Monthly Archives: Desember 2024

JAKARTA – Menjelang perayaan Tahun Baru 2025, pemerintah bersama aparat terkait telah mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menjelaskan bahwa Pemerintah terus berupaya memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman dan lancar.

Pemerintah berkomitmen memastikan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru berlangsung aman, lancar, tertib, serta memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, ujar Pratikno.

Ia juga mengapresiasi kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, komunitas keagamaan, dan aparat keamanan dalam mendukung pelaksanaan ibadah dan perayaan.

Kami memastikan lalu lintas berjalan lancar, peribadatan berlangsung aman, dan lokasi wisata terjaga dengan baik. Harapannya, masyarakat dapat menikmati suasana Natal dan Tahun Baru dengan penuh kedamaian dan khidmat, tambahnya.

Di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI menggelar Operasi Lalu Lintas Jaya 2024 yang berlangsung selama 13 hari, mulai 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

Pejabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, memastikan bahwa pengamanan dilakukan dengan dukungan 1.500 personel Satpol PP dan 2.700 personel Dinas Perhubungan.

Insya Allah dengan Forkopimda yang sangat solid dan kompak, pengamanan Natal 2024 dan perayaan Tahun Baru 2025 di Jakarta akan berjalan lancar, damai, dan tidak ada masalah, ujar Teguh.

Selain pengamanan, Pemprov Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.

Kami juga menyiagakan petugas medis lengkap dengan sarana prasarana seperti ambulans untuk pelayanan medis jika dibutuhkan, tambah Teguh.

Sementara itu, di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan, menjelaskan bahwa Operasi Lilin Rinjani 2024 telah memobilisasi 1.385 personel, 20 pos pengamanan, 11 pos pelayanan, dan 3 pos pelayanan terpadu.

Semua sudah kita siapkan. Libatkan tokoh dan masyarakat, pastikan negara hadir, serta lakukan penguatan komunikasi objek vital dan rekayasa manajemen lalu lintas, kata Hadi.

Kapolda NTB juga menekankan pentingnya sinergi dengan masyarakat untuk menjaga keamanan di tempat ibadah, lokasi hiburan, pariwisata, dan pusat perbelanjaan.

Kunci sebuah operasi adalah sinergitas. Mari libatkan semua komponen masyarakat,” tuturnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimistis bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru akan berjalan aman, tertib, dan penuh makna bagi seluruh masyarakat. []

JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah serius dalam menghadapi perayaan akhir tahun dengan mengoptimalkan posko gabungan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran kepolisian untuk mengantisipasi aksi pemalakan yang sering terjadi di kawasan wisata, terutama di jalur-jalur tikus.

“Kita melihat adanya kecenderungan masyarakat menggunakan jalur-jalur tikus, sehingga tadi kami meminta untuk dilakukan sweeping, terutama pada saat puncak arus. Dari laporan yang ada, memang ditemukan potensi terjadinya aksi pemalakan,” kata Sigit

Kapolri juga mengungkapkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat menuju tempat-tempat wisata menjelang pergantian tahun. Ia meminta koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pengamanan lebih ketat.

“Saya meminta agar ke depannya dilakukan antisipasi dengan memperbanyak patroli gabungan antara TNI-Polri dan semua pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.

Sinergi antara TNI, Polri, dan instansi terkait diharapkan mampu mendukung kelancaran operasi Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Tingkatkan terus sinergi dan kekompakan di antara semua pemangku kepentingan terkait, agar rangkaian operasi Nataru dapat berjalan lancar dan masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali telah menyiapkan strategi antisipasi kemacetan menjelang malam pergantian tahun. Kepala Seksi Pengawasan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub Bali, Kadek Dwi Ratna Partami, menyebut langkah tersebut telah dilakukan sejak 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

“Kami mendirikan posko bersama di beberapa lokasi strategis untuk memantau dan mengatur arus lalu lintas,” ungkap Ratna.

Kemacetan yang sering terjadi disebabkan oleh parkir sembarangan dan aktivitas masyarakat di sekitar jalan. Untuk mengatasinya, Dishub melakukan penertiban parkir meski keterbatasan personel dan fasilitas menjadi kendala.

“Saat ini, penegakan hukum masih berupa imbauan, sosialisasi, dan pemberian tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian,” tambah Ratna.

Menjelang malam pergantian tahun, fokus pengaturan lalu lintas akan diarahkan pada kawasan padat seperti Kuta dan Denpasar. Petugas gabungan ditempatkan di pusat-pusat keramaian untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas.

“Kami juga mendorong pengelola usaha dan tempat perayaan untuk menyediakan lahan parkir khusus bagi pengunjung,” tutup Ratna.

Oleh : Adi Hertanto )*

Pemerintah selalu berkomitmen untuk memastikan setiap momen liburan penting bagi masyarakat dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Salah satu momen yang selalu dinanti-nantikan adalah libur Tahun Baru, yang biasanya dipenuhi dengan perjalanan jauh, kunjungan ke keluarga, atau sekadar beristirahat sejenak setelah berbulan-bulan bekerja keras. Untuk itu, menjelang libur Tahun Baru 2025, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan kelancaran liburan bagi masyarakat, baik dari segi transportasi, keamanan, maupun pelayanan publik lainnya.

Salah satu langkah utama yang diambil pemerintah adalah memastikan kelancaran transportasi. Menyadari bahwa libur Tahun Baru sering kali diwarnai dengan lonjakan jumlah perjalanan, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara, pemerintah telah merencanakan berbagai upaya untuk mengatasi potensi kemacetan dan kesulitan transportasi lainnya. Dinas Perhubungan (Dishub) dan kementerian terkait bekerja sama untuk menyiapkan infrastruktur transportasi yang memadai, seperti peningkatan fasilitas di bandara, stasiun, dan terminal. Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan lebih banyak armada angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, mengurangi kepadatan, dan memastikan perjalanan tetap nyaman dan aman. Pembangunan dan perbaikan jalan juga terus dilaksanakan di beberapa titik strategis guna mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama di daerah yang sering mengalami kemacetan saat momen liburan.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, mengatakan pihaknya telah meninjau empat gerbang tol utama keluar Jakarta untuk memastikan kelancaran arus kendaraan selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Pihaknya juga berpesan kepada pengguna jalan untuk mengatur waktu perjalanan, mengantisipasi kepadatan, serta menjaga kondisi badan. Mengingat lonjakan volume kendaraan yang kerap terjadi di berbagai jalur utama, baik menuju destinasi wisata maupun tempat berkumpul bersama keluarga, persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menikmati liburan tanpa gangguan.

Tidak hanya di jalur transportasi, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap aspek keselamatan. Selama libur Tahun Baru, potensi kecelakaan lalu lintas meningkat, sehingga upaya preventif menjadi sangat penting. Polisi dan instansi terkait lainnya akan meningkatkan pengawasan di jalan raya dengan melakukan patroli rutin dan titik-titik pemeriksaan. Selain itu, kampanye keselamatan berkendara, seperti penggunaan sabuk pengaman dan helm, juga akan digencarkan melalui berbagai media, baik di media sosial maupun di lapangan langsung.

Untuk menunjang kenyamanan masyarakat, sektor kesehatan juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Selama periode libur panjang ini, rumah sakit dan puskesmas akan tetap beroperasi dengan sistem layanan 24 jam. Pemerintah telah menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan untuk mempersiapkan tenaga medis dan peralatan yang diperlukan untuk menangani kemungkinan keadaan darurat. Selain itu, sejumlah pos kesehatan dan ambulans akan disiagakan di lokasi-lokasi rawan kecelakaan, seperti di sekitar jalur utama mudik dan wisata. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatan warganya, memberikan rasa tenang bagi siapa saja yang bepergian di momen libur Tahun Baru.

Sementara itu, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengatakan pihaknya telah memerintahkan anggota untuk melakukan pengamanan mulai dari sterilisasi di awal, sampai dengan memastikan bahwa seluruh SOP terkait dengan pengamanan libur tahun baru 2024 berjalan dengan baik. Melalui persiapan yang matang dan kesadaran yang tinggi, momen libur Tahun Baru 2025 dapat menjadi waktu yang menyenangkan bagi seluruh keluarga tanpa ada kendala. Pemerintah juga berharap agar setiap pengguna jalan dapat berperan aktif dalam menciptakan perjalanan yang lancar, nyaman, dan aman.

Kemudian pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga keamanan diri dan barang bawaannya. Pengamanan juga diperkuat di tempat-tempat wisata yang diprediksi akan ramai dikunjungi, seperti pusat perbelanjaan, taman hiburan, dan objek wisata alam. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian serius terhadap ketenangan dan kenyamanan masyarakat selama liburan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada sektor pariwisata dengan mendukung berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan, baik domestik maupun internasional. Berbagai event hiburan, festival, dan kegiatan sosial akan digelar di berbagai daerah untuk menyemarakkan suasana liburan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan pengalaman menarik bagi masyarakat. Pemerintah juga menggandeng sektor swasta untuk memastikan fasilitas-fasilitas pariwisata siap menyambut pengunjung dengan kualitas layanan terbaik, seperti penginapan, restoran, dan objek wisata.

Tahun Baru merupakan momen spesial yang dirayakan dengan penuh kebahagiaan, dan dengan adanya berbagai persiapan matang dari pemerintah, masyarakat dapat menikmati liburan tersebut tanpa kekhawatiran. Berbagai langkah tersebut, mulai dari peningkatan sarana transportasi, pengawasan keselamatan, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga pengamanan ketertiban, menjadikan libur Tahun Baru 2025 lebih nyaman dan menyenangkan. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk selalu hadir dan bekerja keras demi kenyamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan yang tepat dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, pemerintah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua orang untuk menikmati momen liburan dengan penuh kebahagiaan, kembali segar, dan siap menyambut tantangan di tahun yang baru.

)* Penulis adalah pengamat sosial

Oleh : Gavin Asadit )*

pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen tinggi untuk memastikan dan mengoptimalkan kesiapan infrastruktur dan transportasi demi mendukung kelancaran perjalanan masyarakat jelang Tahun Baru. Langkah-langkah strategis terus diambil guna mengatasi potensi hambatan yang sering terjadi selama periode libur Tahun Baru 2025, seperti kemacetan, gangguan cuaca, dan lonjakan jumlah pengguna transportasi umum.

Komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan infrastruktur dan transportasi dalam menyambut lubur Nataru dipertegas oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi yang mengatakan bahwa infrastruktur transportasi sudah siap menghadapi angkutan libur Tahun Baru 2025. Lebih lanjut, pihaknya menyatakan bahwa Kemenhub juga telah mengambil langkah kebijakan strategis dan rencana mitigasi bencana sebagai upaya mengantisipasi kemacetan dan penumpukan pada simpul transportasi.

Lebih lanjut, Menhub meminta dukungan dan sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga untuk mewujudkan libur Nataru dapat berjalan dengan lancar sehingga masyarakat dapat merasakan rasa nyaman saat libur Tahun Baru.

Selanjutnya, di sektor transportasi umum, pemerintah memprioritaskan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan di terminal bus, stasiun kereta, bandara, dan pelabuhan. Presiden Prabowo meminta Kementerian Perhubungan untuk memantau secara langsung kesiapan fasilitas ini. Menteri Perhubungan, dalam keterangannya, menyebut bahwa jadwal operasional transportasi massal telah ditingkatkan untuk menampung lonjakan penumpang.

Peningkatan layanan juga didukung oleh langkah digitalisasi, seperti implementasi sistem pemesanan tiket online yang lebih efisien. Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan, sejumlah kereta api dan bus baru telah dioperasikan. Di bandara, perbaikan fasilitas dan penambahan jadwal penerbangan ke destinasi populer menjadi fokus utama. Sementara itu, untuk mendukung kelancaran dan animo masyarakat yang akan berpergian selama libur Nataru kementerian perhubungan juga telah menyiapkan sarana dan prasarana antara lain 32.130 unit bus dengan jumlah kapasitas 1,2 juta penumpang.

Selanjutnya menjelang Tahun Baru, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar momen Nataru tahun ini dapat berjalan dengan nyaman dan lancar, Presiden Prabowo juga meminta jaminan keamanan pasokan energi dan listrik, yang merupakan elemen vital untuk kelancaran libur panjang.

Dalam memastikan kesiapan layanan kelistrikan yang andal, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa PLN telah melakukan persiapan preventif dengan memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi andal sejak jauh-jauh hari. Pihaknya juga mengatakan bahwa PLN siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar Natal dan Tahun Baru bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, PLN juga telah membentuk tim khusus atau special force siaga Nataru dengan menerjunkan sebanyak 81.591 personel yang bersiaga di 1.853 posko seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, PLN sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi siap mendukung arahan pemerintah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat selama perayaan Tahun Baru. Selanjutnya untuk menyikapi meningkatnya kenaikan kendaraan listik, PLN juga sudah menyiapkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sepanjang jalan Tol.

Sementara itu, Libur Tahun Baru yang bertepatan dengan musim hujan yang sering kali diiringi dengan cuaca ekstrem tentunya dapat berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo menginstruksikan Kementerian PU untuk berkoodinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan pemetaan daerah rawan dan menyiapkan langkah mitigasi

Dalam menjawab arahan langsung dari Presiden Prabowo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumawati melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatalogi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati untuk membahas strategi mitigasi bencana hidrometeorologi dan puncak musim hujan yang terjadi pada periode arus liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Keberhasilan pengelolaan libur Natal maupun Tahun Baru 2024 sangat bergantung pada kolaborasi antarinstansi. Presiden Prabowo mendorong semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pihak swasta, untuk bekerja sama. Hal ini tercermin dalam pelibatan pengelola tempat wisata, hotel, dan restoran dalam penyediaan layanan tambahan bagi wisatawan.

Salah satu langkah konkret yang juga perlu dilakukan adalah koordinasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pemerintah daerah untuk memastikan aksesibilitas dan kenyamanan destinasi wisata. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati liburan tanpa kendala berarti.

Presiden Prabowo juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung kelancaran libur Tahun Baru. Kesadaran untuk mematuhi aturan lalu lintas, menjaga ketertiban, dan merencanakan perjalanan dengan baik menjadi hal yang sangat ditekankan. Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil, pemerintah optimis bahwa libur Tahun Baru 2024 akan berjalan lancar. Komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan infrastruktur dan transportasi mencerminkan visi beliau untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Melalui sinergi antarinstansi, peningkatan fasilitas, dan kesiapan menghadapi segala tantangan, diharapkan libur Tahun Baru kali ini tidak hanya menjadi momen perayaan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan optimisme dalam memasuki tahun baru 2025. Berbagai langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah tentunya patut diapresiasi, dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan libur Tahun Baru dapat berjalan dengan aman dan lancar.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah mencapai sekitar 66 juta unit usaha atau 99 persen dari total unit usaha di Indonesia, sektor ini menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Selain itu, UMKM juga berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan penguatan UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam menjalankan kebijakan ekonominya yang dikenal dengan sebutan Prabowonomics. Kebijakan ini berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Target ambisius telah ditetapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penghapusan kemiskinan absolut.

Langkah strategis yang diambil pemerintah mencakup pengembangan ekosistem UMKM ekspor. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pentingnya membentuk ekosistem yang solid, termasuk permodalan, akses pasar, pengembangan produk, serta keberadaan agregator untuk mempromosikan produk UMKM ke pasar global.

“Pusat ekspor juga akan sangat berperan penting bagi para pelaku ekspor agar dapat menemukan pasar yang lebih luas,” ujar Budi.

Komitmen ini diperkuat melalui pelaksanaan program pelatihan ekspor. Sepanjang akhir tahun 2024, Kementerian Perdagangan menargetkan melatih 600 UMKM dan mencetak 100 eksportir baru. Selain itu, pemerintah menyusun kalender kegiatan ekspor yang mencakup promosi dan penjajakan kesepakatan dagang (business matching) guna meningkatkan transaksi produk UMKM di pasar internasional.

Di tingkat domestik, Kementerian Keuangan melalui dialog bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Istimewa Yogyakarta menampung aspirasi pelaku UMKM. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat daya saing UMKM di pasar lokal dan global.

“Sektor UMKM berperan besar sebagai penopang perekonomian nasional. Melalui dialog ini, kami berharap lahir ide-ide segar untuk mendorong eskalasi bisnis UMKM di berbagai daerah,” ujar Anggito.

Meski memiliki kontribusi signifikan, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan pendampingan dan pelatihan, serta mendorong pembentukan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor ini.

Dengan berbagai upaya yang telah direncanakan, pemerintah optimistis UMKM akan semakin kokoh sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sekaligus mampu bersaing di kancah global. [*]

Oleh: Luthfi Pranama

Program percepatan UMKM naik kelas menjadi salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.

Melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, berbagai langkah strategis telah dirumuskan guna memastikan UMKM mampu naik kelas, memiliki daya saing tinggi, serta berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional.

Dalam pengembangannya, pemerintah berfokus pada peningkatan daya saing UMKM melalui berbagai program nyata, salah satunya adalah pemaksimalan ekosistem digital. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa tiga langkah strategis telah disiapkan, yaitu pemanfaatan ekosistem pasar digital UMKM (PaDi), penguatan database program PNM Mekaar, dan percepatan digitalisasi sinergitas database UMKM.

Erick juga menyebutkan bahwa program-program ini bertujuan menghubungkan UMKM dengan akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global. Selain itu, program PNM Mekaar yang sudah menjangkau lebih dari 21 juta pelaku usaha kecil di desa, terutama kalangan ibu-ibu, telah membuktikan keberhasilannya dalam menyediakan pembiayaan modal usaha antara Rp1 juta hingga Rp 5 juta.

Dalam upaya meningkatkan kualitas produk UMKM, kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menjadi langkah penting. Melalui kerja sama ini, pemerintah mendorong produk-produk UMKM untuk memenuhi standar BPOM agar dapat menembus pasar nasional dan internasional.

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi, menegaskan bahwa sertifikasi BPOM sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

Selain menyediakan modal finansial, PNM juga fokus memberikan pendampingan berupa edukasi tentang pentingnya perizinan, terutama untuk produk makanan, minuman, dan herbal. Dengan pemahaman yang lebih baik terkait izin edar, diharapkan produk UMKM dapat berkembang dari bisnis subsisten menjadi usaha yang berorientasi pasar luas.

Upaya memperluas pasar untuk UMKM juga dilakukan melalui program “UMKM BISA Ekspor” yang diinisiasi Kementerian Perdagangan. Program ini dirancang untuk mendorong produk UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional melalui strategi yang melibatkan perguruan tinggi, sektor swasta, dan pemerintah.

Dalam kegiatan Urun Rembug Ekspor Nasional, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa sinkronisasi kegiatan pembinaan antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci sukses dalam pengembangan ekspor produk UMKM.

Peran perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri juga dimaksimalkan untuk membantu mempromosikan produk-produk UMKM sehingga dapat menjangkau pasar global dengan lebih efektif.

Lebih lanjut, Mendag berharap, melalui program UMKM BISA Ekspor ini dapat tercipta sinkronisasi kegiatan pembinaan oleh para pemangku kepentingan untuk mendukung UMKM BISA Ekspor. Selain itu juga dapat memperkuat ekosistem dan kebijakan UMKM BISA ekspor dengan merangkul seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pemerintah juga menyadari pentingnya digitalisasi dalam membawa UMKM naik kelas. Dengan pemanfaatan teknologi digital, pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas pasar mereka secara signifikan. Program digitalisasi yang digagas oleh Kementerian BUMN menjadi salah satu upaya nyata dalam menghubungkan UMKM dengan pasar melalui platform daring.

Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan, pemerintah berupaya memastikan bahwa pelaku UMKM memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola bisnis mereka secara digital dan kompetitif.

Selain itu, akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus diperkuat sebagai salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. KUR menjadi instrumen penting untuk menyediakan modal usaha dengan bunga yang lebih rendah, sehingga UMKM dapat berkembang lebih cepat.

Pemerintah juga mendorong penyederhanaan birokrasi dalam pengajuan pembiayaan agar pelaku usaha kecil semakin mudah mengakses kredit tersebut. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas UMKM dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput.

Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar pada sektor pertanian dan perikanan sebagai bagian dari ekosistem UMKM. Kedua sektor ini selama bertahun-tahun menjadi pilar ekonomi masyarakat kecil, namun sering kali menghadapi kendala dalam akses pasar dan pembiayaan.

Kebijakan afirmatif yang dirancang pemerintah, seperti penyesuaian syarat-syarat pembayaran kredit dan pemutihan kredit macet, menjadi bukti nyata dukungan terhadap para pelaku usaha kecil di sektor ini. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu UMKM di sektor pertanian dan perikanan untuk kembali bangkit setelah sempat terdampak krisis ekonomi dan pandemi Covid-19.

Penyederhanaan regulasi juga menjadi fokus pemerintah dalam mendukung UMKM naik kelas. Proses perizinan yang lebih cepat dan efisien akan memudahkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka.

Dengan birokrasi yang lebih ramah terhadap UMKM, pemerintah memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional.

Melalui berbagai langkah strategis ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pertumbuhan UMKM. Upaya peningkatan kapasitas, akses pasar, pendampingan, serta digitalisasi menjadi landasan kuat dalam membawa UMKM menuju era baru yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, program percepatan UMKM diharapkan dapat menciptakan perekonomian yang inklusif dan merata, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025. Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk barang dan jasa yang dikategorikan sebagai mewah. Langkah ini dianggap sebagai strategi yang adil untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa memberikan tekanan pada mayoritas masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan kenaikan PPN 1% juga sebagai langkah pemerintah dalam mewujudkan penguatan ekonomi nasional demi meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masayarakat dimana pajak negara tersebut nantinya akan kembali seluruhnya untuk seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan keputusan kenaikan tarif PPN sebesar 1% yang akan diberlakukan mulai tahun 2025 dapat memperkuat pendapatan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan mendukung pembangunan segala bentuk infrastruktur sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat.

Selain itu, Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga memberikan pesan moral kepada masyarakat kaya untuk lebih peduli terhadap kesenjangan sosial. Ia menjelaskan bahwa hasil pajak dari barang mewah akan dialokasikan untuk sektor-sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Dengan kata lain, kenaikan pajak ini menjadi salah satu cara untuk memperkuat ekonomi nasional dengan memanfaatkan kontribusi dari masyarakat kelas atas.

Lebih lanjut, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyatakan bahwa kenaikan PPN pada barang mewah dapat meningkatkan penerimaan pajak tanpa berdampak signifikan pada inflasi. Menurutnya, konsumsi barang premium bersifat elastis, sehingga kenaikan harga akibat pajak tidak akan mengurangi permintaan secara drastis. Hal ini berbeda dengan barang kebutuhan pokok, di mana kenaikan pajak bisa langsung memukul daya beli masyarakat luas.

Selain itu, Faisal Basri, seorang Ekonom Senior menilai bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip pajak progresif. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat kaya untuk berkontribusi lebih banyak terhadap pembangunan. Faisal menekankan bahwa pemerintah harus memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan transparan dan efisien agar hasilnya maksimal.

Sementara itu, Kenaikan tarif PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menetapkan tarif PPN sebesar 11% mulai 1 April 2022 dan 12% paling lambat 1 Januari 2025. Langkah ini diambil untuk menambah pos penerimaan negara dan untuk menguatkan perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan, terutama dari pelaku usaha di sektor barang mewah. Mereka mengkhawatirkan penurunan daya beli konsumen kelas atas yang dapat berdampak pada penjualan. Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), mengatakan bahwa penyesuaian harga akibat kenaikan PPN dapat menekan profit margin pelaku usaha. Meski demikian, ia juga mengakui bahwa kebijakan ini lebih tepat sasaran dibandingkan menaikkan PPN secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, pemerintah berencana menggunakan hasil pajak ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih merata. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendapatan tambahan dari PPN barang mewah akan digunakan untuk membiayai program prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Langkah ini juga diharapkan dapat memperbaiki rasio pajak (tax ratio) Indonesia, yang saat ini masih berada di bawah rata-rata negara-negara berkembang.

Kebijakan pemerintah menaikkan PPN pada barang dan jasa mewah sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, lebih lanjut kebijakan kenaikan PPN ini dinilai sebagai keputusan tepat di tengah upaya negara untuk memperkuat pendapatan pajak, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai program-program strategis

Dengan sosialisasi yang efektif, kebijakan ini diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah juga telah menyusun rencana pengawasan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak memanfaatkan kebijakan ini untuk menaikkan harga secara sepihak. kebijakan ini tentunya membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, baik masyarakat maupun pelaku usaha. Pemerintah diharapkan terus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan manfaat kebijakan ini. Dengan pendekatan yang transparan dan terukur, kenaikan PPN barang mewah dapat menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju ekonomi yang lebih berkeadilan.

Secara keseluruhan, kenaikan PPN untuk barang dan jasa mewah sebagai langkah penting dalam memperkuat ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dengan membebankan pajak yang lebih besar kepada kelompok mampu. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Mari bersama mendukung kebijakan kenaikan PPN 1% yang telah diperhitungkan secara matang oleh pemerintah demi memperkuat pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat melalui berbagai pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta: Pinjaman online (pinjol) berubah menjadi momok menakutkan di masyarakat. Paling pahit adalah munculnya banyak kasus bunuh diri karena aktivitas ini.

Pemerintah sebetulnya sudah mengatur mengenai pinjol, lengkap dengan berbagai aplikasi yang ada. Namun, masih saja banyak masyarakat yang terjebak dalam pinjol ilegal.

Maka, masyarakat harus paham apa saja ciri dari pinjol ilegal. Ini supaya kita tidak terjebak dengan pinjol ilegal.