Oleh: Adhitya Ramadani )*

Rencana anggaran fungsi pertahanan dalam RAPBN 2027 menjadi bukti bahwa menjaga kedaulatan NKRI ditempatkan sebagai prioritas strategis. Alokasi sebesar Rp329,5 triliun bukan sekadar angka anggaran, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memastikan kekuatan pertahanan tetap siap, modern, dan mampu melindungi seluruh wilayah Indonesia di tengah perubahan lingkungan strategis.

banner 336×280
Berdasarkan Buku Nota II Keuangan, anggaran Fungsi Pertahanan dalam RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp329.472,0 miliar atau sekitar Rp329,5 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp30 triliun dibandingkan outlook anggaran Fungsi Pertahanan pada 2026 yang diperkirakan mencapai Rp299,1 triliun. Peningkatan tersebut mencerminkan kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pembangunan postur pertahanan nasional secara terukur dan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Keseriusan tersebut terlihat dari sasaran penggunaan anggaran yang langsung berkaitan dengan kesiapan menjaga kedaulatan. Anggaran akan mendukung pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) maupun nonalutsista, pembangunan sarana dan prasarana pertahanan, penelitian dan pengembangan industri pertahanan, penguatan komponen cadangan dan pendukung, hingga penyelenggaraan operasi pertahanan di berbagai matra. Seluruhnya diarahkan untuk membangun kemampuan pertahanan yang semakin tangguh dan siap digunakan ketika negara menghadapi tantangan.

Fokus tersebut semakin penting di tengah perubahan geopolitik global yang berlangsung dinamis. Perkembangan teknologi, perubahan pola konflik, ancaman keamanan lintas wilayah, serta munculnya tantangan di ruang digital menuntut pertahanan yang semakin adaptif. Dengan pembangunan kekuatan secara berkelanjutan, negara dapat memperkuat kemampuan deteksi, pencegahan, dan respons sehingga kedaulatan wilayah NKRI tetap terjaga.

Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa kebutuhan pertahanan sebagai bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Menurutnya, dinamika sistem pertahanan terus berkembang mengikuti situasi global sehingga Kementerian Pertahanan bersama TNI menyusun kebutuhan anggaran 2027 dengan mempertimbangkan skala prioritas, perkembangan tugas pertahanan, serta arahan terkait pagu indikatif anggaran.

Peningkatan dukungan anggaran juga memiliki arti penting terhadap kesiapan TNI sebagai instrumen utama pertahanan negara. Kesiapan tersebut diperlukan tidak hanya untuk menghadapi tantangan keamanan, tetapi juga dalam menjalankan tugas lain yang mendukung kepentingan nasional. Dalam situasi tertentu, kemampuan TNI dapat dimanfaatkan untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana yang terdampak bencana alam, termasuk pembangunan kembali jembatan dan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.

Arah kebijakan pertahanan 2027 mencakup modernisasi dan pemeliharaan alutsista, nonalutsista, serta sarana prasarana pertahanan. Selain itu, pembangunan industri pertahanan diarahkan agar semakin sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing. Penguatan industri dalam negeri menjadi bagian penting karena kemampuan produksi nasional akan memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya dari luar negeri.

Dimensi pertahanan juga semakin luas dengan adanya penguatan kemampuan siber, sandi, dan sinyal. Perkembangan era digital menjadikan ruang siber sebagai bagian penting dari ketahanan negara. Kemampuan menjaga sistem komunikasi, informasi, dan infrastruktur digital strategis menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan pertahanan modern. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pertahanan nasional terus beradaptasi dengan bentuk ancaman yang semakin kompleks.

Dalam kurun waktu 2022 hingga 2025, realisasi anggaran Fungsi Pertahanan juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp150,3 triliun pada 2022 menjadi Rp348,6 triliun pada 2025. Tren tersebut menggambarkan adanya perhatian berkelanjutan terhadap penguatan sektor pertahanan sekaligus kebutuhan untuk membangun kemampuan nasional secara bertahap dan terencana.

Pada 2027, Kementerian Pertahanan menyiapkan 20 daftar kerja yang terbagi dalam enam program. Penyusunan tersebut didasarkan pada skala prioritas serta dinamika tugas yang diemban Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan perencanaan yang terarah, dukungan anggaran diharapkan dapat menghasilkan kekuatan pertahanan yang semakin profesional, modern, responsif, dan mampu menjalankan tugas secara optimal.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa dukungannya terhadap kebutuhan penguatan anggaran pertahanan. Setelah dilakukan simulasi untuk menjaga akselerasi pembangunan kekuatan TNI dan kemampuan dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, dukungan terhadap tambahan anggaran dinilai penting untuk memastikan kebutuhan strategis pertahanan dapat dipenuhi secara optimal.

Keseluruhan kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa menjaga kedaulatan tidak hanya dilakukan melalui kesiapan menghadapi ancaman, tetapi juga melalui pembangunan sistem pertahanan yang mampu menopang stabilitas nasional. Pertahanan yang kuat menjadi fondasi agar pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur dapat berlangsung aman, sementara TNI memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas pertahanan negara.

Dengan anggaran Fungsi Pertahanan 2027 sebesar Rp329,5 triliun, fokus pertahanan nasional semakin jelas: memastikan kedaulatan NKRI terlindungi melalui kekuatan yang modern, tangguh, mandiri, dan adaptif. Penguatan alutsista, industri pertahanan, komponen cadangan, kemampuan teritorial, hingga pertahanan siber menjadi bukti konkret bahwa negara serius membangun kesiapan pertahanan untuk menghadapi berbagai dinamika keamanan dan memastikan keutuhan wilayah Indonesia tetap terjaga.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Ferry Septian)*

Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam membangun sistem pertahanan nasional yang modern, adaptif, dan berdaya tangkal tinggi. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis global, pemerintah memperkuat kapasitas pertahanan melalui modernisasi alutsista, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pertahanan siber, serta pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

banner 336×280
Penguatan pertahanan nasional menjadi agenda strategis pemerintah untuk membangun Indonesia yang semakin mandiri, tangguh, dan siap menghadapi berbagai dinamika global. Kebijakan pertahanan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kesiapan operasional TNI, tetapi juga memperkuat kemandirian teknologi, meningkatkan kapasitas industri pertahanan nasional, serta menciptakan ekosistem pertahanan yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp329,5 triliun untuk fungsi pertahanan dalam RAPBN 2027, meningkat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung modernisasi pertahanan, kesiapan operasional, serta berbagai kebutuhan strategis menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks.

Pertahanan modern tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah personel dan kepemilikan alat utama sistem persenjataan. Keunggulan teknologi, kemampuan intelijen, pertahanan siber, kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas industri pertahanan domestik semakin menentukan daya tangkal sebuah negara.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pentingnya menuju kemandirian dalam pemeliharaan alutsista. Arah kebijakan tersebut penting karena kemampuan merawat dan memperpanjang usia operasional peralatan pertahanan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dukungan teknis dari luar negeri.

Kemandirian pemeliharaan juga memiliki konsekuensi strategis terhadap kesiapan operasional TNI. Ketika kemampuan perawatan, suku cadang, dan dukungan teknis dapat diperkuat di dalam negeri, Indonesia memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menghadapi perubahan hubungan geopolitik.

Kebijakan pertahanan 2027 karena itu perlu memperhitungkan seluruh siklus hidup alutsista, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, peningkatan kemampuan, hingga penggantian. Perencanaan semacam ini membuat anggaran pertahanan tidak berhenti pada aktivitas pembelian, tetapi menghasilkan kemampuan militer yang berkelanjutan.

Modernisasi juga perlu diarahkan pada kebutuhan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Kekuatan pertahanan harus mampu menjaga wilayah darat, laut, udara, dan ruang digital secara terintegrasi agar ancaman dari berbagai arah dapat diantisipasi.

Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendorong modernisasi alutsista sekaligus peningkatan kesejahteraan prajurit. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada manusia yang mengoperasikan, merawat, dan menjalankan sistem pertahanan negara.

Kesejahteraan prajurit menjadi bagian penting dari kesiapan pertahanan karena kualitas personel berhubungan langsung dengan profesionalisme dan kemampuan menjalankan tugas. Investasi pada sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan pengadaan peralatan agar modernisasi tidak menghasilkan kesenjangan antara kecanggihan teknologi dan kapasitas penggunanya.

Dilansir dari CNBC, belanja pertahanan juga diarahkan untuk memperkuat alutsista sekaligus menghadapi ancaman perang siber. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa ruang pertahanan telah melebar dari medan fisik menuju ruang digital yang dapat memengaruhi keamanan negara dan stabilitas masyarakat.

Ancaman siber memiliki karakter yang berbeda karena serangan dapat berlangsung tanpa batas geografis dan sulit segera diidentifikasi. Infrastruktur pemerintahan, layanan publik, sistem keuangan, komunikasi, serta fasilitas strategis dapat menjadi sasaran sehingga pertahanan siber perlu diposisikan sebagai bagian integral dari pertahanan nasional.

Indonesia juga perlu memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap ancaman hibrida. Perpaduan antara operasi informasi, disinformasi, serangan siber, tekanan ekonomi, dan aktivitas militer dapat menciptakan kerentanan yang tidak selalu terlihat melalui pendekatan pertahanan konvensional.

Anggaran pertahanan yang besar harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Pemerintah dan DPR perlu memastikan setiap program memiliki sasaran, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan agar modernisasi pertahanan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan anggaran juga penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pertahanan memang membutuhkan kerahasiaan pada aspek tertentu, tetapi pengelolaan anggaran negara tetap harus memiliki akuntabilitas sesuai mekanisme hukum dan kelembagaan.

Dari sisi geopolitik, Indonesia perlu mempertahankan politik luar negeri yang bebas aktif sembari memperkuat kemampuan pertahanannya. Diplomasi dan pertahanan harus berjalan beriringan karena daya tawar negara dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis turut dipengaruhi oleh kemampuan menjaga kepentingan nasional.

Indonesia tidak perlu terjebak dalam perlombaan persenjataan yang tidak memiliki hubungan dengan kebutuhan strategis nasional. Prioritas harus diberikan kepada kemampuan yang memperkuat daya tangkal, menjaga wilayah, melindungi masyarakat, dan memastikan negara memiliki ruang manuver menghadapi berbagai kemungkinan.

Pertahanan 2027 juga perlu mempertimbangkan kesinambungan fiskal. Peningkatan anggaran harus tetap berjalan sejalan dengan kemampuan ekonomi nasional agar pembangunan pertahanan tidak mengurangi kapasitas negara membiayai kebutuhan publik lainnya.

Dengan demikian, pengawalan pertahanan 2027 perlu ditempatkan sebagai agenda strategis lintas generasi. Ketika anggaran dikelola secara efektif, modernisasi dilakukan berdasarkan kebutuhan, dan kemandirian teknologi diperkuat, Indonesia akan memiliki daya tangkal yang lebih kokoh menghadapi ancaman geopolitik global.

Pertahanan yang kuat bukan hanya mengenai kemampuan menghadapi perang, tetapi juga menciptakan ruang aman bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, investasi pertahanan 2027 harus diarahkan untuk menjaga kedaulatan, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan Indonesia tetap memiliki posisi strategis di tengah perubahan dunia.

)* Pengamat Isu Luar Negeri

Jakarta – Presiden, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pertahanan nasional sekaligus mendorong kemampuan industri dalam negeri agar semakin mandiri.

Penguatan tersebut dinilai penting untuk menjaga kedaulatan negara, meningkatkan kesiapan pertahanan, serta memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan dukungan industri nasional.

banner 336×280
“Kekuatan pertahanan Indonesia bukan untuk mengancam bangsa lain. Kekuatan itu untuk menjaga perdamaian dan memastikan tidak ada pihak yang akan meremehkan kedaulatan kita,” ujar Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut Presiden, penguatan pertahanan Indonesia tidak diarahkan untuk mengancam negara lain, melainkan menjadi bagian dari upaya menjaga perdamaian dan memastikan kedaulatan nasional tetap dihormati.

Di panggung internasional, pemerintah juga terus memperjuangkan kepentingan nasional melalui politik luar negeri bebas aktif. Indonesia memperkokoh peran ASEAN sekaligus memperluas kemitraan strategis dengan BRICS, Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, negara-negara Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, hingga kawasan Pasifik.

Strategi tersebut juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kemitraan antarnegara diharapkan membuka akses pasar ekspor bagi produk dalam negeri, menarik investasi, mendorong transfer teknologi, serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Dalam konteks pertahanan, kerja sama internasional juga dapat memperkuat kemampuan teknologi sekaligus mempercepat peningkatan kapasitas industri nasional.

Penguatan industri pertahanan dalam negeri tercermin dari keberhasilan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia melakukan modernisasi pesawat angkut berat C-130 Hercules bernomor ekor A-1319 milik TNI Angkatan Udara.

Pesawat tersebut dimodernisasi untuk memperpanjang usia operasional hingga 15–20 tahun sekaligus meningkatkan kesiapan dalam mendukung berbagai misi TNI AU.

Direktur Utama GMF AeroAsia, Andi Fahrurrozi, mengatakan modernisasi A-1319 mencakup Center Wing Box Replacement (CWBR), Avionic Upgrade Program (AUP), serta Structural Integrity Program (SIP). Pengerjaan dilakukan dengan mengacu pada standar teknologi terbaru dan kebutuhan operasional pesawat C-130.

“Penyelesaian proyek A-1319 merupakan tonggak penting bagi GMF, sekaligus bukti bahwa kapabilitas industri dalam negeri terus berkembang untuk menjawab kebutuhan pertahanan nasional,” ujar Andi.

Modernisasi tersebut juga menjadi bagian dari kontrak Kementerian Pertahanan RI untuk delapan unit Hercules. A-1319 merupakan pesawat kedua yang dikerjakan GMF setelah sebelumnya menyelesaikan Center Wing Box pesawat A-1315. Seiring berjalannya proyek, GMF menargetkan peningkatan efisiensi waktu pengerjaan pesawat berikutnya.

“Kami kerjakan 100 persen oleh tenaga lokal, dengan dukungan desain dari Lockheed dan kolaborasi tim TNI AU,” jelas Andi.

[w.R]

JAKARTA – Penguatan sektor pertahanan Indonesia pada 2027 diarahkan melalui peningkatan anggaran, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan industri pertahanan dalam negeri, serta pembangunan sistem keamanan siber berbasis kecerdasan buatan (AI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapan pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks dan berkembangnya ancaman asimetris.

Komisi I DPR RI mendukung penyesuaian dan peningkatan alokasi anggaran pertahanan bagi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI dalam penyusunan RAPBN mendatang. Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mengatakan peningkatan anggaran diperlukan untuk mempercepat modernisasi alutsista sekaligus meningkatkan kesejahteraan prajurit.

banner 336×280
“Pengajuan anggarannya tentu saja sesuai dengan kebutuhan Kemenhan sendiri. Kalau melihat negara-negara lain, anggaran pertahanan keamanannya sudah meningkat. Maka dari itu, di Kemenhan sendiri mungkin akan ada peningkatan terkait anggaran pertahanan dan keamanan,” ujar Sarifah.

Menurut Sarifah, selain peremajaan alutsista matra darat, laut, dan udara, perhatian juga diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana prajurit, fasilitas perumahan dinas, tunjangan operasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penguatan sistem pertahanan siber militer untuk mengantisipasi ancaman perang asimetris.

Penguatan kemampuan pertahanan juga didukung peningkatan kapasitas industri nasional. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan Indonesia semakin dekat menuju kemandirian dalam pemeliharaan alutsista setelah PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) berhasil melakukan perawatan kelas berat dan modernisasi pesawat Hercules C-130H milik TNI AU.

“Jadi, hari ini adalah satu garis awal bahwa modernisasi pesawat transport yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara, C-130H merupakan hal yang pertama kita angkat bahwa kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Sjafrie.

Modernisasi pesawat A-1319 mencakup penggantian center wing box, peningkatan avionik, dan structural integrity program yang ditujukan untuk meningkatkan keandalan sekaligus memperpanjang usia operasional pesawat hingga 15–20 tahun. Pekerjaan tersebut turut didukung transfer teknologi dengan Lockheed Martin serta sinergi bersama PT Dirgantara Indonesia.

Sjafrie berharap kemampuan tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung pemeliharaan alutsista udara lainnya, termasuk pesawat tempur dan pesawat intai. Pemerintah juga mendorong pembangunan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Hercules di Kertajati, Jawa Barat.

Di sisi lain, penguatan pertahanan nasional turut mencakup keamanan ruang siber. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya regulasi adaptif, pertukaran informasi mengenai pola serangan, serta pengembangan talenta digital.

“Kami mengundang para pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman di lapangan, bukti, dan keahlian mereka agar kerangka regulasi kami tetap praktis, adaptif, dan didasarkan pada risiko nyata di lapangan,” kata Nezar.

Dengan demikian, penguatan pertahanan 2027 diarahkan melalui pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan modernisasi alutsista, kemandirian industri pertahanan, peningkatan kesiapan prajurit, serta ketahanan siber berbasis teknologi dan sumber daya manusia.

(*/rls)

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah antisipatif menghadapi dampak El Niño 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta tekanan terhadap ketersediaan air. Kesiapsiagaan dilakukan lintas sektor dengan memanfaatkan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal. Berdasarkan pemutakhiran Juni 2026, sebanyak 482 Zona Musim (ZOM) atau 56,18 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemarau dengan curah hujan di bawah normal. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.

banner 336×280
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengatakan kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan sejak dini, terutama ketika El Niño bertepatan dengan musim kemarau.

“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” ujar Faisal.

Menurutnya, dampak El Niño dapat dirasakan pada sektor pertanian, ketersediaan air, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat koordinasi dan menyesuaikan langkah mitigasi dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan pemerintah perlu bergerak cepat merespons peringatan BMKG terkait potensi El Niño.

“Ini perlu kita melakukan langkah-langkah strategis dan percepatan,” kata Amran saat rapat koordinasi antisipasi kemarau 2026.

Di sektor pertanian, pemerintah mendorong penyesuaian pola tanam, optimalisasi irigasi, serta pemanfaatan sumber air untuk menjaga produktivitas pangan. Informasi prakiraan iklim juga menjadi dasar dalam menentukan waktu tanam dan langkah pengamanan produksi.

BMKG turut merekomendasikan penguatan pengelolaan waduk dan sumber air untuk mendukung kebutuhan irigasi, konsumsi masyarakat, serta sektor energi. Penguatan pemantauan harga dan produksi pangan juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi akibat gangguan produksi.

Pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang mengalami periode tanpa hujan lebih panjang. Upaya pencegahan dilakukan melalui pemantauan kondisi cuaca, pengelolaan lahan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. (*)

JAKARTA – Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring menguatnya fenomena El Niño yang menyebabkan kondisi iklim semakin kering di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan kerawanan kebakaran, terutama pada lahan yang mudah terbakar dan wilayah dengan aktivitas pembukaan atau pengelolaan lahan.

Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan kondisi iklim kering menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya karhutla. Cuaca yang minim hujan membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar sehingga berpotensi menghasilkan asap dalam jumlah besar.

banner 336×280
“Kondisi iklim kering menjadi kondisi, membuat lahan dibakar dan banyak asap,” jelasnya.

Berdasarkan hasil monitoring BMKG pada Dasarian I Agustus 2026, fenomena El Niño menunjukkan intensitas yang sangat kuat. Kondisi tersebut tercermin dari peningkatan sejumlah indikator iklim yang menjadi parameter pemantauan BMKG.

“Hasil monitoring pada Dasarian I Agustus 2026 menunjukkan indeks IOD dasarian (indeks bulanan) sebesar +0.457 (Juli: +0.242). Sementara itu, nilai SSTA di region Nino3.4 secara dasarian (ENSO bulanan) adalah sebesar +2.77 (Juli: +2.20), yang menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat,” kata Ardhasena.

Situasi ini membuat pemerintah daerah, aparat, masyarakat, serta pemegang konsesi perlu memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan guna menghindari meluasnya titik api.

Di Provinsi Jambi, Satuan Tugas (Satgas) Karhutla mengingatkan pemilik izin pemanfaatan lokasi atau konsesi untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan karhutla. Perusahaan pemegang konsesi diminta memastikan sistem pencegahan dan penanganan dini berjalan sepanjang periode rawan. Kesiapan tersebut diperlukan untuk menjaga wilayah garapan perusahaan sekaligus mempercepat penanganan apabila muncul titik api.

Upaya pengawasan juga diharapkan mencakup lahan di sekitar wilayah konsesi. Pemegang konsesi dinilai perlu menjaga area sekitar batas konsesi, minimal hingga lima hektare dari luas batas konsesi milik perusahaan.

Satgas menegaskan kelalaian dalam menjalankan kewajiban pencegahan dapat berujung pada sanksi. Perusahaan pemilik konsesi yang dianggap lalai dapat dikenai sanksi administratif hingga ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan kondisi El Niño yang berada pada intensitas sangat kuat, penguatan pencegahan menjadi kunci untuk menekan risiko karhutla. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan kesiapsiagaan berjalan agar kondisi iklim kering tidak berkembang menjadi bencana kebakaran yang berdampak luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. (*)

Oleh: Bara Winatha*)

Fenomena El Nino yang menyebabkan kondisi cuaca lebih kering menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terutama terhadap meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan melalui pemantauan, pencegahan, operasi modifikasi cuaca, serta pengerahan sumber daya secara terkoordinasi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hutan, lingkungan, dan keselamatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi akibat perubahan kondisi iklim.

banner 336×280
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla dengan mengerahkan tambahan armada udara untuk mendukung operasi di wilayah Kalimantan. Pada Jumat, 21 Agustus 2026, sebanyak lima pesawat TNI Angkatan Udara diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat 30 armada BNPB yang sebelumnya telah beroperasi di tiga provinsi Kalimantan. Penambahan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk meningkatkan kemampuan respons terhadap kebakaran sekaligus mengurangi dampak kabut asap yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Teddy menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan kekuatan udara secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi di lapangan. TNI AU juga menyiagakan sejumlah pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sehingga dapat segera digerakkan apabila kebutuhan operasi meningkat. Berdasarkan laporan Kepala BNPB, total 52 pesawat telah dikerahkan dalam penanganan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera, dengan 30 pesawat beroperasi di Kalimantan dan 22 pesawat lainnya berada di Sumatera.

Kesiapan tersebut difokuskan pada enam provinsi yang memiliki potensi kebakaran tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Pemetaan wilayah rawan menjadi penting karena karakteristik karhutla berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan gambut, semak belukar, maupun wilayah konservasi. Dengan mengetahui wilayah prioritas, pengerahan personel, pesawat, helikopter, serta peralatan pemadaman dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Pemerintah juga memahami bahwa penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan pemadaman udara. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC tetap menjadi bagian dari strategi penanganan terpadu yang dilaksanakan bersama pemadaman darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah. Pendekatan terpadu tersebut diperlukan karena keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kemampuan mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin dan mengendalikan api sebelum meluas.

Ristianto menjelaskan bahwa OMC bertujuan meningkatkan peluang turunnya hujan pada wilayah yang membutuhkan pembasahan. Ristianto mengatakan OMC hanya dapat dilaksanakan apabila tersedia awan yang memenuhi persyaratan teknis untuk penyemaian, sehingga pemantauan atmosfer menjadi faktor penting dalam menentukan waktu operasi. Karena itu, pemerintah tetap menempatkan pemadaman darat, patroli, penyekatan, pembasahan, pendinginan, dan penjagaan kawasan rawan sebagai bagian utama dari strategi pengendalian karhutla.

Selain OMC, penguatan armada udara juga dilakukan untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui jalur darat. Sejumlah helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, serta helikopter water bombing dikerahkan untuk membantu operasi pemadaman, khususnya di Kalimantan Tengah. Ristianto mengatakan penambahan armada tersebut diharapkan memperluas jangkauan operasi, tetapi pengerahannya tetap harus mempertimbangkan jarak pandang, kondisi asap, cuaca, dan standar keselamatan penerbangan.

Faktor keselamatan menjadi perhatian karena asap tebal dalam beberapa hari terakhir menghambat operasi udara di sejumlah wilayah, antara lain sekitar Jabiren dan Tanjung Taruna hingga kawasan Taman Nasional Sebangau. Jarak pandang yang terbatas dapat menyulitkan pilot dalam mengidentifikasi sasaran maupun menentukan jalur penerbangan yang aman. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memaksakan penggunaan helikopter ketika kondisi atmosfer tidak memenuhi standar keselamatan, sementara satuan tugas darat terus bergerak melakukan pemadaman dan pengendalian api.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Nasional menegaskan bahwa Kalimantan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam penanganan karhutla. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah kebakaran masih terjadi di beberapa wilayah Kalimantan dan membutuhkan penanganan cepat. Pemantauan secara berkelanjutan dilakukan untuk memastikan titik api yang berhasil dipadamkan tidak kembali membesar dan menyebar ke kawasan lainnya.

BPBD Kabupaten Paser telah melakukan pemadaman melalui jalur darat sekaligus pemantauan setelah api berhasil dipadamkan untuk memastikan tidak terdapat bara yang kembali memicu kebakaran. Sementara itu, Tim Reaksi Cepat BPBD bersama relawan dan petugas pemadam kebakaran langsung melakukan pemadaman darat, sementara pemantauan menggunakan drone menemukan masih terdapat enam hingga tujuh titik api di wilayah Pendingin.

Rangkaian penanganan tersebut memperlihatkan bahwa menghadapi El Nino membutuhkan kesiapan dari hulu hingga hilir. Koordinasi antarlembaga juga menjadi kunci agar setiap sumber daya dapat dikerahkan sesuai kebutuhan tanpa mengabaikan aspek keselamatan personel maupun masyarakat. Upaya pemerintah dalam menghadapi El Nino pada akhirnya tidak hanya bertujuan memadamkan api, tetapi juga melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Abdul Razak)*

Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi penguatan fenomena El Nino pada 2026 yang berpotensi memicu kemarau lebih panjang, kekeringan, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ancaman tersebut semakin perlu diantisipasi karena diperkirakan berlangsung bersamaan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang dapat menekan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

banner 336×280
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan El Nino pada 2026 berpeluang berkembang hingga kategori kuat. Bahkan, peluang peningkatan menuju kategori amat kuat diperkirakan mencapai 75 persen pada periode Agustus-Oktober. Kondisi ini menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan cuaca, tetapi juga dapat merembet pada ketersediaan air, pertanian, hingga ketahanan pangan.

Dosen Departemen Geografi Lingkungan UGM Dr. Emilya Nurjani menjelaskan El Nino dan IOD positif merupakan fenomena iklim regional hingga global yang dapat memengaruhi pola curah hujan Indonesia. El Nino berkaitan dengan kondisi suhu muka laut di wilayah Pasifik tropis, sedangkan IOD positif dipengaruhi perbedaan suhu muka laut di bagian barat dan timur Samudra Hindia.

Menurut Emilya, ketika kedua fenomena tersebut berkembang bersamaan, dampaknya dapat saling memperkuat dalam mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau sekaligus menyebabkan datangnya musim hujan lebih lambat.

Namun, tingkat risiko tidak sama di setiap daerah. Karakteristik geografis, pola monsun, topografi, bentuk lahan, kondisi hidrologis, hingga karakteristik geologi turut menentukan tingkat kerentanan suatu wilayah.

Emilya menilai wilayah dengan pola iklim monsun, seperti sebagian Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan kawasan selatan Indonesia, memiliki risiko lebih besar apabila periode kering berlangsung lebih lama. Sementara itu, daerah dengan karakteristik ekuatorial memiliki pola curah hujan yang berbeda.

Wilayah dengan ketersediaan air tanah relatif luas cenderung memiliki kemampuan adaptasi lebih baik. Sebaliknya, kawasan karst atau batuan gamping dapat menghadapi tantangan tersendiri dalam penyediaan air. Emilya menegaskan setiap wilayah memiliki tingkat risiko dan kapasitas adaptasi yang berbeda.

Dampak kekeringan juga berpotensi merambat ke sektor pertanian. Penurunan curah hujan dapat mengurangi ketersediaan air irigasi, mengganggu pola tanam, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan risiko gagal panen. Pada saat bersamaan, kebutuhan air rumah tangga juga berpotensi terganggu.

Karena itu, Emilya mendorong perubahan pendekatan dari respons setelah bencana menjadi antisipasi berbasis informasi iklim. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan kalender tanam, memilih varietas tahan kondisi kering, mengatur distribusi air, serta menyiapkan cadangan air bagi masyarakat dan sektor pertanian.

Pemerintah daerah juga dinilai perlu memperkuat waduk, kolam retensi, sistem pemanenan air hujan, serta perlindungan daerah tangkapan air. Pemetaan risiko kekeringan secara lebih detail diperlukan agar intervensi dapat disesuaikan dengan tingkat kerentanan setiap wilayah.

Kesiapsiagaan serupa mulai diperkuat untuk menghadapi ancaman Karhutla. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, BPBD meningkatkan kewaspadaan seiring kondisi panas dan musim kemarau. Kepala BPBD Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan seluruh personel tetap siaga selama 24 jam melalui posko untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Menurut Usman, sejumlah kawasan seperti Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Barat memiliki potensi kebakaran lahan. Di tingkat provinsi, tercatat 196 kejadian Karhutla di Kalimantan Timur sepanjang Januari hingga 10 Agustus 2026, dengan 71 kejadian terjadi hanya dalam 10 hari pertama Agustus.

Penanganan juga diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. BPBD Balikpapan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk memastikan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena kondisi lahan kering dapat mempercepat penjalaran api.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Razak turut meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurut Hanan, Kelompok Tani Hutan, Brigade Manggala Agni, serta perusahaan yang memiliki peralatan pemadam perlu dilibatkan dalam penanganan Karhutla.

Hanan menilai data wilayah rawan, ketersediaan sumber air, serta potensi dampak kebakaran perlu dihimpun secara terpadu agar respons pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran. Penguatan koordinasi tersebut penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pemadaman berjalan secara terintegrasi.

Sementara itu, BNPB mencatat sebaran hotspot di Kalimantan masih menjadi perhatian. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menyebut berdasarkan pemantauan Satelit NOAA-20 terdapat 1.487 hotspot di Kalimantan. Sebanyak 767 titik berada di Kalimantan Tengah, 560 titik di Kalimantan Barat, 74 titik di Kalimantan Selatan, 74 titik di Kalimantan Timur, dan tiga titik di Kalimantan Utara.

Rangkaian langkah tersebut menunjukkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino tidak hanya dilakukan melalui peringatan dini. Pemerintah juga memperkuat pemantauan, kesiapan personel, pengelolaan sumber daya air, koordinasi lintas sektor, hingga pelibatan masyarakat. Dengan langkah antisipatif tersebut, potensi dampak kekeringan dan Karhutla diharapkan dapat ditekan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

)* Analis Kebijakan

Jakarta – Pemerintah memperkuat ekosistem media digital untuk menghadirkan ruang internet yang sehat, aman, dan berkualitas di tengah meningkatnya arus informasi, perkembangan kecerdasan buatan (AI), serta ancaman hoaks dan disinformasi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) sekaligus Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Farida Dewi Maharani, mengatakan perkembangan teknologi tidak dapat dihentikan. Menurutnya, teknologi justru perlu diarahkan agar memberikan manfaat positif dan produktif bagi masyarakat.

banner 336×280
“Kita bukan mengontrol, tetapi menjaga pagar-pagar ini tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi tidak bisa dihindari karena ada sisi positif yang dapat dimanfaatkan, seperti memperluas akses informasi dan menjadi medium untuk belajar,” kata Farida.

Ia menjelaskan, tantangan ruang digital semakin kompleks karena setiap orang kini dapat memproduksi dan menyebarkan konten. Berbeda dengan media konvensional yang memiliki ruang redaksi dan prosedur verifikasi, konten di media sosial tidak selalu melalui proses kurasi.

“Sekarang semua orang bisa membuat konten. Ketika konten semakin banyak tetapi tidak melalui prosedur khusus, potensi misinformasi dan disinformasi juga semakin besar,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan hak masyarakat memperoleh informasi yang benar. Upaya tersebut dilakukan melalui regulasi, kerja sama dengan platform digital, pengawasan teknis, akses pengaduan konten, serta penguatan literasi digital.

Farida menilai media profesional memiliki posisi strategis dalam menghadapi persoalan tersebut. Keberadaan ruang redaksi dan penerapan kode etik jurnalistik menjadi pembeda penting karena informasi dapat melalui proses verifikasi sebelum dipublikasikan.

“Peran media menjadi penting karena masyarakat membutuhkan kanal yang kredibel untuk melakukan konfirmasi. Media dapat menghadirkan konten yang terverifikasi sehingga masyarakat memiliki rujukan ketika menemukan informasi yang meragukan,” katanya.

Di sisi lain, perkembangan AI juga menuntut masyarakat semakin kritis dalam mengonsumsi informasi. Konten hasil AI, termasuk deepfake, semakin sulit dibedakan dari konten asli sehingga kemampuan melakukan pengecekan menjadi kebutuhan penting.

Farida menegaskan penguatan ekosistem digital tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Kolaborasi dengan media, platform digital, akademisi, sekolah, orang tua, dan masyarakat diperlukan agar teknologi dimanfaatkan secara produktif.

“Ketika kita bicara bangsa, semua komponen harus bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi. Literasi masyarakat menjadi kunci agar publik mampu memahami konteks dan mengetahui apakah suatu informasi benar atau hoaks,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ekosistem media digital untuk mendorong masyarakat semakin cakap memanfaatkan teknologi secara positif, produktif, dan bertanggung jawab. Upaya tersebut dinilai penting seiring semakin luasnya akses digital dan meningkatnya tantangan berupa hoaks, misinformasi, disinformasi, serta penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) sekaligus Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Farida Dewi Maharani, mengatakan pemerintah tidak bermaksud mengontrol perkembangan teknologi, melainkan memastikan ruang digital tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

banner 336×280
“Kita bukan mengontrol, tapi menjaga pagar-pagar ini tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindari,” ujar Farida.

Menurutnya, perkembangan teknologi memberikan berbagai manfaat, mulai dari memperluas akses informasi, menyediakan ruang belajar, hingga membuka peluang masyarakat di berbagai wilayah untuk terhubung dengan dunia digital. Namun, manfaat tersebut harus diimbangi kemampuan masyarakat menggunakan teknologi untuk kegiatan yang positif dan produktif.

“Teknologi sosial media itu tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sebenarnya lebih produktif. Ini yang perlu dikerjasamakan, dikolaborasikan, dan disinergikan dengan berbagai stakeholder,” katanya.

Farida menjelaskan, keterbukaan ruang digital memungkinkan siapa pun membuat dan menyebarkan konten. Kondisi ini membuat arus informasi semakin beragam, tetapi sekaligus meningkatkan risiko beredarnya konten yang belum terverifikasi.

“Semakin banyak orang bisa membuat konten, maka secara otomatis kontennya juga lebih banyak. Konten yang banyak tadi membuat potensi misinformasi dan disinformasi menjadi lebih besar,” ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menjalankan regulasi, bekerja sama dengan platform digital, membuka akses pengaduan konten, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat. Literasi digital menjadi bagian penting agar masyarakat mampu mengenali informasi palsu dan melakukan pemeriksaan sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.

“Kalau regulasinya sudah ada, kemudian hal teknis sudah dilakukan, tapi masyarakatnya tidak teredukasi, maka akan sulit. Literasi terhadap masyarakat ini menjadi kunci utama,” tegas Farida.

Selain pemerintah, media dinilai memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi yang kredibel. Menurut Farida, media memiliki ruang redaksi dan kode etik jurnalistik yang membantu memastikan informasi telah melalui proses verifikasi.

“Media menjadi penting karena dalam proses memproduksi konten, media terikat dengan kode etik jurnalistik. Ada ruang redaksi yang memastikan konten ini benar-benar terverifikasi dan valid,” katanya.

Karena itu, penguatan ekosistem media digital membutuhkan kolaborasi pemerintah, media, platform, akademisi, pendidik, orang tua, dan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu membentuk masyarakat yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga kritis dalam menilai informasi serta bijak memanfaatkan ruang digital.