Oleh: Nur Utunissa

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Perlambatan ekonomi dunia, dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan kebijakan moneter menuntut kebijakan fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah bersama DPR RI telah mencapai kesepakatan atas hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wihadi Wijanto, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa hasil pembahasan tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya.

Kesepakatan tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah dan DPR dalam menyusun kebijakan fiskal yang mampu menjawab tantangan global sekaligus menjaga arah pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro juga dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global, perkembangan ekonomi dunia, serta kondisi perekonomian dalam negeri.

Di sisi lain, arah kebijakan fiskal yang telah disepakati mengedepankan pendekatan ekspansif yang tetap terukur dan dijalankan secara prudensial sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan pengelolaan keuangan negara.

Pendekatan fiskal yang ekspansif diwujudkan melalui penguatan investasi, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, seluruh kebijakan tetap disusun dengan mempertimbangkan efektivitas belanja, kemampuan fiskal, serta keberlanjutan pengelolaan utang agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat optimal bagi pembangunan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menjelaskan bahwa pembahasan RAPBN 2027 mengacu pada asumsi makro yang telah disepakati di tingkat panitia kerja (Panja) Banggar DPR sekaligus telah disepakati untuk menjadi fondasi penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden pada bulan Agustus mendatang.

Banggar dan pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8–6,5 persen dengan inflasi 1,5–3,5 persen. Selain itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada rentang Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, sementara tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditetapkan pada kisaran 6,5–7,3 persen.

Asumsi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga barang dan jasa, memperkuat iklim investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan defisit anggaran tetap terkendali pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) guna menjaga kesehatan fiskal negara.

Di tengah kondisi global yang belum stabil, Indonesia memilih kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada percepatan pertumbuhan, tetapi juga menjaga disiplin anggaran. Strategi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk tetap mendukung aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal.

Belanja negara diposisikan sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan industri bernilai tambah, serta pengembangan sektor produktif. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan yang lebih merata sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Pembangunan daerah juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut melalui penguatan transfer ke daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan tata kelola yang semakin baik, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Pada sektor penerimaan negara, Banggar mendorong peningkatan rasio penerimaan secara bertahap melalui optimalisasi administrasi perpajakan, penguatan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan basis perpajakan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penguatan fiskal dilakukan melalui perbaikan tata kelola dan efektivitas sistem perpajakan sehingga kapasitas penerimaan negara dapat meningkat secara berkelanjutan.

Transformasi ekonomi yang didukung RAPBN 2027 bertujuan menciptakan pertumbuhan yang inklusif melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan daya beli, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah. Karena itu, kebijakan fiskal diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Keberhasilan strategi tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, DPR, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. APBN akan menjadi instrumen pembangunan yang efektif apabila didukung pelaksanaan yang akuntabel, efisien, dan tepat sasaran.

Di tengah berbagai tantangan global, kehati-hatian tetap menjadi prinsip utama dalam penyusunan RAPBN 2027. Postur anggaran yang ekspansif namun terukur memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk merespons perkembangan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas fiskal maupun kesinambungan pembangunan.

Secara keseluruhan, RAPBN 2027 mencerminkan upaya membangun keseimbangan antara dorongan pertumbuhan ekonomi dan disiplin pengelolaan keuangan negara. Sinergi pemerintah dan DPR dalam menyusun kebijakan fiskal memperkuat optimisme bahwa Indonesia memiliki fondasi yang semakin kokoh untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing, mempercepat transformasi struktural, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

*) Penulis adalah Penulis adalah Pegiat Literasi pada Narasi Nusa Institute

Oleh Dinia Yuliarachmi )*

Persetujuan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI menjadi penegasan bahwa negara sedang menyiapkan fondasi fiskal dan kebijakan pembangunan untuk menghadapi tahun 2027 dengan orientasi yang lebih strategis. Di tengah ketidakpastian global, RAPBN 2027 harus dipahami bukan hanya sebagai dokumen keuangan negara, tetapi juga sebagai instrumen transformasi struktural ekonomi Indonesia agar mampu tumbuh dan lebih berdaya tahan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 dan RKP 2027 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBN 2027. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses penyusunan anggaran negara tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada arah pembangunan jangka menengah yang lebih luas. Karena itu, pembahasan RAPBN 2027 perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar negara untuk memastikan kesinambungan pertumbuhan, stabilitas fiskal, serta keberlanjutan agenda pembangunan nasional.

Kesepakatan antara pemerintah dan DPR atas asumsi dasar ekonomi makro 2027 menunjukkan adanya optimisme yang terukur. Pertumbuhan ekonomi dipatok pada kisaran 5,86 hingga 6,5 persen, inflasi dijaga pada level 1,5 hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diasumsikan berada di kisaran Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS. Selain itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak, dan lifting gas juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan global dan domestik.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wijanto menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis didukung oleh transformasi struktural ekonomi sebagai fondasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi.

Di sinilah letak pesan utama RAPBN 2027: Indonesia tidak lagi cukup hanya mengandalkan pertumbuhan yang bersifat alamiah, melainkan harus menempuh transformasi struktural secara lebih tegas. Transformasi struktural berarti menggeser sumber pertumbuhan ekonomi dari basis yang rentan terhadap gejolak global menuju fondasi yang lebih produktif, bernilai tambah, dan berkelanjutan. RAPBN 2027 hadir untuk menjawab hal tersebut dengan kebijakan fiskal yang mampu mendorong perubahan struktur ekonomi secara bertahap namun konsisten.

Di tengah perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas, negara memang tidak boleh bersikap pasif. APBN harus menjadi shock absorber sekaligus penggerak pertumbuhan. Namun, ekspansi fiskal yang dilakukan pemerintah juga tidak boleh mengorbankan kesehatan fiskal jangka menengah. Kesepakatan defisit pada kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB menunjukkan adanya kehati-hatian yang tetap dijaga. Dengan kata lain, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dengan kewajiban menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal.

Arah kebijakan belanja pemerintah pusat yang difokuskan pada belanja berkualitas untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan langkah yang tepat. Belanja negara tidak lagi semata-mata dinilai dari seberapa besar anggaran diserap, melainkan seberapa besar dampak yang dihasilkan. Belanja negara diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi, seperti pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur produktif, riset nasional, inovasi teknologi, hilirisasi industri, dan penguatan rantai pasok domestik.

Selain itu, penekanan RAPBN 2027 pada fondasi hilirisasi dan industrialisasi menunjukkan arah yang benar. Hilirisasi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai larangan ekspor bahan mentah, tetapi sebagai strategi membangun nilai tambah di dalam negeri, memperluas lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat daya saing nasional. Daerah juga perlu menjadi simpul pertumbuhan baru melalui belanja yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan TKD dalam RAPBN 2027 diarahkan untuk memperkuat kualitas layanan publik, konektivitas wilayah, ketahanan pangan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

Meski demikian, optimisme RAPBN 2027 juga harus disertai disiplin dalam menentukan prioritas. Dalam hal ini, sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan serta-merta memenuhi seluruh usulan tambahan anggaran kementerian dan lembaga senilai Rp984 triliun patut dipandang sebagai langkah realistis. Purbaya menekankan bahwa setiap usulan akan dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan fiskal negara, dengan target defisit sebagai pegangan utama. Sikap ini penting agar APBN tidak terjebak menjadi arena akomodasi semua kepentingan birokrasi, melainkan tetap fokus pada program-program yang benar-benar mendukung agenda pembangunan prioritas.

RAPBN 2027 adalah jembatan menuju ekonomi Indonesia yang lebih modern, produktif, dan tangguh. Persetujuan pendahuluan RAPBN dan RKP 2027 memberi sinyal bahwa negara sedang menata arah pembangunan dengan menempatkan transformasi struktural sebagai fondasi utama. Tugas berikutnya adalah memastikan bahwa seluruh postur makro fiskal, asumsi ekonomi, strategi penerimaan, serta arah belanja benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konsisten dan berpihak pada kemajuan jangka panjang. RAPBN 2027 bukan hanya akan menjaga stabilitas di tengah gejolak global, tetapi juga membuka jalan bagi Indonesia untuk melompat menuju pertumbuhan dan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh rakyat.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Jawa Barat – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat.

Kebijakan ini menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori Biodiesel B50.

Menurutnya, program tersebut bukan hanya pencapaian teknologi, melainkan bentuk pengelolaan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat sekaligus fondasi menuju kemandirian energi.

“Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori Biodiesel B50,” kata Prabowo, Kamis (9/7)

Ia menjelaskan bahwa implementasi B50 akan mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus mendukung target swasembada energi.

Prabowo juga menekankan bahwa ketahanan pangan, energi, dan air merupakan tiga pilar utama yang menentukan kedaulatan sebuah bangsa.

“Makan, energi, dan air. Ini dicanangkan oleh PBB dan hampir semua pakar peradaban manusia sadar dan mengerti bahwa tanpa 3 ini suatu bangsa sulit survive, berdaulat, dan sejahtera,” ujar Prabowo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, melaporkan bahwa sejak awal 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar.

Sebelumnya, kebutuhan impor mencapai sekitar 3 hingga 4 juta kiloliter per tahun dari total konsumsi nasional sebesar 38 hingga 40 juta kiloliter.

“Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita dan ini adalah pertama kali bapak,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan percepatan implementasi B50 dapat diwujudkan hanya dalam waktu satu tahun berkat arahan Presiden.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar peningkatan kadar biodiesel, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kedaulatan dan harga diri bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi sendiri.

Bahlil juga mengungkapkan B50 telah melalui pengujian selama enam bulan pada berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, bus, mobil hingga kapal.

“Hasil tesnya ternyata kualitas B50 jauh lebih baik daripada B40,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, memastikan seluruh roadmap transformasi energi di KAI berjalan seiring kebijakan pemerintah.

“KAI terus memperkuat roadmap keberlanjutan energi melalui pemanfaatan biodiesel secara bertahap pada operasional kereta api,” kata Bobby.

Ia menjelaskan KAI telah menjalankan transisi biodiesel secara bertahap dari B0 hingga menuju B50, disertai pengujian teknis pada lokomotif dan genset untuk memastikan keselamatan, efisiensi energi, serta keandalan layanan.***

Jawa Barat – Pemerintah resmi meluncurkan Program Mandatori Biodiesel B50 sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia.

Program yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa implementasi B50 merupakan tonggak penting menuju kemandirian energi nasional.

Menurutnya, program ini bukan sekadar pencapaian teknologi, tetapi juga wujud pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

“Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori Biodiesel B50,” ujar Prabowo, Kamis (9/7).

Ia menambahkan bahwa ketahanan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara mandiri.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, melaporkan bahwa penerapan B50 telah membawa dampak signifikan terhadap pengurangan ketergantungan impor energi.

Menurutnya, sejak awal 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar, padahal sebelumnya kebutuhan impor mencapai sekitar 3 hingga 4 juta kiloliter setiap tahun.

“Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita dan ini adalah pertama kali,” kata Bahlil.

Ia menjelaskan bahwa percepatan implementasi B50 dilakukan hanya dalam waktu satu tahun, jauh lebih cepat dibanding pola peningkatan campuran biodiesel sebelumnya.

Menurut Bahlil, percepatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk memperkuat kedaulatan energi nasional.

Bahlil juga memastikan kualitas B50 telah melalui pengujian selama enam bulan pada berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, bus, mobil penumpang hingga kapal.

“Hasil tesnya ternyata kualitas B50 jauh lebih baik daripada B40,” ujarnya.

Dukungan terhadap implementasi B50 juga datang dari PT Kereta Api Indonesia (Persero). Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyatakan seluruh lokomotif dan sarana diesel KAI telah siap menggunakan B50 setelah melalui serangkaian uji teknis dan penguatan aspek keselamatan operasional.

“KAI mendukung mandatori biodiesel B50 yang diberlakukan pemerintah. Dari sisi sarana, seluruh lokomotif dan sarana diesel KAI telah siap menerapkan B50,” kata Anne.

Menurutnya, penggunaan B50 tidak hanya mendukung transisi energi nasional, tetapi juga memperbesar pemanfaatan energi terbarukan, mengurangi konsumsi solar fosil, serta membantu menekan emisi sektor transportasi tanpa mengurangi keselamatan, keandalan operasi, maupun kualitas layanan kepada masyarakat. ***

Oleh: Aryadi Hutama )*

Peluncuran Program Mandatori Biodiesel B50 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting dalam perjalanan Indonesia membangun sistem energi yang semakin mandiri dan berkelanjutan.

Kebijakan penggunaan bahan bakar dengan komposisi 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar tersebut menandai peningkatan pemanfaatan energi terbarukan di tingkat nasional sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Peresmian program yang berlangsung di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Kamis (9/7), menunjukkan langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transisi energi. Melalui implementasi B50, Indonesia mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel dengan komposisi sebesar itu. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti kemampuan nasional dalam mengembangkan energi berbasis sumber daya domestik.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa penerapan B50 bukan sekadar keberhasilan di bidang teknologi, melainkan bagian dari strategi mengelola kekayaan alam agar memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel mencerminkan upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah komoditas nasional sekaligus memperkuat fondasi kemandirian energi.

Presiden juga menegaskan bahwa ketahanan suatu bangsa sangat bergantung pada kemampuannya memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara mandiri. Ketiga aspek tersebut dipandang sebagai syarat utama bagi sebuah negara untuk menjaga kedaulatan, memperkuat daya tahan nasional, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Implementasi B50 sekaligus menjadi bagian dari target pemerintah mewujudkan swasembada energi. Dengan meningkatnya pemanfaatan biodiesel, kebutuhan solar impor dapat ditekan sehingga Indonesia memiliki ruang yang lebih besar untuk mengoptimalkan produksi energi berbasis sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi di tengah dinamika pasar energi global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, melaporkan bahwa sejak awal 2026 Indonesia telah menghentikan impor solar. Sebelumnya, sekitar 3 hingga 4 juta kiloliter solar masih dipenuhi melalui impor dari total kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 38 hingga 40 juta kiloliter setiap tahun. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa implementasi B50 mampu memberikan dampak nyata terhadap penguatan ketahanan energi nasional.

Bahlil menjelaskan bahwa proses menuju B50 berlangsung lebih cepat dibandingkan tahapan peningkatan campuran biodiesel sebelumnya. Jika biasanya peningkatan kadar biodiesel dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun, kali ini implementasi B50 berhasil direalisasikan hanya dalam waktu sekitar satu tahun. Keberhasilan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas sektor dalam menindaklanjuti arahan pemerintah untuk mempercepat kemandirian energi.

Menurut Bahlil, percepatan implementasi B50 tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kandungan biodiesel, tetapi juga mencerminkan upaya memperkuat kedaulatan bangsa melalui kemampuan menghasilkan energi sendiri. Semakin kecil ketergantungan terhadap impor, semakin kuat pula posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik global.

Sebelum diberlakukan secara nasional, B50 telah melalui serangkaian pengujian teknis selama enam bulan. Pengujian dilakukan pada berbagai moda transportasi, mulai dari kendaraan penumpang, bus, kereta api hingga kapal. Berdasarkan hasil evaluasi, kualitas B50 dinilai lebih baik dibandingkan B40 sehingga layak diterapkan secara luas tanpa mengurangi performa mesin maupun keandalan operasional.

Keberhasilan pengujian tersebut memberikan keyakinan bahwa peningkatan bauran biodiesel tetap mampu menjaga kualitas bahan bakar sekaligus mendukung target penurunan penggunaan energi fosil. Hal ini menjadi modal penting bagi pemerintah dalam memperluas pemanfaatan biodiesel pada berbagai sektor strategis.

Dukungan terhadap implementasi B50 juga datang dari PT Kereta Api Indonesia (Persero). Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa seluruh sarana diesel perusahaan telah dipersiapkan untuk menggunakan B50 sesuai kebijakan pemerintah. Kesiapan tersebut mencakup lokomotif maupun kereta pembangkit yang menjadi bagian penting dalam operasional perjalanan kereta api.

Menurut Anne, KAI telah melakukan berbagai uji teknis bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan penggunaan B50 sesuai dengan karakteristik operasional perkeretaapian. Pengujian dilakukan terhadap performa mesin, stabilitas pembakaran, konsumsi bahan bakar, kondisi komponen utama, hingga ketahanan operasional agar keselamatan dan keandalan layanan tetap terjaga.

Pada kereta pembangkit, evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja genset, tingkat emisi, kondisi filter, serta kemampuan beroperasi dalam jangka panjang. Langkah tersebut diperlukan karena kereta pembangkit memiliki fungsi penting dalam menjaga pasokan listrik bagi rangkaian kereta sehingga kenyamanan penumpang tetap terjamin selama perjalanan.

Anne menilai pengalaman KAI menggunakan biodiesel secara bertahap, mulai dari B35 hingga B40, menjadi bekal penting dalam memasuki tahap B50. Proses transisi dilakukan secara terukur agar seluruh sarana dapat beradaptasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun aspek keselamatan operasional.

Penerapan B50 juga memperkuat kontribusi sektor transportasi terhadap agenda transisi energi nasional. Meningkatnya penggunaan biodiesel membantu memperbesar bauran energi terbarukan, mengurangi konsumsi solar fosil, serta mendukung upaya penurunan emisi yang menjadi bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Peluncuran Program Mandatori Biodiesel B50 menjadi tonggak penting dalam pemanfaatan biodiesel nasional. Sinergi antara pemerintah, sektor energi, dan operator transportasi menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga kesiapan implementasi di lapangan.

Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, B50 diharapkan menjadi fondasi bagi sistem energi nasional yang lebih mandiri, efisien, ramah lingkungan, serta mampu meningkatkan daya saing Indonesia pada masa mendatang.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Nurlita Prastiwi )*

Peresmian Program Mandatori Biodiesel B50 oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (9/7) menandai babak baru dalam perjalanan Indonesia menuju sistem energi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kebijakan yang mulai diterapkan pada 2026 tersebut tidak hanya menjadi pencapaian dalam pengembangan bahan bakar nabati, tetapi juga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional dengan memanfaatkan potensi sumber daya dalam negeri.

Peluncuran B50 di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, menjadi momentum penting karena Indonesia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel dengan komposisi 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus memperkuat fondasi swasembada energi nasional.

Menurut Presiden, penerapan B50 bukan sekadar keberhasilan teknologi, melainkan bentuk nyata pengelolaan kekayaan alam agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ia menilai kemandirian energi merupakan salah satu syarat utama bagi bangsa untuk menjaga kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang.

Presiden juga menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara mandiri. Ketiga aspek tersebut dipandang sebagai fondasi yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun bangsa yang kuat, sehingga penguatan sektor energi harus menjadi prioritas pembangunan nasional.

Implementasi B50 sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan komoditas strategis seperti minyak sawit untuk menghasilkan energi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Langkah tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membuka peluang peningkatan daya saing industri nasional melalui optimalisasi sumber daya domestik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, melaporkan bahwa implementasi B50 telah memberikan dampak nyata terhadap pengurangan ketergantungan impor solar. Ia menyampaikan bahwa sejak awal 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar, padahal sebelumnya kebutuhan impor mencapai sekitar 3 hingga 4 juta kiloliter setiap tahun dari total konsumsi nasional sebesar 38 hingga 40 juta kiloliter.

Menurut Bahlil, capaian tersebut merupakan hasil percepatan implementasi program yang berlangsung hanya dalam waktu satu tahun. Keberhasilan itu dinilai tidak mudah mengingat peningkatan kadar campuran biodiesel sebelumnya umumnya dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu lebih panjang. Namun, arahan Presiden untuk segera merealisasikan B50 berhasil diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Bahlil menambahkan bahwa percepatan tersebut tidak hanya berorientasi pada perubahan spesifikasi bahan bakar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional. Kemampuan memproduksi energi sendiri dinilai memiliki arti strategis karena mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Sebelum diberlakukan secara nasional, B50 telah melewati serangkaian pengujian teknis selama enam bulan. Pengujian dilakukan pada berbagai moda transportasi, mulai dari kendaraan penumpang, bus, kereta api, hingga kapal. Berdasarkan hasil evaluasi, kualitas B50 dinilai lebih baik dibandingkan B40 sehingga layak diterapkan secara luas tanpa mengurangi performa mesin maupun keandalan operasional.

Keberhasilan pengujian tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kandungan biodiesel tetap mampu menjaga kualitas bahan bakar. Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya memenuhi target transisi energi, tetapi juga memberikan kepastian bagi sektor transportasi dan industri yang akan menggunakannya.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari PT Kereta Api Indonesia (Persero). Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, memastikan bahwa perusahaan telah mempersiapkan seluruh tahapan operasional guna mendukung penggunaan B50 sebagai bagian dari transformasi energi nasional menuju sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Menurut Bobby, KAI secara konsisten menjalankan roadmap pemanfaatan biodiesel, mulai dari penggunaan B0, kemudian meningkat menjadi B20, B30, B35, B40, hingga memasuki tahap B50 pada 2026. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa transisi energi memerlukan konsistensi kebijakan sekaligus kesiapan operator dalam menerjemahkan arah pembangunan nasional ke dalam pelayanan publik.

Bobby menjelaskan bahwa sektor perkeretaapian memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional. Oleh sebab itu, setiap perubahan pada sistem energi harus dilakukan secara terukur agar tetap menjamin keselamatan perjalanan, efisiensi operasional, serta kualitas layanan kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari proses implementasi, KAI bersama Kementerian ESDM telah melaksanakan pengujian teknis terhadap lokomotif dan genset sejak April 2026.

Pengujian difokuskan pada performa mesin, konsumsi bahan bakar, tingkat emisi, serta ketahanan komponen selama operasional berlangsung. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan B50 dapat diterapkan secara aman tanpa mengganggu keandalan transportasi publik maupun logistik nasional.

Peresmian Program Mandatori Biodiesel B50 pada akhirnya tidak hanya menjadi simbol keberhasilan inovasi energi nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem energi yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Sinergi antara pemerintah, sektor energi, dan operator transportasi memperlihatkan bahwa transisi energi Indonesia berjalan secara terencana dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan. Kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi penguatan ketahanan energi nasional sekaligus mendorong Indonesia semakin siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Oleh : Antonius Utomo

Hubungan Indonesia dan India memasuki babak baru yang semakin strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Diplomasi yang dijalankan tidak hanya berhenti pada pernyataan politik dan simbol persahabatan antarnegara, tetapi telah diwujudkan melalui berbagai kerja sama konkret yang menyentuh sektor pertahanan, ekonomi, teknologi, ketahanan pangan, hingga pelestarian warisan budaya. Langkah ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia saat ini diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi kepentingan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan kawasan Indo-Pasifik.

Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada Juli 2026 menjadi momentum penting yang menandai penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara. Dalam pertemuan bilateral di Jakarta, Presiden Prabowo dan PM Modi menyaksikan penandatanganan 16 dokumen kerja sama yang mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari keamanan maritim, pertahanan, pertanian, kesehatan, mineral kritis, hingga pengembangan teknologi. Kesepakatan tersebut mencerminkan keseriusan kedua negara dalam membangun hubungan yang tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga berorientasi pada hasil dan kepentingan jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan Perdana Menteri Modi kali ini menjadi tonggak bersejarah. Kunjungan ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan.

Salah satu capaian yang paling menonjol adalah penguatan kerja sama pertahanan. Indonesia dan India sepakat meningkatkan kolaborasi industri pertahanan melalui pengadaan sistem persenjataan, transfer pengetahuan, pelatihan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kerja sama ini memperkuat kemampuan pertahanan nasional sekaligus membuka peluang bagi industri pertahanan dalam negeri untuk berkembang melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Kesepakatan pengadaan rudal BrahMos dan kerja sama pengembangan sistem pertahanan udara menjadi bukti bahwa hubungan kedua negara telah bergerak ke arah kemitraan strategis yang lebih mendalam.

Di sektor ekonomi, diplomasi Presiden Prabowo juga menghasilkan terobosan yang penting. Indonesia dan India memperluas kerja sama dalam pengembangan rantai pasok mineral kritis, industri manufaktur, serta investasi strategis yang mendukung hilirisasi nasional. Kolaborasi ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan. Kerja sama tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, dan meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.

Selain bidang ekonomi dan pertahanan, kedua negara juga memberikan perhatian besar terhadap ketahanan pangan. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerja sama pertanian melalui peningkatan produktivitas, pertukaran teknologi, serta pengembangan sistem rantai pasok pangan yang lebih efisien. Bagi Indonesia, langkah ini sangat relevan dengan agenda besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan nasional menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Kemitraan Indonesia–India juga berkembang pada sektor teknologi dan transformasi digital. Kedua negara menjajaki kerja sama dalam pengembangan kecerdasan buatan, digitalisasi layanan publik, dan inovasi teknologi yang dapat mendukung peningkatan produktivitas ekonomi. Kerja sama ini menjadi penting mengingat Indonesia sedang mempercepat transformasi digital di berbagai sektor sebagai fondasi menuju negara maju.

Yang menarik, diplomasi Presiden Prabowo tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan keamanan. Hubungan kedua negara juga diperkuat melalui kerja sama budaya yang memiliki nilai historis tinggi. Kunjungan Presiden Prabowo dan PM Modi ke Kompleks Candi Prambanan menjadi simbol kuat kedekatan peradaban Indonesia dan India yang telah terjalin selama berabad-abad.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa dalam kunjungan Presiden Prabowo dan PM India ke Candi Prambanan, meninjau cagar budaya dan keagamaan terbesar dunia. Beberapa agenda, di antaranya adalah penandatanganan kerja sama untuk konservasi Candi Prambanan serta akan melakukan ibadah di Kompleks Candi Prambanan.

Pendekatan yang ditempuh Presiden Prabowo menunjukkan karakter diplomasi yang pragmatis sekaligus visioner. Di satu sisi, diplomasi diarahkan untuk menghasilkan manfaat konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan investasi, perdagangan, teknologi, dan keamanan. Di sisi lain, Indonesia tetap mengedepankan nilai-nilai persahabatan, kerja sama antarbangsa, serta penghormatan terhadap sejarah dan budaya sebagai fondasi hubungan jangka panjang.

Penguatan kemitraan dengan India juga memiliki arti strategis dalam konteks geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Sebagai dua negara demokrasi terbesar di dunia yang sama-sama memiliki posisi penting di Samudra Hindia, Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan, keamanan jalur perdagangan, serta mendorong tata kelola global yang lebih inklusif. Kesamaan visi tersebut semakin memperkuat fondasi kerja sama yang telah dibangun selama ini.

Melalui berbagai capaian tersebut, diplomasi Presiden Prabowo memperlihatkan bagaimana hubungan luar negeri dapat menjadi instrumen pembangunan nasional yang efektif. Kemitraan Indonesia–India tidak lagi sekadar hubungan bilateral yang bersifat simbolik, melainkan telah berkembang menjadi kerja sama strategis yang menghasilkan manfaat nyata bagi kedua negara. Dengan fondasi yang semakin kuat dan ruang kerja sama yang terus berkembang, hubungan Indonesia dan India berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung stabilitas kawasan, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan bersama di masa depan.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Naya Salsabila

Kolaborasi strategis antara Indonesia dan India memasuki babak baru yang semakin komprehensif. Hubungan kedua negara yang selama ini dibangun atas dasar sejarah panjang, kedekatan sebagai negara demokrasi besar di kawasan Asia, serta kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan, kini berkembang menuju kemitraan yang lebih berorientasi pada penguatan kapasitas nasional. Pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi menjadi momentum penting dalam memperluas ruang kerja sama, tidak hanya di sektor pertahanan, tetapi juga industri, investasi, transfer teknologi, hilirisasi, hingga penguatan ekonomi digital. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia semakin diarahkan untuk menghasilkan manfaat konkret bagi pembangunan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global.

Penguatan kerja sama pertahanan merupakan salah satu langkah strategis yang memiliki nilai penting bagi kedua negara. Selama ini hubungan Indonesia dan India di bidang pertahanan lebih banyak berfokus pada kerja sama antarmiliter melalui latihan bersama, pertukaran personel, maupun dialog keamanan. Kini, orientasi tersebut berkembang menuju kolaborasi industri pertahanan yang memungkinkan kedua negara membangun kapasitas produksi, pengembangan teknologi, dan kemandirian alutsista secara bersama. Pergeseran paradigma ini mencerminkan semakin besarnya kepercayaan antara Indonesia dan India dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.

Kerja sama industri pertahanan juga memiliki dampak ekonomi yang tidak kecil. Pengembangan teknologi pertahanan biasanya melibatkan berbagai sektor pendukung, mulai dari manufaktur, elektronika, teknologi informasi, material maju, hingga industri maritim. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh institusi pertahanan, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan industri nasional, peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja berkualitas, serta peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Selain sektor pertahanan, hubungan Indonesia dan India juga diarahkan pada penguatan kerja sama ekonomi yang lebih berkualitas. Selama bertahun-tahun, hubungan ekonomi kedua negara memang menunjukkan tren positif melalui peningkatan perdagangan bilateral. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa hubungan tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar melalui investasi produktif, hilirisasi industri, serta transfer teknologi. Pendekatan seperti ini menjadi sangat penting agar kerja sama ekonomi tidak berhenti pada aktivitas ekspor-impor semata, melainkan mampu memperkuat struktur industri nasional.

Dorongan terhadap hilirisasi industri mencerminkan kesamaan visi kedua negara dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya yang dimiliki. Indonesia tengah menjalankan kebijakan hilirisasi berbagai komoditas strategis sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional. India, yang memiliki pengalaman dalam pengembangan industri manufaktur, teknologi, farmasi, hingga digital, dapat menjadi mitra penting dalam mempercepat proses tersebut. Sinergi kedua negara membuka peluang bagi lahirnya investasi baru yang berbasis teknologi dan inovasi.

Transfer teknologi menjadi salah satu aspek paling strategis dalam hubungan Indonesia dan India. Kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi yang masuk, tetapi juga oleh kemampuan menguasai teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Oleh karena itu, setiap kerja sama internasional yang mampu menghadirkan alih teknologi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan riset nasional, serta percepatan transformasi industri Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi.

Tidak kalah penting, perkembangan teknologi digital membuka ruang kolaborasi baru antara Indonesia dan India. India dikenal sebagai salah satu negara dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, sementara Indonesia merupakan salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Sinergi kedua negara dalam pengembangan ekonomi digital, kecerdasan buatan, layanan digital, keamanan siber, hingga pengembangan talenta digital akan menjadi modal penting dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional. Kolaborasi tersebut juga dapat memperluas akses pelaku usaha kecil dan menengah terhadap pasar global melalui pemanfaatan teknologi digital.

Sekretaris (Timur) Kementerian Luar Negeri India, Rudrendra Tandon, menyampaikan bahwa Indonesia dan India sepakat memperluas kerja sama pertahanan dari hubungan antarmiliter menuju kolaborasi industri pertahanan yang mencakup sektor perkapalan, sistem persenjataan, hingga teknologi rudal melalui pembentukan kerangka kerja yang memungkinkan perusahaan-perusahaan kedua negara bekerja sama secara lebih intensif. Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa kemitraan strategis Indonesia dan India perlu diarahkan pada penguatan investasi, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional sehingga menghasilkan kerja sama ekonomi yang lebih berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi kedua negara.

Pada akhirnya, penguatan kolaborasi strategis Indonesia dan India merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya memperkuat pertahanan negara, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju industri yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Apabila seluruh peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal melalui implementasi yang konsisten dan melibatkan dunia usaha, akademisi, serta lembaga riset, maka kemitraan Indonesia dan India akan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai kekuatan strategis di kawasan Indo-Pasifik.

*Penulis adalah Pengamat Politik

Jakarta — Pemerintah Indonesia dan India memperkuat hubungan bilateral melalui kesepakatan 15 kerja sama strategis di berbagai bidang sebagai bagian dari penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral Presiden RI, Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Republik India, Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta.

Kerja sama yang disepakati mencakup sektor pendidikan, kesehatan, energi, kebudayaan, ekonomi, keamanan, hingga politik. Pertemuan kedua pemimpin negara menjadi tonggak penting dalam mempertahankan hubungan yang telah terjalin erat dan penuh sejarah sekaligus mencerminkan komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan melalui kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo optimistis seluruh kesepakatan dapat segera diwujudkan.

“Kami yakin, kesepakatan-kesepakatan tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara,” kata Presiden Prabowo.

Kesepakatan tersebut juga menjadi respons atas tantangan global, mulai dari dinamika geopolitik, ketahanan rantai pasok, transisi energi, hingga percepatan transformasi digital. Kedua negara sepakat memperkuat perdagangan dan investasi melalui perluasan akses pasar, peningkatan konektivitas bisnis, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Selain itu, Indonesia dan India memperluas kolaborasi di bidang ketahanan pangan, kesehatan, energi baru dan terbarukan, transformasi digital, pengembangan kecerdasan artifisial, keamanan siber, pendidikan, penelitian, kebudayaan, serta penguatan kerja sama maritim guna mendukung stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang damai, terbuka, dan inklusif.

Menanggapi hasil pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai penguatan hubungan Indonesia dan India memiliki nilai strategis bagi agenda pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, India merupakan salah satu mitra penting Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar serta pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat sehingga membuka peluang lebih luas bagi produk, investasi, dan talenta Indonesia untuk menembus pasar global.

“India merupakan pasar yang sangat strategis bagi Indonesia. Semakin kuat hubungan kedua negara, semakin besar peluang bagi produk-produk masyarakat kita untuk masuk ke pasar internasional. Ini bukan hanya tentang perdagangan antarnegara, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi ekonomi rakyat untuk berkembang,” ujar Muhaimin.

Ia berharap penguatan hubungan bilateral Indonesia dan India tidak hanya mempererat kerja sama antarnegara, tetapi juga meningkatkan daya saing nasional serta memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat sehingga manfaat kemitraan dapat dirasakan secara lebih merata..