JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Yordania dan bertemu dengan Raja Abdullah II di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2) waktu setempat. Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini Gaza serta penguatan kerja sama kemanusiaan dan stabilisasi kawasan.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan salah satu poin penting pembahasan adalah dukungan Yordania terhadap rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza dalam kerangka Pasukan Stabilisasi Internasional.

“Intinya adalah bahwa Yordania juga siap memberikan dukungan dan support-nya kepada Indonesia pada saat nanti kita mengirimkan pasukan,” ujar Sugiono usai mendampingi pertemuan di Amman.

Selain dukungan tersebut, kedua negara juga membahas aspek teknis militer serta tindak lanjut sejumlah kerja sama yang sebelumnya dibicarakan saat kunjungan Raja Abdullah II ke Jakarta.

“Kemudian beberapa hal yang sifatnya teknis dari segi militer juga akan saling bantu. Selain itu juga ada pembicaraan mengenai beberapa kerja sama yang selama ini sudah dibicarakan pada saat kunjungan terakhir yang kemarin dari Raja Yordania ke Jakarta juga,” kata Sugiono.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pertemuan tersebut juga menyoroti posisi strategis Yordania dalam jalur bantuan kemanusiaan menuju Gaza.

“Yordania adalah salah satu pintu masuk melalui darat, laut dan udara,” ujar Teddy dalam keterangan resminya.

Ia menjelaskan, pembahasan ini merupakan tindak lanjut atas dinamika komunikasi antarnegara di Timur Tengah, termasuk hasil rapat perdana Board of Peace (BoP).

“Menindaklanjuti rapat pertama BoP dengan Arab Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan negara lain sesama anggota BoP,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga membicarakan solusi jangka panjang konflik Palestina-Israel dan jalan menuju perdamaian yang adil serta berkelanjutan.

Sebagai simbol kedekatan hubungan bilateral, Raja Abdullah II secara langsung mengantar Presiden Prabowo menuju Bandar Udara Militer Marka, bahkan menyetir sendiri kendaraan yang membawa Presiden Prabowo ke bandara.

Kunjungan ini mempertegas peran aktif Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan dan stabilisasi kawasan, sekaligus menunjukkan penguatan kemitraan strategis Indonesia–Yordania dalam merespons krisis Palestina.

Oleh : Rahman Aditya )*

Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Abu Dhabi dan pertemuan bilateral dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada 26 Februari 2026 menjadi penanda penting arah diplomasi Indonesia ke depan. Pertemuan yang berlangsung di Istana Qasr Al Bahr itu bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum strategis untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra utama di kawasan Timur Tengah. Di tengah dinamika geopolitik global dan kompetisi ekonomi yang semakin ketat, penguatan hubungan dengan Persatuan Emirat Arab menunjukkan ketegasan visi pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun kemitraan yang konkret, terukur, dan berorientasi hasil.

Suasana hangat yang menyertai penyambutan di taman istana mencerminkan kedekatan personal kedua pemimpin sekaligus kematangan hubungan bilateral yang telah terbangun selama lima dekade. Format pertemuan yang melingkar dan setara memperlihatkan semangat dialog terbuka dan saling menghormati. Simbolisme tersebut penting karena memperlihatkan bahwa kemitraan Indonesia dan UEA tidak dilandasi relasi hierarkis, melainkan kolaborasi yang saling menguntungkan. Dalam lanskap diplomasi modern, kesetaraan menjadi fondasi kepercayaan, dan kepercayaan adalah modal utama untuk melangkah pada proyek-proyek strategis bernilai besar.

Dalam penjelasan terpisah, Menteri Luar Negeri Sugiono menilai bahwa kunjungan tersebut menandai fase baru hubungan bilateral yang semakin komprehensif dan berorientasi pada hasil nyata, khususnya dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan peta geopolitik global. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berpandangan bahwa perluasan kerja sama energi dengan UEA akan mempercepat agenda hilirisasi, transisi energi, serta peningkatan investasi di sektor strategis nasional.

Pertemuan bilateral itu juga menegaskan kesinambungan sekaligus akselerasi hubungan yang telah terjalin erat pada periode sebelumnya. Namun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, arah kerja sama didorong lebih progresif dengan penekanan pada transformasi ekonomi, ketahanan energi, dan penguatan industri pertahanan. Kehadiran jajaran menteri kunci serta pimpinan industri strategis nasional memperlihatkan bahwa diplomasi yang dibangun bukan diplomasi simbolik, melainkan diplomasi produktif yang langsung menyentuh sektor prioritas pembangunan nasional.

UEA selama ini dikenal sebagai salah satu pusat investasi dan keuangan paling dinamis di kawasan Teluk. Kemitraan yang diperluas dalam bidang energi dan infrastruktur membuka peluang percepatan hilirisasi sumber daya alam Indonesia, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta pembiayaan proyek-proyek strategis nasional. Dalam konteks tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memandang bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar setiap komitmen kerja sama dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk proyek konkret yang memberikan dampak ekonomi langsung.

Pertemuan yang diperluas membahas berbagai agenda strategis, mulai dari investasi, energi, hingga kemitraan ekonomi masa depan. Fokus pada ekonomi masa depan menunjukkan bahwa kedua negara tidak terjebak pada pola kerja sama tradisional, melainkan bergerak menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti teknologi, industri pertahanan, logistik global, dan pengembangan kawasan ekonomi. Dalam pandangan Direktur Utama PT Pindad Sigit P Santosa, kolaborasi dengan mitra strategis seperti UEA membuka ruang peningkatan kapasitas industri pertahanan nasional, termasuk potensi transfer teknologi dan perluasan pasar ekspor.

Di sisi lain, pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Presiden MBZ menjadi ruang strategis untuk membicarakan isu-isu sensitif dan peluang jangka panjang secara lebih mendalam. Dialog langsung antar pemimpin mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Dalam praktik hubungan internasional, komunikasi personal yang intens sering kali menjadi katalis lahirnya terobosan-terobosan besar. Kedekatan ini memberi sinyal positif kepada pelaku usaha dan investor bahwa stabilitas dan kesinambungan kebijakan kedua negara terjaga dengan baik.

Tahun 2026 yang menandai 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan UEA memiliki makna simbolik sekaligus strategis. Setengah abad hubungan tersebut membuktikan bahwa fondasi kerja sama telah teruji oleh waktu. Kini, di usia emas hubungan bilateral, kedua negara memasuki babak baru yang lebih ambisius. Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai pasar besar, tetapi sebagai mitra strategis dalam rantai pasok global, pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan pemain penting dalam stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Kebijakan luar negeri Presiden Prabowo yang aktif memperkuat kemitraan dengan negara-negara kunci mencerminkan orientasi pragmatis dan berorientasi kepentingan nasional. Pemerintah menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi menjadi instrumen utama untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan transfer teknologi. Kerja sama dengan UEA juga berpotensi memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, sekaligus menarik arus modal yang mendukung pembangunan infrastruktur dan industri dalam negeri.

Kunjungan kerja ini pada akhirnya menegaskan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bergerak dengan percaya diri di panggung global. Kemitraan dengan UEA bukan hubungan sesaat, melainkan strategi jangka panjang yang dirancang untuk menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Dengan fondasi kepercayaan yang kuat, visi ekonomi yang selaras, dan komitmen politik tingkat tinggi, hubungan Indonesia dan UEA berpotensi menjadi salah satu poros kerja sama paling dinamis di kawasan.

)* Penulis merupakan Pengamat Hubungan Internasional

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperketat pengawasan stok dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi di tengah peningkatan aktivitas dan mobilitas, khususnya menjelang arus mudik dan balik Lebaran.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa kontrol ketat dilakukan terhadap ketersediaan dan penyaluran BBM di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami melakukan kontrol ketat ketersediaan dan penyaluran BBM selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1447 H. Berdasarkan realisasi hingga saat ini, insya Allah stok BBM aman dan terkendali,” kata Wahyudi.

Menurutnya, pengawasan akan diintensifkan melalui koordinasi lintas sektor serta pemantauan langsung ke lapangan agar distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.

Upaya pengamanan pasokan juga dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan mengantisipasi wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami lonjakan mobilitas selama mudik. Perusahaan memetakan sejumlah klaster utama seperti jalur tol Trans Jawa, jalur alternatif, kawasan tol strategis, hingga destinasi wisata.

“Peningkatan konsumsi BBM diprediksi terjadi di sejumlah klaster utama, antara lain klaster tol Trans Jawa dengan konsumsi diperkirakan naik 25–30 persen dibandingkan hari biasa. Titik spesifik yang harus diwaspadai yaitu Cipali (Subang–Indramayu), Semarang–Solo (Boyolali), dan titik pertemuan Solo–Yogyakarta (Colomadu),” ujarnya.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada lintasan penyeberangan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk, serta daerah tujuan akhir pemudik seperti Yogyakarta, Solo Raya, Surabaya, Malang Raya, Banyumas, dan Bandung.

“Strategi pengendalian disiapkan untuk mencegah kelangkaan maupun antrean panjang,” jelasnya.

Pertamina juga menyiapkan penguatan stok di depot penyangga, SPBU modular di jalur tol dan kawasan wisata, serta layanan motoris untuk menjangkau kendaraan di titik kemacetan.

Di wilayah timur Indonesia, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Tenggara telah menyiapkan langkah strategis guna menjamin pasokan Gasoline, BBM, LPG 3 kilogram, dan minyak tanah selama Ramadan dan Idulfitri. Sales Area Manager Retail Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Agus Surya Pranata mengatakan,

“Ini sebagai bagian dari upaya dalam pengamanan pasokan. Pertamina juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Forkopimda, perbankan, serta instansi terkait untuk menjaga kelancaran BBM dan LPG di wilayah Sultra,” imbuhnya.

Sementara itu, Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu, menegaskan pasokan BBM bersubsidi di wilayahnya dalam kondisi aman dan terkendali.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan mudah, tanpa harus mengantre panjang atau khawatir kehabisan stok. Itu komitmen kami,” tegas Helmi.

Dengan pengawasan ketat dan koordinasi lintas pihak, pemerintah optimistis kebutuhan energi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri dapat terpenuhi secara optimal. (*)

Oleh: Ardiansyah Mahendra
Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Uni Emirat Arab (UEA) pada 26 Februari 2026 menandai babak baru hubungan bilateral yang semakin konkret dan berorientasi hasil. Dalam momentum 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Qasr Al Bahr, Abu Dhabi, tidak sekadar mempertegas kedekatan personal kedua pemimpin, tetapi juga menghasilkan kesepahaman strategis di berbagai sektor prioritas.

Setibanya di Abu Dhabi usai menyelesaikan agenda di Yordania, Presiden Prabowo langsung memasuki rangkaian pertemuan bilateral. Penyambutan hangat MBZ di taman terbuka istana menghadirkan suasana akrab yang mencerminkan kedalaman relasi kedua negara. Formasi dialog melingkar antara delegasi Indonesia dan UEA menunjukkan pendekatan setara dan terbuka dalam membahas isu-isu strategis.

Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha, serta Direktur Utama PT Pindad (Persero) Sigit P. Santosa. Kehadiran jajaran tersebut mengindikasikan luasnya cakupan kerja sama yang dibahas, mulai dari energi dan investasi hingga sektor pertahanan dan industri strategis.

Dalam pertemuan yang diperluas (expanded meeting), kedua pemimpin sepakat memperdalam kolaborasi di sektor energi, infrastruktur, dan investasi masa depan. Pemerintah Indonesia memandang UEA sebagai mitra penting dalam mendukung agenda transisi energi dan hilirisasi sumber daya alam. Dalam sejumlah pernyataan resmi, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia membuka peluang seluas-luasnya bagi investasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Sejalan dengan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kerja sama energi diarahkan pada pengembangan energi baru dan terbarukan serta proyek-proyek strategis berbasis keberlanjutan. Menurutnya, kemitraan dengan UEA memiliki potensi besar karena negara tersebut memiliki pengalaman dan kapasitas teknologi di sektor energi global. Ia menilai sinergi ini dapat mempercepat transformasi energi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Di sektor investasi, pemerintah melihat kesinambungan komitmen UEA terhadap proyek-proyek prioritas nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, UEA tercatat sebagai salah satu investor signifikan di Indonesia, terutama pada sektor infrastruktur dan kawasan ekonomi. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa investasi yang masuk harus mendukung industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional. Dalam konteks kunjungan ini, kedua negara membahas perluasan investasi bernilai tambah, termasuk peluang kolaborasi industri strategis dan pengembangan kawasan ekonomi.

Momentum Ramadan turut memberi warna dalam diplomasi kedua negara. Rangkaian pertemuan dilanjutkan dengan iftar bersama dalam suasana khidmat. Presiden Prabowo juga melaksanakan salat magrib berjemaah bersama rombongan. Simbol kebersamaan tersebut memperkuat pesan bahwa hubungan Indonesia–UEA dibangun tidak hanya di atas kepentingan ekonomi, tetapi juga nilai persaudaraan dan saling menghormati.

Kunjungan ke UEA ini juga tidak dapat dipisahkan dari rangkaian diplomasi Timur Tengah yang dilakukan Presiden Prabowo, termasuk pertemuan sebelumnya dengan Raja Abdullah II di Amman, Amman. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, salah satu poin penting yang dibahas adalah dukungan Yordania terhadap rencana Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pasukan Stabilisasi Internasional bagi Gaza. Ia menyampaikan bahwa Yordania pada prinsipnya siap memberikan dukungan ketika Indonesia mengirimkan pasukan dalam kerangka tersebut.

Sugiono juga menguraikan bahwa pembahasan mencakup aspek teknis militer dan tindak lanjut kerja sama yang sebelumnya telah dibicarakan saat kunjungan Raja Abdullah II ke Jakarta. Ia menilai komunikasi intensif antarnegara di kawasan menjadi bagian penting dalam merumuskan kontribusi Indonesia terhadap stabilitas regional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan bahwa posisi Yordania sangat strategis sebagai salah satu pintu masuk jalur bantuan kemanusiaan menuju Gaza, baik melalui darat, laut, maupun udara. Menurutnya, pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari dinamika komunikasi negara-negara Timur Tengah, termasuk hasil rapat perdana Board of Peace (BoP) yang melibatkan Arab Saudi, UEA, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan sejumlah negara lain.

Rangkaian diplomasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berfokus pada kerja sama ekonomi, tetapi juga memainkan peran aktif dalam isu stabilitas dan kemanusiaan kawasan. Dalam konteks ini, kunjungan ke UEA mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki dimensi ekonomi sekaligus geopolitik.

Tahun 2026 yang menandai setengah abad hubungan diplomatik Indonesia–UEA menjadi fondasi simbolik sekaligus strategis. Selama lima dekade, relasi kedua negara berkembang dari hubungan diplomatik konvensional menjadi kemitraan komprehensif. Kini, di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan UEA melihat peluang untuk meningkatkan kolaborasi ke tahap yang lebih progresif.

Bagi Indonesia, kerja sama ini menghadirkan manfaat strategis berupa penguatan investasi pada proyek prioritas, transfer teknologi di sektor energi dan infrastruktur, serta perluasan jejaring diplomasi ekonomi di kawasan Teluk. Bagi UEA, Indonesia menawarkan pasar besar, stabilitas politik, dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang menjanjikan.

Dengan serangkaian kesepahaman yang dicapai, suasana persaudaraan yang hangat, serta komitmen konkret pada sektor energi dan investasi, kunjungan Presiden Prabowo ke Abu Dhabi menegaskan bahwa hubungan Indonesia–UEA bergerak maju secara substantif. Implementasi dari berbagai kesepakatan tersebut kini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memastikan diplomasi produktif ini benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat kedua negara.

*) Analis Hubungan Internasional dan Diplomasi Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis yang terintegrasi. Salah satu langkah yang menjadi sorotan adalah peran Danantara dalam memperkuat ekosistem pembiayaan dan akses pasar bagi pelaku UMKM agar mampu naik kelas dan bersaing di tingkat global.

Dalam sejumlah kesempatan, jajaran pimpinan Danantara menegaskan bahwa penguatan UMKM bukan sekadar program tambahan, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi nasional. Direktur Utama Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjadikan UMKM sebagai prioritas utama dalam pengembangan portofolio pembiayaan.

“UMKM adalah fondasi ekonomi Indonesia. Karena itu, Danantara hadir untuk memastikan akses pembiayaan semakin luas, prosesnya semakin efisien, dan pendampingannya semakin terarah,” ujar Dony dalam keterangan resminya.

Menurutnya, sinergi antara Danantara dengan perbankan nasional, termasuk optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan usaha pelaku UMKM. Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi nasional saat ini diarahkan tidak hanya pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan.

“Kami tidak ingin UMKM hanya bertahan. Targetnya jelas, mereka harus naik kelas, masuk ke rantai pasok industri besar, bahkan menembus pasar ekspor,” tegasnya.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan pemerintah yang menempatkan UMKM sebagai pilar utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi domestik di tengah dinamika global. Pemerintah melihat bahwa daya saing UMKM harus diperkuat melalui pembiayaan yang sehat, pengelolaan risiko kredit yang terukur, serta integrasi digitalisasi dalam sistem distribusi dan pemasaran.

Ekonom menilai, keberadaan Danantara dalam ekosistem pembiayaan nasional dapat menjadi katalis percepatan transformasi UMKM. Dengan pendekatan terintegrasi, mulai dari pembiayaan, pendampingan, hingga akses pasar, UMKM dinilai memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh secara berkelanjutan.

“Jika sinergi ini berjalan konsisten, kita bisa melihat UMKM menjadi pemain utama dalam rantai nilai nasional, bukan sekadar pelengkap,” ujar seorang pengamat ekonomi.

Selain pembiayaan, penguatan akses pasar juga menjadi fokus utama. Danantara disebut tengah mendorong kemitraan antara UMKM dan sektor korporasi melalui skema business-to-business (B2B), sehingga produk lokal dapat terserap lebih luas di jaringan industri dan komersial.

Pemerintah berharap sinergi kebijakan ini mampu mendorong kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin meningkat, sekaligus membuka lapangan kerja baru. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan penguatan tata kelola pembiayaan, UMKM diharapkan tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan jangka panjang Indonesia.

Melalui peran strategis Danantara, upaya peningkatan daya saing UMKM kini memasuki babak baru—lebih terstruktur, lebih terintegrasi, dan berorientasi pada hasil konkret bagi perekonomian nasional.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sinergi antara Danantara dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam membangun rantai nilai baru UMKM agar lebih terintegrasi dengan industri nasional dan mampu meningkatkan daya saing.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pemerintah tengah berdiskusi dengan Danantara untuk mengoptimalkan peran PNM sebagai penyalur pembiayaan strategis, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Saya sedang berdiskusi sama Danantara untuk mengambil salah satu unitnya, yaitu PNM. Rencana saya akan pakai sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ujar Purbaya usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas subsidi bunga dan memperkuat pengelolaan pembiayaan UMKM agar lebih tepat sasaran. “Saya seperti sudah punya satu bank kecil dengan modal Rp 160 triliun. Itu sudah besar, sementara uang saya tidak hilang Rp 40 triliun setiap tahun,” katanya, merujuk pada potensi efisiensi anggaran dalam skema penyaluran KUR.

Di sisi lain, Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa pembahasan masih berlangsung dan pihaknya terbuka terhadap skema terbaik yang mendukung UMKM. “Pak Menteri kan baru bicara saja ke saya, itu pun sambil berjalan. Kita masih terbuka, kita lihat mana yang terbaik,” ujarnya.

Sinergi ini dinilai selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional yang menempatkan UMKM sebagai pilar utama pembangunan. Pemerintah menekankan bahwa program prioritas tidak hanya berfokus pada akses kredit, tetapi juga pada pembangunan rantai nilai baru yang menghubungkan UMKM dengan industri besar, pasar B2B, hingga peluang ekspor.

PNM sendiri selama ini dikenal konsisten mendampingi pelaku usaha ultra mikro melalui program Mekaar dan ULaMM. Pendekatan pemberdayaan berbasis kelompok dan pendampingan intensif dinilai efektif menjaga kualitas pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas usaha.

Pemerintah berharap integrasi Danantara dan PNM dapat memperluas jangkauan kredit ke wilayah yang belum terlayani secara optimal, sekaligus memperbaiki struktur pembiayaan agar lebih transparan dan berkelanjutan.

Ke depan, apabila kesepakatan final tercapai, PNM diproyeksikan menjadi motor utama penyaluran kredit UMKM dalam kerangka kebijakan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat ekosistem pembiayaan yang mendorong UMKM naik kelas dan terhubung dalam rantai nilai industri nasional.

Oleh: Meliana Kede
Danantara merancang lompatan besar bagi UMKM dengan membangun ekosistem terintegrasi yang menghubungkan modal, pasar, dan rantai pasok BUMN dalam satu arsitektur ekonomi yang saling menguatkan.

Strategi tersebut tidak berhenti pada penyaluran pembiayaan, tetapi mengorkestrasi akses produksi, distribusi, hingga offtaker korporasi agar pelaku usaha kecil benar-benar naik kelas dan bertumbuh berkelanjutan.

Melalui berbagai inisiatif, Danantara menempatkan UMKM sebagai bagian penting dari desain pertumbuhan nasional. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fithra Faisal Hastiadi, menegaskan arah pembangunan pemerintah melalui proyek Danantara difokuskan pada penciptaan ekosistem ekonomi inklusif.

Ia menjelaskan pemerintah tidak sekadar mengejar pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja dan memperkuat kelas menengah. Menurutnya, ekspansi Danantara ke sektor seperti peternakan ayam atau tekstil bertujuan mendorong pertumbuhan yang merata agar hasil ekonomi tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Fithra memaparkan data growth incidence curve yang menunjukkan tekanan terhadap kelas menengah. Ia menyebut jumlah kelas menengah turun dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 47,3 juta pada periode 2024–2025.

Kelompok tersebut berada di posisi rentan karena tidak tergolong miskin penerima bantuan sosial, namun juga tidak cukup kuat menghadapi gejolak ekonomi. Karena itu, ia mendorong pembangunan inclusive economic ecosystem agar “kue ekonomi” dinikmati masyarakat luas dan tidak membentuk institusi yang bersifat ekstraktif.

Visi tersebut diterjemahkan Danantara dalam proyek hilirisasi dan penguatan sektor riil. Enam proyek fase pertama mencakup pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium di Mempawah dan Kuala Tanjung, pengembangan bioetanol di Glenmore, biorefinery di Cilacap, fasilitas poultry terintegrasi di berbagai daerah, serta penguatan industri garam melalui teknologi mechanical vapor recompression di Jawa Timur.

Proyek-proyek tersebut bukan hanya meningkatkan kapasitas produksi nasional, tetapi membuka peluang rantai pasok baru bagi UMKM di sektor pangan, manufaktur, dan jasa pendukung.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyatakan lembaganya menyiapkan instrumen konkret agar UMKM naik kelas. Ia menguraikan ketersediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program Mekaar sebagai fondasi pembiayaan.

Selain itu, Danantara menggerakkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan peningkatan kualitas produk. Menurutnya, pembinaan tersebut bertujuan menciptakan standar yang konsisten sehingga UMKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Dony juga menekankan konsolidasi BUMN sebagai kunci pembukaan pasar. Ia menjelaskan Danantara memiliki jaringan 130 hotel serta rumah sakit yang dapat dioptimalkan sebagai pasar bagi produk UMKM, mulai dari kebutuhan amenitas hingga pasokan barang dan jasa lainnya.

Langkah tersebut mengubah posisi UMKM dari sekadar pemasok kecil menjadi mitra strategis dalam rantai pasok BUMN. Melalui skema itu, UMKM tidak hanya memperoleh akses pasar, tetapi juga kepastian permintaan yang lebih stabil.

Perluasan akses tidak berhenti pada sektor konvensional. Chief Marketing Officer Danantara Asset Management, Dendi Tegar Danianto, mendorong pergeseran orientasi UMKM dari business-to-consumer menuju business-to-business.

Ia menilai sektor B2B menawarkan pertumbuhan yang lebih terukur dan berkelanjutan karena kontrak dan volume transaksi cenderung lebih stabil. Dendi menjelaskan pemanfaatan platform digital seperti Pasar Digital UMKM membuka koneksi langsung antara pelaku usaha dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN sebagai offtaker.

Menurutnya, potensi pasar BUMN sangat besar dan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan UMKM. Integrasi tersebut tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga memaksa peningkatan profesionalisme.

Dendi menyebut Danantara berupaya membuka nilai tambah melalui sistem bisnis yang lebih tertata, efektif, dan efisien. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi karena tidak semua pelaku usaha siap melakukan transaksi dan komersialisasi secara digital.

Selain penguatan kapasitas dan akses pasar, Dendi menempatkan pembiayaan sebagai faktor akselerator. Ia menilai UMKM yang telah memperoleh kontrak B2B memerlukan dukungan modal agar mampu memenuhi skala permintaan besar. Tanpa pembiayaan memadai, peluang pasar dapat terhambat. Karena itu, integrasi antara akses pasar dan akses pendanaan menjadi strategi kunci dalam desain ekosistem Danantara.

Pendekatan menyeluruh tersebut memperlihatkan bahwa Danantara tidak membangun program parsial, melainkan arsitektur ekonomi yang menghubungkan produksi, pembiayaan, dan distribusi dalam satu siklus pertumbuhan.

Dengan mendorong BUMN memprioritaskan UMKM dalam rantai pasok, memperluas akses KUR dan Mekaar, serta mempercepat transformasi B2B digital, Danantara menyiapkan panggung besar bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh lebih kokoh.

Jika desain tersebut berjalan konsisten, UMKM tidak lagi berdiri di pinggir ekosistem ekonomi nasional. Mereka masuk ke pusat arus produksi dan konsumsi, terhubung dengan pasar besar, dan didukung instrumen pembiayaan yang terstruktur. Pada titik tersebut, ekosistem inklusif bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan fondasi nyata bagi penguatan kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. (*)

Analis Ekonomi Makro – Sentra Ekonomi Nusantara (SEN)

Oleh: Cahyo Widjaya
Danantara mendorong transformasi UMKM dengan membuka akses langsung ke pasar korporasi dan pembiayaan berskala besar. Lembaga tersebut tidak sekadar berbicara tentang pemberdayaan, melainkan membangun jalur konkret agar pelaku usaha kecil masuk ke ekosistem business-to-business (B2B) yang lebih stabil, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Strategi tersebut menempatkan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok korporasi, termasuk BUMN, sekaligus memperluas akses terhadap sumber pendanaan yang lebih kuat.

Komitmen tersebut menguat seiring kebutuhan memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Danantara melihat UMKM bukan hanya sebagai pelaku ekonomi skala mikro, melainkan sebagai mesin pertumbuhan yang sanggup menopang daya tahan ekonomi. Karena itu, perluasan akses pasar dan pembiayaan besar menjadi fokus utama agar UMKM tidak terjebak pada pola usaha tradisional yang terbatas.

Chief Marketing Officer Danantara Asset Management, Dendi Tegar Danianto, menegaskan lembaganya sengaja menggeser orientasi UMKM dari pasar business-to-consumer (B2C) menuju B2B.

Ia memandang langkah tersebut sebagai strategi percepatan agar pertumbuhan usaha lebih terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pasar B2C memang luas, namun pasar korporasi menawarkan kontrak jangka panjang, volume transaksi besar, serta kepastian permintaan yang lebih stabil.

Dendi menjelaskan Danantara memanfaatkan platform digital seperti Pasar Digital UMKM milik Telkom untuk mempertemukan pelaku usaha dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN sebagai offtaker.

Integrasi pengadaan barang dan jasa melalui platform tersebut membuka peluang transaksi yang jauh lebih besar dibandingkan pola konvensional. Ia melihat BUMN sebagai pasar raksasa yang selama ini belum sepenuhnya digarap UMKM secara optimal.

Lebih jauh, Dendi menilai integrasi ke ekosistem B2B tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga memaksa peningkatan profesionalisme. UMKM dituntut menata manajemen, memperbaiki kualitas produk, dan memperkuat tata kelola agar mampu memenuhi standar korporasi.

Danantara kemudian mendorong business matching, pendampingan komersialisasi digital, serta penguatan kompetensi agar pelaku usaha siap bertransaksi secara daring dan memenuhi kebutuhan pengadaan skala besar.

Ia juga menekankan pentingnya akses pembiayaan sebagai fondasi ekspansi. Ketika UMKM sudah mengantongi kontrak offtake dari BUMN, kebutuhan modal kerja otomatis meningkat. Tanpa dukungan pembiayaan memadai, peluang pasar korporasi justru sulit dimanfaatkan. Karena itu, Danantara menempatkan pembiayaan sebagai prioritas agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitas pasokan.

Pandangan tersebut diperkuat Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Anton Hendranata. Ia menegaskan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Anton menilai peningkatan inklusi dan literasi keuangan, disertai penguatan kapasitas usaha, menjadi kunci akselerasi sektor tersebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Perluasan akses ke pasar korporasi akan efektif bila diiringi pemahaman keuangan yang baik dan tata kelola usaha yang kuat.

Anton memandang kolaborasi antara lembaga pembiayaan dan pengelola investasi seperti Danantara dapat mempercepat transformasi tersebut. Ketika akses modal semakin luas dan pasar semakin terbuka, UMKM memiliki ruang untuk naik kelas, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing. Sinergi tersebut pada akhirnya memperkuat ekosistem ekonomi nasional secara menyeluruh.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pentingnya optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran. Ia tengah membahas kemungkinan mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memperkuat distribusi KUR kepada UMKM. Purbaya menilai masih terdapat pelaku usaha yang belum memperoleh akses pembiayaan, sehingga diperlukan langkah strategis agar penyaluran semakin efektif.

Menurut perhitungannya, pemerintah selama ini mengalokasikan subsidi bunga KUR sekitar Rp40 triliun per tahun. Jika PNM berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, dana tersebut dapat dikelola lebih efisien dan diarahkan langsung sebagai pembiayaan berbunga rendah. Skema tersebut bahkan berpotensi menghimpun dana hingga Rp160 triliun dalam empat tahun, menciptakan daya ungkit pembiayaan yang jauh lebih besar.

Purbaya juga menilai PNM memiliki sumber daya manusia berpengalaman dalam pembiayaan mikro. Dengan jaringan luas di berbagai provinsi serta ribuan pendamping lapangan, lembaga tersebut mampu menjangkau pelaku usaha hingga tingkat akar rumput. Keahlian tersebut dianggap penting untuk memastikan pembiayaan benar-benar menyentuh UMKM yang produktif dan berpotensi berkembang.

Perluasan akses UMKM ke pasar korporasi dan pembiayaan besar akhirnya menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Danantara membuka pintu pasar B2B melalui integrasi dengan BUMN dan platform digital, sementara pemerintah memperkuat fondasi pembiayaan melalui optimalisasi KUR dan penguatan lembaga penyalur. Ketika akses pasar bertemu dengan akses modal, UMKM memperoleh peluang nyata untuk tumbuh lebih cepat, lebih profesional, dan lebih berkelanjutan.

Langkah tersebut bukan sekadar program jangka pendek, melainkan bagian dari desain besar memperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan strategi terintegrasi antara pasar korporasi dan pembiayaan besar, UMKM berpeluang menjadi pemain utama dalam rantai pasok industri nasional, bukan lagi sekadar pelengkap. (*)

Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara

Oleh : Ricky Rinaldi

Ramadan selalu menghadirkan dinamika mobilitas dan aktivitas ekonomi yang meningkat signifikan. Pergerakan masyarakat untuk bekerja, beribadah, berdagang, hingga melakukan perjalanan mudik menjadi bagian dari denyut kehidupan selama bulan suci. Dalam situasi ini, ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) menjadi faktor krusial yang menentukan stabilitas aktivitas sosial dan ekonomi. Pemerintah memastikan bahwa pasokan BBM dalam kondisi aman sehingga masyarakat dapat menjalankan Ramadan dengan tenang dan lancar.

Lonjakan konsumsi energi selama Ramadan merupakan pola tahunan yang telah diantisipasi secara matang. Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, distribusi logistik bahan pangan, serta aktivitas industri dan jasa membutuhkan dukungan energi yang stabil. Negara menempatkan sektor energi sebagai tulang punggung kelancaran aktivitas nasional, terutama pada momentum keagamaan yang melibatkan mobilitas tinggi masyarakat.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa ketahanan energi adalah bagian integral dari ketahanan nasional. Ketersediaan BBM yang terjamin bukan hanya persoalan teknis distribusi, tetapi menyangkut stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat luas. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang pengelolaan energi sebagai isu strategis yang berdampak langsung terhadap rasa aman dan kenyamanan publik.

Strategi pengamanan pasokan dilakukan melalui koordinasi erat antara kementerian terkait, badan usaha energi, dan pemerintah daerah. Pemantauan stok dilakukan secara real time untuk memastikan tidak terjadi kekosongan di titik-titik distribusi strategis. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema antisipasi terhadap potensi lonjakan konsumsi mendadak di wilayah tertentu, khususnya di jalur-jalur utama arus mudik dan pusat kegiatan ekonomi. Langkah antisipatif ini mencerminkan pendekatan berbasis mitigasi risiko, bukan sekadar respons reaktif ketika persoalan muncul.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur distribusi menjadi prioritas selama Ramadan. Pemerintah memastikan terminal BBM, depot penyimpanan, hingga jaringan SPBU beroperasi optimal dengan pengawasan ketat. Kesiapan infrastruktur ini patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin layanan publik tetap berjalan prima pada periode dengan tekanan permintaan tinggi.

Selain aspek ketersediaan, stabilitas harga juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya menjaga agar fluktuasi harga global tidak berdampak langsung terhadap masyarakat selama Ramadan. Kebijakan energi diarahkan untuk melindungi daya beli rakyat sekaligus menjaga keseimbangan fiskal negara. Dalam konteks ini, pemerintah mengambil posisi moderat: menjaga stabilitas domestik tanpa mengabaikan dinamika pasar global. Kebijakan yang terukur ini layak diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Secara makroekonomi, jaminan pasokan BBM berkontribusi signifikan terhadap pengendalian inflasi musiman. Gangguan distribusi energi berpotensi memicu efek berantai pada biaya transportasi dan harga pangan. Dengan distribusi yang lancar, tekanan terhadap harga kebutuhan pokok dapat ditekan, sehingga ekspektasi inflasi masyarakat tetap terkendali. Stabilitas ini sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional selama Ramadan dan menjelang Idulfitri.

Peran badan usaha milik negara di sektor energi juga sangat strategis dalam memastikan kelancaran distribusi BBM. Optimalisasi armada pengangkut, peningkatan jam operasional, serta penguatan layanan di wilayah dengan permintaan tinggi menjadi bagian dari langkah antisipatif. Sinergi antara pemerintah pusat, BUMN energi, dan pemerintah daerah mencerminkan tata kelola yang terkoordinasi dengan baik. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pengamanan pasokan energi tidak berjalan secara parsial, melainkan melalui pendekatan sistemik.

Keamanan distribusi turut diperkuat melalui kerja sama dengan aparat terkait untuk mencegah praktik penimbunan atau penyalahgunaan. Pemerintah tidak mentoleransi tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan merugikan masyarakat. Penegakan aturan secara tegas menjadi pesan kuat bahwa negara hadir melindungi kepentingan publik. Ketegasan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan energi nasional.

Pasokan BBM yang aman selama Ramadan juga berdampak langsung pada kelancaran distribusi bahan pangan. Rantai pasok logistik sangat bergantung pada ketersediaan energi untuk transportasi. Dengan distribusi BBM yang lancar, pengiriman kebutuhan pokok dapat dilakukan tepat waktu, sehingga stabilitas harga pangan tetap terjaga. Hal ini memperlihatkan keterkaitan erat antara ketahanan energi dan ketahanan pangan sebagai dua fondasi utama stabilitas nasional.

Momentum Ramadan menjadi indikator kesiapan sistem energi nasional dalam menghadapi lonjakan konsumsi jangka pendek. Keberhasilan menjaga pasokan tetap aman menunjukkan bahwa perencanaan, cadangan nasional, dan sistem distribusi telah dikelola secara profesional. Pemerintah patut diapresiasi karena mampu mengantisipasi potensi gangguan sebelum berkembang menjadi krisis.

Masyarakat pun diimbau untuk tetap menggunakan BBM secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Kesadaran kolektif dalam menjaga stabilitas pasokan akan memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah. Ketahanan energi bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa.

Dengan kesiapan stok, distribusi yang terjaga, serta pengawasan yang diperkuat, pemerintah memastikan bahwa pasokan BBM selama Ramadan berada dalam kondisi aman. Aktivitas ibadah, ekonomi, dan perjalanan masyarakat dapat berlangsung tanpa gangguan berarti. Energi yang terjamin menjadi fondasi kelancaran kehidupan selama bulan penuh berkah ini.

Pasokan BBM yang stabil mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kenyamanan dan ketenangan masyarakat. Ramadan adalah momentum kebersamaan dan refleksi, dan negara memastikan bahwa kebutuhan dasar energi terpenuhi dengan baik. Dengan koordinasi yang solid, kebijakan yang terukur, dan langkah antisipatif yang matang, aktivitas Ramadan dapat berjalan lancar, aman, dan penuh ketenangan.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh: Bara Winatha*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk saat memasuki bulan suci Ramadan. Di tengah perubahan pola aktivitas dan kebiasaan makan masyarakat, program ini tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian teknis agar asupan gizi anak-anak tidak terhenti. Pemerintah memandang bahwa pemenuhan gizi bukan sekadar agenda rutin, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi masa depan. Karena itu, Ramadan tidak menjadi alasan untuk menghentikan pelayanan, melainkan momentum untuk membuktikan bahwa perhatian negara terhadap tumbuh kembang anak berlangsung tanpa jeda.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung agar pelaksanaan MBG tetap berjalan selama Ramadan dengan skema yang disesuaikan. Ia menyampaikan bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat dan cerdas. Ia menegaskan bahwa kualitas asupan makanan akan sangat menentukan kondisi fisik, perkembangan kognitif, hingga daya saing anak Indonesia di masa depan. Menurutnya, pemerintah memastikan distribusi tetap berlangsung, dengan penyesuaian waktu dan jenis menu agar tidak mengganggu ibadah puasa.

Penyesuaian tersebut dilakukan secara terukur. Bagi siswa muslim yang menjalani puasa, makanan yang biasanya disajikan siap santap diganti menjadi makanan kering, susu, telur, buah, atau kurma yang dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka. Sementara itu, bagi siswa non-muslim, distribusi tetap dilakukan seperti biasa. Untuk lingkungan pondok pesantren, jadwal pembagian digeser ke waktu menjelang berbuka. Skema ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan tanpa mengurangi substansi program, yakni memastikan kebutuhan gizi tetap terpenuhi.

Langkah adaptif ini sekaligus membantah anggapan bahwa Ramadan akan menghambat efektivitas program. Justru melalui pengaturan yang tepat, MBG memperlihatkan bahwa kebijakan publik dapat responsif terhadap dinamika sosial dan keagamaan masyarakat. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap ibadah dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak anak atas gizi yang layak.

Di sisi lain, transparansi anggaran menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang mengatakan bahwa anggaran bahan makanan pada program MBG selama Ramadan tidak sebesar yang beredar di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa alokasi bahan makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi untuk balita hingga siswa kelas 3 SD, serta Rp10.000 per porsi untuk siswa kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui. Menurutnya, angka Rp13.000 atau Rp15.000 yang sering disebut tidak sepenuhnya digunakan untuk bahan baku makanan, karena sebagian dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan insentif mitra pelaksana.

Ia menerangkan bahwa setiap porsi juga mencakup biaya operasional sekitar Rp3.000, yang digunakan untuk berbagai kebutuhan pendukung seperti listrik, air, gas, internet, insentif relawan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga distribusi. Selain itu, terdapat alokasi untuk fasilitas dapur dan peralatan pendukung yang menunjang standar higienitas dan keamanan pangan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa struktur anggaran dirancang secara komprehensif, tidak semata-mata untuk bahan mentah, tetapi juga memastikan proses produksi dan distribusi berjalan sesuai standar.

Transparansi tersebut penting agar publik memahami bahwa kualitas gizi tidak hanya ditentukan oleh nilai nominal bahan makanan, melainkan juga oleh sistem pengelolaan yang menjamin kebersihan, ketepatan komposisi, dan kelancaran distribusi. Dengan sistem pengawasan yang berlapis, pemerintah berupaya menjaga akuntabilitas sekaligus membuka ruang evaluasi jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.

Pelaksanaan teknis di daerah juga menjadi kunci keberhasilan program. Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Kota Malang, Muhammad Athoillah mengatakan bahwa meskipun menu dikemas dalam bentuk makanan kering selama Ramadan, komposisinya tetap mengacu pada angka kecukupan gizi yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa unsur gizi seimbang tetap menjadi pedoman, mencakup serat, protein nabati dan hewani, karbohidrat, serta kalsium dari susu. Pengawas gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap komponen tersebut benar-benar terpenuhi.

Menurutnya, perubahan bentuk kemasan tidak berarti penurunan kualitas. Justru dengan pengemasan yang tepat, makanan dapat lebih praktis dibawa pulang dan dikonsumsi pada waktu berbuka tanpa mengurangi nilai gizinya. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar standar tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak perlu meragukan mutu menu yang dibagikan.

Konsistensi pelaksanaan MBG selama Ramadan menunjukkan bahwa negara hadir dalam memastikan hak dasar anak atas gizi tetap terlindungi. Dalam hal pembangunan jangka panjang, pemenuhan gizi merupakan faktor krusial dalam mencegah stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung pertumbuhan fisik dan mental. Dengan demikian, keberlanjutan program ini memiliki dampak strategis terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ramadan sering kali diidentikkan dengan perubahan pola makan dan aktivitas. Namun melalui MBG, pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan nutrisi anak tidak boleh terabaikan. Adaptasi kebijakan dilakukan bukan untuk mengurangi komitmen, melainkan untuk menjaga efektivitas dalam situasi yang berbeda. Fleksibilitas ini mencerminkan pendekatan kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap konteks sosial.

Lebih jauh, keberlanjutan MBG selama Ramadan juga memperlihatkan sinergi antara pemerintah pusat, lembaga teknis, dan pelaksana di daerah. Koordinasi lintas sektor menjadi fondasi agar kebijakan tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengawasan, transparansi anggaran, dan komunikasi publik yang terbuka menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.