Pemerintah Pastikan Pembangunan IKN Terus Berlanjut

Oleh: Bare Nawasena )*

Indonesia telah memasuki babak baru dalam upaya membangun peradaban bangsa melalui realisasi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan pembangunan sejumlah gedung di kawasan tersebut terus berjalan sesuai rencana. Langkah ini bukan hanya menjadi simbol transformasi nasional, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Indonesia sedang bergerak menuju masa depan yang lebih maju, modern, dan berkelanjutan.

Proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional. Berbagai gedung yang dirancang untuk memenuhi fungsi pemerintahan, sosial, hingga ekonomi mulai dibangun di kawasan ini. Salah satu tonggak utama adalah pembangunan Istana Negara yang dirancang dengan konsep arsitektur modern, namun tetap mencerminkan nilai-nilai lokal dan keberlanjutan.

Pemerintah memastikan bahwa semua proses pembangunan dilakukan dengan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pembangunan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan lingkungan.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan IKN adalah komitmen terhadap prinsip keberlanjutan. Pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan gedung dan infrastruktur di kawasan ini harus memenuhi standar green building. Artinya, setiap proyek harus dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan, memanfaatkan energi terbarukan, dan mendukung efisiensi sumber daya.

Selain itu, kawasan IKN juga dirancang untuk menjadi kota hutan atau forest city. Dengan demikian, pembangunan gedung-gedung di kawasan ini tidak akan mengorbankan ekosistem yang ada. Bahkan, pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan menanam pohon, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menciptakan ruang hijau yang luas.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani mengakui dirinya terus bertemu dengan para calon investor yang potensial untuk menanamkan modal di IKN. Dalam pertemuan itu, pemerintah menyampaikan sejumlah insentif dan keuntungan yang ditawarkan oleh IKN. Di saat yang sama, pengambil kebijakan juga akan terus berupaya menarik investor untuk menempatkan modal di IKN.

Sejumlah investor juga telah merealisasikan investasinya yang ditandai dengan sejumlah pembangunan infrastruktur di IKN. Pusat perbelanjaan, perhotelan, restoran, industri hijau, pendidikan, dan kesehatan menjadi bukti hadirnya investor dalam pembangunan IKN.

Pembangunan IKN tidak hanya berdampak pada tingkat nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Salah satu manfaat utama adalah terciptanya lapangan kerja baru. Ribuan tenaga kerja lokal dilibatkan dalam berbagai proyek pembangunan gedung di kawasan IKN, mulai dari konstruksi hingga penyediaan jasa pendukung.

Selain itu, pembangunan IKN juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar kawasan IKN. Misalnya, melalui program pelatihan dan pendampingan, masyarakat lokal didorong untuk menjadi bagian dari rantai pasok proyek pembangunan.

Pembangunan IKN tentunya terus mencuri perhatian publik dengan kemajuan yang signifikan. Salah satu tonggak penting dalam proses ini adalah jaminan dari pemerintah bahwa gedung legislatif di IKN akan mulai dibangun pada awal tahun 2025. Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan Indonesia menuju pemerintahan yang lebih efisien, modern, dan berkelanjutan.

Teknologi memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan IKN. Pemerintah memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan. Misalnya, penggunaan Building Information Modeling (BIM) memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan proyek dilakukan dengan lebih akurat dan terintegrasi.

Selain itu, teknologi digital juga digunakan untuk memantau kemajuan pembangunan secara real-time. Sistem ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi terkini tentang status proyek, mengidentifikasi potensi masalah, dan mengambil langkah-langkah korektif dengan cepat.

Pemerintah optimistis bahwa pembangunan IKN akan membawa dampak positif jangka panjang bagi Indonesia. Gedung-gedung yang dibangun di kawasan ini bukan hanya menjadi fasilitas fisik, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan modernitas bangsa. Dengan dukungan yang kuat dari semua pihak, IKN diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif ditargetkan rampung dalam dua tahun, mulai awal 2025. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa proses lelang untuk sarana dan prasarana sedang dalam tahap tinjauan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Diharapkan, seluruh persiapan selesai pada kuartal pertama 2025.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw juga mengatakan dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen. pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai rencana. Dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025, guna mendukung perpindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap.

Maka dari itu, Pemerintah harus memastikan setiap tahapan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Gedung legislatif di IKN bukan hanya simbol kemajuan, tetapi juga cerminan tekad bangsa untuk tumbuh lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan.

)* Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution.

Ciptakan Momen Tahun Baru Tanpa Gangguan, Apkam Prioritaskan Keamanan Publik

Surabaya – Pada perayaan Tahun Baru, aparat keamanan menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan publik tetap menjadi prioritas utama. Berbagai langkah strategis telah diambil guna menciptakan suasana aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Direktur Reskrimsus Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi (KBP), Budi Hermanto, menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum serta menciptakan lingkungan kondusif. Kerja sama yang solid antara aparat dan masyarakat dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih maju, adil, dan makmur.

“Bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur, serta bebas dari ancaman kejahatan yang merusak tatanan sosial,” ujar Budi Hermanto.

Budi juga menegaskan bahwa momentum Tahun Baru menjadi waktu refleksi dan langkah strategis untuk menghadapi tantangan mendatang. Pihaknya terus mengedepankan tugas penegakan hukum dengan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

“Mari menjaga kedamaian, menghargai perbedaan, dan bekerja keras demi Indonesia yang lebih baik di tahun 2025,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto, mengingatkan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) bukan hanya tugas Kepolisian, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Keberhasilan pengamanan Nataru merupakan tanggung jawab bersama. Soliditas dan sinergitas adalah kunci utama dalam pelaksanaan tugas,” ungkapnya.

Operasi Lilin 2024, yang melibatkan lebih dari 141.605 personel gabungan, telah digelar untuk menjamin keamanan selama periode 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

“Kami telah mendirikan pos pengamanan di seluruh wilayah untuk memastikan kelancaran kegiatan, termasuk pada 61.452 objek pengamanan seperti gereja, tempat wisata, dan pusat perbelanjaan,” jelas Karyoto.

Di Sumatera Barat, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyampaikan bahwa pihaknya bersama Forkopimda Plus fokus menjaga keamanan di lebih dari 75 gereja, termasuk 36 di Kota Padang.

Ia menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap potensi kerawanan selama liburan panjang.
“Kami memantau ketat aktivitas warga untuk mencegah pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan petasan,” tegas Suharyono.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana alam yang mungkin terjadi.

“Melalui upaya sinergis tersebut, aparat keamanan berkomitmen menciptakan momen Tahun Baru yang aman dan berkesan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. [*]

Pembebasan Lahan Jadi Kunci Utama Percepatan Infrastruktur IKN

PENAJAM — Pemerintah terus menggenjot percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menjadikan pembebasan lahan sebagai prioritas utama. Proses pembebasan lahan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membuka jalan bagi pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi utama IKN sebagai kota masa depan yang modern dan berwawasan lingkungan.

Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan OIKN, Mia Amalia, menjelaskan bahwa hingga saat ini, lebih dari 80% lahan untuk tahap awal pembangunan telah berhasil dibebaskan. Proses ini dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan proses pembebasan lahan berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip keadilan.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kompensasi yang layak dan adil. Proses dialog terus dilakukan agar semua pihak merasa diuntungkan dalam pembangunan IKN,” ujar Mia.

Senada dengan hal itu, Direktur Pertanahan pada Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Firyadi, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk mempercepat penyelesaian administrasi terkait pembebasan lahan. Mekanisme yang transparan menjadi kunci utama dalam menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami memastikan bahwa semua proses pembebasan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kecepatan adalah prioritas, tetapi tetap harus diiringi dengan akurasi dan transparansi,” kata Firyadi.

Dukungan juga datang dari Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, yang melihat pembebasan lahan sebagai fondasi awal dari suksesnya pembangunan IKN. Nirwono menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyelesaikan tantangan ini.

“Pembebasan lahan tidak hanya soal administrasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dengan masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis, pemerintah mampu menciptakan sinergi yang positif untuk mendukung proyek besar ini,” jelas Nirwono.

Proyek pembangunan IKN dirancang tidak hanya untuk menciptakan pusat pemerintahan baru, tetapi juga menjadi katalisator bagi pemerataan pembangunan di Indonesia. Pembebasan lahan yang cepat dan efektif menjadi langkah awal untuk merealisasikan visi besar tersebut.

Dengan kemajuan yang ada, pemerintah optimistis pembangunan infrastruktur utama IKN dapat berjalan sesuai jadwal, menjadikan Nusantara sebagai simbol transformasi nasional dan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan dalam tahap pembebasan lahan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan besar pembangunan IKN demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

***

Pemerintah Optimalkan Pengawasan Jalur Laut dan Udara untuk Tahun Baru

Oleh : Gema Iva Kirana )*

Pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk memperketat pengawasan jalur laut dan udara guna memastikan kelancaran, kenyamanan, dan keamanan masyarakat selama libur panjang akhir tahun 2024/2025. Keputusan ini diambil dalam rangka mengantisipasi pergerakan massa yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan menjelang perayaan Tahun Baru.

Pergerakan masyarakat diperkirakan akan banyak terjadi selama Periode Nataru 2024/2025. Presiden Prabowo pun telah memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi lonjakan aktivitas masyarakat serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok selama libur panjang tersebut.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah menyusun berbagai strategi untuk mengoptimalkan kelancaran transportasi, memastikan keamanan masyarakat, serta memitigasi potensi bencana yang mungkin terjadi selama musim libur ini.

Dalam sebuah pernyataan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden, disebutkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menghadapi puncak pergerakan masyarakat. Koordinasi ini sangat penting agar seluruh aspek, mulai dari transportasi hingga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, dapat berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, Presiden juga mengingatkan untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang berpotensi mempengaruhi jalur transportasi serta aktivitas masyarakat.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa koordinasi yang solid antara instansi pemerintah di pusat dan daerah sangat diperlukan. Beliau memastikan bahwa semua instansi terkait sudah siap untuk mengamankan jalur transportasi baik darat, laut, maupun udara. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan arus mudik dan arus balik dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Presiden optimistis bahwa persiapan pemerintah yang matang akan memastikan kelancaran proses perjalanan masyarakat selama libur akhir tahun. Dalam menghadapi peningkatan aktivitas ini, koordinasi yang baik antara berbagai pihak akan menjadi kunci utama untuk mencapai hasil yang maksimal.

Sebelumnya, Menko PMK Pratikno, yang memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, menjelaskan bahwa pemerintah telah membahas secara rinci mengenai berbagai aspek yang menyangkut kenyamanan masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah pengoptimalan infrastruktur seperti rest area yang ramah bagi anak-anak dan lansia, serta pengawasan di tempat-tempat wisata yang diperkirakan akan ramai dikunjungi masyarakat.

Hal ini penting agar masyarakat yang melakukan perjalanan dapat merasa nyaman dan aman, baik dalam perjalanan maupun saat beristirahat. Pratikno juga menyebutkan bahwa pemerintah akan terus berupaya memastikan ketersediaan bahan pokok serta aksesibilitas destinasi wisata. Dengan demikian, diharapkan tidak ada kelangkaan atau kekacauan yang mengganggu kenyamanan masyarakat selama liburan.

Keamanan dan ketertiban menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan liburan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, Polri berperan penting dalam menjaga situasi agar tetap aman dan terkendali. Polri telah mempersiapkan Operasi Lilin 2024/2025 yang berlangsung di seluruh Indonesia. Operasi ini melibatkan lebih dari 140 ribu personel gabungan dari TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.

Operasi ini akan dilaksanakan dengan membangun sebanyak 2.794 posko yang tersebar di berbagai titik strategis di seluruh Indonesia. Posko-posko ini akan berfungsi sebagai pusat pemantauan situasi di lapangan serta sebagai titik pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan adanya posko tersebut, diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan liburan.

Selain pengamanan jalur transportasi dan pengawasan di tempat wisata, pelayanan keimigrasian juga menjadi perhatian utama pemerintah. Mengingat tingginya mobilitas wisatawan, terutama ke Bali dan Lombok yang merupakan destinasi wisata favorit domestik dan mancanegara, Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam memastikan bahwa layanan keimigrasian akan tetap berjalan lancar selama libur Nataru. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan, kendaraan patroli khusus akan dikerahkan di kawasan wisata tersebut.

Kendaraan patroli ini bertujuan untuk memantau dan mengawasi jalur transportasi serta memastikan bahwa semua proses administratif berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan langkah ini, diharapkan dapat mengurangi potensi masalah yang dapat menghambat kelancaran perjalanan wisatawan.

Dengan berbagai langkah yang telah dipersiapkan oleh pemerintah, mulai dari peningkatan pengawasan di jalur transportasi hingga penguatan sektor keimigrasian, Presiden Prabowo tetap optimis bahwa libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024/2025 akan berjalan dengan lancar dan aman.

Berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pengamanan dan pengawasan sudah saling berkoordinasi untuk memastikan bahwa perayaan tersebut tidak terganggu oleh masalah teknis ataupun bencana. Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, langkah-langkah mitigasi yang diambil diharapkan dapat menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik dengan aman dan nyaman.

Bagi masyarakat, langkah-langkah yang telah dipersiapkan ini diharapkan dapat memberikan rasa tenang dan nyaman saat menikmati libur akhir tahun bersama keluarga. Namun, perlu diingat bahwa keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan instansi terkait.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk turut mendukung upaya pemerintah dengan mengikuti semua petunjuk dan imbauan yang diberikan. Masyarakat juga diingatkan untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca buruk yang dapat terjadi, terutama di jalur-jalur transportasi yang rentan terhadap gangguan cuaca ekstrem.

Sebagai negara yang besar, Indonesia tentu mampu mengatasi tantangan tersebut jika seluruh pihak bekerja sama dengan baik. Maka dari itu, mari kita dukung upaya pemerintah agar liburan ini berjalan dengan sukses dan menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan antarwarga negara.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Pemerintah Siapkan Stimulus untuk Masyarakat Pasca Penyesuaian PPN 1 Persen

Oleh: Feronika Jasin )*
Setelah dilakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen, pemerintah telah mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk meredam dampak ekonomi terhadap masyarakat. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menyehatkan sektor fiskal negara, namun diperkirakan akan memberikan beban tambahan bagi konsumen dan sektor-sektor tertentu.
Dalam menghadapi potensi dampak negatif dari penyesuaian PPN tersebut, pemerintah menyadari pentingnya memberikan stimulus guna menjaga daya beli masyarakat. Beberapa langkah yang direncanakan di antaranya adalah peningkatan anggaran untuk program-program sosial yang dapat langsung dirasakan oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dengan adanya stimulus tersebut, diharapkan beban yang ditanggung oleh konsumen dapat diminimalisasi, serta pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai insentif perpajakan 2025, yang mayoritas akan dinikmati oleh rumah tangga dan pelaku usaha, termasuk UMKM, menunjukkan adanya upaya konkret pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dengan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Pemerintah menyadari bahwa rumah tangga, terutama yang berada pada lapisan menengah ke bawah, adalah motor penggerak perekonomian nasional. Dampak pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi global telah menggerus daya beli masyarakat, yang berdampak langsung pada konsumsi barang dan jasa. Dalam konteks ini, insentif perpajakan yang diarahkan untuk rumah tangga menjadi langkah yang sangat tepat. Dengan memberikan keringanan pajak atau pengembalian pajak, pemerintah memberi ruang bagi masyarakat untuk menyesuaikan anggaran rumah tangga mereka, sekaligus mendorong konsumsi yang pada gilirannya dapat mendukung pemulihan ekonomi.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada sektor-sektor yang diperkirakan akan lebih terdampak oleh penyesuaian PPN. Pemerintah sedang merumuskan skema insentif bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), agar mereka tetap bisa bertahan dan beradaptasi dengan perubahan tarif pajak yang baru. Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang tepat sasaran, serta subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok juga menjadi salah satu bagian dari stimulus yang akan segera digulirkan.
Sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang lebih luas, pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian lainnya yang bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penguatan program pelatihan dan pendidikan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat bisa lebih berdaya saing dan siap menghadapi tantangan pasar kerja.
Peneliti Ekonomi Indonesia Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo Irhamna, mengatakan terkait dengan penyesuaian tarif PPN 1 persen membuka ruang diskusi mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Meski tampak sederhana, penyesuaian tarif PPN 1 persen diperkirakan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, bahkan mencapai puluhan triliun rupiah.
Dalam konteks keuangan negara, penyesuaian PPN dapat dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dengan memperkirakan kenaikan ini dapat menambah pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah, pemerintah tentu berharap untuk mengatasi defisit anggaran yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Sumber penerimaan yang lebih besar dari PPN dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah kebijakan yang mempermudah akses terhadap pembiayaan juga menjadi fokus perhatian. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu menjelaskan mengenai keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi 2025 akan tetap mencapai target APBN sebesar 5,2 persen meski ada penyesuaian tarif PPN, patut untuk dicermati.
Febrio menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian PPN 1 persen tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi. Meskipun ini merupakan pandangan yang optimistis, tantangan dalam mewujudkan prediksi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Terutama dalam konteks ekonomi Indonesia yang penuh dengan ketidakpastian global dan dinamika domestik yang kompleks.
Febrio yakin bahwa meski ada kebijakan penyesuaian PPN, target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen masih bisa tercapai. Keyakinan ini bisa jadi didasarkan pada beberapa faktor yang mendukung perekonomian Indonesia, seperti permintaan domestik yang tetap tinggi, kebijakan stimulus yang pro-pengusaha, dan prospek positif dari sektor ekspor. Selain itu, ekonomi global yang diperkirakan membaik pasca-pandemi juga bisa memberikan dorongan bagi ekspor Indonesia.
Pemerintah juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga keuangan dan asosiasi pengusaha, untuk memastikan bahwa langkah-langkah stimulus yang diambil dapat berjalan dengan efektif. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan memberikan ketenangan kepada masyarakat yang merasa khawatir akan dampak dari kebijakan tersebut.
Dengan adanya berbagai stimulus yang disiapkan, diharapkan masyarakat dapat merasa terbantu dalam menghadapi transisi ini. Sementara itu, pemerintah akan terus memantau perkembangan perekonomian dan menyesuaikan kebijakan fiskal agar dampaknya dapat dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, meskipun penyesuaian PPN ini menjadi tantangan tersendiri, upaya yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dan memfasilitasi masyarakat untuk tetap dapat beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang baru.
)* Analis ekonomi Astara Indocity

Pemerintah Perketat Pengawasan di Tempat Keramaian Saat Malam Tahun Baru

Oleh : Ratih Safira Utami )*

Saat malam pergantian tahun, pemerintah mengambil langkah strategis dengan memperketat pengawasan di berbagai tempat keramaian. Tujuannya jelas, menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi masyarakat yang ingin merayakan momen spesial ini.

Pemerintah terus mengoptimalkan pengamanan jelang momentum Tahun Baru 2025. Strategi ini juga menjadi ajakan bagi semua pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan, baik di tempat umum maupun dalam perjalanan menuju lokasi perayaan. Sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam memastikan pergantian tahun berjalan lancar tanpa gangguan.

Langkah pengawasan yang dilakukan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian, petugas Satpol PP, hingga relawan keamanan masyarakat. Titik-titik strategis seperti alun-alun, pusat perbelanjaan, dan lokasi wisata menjadi fokus utama pengamanan. Pemerintah juga menyiapkan posko-posko pengamanan untuk memantau situasi secara real-time. Dengan koordinasi yang solid, diharapkan pengamanan ini tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang ingin merayakan pergantian tahun tanpa rasa khawatir.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyatakan bahwa situasi Tahun Baru 2024 ke 2025 masih aman dan terkendali. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap berbagai potensi gangguan, terutama uang palsu

Pemerintah sendiri juga telah mendirikan sejumlah posko di sejumlah titik keramaian. Adanya posko-posko gabungan yang melibatkan TNI, Polri, dan instansi lainnya menjadi elemen penting dalam menciptakan rasa aman. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat diharapkan dapat menjalani hari besar ini tanpa rasa khawatir.

Tidak berhenti di situ, masyarakat diminta untuk senantiasa menjaga kewaspadaan jelang malam pergantian Tahun Baru. Dalam hal ini, Budi Gunawan menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan situasi mencurigakan kepada posko-posko yang telah disiapkan. Sinergi antara pihak keamanan dan masyarakat dianggap sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas selama periode Natal dan Tahun Baru. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sistem keamanan, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Di wilayah DKI Jakarta, Polda Metro Jaya telah memetakan tiga titik keramaian yang diprediksi menjadi pusat perayaan malam Tahun Baru 2025, yaitu Ancol, Bundaran HI, dan Taman Mini Indonesia Indah. Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, menyatakan bahwa pengawasan di lokasi-lokasi tersebut akan diperketat. Kegiatan pesta kembang api yang menjadi tradisi tahunan tetap diizinkan berlangsung, namun dengan pengawasan ketat demi memastikan keselamatan masyarakat.

Djati juga menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh personel kepolisian setempat, tetapi juga melibatkan Brimob. Kehadiran mereka di lapangan bertujuan untuk memberikan asistensi dan memastikan tidak ada ancaman terhadap masyarakat.

Antisipasi terhadap potensi gangguan di lokasi-lokasi ini menjadi prioritas utama. Mengingat perayaan malam Tahun Baru sering kali melibatkan kerumunan besar, langkah ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, di Pekanbaru, Penjabat Wali Kota, Roni Rakhmat, mengambil langkah berbeda dengan memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam. Roni menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam mencegah peredaran narkoba di lokasi-lokasi tersebut. Razia rutin menjadi salah satu strategi utama untuk menjaga ketertiban sekaligus memastikan pengelola tempat hiburan malam mematuhi regulasi yang berlaku.

Selain itu, Roni juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap izin operasional tempat hiburan. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan segan menindak pelanggaran, terutama jika ditemukan adanya indikasi peredaran narkoba. Sebagai langkah pencegahan lebih lanjut, surat edaran yang mengatur jam operasional tempat hiburan malam akan segera diterbitkan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan potensi gangguan keamanan sekaligus menciptakan suasana yang lebih terkendali.

Langkah-langkah pengawasan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan suasana aman selama perayaan akhir tahun. Kombinasi antara pengamanan fisik di lapangan dan kebijakan administratif diharapkan mampu meminimalisir potensi gangguan keamanan. Pemerintah daerah di seluruh provinsi diimbau untuk mengambil langkah proaktif dalam memastikan warganya dapat merayakan malam Tahun Baru dengan aman.

Kesadaran masyarakat untuk turut berkontribusi dalam menjaga ketertiban juga menjadi harapan besar. Dalam situasi apa pun, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah adalah fondasi utama untuk menciptakan suasana harmonis. Ketika masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar, potensi gangguan dapat diminimalisir. Dengan demikian, momen pergantian tahun dapat dirayakan dengan sukacita tanpa adanya kekhawatiran terhadap ancaman keamanan.

Akhirnya, langkah-langkah strategis yang telah diambil pemerintah ini menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan malam Tahun Baru berjalan aman dan nyaman. Dalam semangat ini, masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga ketertiban, menikmati momen pergantian tahun dengan penuh suka cita, dan terus memperkuat semangat kebersamaan.

Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, perayaan Tahun Baru 2025 dapat menjadi momen yang berkesan dan menyenangkan bagi semua. Mari kita jadikan Tahun Baru ini sebagai tonggak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan harmoni yang lebih kuat di masa depan.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Stabilitas APBN Terjaga Melalui Penyesuaian Tarif PPN 1 Persen

Jakarta – Pemerintah Indonesia akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa kebijakan ini telah melalui pembahasan mendalam antara pemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan fiskal. Kesehatan APBN perlu terus dijaga agar mampu menyerap kejut (shock absorber) dan merespon ancaman Global Financial Crisis.

“Kebijakan ini telah melalui pembahasan mendalam antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan fiskal. Kesehatan APBN perlu terus dijaga agar mampu menjadi shock absorber dan merespons berbagai ancaman Global”, tuturnya.

Untuk memitigasi dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan perlindungan terhadap masyarakat.

“Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa paket stimulus ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah memastikan bahwa barang dan jasa kebutuhan pokok tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau tarif 0%. Barang dan jasa tersebut meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, dan lainnya.

Peneliti Ekonomi di Indonesia Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo Irhamna mengatakan dalam jangka panjang, kenaikan PPN juga dapat meningkatkan stabilitas fiskal jika penerimaannya dikelola dengan baik untuk mendanai belanja produktif.

“Kenaikan PPN dapat mendukung stabilitas fiskal dalam jangka panjang, asalkan penerimaannya dimanfaatkan secara efektif. Fokus utamanya harus pada belanja produktif yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian”, ujarnya.

Selain itu, Ariyo menambahkan meski 1 persen, kenaikan PPN tentu dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara.

“Kenaikan satu persen tarif PPN diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah, tergantung pada tingkat konsumsi,” ujar Ariyo.

Dengan penyesuaian tarif PPN ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan tersebut diharapkan mampu mendukung alokasi anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran, terutama untuk sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan fiskal, sehingga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis.  [*]

Sambut Tahun Baru Dengan Aman dan Kondusif Jadi Tanggung Jawab Bersama

SURABAYA – Perayaan Tahun Baru 2025 membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat guna menciptakan suasana aman, nyaman, dan kondusif.

Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi (KBP) Budi Hermanto, yang menegaskan pentingnya dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan keamanan.

“Bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur, serta bebas dari ancaman kejahatan yang merusak tatanan sosial,” ungkap KBP Budi Hermanto

Ia juga menambahkan bahwa momentum tahun baru menjadi refleksi perjalanan yang telah ditempuh sekaligus perencanaan langkah ke depan.

Sebagai bagian dari institusi Polri, Kombes Buher, sapaan akrabnya, memastikan komitmen penuh dalam menjaga keamanan.

“Kami terus berupaya menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan menciptakan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga perdamaian, menghargai perbedaan, dan bekerja keras demi Indonesia yang lebih baik di tahun mendatang.

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto, menekankan bahwa pengamanan perayaan Tahun Baru menjadi tanggung jawab bersama.

Menurutnya, keberhasilan Operasi Lilin 2024 yang digelar sejak 21 Desember hingga 2 Januari melibatkan 141.605 personel gabungan dari Polri, TNI, dan pemangku kepentingan lain.

“Keberhasilan pengamanan Nataru merupakan tanggung jawab bersama. Soliditas dan sinergitas antarlembaga menjadi kunci utama suksesnya operasi tersebut,” ujar Karyoto.

Ia juga menyoroti dampak positif keberhasilan pengamanan terhadap perputaran ekonomi nasional.

Selain itu, ribuan pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah bertujuan memastikan kenyamanan masyarakat dalam merayakan Tahun Baru.

Di Sumatera Barat, Gubernur Mahyeldi mengapresiasi upaya seluruh pihak yang menjaga kondusivitas sepanjang tahun 2024.

Ia menegaskan bahwa menciptakan rasa aman bagi warga yang merayakan Natal merupakan tanggung jawab bersama.

“Kita wajib menghadirkan suasana yang kondusif agar saudara-saudara kita merasa nyaman,” ungkapnya.

Dukungan bersama yang terus terjalin diharapkan mampu menjaga suasana aman dan damai, sehingga perayaan Tahun Baru dapat berlangsung dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan.

Pemerintah Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Jelang Pergantian Tahun

JAKARTA – Menjelang Tahun Baru 2025, pemerintah memastikan berbagai langkah strategis telah disiapkan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan stabilitas selama perayaan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh agar masyarakat dapat merayakan momen tersebut dengan tenang.

“Agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita, dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menyampaikan bahwa persiapan tersebut telah dibahas dalam sejumlah rapat sebelumnya. Ia juga meminta laporan terkini dari berbagai sektor, seperti keamanan, transportasi, pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan, dan sektor pariwisata.

“Saya ingin juga mendapat laporan yang terkini dari pihak keamanan, juga dari sektor transportasi, kemudian laporan tentang pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan, dan bahan-bahan pokok lainnya, juga sektor tenaga kerja dan sektor pariwisata,” ungkapnya.

Dalam mendukung stabilitas kebutuhan pokok, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman.

“Stok Bulog hampir 2 juta. Jadi harga-harga Nataru aman, terkendali, enggak usah khawatir, stok cukup,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan menyalurkan 160 ribu ton beras untuk program bantuan pangan kepada 16 juta penerima manfaat selama Januari dan Februari 2025.

Selain itu, Bulog juga akan menyerap hasil panen raya pada Maret dan April untuk menjaga keseimbangan pasokan.

Sementara itu, Kementerian BUMN melalui Wakil Menteri, Kartika Wirjoatmodjo, melakukan pemantauan langsung pasokan bahan bakar dan LPG di Pertamina Digital Hub.

Ia mengapresiasi kesiapan Pertamina dalam menghadapi lonjakan kebutuhan energi selama libur akhir tahun.

“Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan energi, kesiapan BUMN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG menjadi hal yang sangat diutamakan. Saya mengapresiasi Satuan Tugas (Satgas) Pertamina yang siap menghadapi momen besar keagamaan selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025,” ujarnya.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menambahkan bahwa tim Satgas Pertamina akan siaga 24 jam untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.

“Dalam masa Satgas Nataru 2024/2025, perwira Pertamina juga bertugas di lapangan untuk memantau secara langsung kelancaran pasokan energi, terutama BBM dan LPG,” ujarnya.

Langkah-langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas selama libur akhir tahun. Dengan kolaborasi lintas sektor, Presiden Prabowo meyakini perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung dengan aman dan damai.

Pemerintah Perketat Pengamanan Jelang Perayaan Tahun Baru

JAKARTA – Menjelang perayaan Tahun Baru, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggelar evaluasi untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Dalam evaluasi ini, Menko Polkam, Budi Gunawan memberikan apresiasi kepada TNI, Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta semua pihak terkait atas dedikasi mereka dalam menjaga kenyamanan masyarakat.

“Kami mengucapkan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berupaya keras untuk menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat, khususnya dalam menyambut perayaan Tahun Baru,” tuturnya.

Menko Polkam juga menyoroti pentingnya layanan komunikasi, khususnya di wilayah terdampak bencana akibat cuaca ekstrem. Ia meminta Komdigi dan operator telekomunikasi untuk memastikan jaringan tetap stabil di area-area rawan bencana.

“Kami meminta Komdigi dan operator telekomunikasi untuk menjamin kestabilan jaringan di daerah yang terdampak bencana. Koneksi komunikasi yang handal sangat krusial untuk mendukung proses penyelamatan dan koordinasi di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat dan aparat keamanan untuk mewaspadai peredaran uang palsu yang diprediksi meningkat selama periode ini.
“Kami mengimbau TNI dan Polri untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran uang palsu, terutama di lokasi-lokasi ramai seperti pasar dan pusat perbelanjaan,” jelasnya.

Ia juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati saat bertransaksi, terutama secara tunai.

“Pastikan uang yang diterima asli. Jika menemukan indikasi uang palsu, segera laporkan kepada pihak berwajib,” tambahnya.

Sementara itu, Polda Bali juga memperketat pengamanan di sejumlah pintu masuk menjelang perayaan Nataru. Personel Polda Bali yang terlibat dalam pengamanan Operasi Lilin Agung akan meningkatkan penjagaan di lima pintu utama masuk Bali, seperti Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa Denpasar, Pelabuhan Gilimanuk Jembrana, Pelabuhan Padangbai Karangasem, dan Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng.

Kabid Humas Polda Bali, Kombespol Jansen Avitus Panjaitan, menyatakan bahwa Polda Bali akan menggelar pengamanan secara terbuka maupun tertutup selama 24 jam di pintu-pintu tersebut.

Pemeriksaan ketat terhadap kendaraan, barang bawaan, dan orang yang masuk ke Bali akan dilakukan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang atau aktivitas mencurigakan.

“Personel Polri akan melakukan pemeriksaan dengan cermat terhadap kendaraan, barang bawaan, dan setiap individu yang memasuki wilayah Bali. Hal ini fokus pada upaya pencegahan terhadap masuknya barang-barang terlarang maupun aktivitas mencurigakan,” jelasnya [*]