Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penting dalam memperluas jangkauan manfaat kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan kembali sasaran penerima dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat dan mengarahkan kapasitas program ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari seberapa luas program menjangkau masyarakat, tetapi juga dari seberapa tepat manfaatnya diberikan kepada kelompok yang menghadapi persoalan gizi dan keterbatasan akses. Prioritas terhadap wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi menjadi bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang selama ini menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh akses pangan bergizi, layanan kesehatan, maupun fasilitas dasar lainnya.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa penataan tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan MBG. Menurutnya, prioritas diarahkan kepada sekolah di wilayah 3T dan daerah yang memiliki angka stunting tinggi hingga sangat tinggi. Dengan pendekatan tersebut, program diharapkan tidak berhenti pada pemerataan secara administratif, tetapi benar-benar menyentuh kelompok yang memiliki kebutuhan gizi lebih besar.

Maluku dan Papua menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian utama. BGN mencatat masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum mendapatkan layanan MBG. Kondisi geografis dan keterbatasan akses membuat perluasan program ke wilayah tersebut penting. Pemerintah melalui BGN berencana membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap dan terukur sesuai kebutuhan serta kesiapan masing-masing daerah.

Langkah itu menunjukkan kehadiran negara agar kebijakan pangan dan gizi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau. Wilayah 3T justru membutuhkan intervensi yang lebih kuat karena persoalan akses terhadap pangan bergizi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sering kali saling berkaitan.

Dalam konteks penanganan stunting, pendekatan tersebut relevan karena pemenuhan gizi anak merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Anak dengan asupan bergizi memadai memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, belajar optimal, dan berkembang menjadi generasi produktif. Karena itu, intervensi gizi di daerah dengan stunting tinggi harus menjadi bagian strategi pembangunan manusia.

Penguatan pelaksanaan MBG di daerah juga menjadi perhatian pemerintah provinsi. Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Jufri Rahman menilai tujuan Program MBG sangat baik sehingga implementasinya perlu terus diperkuat melalui evaluasi dan pembenahan tata kelola.

Sebagai Penanggung Jawab Satuan Tugas Monitoring dan Evaluasi Program MBG Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri menyampaikan bahwa proses pemantauan menjadi bagian penting untuk memastikan tujuan program benar-benar tercapai. Evaluasi dibutuhkan agar berbagai kendala dalam pelaksanaan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki, baik yang berkaitan dengan distribusi, kesiapan fasilitas, koordinasi antarlembaga, maupun pelayanan kepada penerima manfaat.

Jufri juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan program, termasuk progres pembangunan SPPG di wilayah 3T. Menurutnya, penguatan sarana pelayanan di wilayah tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan MBG dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Peran pemerintah daerah penting karena pelaksanaan MBG memiliki karakteristik berbeda pada setiap wilayah. Kondisi geografis, ketersediaan bahan pangan, akses transportasi, kapasitas penyedia makanan, hingga jumlah penerima manfaat membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Karena itu, monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan agar perluasan program tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.

Di sisi lain, perluasan cakupan MBG juga harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan pangan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan sejak proses penyiapan bahan, pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Pengawasan tersebut penting untuk menjamin setiap makanan yang diterima anak memenuhi standar keamanan dan kualitas. BPOM juga menyoroti pentingnya pengendalian waktu penyimpanan makanan karena proses degradasi dapat meningkatkan risiko keamanan pangan apabila makanan disimpan terlalu lama.

BPOM bahkan memberikan rekomendasi agar SPPG yang tidak mampu menjalankan standar operasional prosedur secara baik dapat dikenai suspensi hingga penutupan. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa perluasan MBG tidak boleh sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, melainkan harus tetap menjamin kualitas, keamanan, dan akuntabilitas pelayanan.

Prioritas terhadap wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi pada akhirnya mempertegas fungsi MBG sebagai bagian dari kebijakan pemerataan. Ketika kapasitas program diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan, MBG bukan hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk tumbuh sehat, belajar, dan berkembang.

Keberhasilan program ke depan akan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas tata kelola, pengawasan keamanan pangan, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah. Dengan fondasi tersebut, MBG diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam menurunkan stunting, memperkecil kesenjangan antarwilayah, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

*) Oleh : Gavin Asadit

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat agar manfaatnya semakin merata dan tepat sasaran. Pemerintah kini mempertajam prioritas dengan memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program MBG benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Penajaman sasaran dilakukan melalui pemutakhiran data dan penataan kembali penerima manfaat sehingga intervensi gizi dapat memberikan dampak yang lebih besar.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari seberapa tepat program tersebut menyasar kelompok yang menghadapi persoalan gizi paling serius.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai penajaman sasaran merupakan langkah penting agar MBG hadir terlebih dahulu bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih besar. Menurutnya, wilayah 3T, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku, menjadi prioritas karena masih menghadapi tantangan akses layanan dan persoalan gizi.

Zulkifli juga menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat di wilayah tersebut memperoleh layanan MBG secara baik. Dukungan pendataan dari pemerintah daerah dan kementerian terkait menjadi bagian penting untuk memastikan penerima manfaat dapat ditentukan secara lebih akurat.

Arah kebijakan tersebut semakin diperkuat dengan keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memprioritaskan daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Pemetaan dilakukan berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang kemudian disinkronkan hingga tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi menjadi salah satu fokus utama dalam perluasan MBG. Menurut Sudaryono, pendekatan berbasis data diperlukan agar pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga diarahkan ke lokasi yang memiliki kebutuhan paling mendesak.

Dalam refocusing terbaru, pemerintah juga menyiapkan tambahan titik SPPG yang akan disisir berdasarkan kebutuhan wilayah. Sebagian di antaranya diarahkan ke daerah 3T dan kawasan dengan prevalensi stunting tinggi.

Kebijakan tersebut membuat pelaksanaan MBG di daerah 3T memiliki perlakuan khusus. Sejak Maret 2026, anak sekolah di wilayah 3T dan daerah dengan risiko stunting tinggi mendapat MBG selama enam hari sekolah, termasuk Sabtu. Kebijakan ini dirancang agar asupan gizi anak tetap terjaga setiap hari.

Dengan demikian, prinsip pemerataan dalam MBG tidak semata-mata berarti memberikan porsi yang sama kepada seluruh wilayah. Pemerintah mulai menerapkan pendekatan yang lebih berkeadilan, yakni memberikan dukungan lebih besar kepada wilayah yang memiliki hambatan akses dan kebutuhan gizi yang lebih tinggi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mendukung penataan ulang program tersebut. Budi menilai perbaikan tata kelola MBG perlu didukung dengan keahlian kesehatan dan gizi agar penentuan penerima manfaat maupun standar makanan semakin sesuai dengan kebutuhan.

Kementerian Kesehatan, menurut Budi, siap membantu BGN melalui tenaga ahli kesehatan dan gizi anak. Kolaborasi tersebut dinilai penting karena pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga harus terhubung dengan agenda peningkatan status kesehatan masyarakat dan pencegahan masalah gizi.

Penguatan sinergi antarlembaga juga menjadi faktor penting dalam penanganan stunting. Program MBG perlu berjalan sejalan dengan intervensi kesehatan, pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, serta penguatan peran keluarga.

Selain anak sekolah, pemerintah juga memberikan perhatian kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran penting karena pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga usia dini memiliki pengaruh besar terhadap kualitas tumbuh kembang anak.

Dengan pendekatan tersebut, MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemberian makanan, tetapi bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Indonesia.

Wilayah 3T juga memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program. Kondisi geografis, jarak antarpulau, keterbatasan infrastruktur, hingga biaya distribusi dapat membuat penyediaan makanan bergizi menjadi lebih kompleks dibandingkan wilayah perkotaan.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan dukungan logistik, ketersediaan bahan pangan, tenaga pelaksana, hingga standar keamanan makanan tetap terjaga. Peran pemasok lokal juga dapat diperkuat sehingga program MBG sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha daerah.

Jika dilakukan secara konsisten, kebijakan tersebut dapat membuat MBG semakin adil dan inklusif. Daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses justru mendapatkan perhatian lebih besar sesuai tingkat kebutuhannya.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan sekadar tentang berapa banyak makanan yang telah dibagikan, melainkan tentang seberapa besar program tersebut mampu memperbaiki kualitas gizi dan membuka kesempatan yang lebih setara bagi anak-anak Indonesia.

Dengan memprioritaskan wilayah 3T dan daerah dengan stunting tinggi, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG pun diarahkan menjadi instrumen pemerataan yang memastikan anak-anak di wilayah paling membutuhkan tidak tertinggal dalam memperoleh hak atas gizi yang baik.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan kapasitas negara menjadi salah satu agenda penting yang terus diuji melalui pelaksanaan berbagai program strategis. Pemerintahan tidak hanya dituntut memiliki kekuatan politik, tetapi juga memastikan kebijakan besar diterjemahkan secara efektif hingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai masa dua tahun belum cukup untuk menghakimi keseluruhan kinerja pemerintahan, tetapi sudah dapat menjadi momentum membaca arah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden,” kata Komaruddin.

Menurutnya, kekuatan negara perlu berjalan seiring dengan pemerintahan yang efektif. Prabowo dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang menempatkan kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi sebagai bagian dari gagasan besar mengenai Indonesia yang mandiri. Tantangannya adalah memastikan kekuatan tersebut diwujudkan melalui institusi yang bekerja efektif dan menghasilkan pelayanan publik yang semakin baik.

Pandangan tersebut relevan dengan arah kebijakan pemerintah yang saat ini mengonsolidasikan berbagai program besar. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Agenda tersebut mencakup penguatan pangan dan energi, pembangunan manusia, kesehatan, ekonomi desa, pertahanan dan keamanan, hingga investasi dan perdagangan global.

Di tingkat masyarakat, kesinambungan program juga mendapat perhatian dari relawan pendukung pemerintah. Ketua Umum Relawan Jarnas For Prabowo-Gibran Nasarudin menegaskan dukungan politik harus dibarengi pengawalan terhadap implementasi kebijakan.

“Dukungan kami tidak bisa dimaknai sebagai sikap untuk membenarkan seluruh kebijakan pemerintah, melainkan juga sebagai tanggung jawab untuk ikut mengawal,” ujar Nasarudin.

Ia menambahkan, kemenangan Prabowo-Gibran justru membawa tanggung jawab lebih besar bagi relawan untuk memastikan cita-cita yang diperjuangkan bersama dapat diwujudkan.

Penguatan tata kelola menjadi semakin penting karena program seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan perumahan dan hilirisasi membutuhkan koordinasi lintas kementerian serta pengawasan berkelanjutan agar dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan konsolidasi kebijakan, penguatan institusi dan pengawalan masyarakat yang konstruktif, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi fondasi menuju negara yang semakin kuat, pemerintahan yang efektif dan pembangunan yang manfaatnya semakin terasa bagi rakyat.***

Jakarta — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai telah memperlihatkan arah kepemimpinan yang kuat pada agenda kemandirian nasional. Orientasi tersebut terlihat dari perhatian pemerintah terhadap swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, hingga pembangunan manusia.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai dua tahun merupakan waktu yang masih relatif singkat untuk menghakimi keberhasilan sebuah pemerintahan. Namun, periode tersebut dinilai cukup untuk membaca karakter dan prioritas seorang presiden dalam menggunakan kekuasaan serta menerjemahkan gagasan politik menjadi kebijakan publik.

“Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden,” ujar Komaruddin.

Menurutnya, Prabowo memiliki karakter nasionalisme yang kuat dengan menempatkan negara, kedaulatan, pertahanan, pangan, dan energi sebagai bagian dari gagasan besar mengenai Indonesia yang berdaulat. Pandangan tersebut dinilai semakin relevan di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan rantai pasok, perang dagang, serta persaingan kekuatan global.

Salah satu program yang menjadi simbol kuat pemerintahan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dipandang sebagai bentuk investasi pembangunan manusia sekaligus upaya negara memastikan anak-anak Indonesia memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara lebih baik.

Di sisi lain, Komaruddin mengingatkan bahwa besarnya ambisi kebijakan harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang profesional. Menurutnya, negara kuat tidak hanya ditentukan oleh ketegasan pemimpin, tetapi juga oleh hukum yang bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, perkembangan teknologi, pengendalian korupsi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Sementara itu, Ketua Umum Jarnas For Prabowo-Gibran, Nasarudin, menegaskan komitmen relawan untuk terus mengawal pemerintahan agar program yang berpihak kepada rakyat berjalan sesuai tujuan.

“Dukungan kami tidak bisa dimaknai sebagai sikap untuk membenarkan seluruh kebijakan pemerintah, melainkan juga sebagai tanggung jawab untuk ikut mengawal dan menyampaikan masukan dari masyarakat agar program pemerintah terus berbenah menjadi lebih baik,” katanya.

Nasarudin menambahkan, kemenangan Prabowo-Gibran bukan akhir perjuangan relawan, melainkan menjadi tanggung jawab untuk memastikan cita-cita yang diperjuangkan bersama dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Oleh : Bagas Nurahman)*

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk melihat arah besar pembangunan Indonesia. Meski masih berada di bawah setengah periode pemerintahan, berbagai kebijakan yang telah dijalankan mulai memperlihatkan orientasi menuju negara yang lebih kuat, mandiri, berdaulat, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu arah yang semakin terlihat adalah perhatian terhadap kemandirian nasional. Ketahanan pangan, energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, hingga pembangunan manusia menjadi bagian dari agenda besar yang terus didorong pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menilai dua tahun pemerintahan Prabowo merupakan waktu yang cukup untuk membaca arah kepemimpinan, meskipun terlalu singkat untuk memberikan penilaian final. Menurutnya, Prabowo menunjukkan karakter nasionalisme yang kuat dengan menempatkan kedaulatan, pangan, energi, dan pertahanan sebagai bagian dari gagasan besar mengenai Indonesia yang mandiri.

Komaruddin juga melihat tantangan utama Prabowo bukan sekadar membangun pemerintahan yang kuat, melainkan membangun institusi negara yang kuat. Negara yang kuat, menurutnya, harus ditopang hukum yang bekerja, birokrasi profesional, pendidikan berkualitas, ekonomi produktif, serta masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap institusi.

Arah tersebut penting karena kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpinnya. Kepemimpinan yang kuat perlu diterjemahkan menjadi institusi yang mampu bekerja secara efektif dan berkelanjutan.

Salah satu program yang menjadi simbol kuat pemerintahan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut bukan hanya ditempatkan sebagai kebijakan bantuan sosial, tetapi sebagai investasi sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Selain MBG, agenda swasembada pangan juga menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah berupaya memperkuat produksi dalam negeri sehingga ketahanan pangan tidak terlalu bergantung pada kondisi pasar global. Kebijakan ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat posisi petani dan membangun ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.

Agenda kemandirian juga terlihat dalam penguatan sektor energi dan hilirisasi. Pemerintah ingin sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah, lapangan kerja, dan memperkuat industri nasional.

Di sisi politik, pemerintahan Prabowo juga berhasil membangun konsolidasi yang relatif kuat. Dukungan politik yang luas memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai agenda pembangunan dengan lebih stabil. Dua tahun pemerintahan Prabowo harus dilihat sebagai fase penting untuk memastikan mandat rakyat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata.

Dukungan terhadap pemerintah tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai pembenaran terhadap seluruh kebijakan, tetapi juga tanggung jawab untuk ikut mengawal dan memberikan masukan.Pemerintah membutuhkan dukungan untuk menjaga stabilitas, tetapi juga membutuhkan masukan agar setiap kebijakan dapat terus diperbaiki.

Tantangan berikutnya adalah memastikan mesin birokrasi mampu menerjemahkan banyak agenda besar tersebut secara efektif. Pemerintah memiliki berbagai program strategis mulai dari pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai konsolidasi politik yang dilakukan Prabowo dapat menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mempercepat pelaksanaan program. Namun, menurut Ujang, kekuatan politik tersebut harus diikuti dengan kinerja pemerintahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ujang melihat keberhasilan pemerintahan pada akhirnya tidak cukup diukur dari besarnya koalisi atau kuatnya dukungan politik. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Memasuki tahun-tahun berikutnya, tantangan pemerintahan Prabowo adalah mengubah berbagai fondasi yang telah dibangun menjadi hasil yang semakin nyata. Agenda besar seperti swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, MBG, dan industrialisasi membutuhkan konsistensi agar tidak berhenti pada tahap kebijakan.

Pada saat yang sama, penguatan institusi juga harus menjadi perhatian. Pemerintahan yang kuat membutuhkan birokrasi yang profesional, penegakan hukum yang konsisten, pengelolaan anggaran yang disiplin, serta ruang kritik yang sehat.

Dengan demikian, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dilihat sebagai fase peletakan fondasi. Sejumlah agenda besar telah menunjukkan arah menuju Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat, sementara tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut menghasilkan perubahan yang semakin terasa.

Prabowo memiliki visi besar mengenai Indonesia yang kuat, mandiri, dan dihormati di dunia. Tantangan terbesarnya kini adalah memastikan visi tersebut berubah menjadi institusi yang kuat, kebijakan yang efektif, dan kesejahteraan yang nyata.

Jika konsistensi tersebut dapat dijaga, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar catatan perjalanan politik, melainkan menjadi bagian dari proses panjang menuju negara yang lebih kuat, berdaulat, dan mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perjalanan pemerintahan perlu dipandang bukan sekadar sebagai momentum untuk menghitung capaian kebijakan, melainkan sebagai fase penting dalam membangun fondasi kemandirian nasional. Berbagai program yang telah dijalankan menjadi bagian dari upaya menerjemahkan mandat rakyat melalui Pilpres 2024 ke dalam kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jaringan Nasional (Jarnas) For Prabowo-Gibran menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan. Relawan menilai berbagai program yang berpihak kepada rakyat harus terus dipastikan berjalan sesuai dengan tujuan awal. Pengawalan tersebut menjadi bentuk konsistensi dukungan sekaligus kontribusi masyarakat dalam memastikan agenda pembangunan tetap berada pada jalur yang memberikan manfaat luas.

Ketua Relawan Jarnas For Prabowo-Gibran, Nasarudin, menyebut bahwa Jarnas For Prabowo-Gibran merupakan bagian dari relawan yang telah berjuang sejak masa kampanye Pilpres 2024. Perjuangan tersebut dilakukan dengan mengerahkan pikiran, tenaga, waktu, dan kemampuan bersama para teman seperjuangan. Karena itu, memasuki dua tahun pemerintahan, relawan memandang penting untuk tetap mengawal berbagai agenda yang telah menjadi bagian dari mandat politik masyarakat.

Dua tahun pemerintahan juga menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana visi besar Presiden Prabowo diterjemahkan dalam kebijakan konkret. Salah satu gagasan yang semakin relevan adalah membangun Indonesia yang memiliki kemampuan menentukan arah ekonominya sendiri, terutama ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik dan persaingan antarnegara yang semakin tajam.

Ketua Dewan Pers periode 2025-2028, Komaruddin Hidayat menjelaskan bahwa salah satu kekuatan Prabowo adalah daya juangnya. Prabowo pernah mengalami kekalahan dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Kemampuan untuk bangkit menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan terhadap tujuan politik yang diperjuangkannya.

Menurut Komaruddin, Prabowo juga memiliki karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan, dan energi tidak semata-mata dipandang sebagai sektor kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar mengenai Indonesia yang berdaulat. Cara pandang tersebut menjadi semakin relevan ketika dunia menghadapi perubahan geopolitik yang cepat.

Pengalaman Prabowo sebagai prajurit turut membentuk perspektifnya mengenai posisi negara dalam persaingan global. Negara harus memiliki kekuatan agar tidak mudah dipengaruhi atau dipermainkan oleh kekuatan lain. Pandangan tersebut memperoleh relevansi ketika dunia menghadapi perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat dan China, perubahan rantai pasok, perang dagang, serta perebutan sumber daya strategis.

Dalam situasi tersebut, gagasan mengenai kemandirian nasional bukan sekadar romantisme. Kemandirian merupakan kebutuhan strategis agar Indonesia memiliki ketahanan menghadapi berbagai tekanan eksternal. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri akan memiliki ruang kebijakan lebih luas dalam menentukan kepentingan nasional.

Salah satu agenda yang mencerminkan arah tersebut adalah swasembada pangan. Pemerintah menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas dan menyatakan produksi serta cadangan beras mengalami peningkatan signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton. Capaian tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas pangan nasional.

Namun, swasembada pangan tidak cukup diukur dari angka produksi dan cadangan. Kemandirian pangan juga harus tercermin dari kemampuan menjaga produktivitas petani, memastikan distribusi berjalan, menjaga keterjangkauan harga, serta menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi produsen.

Kerangka kemandirian nasional juga perlu diperluas ke sektor energi, industri, teknologi, dan pertahanan. Ketahanan pada berbagai sektor strategis akan membuat Indonesia lebih siap menghadapi perubahan global. Penguatan kapasitas domestik juga membuka peluang agar sumber daya nasional tidak hanya menjadi komoditas yang dijual ke pasar internasional, tetapi dapat diolah dan menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan demikian dapat dibaca sebagai fase membangun fondasi. Program yang berjalan perlu terus dievaluasi, diperbaiki, dan dikawal agar tujuan pembangunan tetap tercapai. Dukungan relawan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan agenda tersebut.

Kemandirian nasional membutuhkan proses panjang dan konsistensi. Pangan yang kuat, energi yang terjamin, industri yang berkembang, pertahanan yang tangguh, serta kemampuan teknologi yang meningkat merupakan elemen yang saling memperkuat. Jika fondasi tersebut terus dibangun, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk berdiri sebagai negara yang mampu menentukan masa depannya sendiri.

Momentum dua tahun pemerintahan bukan sekadar ruang untuk melihat apa yang telah dicapai, tetapi juga kesempatan mempertegas arah perjalanan berikutnya. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu terus memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki orientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dengan semangat tersebut, dua tahun pertama dapat menjadi pijakan penting menuju Indonesia yang semakin berdaulat, mandiri, dan memiliki daya tawar kuat dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Dukungan dan pengawasan masyarakat juga tetap diperlukan agar setiap kebijakan berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang semakin nyata bagi kehidupan rakyat.

*) penulis merupakan pemerhati politik

JAYAWIJAYA — Penembakan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, di Kampung Muliama, Distrik Muliama, mendapat kecaman dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Kekerasan terhadap aparatur yang tengah menjalankan pelayanan publik dinilai tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Koordinator Kajian Hukum dan HAM Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Erik Fitriadi, mengatakan tragedi tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat perlindungan terhadap warga sipil dan petugas pemerintah yang bekerja di wilayah rawan kekerasan.

“Mereka datang bukan untuk berkonflik, tetapi menjalankan tugas negara untuk melayani masyarakat. Ketika orang yang membawa pelayanan justru menjadi korban kekerasan, ini menjadi alarm serius bagi perlindungan warga sipil di Papua,” kata Erik dalam keterangannya.

Penembakan terjadi pada Rabu (9/9) sekitar pukul 15.53 WIT. Rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya yang terdiri atas 11 orang sebelumnya bergerak dari Wamena menuju Distrik Muliama untuk meninjau kegiatan cetak sawah.

Tiga pegawai menjadi korban dalam peristiwa tersebut, yakni AR (49), Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya; AAM (35), dokter hewan; dan WB (24), pegawai Dinas Pertanian. AR dan AAM meninggal dunia di lokasi, sedangkan WB sempat menjalani perawatan di RSUD Wamena sebelum akhirnya meninggal dunia.

Koordinator Nasional Kawan Indonesia, Arief Darmawan, turut mengecam penembakan tersebut. Ia menilai korban merupakan warga sipil yang sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya ditembak ketika sedang menjalankan tugas untuk masyarakat. Mereka bukan sedang melakukan operasi militer, melainkan menjalankan pelayanan publik,” ujar Arief.

Menurut dia, kekerasan terhadap petugas pelayanan publik berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap masyarakat, khususnya di wilayah terpencil. Ancaman keamanan dapat membuat aparatur maupun tenaga pelayanan enggan menjalankan tugas di lapangan.

Arief meminta aparat mengusut kasus tersebut secara profesional, mengungkap pelaku, serta memastikan proses hukum berjalan. Ia juga menekankan bahwa perlindungan terhadap warga sipil harus berlaku tanpa membedakan latar belakang korban maupun pihak yang diduga melakukan kekerasan.

Sementara itu, aparat melalui Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi dan mengidentifikasi pelaku. Dugaan awal mengarah pada kelompok kriminal bersenjata dari wilayah Nduga, namun keterlibatan kelompok maupun identitas pelaku masih didalami.

Erik menegaskan kekerasan bersenjata tidak boleh menghambat pelayanan publik dan pembangunan di Papua.

“Negara hadir melindungi masyarakat sekaligus memastikan para pelayan publik dapat bekerja dengan aman. Tidak boleh ada kekerasan yang membuat pelayanan kepada masyarakat terhenti,” pungkasnya.

JAKARTA — Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat mengapresiasi pengukuhan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) masa bakti 2026–2030. Kepengurusan baru tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet, tata kelola organisasi, serta ekosistem esports nasional.

Herindra yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dipercaya memimpin PB ESI untuk melanjutkan pengembangan esports Indonesia. Taufik menilai Indonesia memiliki modal besar berupa talenta, pasar, dan rekam jejak prestasi internasional.

“Esports bukan lagi sekadar permainan atau hiburan, tetapi telah menjadi olahraga prestasi, profesi, industri, dan bagian dari masa depan generasi muda,” ujar Taufik di Jakarta, Selasa (15/9).

Menurut Taufik, besarnya jumlah pemain dan nilai industri game nasional perlu diikuti pembinaan yang konsisten. Jalur kompetisi yang telah dibangun PB ESI, mulai Liga Esports Nasional, Liga 1, Liga 2, Liga 3, kompetisi pelajar dan mahasiswa hingga Piala Presiden Esports, diharapkan mampu menjadi sarana pencarian dan pembinaan talenta menuju level internasional.

Herindra menegaskan kepemimpinannya di PB ESI merupakan tanggung jawab strategis untuk meningkatkan prestasi sekaligus memperkuat ekosistem industri dalam negeri.

“Menjadi Ketua Umum PB ESI merupakan amanah strategis bangsa, bukan sekadar tugas memajukan olahraga. Talenta lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemain kunci di pasar global,” kata Herindra.

PB ESI, lanjut Herindra, akan mendorong pengembangan developer game lokal, penyelenggara kompetisi, content creator, dan platform streaming, disertai penguatan regulasi serta standardisasi untuk menciptakan ekosistem esports yang profesional, aman, dan berkelanjutan.

Ketua KONI Pusat Marciano Norman turut mengapresiasi pengukuhan kepengurusan PB ESI 2026–2030. Menurutnya, berbagai prestasi sebagai juara dunia, Asia, dan ASEAN menjadi modal penting bagi atlet Indonesia untuk menghadapi kompetisi internasional berikutnya.

“Di bawah kepemimpinan M. Herindra, esports Indonesia diharapkan semakin maju dan memiliki tata kelola yang lebih baik,” ujar Marciano.

Marciano juga berharap PB ESI memberikan dukungan optimal kepada atlet Indonesia menuju Asian Games Aichi-Nagoya serta memperkuat pengembangan game lokal agar pertumbuhan esports turut memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi industri nasional.

Sinergi pemerintah, PB ESI, industri, komunitas, dan masyarakat diharapkan menjadi kekuatan bersama untuk membangun ekosistem esports yang sehat, profesional, mandiri, dan berkelanjutan, sekaligus membawa Merah Putih semakin diperhitungkan di panggung esports dunia.**

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI), Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, M.A., M.Sc menegaskan komitmennya untuk membawa industri gim dan esports nasional naik kelas, membangun ekosistem esports yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

“Dengan lebih dari 200 juta gamer aktif dan nilai pasar melampaui US$2 miliar pada 2026, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, melainkan harus memperkuat ekosistem lokal melalui game developer, event organizer, content creator, dan platform streaming,” kata Herindra dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (15/9).

Untuk dikatahui, Herindra resmi memegang tongkat nahkoda PB ESI, dan menyatakan untuk menjadikan Esports sebagai prioritas, khususnya sebagai bagian dari agenda strategis menghadapi transformasi digital.

“PB ESI akan menyediakan jalur prestasi yang jelas bagi atlet. Prestasi internasional menjadi bentuk diplomasi digital dan memperkuat citra Indonesia,”kata Herindra.

Untuk mewujudkan visi besar tersebut, PB ESI memfokuskan strategi penguatan ekosistem nasional secara menyeluruh dan terintegrasi.

PB ESI, lanjutnya mendorong regulasi dan standardisasi untuk melindungi atlet dan pelaku industri.

“Target utama adalah meningkatkan prestasi esports Indonesia, Menjadikan Indonesia sebagai pusat kekuatan esports Asia,” kata Herindra.

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI Purn Marciano Norman menyampaikan harapannya agar pengembangan game lokal membuat perputaran ekonomi dan belanja masyarakat dalam industri esports lebih banyak berada di dalam negeri.

“Indonesia harus menunjukkan kepada dunia bahwa atlet esports nasional merupakan lawan yang kuat dan mampu bersaing di level internasional,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan selamat kepada M. Herindra dan jajaran pengurus PB ESI masa bakti 2026–2030 serta memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan esports Indonesia.

“Kepemimpinan M. Herindra diharapkan membuat esports Indonesia berlari lebih kencang dalam mengejar prestasi terbaik dunia,” katanya.

Wamenpora Taufik Hidayat menyebutkan bahwa Esports bukan lagi sekadar permainan atau hiburan, tetapi telah menjadi olahraga prestasi, profesi, industri, dan bagian dari masa depan generasi muda.

“Prestasi Indonesia telah terbukti, antara lain menjadi juara umum IIESF World Esports Championship 2022 di Bali. Indonesia kembali menjadi juara umum IIESF World Esports Championship 2024 di Riyadh dengan satu emas MLBB Women dan satu perunggu MLBB Men,” ucapnya.

Selain itu, Indonesia juga menorehkan prestasi di FIFA eWorld Cup 2024 dan menjadi juara perdana AFC eAsian Cup tingkat regional dan meraih medali perunggu SEA Games Thailand 2025 melalui MLBB Men. *

JAKARTA – Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) masa bakti 2026–2030 dengan membawa target meningkatkan prestasi internasional sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat kekuatan esports Asia.

Herindra yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) memandang kepemimpinan PB ESI sebagai amanah strategis untuk membangun prestasi sekaligus memperkuat posisi generasi muda Indonesia dalam transformasi digital.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau penonton. Talenta lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemain kunci di pasar global,” kata Herindra di Jakarta, Selasa (15/9).

Menurutnya, prestasi pada SEA Games, Asian Games hingga World Esports Championship membuktikan esports telah berkembang menjadi profesi yang menuntut disiplin, dedikasi dan intelektualitas. PB ESI akan memperkuat jalur prestasi atlet, standardisasi pembinaan, perlindungan pemain serta ekosistem industri yang sehat.

“Prestasi internasional bukan hanya soal medali, tetapi juga bentuk diplomasi digital yang memperkuat citra Indonesia,” ujarnya.

Senada, Ketua Umum KONI Pusat, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman optimistis kepemimpinan Herindra dapat memperkuat tata kelola dan mempercepat prestasi esports nasional. Menurutnya, capaian Indonesia sebagai juara dunia, Asia dan ASEAN menjadi modal menghadapi kompetisi berikutnya, termasuk Asian Games Aichi-Nagoya.

Dukungan turut disampaikan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat. Ia menilai esports telah berkembang melampaui permainan dan hiburan menjadi olahraga prestasi, profesi, industri sekaligus bagian dari masa depan generasi muda.

Indonesia, kata Taufik, memiliki lebih dari 154 juta pemain game dan nilai industri game pada 2025 diperkirakan mencapai Rp32,7 triliun. Potensi tersebut perlu ditopang pembinaan berkelanjutan dari tingkat akar rumput hingga kompetisi internasional.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi peserta, tetapi harus menjadi negara yang diperhitungkan di panggung esports dunia,” tegasnya.

Dengan sinergi pemerintah, KONI, PB ESI, industri dan komunitas, kepengurusan baru diarahkan tidak hanya mengejar medali. Penguatan developer dan game lokal, kompetisi berjenjang serta tata kelola profesional diharapkan membuat esports menjadi instrumen prestasi, ekonomi digital sekaligus diplomasi baru Indonesia kepada generasi muda dunia. *