Monthly Archives: November 2024

PT Semen Padang menggelar Learn And Share Implementasi Manajemen Risiko & Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara online yang diikuti lebih kurang 100 karyawan dari seluruh Unit Kerja PT Semen Padang, Selasa (26/11/2024).

Kegiatan Learn And Share Implementasi Manajemen Risiko & SMAP yang dibuka oleh Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang Oktoweri tersebut, menghadirkan 4 narasumber yakni Kepala Unit GRC & Internal Control PT Semen Padang M Irwan Prasetyo, Staf GRC dan Internal Control, Jefri Antoni, Staf Senior Sistem Manajemen PT Semen Padang Arie Ronaldo, dan Staf Unit GRC & Internal Control, Ivan Richardo.

Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang Oktoweri mengatakan, kegiatan ini digelar untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran karyawan terkait Implementasi Manajemen Risiko & SMAP berbasis ISO 37001:2018, serta memperluas ruang lingkup implementasi SMAP.

“Kegiatan ini menunjukkan komitmen kita terhadap pelaksanaan di SMAP berbasis ISO 37001 dan juga Manajemen Risiko 31000. Kita mengadakan ini bukan hanya comply kepada sistemnya tetapi untuk lebih mengingatkan kita semua pentingnya menerapkan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi resiko menjadi tanggung jawab di dalam Sistem Manajemen Risiko dan SMAP,” katanya.

“Prinsip manajemen risiko yang sesuai dengan ISO 31000:2018, merupakan landasan untuk mengelola risiko dan harus dipertimbangkan atau menjadi acuan ketika akan merancang dan menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko itu haruslah terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang ada, faktor manusia dan budaya, perbaikan berkelanjutan,” kata dia.

Staf Senior Sistem Manajemen PT Semen Padang, Arie Ronaldo menyampaikan bahwa Implementasi SMAP sesuai standar ISO 37001 memang tidak menjamin penyuapan tidak akan terjadi atau hilang karena risiko penyuapan tidak mungkin dihilangkan secara total. Namun, sistem manajemen ini dapat membantu Perusahaan membantu mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan serta mengurangi Risiko hukum, Benturan kepentingan, dan biaya yang akan dikeluarkan apabila terjadi penyuapan. ***

Oleh : Shenna Aprilya Zahra )*

Pelaksanaan pencoblosan Pilkada 2024 telah selesai, meninggalkan berbagai dinamika politik yang perlu untuk disikapi bersama. Namun, langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan oleh berbagai elemen bangsa menjadi penanda bahwa demokrasi Indonesia tetap berada di jalur yang benar. Masyarakat dari berbagai lapisan kini mulai merajut kebersamaan dan menciptakan suasana yang lebih kondusif pasca pesta demokrasi tersebut.

Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, menilai upaya saling merangkul kembali antarpartai politik dan masyarakat pasca Pemilihan Kepala Daerah menjadi cerminan pentingnya nilai-nilai demokrasi yang berbasis gotong royong.

Rekonsiliasi tersebut dianggap sebagai langkah vital untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, terutama di tengah keberagaman masyarakat. Dengan rekonsiliasi, potensi perseteruan akibat polarisasi dapat diminimalisasi, memungkinkan perbedaan pandangan politik diolah menjadi kekuatan untuk bersama-sama membangun negeri.

Momentum rekonsiliasi pasca Pilkada Serentak 2024, menurut Dimas, sangat relevan dengan filosofi demokrasi Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Kebersamaan ini bukan hanya menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas politik, tetapi juga memperlancar proses pergantian kepemimpinan di tingkat daerah. Pemimpin yang terpilih nantinya diharapkan mampu mengemban amanah rakyat dengan optimal, tanpa harus dibebani isu polarisasi yang tajam.

Pemerhati kebijakan publik, Nurdin I. Muhammad, juga menggarisbawahi pentingnya rekonsiliasi demi terciptanya harmoni sosial dan kestabilan pasca kontestasi politik tingkat daerah tersebut.

Ia menilai bahwa tantangan utama yang muncul adalah maraknya isu SARA dan penyebaran hoaks selama Pilkada. Fenomena itu, jika dibiarkan, dapat merusak kerukunan masyarakat. Oleh karena itu, langkah untuk merangkul kembali seluruh elemen bangsa menjadi solusi konkret dalam mengembalikan kepercayaan dan keakraban di tengah masyarakat.

Nurdin menekankan bahwa Pilkada 2024 seharusnya menjadi momentum untuk mempromosikan nilai-nilai kerukunan, keadilan, dan keberagaman. Proses demokrasi lokal setiap lima tahunan itu memiliki potensi besar untuk membawa kemakmuran, asalkan seluruh pihak dapat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bersama.

Dengan suasana kondusif, pemerintahan yang terbentuk nantinya diharapkan mampu mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat tanpa terkecuali, sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata.

Dalam pandangan Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, suasana kondusif pasca Pilkada Serentak 2024 menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas nasional. Ia menyoroti bahwa konflik sosial sering kali muncul akibat perbedaan pilihan politik, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam stabilitas ekonomi dan politik negara. Edi juga mengingatkan bahwa mereka yang kalah dalam ajang kontestasi politik lokal ini harus bersikap legawa, demi menjaga harmoni di tengah masyarakat.

Lebih jauh, Edi melihat bahwa suasana kondusif tersebut memberikan fondasi yang kokoh untuk memastikan hasil Pilkada benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Selain itu, stabilitas yang tercipta juga akan mendorong kemajuan daerah, karena proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan akibat perselisihan politik. Dengan demikian, rekonsiliasi pasca Pilkada menjadi langkah strategis untuk mencegah keterpurukan ekonomi sekaligus memperkuat rasa persatuan.

Rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 juga memiliki dampak langsung terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Ketika masyarakat mampu meredam perbedaan dan bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar, maka demokrasi dapat berkembang dengan lebih sehat. Pola pikir yang mengedepankan akal sehat dalam berpolitik akan menjadikan ajang pemilihan ini sebagai instrumen untuk memperkuat kerukunan, bukan sebaliknya.

Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan momentum rekonsiliasi ini untuk mempererat tali persaudaraan yang sempat renggang akibat polarisasi. Ketegangan yang muncul selama proses Pilkada sering kali menimbulkan perpecahan di tengah keluarga, komunitas, hingga masyarakat luas. Dengan terciptanya suasana kondusif, hubungan yang sempat retak dapat diperbaiki, menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan inklusif.

Langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan oleh para pemimpin politik, tokoh masyarakat, dan berbagai organisasi lainnya kini membuktikan bahwa keakraban dapat kembali dijalin setelah perbedaan tajam selama kontestasi politik.

Momen pasca Pilkada tersebut mencerminkan kedewasaan demokrasi Indonesia, yang tidak hanya fokus pada hasil akhir tetapi juga proses untuk membangun kembali harmoni di tengah masyarakat.

Dengan stabilitas politik yang terus terjaga, Indonesia memiliki peluang besar untuk melanjutkan pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, rekonsiliasi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk kembali fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, tanpa terganggu oleh dinamika politik yang berkepanjangan. Ajang kontestasi politik lokal setiap lima tahun itu memang seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Momen rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 juga memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat mengenai pentingnya berdemokrasi dengan sehat. Setiap individu diajak untuk menghargai perbedaan, menghindari provokasi, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat kerukunan, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga keutuhan bangsa.

Rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 menjadi cerminan keberhasilan Indonesia dalam mengelola demokrasi di tengah keberagaman. Dengan langkah ini, masyarakat tidak hanya diajak untuk bersatu tetapi juga untuk bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa.

Keakraban yang terjalin kembali menjadi modal sosial yang sangat berharga, yang akan terus mengokohkan demokrasi Indonesia sebagai demokrasi gotong royong yang inklusif dan berkeadilan.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

JAKARTA — Pesta demokrasi tingkat daerah melalui Pilkada Serentak 2024 telah dilaksanakan dan masyarakat diminta untuk dapat kembali bersatu.

Dalam masa pasca Pilkada, menjaga stabilitas dan menciptakan kedamaian menjadi tugas bersama untuk memastikan keharmonisan di tengah keberagaman.

Para tokoh bangsa menyerukan pentingnya toleransi, penghormatan terhadap hasil kontestasi politik, serta kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pasca pemilihan demi kelangsungan aktivitas masyarakat.

“Kesuksesan sebuah Pilkada tidak hanya dilihat dari prosesnya, tetapi juga bagaimana masyarakat merespons hasilnya,” ujar Dasco.

Ia menyoroti bahwa meskipun hasil pemungutan suara tidak selalu memenuhi harapan semua pihak, upaya menjaga keamanan tetap menjadi prioritas.

Dasco juga menekankan bahwa penegakan hukum dan profesionalisme aparat keamanan memainkan peran penting dalam mengatasi potensi kerusuhan.

“Menghormati keberagaman pilihan politik adalah landasan terciptanya masyarakat yang inklusif dan demokratis,” tambahnya.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi, mengajak para dai untuk menjadi juru damai pasca Pemilihan Kepala Daerah.

“Walaupun pelaksanaan Pilkada berjalan baik dan lancar, potensi perpecahan tetap ada,” kata Kiai Zubaidi.

Ia menekankan peran dai untuk menyatukan umat dan mencegah konflik di masyarakat.

“Tugas kami adalah memastikan masyarakat damai, bersatu, dan dapat bekerja dengan baik. Kami harus mencermati dan memitigasi kondisi masyarakat, termasuk di media sosial,” ujarnya.

Menurutnya, bijak dalam bersosial media sangat penting agar persatuan tetap terjaga dan bangsa tidak terjebak dalam polarisasi ekstrem.

Wakil Rektor III Universitas Ngurah Rai, Dr. Gede Wirata, menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia telah menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik.

Namun, ia memperingatkan bahwa ketegangan pasca-kontestasi justru merugikan masyarakat.

“Ketika terjadi ketegangan, yang dirugikan adalah masyarakat. Jika terlalu larut dalam konflik, sulit mencapai perdamaian,” jelas Wirata.

Ia juga menekankan peran penting tokoh masyarakat dalam menenangkan situasi melalui sosialisasi dan edukasi yang mempromosikan toleransi serta solidaritas.

Ajakan untuk bersatu dalam semangat persatuan dan kesatuan kini menjadi agenda utama.

Dengan menjaga toleransi dan menghormati perbedaan, masyarakat dapat menciptakan harmoni dan fokus pada pembangunan bersama demi masa depan yang lebih baik.

Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus diupayakan untuk mendukung percepatan pemerataan pembangunan di Indonesia. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa penyelesaian infrastruktur utama yang meliputi ekosistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta sarana dan prasarana lainnya ditargetkan rampung pada tahun 2028. Target ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Arahan Presiden Prabowo adalah agar penyelesaian pembangunan IKN dilakukan secara bertahap, yakni pada tahun 2025 dan tahun 2028,” ujar Basuki.

Pada tahap awal, Basuki menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) terkait rencana kepindahan awal Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. “Jika kepindahan ini benar terlaksana, kami memastikan ekosistem awal di IKN sudah siap pada 2025, Sementara itu, penyelesaian pembangunan gedung-gedung pemerintahan untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditargetkan rampung pada 2028,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Basuki juga menyampaikan perkembangan investasi di IKN. Ia menyebutkan bahwa beberapa badan usaha telah menyatakan minatnya dan bersiap melakukan prosesi groundbreaking untuk proyek-proyek pembangunan. Namun, rencana ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo.

“Kemarin sebenarnya sudah ada beberapa yang siap groundbreaking, tetapi kami harus melapor terlebih dahulu kepada Presiden. Selain itu, ia juga memastikan bahwa progres pembangunan fisik dan non-fisik IKN hingga November akan terus dipantau dan dilaporkan secara berkala,” jelas Basuki.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menerima lebih dari 500 surat pernyataan minat investasi (Letter of Intent/LoI). “Yang paling penting adalah LoI yang memang ditujukan untuk investasi nyata. Kami memprioritaskan pengajuan yang jelas akan direalisasikan,” ujarnya.

Minat investasi ini tidak hanya berasal dari badan usaha yang ingin menanamkan modalnya di IKN, tetapi juga dari vendor atau kontraktor yang menawarkan jasa mereka. Hal ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari berbagai pihak untuk mendukung pembangunan IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan nasional.

Dengan langkah ini, Presiden Prabowo optimis bahwa percepatan pembangunan IKN dapat menjadi katalis untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia.

(*)

JAKARTA – Penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025, menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pendapatan negara tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan ini akan diikuti dengan langkah-langkah pendukung lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“Kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan bagian dari peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Saat kebijakan ini diterapkan, tentu akan ada berbagai alat pendukung yang menyertainya,” kata Airlangga

Ia menambahkan, sektor seperti pangan dan kebutuhan pokok akan dikecualikan dari kenaikan ini, dengan PPN-nya ditanggung pemerintah.

Dalam pernyataan resmi Kemenko Perekonomian, penyesuaian tarif ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan lebih adil, optimal, dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan.

“Kenaikan pendapatan negara diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, khususnya untuk menutupi defisit anggaran. Hal ini akan berkontribusi pada pemeliharaan stabilitas ekonomi jangka panjang,” ujar Kemenko Perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan ditunda, meskipun mendapat kritik.

“Kebijakan ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penerapannya dilakukan dengan penjelasan yang baik, bukan secara membabi buta,” katanya,

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan ini untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengusulkan alternatif lain untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Pemerintah bisa memperluas basis pajak atau menggaet wajib pajak baru. Selain itu, pengoptimalan penerimaan negara non-pajak juga harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Esther juga menyarankan penerapan skema multi tarif untuk PPN, di mana barang kebutuhan pokok dikenakan tarif lebih rendah, sementara barang mewah dikenakan tarif lebih tinggi. Kebijakan seperti ini dinilai dapat memberikan keseimbangan bagi masyarakat.
{}

Oleh : Anindira Putri Maheswani )*

Rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 perlu mendapat apresiasi bersama. Pasalnya, kebijakan ini diyakini dapat meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional.
Ditengah ketidakpastian global saat ini, peran pemerintah dalam merancang strategi mitigasi yang tepat menjadi sangat krusial. Kebijakan pendukung yang mampu menjaga keseimbangan ekonomi nasional sekaligus melindungi kelompok rentan dari dampak negatif penyesuaian pajak harus segera diprioritaskan.
Langkah-langkah mitigasi yang terarah tidak hanya dapat meminimalisir risiko kontraksi ekonomi, tetapi juga memastikan tujuan jangka panjang, seperti pemerataan kesejahteraan, tetap tercapai. Program bantuan sosial, insentif pajak bagi pelaku UMKM, serta pembebasan pajak pada barang kebutuhan pokok menjadi contoh konkret kebijakan yang dapat menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam situasi ini, pemerintah diharapkan mampu mengambil keputusan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis untuk jangka panjang. Dukungan dari masyarakat dan pelaku ekonomi diperlukan agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik. Dengan mitigasi yang tepat, penyesuaian PPN tidak harus menjadi ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat perekonomian menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, memberikan pandangan bahwa penyesuaian PPN memiliki potensi besar untuk menekan daya beli masyarakat. Dalam situasi ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif yang relevan untuk menjaga kelangsungan pergerakan ekonomi nasional, khususnya bagi sektor usaha kecil dan mikro. Menurutnya, insentif ini penting agar masyarakat tetap memiliki daya adaptasi terhadap beban pajak yang meningkat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sudah menantang.
Selain itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, juga menekankan pentingnya penguatan program bantuan sosial (bansos). Ia memandang bahwa bansos adalah instrumen yang dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah kontraksi ekonomi akibat penyesuaian pajak.
Langkah ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjaga produktivitas pelaku UMKM, mempertahankan daya saing, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 8 persen.
Lebih lanjut, Josua melihat bahwa kebijakan penyesuaian PPN ini, bila dikelola dengan baik, dapat mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam jangka panjang, peningkatan penerimaan pajak diyakini dapat memperkuat anggaran negara untuk pembiayaan berbagai program pembangunan. Dengan demikian, Indonesia bisa meraih posisi sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia, sesuai dengan target yang telah dicanangkan.
Namun, di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa hasil dari penyesuaian PPN ini akan dikembalikan kepada rakyat melalui berbagai bentuk program sosial dan subsidi. Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut demi mendukung masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan subsidi berbagai kebutuhan pokok menjadi wujud nyata dari upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
DJP juga telah menunjukkan langkah progresif dengan memperluas lapisan penghasilan yang dikenakan tarif pajak rendah, dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp60 juta per tahun. Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil agar tetap berkembang di tengah penyesuaian pajak.
Sebagai tambahan, tidak semua barang dan jasa akan dikenakan PPN. Kebutuhan dasar seperti beras, jagung, kedelai, serta jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum dibebaskan dari pengenaan PPN. Kebijakan ini mencerminkan prinsip gotong-royong, di mana masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi diharapkan dapat berkontribusi lebih besar, sementara kelompok menengah ke bawah mendapatkan perlindungan.
Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada bagaimana pemerintah dapat mengelola implementasi penyesuaian PPN ini secara strategis. Pengawasan yang ketat terhadap penyaluran bansos dan subsidi menjadi elemen kunci agar manfaat yang dijanjikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menjadi beban tambahan bagi UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Pada akhirnya, penyesuaian PPN ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat basis penerimaan negara jika diiringi dengan langkah mitigasi yang tepat. Dengan dukungan insentif yang relevan dan kebijakan sosial yang responsif, Indonesia memiliki kesempatan untuk tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.
Kebijakan ini harus dipandang sebagai langkah menuju masa depan yang lebih baik, di mana setiap lapisan masyarakat dapat berkontribusi sesuai kemampuannya, dan pemerintah hadir untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju pemerataan ekonomi. Kini saatnya bagi pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kebijakan ini agar benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak, sekaligus mendukung tercapainya visi besar Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah Persada Institute

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan kebijakan strategis yang berpihak pada sektor ini. Salah satu langkah nyata adalah pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM, yang diharapkan mampu meringankan beban pelaku usaha mikro dan meningkatkan daya saing mereka di tengah tantangan ekonomi.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menetapkan bahwa utang macet UMKM yang memenuhi kriteria tertentu akan dihapuskan paling lambat April 2025. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha yang memiliki total utang maksimal Rp300 juta untuk individu dan Rp500 juta untuk institusi, termasuk bunga pinjaman.

“Kalau diperintah dari PP yang dibuat oleh Pak Prabowo, dalam waktu enam bulan harus segera kita selesaikan,” ujar Maman Abdurrahman.

Selain kebijakan penghapusan utang, pemerintah juga meluncurkan sejumlah program untuk mendorong pemberdayaan UMKM. Salah satu inisiatif utama adalah peluncuran kartu usaha yang terbagi menjadi dua jenis, yakni Kartu Usaha Afirmatif untuk masyarakat miskin dan rentan, serta Kartu Usaha Produktif bagi pelaku usaha menengah. Program ini memberikan akses permodalan, pelatihan, serta bantuan pengurusan sertifikasi dan perizinan, yang terintegrasi dengan platform digital “Sapa UMKM.”

“Program ini tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga mendukung proses legalisasi usaha serta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Hal ini akan mempermudah pemantauan dan evaluasi berbagai program pendukung UMKM”, ungkap Maman.

Kriteria lainnya mencakup pelaku usaha yang terdampak bencana alam. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa kebijakan ini lahir setelah mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani, nelayan, dan pelaku UMKM. “PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet akan membantu kelompok tani, nelayan dan para pelaku UMKM,” ujar Prabowo.

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi, menyambut baik kebijakan tersebut dan menyatakan siap mendukung pendataan serta pemberdayaan UMKM melalui pendampingan berkelanjutan. “Kami saat ini telah memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro, dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah kami layani sebanyak 21,2 juta nasabah,” jelas Arief Mulyadi.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus memberikan dampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.

{}

Oleh: Mohamad Jasin)*

Pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo, sejumlah kebijakan yang pro-UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi sorotan positif di kalangan pelaku usaha. Salah satu kebijakan yang mendapat banyak apresiasi adalah penghapusan utang bagi pelaku UMKM yang terdampak oleh berbagai kondisi ekonomi, termasuk dampak pandemi dan krisis global. Langkah ini dianggap sebagai bentuk perhatian nyata terhadap sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Sejak dilantik, Presiden Prabowo mengedepankan sektor UMKM sebagai bagian dari prioritas pembangunan ekonomi nasional. Dalam visi yang digagasnya, UMKM tidak hanya dilihat sebagai penyumbang lapangan pekerjaan, tetapi juga sebagai pilar ketahanan ekonomi yang harus diberdayakan. Penghapusan utang UMKM menjadi salah satu bentuk konkret dari komitmen tersebut.

Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha mengatakan dampak positif program penghapusanbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, di mana debitur yang terjebak dalam kredit macet bisa mendapat kesempatan untuk mengakses pembiayaan baru dan memulai kembali usahanya.

Kebijakan ini membawa harapan baru bagi banyak pelaku UMKM yang selama ini terpuruk akibat utang yang terus menumpuk. Salah satunya adalah pelaku usaha di sektor pertanian dan perkebunan yang sering kali menghadapi kendala serius dalam mendapatkan permodalan, akibat kesulitan ekonomi yang berulang. Penghapusan utang memberikan kesempatan untuk kembali berinovasi, memperbaiki usaha, dan memulai kembali tanpa terbelenggu oleh masa lalu yang penuh kesulitan finansial. Ini adalah langkah nyata yang bisa mendorong sektor UMKM untuk lebih produktif dan berdaya saing.

Bagi banyak pelaku UMKM, kebijakan ini adalah angin segar yang datang pada waktu yang tepat. Berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh sektor ini, seperti kesulitan dalam mengakses permodalan, naiknya biaya produksi, hingga pembatasan yang diterapkan akibat pandemi, membuat banyak pelaku usaha kecil terpuruk.

Tidak hanya membantu meringankan beban finansial, kebijakan ini juga memberi dampak positif terhadap psikologis pelaku UMKM. Pelaku usaha merasa lebih dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah, yang selama ini sering kali dirasa kurang mendukung sektor ini secara maksimal.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite IV NTB, Evi Apita Maya mengatakan ketika utang UMKM belum dihapuskan, para pelaku UMKM tidak bisa mengembangkan usahanya. Namun, setelah adanya kebijakan ini nanti, pelaku UMKM kembali membangkitkan perekonomian dan mengubah nasibnya menjadi lebih baik.

Tentu saja, kebijakan ini membawa harapan baru bagi banyak pelaku UMKM yang selama ini terpuruk akibat utang yang terus menumpuk. Salah satunya adalah pelaku usaha di sektor pertanian dan perkebunan yang sering kali menghadapi kendala serius dalam mendapatkan permodalan, akibat kesulitan ekonomi yang berulang. Penghapusan utang memberikan kesempatan untuk kembali berinovasi, memperbaiki usaha, dan memulai kembali tanpa terbelenggu oleh masa lalu yang penuh kesulitan finansial. Ini adalah langkah nyata yang bisa mendorong sektor UMKM untuk lebih produktif dan berdaya saing.

Selain itu, kebijakan penghapusan utang UMKM juga memberikan sinyal positif kepada sektor keuangan dan perbankan. Lembaga keuangan pun diharapkan dapat lebih fleksibel dalam memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM di masa depan. Dengan adanya kebijakan ini, ada harapan bahwa sektor keuangan akan lebih terbuka dan berani memberikan dukungan kepada UMKM, yang sering kali dianggap berisiko tinggi.

Dalam upaya mempercepat penghapusan piutang macet, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan telah memetakan sejumlah langkah yang akan dilakukan, yang terdiri dari pendataan pelaku usaha di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan dan industri mode dan kuliner, koordinasi dengan bank Himbara, badan layanan umum (BLU), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pendataan pelaku usaha di sektor-sektor tersebut merupakan langkah pertama yang sangat penting. Sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, pemerintah perlu memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Dengan data yang tepat, kebijakan yang diterapkan dapat lebih terfokus pada yang memang membutuhkan intervensi. Sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, mengingat sebagian besar UMKM berada di sektor ini.

Respons terhadap kebijakan penghapusan utang ini juga datang dari berbagai kalangan masyarakat. Sejumlah organisasi dan asosiasi UMKM di Indonesia memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah atas langkah yang dinilai sangat baik. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasa lebih optimis untuk melanjutkan usahanya setelah mendapat kesempatan untuk memulai kembali tanpa beban utang. Sebagian besar menganggap kebijakan ini sebagai langkah progresif yang dapat mendorong sektor UMKM menuju masa depan yang lebih cerah.
Kebijakan penghapusan utang UMKM di era Presiden Prabowo mendapat banyak apresiasi karena dianggap sebagai langkah yang sangat tepat dan mendesak bagi sektor yang paling rentan di Indonesia. Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil, yang merupakan bagian integral dari ekonomi nasional. Apresiasi tersebut menunjukkan adanya harapan baru bahwa UMKM Indonesia bisa bangkit lebih kuat dan berdaya saing dalam perekonomian global.

)*Penulis merupakan Analis Ekonomi Makro – Lembaga Riset Ekonomi Nusantara

Jakarta – Presiden Prabowo terus berkomitmen memberantas Narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menjadi salah lembaga yang turut mengawal upaya pemberantasan Narkoba.
Kepala BNN RI Komjen Pol. Marthinus Hukom menyatakan bahwa isu narkotika saat ini memang telah menjadi salah satu isu utama, sehingga penanganan terkait masalah narkotika telah masuk dalam program prioritas nasional sebagaimana yang tertuang dalam misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.
“Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam penanganan narkotika juga dipertegas dengan pembentukan Desk Pemberantasan Narkoba oleh Menteri Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan,” ujar Marthinus
Selain itu, BNN RI pun sedang melakukan penguatan intelijen melalui perekrutan personel yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
Marthinus menjelaskan bahwa belakangan ini di Indonesia terdapat beberapa penemuan clandestine lab (pabrik gelap) Narkotika yang berhasil diungkap oleh BNN RI.
Pada tahun 2024, setidaknya terdapat dua kasus pabrik gelap Narkotika yang telah diungkap oleh BNN, yaitu di Bali pada bulan Juli dan di Serang, Banten pada Oktober.
Menurut Marthinus, pengungkapan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya sebagai pasar Narkotika, tetapi juga sebagai produsen narkotika.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang baik antara DPRD DKI dengan BNN dalam upaya menanggulangi peredaran Narkoba. Terlebih, Narkoba kini mulai menyasar kalangan anak-anak muda atau pelajar.
“Tentu saja, kerja sama antara DPRD dan BNN sangat penting untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta, terutama masalah narkoba yang sudah mulai menyasar anak-anak sekolah,” ujar Khoirudin
Khoirudin juga mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap perilaku individu maupun kelompok yang memanfaatkan obat-obatan terlarang untuk kepentingan tawuran. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi merusak masa depan generasi penerus bangsa.
“Kami di DPRD DKI Jakarta sangat mendukung upaya untuk menyelesaikan masalah Narkoba di Jakarta. Alhamdulillah, BNN sudah hadir, dan kami berkomitmen untuk memberantas peredaran Narkoba di Jakarta,” ucapnya.
Khoirudin berharap, BNN dapat menurunkan jumlah pengguna Narkoba di Jakarta. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah preventif yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari sekolah, kelompok masyarakat, komunitas, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama termasuk ulama.
Upaya pemberantasan Narkoba perlu terus mendapat dukungan dari berbagai pihak agar menyelamatkan masa depan para generasi penerus bangsa. Langkah-langkah pencegahan harus dilakukan di berbagai lapisan masyarakat sehingga tidak ada lagi korban yang terpapar Narkoba.

(*)