang menjadi responden memberikan penilaian positif karena program ini membantu mengurangi pengeluaran keluarga sehari-hari.

“Bagi orang tua yang sibuk bekerja di pagi hari, program ini menjadi solusi praktis yang memastikan anak-anak mereka tidak kelaparan dan tetap mendapatkan akses makanan bergizi di sekolah,” ujar Hari.

Kemudian, dengan adanya program MBG, sebanyak 85,8 persen siswa tercatat selalu menghabiskan makanan yang disediakan di sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya diterima dengan baik, tetapi juga benar-benar dimanfaatkan oleh para siswa.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai bahwa meningkatnya penerimaan masyarakat menunjukkan program MBG mulai menemukan momentumnya. Seiring berjalannya waktu, berbagai perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan dan distribusi membuat program tersebut semakin diterima oleh masyarakat.

“MBG memang sempat menghadapi resistensi di awal. Namun sekarang perlahan mulai diterima masyarakat dan pelayanan juga semakin membaik, termasuk dukungan dari sektor kesehatan,” ucap Trubus.

Lebih jauh, Trubus menilai bahwa dampak program MBG tidak berhenti pada aspek sosial dan kesehatan semata, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal. Permintaan terhadap bahan pangan seperti sayuran, telur, dan produk pangan lainnya meningkat seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat program.

“Kondisi ini pada akhirnya ikut mendorong perputaran ekonomi di tingkat daerah serta memperluas kesempatan usaha bagi pelaku UMKM,” imbuhnya.

Dengan berbagai temuan tersebut, program MBG dinilai semakin menunjukkan relevansinya sebagai kebijakan publik yang memiliki dampak multidimensi. Selain memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah, program ini juga memberikan perlindungan sosial bagi keluarga serta menciptakan efek pengganda terhadap ekonomi lokal.

Oleh: Asep Faturahman)*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Salah satu sektor yang merasakan manfaat langsung dari program ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keterlibatan UMKM dalam rantai penyediaan bahan pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan adanya hubungan yang saling menguatkan antara program sosial pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi lokal.

Kehadiran program MBG membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan setiap hari oleh SPPG. Dengan skala program yang luas dan kebutuhan bahan pangan yang besar, UMKM memiliki peluang untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan kapasitas usahanya. Hubungan ini menciptakan pola simbiosis yang saling menguntungkan: program MBG mendapatkan dukungan pasokan dari masyarakat lokal, sementara UMKM memperoleh peluang peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Prof. Fentiny Nugroho, mengatakan potensi keterlibatan UMKM dalam program MBG sangat besar dan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dipimpinnya, UMKM lokal memiliki peluang untuk terlibat lebih jauh dalam ekosistem program MBG sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta memperluas aktivitas usaha mereka di tingkat daerah.

Namun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian UMKM masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pasokan berskala besar yang diperlukan oleh SPPG. Kebutuhan bahan pangan yang tinggi dan berkelanjutan memerlukan kesiapan produksi, distribusi, serta manajemen usaha yang baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas UMKM menjadi faktor penting agar mereka dapat berperan lebih optimal dalam program tersebut.

Penguatan kapasitas UMKM juga diyakini akan memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja pun meningkat. Hal ini membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar, sehingga manfaat program MBG tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan produksi, distribusi, dan pengelolaan pangan.

Selain UMKM, program MBG memberikan dampak positif bagi masyarakat yang terlibat sebagai relawan di SPPG. Berdasarkan penelitian yang dipimpin oleh Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Prof. Fentiny Nugroho, para relawan memperoleh penghasilan harian yang membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagi sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, program ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan sumber pendapatan yang lebih stabil.

Penghasilan harian yang diterima para relawan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga mereka. Dengan adanya pendapatan tersebut, kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di tingkat masyarakat.

Dalam jangka pendek, program MBG menghadirkan berbagai manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Program ini membantu pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak, meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal, memperkuat peran UMKM, serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.

Lebih jauh lagi, manfaat program MBG juga terlihat dalam jangka panjang. Ketika UMKM semakin berkembang dan keterlibatan masyarakat semakin luas, aktivitas ekonomi lokal akan semakin meningkat. Pertumbuhan usaha kecil, peningkatan pendapatan masyarakat, serta bertambahnya lapangan kerja menjadi indikator nyata dari dampak ekonomi program ini.

Selain dampak ekonomi, program MBG juga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi yang baik sejak usia sekolah, anak-anak diharapkan dapat tumbuh dengan kondisi fisik yang sehat, kemampuan belajar yang lebih baik, serta perkembangan kognitif yang optimal. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam membangun generasi masa depan yang berkualitas.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Sahdan, mengatakan sinergi antara UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran penyediaan bahan pangan untuk program MBG.

Potensi desa seperti hasil pertanian, peternakan, dan berbagai usaha masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku dalam program MBG. Dengan memanfaatkan potensi lokal tersebut, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa.

Sinergi antara program MBG dan UMKM pada akhirnya menunjukkan hubungan yang saling menguntungkan dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Program pemerintah memberikan peluang pasar bagi pelaku usaha kecil, sementara UMKM membantu memastikan ketersediaan bahan pangan bagi program pemenuhan gizi nasional.

Hubungan yang saling menguatkan ini menjadikan MBG dan UMKM sebagai contoh nyata simbiosis yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, kolaborasi berbagai pihak, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal, program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan menuju Indonesia yang lebih sejahtera.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut

Jakarta – Pemerintah memastikan empat program bantuan sosial (bansos) akan kembali disalurkan pada Maret 2026 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Empat program tersebut meliputi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), serta bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng.

Penyaluran bansos ini ditujukan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, di tengah meningkatnya kebutuhan selama Ramadan hingga Lebaran.

Kementerian Sosial mencatat realisasi penyaluran bansos tahap pertama hingga pertengahan Maret 2026 telah mencapai sekitar 90 persen kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Penyaluran tersebut mencakup program PKH dan BPNT untuk periode Januari hingga Maret 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan proses distribusi masih berlangsung untuk menjangkau seluruh penerima yang telah terdata.

“Sisanya masih dalam proses karena ada penerima-penerima baru hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang perlu buka rekening kolektif,” ujar Gus Ipul.

Dalam program PKH, bantuan tunai disalurkan setiap tiga bulan dengan besaran berbeda sesuai kategori penerima. Ibu hamil atau nifas serta anak usia 0–6 tahun menerima Rp750.000. Anak SD mendapat Rp225.000, anak SMP Rp375.000, dan anak SMA Rp500.000. Lansia berusia 60 tahun ke atas serta penyandang disabilitas berat masing-masing menerima Rp600.000 per periode penyaluran.

Sementara itu, BPNT disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 untuk akumulasi pencairan tiga bulan.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu serta bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Pemerintah juga menegaskan bahwa masyarakat harus terdaftar secara aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk dapat menerima bansos. Data yang tidak diperbarui berpotensi membuat bantuan tidak dapat disalurkan kepada calon penerima.

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui laman cekbansos.kemensos.go.id.

Melalui penyaluran empat program bansos tersebut, pemerintah berharap masyarakat tetap memiliki daya beli yang memadai serta dapat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri. #