Monthly Archives: Desember 2024

Jakarta – Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sangat gencar menindak tegas kasus korupsi. Komitmen ini terus dibuktikan Presiden Prabowo kepada rakyat Indonesia tanpa tebang pilih. Pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan secara menyeluruh di tingkat pusat hingga daerah.
Dalam waktu beberapa minggu, jajaran penegak hukum berhasil membongkar berbagai kasus besar yang melibatkan korupsi di berbagai sektor, dengan nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan tindakan korupsi seolah-olah telah diterima sebagai kondisi sehari-hari. Bahkan pihak yang ingin memberantasnya malah ditertawakan karena kondisinya sudah terlalu parah. Untuk itu, Presiden Prabowo memberi peringatan keras kepada seluruh pejabat agar stop melakukan praktik keserakahan dan merampok uang rakyat.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut korupsi di institusi militer. Pimpinan KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang mengatakan keputusan ini sebagai langkah positif memperkuat pemberantasan korupsi.
Menurutnya, putusan ini bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada ruang untuk perdebatan lebih lanjut. Namun, diperlukan upaya koordinasi antar-lembaga guna memastikan implementasi kebijakan berjalan tanpa hambatan.
“Koordinasi menjadi sangat penting dalam putusan ini supaya tidak ada miskomunikasi dalam pelaksanaan putusan ini,” ujarnya.
Saut Situmorang juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengusut kasus korupsi yang selama ini sulit disentuh. Keputusan MK ini diharapkan mengurangi keraguan KPK dalam bertindak menangani kasus yang melibatkan aparat militer.
“Pemberantasan korupsi harus transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan keraguan bagi KPK,” ucapnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar semua pihak, termasuk BPK, menjalankan tugasnya secara profesional. Penyelidikan dan audit keuangan yang akurat diperlukan agar kerugian negara dapat diminimalkan secara signifikan.

“BPK harus memastikan perhitungan kerugian negara dilakukan secara benar. Dengan tujuan agar uang negara terselamatkan,” katanya.
Di tingkat daerah, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.
“KPK melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu RM, IPN, dan NK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Ghufron mengatakan penyidik KPK masih akan terus mendalami dalam penyidikan perkara ini kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait dan aliran uang lainnya.
Melalui Putusan MK tentang kewenangan KPK dalam mengusut korupsi di institusi militer, diharapkan mendorong kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, yang saat ini berada di angka 34. Dengan pemberantasan korupsi yang efektif, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara sinergis oleh seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan kondusivitas dan stabilitas keamanan nasional.

[*]

Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen penuh untuk membawa Indonesia menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan terus menekankan penting pengawasan melekat kepada seluruh pengguna anggaran agar tidak ada kebocoran yang berpotensi menjadi korupsi.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa integritas pemimpin adalah cermin dari kualitas pemerintahan yang akan dibangun, dan keduanya siap menjadi contoh bagi seluruh jajaran pemerintahan. Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa segala macam bentuk korupsi di Indonesia harus dihentikan.
“Saya memberi peringatan bahwa korupsi harus berhenti di Republik Indonesia,” tegas Prabowo.
Presiden juga menegaskan, tidak akan ada toleransi bagi jajaran pemerintahan yang melakukan korupsi selama masa kepemimpinannya. Indonesia sebagai negara besar, memiliki cita-cita yang luhur harus bersih dari korupsi. Negara ini harus bersih dari segala tindak korupsi, penyelundupan, manipulasi, praktik-praktik penyelewengan yang menggerus kekayaan negara.
“Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ada toleransi pada korupsi dan pencurian serta penyelewengan. Berhenti! Berhenti! Berhenti!,” ujar Presiden Prabowo.
Menurutnya, kebocoran dari korupsi, judi daring, penyelundupan, segala macam manipulasi, penipuan, dan praktik curang telah mengakibatkan kekayaan nasional banyak yang hilang dan rakyat tidak bisa menikmatinya. Untuk itu, pihaknya bertekad memperbaiki hal tersebut.
“Saya sudah melihat angka-angkanya, dan saya sudah bekerja keras dengan para menteri. Kita punya strategi, dan saya yakini kita bisa memperbaiki hal ini,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani juga mengatakan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan ada toleransi untuk korupsi maupun hal-hal negatif yang berpotensi menghambat investasi.
“Bapak Presiden menyampaikan tidak akan ada toleransi untuk korupsi atau hal-hal negatif yang akan menghambat investasi, dan rule of law akan sangat ditegakkan,” kata Rosan.
Rosan berharap, investasi akan memperkuat sumber daya manusia Indonesia dengan adanya transfer teknologi. Pasalnya, Indonesia ingin memiliki lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas.
“Jadi harapannya pada saat mereka berinvestasi di saat bersamaan mereka juga membangun dan meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia kita, pekerja kita dan juga diharapkan adanya transfer teknologi,” jelas Rosan.
Dengan semangat yang positif dan penuh harapan, pemerintahan Prabowo-Gibran optimis bahwa Indonesia dapat mencapai kemajuan yang pesat melalui kepemimpinan yang berintegritas dan pemerintahan yang bersih, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

{*}

Oleh : Andika Pratama )*

Transformasi tata kelola keuangan di Indonesia menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan tekad menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, dan transparan, berbagai langkah strategis telah diluncurkan untuk memastikan bahwa anggaran negara dikelola dengan akuntabilitas tinggi, sehingga potensi korupsi dapat diminimalisir. Langkah ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menciptakan landasan kokoh bagi pembangunan berkelanjutan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan komitmen nyata dalam pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan daerah. Inisiatif ini melibatkan penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis digital melalui aplikasi MCP (Monitoring Control for Prevention) yang memantau kinerja program pencegahan korupsi. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa penggunaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi kunci dalam memitigasi risiko kecurangan dan mendukung efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Sistem ini tidak hanya sekadar alat pengawasan, tetapi juga mekanisme yang mendorong transformasi digital dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Transparansi yang dihasilkan dari penggunaan SIPD mempermudah akses informasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan, sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki data yang valid dan akuntabel. Hal ini menjadi wujud nyata reformasi birokrasi yang diusung Presiden Prabowo untuk memerangi akar permasalahan korupsi di daerah.

Di tingkat desa, langkah serupa diambil dengan memberikan edukasi intensif kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kejaksaan Negeri Buleleng, misalnya, menyelenggarakan sosialisasi tentang tata kelola keuangan yang baik sebagai upaya preventif untuk mencegah korupsi. Pendekatan ini menjadi penting mengingat peran strategis lembaga keuangan desa dalam mendukung perekonomian lokal.

Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Edi Irsan Kurniawan, menekankan pentingnya edukasi ini agar tidak ada lagi kasus penyalahgunaan dana di tingkat desa. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dirayakan bersamaan dengan kegiatan ini mencerminkan komitmen kolektif dalam menciptakan budaya antikorupsi.

Pemerintah juga memperkuat pengawasan di sektor pengadaan barang dan jasa, area yang kerap menjadi titik rawan korupsi. Kementerian Perhubungan, misalnya, mengadakan pelatihan bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk meningkatkan kompetensi dan integritas mereka.

Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan langkah konkret dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas. Pendidikan antikorupsi kepada para PPK memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua elemen pemerintah dan masyarakat. Di tingkat kebijakan, berbagai peraturan telah diterbitkan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diperkuat dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, memberikan panduan teknis yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara transparan. Implementasi regulasi ini diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi.

Selain itu, sinergi antarlembaga pemerintah menjadi faktor penentu keberhasilan tata kelola keuangan yang baik. Kerja sama antara Kemendagri dan KPK, misalnya, menekankan pentingnya pengelolaan dana hibah yang sesuai dengan prinsip by name by address, guna mencegah munculnya nama atau kegiatan fiktif. Koordinasi yang baik juga terlihat dalam upaya penyusunan regulasi tentang hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, di mana nomenklatur dan implementasinya harus sesuai dengan fakta lapangan serta aturan perundang-undangan.

Presiden Prabowo juga mendorong pendidikan antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Program “Jaksa Menyapa” yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri di beberapa daerah menjadi salah satu contoh nyata. Kegiatan ini memberikan pemahaman sejak dini tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik. Langkah ini bertujuan membangun kesadaran kolektif akan bahaya korupsi dan menciptakan generasi yang memiliki moralitas tinggi.

Transformasi tata kelola keuangan yang digalakkan Presiden Prabowo bukan hanya soal pencegahan korupsi, tetapi juga upaya menciptakan pemerintahan yang berdaya guna. Dengan birokrasi yang bersih dan efisien, pembangunan dapat berjalan optimal dan masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak hanya berkomitmen, tetapi juga mampu menjalankan langkah-langkah strategis untuk memastikan Indonesia terbebas dari jerat korupsi.

Dalam perjalanan mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, tantangan tentu tidak dapat dihindari. Namun, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan tersebut. Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperkuat kolaborasi ini, melalui pendekatan yang strategis dan berbasis data. Dengan dukungan semua pihak, visi Indonesia sebagai negara yang bebas dari korupsi dapat terwujud.

Keberhasilan transformasi tata kelola keuangan di era kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi tonggak penting dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Upaya ini tidak hanya berdampak pada pencegahan korupsi, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama, tata kelola keuangan yang bersih akan menjadi pilar penting dalam memperkokoh kedaulatan bangsa dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Jabbartrigger.com

Oleh : Andi Mahesa )*

Korupsi yang merajalela telah memperburuk kesenjangan sosial, merusak tatanan pemerintahan, serta menghambat kemajuan ekonomi dan sosial di Indonesia. Namun, adanya harapan baru di tengah-tengah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan hadirnya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

Sebagai presiden dan juga tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik dan militer, Prabowo Subianto, dikenal memiliki tekad yang kuat untuk memimpin dengan integritas. Hal inilah yang membuat Presiden Prabowo terus berupaya memberantas korupsi dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem yang transparan dan bersih, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menegakkan hukum dengan tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam praktik korupsi serta memastikan tidak ada yang kebal hukum, baik itu pejabat tinggi, pengusaha, atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu menjadi kunci untuk menciptakan rasa keadilan di kalangan masyarakat.

Dalam pemerintahan Prabowo, pengawasan terhadap praktik korupsi dilakukan secara menyeluruh. Tidak ada toleransi terhadap pejabat yang terbukti melakukan korupsi, tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam kasus-kasus tertentu, langkah-langkah hukum yang diambil tidak hanya mencakup sanksi pidana, tetapi juga pembekuan aset dan pengembalian uang negara yang telah diselewengkan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan para pejabat negara agar tidak terlibat dalam praktik korupsi dan tidak akan segan-segan untuk menindak tegas para pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan Presiden Prabowo agar Indonesia dapat mencapai cita-cita sebagai negara yang bebas dari korupsi.

Dalam konteks ini, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin negara di masa depan memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan bersih dari praktik korupsi. Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan sistematik yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menjerumuskan masyarakat ke lingkaran kemiskinan yang tidak berujung.

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu prioritas utama. Presiden Prabowo menginginkan adanya peran aktif dari semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menghindari praktik korupsi baik itu pejabat pemerintah, anggota DPR, pengusaha, atau masyarakat biasa. Bagi siapapun yang melanggar harus diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo terus berkomitmen menjalankan tugasnya dengan baik termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo konsisten mengingatkan pentingnya integritas dalam Pemerintahannya. Penegakan hukum yang tegas, menurut Presiden Prabowo, akan menjadi prioritas tanpa adanya pandang bulu.

Kinerja aparat penegak hukum di awal pemerintahan Presiden Prabowo dalam memberantas sejumlah kasus korupsi di Indonesia patut diapresiasi. Pasalnya, hal ini membuktikan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam hal pemberantasan korupsi tidak perlu pandang bulu dan bukan hanya sebatas lip service semata.

Pengamat Politik Nurjaman Center Indonesia Demokrasi, Jajat Nurjaman mengatakan keberhasilan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi telah dibuktikan dengan adanya sejumlah pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK.

Menurutnya, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo tidak perlu diragukan, apalagi kasus korupsi diibaratkan seperti penyakit yang sudah akut. Untuk itu melalui dukungan langsung dari Presiden Prabowo, kinerja aparat penegak hukum diharapkan bisa lebih maksimal sebagaimana yang telah menjadi harapan publik selama ini.

Jajat menilai, munculnya pro dan kontra terkait tokoh yang ditangkap karena diduga melakukan korupsi merupakan hal yang wajar, bahkan tidak sedikit yang mengaitkan dengan alasan politis. Sebaliknya jika dilihat secara seksama mengingat penyakit korupsi ini sudah semakin parah justru inilah momen tepat bagi publik untuk turut memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan aparat penegak hukum supaya bisa lebih berani dalam mengungkap berbagai kasus korupsi hingga ke akarnya.

Menurutnya, penting adanya peran semua pihak serta keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menindak sejumlah kasus korupsi. harapan besar masyarakat kepada aparat penegak hukum saat ini bisa di wujudkan dengan hasil kerja nyata. Jika pemimpinnya baik dan berani bukan tidak mungkin harapan bersama agar kasus korupsi di tanah air bisa semakin berkurang secara signifikan bukanlah angan-angan semata.

Keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu adalah sebuah langkah maju dalam perjalanan panjang Indonesia menuju pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Dengan memperkuat sistem pengawasan, menegakkan hukum secara tegas, dan membangun budaya antikorupsi, mereka telah menunjukkan bahwa komitmen terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas retorika politik, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata. Tentu saja, tantangan besar masih ada, namun dengan tekad dan langkah-langkah yang telah diambil, pemerintahan ini memberikan harapan baru bagi Indonesia untuk bebas dari praktik korupsi yang telah lama menghambat kemajuan.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – Pemerintah secara resmi menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang mulai berlaku pada 2025. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan fiskal di tengah tantangan perekonomian global.

Menurut Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, pemerintah berharap kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Reformasi kebijakan perpajakan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki dan menyederhanakan sistem perpajakan di Indonesia, yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam hal basis pajak yang sempit dan tingkat kepatuhan yang relatif rendah.

“Penerapan tarif PPN 12% merupakan langkah strategis yang diambil untuk mendongkrak pendapatan negara. Dengan PPN yang lebih tinggi, diharapkan dapat memperluas kapasitas anggaran negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Suryo Utomo.

Ditambahkannya, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memahami dan mematuhi aturan baru ini, dengan harapan bahwa perubahan ini dapat mendukung tujuan negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, berbagai kebijakan dan sistem teknologi perpajakan yang lebih modern juga akan diperkenalkan guna meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak.

“Dengan penerapan PPN 12%, diharapkan dapat tercipta suatu ekosistem perpajakan yang lebih adil dan transparan, sekaligus meningkatkan kapasitas anggaran negara untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, menyebutkan bahwa penerimaan dari PPN tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai program penting, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga subsidi listrik dan LPG 3 kg.

Untuk diketahui, kenaikan tarif PPN ini berlaku untuk hampir semua barang dan jasa yang ada di Indonesia, kecuali barang-barang dan jasa tertentu yang dibebaskan atau dikenakan tarif lebih rendah sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa sektor yang akan mendapatkan pengecualian atau tarif khusus adalah sektor pendidikan, kesehatan, serta barang kebutuhan pokok yang bersifat esensial.

[*]

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperlihatkan komitmen nyata terhadap transformasi struktural melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menyatakan bahwa proyek pembangunan IKN memiliki tujuan utama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, dan kompetitif bagi masyarakat Indonesia.

“Tujuannya adalah membangun Indonesia yang semakin kompetitif dan menghadirkan kehidupan sosial yang lebih adil. Inilah visi Pemerintah dalam pembangunan IKN, yang juga akan menjadi contoh transformasi dengan konsep green city,” ujar Prita dalam keterangannya.

Penerapan konsep kota hijau pada IKN dinilai menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus mengatasi masalah lingkungan.

Jakarta, sebagai ibu kota sebelumnya, telah lama menghadapi tantangan besar akibat tingginya tingkat polusi.

“Dengan wajah baru IKN, kita akan memiliki ibu kota yang ramah lingkungan, yang memberikan kualitas hidup lebih baik dengan ruang terbuka hijau yang lebih luas,” tambah Prita.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sarman Simanjorang, menyebut langkah strategis pembangunan IKN sebagai katalisator pemerataan pembangunan.

Menurutnya, IKN tidak hanya menciptakan ekosistem bisnis baru, tetapi juga menarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

“Pembangunan IKN akan mempercepat pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari.

Ia menilai pembangunan IKN mencerminkan transformasi ekonomi nasional yang nyata, sekaligus mendukung terciptanya pemerataan pembangunan yang lebih merata.

“Proyek ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa, tetapi telah menjangkau seluruh pelosok negeri,” jelas Akbar.

Akbar juga menekankan pentingnya proyek ini dalam membuka peluang ekonomi baru di berbagai wilayah.

Dengan pembangunan yang tersebar, IKN bukan hanya menjadi ibu kota baru, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo optimis bahwa pembangunan IKN akan menjadi simbol perubahan besar dalam paradigma pembangunan di Indonesia.

Dengan mengusung prinsip ramah lingkungan, keberlanjutan, dan pemerataan ekonomi, IKN Nusantara menjadi bukti nyata era baru pembangunan menyeluruh dan berkeadilan.
[*]

Oleh: Asna Maulida )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan keberlanjutan dan keamanan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan investor dengan menciptakan iklim investasi yang stabil, transparan, dan menguntungkan. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah sebelumnya yang telah meletakkan dasar pembangunan di wilayah tersebut.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam akhir masa jabatannya, mengingatkan para investor untuk tidak meragukan komitmen Presiden Prabowo terhadap pembangunan IKN. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan dukungan penuh untuk percepatan infrastruktur di kawasan inti pemerintahan.

Fokus pembangunan IKN hingga akhir tahun ini diarahkan pada penyelesaian infrastruktur dasar seperti jalan, sistem air bersih, dan pasokan listrik. Sementara itu, infrastruktur di luar kawasan pemerintahan akan mulai digarap pada awal tahun depan, memberikan sinyal kuat kepada investor bahwa kelangsungan proyek ini dijamin oleh pemerintah.

Komitmen pemerintah tidak hanya tercermin dari percepatan pembangunan, tetapi juga dari upaya memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (OIKN), Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa investor di IKN akan mendapatkan hak-hak hukum yang jelas dan perlindungan jangka panjang.

Salah satu kebijakan utama untuk memastikan keamanan investasi adalah pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) selama 80 tahun, dengan peluang perpanjangan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, seluruh hak dan kewajiban investor akan dicatat melalui akta notaris resmi, memastikan transparansi dan keamanan dalam proses investasi.

Dalam konteks percepatan pembangunan, pemerintahan Presiden Prabowo juga menargetkan penciptaan ekosistem investasi yang kondusif. Agung Wicaksonomenjelaskan bahwa regulasi yang diterapkan didesain untuk mempermudah proses perizinan, sehingga investasi di IKN menjadi lebih menarik. Langkah ini didukung oleh sinergi lintas sektor yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif, sekaligus memastikan bahwa keuntungan investasi dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Pemerintah juga terus memperkuat landasan hukum pembangunan IKN untuk menjamin keberlanjutan proyek ini, terlepas dari pergantian kepemimpinan. Analis Anggaran Ahli Madya Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN, Marwan Riyandi, menyatakan bahwa IKN dibangun berdasarkan Undang-Undang yang kokoh, yakni Undang-Undang Nomor 3 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 21. Selain itu, berbagai peraturan pemerintah yang menyertai pembangunan ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Marwan juga menekankan bahwa keberadaan payung hukum tersebut menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pengusaha dan investor. Meski terdapat kekhawatiran dari beberapa pelaku usaha tentang kemungkinan perubahan kebijakan pasca-pergantian kepemimpinan, pemerintah memastikan bahwa semua pihak tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan IKN. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, para investor diharapkan merasa yakin untuk tetap berkontribusi dalam proyek strategis ini.

Kekhawatiran mengenai keamanan investasi di IKN, yang sempat diungkapkan oleh sejumlah pengusaha, juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam dialog publik, beberapa pelaku usaha mempertanyakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan keberlanjutan proyek ini di tengah pergantian kepemimpinan.

Menanggapi pertanyaan ini, pemerintah menegaskan bahwa komitmen terhadap pembangunan IKN tidak hanya merupakan kebijakan jangka pendek, tetapi juga bagian dari visi jangka panjang untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo memahami pentingnya kepercayaan investor sebagai fondasi keberhasilan proyek ini. Oleh karena itu, pemerintah terus membangun dialog terbuka dengan para pelaku usaha, memberikan jaminan atas hak-hak mereka, serta menyampaikan perkembangan terkini terkait pembangunan IKN. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, sehingga keberhasilan proyek IKN dapat diraih secara bersama-sama.

Selain itu, OIKN juga berkomitmen memberikan kemudahan akses informasi bagi investor, termasuk mengenai peluang investasi yang tersedia di IKN. Deputi OIKN menegaskan bahwa seluruh proses administrasi dan perizinan dilakukan secara transparan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan proyek. Pemerintah bahkan telah mempersiapkan berbagai insentif bagi investor yang berminat untuk terlibat dalam pengembangan kawasan ini, baik melalui pembangunan infrastruktur fisik maupun proyek lain yang mendukung visi IKN sebagai kota masa depan.

Keamanan investasi di IKN juga dijamin melalui koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah berupaya menciptakan keselarasan kebijakan sehingga pembangunan di kawasan ini dapat berjalan tanpa kendala. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian bagi investor, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan transparan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya menjadikan IKN sebagai pusat pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Proyek ini tidak hanya mencerminkan visi pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi simbol keberanian pemerintah dalam menciptakan perubahan struktural yang signifikan. Keberlanjutan dan keamanan investasi yang ditawarkan di IKN diharapkan dapat menarik lebih banyak investor, memperkuat perekonomian nasional, dan membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute