JAKARTA – Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menjadi babak baru diplomasi aktif yang semakin menegaskan posisi strategis Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Keikutsertaan ini dipandang bukan sekadar simbol politik luar negeri, melainkan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik di kawasan tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di forum tersebut membuka ruang yang lebih luas dan terukur dalam memperjuangkan kepentingan Palestina di level global.

“Selama ini Indonesia konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional dan bantuan kemanusiaan. Melalui BoP, Indonesia kini memiliki ruang yang lebih konkret untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik,” ujar Meutya Hafid.

Penegasan tersebut memperlihatkan kesinambungan arah politik luar negeri Indonesia yang tetap berpijak pada prinsip two state solution. Keikutsertaan dalam BoP ditegaskan bukan bentuk normalisasi hubungan, melainkan strategi diplomasi untuk memastikan isu Palestina tetap menjadi prioritas dalam setiap tahapan pembahasan perdamaian internasional.

Momentum ini juga menunjukkan bahwa posisi Indonesia diperhitungkan dalam percaturan global. Pada pertemuan perdana BoP, apresiasi terhadap peran Indonesia disampaikan secara terbuka oleh sejumlah pemimpin dunia. Hal ini menjadi sinyal bahwa diplomasi Indonesia memperoleh pengakuan dan kepercayaan internasional.

“Kita melihat rapat perdana di BoP bagaimana Indonesia terlihat disegani dan secara harafiah diucapkan oleh Presiden Trump bahwa Indonesia negara yang besar. Beliau, Presiden Prabowo, menyampaikan sudah ada komitmen untuk mengirimkan tentara dengan jumlah yang amat besar, saya rasa itu sudah menjawab semua disinformasi,” jelas Meutya Hafid.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai narasi keliru yang sempat berkembang di ruang digital. Pemerintah menekankan bahwa seluruh langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor konstitusi dan komitmen historis mendukung kemerdekaan Palestina.

Di tengah derasnya arus informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital mengedepankan pendekatan literasi digital dan klarifikasi terbuka melalui media arus utama. Transparansi dinilai menjadi fondasi penting agar publik memperoleh pemahaman yang utuh terkait kebijakan strategis luar negeri.

“Jika memang ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE tentu kita harus atensi. Jadi misalnya beberapa disinformasi yang kita anggap melanggar juga harus dilakukan pemutusan akses, tapi pada prinsipnya kita lebih banyak menjawab dengan narasi-narasi,” tegas Meutya Hafid.

Langkah tersebut memperlihatkan keseimbangan antara penegakan aturan dan penguatan edukasi publik. Pendekatan persuasif melalui penyampaian informasi yang akurat menjadi prioritas, sehingga ruang digital tetap sehat dan produktif.

Partisipasi Indonesia di Board of Peace pada akhirnya mencerminkan konsistensi sikap sekaligus peningkatan peran dalam upaya perdamaian global. Dukungan terhadap Palestina tidak berhenti pada retorika, tetapi diterjemahkan dalam kontribusi nyata yang terukur dan mendapat legitimasi internasional. Diplomasi yang aktif dan transparan ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Sikap Indonesia secara konsisten membela Palestina, mendukung kemerdekaan dan kedaulatan berdasarkan two-state solution. Komitmen ini tetap teguh, bahkan saat Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) di Amerika Serikat pada awal 2026, yang bertujuan mendorong perdamaian adil di Gaza.

Dalam diplomasinya Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono, menegaskan bahwa keikutsertaan di Board of Peace adalah ruang untuk memperjuangkan Palestina, bukan melemahkannya.

Tingginya dukungan masyarakat terhadap sikap Indonesia tergambar dalam hasil survei oleh Lembaga Survei Median yang merilis temuan persepsi responden di media sosial terhadap bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace. Mayoritas responden masih percaya sikap pemerintah Indonesia tetap konsisten bela Palestina meski bergabung Board of Peace.

Survei yang dilakukan Lembaga Survei Median pada Februari 2026 menunjukkan 55,7% responden percaya pemerintah tetap konsisten membela Palestina. Pemerintah masih memegang kepercayaan mayoritas publik Indonesia terkait komitmennya dalam membela Palestina, meski keputusan bergabung dalam Board of Peace (BoP) memicu pro dan kontra.

Namun, survei yang sama juga memperlihatkan ada kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebanyak 66,2% responden mengaku khawatir keanggotaan Indonesia di BoP dapat melemahkan posisi Indonesia dalam membela Palestina. Bahkan 67,7% menilai BoP lebih menguntungkan Amerika Serikat dan Israel.

Survei berlangsung periode 10-14 Februari 2026 dengan total 1.200 responden yang tersebar dari seluruh provinsi. Metode survei dilakukan dengan kuesioner berbasis Google Form yang disebar ke para responden di platform media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17-60 tahun ke atas.

“Kami membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam Google Form. Kemudian kami sebarkan kami blasting ke provinsi-provinsi yang ada. Setelah itu kami menerima respons dari mereka dan bagi mereka yang memberikan jawaban kami melakukan kontak lagi untuk memastikan kesesuaian isi,” kata Direktur Riset Lembaga Survei Median Ade Irfan Abdurahman

Sebelumnya Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka Solusi Dua Negara guna menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.

Kebijakan ini merupakan amanat konstitusi dan sejarah panjang dukungan sejak masa Bung Karno. Dukungan konstitusi terhadap kemerdekaan Palestina adalah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. Mendukung kemerdekaan Palestina adalah bagian dari komitmen negara tidak membiarkan pelanggaran kemanusiaan.

JAKARTA — Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dinilai sebagai langkah diplomasi yang tepat secara konstitusional, sekaligus mencerminkan politik keseimbangan Indonesia dalam merespons dinamika global. Sejumlah tokoh menilai kehadiran Indonesia di forum tersebut justru memperkuat posisi Indonesia untuk menyuarakan dukungan pada kemerdekaan Palestina dan mendorong perdamaian di Timur Tengah.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai partisipasi Indonesia di BoP merupakan terobosan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

“Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dinilai sebagai langkah diplomasi strategis dan terobosan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, sekaligus menjadi upaya konkret mendorong perdamaian Timur Tengah dan mendukung kemerdekaan Palestina melalui komitmen aktif dalam forum global,” kata Ahmad.

Dari perspektif akademik, Bachruddin Meikiansyah, Akademisi Universitas Achmad Yani Banjarmasin Fakultas Hukum, menilai langkah tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

“Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dinilai sebagai langkah strategis yang memperkuat legitimasi internasional sekaligus menegaskan konsistensi pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Bachruddin.

Ia menambahkan, rekam jejak Indonesia dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa serta identitas sebagai negara demokratis dengan mayoritas Muslim moderat menjadi modal diplomasi penting untuk membangun dialog lintas peradaban, memperkaya resolusi konflik global, dan mendorong stabilitas yang berdampak positif bagi investasi, perdagangan, serta pembangunan berkelanjutan.

Ketua DPD KNPI Kalimantan Selatan M. Imam Satria Jati memandang BoP sebagai ruang strategis yang memperluas advokasi Indonesia di berbagai forum, sekaligus membuka jalur kolaborasi konkret.

“Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace menandai keberhasilan diplomasi yang tidak hanya memperkuat posisi politik global, tetapi juga mengintegrasikan kepentingan keamanan, perlindungan kedaulatan, dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam satu kerangka strategis,” kata M. Imam Satria Jati.

Sementara itu, Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Theofransus Litaay, menilai tudingan bahwa Indonesia keliru bergabung karena Israel hadir di forum yang sama adalah keliru.

“Justru Indonesia harus ada di situ, karena di dalamnya terjadi perdebatan, terjadi pembahasan panjang lebar, upaya mencari solusi, dan bagaimana mungkin kita tidak ada di dalamnya kalau amanat konstitusi kita adalah untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia,” kata Theofransus Litaay.

Theofransus menegaskan Indonesia memiliki rekam komitmen nyata bagi Palestina, termasuk melalui bantuan kemanusiaan, pembangunan fasilitas kesehatan, hingga dukungan pendidikan.

“Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini untuk ikut dalam Board of Peace itu merupakan langkah yang tepat secara konstitusional karena kehadiran Indonesia di dalamnya itu akan mempengaruhi, akan turut mempengaruhi dinamika perundingan yang berlangsung,” ujarnya.

Jakarta – Langkah Indonesia bergabung dan aktif dalam forum Board of Peace (BoP) melalui pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington dinilai sebagai manuver strategis yang mencerminkan kecerdasan membaca arah geopolitik global.

Di tengah dinamika internasional yang cair dan penuh ketidakpastian, Indonesia tidak memilih bersikap pasif, melainkan mengambil inisiatif untuk mengamankan kepentingan nasional.

Pengamat Politik Agung Baskoro menilai, kecepatan membaca momentum menjadi pembeda Indonesia dibanding banyak negara lain. Dalam situasi ketika kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap sejumlah negara dipersoalkan, Indonesia dinilai telah lebih dulu mengamankan kesepakatan strategis yang berdampak langsung pada akses pasar.

“Di saat banyak negara masih berhitung dan menunggu, Indonesia memilih bergerak. Inilah yang disebut diplomasi menembus batas. Menembus batas kewajaran negara-negara lain,” ujar Agung.

Kesepakatan tarif 19 persen serta fasilitas tarif nol persen bagi 1.819 produk unggulan Indonesia, menurutnya, merupakan instrumen konkret untuk memperkuat daya saing ekspor nasional.

Kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi memperluas akses pasar dan menjaga stabilitas permintaan di tengah kompetisi global yang ketat.

“Relasi yang terjaga baik memberi kita posisi tawar yang lebih kuat. Ini bukan soal mendekat ke satu kekuatan besar, melainkan memastikan kepentingan ekonomi nasional terlindungi. Dalam dunia yang kompetitif, kecepatan dan ketepatan membaca momentum adalah kunci,” jelasnya.

Dalam forum BoP, posisi Indonesia juga dinilai menguat. Prabowo tercatat sebagai satu-satunya pemimpin yang menggelar pertemuan bilateral dengan Trump. Bahkan dalam pidatonya, Trump menyebut mengagumi Prabowo dan berkelakar tidak ingin melawannya, sebuah gestur yang dipandang memiliki makna tersendiri dalam diplomasi.

“Gestur semacam ini memang terdengar ringan, tetapi dalam diplomasi, simbol dan bahasa tubuh punya arti. Ada sinyal kedekatan personal yang bisa membuka ruang negosiasi lebih luas,” ungkap Agung.

Ia juga menegaskan capaian tersebut bukan sekadar pencitraan politik.

“Bukan sekadar pencitraan politik, melainkan kalkulasi untung-rugi yang jelas. Hasil akhirnya memberi ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan memperluas lapangan kerja,” ujarnya.

Manuver ini memperlihatkan Indonesia semakin percaya diri memposisikan diri sebagai kekuatan menengah yang aktif dan adaptif. Dengan memanfaatkan momentum global secara tepat, Indonesia menunjukkan kemampuannya membaca arah perubahan dan menerjemahkannya menjadi keuntungan strategis bagi kepentingan nasional. #

Jakarta – Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) disebut memperkuat posisi diplomasi Indonesia sekaligus menegaskan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan langkah tersebut sepenuhnya diarahkan untuk mendorong terciptanya perdamaian yang langgeng di Gaza.

Dalam pertemuan bilateral dengan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2), Presiden Prabowo menyampaikan dukungan Indonesia terhadap inisiatif perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Dan itulah sebabnya ketika kami diundang untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace), dan kami mendukung rencana 20 poin dari Presiden Trump, itu semua dilakukan dengan pandangan dan upaya untuk melakukan apapun yang kami bisa guna mencapai solusi langgeng tersebut,” kata Prabowo.

Ia kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap penyelesaian konflik Palestina. “Indonesia berkomitmen untuk melakukan apa pun yang kami bisa demi solusi yang langgeng. Dan menurut pendapat kami, satu-satunya solusi yang langgeng adalah solusi dua negara dengan Palestina yang merdeka,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani menilai langkah Indonesia bergabung dalam BoP sebagai terobosan diplomasi yang patut diapresiasi. Menurutnya, keberanian pemerintah dalam mengambil posisi strategis di forum internasional menjadi kebanggaan tersendiri.

“Tentu ini adalah sebuah upaya diplomasi yang luar biasa. Kita bersyukur ada keberanian dalam berdiplomasi dari Presiden Prabowo di bawah pemerintahan beliau, langkah ini bisa menjadi sesuatu yang membanggakan,” ujar Muzani.

Ia menambahkan partisipasi tersebut merupakan langkah konkret mendorong perdamaian Timur Tengah dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Sementara itu, pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai kehadiran Indonesia di BoP krusial untuk menjaga keseimbangan narasi global terkait Gaza. “Jika kursi Indonesia di BoP kosong, maka kekuatan penyeimbang akan hilang dan membiarkan Israel serta sekutu dekatnya mendominasi setiap keputusan di lapangan. Logikanya memang brutal, namun nyata,” ucap Khairul.*

Jakarta – Indonesia kembali menempatkan diplomasi multilateral sebagai jalur strategis untuk mendorong pengakuan penuh Palestina di forum internasional. Pengalaman sejarah Indonesia yang memanfaatkan mekanisme global untuk memperoleh pengakuan kedaulatan menjadi rujukan penting, termasuk dalam momentum Board of Peace (BoP) yang kini muncul sebagai kanal diplomasi baru.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak hanya lahir dari perjuangan bersenjata, tetapi juga melalui diplomasi internasional yang panjang. Ia menilai pengakuan kedaulatan Indonesia tercapai setelah proses negosiasi global, termasuk melalui pembentukan Committee of Good Offices on Indonesia oleh Dewan Keamanan PBB pada 1947. “Dalam fase paling genting revolusi, ketika agresi militer Belanda berupaya mematahkan eksistensi republik, komunitas internasional turun tangan melalui pembentukan Committee of Good Offices on Indonesia oleh United Nations Security Council pada 1947,” kata Khairul Fahmi dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Menurut Fahmi, Komite Jasa Baik memberikan ruang legal bagi Indonesia untuk diakui sebagai pihak sah dalam konflik, meski komposisi anggotanya tidak sepenuhnya menguntungkan Republik. Belgia dinilai dekat dengan Belanda, sementara Amerika Serikat masih mempertimbangkan kepentingan Eropa, dan Australia menjadi pihak yang relatif lebih simpatik. “Indonesia memang tidak memenangkan setiap detail perundingan. Perjanjian Renville bahkan dirasakan pahit. Namun, Republik berhasil menjaga eksistensinya hingga momentum geopolitik berubah,” ujarnya.

Ia menilai pengalaman tersebut relevan dengan dinamika Board of Peace yang memiliki legitimasi melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Menurut dia, forum multilateral tidak otomatis berpihak pada pihak yang lemah, tetapi dapat menjadi jembatan menuju pembentukan negara berdaulat jika memiliki mandat yang jelas dan pengawasan kolektif. Konflik Israel–Palestina, lanjutnya, jauh lebih kompleks karena melibatkan isu kenegaraan, keamanan regional, hingga fragmentasi politik internal.

Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, Board of Peace akan diuji bukan hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pengawal transisi politik menuju pengakuan kedaulatan Palestina. “Jika Board of Peace mampu menjalankan mandatnya secara konsisten dan kredibel, mekanisme tersebut dapat tercatat sebagai instrumen yang membantu membuka jalan bagi lahirnya negara Palestina merdeka,” kata Fahmi. Ia menambahkan, refleksi sejarah Indonesia menunjukkan legitimasi global dapat memperkuat perjuangan kemerdekaan ketika momentum geopolitik sejalan dengan konsolidasi diplomasi yang matang.

Jakarta, – Keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) menandai babak baru diplomasi Tanah Air di panggung internasional. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk konkret penguatan peran Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, khususnya terkait isu Palestina.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut keikutsertaan Indonesia dalam BoP sebagai sejarah baru dalam diplomasi RI. Menurutnya, selama ini Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi formal seperti penyampaian sikap di forum internasional, namun ruang keterlibatan langsung masih terbatas.

“Ini sejarah baru maksudnya sebelum-sebelumnya kita melakukan pendekatan terhadap sikap kita untuk kemerdekaan Palestina dengan cara tentu setiap ada aksi serangan kita mengecam, di PBB kita mengecam. Tapi sulit sekali kita masuk dan terlibat aktif sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi,” kata Meutya.

Ia menegaskan bahwa kini Indonesia tidak hanya menyuarakan sikap, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya stabilisasi dan misi kemanusiaan. Indonesia bahkan akan mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian serta ditunjuk sebagai wakil komandan dalam misi International Stabilization Force (ISF). Penunjukan ini menunjukkan tingginya kepercayaan komunitas internasional terhadap profesionalisme dan rekam jejak Indonesia dalam misi perdamaian.

“Berarti untuk hal-hal giat kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara-tentara tidak hanya Indonesia tapi banyak negara di sana, kita punya say atau komando yang cukup kuat,” ujarnya.

Keterlibatan ini dinilai sebagai lompatan besar dalam praktik diplomasi Indonesia. Jika sebelumnya Indonesia lebih banyak memainkan peran normatif melalui pernyataan politik dan dukungan moral, kini Indonesia memasuki fase diplomasi partisipatif yang lebih konkret dan operasional.

“Saya rasa ini yang membuat kita kemarin cukup lega, bangga, melihat hasil dari pertemuan pertama BoP yang kemarin diselenggarakan di Amerika,” lanjut Meutya.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa lagi sekadar menjadi penonton dalam dinamika geopolitik global. Peran aktif dalam BoP menjadi bukti bahwa Indonesia siap mengambil tanggung jawab lebih besar dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional.

“It’s a big step dan sudah saatnya,” tuturnya.

Langkah ini sekaligus mencerminkan implementasi amanat konstitusi yang menegaskan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace dan peran strategis di ISF, Indonesia menawarkan model diplomasi baru—diplomasi yang tidak hanya bersuara lantang, tetapi juga hadir langsung di lapangan, membawa solusi, dan memperkuat posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang kredibel di kancah global.

Jakarta – Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan diplomasi global dengan resmi menjadi anggota Board of Peace, sebuah badan internasional yang berfokus pada penyelesaian konflik dan stabilisasi wilayah bergejolak, termasuk di Gaza, Palestina. Keikutsertaan Indonesia dinilai sebagai langkah strategis yang menyelaraskan diplomasi, keamanan, dan akselerasi ekonomi nasional.

Keputusan ini kemudian mendapat penilaian positif dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyebut peran Indonesia dalam Board of Peace sebagai “bukti diplomasi cerdas” yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, sekaligus menunjukkan solidaritas nyata terhadap rakyat Palestina dan komitmen kuat bangsa ini dalam mendorong proses perdamaian berkelanjutan.

“Langkah Presiden Prabowo adalah wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia. Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Dave.

Ia menilai, partisipasi ini memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia Islam sekaligus menjadi bukti solidaritas bangsa terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Kehadiran Indonesia memperkuat posisi diplomasi kita di mata dunia Islam. Ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bukti bahwa Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.

Dukungan serupa datang dari organisasi pemuda. M. Imam Satria Jati, Ketua DPD KNPI Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia di Board of Peace merupakan momentum penting bagi bangsa ini untuk menunjukkan kemampuan diplomasi yang tidak hanya menjaga perdamaian tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, diplomasi kini telah bertransformasi menjadi mesin utama dalam membuka ruang stabilitas politik yang berdampak positif terhadap perdagangan, investasi, dan kerja sama internasional yang konkret.

“Langkah ini bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan bukti nyata keberhasilan urusan luar negeri yang mengintegrasikan agenda perdamaian dengan mesin pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Imam.

Ia melihat bahwa Board of Peace membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi “pemecah masalah” (problem solver) dalam konflik global, sekaligus memperkuat citra bangsa sebagai negara yang aktif dalam merespons tantangan keamanan dan ekonomi dunia.

“Di sini, keamanan tidak lagi dipandang hanya sebagai pertahanan fisik, melainkan hasil dari konstruksi perdamaian inklusif yang melibatkan kolaborasi antarnegara anggota untuk berbagi praktik terbaik dalam menangani konflik secara damai,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Imam menegaskan bahwa suara Indonesia kini semakin diperhitungkan sebagai aktor konstruktif yang mampu mendorong tatanan internasional yang lebih adil.

“Diplomasi sebagai mesin ekonomi. Diplomasi kini telah bertransformasi menjadi mesin ekonomi utama di mana perdamaian berperan sebagai katalisator krusial bagi kemakmuran global,” ucapnya.

Melalui terciptanya lingkungan yang stabil akibat resolusi konflik, ruang aman bagi perdagangan dan investasi dapat terbuka lebar, yang kemudian dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia melalui Board of Peace untuk mengonversi hubungan diplomatik menjadi kerja sama ekonomi konkret.

Dengan langkah strategis ini, Indonesia tidak hanya menjaga keamanan dan stabilitas global tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan, investasi, dan kerja sama teknologi yang lebih luas, memperkuat posisi bangsa ini sebagai mitra strategis yang dihormati di pentas dunia.

Oleh: Laila Anggina Nuraini*

Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) menandai babak baru dalam artikulasi politik luar negeri yang semakin adaptif, fleksibel, dan berorientasi pada hasil konkret. Di tengah dinamika global yang terfragmentasi oleh rivalitas kekuatan besar, Indonesia tidak lagi sekadar menegaskan prinsip bebas dan aktif sebagai doktrin normatif, tetapi menerjemahkannya dalam langkah strategis yang terukur. BoP, yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, menjadi salah satu arena baru diplomasi global yang dimanfaatkan Indonesia untuk memperluas ruang pengaruhnya.

Dalam konteks ini, langkah tersebut bukanlah pergeseran ideologis, melainkan ekspresi dari politik non-blok gaya baru. Indonesia tetap menjaga otonomi strategisnya, sembari terlibat aktif dalam berbagai konfigurasi kekuatan global, termasuk keterlibatannya dalam BRICS. Keseimbangan inilah yang mencerminkan kecerdasan politik luar negeri Indonesia: mampu berada dalam spektrum kerja sama yang beragam tanpa terperangkap dalam orbit kekuatan tertentu. Di satu sisi, Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan kekuatan Barat melalui BoP; di sisi lain, Indonesia tetap membangun solidaritas Selatan-Selatan dan memperkuat kerja sama multipolar melalui BRICS.

Komitmen terhadap Palestina menjadi ujian konkret dari konsistensi politik keseimbangan tersebut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan langgeng bagi penyelesaian konflik. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Raja Yordania Abdullah II di Amman, menandakan bahwa diplomasi Indonesia bergerak simultan di berbagai kanal. Bergabungnya Indonesia dalam BoP tidak dimaknai sebagai kompromi terhadap perjuangan Palestina, melainkan sebagai instrumen tambahan untuk memperjuangkan solusi dua negara dari dalam forum yang berpengaruh.

Menteri Luar Negeri Sugiono pun menegaskan dukungan penuh Indonesia dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, di sela Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa. Indonesia menyatakan kesiapan memainkan peran substantif melalui BoP dan International Stabilization Force. Bahkan, pembentukan Liaison Office oleh Otoritas Palestina untuk berkoordinasi dengan BoP menunjukkan adanya ruang diplomasi yang terus diperluas. Di sini terlihat bahwa Indonesia mengombinasikan idealisme yakni dukungan tak tergoyahkan terhadap kemerdekaan Palestina dengan realisme dengan memanfaatkan semua kanal diplomasi yang tersedia untuk mendorong hasil konkret.

Dari perspektif pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah, langkah ini merupakan strategi rasional yang memungkinkan Indonesia memengaruhi struktur dan praktik kerja BoP dari dalam. Kredibilitas global Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan tradisi diplomasi aktif, menjadi modal untuk memastikan forum tersebut tetap sejalan dengan prinsip keadilan internasional. Sementara itu, peneliti hukum internasional Muhammad Arbani memandang partisipasi Indonesia sebagai kontribusi nyata terhadap pembentukan mekanisme perdamaian alternatif ketika forum multilateral tradisional menghadapi keterbatasan efektivitas. Kedua pandangan ini memperlihatkan optimisme bahwa Indonesia tidak sekadar menjadi peserta, melainkan aktor pembentuk norma.

Dimensi konkret dari keterlibatan tersebut terlihat pada penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan dalam International Stabilization Force di Gaza. Kepercayaan ini menegaskan bahwa Indonesia dipandang memiliki kapasitas militer dan diplomatik yang kredibel untuk menjalankan mandat stabilisasi dan rekonstruksi. Pengamat politik luar negeri Rizal Mallarangeng menilai posisi tersebut sebagai kehormatan strategis yang menempatkan Indonesia di arus utama geopolitik global. Keterlibatan pengiriman pasukan dalam kerangka misi stabilisasi bukan hanya simbol solidaritas, melainkan implementasi langsung amanat konstitusi untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia.

Jika ditarik dalam kerangka besar, kombinasi antara partisipasi di BoP dan keterlibatan dalam BRICS menunjukkan pola politik keseimbangan yang matang. Indonesia tidak memilih jalan konfrontatif ataupun eksklusif, melainkan merawat hubungan dengan berbagai kutub kekuatan global. Di tengah polarisasi internasional, strategi ini memperbesar ruang manuver sekaligus meningkatkan daya tawar. Indonesia mampu berbicara dalam bahasa Barat ketika membahas stabilisasi keamanan, dan dalam bahasa solidaritas Global South ketika memperjuangkan reformasi tata kelola global.

Eksplorasi kecerdasan politik Indonesia terletak pada kemampuannya membaca momentum. Bergabung sejak dini dalam BoP memberi peluang membentuk norma dan agenda. Di saat yang sama, penguatan peran dalam BRICS memastikan Indonesia tetap menjadi bagian dari arsitektur multipolar yang sedang tumbuh. Dengan demikian, diplomasi Indonesia tidak terjebak dalam dikotomi Timur-Barat, melainkan mempraktikkan politik keseimbangan yang adaptif dan progresif.

Dalam dinamika geopolitik yang kian cair, Indonesia memanfaatkan Board of Peace dan BRICS sebagai instrumen politik keseimbangan. Langkah ini menegaskan peran sebagai middle power yang adaptif, menjembatani kepentingan global, serta mengedepankan solusi damai berbasis dialog, stabilisasi, dan kepentingan nasional jangka panjang, sekaligus memperkuat posisi tawar internasionalnya di tengah rivalitas besar.

Pada akhirnya, langkah Indonesia melalui Board of Peace mencerminkan transformasi dari diplomasi retoris menuju diplomasi operasional. Dukungan terhadap Palestina tetap menjadi fondasi moral, sementara keterlibatan dalam forum-forum strategis menjadi instrumen pragmatis. Pandangan positif para pengamat terhadap BRICS dan BoP memperlihatkan bahwa strategi ini dipahami sebagai perluasan, bukan penyimpangan, dari prinsip bebas dan aktif. Indonesia sedang menegaskan dirinya sebagai aktor internasional yang cerdas, seimbang, dan mampu menjembatani berbagai kepentingan global demi terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

*Penulis merupakan Analis Geopolitik dan Peneliti Kebijakan Luar Negeri

Oleh: Landres Octav Pandega *)

Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bukan sekadar hadir di sebuah forum baru yang ramai diperbincangkan. Ia adalah sinyal politik luar negeri yang tegas bahwa Indonesia sedang menguatkan politik keseimbangan, menjaga ruang manuver di tengah tarik-menarik kekuatan besar, tanpa meninggalkan akar bebas-aktif yang tertanam sejak awal republik. Dalam konteks global yang makin terpolarisasi, langkah ini juga terasa sejalan dengan keputusan strategis Indonesia bergabung ke BRICS sejak efektif Januari 2025.

BoP sendiri muncul sebagai inisiatif internasional yang dimotori Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terutama terkait agenda stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pascakonflik, serta menjadi kanal koordinasi baru di luar mekanisme multilateral yang selama ini dominan. Dalam pertemuan perdana di Washington, Presiden Prabowo Subianto hadir membawa pesan bahwa Indonesia tidak ingin menjadi penonton dalam penataan ulang arsitektur keamanan dan kemanusiaan kawasan, terutama saat isu Palestina kembali menjadi ujian moral dan diplomatik bagi banyak negara.

Di dalam negeri, dukungan politik terhadap langkah ini menguat. Ketua MPR RI Ahmad Muzani memandang keterlibatan Indonesia di BoP sebagai diplomasi strategis dan terobosan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Ia juga menilai forum itu dapat menjadi jalur konkret untuk mendorong perdamaian Timur Tengah dan mendukung kemerdekaan Palestina melalui komitmen aktif pada arena global.

Dari kacamata akademik, Bachruddin Meikiansyah, Akademisi Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Fakultas Hukum, melihat keikutsertaan Indonesia di BoP sebagai langkah strategis yang memperkuat legitimasi internasional sekaligus menegaskan konsistensi amanat Pembukaan UUD 1945: ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ia menilai rekam jejak panjang Indonesia dalam misi penjaga perdamaian PBB, serta identitas sebagai negara demokratis dengan mayoritas Muslim moderat, merupakan modal diplomasi untuk membangun dialog lintas peradaban, memperkaya resolusi konflik, dan mendorong stabilitas yang pada akhirnya berdampak positif bagi investasi, perdagangan, hingga pembangunan berkelanjutan.

Kerangka besar ini penting dimana Indonesia ingin menempatkan isu Palestina bukan hanya sebagai solidaritas moral, tetapi juga sebagai agenda diplomasi yang operasional. Karena itu, bergabung ke BoP dapat dibaca sebagai upaya menggeser posisi Indonesia dari sekadar penyampai seruan, menjadi aktor yang ikut memengaruhi desain solusi.

Argumen yang lebih praktis datang dari M. Imam Satria Jati, Ketua DPD KNPI Kalimantan Selatan. Ia menilai bergabungnya Indonesia dalam BoP mencerminkan keberhasilan diplomasi yang tidak hanya memperkuat posisi politik global, tetapi juga mengintegrasikan kepentingan keamanan, perlindungan kedaulatan, dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam satu kerangka strategis. Menurutnya, keanggotaan itu memperluas ruang advokasi Indonesia di forum seperti PBB, ASEAN, dan G20, sekaligus membuka peluang kolaborasi konstruktif dengan Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan, mulai dari upaya resolusi konflik Gaza, penguatan perlindungan WNI, sampai mengonversi stabilitas politik menjadi kerja sama ekonomi konkret, termasuk investasi energi terbarukan dan ekspansi pasar.

Namun, kritik juga muncul, terutama soal komposisi anggota BoP dan fakta bahwa Israel hadir di forum yang sama. Di titik inilah perdebatan publik sering terjebak pada logika ‘hadir sama dengan menyetujui’. Theofransus Litaay, Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, menilai tudingan tersebut keliru. Ia menekankan bahwa justru Indonesia perlu berada di pusat pembahasan global agar dapat menyuarakan kepentingan rakyat Palestina, karena forum semacam itu diisi perdebatan dan perundingan yang menentukan arah solusi. Ia juga memandang, secara konstitusional, kehadiran Indonesia selaras dengan mandat untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia.

Theofransus Litaay turut menilai Indonesia memiliki kredibilitas karena komitmen kemanusiaan yang sudah nyata, seperti bantuan pembangunan fasilitas kesehatan dan dukungan pendidikan bagi warga Palestina. Dengan modal itu, ia memandang Indonesia dapat ikut mendorong arah pembahasan menuju solusi dua negara, sekaligus memengaruhi dinamika perundingan yang berlangsung dari dalam, bukan lewat komentar dari luar.

Di sinilah BoP beririsan dengan politik keseimbangan dan keputusan Indonesia bergabung BRICS. Jika BoP menunjukkan kemampuan Indonesia masuk ruang negosiasi yang dipimpin AS, maka BRICS memberi sinyal diversifikasi jejaring strategis di luar orbit Barat, termasuk akses pembiayaan pembangunan dan kerja sama ekonomi alternatif. Bergabungnya Indonesia ke BRICS, yang diumumkan efektif Januari 2025, mencerminkan strategi memperluas opsi, bukan mengganti haluan.

Artinya, Indonesia sedang membangun portofolio diplomasi yang mana tetap bisa bekerja dengan AS dan mitra Barat pada isu keamanan-kemanusiaan (seperti Gaza), sambil memperdalam kanal Selatan-Selatan melalui BRICS untuk menopang agenda transformasi ekonomi dan ketahanan nasional. Keduanya bukan kontradiksi, melainkan bentuk bebas-aktif yang lebih adaptif, bebas dari keterikatan blok, aktif mengunci kepentingan nasional lewat banyak meja perundingan.

Ukuran keberhasilan BoP bagi Indonesia bukan sekadar jumlah forum yang dihadiri, tetapi seberapa jauh Indonesia mampu mengubah kehadiran menjadi pengaruh, memperkuat posisi diplomasi pro-Palestina yang berprinsip, mendorong jalan keluar yang kredibel, sekaligus menjaga stabilitas kawasan yang berdampak pada ekonomi global dan kepentingan domestik. Jika dijalankan konsisten, BoP dan BRICS dapat menjadi dua pilar yang saling melengkapi. Satu menguatkan peran Indonesia dalam agenda perdamaian, satu lagi mempertebal daya tahan Indonesia dalam kompetisi geoekonomi. Di tengah dunia yang makin keras, politik keseimbangan bukan pilihan gaya, melainkan kebutuhan strategis yang mutlak.

*) pemerhati hubungan internasional