Jakarta – Pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat.

Melalui penguatan pengawasan dan transparansi program MBG, pemerintah berupaya memastikan setiap penggunaan anggaran publik benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sonjaya, menjelaskan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan untuk mengunggah menu program Makan MBG lewat media sosial sebagai bagian dari transparansi kepada masyarakat.

“BGN telah memerintahkan seluruh SPPG membuat media sosial sebagai sarana komunikasi antara SPPG dan masyarakat, dan wajib mengunggah menu makanan, kadar gizi serta harga,” ujar Sonny.

Ia menambahkan, langkah tersebut diambil untuk memastikan masyarakat dapat melihat secara transparan kualitas serta komposisi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program.

Di sisi lain, BGN juga mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 492 SPPG di wilayah Sumatra mulai 9 Maret 2026. Adapun kebijakan ini diambil karena ratusan dapur layanan tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang menjadi standar kelayakan dalam pengelolaan makanan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menyatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari dari penegakan standar keamanan dan kelayakan dapur dalam pelaksanaan program MBG.

“Suspend (penghentian sementara) ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Karena program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar,” tegas Harjito.

Langkah penghentian sementara tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan program MBG. Melalui penertiban ini, pemerintah ingin memastikan seluruh fasilitas penyedia makanan bagi penerima manfaat telah memenuhi standar kebersihan, keamanan, serta kualitas pangan sebelum kembali beroperasi.

BGN menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara hingga seluruh SPPG yang terdampak melengkapi persyaratan sertifikasi yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG diharapkan dapat berjalan lebih tertib, aman, dan tetap menjamin kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Jakarta – Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring dengan perluasan cakupan program di berbagai daerah. Pengawasan dilakukan di tingkat pusat serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Hingga akhir Februari 2026, program MBG tercatat telah menjangkau sekitar 61,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi melalui lebih dari 24 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat dapat mencapai 82,9 juta orang pada akhir 2026, mencakup pelajar, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya.

Seiring dengan perluasan jangkauan tersebut, pemerintah menilai pengawasan menjadi elemen penting agar kualitas makanan, distribusi, hingga penggunaan anggaran berjalan sesuai standar. Berbagai pihak mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga lembaga pengawas dilibatkan untuk memastikan program ini berjalan akuntabel dan berkelanjutan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pengawasan terhadap dapur MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah sangat diperlukan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

“Bupati, camat, sampai lurah boleh ikut mengawasi dapur-dapur MBG. Ini penting agar pelaksanaannya benar-benar sesuai standar dan masyarakat juga bisa melihat langsung prosesnya,” ujar Nanik.

Ia menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif tersebut bertujuan membangun sistem pengawasan yang terbuka. Dengan keterlibatan berbagai pihak, potensi kesalahan dalam pelaksanaan dapat segera diperbaiki dan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

Di sisi lain, pemerintah juga menilai kritik dari masyarakat sebagai bagian penting dalam memperkuat pengawasan program.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menilai partisipasi publik justru menjadi energi positif bagi penyempurnaan program.

“Kritik dari masyarakat justru menjadi bagian dari pengawasan publik yang penting. Pemerintah terbuka terhadap masukan karena tujuan utama program ini adalah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak,” kata Hariqo.

Menurutnya, keterbukaan informasi dan pengawasan publik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program strategis ini. Pemerintah juga terus mendorong transparansi dalam pelaksanaan MBG, termasuk melalui sistem pelaporan serta keterlibatan masyarakat dalam memantau implementasi di lapangan.

Program MBG tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah semata, tetapi juga gerakan nasional untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan. Pengawasan yang kuat, transparansi pelaksanaan, serta keterlibatan masyarakat menjadi fondasi penting agar MBG dapat berjalan secara berkelanjutan.*

Oleh Andita Marlan )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah merupakan salah satu kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Program ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Untuk pembangunan nasional yang berorientasi jangka panjang, kehadiran program MBG patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap makanan bergizi yang memadai. Lebih dari sekadar program bantuan, MBG adalah bentuk investasi negara dalam memperkuat kualitas generasi penerus bangsa.

Langkah pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan transparan dan akuntabel menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki akun media sosial resmi di berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Kebijakan ini membuka ruang partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan yang disajikan setiap hari kepada para penerima manfaat. Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam mengevaluasi program merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan adanya publikasi rutin terkait menu makanan, kualitas gizi, hingga rincian harga, masyarakat dapat menilai secara langsung apakah program tersebut telah dijalankan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pendekatan transparansi melalui media sosial ini mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun sistem pelayanan publik yang terbuka dan partisipatif. Dalam praktiknya, transparansi tidak hanya sekadar membuka informasi kepada publik, tetapi juga menciptakan tanggung jawab moral bagi para pengelola program agar selalu memberikan pelayanan terbaik. Situasi ini pada akhirnya mendorong para pengelola program untuk menjaga kualitas layanan secara konsisten, karena setiap kekurangan akan dengan mudah diketahui oleh publik.

Upaya memperkuat transparansi juga terlihat dari kebijakan yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan arahan agar dilakukan evaluasi menu sekaligus peningkatan keterbukaan informasi terkait harga makanan dalam program MBG. Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui pencantuman label pada setiap paket makanan yang berisi rincian harga masing-masing komponen serta informasi kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Langkah ini menjadi bentuk konkret transparansi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui secara jelas kualitas makanan yang diterima oleh para siswa.

Keterbukaan informasi tersebut sekaligus menjawab berbagai kekhawatiran yang sempat muncul di tengah masyarakat mengenai kualitas dan pengelolaan program MBG. Dengan adanya informasi yang jelas mengenai komposisi makanan dan nilai gizi yang disajikan, masyarakat dapat menilai secara objektif apakah program tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Transparansi seperti ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan program sosial secara profesional dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, dukungan terhadap program MBG juga datang dari lembaga legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati, menegaskan bahwa DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Ia menilai bahwa pengawasan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat bagi penerima. Menurut Indah Kurniawati, partisipasi publik dalam mengawasi implementasi program di lapangan akan memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Lebih jauh, Indah Kurniawati juga menekankan bahwa program MBG memiliki nilai strategis sebagai investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang unggul. Pemenuhan gizi yang baik sejak masa kanak-kanak bahkan sejak masa kehamilan menjadi faktor penting dalam membentuk kualitas kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi masa depan. Oleh karena itu, program MBG tidak dapat dipandang semata sebagai bantuan sosial, tetapi sebagai bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju masa depan yang lebih maju.

Keberadaan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan program ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat tata kelola kebijakan pemenuhan gizi secara nasional. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa berbagai program pemenuhan gizi dapat berjalan secara terintegrasi, efektif, dan tepat sasaran. Dengan sistem pengawasan yang melibatkan pemerintah, parlemen, dan masyarakat, pelaksanaan program MBG memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan program tersebut. Transparansi yang diterapkan melalui berbagai mekanisme pengawasan publik merupakan langkah maju dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Dengan dukungan masyarakat serta komitmen kuat dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, program MBG dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Alexander Royce*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizi jutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalam perjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel.

Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukungan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal 2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebih dari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia.

Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetap terjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alih menutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulai dari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansi menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapur SPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publik lainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasi ini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel.

Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap pengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program. Model pengawasan sosial seperti ini menjadi bukti bahwa pemerintah ingin menjadikan MBG sebagai program publik yang partisipatif, bukan sekadar kebijakan yang berjalan secara tertutup.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, juga menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan program MBG, terutama terkait isu anggaran dan pengadaan bahan pangan. Ia menjelaskan bahwa setiap SPPG didorong untuk mempublikasikan informasi mengenai harga bahan makanan serta komposisi menu yang digunakan. Transparansi tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya spekulasi atau informasi yang tidak akurat mengenai pengelolaan anggaran program.

Menurutnya, MBG sejak awal tidak dirancang sebagai skema bisnis yang mengejar keuntungan, melainkan sebagai instrumen pelayanan publik yang berorientasi pada kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, sistem anggaran dan insentif di dalamnya dirancang agar tetap efisien namun tetap akuntabel. Bahkan, BGN menegaskan bahwa pagu anggaran sekitar Rp15 ribu per menu sudah mencakup berbagai komponen operasional, termasuk insentif bagi penyelenggara SPPG, sehingga tidak ada ruang bagi praktik manipulasi anggaran seperti yang sering dispekulasikan di ruang publik.

Penjelasan ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga integritas program melalui tata kelola yang jelas dan terbuka. Dengan informasi yang dipublikasikan secara transparan, masyarakat dapat memahami bahwa dana negara digunakan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi dengan standar yang terukur.

Di tingkat operasional, praktik transparansi juga terlihat langsung di lapangan. Asisten Lapangan SPPG Kademangan 2, Sekar Ayu Bulan Firdaus, menggambarkan bagaimana dapur MBG tidak hanya menyiapkan makanan, tetapi juga menyampaikan informasi terkait harga menu dan kandungan gizi kepada publik. Dengan memaparkan komposisi bahan makanan serta nilai gizinya, masyarakat dapat mengetahui bahwa setiap menu dirancang berdasarkan kebutuhan nutrisi penerima manfaat.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga pada edukasi gizi. Ketika masyarakat mengetahui kandungan gizi dari menu yang disajikan, mereka sekaligus memperoleh pemahaman tentang pola makan sehat. Dengan demikian, MBG tidak sekadar memberikan makanan gratis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya gizi bagi generasi masa depan.

Selain itu, program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sebagian besar anggaran program dialokasikan untuk pembelian bahan pangan yang berasal dari produk pertanian domestik. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

Dalam konteks pembangunan nasional, MBG menunjukkan pendekatan kebijakan yang holistik. Program ini tidak hanya menyasar persoalan gizi, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pendidikan melalui kesehatan siswa, serta membangun budaya transparansi dalam pengelolaan program publik.

Di tengah dinamika informasi yang cepat dan sering kali dipenuhi spekulasi, langkah pemerintah membuka akses informasi mengenai menu, anggaran, dan operasional MBG menjadi sinyal kuat bahwa program ini dijalankan dengan integritas. Transparansi yang diterapkan bukan sekadar strategi komunikasi, tetapi merupakan bagian dari tata kelola yang ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Dananta Prawira *)

Dinamika geopolitik di Timur Tengah sering kali memicu reaksi emosional yang kuat di dalam negeri, terutama ketika berkaitan dengan isu kemerdekaan Palestina. Belakangan ini, muncul desakan dari berbagai pihak agar Pemerintah Indonesia segera menyatakan keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP). Namun, dalam menavigasi kebijakan luar negeri yang kompleks, keputusan strategis tidak boleh diambil berdasarkan tekanan sesaat atau sentimen reaktif. Langkah Indonesia untuk tetap bertahan dan mengkaji posisi di dalam BoP merupakan cerminan dari diplomasi yang matang, objektif, dan terukur demi kepentingan jangka panjang bangsa Palestina itu sendiri.

Sikap tenang pemerintah dalam menghadapi desakan ini sejatinya selaras dengan mandat konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keluar dari sebuah forum internasional secara tergesa-gesa justru berisiko menutup pintu dialog yang selama ini telah dibangun dengan susah payah. Board of Peace harus dilihat sebagai instrumen, bukan tujuan akhir. Sebagai sebuah wadah yang relatif baru, BoP memberikan ruang bagi Indonesia bersama negara-negara Islam lainnya untuk menyuarakan kepentingan Gaza di meja perundingan yang melibatkan aktor-aktor kunci global.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah, KH Zaitun Rasmin, memberikan perspektif yang sangat relevan mengenai hal ini. KH Zaitun Rasmin menyarankan agar Indonesia tidak terburu-buru meninggalkan BoP karena forum ini masih menyimpan peluang nyata untuk membantu warga di Gaza. Menurut pandangannya, BoP saat ini merupakan wadah yang paling memungkinkan untuk membicarakan perdamaian dan kemerdekaan Palestina secara formal. Jika Indonesia menarik diri sekarang, timbul pertanyaan mendasar mengenai saluran alternatif apa yang lebih efektif dan instan yang bisa digunakan pemerintah untuk menghentikan penderitaan di Palestina. Menarik diri tanpa rencana substitusi yang lebih kuat hanya akan melemahkan posisi tawar Indonesia di kancah internasional.

Lebih lanjut, KH Zaitun Rasmin menekankan pentingnya objektivitas dalam menilai situasi. Banyak pihak mencoba mengaitkan keberadaan BoP dengan ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Padahal, jika ditelaah secara kronologis, konflik tersebut sudah terjadi jauh sebelum BoP terbentuk. Oleh karena itu, menyalahkan BoP atas eskalasi keamanan di kawasan tersebut adalah sebuah kekeliruan logika. Alih-alih terprovokasi oleh situasi yang cair, para pemuka agama dan tokoh masyarakat diharapkan tetap jernih melihat bahwa diplomasi adalah perjuangan maraton, bukan lari cepat.

Keberadaan Indonesia di dalam BoP juga didasarkan pada substansi yang konkret, bukan sekadar formalitas keanggotaan. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, memaparkan bahwa terdapat poin-poin rencana perdamaian Gaza yang sangat menguntungkan posisi Palestina di dalam kerangka kerja BoP. Salah satu poin krusial menyebutkan bahwa Gaza direncanakan akan berada di bawah pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Komite Palestina, bukan oleh kekuatan asing atau penjajah. Selain itu, terdapat penekanan tegas bahwa Israel harus meninggalkan Gaza dan tidak diperbolehkan melakukan okupansi maupun aneksasi lebih lanjut.

Data yang dipaparkan Ulta Levenia tersebut menepis anggapan bahwa BoP tidak berpihak pada kepentingan Palestina. Bahkan, terdapat peta jalan menuju penentuan nasib sendiri atau self-determination bagi rakyat Palestina. Melalui BoP, dunia internasional didorong untuk mengakui otoritas Palestina sebagai representasi sah masyarakat Gaza. Jika Indonesia keluar, maka satu suara vokal yang konsisten mengawal poin-poin keadilan tersebut akan hilang dari ruang sidang BoP. Hal ini justru akan merugikan perjuangan diplomasi yang sedang berjalan menuju solusi dua negara.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga telah menegaskan bahwa partisipasi di BoP adalah bagian dari upaya memperkuat rekonstruksi pascakonflik dan stabilitas di kawasan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa setiap langkah kebijakan luar negeri Indonesia diambil dengan mempertimbangkan prinsip konstitusi serta komitmen abadi terhadap kemerdekaan Palestina. Menurutnya, komunikasi intensif terus dilakukan dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Pakistan yang juga tergabung dalam BoP. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa blok negara Islam tetap solid dan tidak terpecah oleh narasi yang merugikan.

Saat ini, pemerintah memang mengambil langkah untuk menangguhkan atau meletakkan status keanggotaan pada posisi on hold guna melakukan kajian mendalam. Langkah ini jauh lebih bijaksana daripada menyatakan keluar secara permanen. Dengan status tersebut, Indonesia tetap memiliki akses informasi dan pengaruh, sembari menunjukkan sikap kritis terhadap efektivitas forum. Diplomasi tidak selamanya tentang setuju atau tidak setuju, melainkan tentang bagaimana tetap berada di dalam sirkulasi pengambilan keputusan agar kepentingan nasional dan kemanusiaan tetap terjaga.

Perjuangan untuk Palestina membutuhkan strategi yang berlapis. Ada kalanya perjuangan dilakukan melalui aksi massa dan bantuan kemanusiaan, namun ada kalanya pula perjuangan harus dilakukan melalui lobi-lobi di meja perundingan yang dingin. Penting bagi bangsa ini untuk tidak melupakan sejarah perjuangan panjang yang telah dilakukan sejak era Bung Karno. Indonesia tidak boleh berhenti bersuara sampai genosida berhenti dan Palestina merdeka, namun suara tersebut akan terdengar lebih lantang jika diteriakkan dari dalam sistem yang sedang merumuskan masa depan kawasan.

*) Peniliti dan Pengamat Dinamika Geopolitik Global

Oleh: Dimas Aditya Putra
Keputusan Indonesia untuk tetap berada dalam forum Board of Peace (BoP) menghadirkan perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak mendesak pemerintah agar segera keluar dari forum tersebut. Namun pendekatan diplomasi yang dijalankan dari dalam forum justru menunjukkan potensi yang jauh lebih efektif dibandingkan sikap menarik diri secara tergesa-gesa.

Keikutsertaan Indonesia dalam BoP membuka akses langsung terhadap proses perundingan yang membahas masa depan Gaza dan Palestina. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia tidak sekadar menyampaikan sikap moral, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan arah perdamaian.

Dalam dinamika diplomasi internasional, kehadiran di meja perundingan sering kali menjadi faktor pembeda antara negara yang mampu memengaruhi kebijakan global dan negara yang hanya menjadi pengamat dari luar.

Strategi diplomasi dari dalam forum tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pendekatan itu memberi ruang bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan sekaligus memperkuat posisi diplomatik di tingkat global. Dengan berada di dalam forum, Indonesia memiliki peluang membangun koalisi bersama negara-negara lain yang memiliki kepedulian serupa terhadap kemerdekaan Palestina.

Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin memandang desakan agar Indonesia keluar dari BoP perlu disikapi secara objektif dan tidak reaktif. Ia menilai konflik serta serangan militer di kawasan Timur Tengah sudah berlangsung jauh sebelum forum tersebut terbentuk. Oleh karena itu, mengaitkan seluruh dinamika konflik dengan keberadaan BoP dinilai kurang tepat.

Zaitun Rasmin juga mempertanyakan langkah konkret yang dapat dilakukan jika Indonesia justru memilih keluar dari forum tersebut. Menurutnya, peluang untuk memperjuangkan nasib masyarakat Gaza masih terbuka selama Indonesia memiliki ruang berpartisipasi dalam forum internasional yang membahas konflik tersebut. Keberadaan BoP bahkan dianggap sebagai salah satu wadah yang memungkinkan negara-negara, khususnya negara mayoritas Muslim, mendorong agenda perdamaian secara langsung.

Pandangan tersebut menekankan bahwa diplomasi tidak selalu memberikan hasil instan. Upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun dan memerlukan kesabaran serta konsistensi. Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam BoP dapat dipandang sebagai bagian dari ikhtiar diplomatik yang harus dijalankan secara maksimal.

Zaitun Rasmin juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Komitmen tersebut bahkan telah menjadi bagian dari amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia. Oleh sebab itu, upaya memperjuangkan Palestina tidak boleh berhenti hanya karena adanya perbedaan pandangan mengenai strategi diplomasi.

Pendekatan yang lebih bijak menurutnya adalah menjaga komunikasi yang sehat antara pemerintah dan para tokoh masyarakat. Para ulama dan pemuka agama memiliki peran penting dalam memberikan masukan yang konstruktif, sementara pemerintah menjalankan tugas diplomasi sesuai dengan mandat yang dimilikinya.

Pemerintah sendiri menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai kritik terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap pandangan publik. Pemerintah mendengarkan berbagai masukan sembari terus mencermati perkembangan situasi geopolitik.

Nusron menilai diplomasi melalui BoP tetap menjadi salah satu jalan yang patut dicoba untuk mendorong terciptanya perdamaian di Gaza. Pemerintah melihat forum tersebut sebagai ruang perundingan yang saat ini tersedia untuk membahas penyelesaian konflik Palestina secara lebih terarah. Tanpa forum tersebut, proses negosiasi perdamaian berisiko kehilangan wadah yang jelas.

Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin mengambil keputusan secara gegabah terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP. Pemerintah menilai langkah diplomatik yang telah diambil perlu terlebih dahulu dijalankan dan dievaluasi secara objektif sebelum muncul keputusan untuk menarik diri.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi internasional tidak selalu bersifat hitam putih. Dalam banyak kasus, negara perlu tetap berada di dalam sebuah forum untuk memantau dinamika yang terjadi sekaligus memperjuangkan kepentingannya secara langsung.

Pandangan serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan membuka jalur diplomasi baru agar bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza dapat tersalurkan dengan lebih efektif.

Muhaimin menilai berbagai upaya diplomasi global yang dijalankan pemerintah selama ini berfokus pada pencarian akses yang lebih luas untuk distribusi bantuan kemanusiaan. Hambatan dalam penyaluran bantuan selama konflik berlangsung membuat diplomasi menjadi instrumen penting untuk membuka jalur bantuan yang lebih aman dan terkoordinasi.

Menurutnya, keberadaan Indonesia di dalam forum internasional seperti BoP memungkinkan koordinasi yang lebih kuat dengan berbagai negara dalam membantu masyarakat Palestina. Langkah tersebut juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan isu kemanusiaan di panggung global.

Diplomasi dari dalam forum internasional pada akhirnya memberi peluang lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan dibandingkan sikap menarik diri secara prematur. Dengan tetap berada di dalam Board of Peace, Indonesia memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa suara solidaritas terhadap Palestina tetap terdengar kuat dalam proses perundingan global.

Karena itu, keputusan untuk tidak tergesa-gesa keluar dari BoP dapat dipahami sebagai strategi diplomatik yang rasional. Pendekatan tersebut tidak hanya menjaga pengaruh Indonesia di panggung internasional, tetapi juga membuka peluang yang lebih nyata bagi upaya perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina. (*)

*) Pakar Hubungan Internasional

Oleh: Bara Winatha*)

Upaya pemerintah memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin menunjukkan arah yang konkret melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu perkembangan penting terlihat dari keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia dalam pengembangan kawasan hunian terjangkau di Cikarang, Jawa Barat. Langkah ini menandai perluasan peran lembaga investasi negara yang sebelumnya identik dengan proyek-proyek besar dan strategis nasional, kini mulai menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Keterlibatan Danantara mencerminkan perubahan orientasi investasi negara yang tidak hanya berfokus pada proyek mercusuar, tetapi juga pada penyediaan rumah layak bagi rakyat.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan bahwa peninjauan lokasi hunian di Cikarang merupakan tahap awal untuk memastikan pembangunan kawasan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Kawasan yang dipilih memiliki keunggulan akses transportasi intermoda, sehingga dinilai strategis untuk mendukung kehidupan masyarakat yang bekerja di kawasan industri sekitar. Pengembangan kawasan tersebut akan dilanjutkan dengan pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan, mekanisme harga, hingga kriteria kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Proyek hunian tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola ekosistem perumahan yang lebih luas. Melalui kerja sama antara pemerintah, Danantara, BUMN, serta sektor usaha swasta, pembangunan kawasan hunian dapat dirancang secara lebih matang dan berkelanjutan. Tujuan utama kolaborasi ini adalah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses perumahan.

Salah satu implementasi konkret dari kolaborasi tersebut terlihat pada proyek pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Proyek ini merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam proyek tersebut, Danantara mengambil peran sebagai penyedia pendanaan utama, sementara pelaksanaan konstruksi melibatkan kolaborasi antara BUMN karya dan kontraktor swasta.

Rosan menjelaskan bahwa pembangunan tahap awal mencakup area sekitar 12,8 hektare yang direncanakan menjadi 18 menara apartemen dengan ketinggian sekitar 32 lantai. Ia memperkirakan kebutuhan investasi untuk pembangunan tahap ini berada pada kisaran Rp14 triliun hingga Rp16 triliun. Peran Danantara tidak hanya terbatas pada pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak berjalan efektif sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai target.

Dari sisi kebijakan pemerintah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pembangunan kawasan hunian di Cikarang merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah tengah mengkaji berbagai model pengembangan kawasan yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses perumahan dengan harga yang terjangkau.

Menurut Maruarar, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Danantara dan sektor swasta, menjadi kunci untuk mempercepat realisasi program tersebut. Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada anggaran negara, melainkan memerlukan dukungan investasi dan kolaborasi lintas sektor. Maruarar juga menilai bahwa lokasi pembangunan yang terhubung dengan akses transportasi publik akan memberikan nilai tambah bagi penghuni.

Kontribusi sektor swasta juga memainkan peran penting dalam proyek ini. Pendiri Grup Lippo, Mochtar Riady mengatakan bahwa hibah lahan seluas 30 hektare yang diberikan kepada pemerintah merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang perumahan. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut didorong oleh keinginan untuk berkontribusi dalam upaya pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan.

Lahan hibah tersebut menjadi fondasi penting bagi pengembangan kawasan hunian yang dirancang untuk menampung puluhan ribu unit rumah susun subsidi. Dalam rencana jangka panjang, proyek ini diproyeksikan berkembang hingga mencapai puluhan menara apartemen dengan total unit yang dapat menampung ratusan ribu penghuni. Dengan harga jual yang diperkirakan mulai dari sekitar Rp350 juta per unit, pemerintah berharap masyarakat berpenghasilan rendah memiliki peluang lebih besar untuk memiliki hunian sendiri.

Keberadaan proyek hunian berskala besar di kawasan industri seperti Cikarang juga memiliki dampak strategis terhadap pembangunan wilayah. Dengan tersedianya hunian yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, masyarakat dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pembangunan kawasan hunian baru berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut.

Meluasnya peran Danantara dalam proyek perumahan rakyat menunjukkan bahwa lembaga investasi negara dapat berfungsi tidak hanya sebagai pengelola aset strategis, tetapi juga sebagai katalis pembangunan sosial. Dengan memanfaatkan kapasitas pembiayaan yang besar, Danantara dapat membantu mempercepat realisasi proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Meluasnya Peran Danantara hingga memberikan akses perumahan rakyat yang terjangkau ini menggambarkan transformasi penting dalam arah kebijakan pembangunan. Investasi negara tidak lagi hanya terfokus pada proyek-proyek simbolik berskala besar, tetapi juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di Indonesia.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Destri Amanda )*
Masuknya Danantara ke sektor hunian dalam program pembangunan 3 juta rumah menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia. Program ini tidak hanya dipandang sebagai agenda pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai upaya besar untuk memperkuat kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas. Keterlibatan Danantara diharapkan mampu memperkuat kapasitas pendanaan dan mempercepat realisasi proyek-proyek perumahan yang selama ini menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembiayaan jangka panjang dan pengembangan kawasan hunian yang berkelanjutan.

Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan Danantara mendapatkan hibah lahan seluas 30 hektare (ha) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan data pemerintah pula terdapat sekitar 27 juta rumah tangga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, program pembangunan rumah menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Sektor perumahan dinilai memiliki efek ganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap pembangunan rumah dapat menggerakkan lebih dari 180 sektor industri, mulai dari bahan bangunan hingga perabot rumah tangga. Selain proyek di lahan hibah tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah lokasi lain untuk pembangunan hunian vertikal, termasuk di Depok yang direncanakan memanfaatkan sekitar 45 ha lahan untuk ratusan ribu unit rumah.

Diketahui, selama beberapa tahun terakhir, kebutuhan rumah di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi yang semakin pesat. Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Program pembangunan 3 juta rumah hadir sebagai solusi untuk mengurangi backlog perumahan tersebut. Dengan masuknya Danantara sebagai salah satu penggerak investasi, diharapkan proyek perumahan dapat berjalan lebih cepat, terstruktur, dan memiliki dukungan pembiayaan yang kuat serta berkelanjutan.

Keterlibatan lembaga investasi seperti Danantara memberikan sinyal positif bagi ekosistem pembangunan perumahan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sektor hunian memiliki prospek ekonomi yang besar sekaligus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Investasi di sektor perumahan tidak hanya menghasilkan pembangunan rumah semata, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor lain seperti industri bahan bangunan, konstruksi, transportasi, hingga jasa pendukung lainnya. Dengan demikian, efek pengganda ekonomi dari pembangunan perumahan dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, masuknya Danantara ke sektor hunian juga dapat membantu meningkatkan kualitas tata kelola proyek perumahan. Pengelolaan investasi yang profesional, transparan, dan akuntabel akan menjadi faktor penting untuk memastikan program pembangunan rumah berjalan efektif dan tepat sasaran. Pendekatan ini sangat penting agar pembangunan hunian tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitas bangunan, kelayakan lingkungan, serta akses terhadap fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Program 3 juta rumah juga memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Selama ini pembangunan perumahan cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan besar, sementara kebutuhan rumah layak di daerah masih cukup tinggi. Dengan dukungan investasi yang lebih kuat, pembangunan hunian dapat diperluas ke berbagai wilayah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kehadiran proyek perumahan baru di daerah juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Keterlibatan Danantara dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan dalam membangun ekosistem perumahan nasional. Pembangunan rumah dalam jumlah besar tentu membutuhkan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak. Pemerintah berperan dalam penyediaan regulasi dan dukungan kebijakan, sementara sektor swasta dan investor berkontribusi dalam pembiayaan serta pengembangan proyek. Kolaborasi yang terjalin secara baik akan membuat proses pembangunan lebih efisien dan berkelanjutan.

Tidak kalah penting, pembangunan hunian dalam program ini juga diharapkan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Konsep hunian masa depan tidak lagi sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang sehat, nyaman, dan ramah lingkungan. Penerapan teknologi konstruksi yang efisien, penggunaan material yang berkualitas, serta pengelolaan kawasan yang terintegrasi menjadi hal penting dalam memastikan kawasan hunian dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan dukungan investasi yang memadai, inovasi dalam pembangunan perumahan dapat semakin berkembang.

Pada akhirnya, masuknya Danantara ke sektor hunian dalam program pembangunan 3 juta rumah menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hunian yang layak merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup dan stabilitas sosial. Ketika masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman, mereka dapat lebih fokus dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, investor, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

)* Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

Oleh: Alexander Royce*)

Menjelang momentum lebaran 2026, stabilitas harga bahan pokok selalu menjadi isu krusial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Momentum peningkatan konsumsi rumah tangang kerap memicu tekanan permintaan, yang jika tidak dikelola secara tepat berpotensi mendorong inflasi pangan dan melemahkan daya beli. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan pemerintah yang mengedepankan kolaborasi lintas sektoral terbukti semakin matang. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, pelaku usaha, serta lembaga perwakilan rakyat membentuk satu orkestrasi kebijakan yang terarah, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pasar.

Di tengah tantangan global berupa fluktuasi harga komoditas, gangguan rantai pasok internasional, serta dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan, Indonesia justru menunjukkan ketangguhan melalui penguatan sistem pangan nasional. Kebijakan stabilisasi harga tidak lagi bersifat reaktif, tetapi berbasis perencanaan dan data, mulai dari penguatan cadangan pangan pemerintah, optimalisasi distribusi, hingga intervensi langsung melalui berbagai program pengendalian harga. Ramadan tahun ini kembali menjadi momentum penting untuk menguji efektivitas strategi tersebut.

Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa Gerakan Pangan Murah bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan instrumen strategis negara untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen. Pendekatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat, khususnya kelompok rentan. Melalui operasi pasar yang terintegrasi dengan data stok dan distribusi nasional, pemerintah memastikan pasokan tetap tersedia dengan harga terjangkau, tanpa merugikan petani dan pelaku usaha. Kebijakan ini menunjukkan bahwa stabilisasi harga tidak harus mengorbankan keberlanjutan produksi, tetapi justru memperkuat ekosistem pangan nasional secara menyeluruh.

Lebih dari itu, gerakan ini memperlihatkan model tata kelola pangan modern, di mana negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator. Dengan melibatkan BUMN pangan, koperasi, UMKM, dan sektor swasta, pemerintah membangun jaringan distribusi yang lebih efisien dan inklusif. Ini selaras dengan agenda besar pemerintahan saat ini yang menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama ketahanan nasional, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan.

Di tingkat daerah, semangat kolaborasi tersebut menemukan bentuk konkret dalam berbagai inisiatif lokal. Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, melihat bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan stabilisasi harga. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor strategis yang memahami karakteristik pasar lokal. Dengan memanfaatkan jaringan distribusi daerah, pemerintah mampu memperpendek rantai pasok dan menekan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama mahalnya harga bahan pokok.

Pendekatan ini mencerminkan paradigma baru dalam tata kelola pangan daerah, di mana kebijakan pusat tidak diterapkan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi lokal. Kolaborasi ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena masyarakat merasakan langsung dampak kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka. Ramadan pun tidak lagi identik dengan lonjakan harga yang mencekik, melainkan menjadi momentum di mana negara hadir memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi secara adil dan merata.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, langkah konkret terlihat melalui kebijakan subsidi langsung kepada masyarakat. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, menegaskan bahwa intervensi fiskal daerah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Program subsidi belanja sembako bukan hanya soal bantuan ekonomi, tetapi juga strategi pengendalian inflasi yang terukur. Dengan meringankan beban masyarakat, pemerintah daerah secara simultan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, dua faktor yang sangat krusial selama Ramadan dan menjelang hari besar keagamaan.

Langkah ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat. Pemerintah daerah tidak menunggu instruksi pusat semata, tetapi proaktif merancang kebijakan yang sejalan dengan agenda nasional. Inilah wajah pemerintahan modern yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata.

Berbagai informasi terkini juga menunjukkan bahwa stabilisasi harga pangan menjadi agenda prioritas nasional. Penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), koordinasi antar-kementerian dan lembaga, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan stok dan distribusi menjadi bagian dari strategi besar pemerintah. Data real-time, sistem peringatan dini inflasi, dan integrasi logistik nasional memperlihatkan bahwa kebijakan pangan Indonesia semakin berbasis sains dan teknologi, bukan sekadar intuisi kebijakan.

Dalam konteks Ramadan, semua kebijakan ini bermuara pada satu tujuan utama: menjaga daya beli rakyat dan stabilitas ekonomi nasional. Stabilitas harga bahan pokok bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial dan kepercayaan publik terhadap negara. Ketika masyarakat merasa terlindungi, stabilitas sosial terjaga, dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan lebih kokoh.

Kolaborasi lintas sektoral yang terbangun hari ini mencerminkan kematangan tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi. Sinergi pusat-daerah, eksekutif-legislatif, serta negara-swasta-masyarakat membentuk ekosistem kebijakan yang saling menguatkan. Ramadan pun tidak lagi menjadi periode rawan gejolak harga, tetapi justru menjadi bukti bahwa negara hadir secara nyata dalam kehidupan rakyat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Arga Pradipta

Pemerintah menunjukkan kesiapan nyata dalam menjaga ketahanan pangan jelang Lebaran 2026 dengan memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga tetap terjaga di tengah peningkatan permintaan masyarakat. Sejak awal bulan suci berlangsung, berbagai kebijakan terukur dijalankan secara simultan untuk meredam gejolak harga sekaligus melindungi daya beli rumah tangga.

Lonjakan konsumsi pangan selama Ramadhan merupakan pola tahunan yang tidak terelakkan. Aktivitas belanja meningkat seiring kebutuhan sahur, berbuka, hingga persiapan ibadah. Kondisi tersebut kerap memicu tekanan pada harga bahan pokok. Namun pada Ramadhan 2026, pemerintah mampu merespons situasi tersebut dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data neraca pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi pangan nasional berada dalam posisi aman dan surplus hingga April 2026.

Pemerintah mencatat sembilan komoditas strategis telah mencapai swasembada, meliputi beras, gula konsumsi, jagung, cabai besar, cabai rawit, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Surplus tersebut menjadi bantalan utama dalam menjaga stabilitas pasokan selama Ramadhan.

Stok beras nasional tercatat mencapai 3,4 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah dan jauh di atas kondisi normal. Pemerintah juga menyiapkan cadangan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram. Ketersediaan minyak goreng, daging ayam, dan daging sapi juga berada dalam kondisi terkendali dengan harga acuan yang telah ditetapkan.

Untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen, pemerintah menggencarkan intervensi pasar melalui Program Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah. Program tersebut telah dilaksanakan secara serentak di 1.218 titik pada 497 kabupaten dan kota, dengan realisasi mencapai 69 persen hingga pertengahan Februari 2026. Melalui program tersebut, pemerintah melepas lebih dari 16 ribu kilogram bahan pokok ke pasar dengan harga di bawah rata-rata pasar.

Andi Amran Sulaiman secara tegas meminta seluruh pelaku usaha pangan mematuhi Harga Eceran Tertinggi dan Harga Acuan Penjualan. Produksi yang tinggi dan stok yang melimpah tidak boleh dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan berlebih. Pemerintah menilai stabilitas harga bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga membutuhkan kepatuhan pelaku usaha dalam rantai pasok.

Pengawasan distribusi diperkuat melalui kolaborasi Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri dengan fokus pada distributor besar dan jalur hulu untuk mencegah penimbunan serta manipulasi harga.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim menegaskan perlunya pemantauan harga yang intensif di daerah serta pelaporan cepat jika terjadi anomali, agar pemerintah pusat dapat segera menyalurkan pasokan dan mencegah gejolak harga.

Selain intervensi pasar, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan sosial bagi kelompok rentan untuk menjaga daya beli masyarakat selama Ramadhan. Langkah ini dirancang sebagai bantalan sosial agar kenaikan permintaan musiman tidak langsung berdampak pada tekanan konsumsi rumah tangga berpendapatan rendah.

Penyaluran bantuan dilakukan secara terarah dan berbasis data, sehingga mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara tepat waktu. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN pangan menjadi kunci agar kebijakan stabilisasi berjalan efektif dan saling melengkapi, mulai dari penguatan pasokan, distribusi, hingga perlindungan daya beli.

Dengan koordinasi tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga dan ketersediaan pangan dapat terjaga hingga akhir periode Hari Besar Keagamaan Nasional, sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalani ibadah Ramadhan.

Dari daerah, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan menilai program pasar murah memberikan dampak positif, khususnya di wilayah kabupaten seperti Sarolangun dan Merangin.

Tren harga di wilayah tersebut menunjukkan perbaikan yang lebih konsisten dibandingkan kawasan perkotaan, menandakan bahwa intervensi distribusi berjalan lebih efektif ketika akses rantai pasok lebih dekat dengan sentra produksi.

Evaluasi lapangan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis wilayah mampu menekan disparitas harga antardaerah serta menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat pedesaan.

Ia menekankan pentingnya kehadiran langsung instansi terkait di pasar agar pengawasan berjalan berkelanjutan, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap dinamika harga harian.

Menurutnya, konsistensi pengawasan menjadi kunci agar program pasar murah benar-benar berfungsi sebagai instrumen stabilisasi, bukan sekadar kegiatan seremonial, sekaligus memastikan manfaat kebijakan dirasakan merata oleh masyarakat di daerah.

Langkah tanggap pemerintah selama Ramadhan 2026 mencerminkan kematangan kebijakan pangan nasional yang semakin berbasis perencanaan dan pengendalian risiko. Surplus produksi yang terjaga, intervensi pasar yang dilakukan secara masif dan terukur, pengawasan distribusi dari hulu ke hilir, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat pengawasan membentuk sistem pengamanan pangan yang solid dan berlapis.

Pendekatan tersebut tidak hanya meredam gejolak harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kapasitas negara dalam mengelola kebutuhan dasar masyarakat.

Upaya tersebut patut diapresiasi sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, sekaligus memastikan umat dapat menjalani ibadah Ramadhan dengan khusyuk, tenang, dan tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap ketersediaan maupun keterjangkauan harga pangan. (*)

*) Analis Kebijakan Strategis Nasional