Monthly Archives: November 2024

PADANG – Sepanjang tahun 2024 dari bulan Januari hingga Oktober, Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (UPZ BAZNAS) Semen Padang telah menyalurkan zakat karyawan/karyawati PT Semen Padang Group sebesar Rp4.996.556.607,-.

Kepala Pelaksana Harian Muhammad Arif mengatakan, zakat tersebut disalurkan ke dalam 5 Program UPZ BAZNAS Semen Padang, yakni program Pendidikan sebesar Rp2.000.170.000, program kesehatan sebesar Rp214.474.000, program kemanusiaan sebesar Rp997.615.300, program Ekonomi sebesar Rp394.704.600, program Dakwah & Advokasi sebesar Rp759.689.233, dan sisanya untuk operasional.

Dia mengungkapkan, penyaluran zakat tersebut disebar melalui tiga zona. Untuk zona 1 yang disebut sebagai Ring 1, merupakan wilayah yang berada di sekitar fasilitas perusahaan PT Semen Padang yang berada di empat kecamatan di Kota Padang, yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan (seluruh kelurahan), Kecamatan Pauh (Limau Manis Selatan, Limau Manis, Lambuang Bukit dan Koto Lua), Kecamatan Lubeg (Kelurahan Pampanagan Nan XX), dan Kecamatan Padang Barat (kawasan Teluk Bayur Padang).

Kemudian untuk zona 2, merupakan wilayah yang berada di luar fasilitas perusahaan, dan Zona 3 adalah wilayah di luar Kota Padang, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai kita mengadakan kegiatan Dakwah di Teras Negeri. Di sana kita membangun intake air bersih di Dusun Boriai, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan dan pemasangan 12 panel surya berkapasitas 4500 Watt sebagai sumber energi untuk mengaliri air bersih dari sumber mata air ke intake atau bak penampungan,” katanya, Kamis (28/11/2024).

Arif melanjutkan, dari sisi pembagian ke 8 ashnaf, zakat karyawan/karyawati PT Semen Padang Group sebesar Rp4.996.556.607 itu, dapat dirinci, untuk ashnaf Faqir telah disalurkan dana sebesar Rp657.614.200, untuk ashnaf Miskin sebesar Rp2.074.860.600, ashnaf Amil disalurkan sebesar Rp629.903.474, ashnaf Muallaf disalurkan sebesar Rp467.874.100.

Sementara untuk ashnaf Pemerdekaan nihil, kemudian, untuk ashnaf Berhutang disalurkan sebesar Rp151.275.000, ashnaf Fisabilillah disalurkan sebesar Rp1.009.029.2338 dan ashnaf Ibnu Sabil disalurkan sebesar Rp6.000.000.”UPZ BAZNAS Semen Padang, disamping kegiatan reguler juga dilakukan monitoring berkala pada Program Ekonomi Komunitas ternak kambing perah etawa di Padayo Kelurahan Indarung, di waktu bersamaan juga diperkuat kolaborasi dengan instansi terkait seperti dengan Departemen Teknik Sipil FTUA Unand dalam rangka program, bedah rumah dai dan rumah singgah di kepulauan Mentawai kolaborasi dengan UPZ Baznas BNI dan BSI Maslahat,” ujarnya.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis, mengapresiasi UPZ Baznas Semen Padang yang telah mempermudah karyawan Semen Padang Group dalam menyalurkan zakatnya. Karena, membayar zakat, termasuk zakat penghasilan, merupakan salah satu upaya dalam membersihkan harta dan menyucikan hati.

“Dalam ajaran agama Islam, setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain di dalamnya, terutama bagi yang membutuhkan. Jadi, dengan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk dizakatkan, sama halnya dengan membantu keberlangsungan hidup orang lain yang berhak dan membutuhkan bantuan secara materil,” ungkap Iskandar.(Yose)

PADANG – Sepanjang tahun 2024 dari bulan Januari hingga Oktober, Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (UPZ BAZNAS) Semen Padang telah menyalurkan zakat karyawan/karyawati PT Semen Padang Group sebesar Rp4.996.556.607,-.

Kepala Pelaksana Harian Muhammad Arif mengatakan, zakat tersebut disalurkan ke dalam 5 Program UPZ BAZNAS Semen Padang, yakni program Pendidikan sebesar Rp2.000.170.000, program kesehatan sebesar Rp214.474.000, program kemanusiaan sebesar Rp997.615.300, program Ekonomi sebesar Rp394.704.600, program Dakwah & Advokasi sebesar Rp759.689.233, dan sisanya untuk operasional.

Dia mengungkapkan, penyaluran zakat tersebut disebar melalui tiga zona. Untuk zona 1 yang disebut sebagai Ring 1, merupakan wilayah yang berada di sekitar fasilitas perusahaan PT Semen Padang yang berada di empat kecamatan di Kota Padang, yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan (seluruh kelurahan), Kecamatan Pauh (Limau Manis Selatan, Limau Manis, Lambuang Bukit dan Koto Lua), Kecamatan Lubeg (Kelurahan Pampanagan Nan XX), dan Kecamatan Padang Barat (kawasan Teluk Bayur Padang).

Kemudian untuk zona 2, merupakan wilayah yang berada di luar fasilitas perusahaan, dan Zona 3 adalah wilayah di luar Kota Padang, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai kita mengadakan kegiatan Dakwah di Teras Negeri. Di sana kita membangun intake air bersih di Dusun Boriai, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan dan pemasangan 12 panel surya berkapasitas 4500 Watt sebagai sumber energi untuk mengaliri air bersih dari sumber mata air ke intake atau bak penampungan,” katanya, Kamis (28/11/2024).

Arif melanjutkan, dari sisi pembagian ke 8 ashnaf, zakat karyawan/karyawati PT Semen Padang Group sebesar Rp4.996.556.607 itu, dapat dirinci, untuk ashnaf Faqir telah disalurkan dana sebesar Rp657.614.200, untuk ashnaf Miskin sebesar Rp2.074.860.600, ashnaf Amil disalurkan sebesar Rp629.903.474, ashnaf Muallaf disalurkan sebesar Rp467.874.100.

Sementara untuk ashnaf Pemerdekaan nihil, kemudian, untuk ashnaf Berhutang disalurkan sebesar Rp151.275.000, ashnaf Fisabilillah disalurkan sebesar Rp1.009.029.2338 dan ashnaf Ibnu Sabil disalurkan sebesar Rp6.000.000.”UPZ BAZNAS Semen Padang, disamping kegiatan reguler juga dilakukan monitoring berkala pada Program Ekonomi Komunitas ternak kambing perah etawa di Padayo Kelurahan Indarung, di waktu bersamaan juga diperkuat kolaborasi dengan instansi terkait seperti dengan Departemen Teknik Sipil FTUA Unand dalam rangka program, bedah rumah dai dan rumah singgah di kepulauan Mentawai kolaborasi dengan UPZ Baznas BNI dan BSI Maslahat,” ujarnya.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis, mengapresiasi UPZ Baznas Semen Padang yang telah mempermudah karyawan Semen Padang Group dalam menyalurkan zakatnya. Karena, membayar zakat, termasuk zakat penghasilan, merupakan salah satu upaya dalam membersihkan harta dan menyucikan hati.

“Dalam ajaran agama Islam, setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain di dalamnya, terutama bagi yang membutuhkan. Jadi, dengan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk dizakatkan, sama halnya dengan membantu keberlangsungan hidup orang lain yang berhak dan membutuhkan bantuan secara materil,” ungkap Iskandar.(Yose)

Jakarta – Dalam sebulan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berhasil memblokir ratusan ribu situs judi online (judol).

Langkah ini diambil oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk menanggulangi masalah judi daring yang semakin marak.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa penanganan judi online kini dilakukan dengan lebih cepat di bawah pemerintahan baru.

“Sebelum pergantian presiden, Desk Pemberantasan Judi Online hanya berhasil menutup 104.819 situs. Namun, sejak 20 Oktober 2024, angka tersebut sudah mencapai 380.000 situs yang diblokir.” Kata Meutya Hafid

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga telah meminta pemblokiran ratusan rekening yang terlibat dalam transaksi judi daring kepada lembaga perbankan.

“Pada bulan November ini saja (rapat pertama tanggal 4 November), kami telah mengirimkan 651 permohonan untuk rekening Bank ini agar ditindaklanjuti atau diblokir. Kami akan terus mendorong dan bekerja sama dengan OJK serta perbankan, khususnya Bank Indonesia,” kata Meutya.

Pemberantasan judi online ini juga mendapatkan dukungan dari sektor swasta.

Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, mengungkapkan pihaknya mendukung penuh pemerintah memberantas Judol.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah dan bekerja sama dengan regulator, termasuk PPATK, Kemkomdigi, BI, dan OJK, untuk memerangi judi online,” ungkapnya.

Karaniya juga menyampaikan bahwa OVO meluncurkan program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (GEBUK JUDOL) untuk memanfaatkan teknologi dalam patroli siber dan mendeteksi transaksi judi online.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan, “Fakta yang terjadi saat ini adalah transaksi yang digunakan untuk bermain judi online semakin kecil, namun jumlah pemainnya makin banyak, sehingga akumulatif transaksi yang beredar terkait judi online semakin besar.”

Ivan juga mencatat bahwa Jawa Barat saat ini menjadi provinsi dengan perputaran judi online terbesar.

Judi online telah menjadi masalah serius di Indonesia, tidak hanya sebagai tindakan kriminal, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan sosial.

Menurut data PPATK, perputaran uang terkait judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun, dan pada kuartal pertama 2024, angka tersebut sudah mencapai Rp 110 triliun.

Lebih mengkhawatirkan, sebanyak 197.540 anak usia 11-19 tahun terlibat dalam judi online dengan total transaksi mencapai Rp 293,4 miliar.

Pemerintah juga telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring melalui Keputusan Presiden RI No. 21/2024.

Satgas ini melibatkan berbagai institusi, termasuk Kemenpolkam, BI, dan lembaga penegak hukum, untuk melakukan pemberantasan judi daring secara tegas dan terpadu. []

Oleh: Arkana Febrian )*

Pemerintahan Presiden Prabowo telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk memutus jaringan judi online (judol) yang semakin meresahkan di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan dengan melibatkan kementerian, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas demi menciptakan ekosistem yang bebas dari praktik perjudian daring. Pendekatan ini dirancang secara komprehensif, mencakup langkah pencegahan, penindakan hukum, dan edukasi publik, guna menciptakan dampak yang signifikan dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengungkapkan bahwa desk khusus untuk menangani judi online telah dibentuk, dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pemimpin utama.

Desk ini bertugas mengoordinasikan berbagai langkah strategis yang diperlukan untuk memberantas kegiatan ilegal tersebut. Salah satu langkah pertama yang menjadi fokus pemerintah adalah edukasi publik.

Budi menegaskan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online adalah kunci untuk menciptakan resistensi komunitas. Pemerintah berupaya mendorong masyarakat agar memahami bahwa keuntungan instan yang dijanjikan oleh judi online hanyalah ilusi, yang pada kenyataannya sering kali berujung pada kerugian finansial besar.

Selain edukasi, langkah penting lainnya untuk memberantas judol adalah mengamankan simpul-simpul utama yang menopang operasional jaringan judi online. Pemerintah telah mulai menargetkan infrastruktur teknis seperti konektivitas internet dan sistem pembayaran yang digunakan oleh pelaku judi daring. Dengan mengganggu akses ini, pemerintah berharap dapat melemahkan kemampuan operasional para pelaku secara signifikan.

Jika upaya preventif memberantas judol ini tidak berhasil dan unsur pidana ditemukan, pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas. Budi menyatakan bahwa hukuman berat akan diterapkan sebagai efek jera bagi para pelaku, sekaligus menjadi peringatan bagi pihak lain yang mencoba terlibat.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Asep Jenal Ahmadi, juga menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif dalam memerangi judi online. Menurutnya, perjudian daring bersifat transnasional, melibatkan banyak pihak di dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan negara-negara lain, menjadi sangat krusial.

Asep juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk oknum dari regulator atau lembaga penegak hukum. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa kebal hukum dalam kasus ini, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika (PAI) di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), telah menindak tegas dengan menutup akses terhadap 21.456 konten perjudian online yang beredar di media sosial.

Selain itu, Kemkomdigi juga menutup tiga akun Instagram dengan jumlah pengikut besar, yaitu @jap.short (284 ribu pengikut), @sellbie (154 ribu pengikut), dan @japan4trailer (148 ribu pengikut), yang terbukti terafiliasi dengan perjudian online.

Pelaksana Tugas Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Syofian Kurniawan, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memberantas perjudian online serta segala bentuk yang terindikasi padanya.

Sejak 20 Oktober hingga 25 November 2024, Kemkomdigi telah menurunkan 374.175 konten judi online, yang mencakup berbagai platform, termasuk website, Meta, Google, X, Telegram, dan TikTok. Secara keseluruhan, sejak 2017 hingga 25 November 2024, kementerian ini telah memblokir lebih dari 5,2 juta konten terkait judi online.

Syofian juga menekankan bahwa judi online tidak hanya merugikan keuangan, tetapi juga berisiko pada kesehatan mental, seperti meningkatkan stres, kecemasan, dan depresi. Banyak individu yang terjebak dalam perjudian online mengalami rasa malu dan kesulitan emosional akibat kerugian yang terus menerus.

Lebih jauh lagi, kecanduan judi dapat menyebabkan gangguan tidur, penurunan produktivitas, hingga konflik keluarga, bahkan dalam kasus ekstrem dapat memicu tindakan berbahaya seperti upaya bunuh diri.

Syofian mengingatkan bahwa judi online sering kali menggoda dengan janji keuntungan cepat, namun kenyataannya lebih banyak menyebabkan kerugian finansial. Ia juga menjelaskan bahwa judi online dirancang untuk membuat pemain lebih sering kalah daripada menang, sehingga banyak yang terjerat dalam lingkaran utang.

Untuk itu, Kemkomdigi telah menyediakan saluran pelaporan konten negatif, termasuk perjudian online, melalui Aduankonten.id dan layanan WhatsApp di 0811-9224-545, serta chatbot WA Stop Judi Online di 0811-1001-5080.

Keberhasilan langkah strategis ini juga bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang erat. Pemerintah menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan judi online. Dengan meningkatnya kesadaran publik, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah penyebaran aktivitas ilegal ini.

Pemerintah juga terus berinovasi dalam menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pola aktivitas mencurigakan secara lebih cepat dan akurat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa regulasi tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif.

Upaya pemerintahan Presiden Prabowo dalam memerangi judi online mencerminkan tekad untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas ini. Kombinasi langkah preventif, penindakan tegas, dan edukasi publik dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang yang nyata.

Pemerintah optimistis bahwa dengan dukungan masyarakat dan kerja sama lintas lembaga, mata rantai jaringan perjudian daring dapat diputus hingga ke akarnya. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih aman dan bebas dari ancaman perjudian daring yang merugikan berbagai lapisan masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pesan penting terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini disampaikannya usai menggunakan hak pilihnya di TPS 08, Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan pelayanan publik sebagai prioritas utama para pemimpin daerah terpilih. Presiden juga mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani rakyat dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Selain itu para pemimpin baru agar fokus pada kebutuhan masyarakat dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Saya kira itu,” tegas Presiden Prabowo.

Mengenai jalannya Pilkada 2024, Prabowo mengapresiasi pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung lancar. Ia menyebut bahwa masyarakat telah diberikan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani. Namun, ia mengingatkan bahwa proses demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Pasca-Pilkada, semangat kebersamaan harus terus dijaga.

“Setiap pemilihan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi setelah itu, kita harus bersatu. Pemenang harus menjadi pemimpin untuk semua, sementara yang kalah tetap harus mendukung agar pemerintahan bisa berjalan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri terus memantau potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca-Pilkada. Meski situasi hingga kini relatif aman, kewaspadaan tetap menjadi prioritas, terutama menjelang penghitungan hasil suara.

“Pantauan posko pengamanan menunjukkan situasi terkendali. Namun, kami tetap siaga untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan di wilayah yang rawan,” ungkapnya.

Pengamanan akan difokuskan di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Intelijen dan Keamanan Polri serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Wilayah dengan persaingan ketat antara dua pasangan calon juga menjadi perhatian utama.

Kapolri kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan agar Pilkada 2024 berlangsung damai. Dengan ajakan ini, harapan besar tertuju pada seluruh elemen bangsa untuk bersinergi demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Persatuan adalah kunci. Mari kita berdoa agar hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak,” tutupnya.

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pesan penting terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini disampaikannya usai menggunakan hak pilihnya di TPS 08, Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan pelayanan publik sebagai prioritas utama para pemimpin daerah terpilih. Presiden juga mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani rakyat dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Selain itu para pemimpin baru agar fokus pada kebutuhan masyarakat dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Saya kira itu,” tegas Presiden Prabowo.

Mengenai jalannya Pilkada 2024, Prabowo mengapresiasi pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung lancar. Ia menyebut bahwa masyarakat telah diberikan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani. Namun, ia mengingatkan bahwa proses demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Pasca-Pilkada, semangat kebersamaan harus terus dijaga.

“Setiap pemilihan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi setelah itu, kita harus bersatu. Pemenang harus menjadi pemimpin untuk semua, sementara yang kalah tetap harus mendukung agar pemerintahan bisa berjalan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri terus memantau potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca-Pilkada. Meski situasi hingga kini relatif aman, kewaspadaan tetap menjadi prioritas, terutama menjelang penghitungan hasil suara.

“Pantauan posko pengamanan menunjukkan situasi terkendali. Namun, kami tetap siaga untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan di wilayah yang rawan,” ungkapnya.

Pengamanan akan difokuskan di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Intelijen dan Keamanan Polri serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Wilayah dengan persaingan ketat antara dua pasangan calon juga menjadi perhatian utama.

Kapolri kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan agar Pilkada 2024 berlangsung damai. Dengan ajakan ini, harapan besar tertuju pada seluruh elemen bangsa untuk bersinergi demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Persatuan adalah kunci. Mari kita berdoa agar hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak,” tutupnya.

Oleh: Chandita Aenaya )*

Pilkada serentak telah  berlangsung pada 27 November 2024 menjadi salah satu momen paling dinantikan dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai ajang memilih pemimpin daerah, Pilkada bukan sekadar sebuah prosedur politik, melainkan cerminan kedewasaan rakyat dalam menentukan arah pembangunan di wilayah masing-masing.

Di balik euforia pemilihan ini, terdapat tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh seluruh elemen masyarakat, baik dari pihak peserta, penyelenggara, maupun warga negara pada umumnya. Menjaga keutuhan bangsa dengan menghormati hasil pilkada adalah sikap yang perlu ditanamkan oleh semua pihak.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyoroti pentingnya menyikapi Pilkada dengan semangat persatuan. Ia mendorong masyarakat untuk merayakan momen ini sebagai pesta rakyat, di mana euforia politik tidak menghilangkan nilai kebersamaan yang menjadi inti demokrasi.

Menurut Ahmad Muzani, proses pencoblosan harus menjadi momentum kegembiraan, layaknya perayaan demokrasi yang dirasakan oleh seluruh warga negara. Dalam semangat itu, Muzani menegaskan bahwa Pilkada bukanlah ajang perpecahan, tetapi sarana untuk menguatkan kohesi sosial, terutama di tengah perbedaan pilihan politik.

Namun, semangat ini tentu tidak cukup hanya dirasakan di permukaan. Dalam kontestasi politik, pemenang dan pihak yang kalah adalah bagian dari dinamika yang tak terhindarkan. Kedewasaan menerima hasil pemilihan menjadi ujian bagi masyarakat dan elite politik.

Muzani mengingatkan bahwa siapa pun yang terpilih nantinya pada Pilkada 2024 adalah pemimpin seluruh rakyat di daerah tersebut, bukan hanya bagi mereka yang mendukungnya. Hal ini menjadi alasan mengapa hasil Pilkada harus dihormati oleh semua pihak sebagai representasi pilihan rakyat yang telah melalui mekanisme demokratis.

Hal ini berarti semua pihak, baik yang merasa puas maupun tidak dengan hasil Pilkada, harus bersikap dewasa dalam menerima keputusan rakyat yang telah dituangkan melalui proses demokratis. Bagi mereka yang memiliki keberatan terhadap hasil Pilkada, tersedia jalur hukum sebagai mekanisme penyelesaian yang sah.

Ahmad Muzani menegaskan bahwa pemimpin baru harus segera bekerja keras untuk membangun daerah dan menciptakan kebijakan yang mencerminkan inklusivitas. Memaksimalkan potensi di setiap wilayah, tanpa membedakan pendukung dan bukan pendukung, adalah langkah penting untuk memastikan pembangunan yang adil dan merata.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto, menambahkan perspektif serupa. Menurutnya, menerima hasil Pilkada adalah wujud komitmen terhadap janji yang telah diikrarkan saat deklarasi damai. Ia mengingatkan bahwa kedewasaan dalam menerima kekalahan sama pentingnya dengan tanggung jawab dalam meraih kemenangan.

Tidak ada ruang untuk tindakan destruktif yang berpotensi mengancam stabilitas daerah. Selain itu, Winarto menegaskan perlunya masyarakat untuk mengawasi proses pemilihan dengan jeli, memastikan bahwa semua berlangsung jujur, adil, dan sesuai aturan.

Tindakan melaporkan pelanggaran Pilkada ke Bawaslu adalah bentuk partisipasi aktif yang menunjukkan bahwa demokrasi adalah kerja kolektif, bukan sekadar tugas penyelenggara.

Di sisi lain, pentingnya menjaga kedamaian tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat luas. Seruan untuk menjaga stabilitas pasca-pemilu terus menggema dari berbagai kalangan.

Salah satu pesan damai datang dari Pdt. Jimmy Alberth Koirewoa dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI), yang menyerukan masyarakat Papua untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian Pilkada.

Menurut Pdt. Jimmy, menghormati hasil Pilkada adalah bentuk penghargaan terhadap keputusan rakyat yang telah menyalurkan suaranya. Sikap menghormati hasil Pilkada menjadi landasan penting untuk mencegah konflik serta menjaga suasana damai di tengah perbedaan pilihan politik.

Momentum Pilkada juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu bersatu di tengah keragaman. Sebuah demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari bagaimana proses pemilihan berlangsung, tetapi juga dari bagaimana semua pihak bersikap setelah hasil diumumkan.

Kemampuan untuk menerima keputusan rakyat, meskipun berbeda dari harapan pribadi, adalah cerminan kedewasaan dalam berbangsa. Inilah yang menjadi fondasi keutuhan sosial, di mana kebersamaan tetap terjaga meskipun perbedaan ada di tengah-tengah masyarakat.

Bagi para pemimpin yang terpilih, tanggung jawab yang menanti jauh lebih besar daripada sekadar meraih kemenangan. Para pemimpin terpilih harus mampu menyatukan kembali masyarakat yang sempat terbelah selama masa kampanye.

Pilkada serentak 2024 ini juga menjadi pembelajaran demokrasi yang berharga bagi semua pihak, baik elite politik maupun masyarakat. Dinamika yang terjadi selama proses ini mengingatkan bahwa demokrasi tidak pernah bebas dari tantangan, namun justru tantangan itulah yang memperkuat sistem.

Ketika semua pihak mampu menghormati hasil Pilkada, bangsa ini menunjukkan bahwa persatuan lebih penting daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini juga menjadi pesan bagi dunia internasional bahwa Indonesia, dengan keberagamannya, mampu menjalankan demokrasi yang stabil dan berintegritas.

Pada akhirnya, menghormati hasil Pilkada adalah bagian dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Proses demokrasi yang sehat tidak hanya dilihat dari bagaimana Pilkada dilaksanakan, tetapi juga dari bagaimana semua pihak bersikap setelah hasil diumumkan.

Ketika masyarakat, peserta, dan penyelenggara Pilkada mampu menjalankan perannya masing-masing dengan baik, maka harapan akan terciptanya pemerintahan yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan rakyat dapat terwujud. Dengan demikian, Pilkada 2024 tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga pilar penting dalam memperkokoh persatuan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Jakarta – Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya memastikan proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, berjalan sesuai target. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, upaya restrukturisasi BUMN Karya dari tujuh entitas menjadi tiga kelompok besar bertujuan memperkuat fokus pengerjaan proyek prioritas, termasuk di IKN. Restrukturisasi ini, menurut Erick, tidak akan mengganggu jalannya proyek, bahkan menjadi pendorong percepatan.

“Ketujuh BUMN ini nanti akan dipayungi oleh tiga induk. Jadi ini hanya bagian dari restrukturisasi, tidak akan mengganggu penugasan dan percepatan. Justru, ini kita pastikan sebagai langkah percepatan,” tegas Erick.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menyebutkan bahwa meskipun anggaran infrastruktur untuk pagu tahun 2025 masih dalam proses peninjauan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, proyek-proyek di IKN tetap dilanjutkan sesuai kontrak yang telah ditetapkan.

“Memang ada kemungkinan kaji ulang dan penyetopan sejumlah proyek, seperti bendungan, tetapi untuk IKN, proyek-proyek tetap berjalan sesuai rencana,” ujar Dody.

Beberapa BUMN Karya terlibat aktif dalam pengerjaan proyek strategis di IKN. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), Mahendra Vijaya, menjelaskan bahwa WIKA saat ini menangani 14 proyek di IKN dengan total nilai kontrak mencapai Rp13 triliun.

“Proyek yang sedang berjalan di antaranya Peningkatan Jalan Kawasan Hankam & Lingkar Sepaku 4, Jaringan Perpipaan Air Limbah Zona 1 & 3, serta Instalasi Pengolahan Air Sepaku. Semua proyek ini adalah penugasan langsung dari pemerintah,” ungkap Mahendra.

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) juga menyatakan kesiapannya mendukung penuh pembangunan IKN. “Kalau ada proyek yang diminta dikerjakan, dengan senang hati akan kami lakukan, termasuk proyek IKN yang merupakan bagian dari penugasan pemerintah,” ujar Sekretaris Perusahaan WTON, Yushadi.

Sekretaris Perusahaan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), Joko Raharjo, menambahkan bahwa pihaknya terus berkomitmen menyelesaikan proyek sesuai target yang telah ditentukan. Beberapa proyek strategis yang saat ini tengah digarap antara lain Proyek Perkantoran BI Tahap 1 dengan progres 86,20%, Gedung Wing 2 Kementerian PUPR sebesar 22,37%, Pembangunan Jalan Kawasan West Residence mencapai 6,71%, dan Jembatan Akses Bank Indonesia IKN yang telah rampung 100%.

“Kami pastikan semua proyek PTPP di IKN berjalan sesuai rencana. Komitmen ini menjadi bagian dari dukungan kami terhadap keberhasilan pembangunan IKN,” kata Joko.

Oleh : Arinindya Kusuma )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Proyek strategis ini tidak hanya merepresentasikan visi besar bangsa, tetapi juga menjadi simbol nyata dari komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Dengan fokus pada kawasan Indonesia Timur, IKN menjadi katalisator transformasi yang akan mereduksi kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Sejak dicanangkan, pembangunan IKN telah diarahkan sebagai solusi atas persoalan ketimpangan sosial. Selama ini, pembangunan nasional terlalu terkonsentrasi di Pulau Jawa dan wilayah barat Indonesia. Ketimpangan ini tercermin dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih rendah di kawasan timur, terbatasnya akses terhadap pendidikan tinggi, serta ketimpangan dalam infrastruktur ekonomi. Kehadiran IKN menjadi peluang emas untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan di wilayah timur Indonesia, membuka akses yang lebih luas, dan mendekatkan pusat pemerintahan ke berbagai pelosok Nusantara.

Pemerintahan Prabowo-Gibran memandang IKN sebagai prioritas strategis untuk merealisasikan pemerataan pembangunan. Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di IKN akan berlanjut secara bertahap dan terencana. Arahan Presiden Prabowo kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap kelanjutan proyek ini. Fokus pada penyelesaian infrastruktur yudikatif dan legislatif hingga tahun 2028 menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan inklusif.

Selain itu, strategi pembangunan IKN juga mengutamakan keberlanjutan dengan memaksimalkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan skema ini, pemerintahan Prabowo-Gibran meminimalkan ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memberikan ruang bagi partisipasi sektor swasta dalam pembangunan. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menilai pendekatan ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan IKN. Tingginya minat investasi di IKN juga menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan proyek ini di tengah tantangan global.

Di sisi lain, pembangunan IKN juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Ketua PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Darmawan, menilai bahwa IKN adalah pintu masuk menuju pemerataan ekonomi yang lebih adil. Dengan mengalihkan pusat pembangunan ke Kalimantan Timur, potensi ekonomi di kawasan timur Indonesia akan lebih tergarap. Hal ini sejalan dengan mimpi besar bangsa untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, di mana seluruh rakyat dapat merasakan manfaat pembangunan tanpa terkecuali.

Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun IKN juga mencerminkan visi mereka untuk membawa Indonesia menuju era keemasan. IKN bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah simbol persatuan dan kebangkitan bangsa. Pemerintah tidak hanya membangun gedung dan jalan, tetapi juga membangun harapan dan keyakinan masyarakat bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dibangun secara merata.

Selain sebagai pusat pemerintahan, IKN juga dirancang sebagai kota masa depan yang berkelanjutan. Konsep ramah lingkungan yang diterapkan dalam pembangunan IKN mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan alam dan kualitas hidup generasi mendatang. Dengan menjadikan IKN sebagai kota hijau, pemerintah ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.

Proyek IKN juga diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional. Dengan adanya investasi besar-besaran di IKN, lapangan kerja baru akan tercipta, sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) akan tumbuh, dan rantai pasok nasional akan semakin kuat. Dalam jangka panjang, IKN akan menjadi penggerak utama bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, tentu saja, tantangan dalam pembangunan IKN tidak dapat diabaikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan IKN. Dalam hal ini, peran OIKN sebagai motor penggerak pembangunan sangat krusial untuk memastikan sinergi yang baik antara berbagai pihak.

Dengan segala potensi dan tantangannya, pembangunan IKN adalah proyek yang memerlukan dedikasi dan komitmen bersama. Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan bahwa mereka memiliki visi yang jelas untuk memastikan pembangunan ini berjalan sesuai rencana. Kehadiran IKN sebagai pusat pemerintahan baru tidak hanya akan mengubah wajah Kalimantan Timur, tetapi juga membawa perubahan besar bagi seluruh Indonesia.

Melalui langkah-langkah strategis, pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan bahwa IKN adalah simbol dari komitmen mereka terhadap pemerataan pembangunan nasional. Proyek ini adalah wujud nyata dari semangat persatuan bangsa, yang tidak hanya membangun fisik, tetapi juga memperkokoh fondasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan terus berjalannya pembangunan IKN, masyarakat dapat menaruh harapan besar pada terciptanya Indonesia yang lebih maju, adil, dan merata. Pembangunan IKN bukan hanya tentang masa kini, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pemerintahan Prabowo-Gibran, melalui proyek ini, telah menunjukkan bahwa mereka siap membawa Indonesia menuju era keemasannya, di mana setiap sudut negeri dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan sosial

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerataan ekonomi merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta. Arahan ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam mendorong kebijakan pemerataan ekonomi melalui program-program strategis yang menyasar kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di IKN pada Agustus lalu, Presiden Prabowo menyampaikan optimismenya bahwa IKN akan berfungsi baik dalam 4-5 tahun ke depan sebagai salah satu cara mempercepat pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah Kalimantan dan sekitarnya.

“Saya bertekad melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai wujud pemerataan ekonomi, mengurangi beban Pulau Jawa,” ungkapnya.

Selain itu, upaya lain yang sedang dilakukan pemerintah saat ini adalah Reforma Agraria melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bekerja sama dengan Badan Bank Tanah. Program ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, ketahanan pangan, dan pemerataan akses ekonomi bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa Reforma Agraria bukan hanya tentang pembagian tanah, tetapi juga penyediaan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

“Badan Bank Tanah diharapkan aktif dalam memperluas lahan, baik dari tanah yang tidak dimanfaatkan maupun tanah yang telantar, serta berkoordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi. Hal ini bertujuan untuk mengalokasikan minimal 30% tanah negara untuk kepentingan masyarakat,” jelas Suyus Windayana.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan bahwa Badan Bank Tanah memiliki peran besar dalam mempercepat Reforma Agraria dengan mengutamakan pendekatan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Ini mencakup tanah dari berbagai sumber seperti kawasan hutan, non kawasan hutan, serta penyelesaian konflik agraria. Badan Bank Tanah juga diminta memperhatikan persetujuan Komite Badan Bank Tanah yang terdiri dari beberapa menteri terkait sebelum menentukan TORA.

Komitmen pemerataan ekonomi juga diterapkan dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa arahan Presiden Prabowo agar BUMN aktif mendukung pemerataan ekonomi telah menjadi fokus utama.

“Pemerataan ekonomi adalah esensi dari pertumbuhan berkelanjutan. Kita tak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan bahwa dampaknya terasa di seluruh lapisan masyarakat,” kata Erick Thohir.

Erick menambahkan, sejumlah program ekonomi kerakyatan yang dijalankan BUMN, seperti pembiayaan UMKM dan ultramikro oleh bank-bank BUMN, terus dilanjutkan dan diperluas. Selain itu, beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti kawasan ekonomi khusus di Sanur dan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan mampu memberikan efek ganda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Dengan adanya koordinasi lintas sektor, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo optimis bahwa pemerataan ekonomi yang adil dapat tercapai. Pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah kolaboratif dan memastikan program strategis berjalan dengan baik agar memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. ><