Monthly Archives: Desember 2024

Oleh : Dirandra Falguni )*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data, UMKM menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia dan berkontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor ini juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi. Namun, UMKM menghadapi tantangan besar dalam hal adaptasi terhadap kemajuan teknologi yang semakin pesat, yang jika tidak segera diatasi dapat menghambat pertumbuhan sektor ini.

Menyadari pentingnya digitalisasi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Google Indonesia dalam kegiatan Sharing Session dan Kuliah Umum Kebijakan Perdagangan Indonesia di Yogyakarta. Acara tersebut bertujuan untuk mempercepat adopsi teknologi digital di kalangan UMKM guna meningkatkan daya saing mereka, baik di pasar lokal maupun global.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, mengungkapkan bahwa selama ini UGM telah aktif mendukung UMKM melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa KKN berperan sebagai agent of change yang membina UMKM hingga ke level desa. Pihaknya berharap kerja sama dengan Google dapat memperkuat inisiatif ini sehingga manfaatnya lebih nyata bagi masyarakat.

Selain itu, UGM memiliki fasilitas Gelanggang Inovasi Kreativitas (GIK) sebagai pusat kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan media. Ia berharap Kemendag dapat mendirikan sentra konsultasi UMKM di GIK untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha.

Government Affairs & Public Policy Google Indonesia, Raihan Ridwan memaparkan pentingnya digitalisasi bagi UMKM. Melalui program seperti Gapura Digital dan Women Will, Google telah melatih dua juta pelaku UMKM di Indonesia. Raihan menekankan bahwa internet menjadi alat utama konsumen dalam mencari informasi produk. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang mencapai 22% pada 2023, digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM untuk tetap relevan.

Langkah sederhana seperti membuat akun YouTube atau Google Profil Bisnis dapat membantu UMKM meningkatkan eksposur produk pengusaha UMKM. Data menunjukkan bahwa 70% pengguna YouTube membuat keputusan pembelian berdasarkan konten yang mereka lihat di platform tersebut. Selain itu, fitur Google Profil Bisnis dapat mempermudah konsumen menemukan UMKM melalui pencarian berbasis lokasi.

Founder Gapurahoster, Waranugraha, mengungkapkan banyak UMKM masih kesulitan memasarkan produk secara digital. Para pengusaha UMKM hanya memiliki situs web menurutnya tidak cukup. Pengusaha UMKM harus memanfaatkan platform seperti YouTube untuk membuat konten kreatif yang menarik perhatian konsumen. Ia mencontohkan, video pendek di YouTube Shorts dapat dengan cepat menarik perhatian khalayak luas.

Selain itu, Google Profil Bisnis menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Informasi yang muncul di Google, seperti lokasi, ulasan, dan gambar produk, sangat membantu dalam menarik pelanggan baru.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menekankan bahwa pemerintah terus mendukung UMKM melalui berbagai program yang bertujuan meningkatkan daya saing. Ia menjelaskan bahwa proteksi terhadap UMKM hanya bersifat sementara; UMKM harus mampu bersaing secara mandiri di pasar domestik dan internasional.

Pihaknya juga mendorong UMKM untuk memanfaatkan peluang ekspor. Program seperti ‘UMKM Bisa Ekspor’ bertujuan mempersiapkan pelaku usaha menghadapi tantangan global. Pemerintah telah mencatat surplus neraca perdagangan selama 54 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, yang didukung oleh hilirisasi industri dalam negeri. Namun, Budi juga mengingatkan pentingnya kemandirian bahan baku agar industri lokal tidak bergantung pada impor.

Budi menjelaskan fokus program kerja Kemendag untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang kondusif untuk memajukan UMKM Indonesia, seperti pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, hingga program pemberdayaan ‘UMKM Bisa Ekspor’. Kemendag terus mendorong UMKM Indonesia untuk terus berani berinovasi dan siap beradaptasi dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam persaingan global.

Kerja sama antara UGM dan Kemendag diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup pengembangan program Tridharma Perguruan Tinggi, pembinaan UMKM, dan pelibatan mahasiswa dalam program pendampingan. Fakultas Hukum UGM, misalnya, akan mendukung program perlindungan konsumen, sementara Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat akan melibatkan mahasiswa KKN sebagai pendamping UMKM di berbagai daerah.

Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta memberikan harapan besar bagi masa depan UMKM di Indonesia. Dengan adopsi teknologi digital, pelaku UMKM tidak hanya dapat meningkatkan daya saing di pasar lokal, tetapi juga menjangkau pasar global. Digitalisasi juga membuka peluang inovasi yang lebih luas, memungkinkan UMKM beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar.

Melalui dukungan penuh dari berbagai pihak, UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama perekonomian digital di Asia Tenggara. Sebagaimana diungkapkan Rektor UGM, bahwa kerja sama tersebut tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* Kontributor Beritakapuas.com

KUPANG – Dukungan publik terhadap program Presiden Prabowo dalam pemberantasan narkoba terus digencarkan di berbagai daerah. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTT menjadi salah satu lembaga yang berkomitmen menjalankan program prioritas ini sebagai bagian dari aksi nasional.

Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi NTT, Lia Novika Ulya, S.K.M., menegaskan pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

“Kami sangat menghargai Politani Kupang yang terus konsisten dalam melaksanakan aksi nasional ini. Mereka melakukan tes urine untuk deteksi dini, memiliki Satgas anti-narkoba yang aktif, dan mengadakan sosialisasi bagi mahasiswa baru setiap tahun,” kata Lia.

Lia juga menyebut Politani Kupang telah mengadakan alat tes urine secara mandiri, bahkan berencana menyelenggarakan kuliah umum terkait narkoba.

“Langkah ini penting untuk mewujudkan NTT bersinar, bebas narkoba,” tambahnya.

Meskipun prevalensi penyalahgunaan narkoba di NTT masih tergolong rendah secara nasional, yaitu sekitar 0,4 persen atau sekitar 4.875 orang, BNN tetap waspada. Tren penyalahgunaan obat-obatan seperti psikotropika dan obat keras lainnya, termasuk tramadol, terus menjadi perhatian.
Lia mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengetahui kerabat atau tetangga yang terjerat narkoba.

“Jangan takut, pelapor tidak akan dikenai pidana, malah akan mendapatkan rehabilitasi secara gratis,” ujarnya.

Sementara itu, di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan, Polres PALI bersama Pemerintah Kabupaten PALI merespons arahan program Asta Cita Presiden Prabowo dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Berantas Narkoba.

Kapolres PALI, AKBP Khairu Nasrudin, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pemberantasan narkoba menjadi prioritas utama untuk melindungi generasi muda.

“Kami akan memastikan setiap tindakan diambil secara efektif dan tanpa toleransi terhadap pelanggaran, baik di masyarakat maupun di dalam internal kami,” tegasnya.

Sebagai langkah pertama, Polres PALI melaksanakan tes urine untuk 300 anggotanya. Hasilnya, dua personel dinyatakan positif menggunakan narkoba. Kapolres menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Kami tidak mentolerir perilaku ini. Pengawasan internal diperketat, dan kami akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba,” tegas AKBP Khairu.

Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum, program ini diharapkan mampu menciptakan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba.

Oleh : Andi Mahesa )*

Pemberantasan narkoba di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam situasi yang semakin mendesak ini, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya dalam memerangi narkoba melalui prinsip Asta Cita yang menjadi acuan dalam kepemimpinannya. Salah satu aspek penting dari visi ini adalah pemberdayaan aparat keamanan untuk bertindak secara cepat dan efektif dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

Narkoba bukan hanya soal dampak kesehatan individu. Penyalahgunaan narkoba menjadi akar masalah bagi sejumlah permasalahan sosial, mulai dari kejahatan jalanan, perkelahian antar kelompok, hingga jaringan perdagangan ilegal yang melibatkan organisasi transnasional. Tak hanya itu, ketergantungan narkoba juga memengaruhi produktivitas ekonomi, karena mereka yang terjerat dalam dunia narkoba cenderung kehilangan potensi maksimalnya sebagai tenaga kerja yang produktif.

Keberhasilan dalam memerangi narkoba tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada respons cepat dan koordinasi antara aparat keamanan yang terlibat. Dalam menjalankan kepemimpinan, Presiden Prabowo mengedepankan prinsip Asta Cita, yang memiliki makna mendalam sebagai pedoman untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Prinsip ini mencakup cita-cita untuk menjaga kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pemberantasan narkoba, Asta Cita Presiden Prabowo menekankan pada tiga pilar utama: penguatan aparat keamanan, penegakan hukum yang tegas, dan pencegahan yang menyeluruh.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Manang Soebeti menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto, terkait Asta Cita Presiden RI poin ketujuh tentang pemberantasan narkoba. Sebagai langkah awal, Manang Soebeti meresmikan lembaga rehabilitasi. Peresmian lembaga rehabilitasi narkoba milik Yayasan Generasi Muda Bernilai (Gemuni), dilakukan Kombes Pol Manang setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima langsung instruksi dari Presiden Prabowo. Salah satu dari instruksi itu merupakan fokus penanganan pada pencegahan narkoba.

Menurut Manang, peresmian lembaga rehabilitasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pemberantasan dan pencegahan narkoba. Kombes Pol Manang mengatakan bahwa lembaga rehabilitasi ini siap membantu para pecandu narkoba, baik yang datang secara sukarela maupun wajib, dengan kapasitas sekitar 60 pasien.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada juga mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk terus berperan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari semua lini, dari hulu sampai hilir. Menurutnya, Pemberantasan narkoba harus dilakukan tanpa henti dimulai dari sisi supply dan demand, sehingga pemberantasan narkoba dapat dilakukan secara komperhensif.

Menindak lanjuti arahan dari Presiden RI dan Kapolri, Wahyu mengatakan Bareskrim Polri bersama jajaran Polda dan instansi terkait yaitu Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), PPATK, dan Ditjen Beacukai bersinergi melaksanakan operasi gabungan dalam upaya memberantas narkoba.

Wahyu mengatakan bahwa dari ops gabungan tersebut, Polri telah menetapkan 136 tersangka. Adapun barang bukti yang berhasil disita yaitu sabu seberat 1,7 ton, ganja 1,12 ton, ekstasi 357.731 butir, ketamin 932,3 gram, double L 127.000 butir, kokain 2,5 kilogram, tembakau sintetis 9 kilogram, hasish seberat 25,5 kilogram, MDMA 4.110 gram, mepherdrone 8.157 butir dan happy water 2.974,9 gram. Menurutnya, dari total barang bukti narkoba yang diamankan, apabila beredar dalam masyarakat, maka jiwa yang berhasil diselamatkan sebanyak 6.261.329 orang.

Selain itu, berdasarkan analisis keuangan yang dilakukan oleh PPATK, Wahyu mengatakan bahwa perputaran uang dan transaksi dari jaringan tersebut mencapai Rp59,2 triliun. Pihaknya menegaskan akan memiskinkan para bandar narkoba dengan menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) agar memberikan efek jera.

Wahyu pun mengatakan bahwa Kapolri telah menegaskan untuk melakukan tindakan tegas kepada para bandar narkoba, tak terkecuali bila ada oknum aparat penegak hukum yang terlibat. Lebih lanjut, pihaknya mengatakan bahwa Upaya pemberantasan ini harus dibarengi dengan upaya pencegahan. Seluruh jajaran kepolisian harus berkolaborasi aktif dengan masyarakat sehingga terbentuknya daya tangkal dan daya cegah terhadap peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

Berbagai upaya yang dilakukan aparat keamanan merupakan bagian dari perlindungan Polri kepada masyarakat dari bahaya perederan gelap narkoba, khususnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Perjuangan Polri tersebut dilakukan secara konsisten dan merupakan bagian integral dari komitmen bersama untuk Indonesia yang lebih baik dan terbebas dari bahaya narkotika. Langkah ini bukan hanya sekedar operasi penindakan, namun sebuah gerakan nasional yang menyelamatkan setiap elemen masyarakat dari ancaman dan jeratan narkoba.

Sedangkan, di Kalimantan Timur, Kasi Penmas Bid Humas Polda Kaltim, AKBP I Nyoman Wijana mengatakan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Ditresnarkoba berhasil mengungkap kasus narkotika dengan menangkap satu tersangka dan barang bukti sabu-sabu seberat 8 kg yang diduga berasal dari Malaysia.

Pihak kepolisian akan terus mendukung penuh program Asta Cita sebagai bagian dari upaya nasional dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, dan bebas narkoba, serta penangkapan tersebut harus menjadi pengingat bahwa kita harus tetap waspada terhadap ancaman narkotika yang dapat merusak generasi bangsa.

Pemberantasan narkoba adalah perjuangan panjang yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak dan kesungguhan dalam melaksanakan langkah-langkah tegas, cepat, dan terkoordinasi. Melalui prinsip Asta Cita, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama bergerak memberantas narkoba dengan menempatkan aparat keamanan sebagai garda terdepan, penegakan hukum yang adil, serta pencegahan yang berkelanjutan. Gerak cepat aparat keamanan dalam menghadapi tantangan narkoba, yang didukung oleh kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba, aman, dan sejahtera.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Kalimantan Barat – Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, mengimbau masyarakat untuk menghormati hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang telah dilaksanakan.

Ia menekankan pentingnya menghargai pilihan masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi.

“Saya kira kita harus menghargai pilkada yang dilaksanakan, kita harus memberikan hormat kepada pilihan masyarakat Kalbar yang memilih pimpinan untuk lima tahun ke depan,” ungkap Harisson.

Harisson juga menegaskan bahwa siapa pun pemimpin yang terpilih berdasarkan hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus diterima dengan lapang dada.

Ia berharap agar masyarakat, yang mungkin sebelumnya memiliki perbedaan pilihan, dapat kembali bersatu demi keharmonisan bersama.

“Siapapun yang terpilih oleh KPU harus kita hormati. Imbauan saya, setelah ini masyarakat kembali bersatu padu dalam keharmonisan membangun Kalbar,” tambahnya

Lebih lanjut, Harisson meminta masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada pemimpin yang baru terpilih.

Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting untuk memastikan keberhasilan program pembangunan di daerah.

“Siapapun yang terpilih harus kita dukung, merekalah pemimpin kita yang sudah dipilih oleh masyarakat Kalbar,” ujar Harisson.

Sementara itu, Partai NasDem juga menyatakan penghormatan terhadap hasil quick count yang telah dirilis.

Sekjen NasDem, Hermawi Franziskus Taslim, menilai bahwa hasil sementara tersebut mencerminkan kematangan demokrasi, baik dari segi penyelenggaraan maupun partisipasi masyarakat.

Ia menyebut quick count sebagai panduan awal yang valid meskipun bukan hasil resmi dari KPU.

“Quick count adalah metodologi ilmiah yang diakui dalam dunia perpolitikan Indonesia. Meskipun bukan alat ukur resmi dari KPU, saya kira semua partai sekarang berpatokan kepada quick count sebagai pegangan awal,” jelas Hermawi.

Fenomena kotak kosong yang mencatat kemenangan di beberapa daerah juga mendapat perhatian.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty, meminta semua pihak untuk menghormati hasil tersebut.

“Kemenangan kolom kosong berarti itu adalah fenomena politik yang terjadi di daerah itu, dan itu harus dihargai. Ini bukan hal baru; sebelumnya juga sudah ada riwayat kolom kosong menang,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Pilkada Serentak 2024 mencerminkan kematangan demokrasi di Indonesia.
Dengan berbagai pihak menunjukkan sikap saling menghormati hasil pemilihan, harapan akan terciptanya persatuan dan harmoni semakin kuat.

Masyarakat diimbau untuk terus mendukung pemimpin baru yang terpilih demi kemajuan bersama, serta menjadikan pilkada sebagai momentum membangun masa depan yang lebih baik.

Oleh: Jasin Dwi Santoso)*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai salah satu sarana untuk memilih pemimpin daerah, Pilkada bukan hanya soal menentukan siapa yang akan memimpin, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mengekspresikan hak politiknya. Dalam konteks ini, perbedaan pilihan dalam Pilkada menjadi hal yang tidak bisa dihindari dan seharusnya dipandang sebagai bagian dari keragaman yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, Indonesia memiliki ragam suku, budaya, agama, dan pandangan politik. Keragaman ini tercermin dalam dinamika Pilkada, yang sering kali menghadirkan berbagai pilihan calon pemimpin. Setiap individu memiliki hak untuk memilih sesuai dengan keyakinan dan harapan mereka terhadap masa depan daerahnya. Dalam kerangka demokrasi, perbedaan pilihan ini adalah hal yang wajar dan seharusnya dihormati oleh semua pihak.

Ustadz Rizaldy Siregar mengatakan, tokoh masyarakat, pemimpin daerah, dan pihak-pihak terkait harus menjadi teladan dalam mengedepankan persatuan. Hal ini merupakan seruan yang mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga keharmonisan dalam sebuah negara yang multikultural dan demokratis seperti Indonesia.

Dalam pandangan Ustadz Rizaldy, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat, tanpa memandang latar belakang politik, agama, maupun suku. Pemimpin harus bisa mengajak rakyat untuk melihat bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat, tujuan bersama untuk membangun kemajuan daerah dan negara tetap menjadi prioritas utama. Jika pemimpin mampu menunjukkan sikap inklusif dan berwawasan jauh ke depan, masyarakat pun akan lebih mudah diajak untuk berdamai dengan perbedaan mereka.

Tentu saja, dalam setiap pemilu, termasuk Pilkada 2024, tidak bisa dipungkiri bahwa perbedaan pilihan politik akan selalu ada. Berbagai faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, hingga pengalaman hidup masing-masing individu memengaruhi cara pandang mereka dalam memilih pemimpin. Setiap calon pun menawarkan visi, misi, dan program yang berbeda, yang tentunya akan resonan dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung, Prof Mohammad Bahruddin mengatakan semakin dewasa dan matangnya masyarakat dalam menyikapi perbedaan pandangan politik, adalah sebuah refleksi positif terhadap kondisi sosial politik Indonesia yang terus berkembang. Dalam pernyataannya, beliau mengapresiasi kesadaran masyarakat yang mulai menghindari dampak negatif dari perpecahan akibat perbedaan pilihan politik.

Kematangan politik masyarakat Indonesia memang patut mendapatkan perhatian lebih. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan betapa tingginya tensi politik yang sering kali membuat perbedaan pilihan menjadi sumber perpecahan. Namun, sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof Bahruddin, masyarakat kini semakin menyadari bahwa konflik politik yang tak terkendali justru akan merugikan banyak pihak, terutama dalam konteks kebersamaan dan keberagaman yang kita miliki. Dengan meningkatnya kesadaran ini, masyarakat mulai lebih fokus pada pentingnya menjaga persatuan dan saling menghargai meskipun berbeda pilihan politik.

Pilkada juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami calon pemimpinnya. Proses pemilihan ini tidak hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi juga tentang bagaimana warga negara bisa terlibat secara aktif dalam proses politik. Diskusi publik, debat calon, serta penyampaian visi dan misi oleh para kandidat menjadi sarana bagi pemilih untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Meskipun akhirnya ada yang memilih calon A dan ada yang memilih calon B, yang paling penting adalah bahwa pilihan tersebut diambil secara rasional dan berdasarkan pertimbangan yang matang.

Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) Ekklesia Tahuna, Hollisye Daud Sasenga mengatakan semua jemaat bersama menyukseskan tahapan pemilihan Kepala Daerah yang ada di Kabupaten Sangihe. Melalui doa syafaat yang dipanjatkan usai khotbah, beliau menegaskan bahwa meskipun warga jemaat menghadapi perbedaan pandangan politik, sebagai umat yang mengandalkan Tuhan, mereka diharapkan untuk tetap saling menghargai dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

Pdt. Hollisye juga mengingatkan bahwa meskipun ada perbedaan pilihan dalam Pilkada, hal itu seharusnya tidak menghalangi kita untuk tetap hidup rukun dan saling menghormati. Dalam kehidupan beragama, prinsip saling menghargai antar sesama adalah ajaran yang sangat ditekankan. Oleh karena itu, jemaat Ekklesia Tahuna, seperti halnya komunitas agama lainnya, diharapkan untuk terus menunjukkan sikap yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, terutama dalam menjaga keharmonisan di tengah-tengah keragaman pandangan politik yang ada.

Keterlibatan masyarakat dalam Pilkada juga mencerminkan kualitas demokrasi itu sendiri. Partisipasi aktif dalam memilih tidak hanya mencerminkan kesadaran politik warga, tetapi juga menjadi cara untuk mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan dengan transparan dan adil. Sebagai pemilih, sudah sepatutnya untuk menghargai hak orang lain dalam memilih tanpa merasa perlu memaksakan pandangan sendiri.

Pada akhirnya, Pilkada 2024 adalah sebuah proses demokrasi yang menunjukkan bahwa meskipun perbedaan pilihan itu ada, hal tersebut justru menjadi cerminan keragaman yang sehat dalam masyarakat. Demokrasi akan semakin kuat ketika perbedaan ini dapat dihargai dan dijadikan sebagai kekuatan, bukan sebagai pemicu perpecahan. Dengan menjaga sikap saling menghargai, Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang demokratis dan pluralis.

)*penulis merupakan Analis Kebijakan Politik – Fajar Institute for Political Studies

Jakarta – Pemerintah berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Melalui berbagai terobosan dalam pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Komitmen ini ditunjukkan menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang akan dilangsungkan pada 9-10 Desember 2024 mendatang.

KPK telah mengumumkan bahwa pihaknya akan menggelar serangkaian kegiatan di Gedung Merah Putih KPK, Gedung ACLC KPK, dan Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan undangan resmi telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuka acara tersebut.

“Kami telah menyampaikan undangan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk dapat membuka secara resmi kegiatan Hakordia 2024,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK.

Ghufron menekankan bahwa kehadiran Presiden Prabowo dalam acara ini akan menjadi momentum strategis bagi aparat penegak hukum serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan negara. “Kehadiran Bapak Presiden tentunya menjadi momentum strategis bagi aparat penegak hukum serta seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan negara untuk mendapatkan arahan langsung terkait kebijakan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Tema peringatan Hakordia tahun ini adalah “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo diharapkan memberikan arahan dan menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Ghufron juga berharap acara ini dapat menjadi sarana penguatan kolaborasi antara KPK, kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, asosiasi, dan masyarakat umum dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

“Pada peringatan Hakordia ini, Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara yang memimpin orkestrasi pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan dapat mengarahkan fokus pemberantasan korupsi,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendukung penguatan KPK dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi.
“Kita harus memastikan bahwa Indonesia memiliki masa depan yang bebas dari korupsi. Hal ini memerlukan komitmen bersama dan aksi nyata dari seluruh pihak,” tegasnya..
Sebelumnya Presiden secara tegas menekan bahwa kabinet yang dipimpinnya harus bersih dari tindak pidana korupsi, karena sudah banyak terjadi kebocoran-kebocoran, penyelewengan anggaran yang akhir merugikan negara. Penegasan tersebut disampaiakn dalam berbagai kesempatan, sehingga hal ini menjadi alarm bagi seluruh penegak hukum untuk tunduk dan melaksanakan tindakan tegas terhadap korupsi. (*)

Jakarta – Dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen yang jelas dalam memberantas korupsi. Dengan visi dan misi Asta Citanya sudah sangat jelas pemerintahan Prabowo-Gibran siap melakukan langkah tegas untuk mengatasi masalah yang telah menghambat kemajuan Indonesia selama bertahun-tahun.
Ikadin sepakat dengan agenda pemberantasan korupsi pemerintah Prabowo-Gibran, demikian disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Dr Maqdir Ismail beberapa waktu lalu.
Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Dr Maqdir Ismail mengatakan Ikadin setuju dengan segala upaya untuk memberantas korupsi yang menjadi salah satu agenda dari pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi di Indonesia secara adil dan sesuai hukum yang berlaku”, tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya. Melalui program Ascta Citanya Pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad untuk memberantas terjadinya korupsi di Indonesia.

Di sisi lain, penguatan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pembenahan sistem hukum dan administrasi negara akan menjadi fokus dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Lebih lanjut, dalam mendukung visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran, Ketua Umum Forum Ketahanan Bangsa (FKB), Mohamad ljudin meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar saling mengawasi terhadap kasus-kasus korupsi dan mendukung cita-cita yang diusung oleh pemimpin bangsa dalam memberantas korupsi. “Mari kita tinggalkan kepentingan sesaat dan berpikir jangka panjang untuk kebaikan bersama dengan mendukung visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran demi kemajuan bangsa. Ujarnya.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden RI juga menyatakan bahwa pemuda Indonesia juga memiliki peran penting dalam mengubah budaya birokrasi yang rentan terhadap praktik-praktik korupsi. Oleh karena itu, dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, pendidikan anti-korupsi akan diperkenalkan sejak dini di berbagai jenjang pendidikan, guna membentuk karakter bangsa yang jujur, adil, dan berintegritas.

Lebih lanjut, menurut Presiden Prabowo Subianto, keberhasilan dalam pemberantasan korupsi memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga-lembaga pemerintah. Pemerintah yang kuat dan bebas korupsi adalah syarat utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat.

Dengan visi yang jelas, Prabowo-Gibran berkomitmen untuk menciptakan perubahan yang nyata bagi rakyat Indonesia. Pemberantasan korupsi bukan sekadar janji politik, tetapi bagian dari tanggung jawab besar yang akan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik.
.

Oleh : Andi Wijayanto )*

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat reformasi hukum dan birokrasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas di semua lini pemerintahan. Pendekatan ini disambut positif oleh berbagai elemen masyarakat yang optimis bahwa langkah ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Komitmen pemberantasan korupsi ini sejalan dengan program “Asta Cita” yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu poin penting dalam program ini adalah reformasi sistem politik dan birokrasi yang didukung dengan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa reformasi ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pencegahan korupsi melalui tata kelola yang baik, pengawasan ketat, dan peningkatan integritas aparatur negara.

Pemerintah juga terus menguatkan peran lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. Baru-baru ini, KPK mengumumkan keberhasilan dalam mengungkap kasus korupsi di beberapa daerah yang melibatkan penyalahgunaan dana bantuan sosial dan anggaran pembangunan infrastruktur. Kejaksaan Agung juga menunjukkan progres signifikan dalam penanganan kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran serius dalam memberantas korupsi hingga ke akarnya.

Pakar Hukum, Pieter C. Zulkifli mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 memperkuat komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Pasalnya, putusan tersebut memberikan wewenang lebih luas bagi KPK dalam mengusut kasus korupsi, termasuk di ranah militer. Putusan ini juga memberikan kepercayaan diri bagi KPK untuk mengusut kasus yang berkaitan dengan instansi militer.

Sementara itu, berbagai komunitas, organisasi, dan tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas komitmen tegas pemerintah. Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Dr Maqdir Ismai, menyatakan Ikadin setuju dengan segala upaya untuk memberantas korupsi, sebagai salah satu agenda dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pihaknya berharap pemberantasan KKN yang dilakukan Pemerintahan Prabowo Subianto dilakukan secara adil dan sesuai hukum yang berlaku. Bukan bermaksud menghancurkan lawan politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Ke depannya Ikadin akan membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi dan menegakkan hukum yang dilakukan secara adil dengan menjunjung tinggi dihormatinya hak asasi manusia.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menerangkan, korupsi sebagai kejahatan extra ordinary yang tantangannya semakin kompleks dan modusnya mampu melewati lintas batas negara, termasuk dalam penyembunyian aset aset hasil korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan bersama sama dan bekerja sama serta berkolaborasi. Sementara, sektor swasta juga perlu menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memerangi praktik korupsi. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

Meski Langkah langkah strategis telah diambil, pemerintah menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah. Hambatan seperti resistensi dari oknum tertentu dan budaya korupsi yang sudah mengakar menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan kerja sama semua pihak. Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk terus mendukung agenda ini melalui pengawasan, pelaporan, dan keterlibatan aktif dalam program program antikorupsi.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari solusi. Dengan membangun kesadaran kolektif akan bahaya korupsi, Indonesia dapat bergerak menuju pemerintahan yang lebih bersih dan bertanggung jawab. Komitmen pemerintah yang kuat, ditambah dengan dukungan masyarakat, menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Pemberantasan korupsi tidak hanya memberikan dampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, alokasi dana dapat lebih tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor penting lainnya. Pada akhirnya, upaya ini akan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan mewujudkan visi besar sebagai negara maju yang berdaya saing tinggi.

Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Dengan pendekatan yang strategis, sinergi antarlembaga, dan partisipasi aktif masyarakat, cita cita Indonesia bebas dari korupsi bukanlah mimpi belaka. Ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera, di mana kepercayaan publik terhadap pemerintah terus diperkuat melalui transparansi dan akuntabilitas.

)* Penulis merupakan mahasiswa pasca sarjana yang tinggal di Depok

Oleh : Dirandra Falguni )*

Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Upaya ini mendapatkan momentum istimewa dengan diundangnya Presiden untuk membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 pada 9 Desember mendatang. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menegaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam pembukaan Hakordia menjadi momen strategis untuk memberikan arahan kepada seluruh elemen bangsa. Pihaknya berharap arahan Presiden mampu menguatkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, BUMN, hingga masyarakat umum dalam memberantas korupi.

Pada pidato pelantikannya bulan Oktober lalu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memberantas korupsi dengan mengedepankan sistem yang transparan dan penegakan hukum yang tegas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mendorong digitalisasi dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara.

Hakordia 2024 menjadi salah satu agenda penting dalam rangka memperkuat tekad bersama memberantas korupsi. Dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju,” acara ini menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk mengakselerasi pembangunan nasional.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa, menambahkan tema ini relevan dengan tiga momentum besar Indonesia, yaitu pergantian kepemimpinan nasional, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, dan visi Indonesia Emas 2045. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi pilar utama dalam memberantas korupsi.

Selain pembukaan oleh Presiden Prabowo, acara Hakordia 2024 juga akan diisi dengan lelang barang hasil rampasan dari tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto menjelaskan bahwa hasil lelang ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa korupsi memiliki dampak nyata bagi negara.

KPK, di bawah kepemimpinan yang solid, telah mengembangkan sistem e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) berbasis teknologi digital. Sistem ini memanfaatkan integrasi data kependudukan, perpajakan, dan registrasi perusahaan untuk mendeteksi ketidakwajaran kekayaan pejabat secara real-time. Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, menjelaskan bahwa e-LHKPN juga melibatkan masyarakat melalui fitur e-announcement untuk memberikan masukan terkait laporan harta kekayaan pejabat.

Pengembangan teknologi berbasis machine learning yang kini tengah dilakukan KPK semakin memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan pejabat. Langkah ini menjadi bukti nyata bagaimana teknologi menjadi garda terdepan dalam perang melawan korupsi.

Di kancah internasional, Indonesia juga menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam inovasi pemberantasan korupsi. Pada Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi ASEAN ke-20 di Bali, KPK mempresentasikan berbagai inovasi teknologi, termasuk e-LHKPN.

Pihaknya sangat mendukung forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antikorupsi antarnegara ASEAN. Kolaborasi regional penting dalam menghadapi tantangan global, seperti korupsi lintas negara dan pencucian uang.

Negara-negara seperti Kamboja dan Malaysia turut memamerkan teknologi antikorupsi mereka, menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama dan inovasi tanpa henti. Komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada reformasi sistem, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan dan kolaborasi antarlembaga.

Provinsi Jawa Tengah menjadi contoh keberhasilan implementasi program antikorupsi di tingkat daerah. Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah. Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019, Jawa Tengah telah menjadi pelopor replikasi desa antikorupsi, dengan 29 desa percontohan yang terus bertambah setiap tahun.

Langkah ini mendapatkan pengakuan nasional dengan pencapaian Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023, di mana Jawa Tengah meraih skor tertinggi dalam kategori provinsi besar. Pendidikan anti korupsi menjadi kunci dalam membentuk budaya integritas di kalangan masyarakat dan ASN.

Presiden Prabowo memandang pemberantasan korupsi bukan sekadar tugas pemerintah, tetapi juga gerakan kolektif seluruh bangsa. Dengan mengedepankan sistem yang transparan, pendidikan antikorupsi, dan kolaborasi antarlembaga, visi Indonesia sebagai negara maju dapat diwujudkan.

Hakordia 2024 menjadi bukti nyata bahwa perang melawan korupsi adalah perjuangan yang harus terus digelorakan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia optimis dapat membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas 2045.

Secara keseluruhan, peringatan Hakordia 2024 nanti mengandung filosofi bahwa Indonesia membutuhkan penguatan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu memberantas korupsi. Hal itu demi tujuan pembangunan nasional dengan memanfaatkan tiga momentum besar di Indonesia, yakni pergantian kepemimpinan nasional, pembangunan ibu kota baru Nusantara, dan menuju Indonesia Emas 2045.

)* Kontributor Beritakapuas.com

JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah gencar mengakselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkeadilan.

Langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah pada komoditas domestik, tetapi juga untuk memastikan setiap daerah memperoleh manfaat optimal dari kekayaan alam yang ada.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2028-2029 sangat mungkin dicapai dengan hilirisasi SDA.

Ia menegaskan bahwa sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan, pariwisata, ekonomi digital, hingga transisi energi harus didorong untuk mencapai target tersebut.

“Bapak Presiden meminta kita tumbuh 8 persen. Ini memungkinkan karena kita pernah mencapai pertumbuhan serupa di masa lalu. Maka, sektor hilirisasi, ekonomi digital, hingga green energy akan menjadi fokus utama,” ujar Airlangga.

Data terbaru juga menunjukkan bahwa hilirisasi telah memberikan dampak signifikan, terutama di provinsi Papua Barat dan Sulawesi Tengah yang mencatat pertumbuhan tertinggi pada Triwulan III-2024.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno turut menyoroti pentingnya hilirisasi nikel berkelanjutan sebagai salah satu fokus utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut.

Menurut Eddy, Indonesia sebagai produsen dan pemilik cadangan nikel terbesar dunia harus mampu menjalankan hilirisasi berkelanjutan untuk mempertahankan daya saing global.

“Hilirisasi nikel menjadi fokus utama, dan tantangannya adalah memastikan pemerintah melaksanakan hilirisasi nikel secara berkelanjutan,” katanya.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi ekonomi daerah penghasil nikel.

Sejalan dengan program Asta Cita pemerintah, Direktur Eksekutif Komaidi Notonegoro menjelaskan bahwa hilirisasi SDA tidak hanya mendukung ketahanan ekonomi, tetapi juga ketahanan energi.

Menurut Komaidi, peningkatan 1% pada pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan energi sekitar 1,5 kali lipat.

“Struktur industri seperti MIND ID sangat strategis karena membawahi perusahaan tambang nasional utama. Hilirisasi tidak hanya memberikan nilai tambah, tetapi juga menyediakan bahan baku untuk industri lain,” jelasnya.

Komaidi mengimbau agar proses hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan dilanjutkan hingga tercipta industrialisasi yang berkelanjutan.

Kebijakan hilirisasi di era Presiden RI kedelapan tersebut membawa dampak positif yang luas.

Diharapkan, melalui upaya ini, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dapat tercapai, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan meratakan hasil pembangunan di seluruh pelosok negeri. (*)