Monthly Archives: Desember 2024

Oleh: Satria Permana )*

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang berfokus pada penghapusan piutang macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, baik dalam konteks ketahanan pangan maupun penggerak ekonomi lokal.

Sektor UMKM, terutama yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor lainnya, merupakan bagian vital yang sering kali menghadapi tantangan besar dalam mengakses pendanaan dan mengelola utang.

Dengan adanya kebijakan penghapusan piutang macet ini, Presiden Prabowo berharap dapat mengurangi beban finansial yang selama ini menjerat banyak pelaku UMKM, yang sering kali terhambat oleh utang akibat berbagai faktor eksternal seperti dampak pandemi dan bencana alam. Penghapusan piutang macet ini memberikan peluang bagi mereka untuk merestrukturisasi bisnis mereka, mempertahankan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing di pasar domestik dan global.

Presiden menegaskan bahwa sektor pertanian, perikanan, dan UMKM lainnya adalah pilar ketahanan pangan yang sangat penting. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan dukungan terhadap para petani dan nelayan yang telah berperan besar dalam menyuplai kebutuhan pangan nasional.

Dengan adanya kebijakan penghapusan piutang macet ini, Presiden berharap para petani dan nelayan dapat lebih fokus pada produksi dan menjamin kelangsungan pasokan pangan yang stabil, yang pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Hal ini, menurut Presiden, akan memperkuat ketahanan pangan Indonesia dan mengurangi fluktuasi harga pangan yang dapat merugikan masyarakat.

Kebijakan penghapusan piutang macet ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris. Fahira menyatakan bahwa kebijakan ini adalah langkah yang tepat untuk mengatasi masalah keuangan yang selama ini dihadapi oleh banyak pelaku UMKM. Menurutnya, piutang yang menumpuk dan beban utang yang tinggi sering kali menghambat kelangsungan usaha, dan kebijakan ini memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk memulai kembali dan berfokus pada pengembangan usaha mereka.

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini akan memiliki dampak positif tidak hanya bagi UMKM yang terdampak utang, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan memberikan ruang bagi UMKM untuk bernafas, pemerintah secara tidak langsung memperkuat struktur ekonomi lokal, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UMKM memang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Selain berperan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sektor ini juga berperan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dengan menyediakan berbagai produk yang diperlukan oleh masyarakat. Kebijakan penghapusan piutang macet, menurut Fahira, akan memberikan suntikan semangat bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan.

Selain itu, kebijakan ini juga disertai dengan berbagai upaya pendampingan dan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi para pelaku usaha. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai salah satu bank yang berperan besar dalam penyaluran KUR, telah menyalurkan lebih dari Rp 158 triliun kepada lebih dari 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024.

Sejalan dengan kebijakan ini, KUR juga diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk penghapusan piutang, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan bagi UMKM, agar mereka dapat terus tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang skema pembiayaan KUR yang lebih terintegrasi dengan program-program prioritas Presiden Prabowo. Sejauh ini, 30% dari total penyaluran KUR telah diarahkan untuk sektor pertanian, yang menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan adanya pembiayaan ini, petani, nelayan, dan pelaku usaha lainnya yang terlibat dalam sektor pertanian dan perikanan dapat lebih mudah mengakses modal untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka.

Secara keseluruhan, kebijakan penghapusan piutang macet dan dukungan terhadap sektor UMKM ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk merestrukturisasi bisnis mereka, pemerintah memastikan bahwa sektor ini tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang lebih pesat. Pemberian dukungan finansial yang lebih besar, termasuk melalui KUR, serta kebijakan yang berpihak kepada sektor-sektor vital seperti pertanian, akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Kebijakan penghapusan piutang macet dan dukungan terhadap sektor UMKM ini juga diharapkan dapat memberikan dampak yang luas, tidak hanya dalam mendukung ketahanan pangan, tetapi juga dalam memperkuat ketahanan ekonomi secara keseluruhan, sehingga Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih siap.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Kanwil Bea Cukai Jakarta bekerja sama dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 389 kilogram sabu oleh jaringan narkoba internasional. Kasus ini melibatkan sindikat Timur Tengah dengan jalur peredaran dari Afghanistan menuju Jakarta.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rusman Hadi, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi berbagai instansi.

“Sinergi seperti ini membuktikan komitmen kita untuk melindungi generasi bangsa dari bahaya narkoba,” ujarnya.

Rusman menambahkan, pemberantasan narkoba ini sejalan dengan Program Asta Cita pemerintah, khususnya dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

“Aparat penegak hukum menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan narkoba,” tegasnya.

Keberhasilan ini menunjukkan soliditas aparat dalam menghadapi ancaman lintas negara, sekaligus mempertegas langkah tegas Indonesia dalam perang melawan narkoba.

Sementara itu, Tim Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau berhasil mengungkap upaya peredaran narkoba berskala internasional dengan menangkap dua kurir narkoba berinisial MY dan MD di sebuah hotel di Kota Pekanbaru. Dalam operasi tersebut, aparat menyita 30 kilogram sabu yang disembunyikan di dalam mobil milik tersangka.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Riau, Kombes. Pol. Dr. Manang Soebeti, S.I.K., M.Si., mengungkapkan bahwa penangkapan ini dilakukan setelah pihaknya menerima informasi tentang transaksi narkoba di lokasi tersebut.

“Tim menemukan sabu seberat 30 kilogram dalam sebuah mobil yang terparkir di hotel tersebut. Dari resepsionis, tim mendapatkan identitas pemilik mobil hingga akhirnya menangkap kedua pelaku,” ujarnya.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa MY dan MD dikendalikan oleh seorang bandar berinisial I yang saat ini berada di Malaysia.

Lebih lanjut, Kombes Manang menjelaskan bahwa kedua kurir diperintahkan untuk membawa sabu itu ke Pekanbaru untuk didistribusikan.

“Atas perintah pengendali dari Malaysia, saudara I, kedua tersangka membawa sabu itu untuk didistribusikan di Pekanbaru,” jelasnya.

Kedua tersangka kini menghadapi ancaman hukuman berat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka dijerat Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1), dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal enam tahun dan maksimal 20 tahun.

Dari hasil penangkapan ini, Kapolda Riau, Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., memberikan peringatan keras kepada para pelaku peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

“Saya tegaskan kepada para bandar narkoba, jangan coba-coba mengedarkan narkoba di Riau! Kami akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menutup setiap celah peredaran narkoba,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tindakan tegas akan dilakukan terhadap siapa pun yang membahayakan masyarakat atau petugas.

“Kalau ada pelaku yang melawan atau melukai petugas maupun masyarakat, saya perintahkan: tembak di tempat!” tegasnya. ><

Oleh : Safira Tri Ningsih )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen besar dalam memberantas peredaran narkoba yang telah lama menjadi ancaman bagi generasi muda Indonesia. Dalam visi besar untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing, pemberantasan narkoba menjadi prioritas utama.

Langkah ini tidak hanya demi menegakkan hukum tetapi juga memastikan masa depan generasi muda yang terbebas dari belenggu narkotika. Dengan tekad kuat, pemerintah mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menghentikan peredaran narkotika hingga ke akarnya.

Strategi pemberantasan narkoba juga beradaptasi dengan teknologi modern. Kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan penyedia jasa telekomunikasi menjadi langkah penting untuk mendeteksi dan melumpuhkan jaringan narkotika.

Dengan dukungan teknologi, pemerintah tidak hanya menindak para pelaku tetapi juga menyebarkan informasi edukasi yang lebih luas tentang bahaya narkoba. Semua ini dirancang untuk memastikan Indonesia bebas dari ancaman narkotika, membuka jalan bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung potensi mereka.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa perlindungan terhadap generasi muda adalah salah satu pilar penting dalam strategi Asta Cita, yang mencakup reformasi hukum, keamanan nasional, dan pemberantasan kejahatan terorganisir, termasuk narkoba.

Dalam berbagai kesempatan, beliau menekankan pentingnya mengambil tindakan tegas dan menyeluruh untuk menghancurkan jaringan narkotika hingga ke akarnya. Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak hanya ingin menindak pelaku tetapi juga mencegah munculnya generasi baru pengedar maupun pengguna.

Pemberantasan narkoba menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang kompetitif di kancah global. Presiden Prabowo menyadari bahwa untuk mencapai visi ini, generasi muda harus dibekali dengan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong reformasi hukum yang lebih efektif dan membangun kerja sama lintas sektor untuk memberantas kejahatan narkotika.

Sebagai ujung tombak dalam perang melawan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memperkuat langkah-langkah strategisnya. Kepala BNN, Marthinus Hukom, menyampaikan bahwa kerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi merupakan salah satu strategi penting dalam mendeteksi dan memberantas peredaran narkoba.

Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, BNN mampu melacak dan menindak jaringan narkotika yang beroperasi baik di tingkat lokal maupun internasional. Menurutnya, era digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba.

Kerja sama ini mencakup pertukaran data, dukungan intelijen, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin canggih. Teknologi digital memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan sekaligus mempermudah penyebaran informasi edukasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan edukasi yang berkelanjutan.

Salah satu contoh nyata dari upaya ini adalah penandatanganan nota kesepahaman antara BNN dan sejumlah penyedia jasa telekomunikasi di Lido, Jawa Barat. Nota kesepahaman ini menjadi tonggak baru dalam kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan nasional.

Direktur Network PT Telekomunikasi Seluler, Indra Mardiatna, menegaskan bahwa data komunikasi memiliki potensi strategis untuk mendukung pemberantasan narkotika secara menyeluruh. Langkah ini tidak hanya membantu mencegah peredaran narkoba tetapi juga mendukung tercapainya visi besar Indonesia Emas.

Keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Generasi muda, yang menjadi sasaran utama kejahatan narkotika, harus terus dibekali dengan edukasi yang memadai agar mampu mengenali dan menjauhi ancaman tersebut. Oleh karena itu, program-program pencegahan yang melibatkan sekolah, kampus, hingga komunitas lokal menjadi sangat penting.

Dalam upaya yang lebih luas, kolaborasi dengan negara lain juga menjadi bagian dari strategi pemberantasan narkoba di Indonesia. Kejahatan narkotika yang bersifat lintas negara memerlukan koordinasi dan kerja sama internasional untuk memastikan bahwa jaringan-jaringan besar yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara dapat diberantas.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat diplomasi di bidang keamanan dengan negara-negara tetangga untuk memastikan bahwa peredaran narkoba dapat dihentikan dari sumbernya.

Perang melawan narkoba bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan komitmen dan strategi yang jelas, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi warganya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, langkah-langkah tegas dan terukur terus digencarkan. Reformasi hukum, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan ini.

Generasi muda Indonesia adalah aset berharga yang harus dijaga dari ancaman narkotika. Dengan terus memperkuat kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, perang melawan narkoba dapat menghasilkan perubahan nyata.

Kini, saatnya kita semua mengambil peran aktif dalam mendukung upaya ini. Masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda, dan tanggung jawab kita adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi mereka. Bersama, kita bisa menghentikan peredaran narkoba dan memastikan Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, tetapi sebuah kenyataan yang gemilang.

)* Penulis adalah kontributor Daris Pustaka

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya sikap legowo bagi semua pasangan calon dalam Pilkada serentak 2024. Menurutnya, setiap pemilihan akan selalu menghasilkan pemenang dan yang kalah, dan hal itu adalah bagian dari dinamika demokrasi.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi kali ini telah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga semua pihak diharapkan siap menerima hasil apa pun yang ditentukan oleh rakyat.

“Pemilihan ya terserah rakyat memilih yang baik, ya, bagus semua. Namun, setiap pemilihan kan ada yang menang ada yang kalah,” ucapnya

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama setelah hasil diumumkan. Ia berharap pemenang dapat menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat, tanpa membedakan pendukung atau bukan, sementara yang kalah tetap mendukung pembangunan daerah.

“Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut memberikan pesan serupa. Jokowi mengingatkan pasangan calon dan pendukungnya untuk menghormati hasil pemilihan, karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat.

Menurutnya, siapa pun yang menang tidak perlu bersikap jemawa, sementara yang kalah harus tetap menerima dengan lapang dada demi menjaga persatuan bangsa.

“Pascaperhitungan siapa pun yang menang, yang menang jangan jemawa, yang kalah pun bisa menerima, karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari KPU dan meminta pendukung yang jagoannya kalah dalam hitung cepat untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi.

“Masyarakat harus tetap tenang dan kondusif. Jangan terpancing atau terprovokasi. Kalah dan menang dalam pemilihan umum itu hal yang biasa. Pentingnya menjaga suasana tetap damai selama proses penghitungan suara berlangsung,” ujarnya.

Toha juga mengapresiasi kedewasaan masyarakat Indonesia dalam menyikapi hasil Pilkada, yang menurutnya semakin matang dari waktu ke waktu. Sikap ini menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan bangsa, apalagi dalam momen besar seperti Pilkada serentak yang melibatkan seluruh daerah di Indonesia.

“Kini, tanggung jawab bersama adalah memastikan bahwa hasil Pilkada tidak menjadi alasan untuk memecah belah, melainkan menjadi momentum untuk bersatu dan membangun daerah secara kolektif,” pungkasnya.

PAPUA — Masyarakat Asli Papua di berbagai wilayah terus menunjukkan tekad kuat untuk menjaga kedamaian dan stabilitas selama Pilkada Serentak 2024.

Seruan untuk menghindari provokasi terkait klaim Hari Ulang Tahun (HUT) OPM pada 1 Desember disampaikan oleh berbagai tokoh adat, pemuda, dan pihak keamanan.

Karmin Jikwa, tokoh pemuda dan adat Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama ajang kontestasi politik lokal lima tahunan ini.

Tokoh pemuda Tolikara tersebut juga meminta semua pihak agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu menyesatkan yang berpotensi memicu perpecahan dan konflik di wilayah Tolikara.

“Siapapun pemimpin Tolikara yang terpilih dalam Pilkada nanti harus didukung penuh. Dengan begitu, Tolikara tetap aman, tanpa pengibaran bendera Bintang Kejora,” tegas Karmin.

Ia juga menekankan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI yang tidak dapat diganggu gugat.

Tekanan terhadap keamanan di Papua semakin terasa akibat aksi biadab kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Terbaru, seorang tukang ojek berinisial STN (41) menjadi korban pembunuhan brutal di Kampung Awabutu, Kabupaten Paniai, menjelang pemungutan suara.

Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk dan bacok di sekujur tubuhnya.

Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri Candra Kurniawan, mengutuk keras tindakan tersebut.

“Pembunuhan ini sangat keji, biadab, dan tidak berperikemanusiaan. Korban adalah warga yang selama ini melayani masyarakat,” ujar Candra.

Aparat keamanan terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Sementara itu, Pasi Intel Batalyon 509 Lettu TNI Purba menyebut kelompok separatis juga menargetkan kandidat politik selama masa kampanye.

“Mereka meminta dana keamanan dari para kandidat. Jika permintaan tidak dipenuhi, ancaman dan kekerasan menjadi alat mereka,” ungkapnya.

Purba menjelaskan bahwa pihak keamanan telah memperketat penjagaan di lokasi-lokasi strategis untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi tingkat daerah.

Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan serangan.

Masyarakat Papua diharapkan terus bersatu melawan segala ancaman provokasi agar Pilkada 2024 berjalan lancar, damai dan bermartabat.

Komitmen tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan Papua yang lebih aman dan maju. []

Oleh : Anindira Putri Maheswani )*

Pilkada Serentak 2024 telah dilaksanakan meninggalkan berbagai dinamika yang mencerminkan wajah demokrasi Indonesia. Namun, perjalanan demokrasi tidak berhenti pada pemungutan suara. Justru setelah Pilkada inilah tanggung jawab kita sebagai warga bangsa diuji. Perbedaan pilihan selama kampanye adalah hal yang wajar, tetapi saat ini saatnya untuk melangkah maju bersama, mengesampingkan ego, dan merajut kembali harmoni.
Demi kemajuan Indonesia, persatuan menjadi kunci yang tak bisa ditawar. Kita tidak bisa membiarkan perbedaan politik menjadi alasan untuk retaknya hubungan sosial di tengah masyarakat. Sebaliknya, keragaman harus menjadi kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Persatuan pasca-Pilkada menjadi momen penting untuk memperkuat stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Pilkada bukan sekadar ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi tolok ukur bagaimana masyarakat mampu menjalani proses demokrasi dengan matang. Kini saatnya menyadari bahwa apa pun hasilnya, tujuan kita tetap sama, yaitu membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.
Melalui toleransi, penghormatan terhadap hasil pemilu, dan kolaborasi antar-elemen masyarakat, kita bisa menciptakan suasana damai yang mendukung pembangunan. Dengan bersatu, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan, memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi proses, tetapi juga fondasi bagi kesejahteraan bersama.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, menyoroti pentingnya rekonsiliasi pasca-Pilkada. Baginya, perbedaan pilihan selama masa kampanye merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, namun tidak boleh menjadi alasan untuk memecah belah masyarakat.
Dalam pernyataannya, AHY menegaskan bahwa tujuan akhir dari semua proses demokrasi adalah kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pesan ini menjadi sangat relevan mengingat Pilkada sering kali meninggalkan jejak polarisasi di tengah masyarakat. AHY mengingatkan bahwa debat dan perbedaan pendapat yang terjadi selama kampanye harus dianggap sebagai sarana untuk menemukan gagasan terbaik, bukan menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan.
Ketika ditanya mengenai pilihannya dalam Pilkada, ia dengan bijak memilih untuk tidak mengungkapkannya, mengingat pentingnya menjaga prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Optimisme terhadap hasil Pilkada juga ditekankan oleh AHY. Baginya, setiap kandidat memiliki kelebihan dan kekurangan, dan masyarakat telah menjalankan haknya untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Demokrasi yang berkualitas bukan hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi juga bagaimana proses itu berlangsung dengan menjunjung tinggi hukum, etika, dan norma. Hal ini, menurut AHY, menjadi pondasi untuk memastikan arah bangsa tetap berada di jalur yang benar.
Selain itu, pasca-Pilkada menjadi waktu yang krusial untuk menciptakan stabilitas sosial. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turut menyerukan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban demi memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.
Baginya, keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari prosesnya yang lancar, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menerima hasil dengan lapang dada. Meski tidak semua pihak akan merasa puas dengan hasil yang ada, menjaga kedamaian dan stabilitas harus menjadi prioritas utama.
Dasco juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil serta profesionalisme aparat keamanan dalam mengantisipasi potensi konflik. Upaya ini dianggap sebagai kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan demokratis. Dengan saling menghormati perbedaan pilihan politik, masyarakat dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kemajuan bersama.
Di sisi lain, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi, menyampaikan pesan khusus kepada para dai untuk mengambil peran aktif dalam merajut kembali harmoni di tengah masyarakat.
Menurutnya, meskipun Pilkada telah berlangsung dengan lancar, potensi perpecahan masih tetap ada. Para dai diharapkan dapat menjadi juru damai yang mengedukasi masyarakat untuk menjauhi konflik dan bersikap bijak dalam menghadapi berbagai isu yang muncul pasca-Pilkada.
Zubaidi juga memberikan perhatian khusus pada peran media sosial yang sering kali menjadi medan pertempuran opini. Ia mengingatkan bahwa platform ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan, bukan sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang dapat memicu polarisasi. Bijak dalam bermedia sosial menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga harmoni masyarakat.
Pilkada serentak bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Masa pasca-Pilkada adalah momen untuk menata kembali semangat kebersamaan dan membangun kepercayaan di antara masyarakat. Ketika persatuan berhasil dijaga, berbagai potensi konflik dapat diminimalkan, dan energi bangsa dapat difokuskan pada upaya pembangunan yang lebih baik.
Oleh karena itu, semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh agama, hingga warga biasa, memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Dengan rekonsiliasi dan kolaborasi, Indonesia tidak hanya akan keluar dari masa Pilkada dengan lebih kuat, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.
Mari jadikan Pilkada ini sebagai momentum untuk memupuk semangat persatuan. Bukan saatnya lagi kita terjebak dalam perbedaan yang memisahkan, melainkan bersatu demi tujuan bersama: Indonesia yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Tanggung jawab ini ada di pundak kita semua. Bersama, kita bisa mewujudkan impian akan bangsa yang lebih baik.

)* Penulis adalah Persada Institute

Oleh : Ananda Prameswari )*

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bukan hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga membuka peluang besar bagi generasi mendatang. Dengan infrastruktur modern yang dirancang secara matang, IKN diharapkan menjadi simbol kemajuan bangsa sekaligus pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan.
Kehadiran IKN menciptakan ruang bagi inovasi dan kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari teknologi hijau, industri kreatif, hingga pemberdayaan sumber daya manusia lokal. Generasi muda akan memiliki peluang untuk terlibat dalam pembangunan ini, baik sebagai tenaga ahli, pelaku bisnis, maupun inovator yang membawa perubahan positif.
Namun, keberhasilan ini memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Fasilitas perpajakan yang telah dirancang untuk mendorong investasi di IKN menjadi langkah awal yang strategis. Selain itu, pengawasan dan tata kelola yang transparan menjadi kunci untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Namun, meskipun tawaran tersebut terdengar menarik, wajib pajak perlu memahami secara mendalam ketentuan yang berlaku. Tax Partner RSM Indonesia, Sundfitris LM Sitompul, menyoroti pentingnya memahami aturan perpajakan yang berlaku di IKN agar tidak terjebak dalam risiko administratif.
Fasilitas perpajakan seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memang memberikan insentif besar, tetapi membutuhkan persyaratan yang ketat dan prosedur yang cermat. Jika tidak dikelola dengan baik, penyalahgunaan atau ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi yang merugikan perusahaan, baik dalam bentuk pembayaran kembali insentif maupun denda administratif.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan fasilitas perpajakan ini tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu, perlunya pengawasan ketat dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa insentif benar-benar digunakan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di IKN. Transparansi dalam prosedur dan pengelolaan investasi menjadi elemen kunci agar kepercayaan dari investor dan masyarakat tetap terjaga.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menaruh perhatian besar pada kelancaran pembangunan IKN. Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, mengungkapkan harapannya agar proyek ini berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Kunjungan kerja BPK ke lokasi pembangunan menjadi bukti komitmen mereka dalam memantau kemajuan proyek ini. Selain memeriksa secara langsung sejumlah fasilitas yang sedang dibangun, BPK juga mengadakan diskusi dengan Otorita IKN (OIKN) untuk memastikan bahwa setiap tahap pembangunan berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
Diskusi ini menjadi forum penting untuk memperkuat hubungan antara lembaga pengawas dan pelaksana pembangunan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan rencana kerja OIKN kepada BPK, mencakup sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber non-APBN seperti investasi swasta.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berdaya saing, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki peran yang jelas dan terukur.
Progres pembangunan fisik juga terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hutama Karya, sebagai kontraktor proyek Bandara IKN, melaporkan bahwa pembangunan fasilitas bandara telah mencapai 80,6% per akhir September 2024.
Dengan target penyelesaian pada Desember mendatang, bandara ini diharapkan dapat menjadi salah satu infrastruktur kunci yang mendukung mobilitas di kawasan ibu kota baru. Fasilitas yang dirancang dengan mengadopsi desain khas suku Dayak, seperti terminal VIP dan VVIP, mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan elemen budaya lokal ke dalam pembangunan infrastruktur modern.
Selain bandara, fasilitas lain seperti perumahan aparatur sipil negara (ASN), taman kota, dan infrastruktur penunjang lainnya juga tengah dikebut pengerjaannya. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya mendukung kebutuhan dasar para penghuni IKN, tetapi juga menciptakan lingkungan yang layak huni dan ramah bagi generasi mendatang.
Dengan demikian, pembangunan IKN diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru yang tidak hanya mendorong pemerataan pembangunan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Proyek sebesar ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pihak swasta. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan proyek ini.
Transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan menjadi tiga pilar utama yang harus dijaga agar pembangunan IKN tidak hanya menjadi simbol perubahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, pembangunan IKN Nusantara bukan hanya soal menciptakan sebuah kota baru. Ini adalah investasi besar untuk masa depan bangsa. Dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi semua pihak, IKN memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu menciptakan peluang-peluang luar biasa bagi generasi mendatang.
Sudah saatnya kita semua mengambil bagian dalam upaya monumental ini, baik sebagai pengawas, pelaku, maupun pendukung dari terwujudnya mimpi besar ini. Mari kita jaga semangat ini dan pastikan bahwa ibu kota masa depan ini benar-benar menjadi kebanggaan Indonesia.

)* Kontributor Ruang Media

Oleh: Nurul Janida )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat untuk merealisasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkelanjutan. Sinergitas antarlembaga negara menjadi elemen kunci dalam memastikan pelaksanaan proyek strategis ini berjalan sesuai rencana, transparan, dan akuntabel.

IKN, yang terletak di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dirancang sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia menuju masa depan yang modern dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang erat antara Otorita IKN (OIKN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pemerintahan Prabowo berhasil membangun tata kelola pembangunan yang baik.

Baru-baru ini, Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono memaparkan laporan dan rencana kerja terkait pembangunan IKN kepada BPK RI. Pemaparan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek IKN berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparansi tinggi, dan akuntabilitas yang kokoh.

Dalam pemaparannya, Kepala OIKN menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan pembangunan IKN tetap sejalan dengan visi strategis yang telah ditetapkan. Dengan dukungan penuh dari BPK RI sebagai lembaga pengawas, proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Kunjungan BPK RI ke kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di Sepaku, PPU, menjadi bukti nyata pengawasan aktif terhadap proses pembangunan IKN. Selama kunjungan, BPK RI meninjau sejumlah lokasi strategis, termasuk rumah susun aparatur sipil negara (ASN), Plaza Seremoni, embung MBH, dan Taman Kusuma Bangsa.

Pengawasan ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melibatkan lembaga negara untuk menjaga kelancaran pembangunan. BPK RI juga memberikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai serta menekankan pentingnya menjaga tata kelola anggaran tetap berjalan secara akuntabel.

OIKN terus mengedepankan prinsip transparansi dalam melaksanakan proyek pembangunan IKN. Dengan melibatkan BPK RI dalam pemantauan, OIKN menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan sebagai pilar utama dalam pembangunan berskala besar ini.

Kolaborasi antara OIKN dan BPK RI tidak hanya mencakup pengawasan teknis, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya yang mendukung keberlanjutan IKN. Sinergi ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan, di mana pengawasan menjadi bagian integral dari setiap tahapan proyek.

Dalam diskusi antara OIKN dan BPK RI, aspek akuntabilitas keuangan menjadi fokus utama. Lembaga pengawas ini memberikan masukan strategis untuk memastikan dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal, mendukung pencapaian tujuan jangka panjang IKN.

Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, mengapresiasi perkembangan pembangunan IKN. Ia menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian harus terus diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan anggaran dan sumber daya.

Sinergitas ini juga mencerminkan visi pemerintahan Prabowo Subianto dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang kolaboratif. Pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian fisik proyek, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, BPK RI memberikan perhatian khusus pada rencana pengelolaan lingkungan yang menjadi bagian integral dari pembangunan IKN. Proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga model pembangunan yang ramah lingkungan.

OIKN terus bekerja keras untuk memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan. Dalam laporan yang disampaikan kepada BPK RI, OIKN memaparkan langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam proyek IKN.

Transparansi yang ditunjukkan OIKN dalam pelaksanaan proyek ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pendekatan ini menjadi contoh nyata bagaimana tata kelola yang baik dapat membangun kepercayaan publik terhadap proyek besar pemerintah.

Sinergi antara OIKN dan BPK RI juga memperlihatkan pentingnya pengawasan konstruktif. Dengan adanya pengawasan aktif, risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan proyek dapat diminimalisasi sejak dini.

Keterlibatan BPK RI dalam pembangunan IKN menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan sebuah proyek berskala besar membutuhkan kerja sama lintas lembaga. Pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan pembangunan.

Proyek IKN diharapkan menjadi simbol kebangkitan Indonesia sebagai bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaya saing global. Sebagai ibu kota masa depan, IKN dirancang untuk mencerminkan visi pembangunan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.

Selain itu, pembangunan IKN juga menempatkan aspek sosial sebagai prioritas. Dengan menyediakan fasilitas seperti rumah susun untuk ASN dan ruang publik seperti Taman Kusuma Bangsa, proyek ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Prabowo Subianto berhasil menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga negara dapat menciptakan sinergi yang berdampak signifikan. Dengan pendekatan yang inklusif dan transparan, proyek IKN diharapkan menjadi contoh bagaimana pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Sebagai simbol transformasi nasional, IKN tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga cerminan semangat bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan. Sinergitas antarlembaga menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan visi besar ini secara nyata.
)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

Oleh : Lukman Keenan Adar )*
Reuni 212 pada 2 Desember 2024 mendatang menjadi topik yang semakin ramai diperbincangkan di berbagai media dan kalangan masyarakat. Namun, di tengah hiruk-pikuk rencana tersebut, penting untuk mewaspadai potensi provokasi yang dapat mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi, khususnya dalam era pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keberlanjutan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dapat terhambat apabila kegiatan yang tidak produktif dan berpotensi mengganggu ketertiban umum terus berkembang. Oleh karena itu, perhatian publik seharusnya terfokus pada pencapaian yang lebih substansial bagi kesejahteraan rakyat, bukan pada reuni yang hanya mengulang dinamika yang sama.
Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman, menyatakan bahwa tidak seharusnya acara tersebut mendapatkan perhatian berlebihan. Menurutnya, kelompok yang terlibat dalam reuni itu merupakan orang-orang yang sama, dan mereka sudah kehilangan pengaruh signifikan di masyarakat.
Dalam pandangannya, Reuni 212 bukanlah suatu agenda yang relevan, mengingat Pilkada telah berjalan dengan damai tanpa adanya hambatan berarti. Selain itu, hari Senin adalah hari yang penting bagi masyarakat untuk memulai aktivitas kerja dan mencari nafkah.
Dengan alasan tersebut, kegiatan yang dapat mengganggu rutinitas itu seharusnya dihindari. Terlebih, pasalnya pada hari Senin sendiri menjadi hari orang untuk mulai bekerja, sehingga hendaknya jangan sampai ada gangguan apapun yang mengganggu orang dalam mencari nafkah.
Norman juga mengapresiasi kerja keras TNI dan Polri yang telah berhasil menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan Pilkada. Sebagai masyarakat, dukungan terhadap aparat keamanan dalam menjaga situasi kondusif sangatlah penting, karena stabilitas sosial menjadi faktor kunci bagi tercapainya pemerataan ekonomi di Indonesia.
Fokus pada ketenangan masyarakat haruslah lebih diutamakan, karena apabila terdapat gangguan sosial yang berpotensi menciptakan ketegangan, maka hal ini justru akan merugikan ekonomi yang sedang berproses di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dalam konteks ekonomi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai reformasi semakin menunjukkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kebijakan yang mencakup kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah langkah yang diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Meski demikian, pemerintah berjanji untuk menjaga daya beli masyarakat dengan mengeliminasi PPN pada barang kebutuhan pokok dan memastikan sektor-sektor yang rentan tetap terlindungi.
Dalam pandangan Airlangga, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, memperkuat keuangan negara, serta mengurangi defisit anggaran. Semuanya ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
Namun, apabila ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengganggu stabilitas tersebut dengan kegiatan yang tidak memiliki tujuan produktif, maka dampak negatif terhadap ekonomi bisa terjadi.
Dalam periode transisi menuju pemerintahan yang lebih stabil dan terkendali, sangat penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menentukan fokus perhatian. Jangan sampai acara yang tidak memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan justru menyedot perhatian dan energi yang seharusnya diprioritaskan untuk program-program penting.
Menteri BUMN, Erick Thohir, menekankan bahwa pemerataan ekonomi merupakan esensi dari pertumbuhan berkelanjutan. Pemerintah, melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah memfokuskan diri pada upaya pemerataan ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Erick menambahkan, BUMN terus memperluas program-program ekonomi kerakyatan, seperti pembiayaan untuk UMKM dan ultramikro, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.
Selain itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti pembangunan kawasan ekonomi khusus di Sanur dan Tol Trans Sumatera, diharapkan dapat memberikan dampak ganda dalam mendongkrak perekonomian.
Seluruh elemen masyarakat harus bijak dalam menanggapi situasi tersebut. Mendukung kebijakan pemerintah untuk pemerataan ekonomi, memperkuat stabilitas sosial, dan menjaga ketertiban adalah langkah yang lebih produktif dan bermanfaat bagi bangsa.
Sebagaimana yang telah ditekankan oleh Presiden Prabowo, pemerataan ekonomi adalah kunci utama untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan, dan semua pihak seharusnya mendukung upaya pemerintah untuk mencapainya.
Reuni 212 berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Stabilitas yang telah dijaga oleh aparat TNI dan Polri harus dipertahankan agar pemerataan ekonomi dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, setiap provokasi yang berpotensi menciptakan kerusuhan atau ketegangan harus dapat diredam agar tidak mengganggu proses pembangunan yang sedang berjalan.
Acara yang hanya menyedot perhatian publik dan berpotensi memecah konsentrasi sosial tidak seharusnya mendapatkan tempat lebih di hati masyarakat. Fokus utama haruslah pada masa depan yang lebih baik dan stabil bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

JAKARTA – Kelompok 212 berencana akan menggelar aksi pada 2 Desember 2024, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Aksi ini dinilai sebagai penghambat dalam upaya mempercepat pemerataan ekonomi dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak dari acara tersebut yang berpotensi mengganggu aktivitas publik yang lebih produktif.

“Jangan memberikan perhatian lebih, nanti mereka besar kepala. Orang yang mau reuni itu kelompok itu-itu saja,” tegasnya.

Menurutnya, reuni tersebut tidak memiliki relevansi yang signifikan, mengingat Pilkada sudah berlangsung damai tanpa hambatan berarti.

Norman menilai bahwa hari Senin menjadi hari untuk kembali bekerja, bukan hari yang diwarnai oleh kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

“Hari Senin itu adalah hari orang mulai bekerja. Jangan mengganggu orang cari nafkah,” tambah Norman.

Dia juga mengajak masyarakat untuk lebih mendukung upaya TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas.

Sementara terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal 2025, hal ini bertujuan untuk memperkuat pendapatan negara, sekaligus mendukung pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan, dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang tetap menjadi prioritas.

“Kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Tentu, kebijakan ini akan disertai dengan berbagai mekanisme pendukung untuk memastikan dampaknya terkendali,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat utama untuk kemajuan ekonomi. Acara reuni yang digelar pada waktu yang krusial dapat memperlambat langkah-langkah Pemerintah dalam menyukseskan kebijakan fiskal tersebut.

“Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat untuk kemajuan sebuah bangsa, dan peran strategis Polri ini penting untuk menciptakan rasa aman,” jelasnya.

Dengan demikian, peran seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan semakin penting.

Reuni 212, meski menjadi kebebasan berpendapat, tidak seharusnya mengganggu proses pembangunan yang lebih besar demi masa depan bangsa.

Oleh: Merry Silalahi *)

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), adalah langkah strategis pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Meski kebijakan ini memicu berbagai pandangan di tengah masyarakat, penting untuk menempatkan fokus pada manfaat yang diharapkan bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara, pajak memiliki peran vital dalam menopang beragam program pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Berdasarkan target pemerintah, pendapatan negara pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp2.996,9 triliun, dengan kontribusi pajak sebesar 80 persen dari total tersebut. Dari sudut pandang ini, peningkatan PPN menjadi 12 persen menjadi bagian integral untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah ini bukan hanya soal menaikkan angka, tetapi juga merupakan kebijakan strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan pembangunan nasional dapat dibiayai secara mandiri dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, PPN dikenakan pada setiap transaksi barang dan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kenaikan tarif ini tentu memiliki implikasi langsung pada biaya produksi dan harga jual barang, terutama di sektor mikro. Beberapa pihak menyampaikan kekhawatiran bahwa tambahan beban ini dapat mengurangi profitabilitas pelaku usaha kecil dan memengaruhi daya beli masyarakat. Namun, pemerintah telah menyusun kebijakan yang mengedepankan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, bahan pokok, transportasi, dan sosial dikecualikan dari kenaikan PPN. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak, termasuk DPR RI, akademisi, dan praktisi.

Di sisi lain, penting untuk memahami bahwa dampak kebijakan ini juga bergantung pada bagaimana implementasi dan edukasi terhadap masyarakat dilakukan. Edukasi yang masif diperlukan agar publik memahami bahwa kenaikan tarif PPN ini tidak semata-mata demi meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Thoriq Majiddanor menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan pakar, untuk menjelaskan manfaat kebijakan ini secara menyeluruh. Sosialisasi yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diharapkan dapat meluruskan pandangan negatif yang berkembang di tengah masyarakat.

Kenaikan PPN juga diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dana yang terkumpul dari kebijakan ini dapat diarahkan untuk program pembangunan di daerah-daerah tertinggal. Dengan pemerataan pembangunan, akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja akan meningkat, sehingga tercipta siklus ekonomi yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, kebijakan PPN 12 persen menjadi lebih dari sekadar angka dalam sistem perpajakan; ia adalah instrumen untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih adil dan merata.

Namun, tidak dapat disangkal bahwa tantangan akan muncul, terutama bagi sektor tertentu seperti perkebunan sawit. Beban tambahan akibat PPN ini berpotensi dirasakan oleh petani kecil yang tidak memiliki legalitas sebagai PKP. Dalam konteks ini, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah strategis untuk memastikan harga tandan buah segar (TBS) tetap stabil. Usulan ini relevan karena menjaga stabilitas harga dapat membantu petani menanggung beban pajak tanpa merugikan kesejahteraan mereka secara signifikan.

Penting juga untuk melihat kenaikan PPN dari perspektif global. Banyak negara maju yang memberlakukan tarif pajak konsumsi lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tarif PPN Indonesia yang baru masih kompetitif di kawasan regional dan internasional. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan melemahkan daya saing ekonomi nasional dapat diredam dengan pengelolaan yang tepat dan komunikasi kebijakan yang efektif.

Lebih jauh, langkah ini juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak di sektor informal. Dengan sistem yang lebih transparan dan penegakan hukum yang konsisten, penerapan PPN dapat mendorong integrasi sektor informal ke dalam ekonomi formal. Hasilnya, basis pajak yang lebih luas akan tercipta, sehingga ketergantungan pada kelompok tertentu dapat dikurangi. Hal ini menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil.

Bagi pemerintah, tantangan utama adalah memastikan bahwa kenaikan tarif ini tidak membebani masyarakat rentan secara berlebihan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap implementasi di lapangan harus diperketat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa tambahan penerimaan yang diperoleh digunakan secara optimal untuk program-program yang benar-benar memberi dampak langsung pada rakyat.

Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah sebuah langkah berani dan visioner yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi ekonomi nasional. Langkah ini bukan hanya tentang menciptakan pendapatan tambahan, tetapi juga tentang membangun pondasi yang kokoh bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, kebijakan ini dapat menjadi katalisator menuju pemerataan ekonomi yang sesungguhnya.

Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2023 menunjukkan, sektor ini menyumbang 61 persen dari total PDB atau setara Rp9.580 triliun dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional, menjadikannya sektor vital dalam pembangunan ekonomi.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan jumlah UMKM yang mencapai 66 juta unit dengan daya serap tenaga kerja sekitar 117 juta orang membuktikan perannya dalam mengurangi tingkat pengangguran.

“UMKM juga menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat, terutama di luar kota-kota besar,” katanya.

Maman menambahkan bahwa produk berbasis bahan lokal yang dihasilkan UMKM tak hanya meningkatkan kebanggaan nasional tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Kampanye ini telah mendorong banyak pelaku usaha meningkatkan desain, pengemasan, hingga pemanfaatan teknologi pemasaran digital.

“UMKM adalah kunci pemerataan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus terus ditingkatkan agar sektor ini dapat berkembang lebih optimal. Pentingnya sinergi berbagai pihak untuk memastikan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan,” ujarnya.

Maman juga berharap UMKM memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas akses pasar. Langkah ini dinilai efektif dalam memperkenalkan produk lokal hingga ke pasar internasional. Pelatihan dan pendampingan terkait teknologi pemasaran terus digalakkan pemerintah guna memaksimalkan potensi UMKM.

“Sektor UMKM memiliki peran penting dalam mendukung usaha yang berbasis kerajinan tangan, kuliner khas, atau produk ramah lingkungan yang mendukung pelestarian budaya dan alam,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam mendukung pertumbuhan UMKM, berbagai perusahaan negara seperti PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) turut menggelar bazar dan program pelatihan. Acara seperti “Pesona Timur Indonesia” yang diadakan di Labuan Bajo dan Jakarta menjadi wadah strategis untuk memperluas pemasaran produk UMKM sekaligus mempromosikan potensi ekonomi daerah.

Corporate Secretary PT ASDP, Shelvy Arifin, menyebutkan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dengan dukungan yang konsisten dari pemerintah dan sektor swasta, UMKM diyakini akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dengan memberikan akses pasar dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Dukungan dari pemerintah dan swasta, UMKM akan jadi penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Shelvy.