Penetapan Tarif PPN Sudah Berdasarkan Kajian Holistik

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa setiap kebijakan perpajakan, termasuk penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen, disusun dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor. Dia menekankan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak bertindak secara sepihak atau tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

“Ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain, seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok. Pemerintah sangat peduli pada aspek-aspek tersebut,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif PPN telah melalui kajian holistik dan mendalam, yang mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan fiskal. Penyesuaian ini bukan hanya langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan di tengah pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.

Senada, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa kebijakan penyesuaian tarif PPN ini telah melalui pembahasan mendalam dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Pada dasarnya, kebijakan penyesuaian tarif PPN 1 persen tersebut telah melalui pembahasan mendalam antara pemerintah dengan DPR, dan pastinya telah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain ekonomi, sosial, dan fiskal,” ungkap Deni.

Penyesuaian ini juga beriringan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui peningkatan alokasi bantuan sosial (bansos).

“Kita terus bekerja agar bansos terus meningkat, termasuk bagaimana APBN dilakukan efisiensi dan perampingan program agar bansos ini lebih besar,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan agar data penerimaan bansos dapat diselesaikan secara menyeluruh pada akhir 2024.

“Ya, secepat-cepatnya bulan ini sampai Desember, satu sumber data penyaluran itu sudah terpenuhi,” tambahnya. [*]

PPN 12% Mendukung Pemerataan Ekonomi di Seluruh Indonesia

Oleh: Satria Wicaksono )*

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan upaya strategis untuk mendukung pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada Januari 2025, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara demi pembiayaan program pembangunan. Kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti, hasil dari kebijakan PPN akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial.

Dwi menjelaskan bahwa dana yang dihimpun melalui kenaikan PPN digunakan untuk mendukung program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga subsidi energi seperti listrik dan LPG. Upaya ini dirancang untuk memastikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi dari dampak kebijakan tersebut.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga memberikan keringanan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) untuk UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini memberikan insentif langsung bagi pelaku UMKM, membantu mereka untuk terus bertumbuh tanpa harus terbebani oleh pajak.

Langkah kebijakan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia dari akar ekonomi kecil yang menjadi penopang utama masyarakat pedesaan.

Kebijakan tarif PPN yang baru juga dirancang dengan hati-hati agar tidak membebani kebutuhan dasar rakyat. Dwi Astuti menekankan bahwa barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, dan daging, serta jasa-jasa esensial seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum, tetap bebas dari pajak. Dengan cara ini, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan utama masyarakat tetap terjangkau dan terlindungi dari dampak kenaikan pajak.

Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kepala Ekonomi Bank Permata, Josua Pardede, menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN ini memiliki dampak positif jangka panjang terhadap pendapatan negara.

Penerimaan tambahan dari pajak dapat digunakan untuk menopang proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, termasuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Josua juga menyoroti bahwa kebijakan ini membantu Indonesia mendekati rata-rata tarif PPN global sebesar 15%, sekaligus meningkatkan daya saing di kawasan ASEAN. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan menjadikan Indonesia salah satu ekonomi terbesar di dunia.

Selain meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada utang negara. Dengan menekan defisit anggaran, pemerintah dapat membiayai program-program strategis tanpa harus mengandalkan pinjaman luar negeri. Hal ini menjadi bagian penting dari agenda Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Jika kebijakan kenaikan PPN tidak dilakukan, potensi pendapatan yang hilang bisa menghambat pendanaan program pembangunan dan mengurangi daya saing ekonomi di tingkat global.

Di sisi lain, sektor pertanian juga menyambut baik kebijakan ini, dengan beberapa catatan penting. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, menilai bahwa kenaikan PPN dapat mendukung pembiayaan pembangunan, asalkan ada langkah untuk menjaga keseimbangan ekonomi.

Gulat menekankan pentingnya memastikan harga tandan buah segar (TBS) tetap stabil agar petani sawit mampu menyerap beban pajak tanpa kehilangan pendapatan.

Selain itu, Gulat menyoroti perlunya strategi optimalisasi produktivitas kebun sawit rakyat agar peningkatan produksi dapat menutupi beban PPN. Pendekatan ini, menurut Gulat, sangat selaras dengan poin keenam Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Presiden Prabowo berkomitmen menjadikan pembangunan berbasis komunitas sebagai prioritas, termasuk di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan. Dengan menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan kebutuhan masyarakat desa, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal.

Lebih jauh lagi, kebijakan PPN ini juga dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Dengan tarif yang lebih mendekati standar global, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor asing, yang pada gilirannya membuka peluang lapangan kerja baru di berbagai sektor. Investasi ini diharapkan memberikan kontribusi besar dalam mendukung pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif tanpa menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memastikan transparansi dalam alokasi dana hasil pajak. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

Dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif, edukasi kepada masyarakat juga menjadi elemen kunci. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat pajak, masyarakat dapat mendukung kebijakan ini dengan lebih positif.

Kebijakan penyesuaian PPN di era Presiden Prabowo menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memastikan kebutuhan dasar tetap terlindungi, memberikan insentif kepada UMKM, dan menjaga keseimbangan sektor pertanian, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Upaya kebijakan ini tidak hanya mencerminkan visi Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia yang mandiri dan sejahtera, tetapi juga menjadi landasan kuat untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Ibu Kota Nusantara Memasuki Tahap Pembangunan Berkelanjutan di Era Presiden Prabowo

Oleh: Awan Putra Ashari )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memasuki tahap penting di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ambisius yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo ini bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang tidak hanya efisien dalam pengelolaan negara, tetapi juga dapat mengakselerasi daya saing ekonomi Indonesia.

Keberlanjutan pembangunan IKN di era Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah untuk melanjutkan proyek ini dengan penyesuaian yang tepat guna menyesuaikan dengan kebutuhan nasional dan anggaran yang tersedia.

Dalam rencana jangka panjang, Presiden Prabowo menargetkan untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, dengan seluruh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara (ASN), dipindahkan ke ibu kota baru paling lambat pada 17 Agustus 2029.

Rencana pemindahan ke IKN ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, yang menjelaskan bahwa meskipun ada tantangan terkait perlambatan pembangunan akibat prioritas program lain, seperti swasembada pangan, pihaknya tetap optimistis bahwa proyek IKN akan selesai sesuai dengan timeline yang ditetapkan, meskipun ada kemungkinan penyesuaian terhadap anggaran dan proses pembangunan.

Adapun bila menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan yang dimulai di era Presiden Jokowi ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun.

Meskipun keberlanjutan pembangunan IKN sempat diragukan setelah pelantikan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurthi Yudhoyono, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut, namun dengan penyesuaian yang cermat.

Pembangunan IKN bukan satu-satunya proyek prioritas yang perlu perhatian. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga harus memperhatikan berbagai proyek strategis nasional lainnya di seluruh Indonesia, termasuk swasembada pangan, energi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penyesuaian terhadap anggaran dan efisiensi dalam pembangunan akan menjadi fokus utama agar proyek IKN dapat dilanjutkan tanpa mengabaikan kebutuhan lainnya.

Pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bahtiar Rifai, berpendapat bahwa IKN berpotensi mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan terhadap pusat ekonomi yang terpusat di Jawa.

Dengan hadirnya IKN sebagai pusat perekonomian baru di wilayah tengah dan timur Indonesia, diharapkan akan tercipta konektivitas yang lebih baik antar wilayah yang mengurangi biaya transportasi dan mempercepat distribusi barang serta jasa di seluruh Indonesia.

Pembangunan IKN juga dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan ekonomi di luar Jawa, yang selama ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh negeri. IKN diharapkan bisa mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan wilayah lainnya dengan menghadirkan peluang investasi baru, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkuat konektivitas antar daerah yang lebih efisien.

Namun, untuk memastikan keberlanjutan proyek ini dapat terwujud dengan optimal, Bahtiar Rifai menekankan pentingnya membangun ekosistem bisnis yang mendukung keberlanjutan ekonomi di IKN. Kebutuhan akan infrastruktur dasar seperti energi, pangan, dan jasa lainnya harus diperhatikan dengan cermat. Hal ini akan menciptakan transaksi ekonomi yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan IKN.

Selain itu, pembentukan pusat-pusat inovasi dan aglomerasi ekonomi yang dapat menarik investasi juga menjadi kunci utama dalam mendorong perekonomian Indonesia melalui IKN. Pemerintah juga perlu memastikan hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal dan para pendatang untuk menciptakan ekosistem perekonomian yang utuh dan kolaboratif.

Dengan demikian, pembangunan IKN tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan yang menyeluruh.

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dalam visi bersama, berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN sebagai bagian dari program prioritas mereka. Presiden Prabowo optimis bahwa dalam waktu tiga tahun ke depan, IKN akan mulai berfungsi sebagai ibu kota negara yang baru.

Meski demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan dengan penyesuaian yang memperhitungkan aspek efisiensi, baik dalam hal anggaran maupun pelaksanaan proyek, untuk memastikan kelancaran pembangunan dan keberlanjutan proyek ini di masa depan.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan besar menghadang dalam pembangunan IKN, seperti pembiayaan yang terbatas dan kebutuhan untuk menyelaraskan dengan proyek-proyek strategis lainnya, komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru ini patut diapresiasi.

Dengan penyesuaian yang cermat terhadap anggaran dan fokus pada keberlanjutan ekonomi, IKN berpotensi menjadi pendorong utama untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo siap untuk menghadapi tantangan tersebut dengan kebijakan yang tepat guna memastikan keberhasilan proyek ini di masa depan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

⁠Pemerintahan Prabowo-Gibran Optimal Kembangkan Perekonomian di IKN

Balikpapan – Pemerintah terus mengambil langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan strategis di Ibu Kota Nwgara (IKN) Nusantara.

Salah satu kebijakan utama adalah pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0 persen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di kota baru bertemakan smart city di Kalimantan Timur.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 dan ditujukan untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menilai insentif tersebut sebagai langkah nyata pemerintah dalam mendukung UMKM.

“Insentif PPh Final 0 persen mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan di Nusantara,” ungkap Troy.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk meningkatkan skala bisnis mereka, terutama dengan batas omzet hingga Rp50 miliar per tahun yang sangat kompetitif dibandingkan wilayah lain.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan, Cokorda Ratih Kusuma, turut menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan tersebut.

Menurutnya, insentif tersebut dapat menjadi magnet bagi pelaku usaha yang sebelumnya ragu untuk berinvestasi di IKN.

“Kebijakan ini diharapkan memacu UMKM berkembang lebih pesat, sekaligus menjadikan Nusantara sebagai superhub ekonomi yang inklusif dan progresif,” jelasnya.

Tidak hanya mendukung pelaku usaha lokal, insentif tersebut juga membuka pintu bagi investasi asing.

Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat Jenderal Pajak, Rumadi, menjelaskan bahwa pemerintah menawarkan berbagai fasilitas perpajakan di kawasan itu.

“Selain tarif pajak nol persen, UMKM di IKN juga dapat menikmati pembebasan bea masuk impor dan insentif lain yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut,” paparnya.

Dengan insentif tersebut, IKN bukan hanya sekadar pusat pemerintahan masa depan, tetapi juga episentrum ekonomi baru yang memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Langkah strategis tersebut menjadi bukti nyata visi Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto dalam memajukan perekonomian nasional. [*]

Ingin Beli Saham IPO? Kenali Istilah-istilah Ini Dulu

Mekanisme penawaran saham IPO berbeda dengan saham yang diperjualbelikan antar investor. Oleh karenanya, beberapa istilah penting diketahui sebelum kalian membeli saham IPO.

Sebenarnya apa itu saham IPO? IPO adalah singkatan dari Initial Public Offering atau penawaran umum perdana saham. IPO adalah proses perusahaan tertutup untuk go public atau menjadi perusahaan terbuka dengan menjual sejumlah sahamnya. Langkah ini biasanya diambil karena keperluan operasional perusahaan atau ekspansi yang memerlukan dana besar.

Prospektus

Prospektus adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh emiten bersama-sama dengan penjamin pelaksana emisi. Prospektus terdiri dari informasi serta fakta-fakta penting mengenai emiten dan saham yang ditawarkan.

Perusahaan wajib memiliki prosepektus karena menjadi salah satu syarat dokumen apabila mereka ingin tercatat di BEI. Bagi ivestor, prosperktus bisa dimanfaatkan untuk mengenali saham yang akan dibeli.

Due diligence meeting adalah pertemuan yang menghaditkan emiten, underwriter, penilai aset perusahaan, konsultan hukum, serta auditor independen. Pertemuan itu akan menghasilkan keputuasn disetujui atau tidaknya perusahaan go public.

Penjamin Emisi Efek

Penjamin emisi efek atau underwriter adalah pihak yang membantu menawarkan saham perusahaan kepada investor. Asal tahu saja, pada tahap awal IPO, perusahaan biasanya membentuk tim internal, underwriter, lembaga ataipun profesi penunjang pasar modal yang siap membantu perusahaan melakukan persiapan go public.

Public expose dan roadshow

IPO saham diperkenalkan perusahaan ke publik melalui public expose dan roadshow. Dalam kegiatan itu, perusahaan dapat mempresentasikan prosepek perusahaannya ke depan sehingga investor tertarik membeli sahamnya.

Bookbuilding

Bookbuilding adalah penawaran awal dari saham yang go public. Harga yang ditawarkan pada masa bookbuilding ini masih dalam bentuk rentang harga. Biasanya, bookbuilding berlangsung selama 7 hingga 21 hari.

Di periode ini, kalian bisa melakukan pemesanan saham perdana dengan menentukan harga saham sesuai dengan rentang yang sudah ditetapkan. Minat investor pada periode ini menjadi dasar harga penawaran perdana.

Offering

Offering adalah istilah ketika emiten melakukan masa penawaran awal dari saham yang akan dijual. Offering dilakukan setelah bookbuiding selesai. Harga saham yang ditawarkan pada periode ini sudah bersifat final. Biasanya emiten melakukan offering selama satu hingga lima hari kerja.

Allocation

Allocation adalah mekanisme yang diterapkan ketika jumlah saham yang dijual lebih sedikt dibanding dengan minat permintaannya. Apabila investor tidak mendapatkan jatah saham untuk dibeli atau tidak terpenuhi, maka uangnya akan dikembalikan.

Penulis: Kenia Intan
Editor: Purnawan Setyo Adi

Tiga Perusahaan Bus yang Sahamnya Bisa Kalian Beli

Ada beberapa perusahaan otobus (PO) yang sahamnya bisa kalian beli di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan bus ini berarti melepas sejumlah sahamnya ke publik sehingga kalian bisa membelinya di pasar saham. 

Perusahaan bus White Horse Group

White Horse Group atau PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bisnis transportasi darat. Perusahaan yang tercatat di bursa dengan kode saham WEHA itu menyediakan jasa bus pariwisata dan kebutuhan transportasi lain seperti penanganan bandara, pernikahan, antar-jemput karyawan, transportasi MICE dan bus sekolah.

White Horse Group beroperasi secara komersial pada 11 September 2001. Sebelum beroperasi dengan nama White Horse, bus yang identik dengan warna putih dan body yang elegan itu bernama Panorama Transportasi. Perusahaan ini memang bagian dari bisnis transportasi  PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR). Panorama menjadi pengendali saham White Horse Group dengan kepemilikan mencapai 44,91 persen.

White Horse Group menjadi perusahaan terbuka dengan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Mei 2007. Saat penawaran saham perdana atau initial public offering, WEHA melepas 128 juta saham perusahaan ke publik.

PT Steady Safe Tbk berdiri pada 1971 dengan nama PT Tanda Widjaja Sakti. Pada 1993 mereka mengubah namanya menjadi PT Steady Safe kemudian secara resmi tercatat di BEI pada Juli 1994 dengan kode saham SAFE.

Perusahaan ini banyak terlibat dalam pengelolaan bus-bus Trans Jakarta. Perusahaan dengan kode saham SAFE itu terlibat sebagai anggota dalam konsorsium PT Jakarta Express Trans (mengelola Busway koridor 1), anggota konsorsium PT Trans Batavia (mengelola Busway koridor 2 & 3), konsorsium PT Jakarta Trans Metropolitan (mengelola Busway koridor 4 & 6), dan konsorsium PT Jakarta Mega Trans (mengelola Busway koridor 5 & 7). Hingga akhir 2022, perusahaan mengoperasikan lebih dari 40 unit bus sebagai bagian dari Transjakarta.

Steady safe juga dikenal mengelola armada taksi dengan nama Spirit, Transit Cab, Swadharma, Cherry, Marline, Jakarta International Taxi, Metropolitan dan Rajawali. Kendati memiliki lini usaha lain, pendapatan utama Steady Safe memang lebih banyak dari pengelola busway.

Grup Lorena

Perusahaan Otobus (PO) Lorena sudah melayani penumpang sejak 1970-an. Perusahaan bus itu dirikan oleh Gusti Terkelin Soerbakti, seorang  TNI AD yang melihat sulitnya akses transportasi Jakarta-Bogor. Alasan ini mendorongnya mendirikan PO Lorena. Padahal ia tidak memiliki pengalaman berbisnis sebelumnya.

Pada 1970 terbentuk CV Lorena dan Tour. Namun bus Lorena baru mengaspal tiga tahun setelahnya, tepatnya pada 1973. Saat awal beroperasi, PO Lorena hanya melayani rute pendek Jakarta-Bogor.Rute terus berkembang apalagi setelah mengakuisisi PO Raseko yang kemudian berubah nama menjadi PT Ryanta Mitra Karina atau yang lebih dikenal dengan Karina. PO Karina melayani jasa angkutan umum bus AKAP dengan trayek Jakarta, Surabaya, Malang, Madura, dan Denpasar.

PO Lorena yang semula berbentuk CV berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) bernama PT Eka Sari lorena Transport Tbk. Perusahaan bus ini menjadi perusahaan terbuka pada 14 April 20214 dengan tercatat di BEI dengan kode LRNA. Pada saat itu PT Eka Sari lorena Transport Tbk melantai di bursa dengan 50 juta saham atau 42,8 persen saat penawaran umum saham perdana alias Initial Public Offering (IPO).

Penbulis: Kenia Intan
Editor: Agung Purwandono

Sleman Jadi Kabupaten dengan Sumbangan Ekonomi Terbesar bagi DIY

Kabupaten Sleman menjadi kabupaten dengan sumbangan ekonomi terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2024.

Sleman memberikan kontribusi terbesar yaitu 32,87%. Disusul Kota Yogyakarta di urutan kedua dengan sumbangan 25,67%, lalu Bantul di urutan ketiga dengan sumbangan 18,71%, Gunungkidul di urutan ketiga dengan sumbangan 13,99%, dan Kulon Progo di urutan terakhir dengan sumbangan 8,75%.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman optimis pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 masih akan berada di level 5&, dengan kisaran 5,09%-5,50%.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun sebelumnya (2023),  tren pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini mencapai 5,09%. Sementara, pada 2024 ini, hingga triwulan II tercatat tumbuh sebesar 5,09%.

Adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan jalan tol diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sleman. Di samping itu, pariwisata pun masih menjadi sektor andalan di kabupaten dengan slogan “Sembada” ini.

“Wisatawan yang datang, menginap, dan berbelanja diharapkan dapat menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sleman, Haris Martapa, Kamis (5/12/2024).

Andil antarsektor ekonomi di Sleman

Ada banyak sektor yang menyumbang andil signifikan bagi perekonomian Sleman, meliputi industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi makan minum/sektor pariwisata, dan pertanian. Pada 2023, keempat sektor itu memberi kontribusi kisaran 8%-12%.

“Pertanian meskipun andilnya di bawah 10%, namun merupakan sektor yang menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Sleman,” terang Haris.

Pemkab Sleman juga berkomitmen meningkatkan kapasitas UMKM dan pelaku industri melalui berbagai pelatihan,fasilitasi permodalan lewat dana penguatan modal, hingga memberikan fasilitasi pemasaran dan penguatan kelembagaan.

Bidang konstruksi pun tak luput dari perhatian. Pemkab Sleman telah menyiapkan langkah pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian, seperti revitalisasi pasar tradisional, serta pemeliharaan jalan dan jembatan untuk memperlancar aktivitas perekonomian.

Belum lagi di sektor pariwisata, fokus pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif yang dapat mendatangkan wisatawan juga mendapat perhatian serius.

“Kami targetkan ekonomi di Sleman tahun 2025 mendatang tetap tumbuh pada kisaran angka 5,1%-5,6%,” tutur Haris

“Berbagai program kegiatan pada empat sektor unggulan itu diharapkan bisa menjadi penggerak,” tambahnya.

Gerakan beli sayur petani

Lebih lanjut Haris mengungkapkan, tantangan perekonomian pada 2024 memang cukup kompleks, terutama karena kondisi deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut di DIY.

Deflasi yang berkepanjangan menyebabkan dampak negatif bagi pelaku usaha karena produknya tidak terjual. Imbasnya, aktivitas ekonomi akan melambat.

Pemkab Sleman telah melakukan sejumlah program untuk mengantisipasi dampak turunnya perekonomian pasca deflasi beruntun. Salah satunya dengan menerbitkan Instruksi Bupati Sleman No. 20 Tahun 2024 tentang Pola Tanam Cabai dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

Instruksi ini dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan ketersediaan komoditas cabai secara berkelanjutan dengan melakukan tanam cabai di luar musim (off season).

Bupati Sleman juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 0633 Tahun 2024 tentang Gerakan Membeli Sayuran Petani (Gemati). Lewat edaran tersebut, pegawai di lingkungan Pemkab Sleman diimbau untuk berbelanja paket sayuran hasil budidaya petani.

Hasilnya, selama jangka waktu 12 hari dari 17-28 Oktober 2024, telah terjual sebanyak 2.106 paket sayuran. Dengan nilai harga sayuran Rp20.000 per paket, tercatat terjadi perputaran uang lebih dari Rp42 juta.

“Dengan semakin banyak sayuran petani yang dibeli oleh pegawai, dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan petani,” jelas Haris.

Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi

Memanusiakan Difabel bersama Relawan PRYAKKUM dengan Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif

Sejumlah relawan dari Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (PRYAKKUM), Jogja menggelar Aksi Kolaborasi untuk Inklusi Disabilitas atau Aksibilitas. Suatu kampanye untuk menyuarakan isu difabel. Bersama 34 peserta yang hadir, saya diajak berkeliling ke empat pos yakni laboratorium sosial, knowledge management, jejaring, dan sumber daya manusia.

Ketua penyelenggara acara Aksibilitas, Eufra (21) mengatakan kegiatan Aksibilitas 2024 menjadi salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh PRYAKKUM untuk membangun kesadaran masyarakat soal isu difabel.

“Tujuan kegiatan ini juga mencari volunteer dan memberikan kesempatan mereka untuk mengeksplorasi lebih banyak,” kata Eufra.

Eufra bilang seharusnya ada 50 orang yang mendaftar, tapi karena hujan lebat yang mengguyur Jogja sejak pukul 13.00 WIB membuat sebagian peserta batal hadir. Sementara acara dimulai pada Jumat (6/12/2024) pukul 15.00 WIB.

Sebelum berkeliling, panitia membagi peserta menjadi beberapa kelompok. Saya sendiri masuk di pos terakhir. Di sana, saya berkenalan dengan beberapa teman-teman mahasiswa Universitas Atma Jaya.

Upaya PRYAKKUM memperjuangkan hak difabel

Setelah kelompok dibagi, kami berjalan menuju masing-masing pos. Di pos pertama, panitia dari PRYAKKUM menjelaskan apa itu laboratorium sosial? Sebab, tak banyak yang tahu kalau PRYAKKUM adalah laboratorium sosial yang kegiatannya meneliti seputar hak difabel.

Memanusiakan Difabel bersama Relawan PRYAKKUM. MOJOK.CO
Salah satu relawan PRYAKKUM, Ola, mengisi materi di Aksibilitas. (Aisyah Amira Wakang/Mojok.co)

“PRYAKKUM ini sebagai pusat informasinya. Jadi ketika teman-teman mau magang atau mau meneliti soal isu difabel yang mungkin isunya jarang banget terangkat, mereka bisa menghubungi resource center,” ujar Eufra.

Selain itu, PRYAKKUM juga melakukan percobaan, mengukur, serta melatih teman-teman difabel agar siap bekerja dan terjun di masyarakat.

Melalui kegiatan Aksibilitas, Eufra jadi sadar, tak banyak masyarakat yang mengetahui isu soal difabel. Misalnya saja ada peserta yang antusias melihat proses pembuatan kaki palsu. Ada pula peserta yang baru tahu, bahwa harga alat bantu bagi difabel terbilang mahal bagi mereka.

“Terus ada juga yang tadi aku lihat, mereka belum sama sekali mengetahui jenis-jenis difabel,” ucap Eufra.

Selama 10 menit berbincang di pos pertama, kami melanjutkan kegiatan ke pos selanjutnya, yakni knowledge management. Salah satu pembahasan yang menjadi highlight adalah isu soal kesehatan mental bagi difabel.

“Kalian tahu nggak sih kalau teman-teman yang mengalami gangguan psikologis, pikiran, perilaku, emosi, contohnya seperti depresi itu termasuk disabilitas mental?” tanya Angga, salah satu konselor PRYAKKUM kepada peserta.

Angga menjelaskan jenis-jenis disabilitas terbagi menjadi empat, yakni disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, hingga disabilitas sensorik.

Menariknya, survei kesehatan oleh Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) menyatakan 1 dari 3 remaja di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Misalnya stress, depresi, schizophrenia, sleep disorder, bipolar disorder, personality disorder, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Angga punya mantra yang bisa diterapkan peserta agar sehat secara jiwa, yakni memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri. Setiap bangun tidur atau pergi keluar rumah misalnya, Angga akan mengucapkan kalimat ini:

“Saya mau dan mampu menerima diri saya, mau menerima orang lain, berani menghadapi tantangan, berpikir logis dan positif, dan bahagia,” ucap Angga sembari mempraktikkannya dengan gerakan.

Memanusiakan teman-teman difabel

Angga adalah salah satu pool of expert dari PRYAKKUM. Pool of expert sendiri memiliki peran utama menjadi narasumber atau fasilitator, konsultan, responden, maupun konselor.

Tugas itu, kata dia, penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak keliru atau lebih paham mengenai hak-hak difabel. Misalnya, tidak ada lagi istilah orang cacat atau orang gila. Yang ada adalah penyandang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Dengan begitu, sosialisasi yang dilakukan bisa dengan pendekatan yang humanis. Bahwa difabel bukan untuk dikasihani. Mereka hanya perlu kebutuhan khusus untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Vincent (21) salah satu peserta Aksibilitas menyadari bahwa ada hak difabel yang belum terpenuhi. Misalnya, keterbatasan akses untuk mereka pergi ke tempat umum. Terkadang dia pun bingung untuk membantu orang-orang di sekitarnya.

“Saya kan jarang berinteraksi dengan mereka, kurang pengetahuan umum juga soal isu disabilitas, jadi saya ingin ikut acara ini supaya mengenal teman-teman difabel lebih jauh,” ucapnya.

PRYAKKUM: Siapapun bisa memperjuangkan hak difabel

Sebagai pusat penelitian, PRYAKKUM harus mengsosialisasikan seputar hasil penelitiannya atau tentang hak difabel. Oleh karena itu, mereka harus berjejaring untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak yang relevan.

Kegiatan berjejaring ini penting untuk mendukung resource center, baik secara finansial maupun non-finansial. Sejak 1982 berdiri, resource center menjalin jejaring dengan berbagai mitra.

Resource center memiliki organisasi yang dipimpin dan dijalankan oleh difabel seperti Disabled People’s Organization (DPO). Lalu organisasi berbasis masyarakat yang tidak mencari keuntungan, serta organisasi non-pemerintah yang bekerja secara independen dari pemerintah, dan masih banyak lagi.

Fingerprint
Salah satu peserta melakukan fingerptint untuk menyuarakan isu difabel. (Aisyah Amira Wakang/Mojok.co)

Ketua penyelenggara acara Aksibilitas, Eufra menjelaskan setelah Aksibilitas ini digelar dia berharap banyak peserta yang mau menjadi volunteer. Berbagai bidang pun, kata Eufra sangat dibutuhkan.

“Latar belakang anak-anak magang di sini juga berbeda-beda. Ada mahasiswa Ilmu Komunikasi misalnya yang membantu dalam hal pembuatan konten, lalu anak-anak IT yang membuat website, dan sebagainya,” kata dia.

Eufra menegaskan tugas manusia adalah membantu sesama, jadi tidak ada perbedaan usia, background pendidikan, keluarga, atau kondisi fisik dan mental sekalipun untuk menyuarakan hak difabel.

“Peserta juga melakukan fingerprint sebagai suatu aksi bahwa kolaborasi tidak hanya dilakukan 1-2 orang, tapi semua orang dari berbagai warna dan latar belakang yang berbeda punya satu tujuan di Aksibilitas,” ujarnya.

Penulis: Aisyah Amira Wakang

Editor: Muchamad Aly Reza

Segala Hal yang Perlu Diketahui dari Quantum Computing vs Kriptografi Tradisional

Harga Bitcoin hari ini menjadi salah satu tolok ukur utama di dunia kripto. Namun, di balik fluktuasi nilainya, ada ancaman besar yang mengintai: kemajuan teknologi komputasi kuantum. Komputasi kuantum dianggap mampu mendobrak sistem keamanan tradisional yang saat ini digunakan dalam dunia kriptografi, termasuk yang melindungi transaksi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya.

Pertanyaannya, bagaimana komputasi kuantum dapat memengaruhi kriptografi tradisional dan apa yang bisa dilakukan untuk menghadapinya? Mari kita bahas!

Apa Itu Komputasi Kuantum?

Komputasi kuantum adalah bentuk komputasi yang menggunakan prinsip fisika kuantum untuk memproses informasi. Tidak seperti komputer klasik yang menggunakan bit (0 dan 1), komputer kuantum menggunakan qubit yang dapat berada dalam kondisi 0, 1, atau keduanya secara bersamaan (superposisi). Kemampuan tersebut memungkinkan komputer kuantum menyelesaikan masalah yang sangat kompleks jauh lebih cepat daripada komputer tradisional.

Komputasi kuantum menawarkan kecepatan yang luar biasa dalam hal penghitungan. Ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti pengembangan obat, pemodelan cuaca, dan optimasi sistem. Di sisi lain, kecepatan ini juga menjadi ancaman serius bagi sistem keamanan berbasis kriptografi tradisional.

Kriptografi tradisional adalah metode pengamanan data menggunakan algoritme matematika yang rumit. Sistem ini digunakan untuk mengenkripsi data agar hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki kunci dekripsi yang tepat. Contoh algoritme kriptografi yang populer saat ini adalah RSA dan Elliptic Curve Cryptography (ECC).

Dalam dunia cryptocurrency, kriptografi digunakan untuk memastikan keamanan transaksi dan melindungi dompet digital. Misalnya, alamat Bitcoin Anda adalah hasil dari proses hashing kriptografi yang sangat sulit untuk dipecahkan dengan teknologi saat ini.

Ancaman Komputasi Kuantum terhadap Kriptografi Tradisional

Sistem kriptografi tradisional dirancang untuk menghadapi ancaman dari komputer klasik. Namun, kemunculan komputer kuantum nantinya akan membuat algoritma menghadapi risiko besar. Berikut adalah beberapa cara komputasi kuantum dapat mengancam kriptografi tradisional:

1. Pemecahan Algoritme RSA

RSA, salah satu algoritma yang paling banyak digunakan untuk enkripsi data sangat bergantung pada kesulitan memfaktorkan bilangan besar. Komputer kuantum dengan algoritma seperti Shor’s Algorithm dapat memfaktorkan bilangan besar dalam waktu singkat yang membuat RSA menjadi tidak aman.

2. Mengalahkan ECC

Elliptic Curve Cryptography (ECC) adalah algoritma yang digunakan dalam sistem keamanan Bitcoin. Algoritma ini mengandalkan masalah matematika yang disebut “logaritma diskret elips”. Komputer kuantum mampu menyelesaikan masalah ini dengan sangat cepat yang berarti kunci pribadi pengguna dapat dengan mudah diretas.

3. Kerentanan Sistem Blockchain

Blockchain yang merupakan tulang punggung Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Meskipun hashing seperti SHA-256 dianggap lebih tahan terhadap serangan kuantum, komputer kuantum tetap memiliki potensi untuk mengurangi keamanannya di masa depan.

Bagaimana Dunia Kriptografi Beradaptasi?

Meskipun ancaman dari komputer kuantum nyata tetapi para ilmuwan dan pengembang teknologi telah mulai bekerja pada solusi untuk melindungi sistem kriptografi dari serangan kuantum. Ini disebut kriptografi pascakuantum (post-quantum cryptography). Berikut adalah beberapa pendekatan yang sedang dikembangkan:

1. Algoritma Pascakuantum

Algoritma baru dirancang untuk tahan terhadap kemampuan komputasi kuantum. Contohnya termasuk Lattice-based Cryptography yang menggunakan struktur matematika kompleks untuk melindungi data.

2. Quantum Key Distribution (QKD)

QKD memanfaatkan sifat mekanika kuantum untuk mendistribusikan kunci enkripsi dengan cara yang aman. Jika ada pihak ketiga mencoba mengintersep kunci maka sistem akan mendeteksinya.

3. Upgrade Sistem Blockchain

Pengembang blockchain juga sedang mengembangkan metode untuk meningkatkan keamanan blockchain agar tetap aman dari ancaman kuantum. Ini termasuk mengganti algoritma hashing dengan versi yang lebih kuat.

Apa yang Harus Dilakukan Pengguna Kripto?

Bagi Anda yang memiliki atau tertarik pada mata uang kripto seperti Bitcoin maka penting untuk memahami ancaman ini dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi aset Anda:

Ikuti Perkembangan Teknologi

Selalu perbarui informasi Anda tentang kemajuan teknologi kuantum dan bagaimana hal itu mempengaruhi kriptografi.

Gunakan Platform Aman

Pilih bursa dan dompet digital yang terus beradaptasi dengan perkembangan keamanan terbaru.

Pantau Harga Bitcoin Hari Ini

Tetap waspada terhadap fluktuasi nilai Bitcoin, karena dampak dari ancaman kuantum dapat memengaruhi pasar.

Komputasi kuantum mungkin akan menjadi inovasi revolusioner yang membawa potensi besar dalam berbagai bidang, tetapi juga mengancam keamanan kriptografi tradisional yang menjadi dasar dunia digital saat ini. Ancaman ini terutama signifikan bagi dunia cryptocurrency, termasuk Bitcoin.

Namun, solusi seperti kriptografi pascakuantum dan peningkatan sistem blockchain sedang dikembangkan untuk melindungi masa depan teknologi ini. Sebagai pengguna atau calon investor, Anda harus tetap waspada dan terus memperbarui pengetahuan Anda tentang keamanan kripto.

Ingin tahu lebih lanjut tentang perkembangan dunia kripto? Kunjungi Tokocrypto hari ini untuk mendapatkan informasi terbaru dan memulai investasi Anda dengan aman! (Adv)

Minat Baca Warga Moyudan Sleman Jauh Lebih Tinggi dari Depok yang Jadi Pusat Perguruan Tinggi

Kapanewon Moyudan menjadi daerah dengan minat baca paling tinggi di Kabupaten Sleman. Jauh mengungguli Kapanewon Depok yang merupakan basis perguruan tinggi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman baru saja merilis hasil pengukuran terbaru Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kabupaten Sleman tahun 2024.

Rilis tersebut berlangsung di Aula Lantai 3, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Rabu (4/12/2024) lalu.

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Abu Bakar, menjelaskan bahwa pengukuran TGM alias minat baca di Sleman turut menggandeng pihak akademisi, yakni tim survei UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Survei minat baca di Sleman berlangsung sejak Agustus 2024, menyasar 17 kapanewon dan 2.951 responden dari berbagai latar belakang, baik usia, jenis kelamin, pendidikan, dan tingkat penghasilan.

“Ini kami menggandeng tim dari pihak akademisi untuk menjamin objektivitas hasil survei agar lebih baik, lebih valid, oleh mereka yang memang lebih kompeten di bidangnya,” jelas Abu dalam keterangan tertulisnya.

“Survei ini telah dilaksanakan di seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman, sehingga insyaallah telah mewakili secara riil Kabupaten Sleman,” imbunya.

Minat baca di Sleman tergolong tinggi

Hasil survei menunjukkan, tingkat kegemaran membaca alias minat baca masyarakat Sleman tergolong tinggi, dengan nilai rata-rata 2,57 poin. Hanya memang jumlah buku yang dibaca masyarakat masih tergolong rendah, yaitu 2,4 poin.

Sementara frekuensi membaca masyarakat Sleman sudah tergolong baik, dengan perolehan poin sebesar 2,7. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada kebiasaan membaca dan dorongan untuk mencari tahu informasi lebih lanjut dalam diri masyarakat Sleman.

Minat baca di Moyudan Sleman jadi yang tertinggi

Hasil survei tersebut memang terbilang unik. Minat baca di Moyudan tercatat sebagai yang tertinggi di Sleman. Total nilainya adalah 2,65 poin.

Sementara Depok yang menjadi basis perguruan tinggi di Sleman justru menjadi yang paling rendah, yakni dengan total nilai 2,44.

Adapun rincian nilai pengukuran TGM masing-masing kapanewon yakni sebagai berikut:
1. Turi 2,6
2. Tempel 2,48
3. Sleman 2,52
4. Seyegan 2,63
5. Prambanan 2,48
6. Pakem 2,48
7. Ngemplak 2,54
8. Ngaglik 2,54
9. Moyudan 2,65
10. Mlati 2,55
11. Minggir 2,63
12. Kalasan 2,51
13. Godean 2,63
14. Gamping 2,53
15. Depok 2,44
16. Cangkringan 2,54
17. Berbah 2,6.

Kok bisa Depok kalah dari Moyudan Sleman?

Menarik untuk didiskusikan, kok bisa Depok sebagai basis perguruan tinggi di Sleman justru tercatat sebagai daerah dengan minat baca paling rendah (kalah dari Moyudan)?

Untuk diketahui, merujuk data Kemendikbud Ristek per 2023, Kapanewon Depok menjadi basis dari 25 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Depok juga menjadi basis dari kampus-kampus top seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta.

Menariknya lagi, Depok juga menjadi daerah dengan jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) terbanyak di Sleman selain Ngemplak. Merujuk data Forum TBM Sleman pada 2019, Depok tercatat memiliki lima TBM. Sementara Moyudan hanya memiliki satu TBM.

Lantas, kenapa minat baca di Depok justru jadi yang paling rendah?

Indikator dan faktor

Sebelum ke sana, perlu diketahui perihal indikator yang dinilai dalam survei TGM. Indikator yang dimaksud meliputi, frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah yang dibaca, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet.

Salah satu anggota Tim Survei UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Marwiyah, mengatakan bahwa hasil survei TGM di Sleman dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal.

Salah satunya adalah rasa ingin tahu masyarakat terhadap informasi. Namun, masyarakat kini lebih banyak mencari informasi melalui internet dan media elektronik.

Keberadaan TBM dan perguruan tinggi pun tidak lantas menjamin masyarakat suatu daerah secara umum dan otomatis memiliki minat baca tinggi.

Sebab, fakta yang perlu dicatat, perguruan-perguruan tinggi di Yogyakarta, termasuk di Depok, Sleman, mayoritas diisi oleh pendatang. Sementara masyarakat asli masih sedikit yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Alhasil, menjadi masuk akal jika hasil survei menunjukkan minat baca di Depok kalah jauh dari Moyudan, Sleman. Tentu jika responden diambil dari masyarakat asli, bukan termasuk pendatang.

Warga asli yang terpinggirkan

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid, pernah menyinggung hal ini dalam kolomnya berjudul “Sembilan Persen” yang tayang di Kolom Analisis Kedaulatan Rakyat pada 23 Feburari 2024 dan ditayangkan ulang di laman resmi UII.

“Sembilan Persen” diambil Fathul dari data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): bahwa dari 100% lulusan SMA di Yogyakarta, hanya 9% saja yang berkesempatan lanjut ke perguruan tinggi.

Fathul tak menemukan data spesifik mengenai faktor apa yang menyebabkan banyak lulusan SMA/SMK/sederajat di Yogyakarta—yang merupakan warga asli—tidak lanjut ke perguruan tinggi. Hanya saja, dia menduga, ekonomi jadi kendalanya.

Sebab, mereka yang tidak lanjut kuliah itu pada akhirnya memilih bekerja hingga berwirausaha.

“Kita bisa bayangkan dampak jangka panjang jika masalah ini tidak diatasi. Termasuk di antaranya adalah kemungkinan warga asli terpinggirkan dalam kompetisi untuk mendapatkan beragama akses, termasuk dalam bidang ekonomi dan politik,” papar Fathul.

“Salah satu dampaknya lanjutannya adalah ketimpangan sosial antara warga asli dan warga pendatang. Ini menakutkan,” sambungnya.

Oleh karena itu, Fathul menekankan pentingnya mencari jalan keluar permanen secara kolektif antara Pemda dan perguruan tinggi. Contohnya seperti yang dilakukan Pemda DIY dan UII sendiri.

Pemda DIY, melalui Dikpora DIY, telah meluncurkan beasiswa berkelanjutan untuk pemuda DIY usia 18-24 tahun. Pada 2024 ini, ada 150 paket beasiswa yang bisa diakses dengan besaran Rp10 juta per tahun.

Sementara UII (pada 2024), mengenalkan skema beasiswa afirmasi pembebasan uang kuliah untuk warga asli yang tidak mampu.

Acuan untuk membuat kebijakan

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Sleman, Anton Sujarwo, mewakili Bupati Sleman menyatakan bahwa survei tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Sleman dalam memperoleh data dan informasi yang relevan.

Data-data hasil survei nantinya akan dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam program peningkatan literasi masyarakat.

“Dengan demikian, kegiatan ini akan memperkuat komitmen kita bersama untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi mewujudkan perkembangan kegemaran membaca di Kabupaten Sleman,” ucapnya mengutip titipan sambutan Bupati Sleman untuk acara rilis hasil pengukuran TGM.

Sebab, lanjut Anton, kegemaran membaca dapat menjadi faktor pendukung dalam upaya membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Oleh karena itu, survei ini untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memanfaatkan waktu untuk membaca sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi.

“Survei ini juga menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan literasi,” tutup Anton.

Kebijakan strategis yang Anton maksud, semoga juga berkenaan dengan bagaimana mengatasi persoalan yang Fathul Wahid paparkan: banyak pemuda asli DIY yang tidak lanjut kuliah.

Karena begitu juga lah yang terjadi di Sleman. Data 2022 menunjukkan, dari 20.000 lulusan SMA/SMK/sederajat di Sleman, tidak lebih dari 10.000 yang lanjut ke perguruan tinggi.

Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi