Monthly Archives: Desember 2024

Oleh: Dika Alfiansyah )*
Pada era globalisasi yang semakin pesat, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor utama yang mengubah berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia usaha. Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, untuk tetap bersaing di tengah dinamika pasar global yang semakin kompleks, UMKM perlu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama melalui transformasi digital.
Transformasi digital pada UMKM bukan sekadar soal penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut dapat mengubah cara UMKM menjalankan bisnis, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai negara dengan jumlah UMKM terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun banyak UMKM di Indonesia yang sudah mulai mengadopsi teknologi digital, jumlahnya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Oleh karena itu, percepatan transformasi digital bagi UMKM sangat penting agar mereka tidak tertinggal dalam persaingan pasar yang semakin ketat.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, meminta pengusaha UMKM untuk mengadopsi teknologi digital agar lebih produktif dan berdaya saing tinggi. Pasalnya, saat ini pengusaha UMKM sudah harus mulai beradaptasi dengan perkembangan ekosistem digital. Selain itu, pihaknya berencana membuat program pembentukan Super Apps bagi seluruh pengusaha UMKM di Indonesia agar dapat memasarkan produknya. Melalui aplikasi ini UMKM akan disatukan dalam satu platform dan pengusaha bisa memasarkan produknya dalam aplikasi ini. Hal ini untuk mengamankan ekonomi kelas bawah yang diprediksi 10 tahun ke depan akan harus akrab dengan media online.
Selain itu, salah satu alasan mengapa transformasi digital menjadi kunci percepatan ekonomi nasional adalah karena digitalisasi dapat membuka akses yang lebih luas kepada UMKM untuk terhubung dengan pasar yang lebih besar. Dengan memanfaatkan platform e-commerce, misalnya, produk UMKM tidak lagi terbatas pada pasar lokal atau regional, tetapi dapat merambah ke pasar nasional bahkan internasional. Digitalisasi memungkinkan pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka ke lebih banyak konsumen dengan biaya yang lebih efisien, tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pemasaran tradisional.
Selain memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi, transformasi digital juga dapat membantu UMKM dalam mengakses pembiayaan. Di Indonesia, banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan formal, seperti pinjaman dari bank, karena keterbatasan jaminan atau persyaratan administrasi yang rumit. Namun, dengan hadirnya teknologi finansial (fintech), UMKM kini memiliki alternatif untuk memperoleh modal usaha melalui platform crowdfunding, pinjaman peer-to-peer (P2P), atau layanan pinjaman berbasis digital lainnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Riyani Tirtoso, mengatakan selain transformasi digital pihaknya juga berkomitmen untuk terus mendorong UMKM membuka pasar ekspor. Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. LPEI menyediakan berbagai layanan, termasuk pembiayaan, asuransi ekspor, serta pelatihan dan pendampingan untuk membantu UMKM memahami dan memasuki pasar global.
Transformasi digital tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja UMKM, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. UMKM yang berhasil beradaptasi dengan teknologi digital mampu meningkatkan daya saing dan memperluas bisnis mereka, yang pada gilirannya membuka peluang kerja baru. Mulai dari tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pengelolaan toko online, pengembangan aplikasi, hingga pekerjaan di sektor logistik dan pengiriman barang, semua ini memberikan kontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
Seiring dengan bertumbuhnya UMKM yang sudah bertransformasi digital, sektor-sektor pendukung lainnya seperti e-commerce, pemasaran digital, dan logistik juga ikut berkembang. Hal ini menciptakan ekosistem yang saling mendukung, di mana perusahaan besar dan kecil saling berkolaborasi untuk mempercepat perkembangan ekonomi.
Untuk mempercepat transformasi digital di kalangan UMKM, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan pelatihan dan edukasi digital kepada pelaku UMKM. Program-program yang melibatkan pelatihan pemasaran digital, manajemen keuangan berbasis aplikasi, serta penggunaan teknologi untuk efisiensi operasional akan sangat membantu UMKM dalam memanfaatkan potensi digital.
Transformasi digital pada UMKM bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan. UMKM yang mengadopsi teknologi digital memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, upaya percepatan digitalisasi UMKM menjadi langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan UMKM Indonesia tetap relevan dan berdaya saing di kancah global.
Dengan dukungan teknologi, pembiayaan yang lebih mudah diakses, serta kebijakan yang mendukung dari pemerintah, UMKM Indonesia dapat meraih potensi maksimalnya. Transformasi digital UMKM adalah kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat global. Maju UMKM, maju Indonesia.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi dalam negeri

Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan sosialisasi bahaya narkoba di berbagai wilayah Indonesia untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman peredaran narkotika. Berbagai inisiatif diluncurkan, mulai dari edukasi di sekolah hingga kampanye berbasis komunitas, yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, hingga organisasi masyarakat.

Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma, menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen masyarakat dalam pencegahan peredaran narkoba. Kerja sama lintas sektor juga dilakukan untuk memperkuat pendekatan promotif dan preventif, termasuk mengadakan tes urine serta edukasi terkait bahaya narkoba di lingkungan sekolah.

“Pencegahan melibatkan peran masyarakat, kelompok pendidikan, dan organisasi masyarakat. Semua bergerak untuk melakukan upaya preventif demi mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Kami sering melakukan sidak dengan tes urine sebagai bagian dari langkah preventif,” ujar Dhany.

Deputi BPOM, Rita Mahyona, mengungkapkan pentingnya peran generasi muda dalam menanggulangi ancaman narkoba dan rokok yang kian meningkat. Selain sosialisasi yang dilakukan di tingkat sekolah, pemerintah juga aktif menggandeng tokoh agama, pemimpin komunitas, dan organisasi masyarakat dalam menyebarluaskan informasi terkait bahaya narkoba.

“Melalui pendekatan berbasis nilai lokal, kampanye ini diharapkan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok usia produktif dan remaja yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bebas dari ancaman narkotika,” kata Rita.

Sementara di wilayah Riau, Ditresnarkoba Polda Riau turut melaksanakan kampanye serupa di SMPN 10 Pekanbaru. Sosialisasi ini dihadiri ratusan siswa dan guru dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang dampak buruk narkoba. Antusiasme masyarakat terhadap sosialisasi ini terlihat dari tingginya partisipasi pelajar dan warga dalam kegiatan edukasi.

“Kami juga menjelaskan modus operandi peredaran narkoba agar para siswa lebih waspada. Melalui pendekatan kolaboratif ini, prevalensi penyalahgunaan narkoba dapat ditekan secara signifikan demi menciptakan masa depan yang lebih sehat dan produktif bagi bangsa,” jelas AKP Jaliper Lumbantoruan.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba sebagai extraordinary crime yang mengancam masa depan generasi penerus Indonesia. []

Oleh : Mika Putri Larasati )*
Dalam menghadapi ancaman narkoba yang terus menggerogoti berbagai lapisan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto mengedepankan pendekatan humanis dalam memberantas peredaran narkoba. Strategi ini tak hanya sekadar retorika, tetapi sebuah panggilan nyata kepada seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama melawan bahaya laten yang mengancam masa depan Indonesia.
Mengatasi narkoba bukanlah tugas individu atau satu institusi semata, melainkan tanggung jawab kolektif yang memerlukan komitmen dari berbagai pihak. Ajakan ini menjadi relevan mengingat narkoba telah merusak generasi muda, mengganggu stabilitas sosial, dan mengancam keberlanjutan bangsa.
Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba. Pendekatan strategis ini diterjemahkan dalam empat pilar utama, yaitu pendidikan nilai anti-narkoba sejak dini, penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi canggih, serta kolaborasi lintas sektor. Strategi tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menjadi landasan utama dalam memperkuat implementasi program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Sebagai bagian dari pendekatan humanis, nilai-nilai anti-narkoba akan diperkenalkan sejak usia dini. Ini menjadi langkah preventif yang bertujuan menciptakan generasi muda yang sadar akan bahaya narkoba dan mampu menolak godaannya.
Menanamkan nilai-nilai ini pada anak-anak ibarat menanam benih harapan untuk masa depan yang lebih baik. Presiden juga menekankan bahwa tindakan tegas terhadap pengedar dan bandar narkoba adalah langkah yang tak terelakkan. Namun, ini harus dilakukan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan.
Di wilayah-wilayah strategis, seperti Provinsi Lampung, pemerintah memusatkan pengawasan untuk mencegah peredaran narkoba yang semakin meluas. Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah Astutik, mengungkapkan bahwa Lampung sering menjadi jalur transit utama narkoba menuju wilayah lain di Indonesia.
Pelabuhan Bakauheni, misalnya, menjadi lokasi penting dalam upaya pengungkapan kasus peredaran narkoba. Operasi di pelabuhan ini telah berhasil membongkar banyak kasus besar, yang menunjukkan pentingnya pengawasan intensif di titik-titik strategis.
Namun, peredaran narkoba tidak hanya berhenti di luar tembok penjara. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) juga menjadi fokus perhatian pemerintah. Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua Barat, Haposan Silalahi, menegaskan bahwa pemeriksaan rutin di Lapas dan Rutan adalah langkah konkret untuk mencegah peredaran narkoba di dalam institusi pemasyarakatan. Dengan memastikan standar keamanan yang tinggi, pemerintah berharap dapat memutus mata rantai peredaran narkoba yang sering kali melibatkan jaringan di balik jeruji besi.
Selain itu, pemanfaatan teknologi mutakhir menjadi senjata ampuh dalam memerangi narkoba. Dengan teknologi, pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum, dan mempercepat deteksi dini terhadap peredaran narkoba.
Misalnya, penggunaan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan memungkinkan identifikasi pola pergerakan narkoba, sementara perangkat pemindai canggih membantu pengungkapan penyelundupan di titik-titik perbatasan.
Tidak kalah penting, pemerintah mendorong kolaborasi antara sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba. Kolaborasi ini menjadi simbol persatuan bangsa dalam melawan ancaman narkoba.
Semua elemen masyarakat diharapkan proaktif menjaga lingkungan mereka dari bahaya narkoba. Dengan semangat gotong royong, upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada edukasi dan kampanye kesadaran publik. Dalam konteks ini, sekolah, kampus, dan komunitas menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pesan anti-narkoba.
Edukasi tidak hanya berhenti pada pemberian informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan dampak destruktif narkoba terhadap individu dan masyarakat. Dengan edukasi yang komprehensif, masyarakat dapat lebih siap menghadapi ancaman narkoba dan lebih kritis terhadap lingkungan sekitar.
Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas tetap menjadi bagian integral dari pendekatan ini. Tindakan hukum terhadap pengedar dan bandar narkoba diharapkan memberikan efek jera, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat dari bahaya narkoba. Penegakan hukum ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi, sehingga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.
Melalui pendekatan yang holistik dan humanis ini, Presiden Prabowo optimistis bahwa Indonesia mampu mewujudkan generasi yang tangguh dan terbebas dari jerat narkoba. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan besar ini dengan sukses.
Menghadapi bahaya narkoba adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, strategi, dan kolaborasi. Namun, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat menjadi bangsa yang bebas dari narkoba. Masa depan yang aman, sehat, dan penuh harapan menanti, asalkan setiap elemen bangsa bersedia mengambil bagian dalam perjuangan ini.
Mari bersama-sama wujudkan Indonesia yang lebih aman, sehat, dan bebas dari narkoba. Masa depan generasi muda adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan bersatu, kita dapat mengalahkan ancaman narkoba dan membangun bangsa yang lebih kuat.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Masyarakat diminta untuk mewaspadai provokasi isu Politik Dinasti melalui Film dokumenter Keluarga Berkuasa yang dirilis beberapa hari menjelang Pilkada 2024. Sebab isu politik dinasti saat ini dianggap sudah tidak relevan dengan situasi saat ini.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo mengungkapkan bahwa isu politik dinasti saat ini tidak relevan.

“Dalam sistem demokrasi isu dinasti tidak relevan karena rakyat yang memilih langsung,” katanya

Dirinya turut berpesan kepada pihak-pihak yang selama ini menghembuskan isu tersebut agar tidak meremehkan kecerdasan rakyat.

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan bahwa dalam kontestasi politik, hendaknya kapasitas seseorang yang menjadi tolok ukur dan harus dinilai secara objektif

Dirinya sangat mengapresiasi Putusan MK tahun 2015 yang telah menghapus praktik politik dinasti.

“Hak setiap individu untuk mencalonkan diri adalah bagian dari demokrasi. Tidak adil jika hubungan keluarga menjadi penghalang, karena kapasitas seseorang harus dinilai secara objektif,” tutur Mahfud.

Namun, narasi keliru yang disebarkan oleh film Keluarga Berkuasa perlu diwaspadai.

Film tersebut mencoba menggambarkan politik dinasti masih menjadi ancaman, padahal faktanya Pilkada 2024 justru membuktikan bahwa demokrasi tetap berjalan sehat dan transparan.

Mahfud MD menekankan, persoalan politik dinasti lebih terkait dengan moralitas politik daripada konstitusionalitas.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, memastikan tahapan Pilkada berlangsung dengan baik.

“Sebagian besar tahapan Pilkada berjalan aman dan damai. Aparat TNI dan Polri berhasil mengatasi gangguan di beberapa titik, sehingga pelaksanaan tetap terkendali,” ujar Budi Gunawan.

Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi yang matang demi menjaga kualitas demokrasi dalam ajang kontestasi politik lokal tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini tidak terlepas dari landasan hukum yang kuat.

Melalui kolaborasi pemerintah, aparat, dan masyarakat, Pilkada 2024 berhasil menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Dengan fakta tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh narasi yang menyesatkan serta provokatif dan terus menjaga semangat demokrasi. []

Jakarta – Film Keluarga Berkuasa yang dirilis beberapa waktu lalu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak dianggap tidak relevan, bahkan cenderung menyesatkan dan provokatif.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menegaskan bahwa mayoritas tahapan pesta demokrasi tingkat daerah berjalan lancar, meskipun beberapa wilayah memerlukan pemungutan suara ulang akibat bencana alam.

Pemerintah, menurutnya, telah mengantisipasi berbagai potensi hambatan dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk menjaga keamanan.

Ia menekankan bahwa Pilkada Serentak 2024 menjadi perhatian dunia internasional karena membuktikan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

“Sebagian besar tahapan berjalan lancar, aman, dan damai. Meski ada tantangan, pemerintah memastikan kolaborasi antarlembaga mampu mengatasinya dengan baik,” ungkap Budi Gunawan.

Sebelumnya, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo mengungkapkan bahwa isu politik dinasti saat ini tidak relevan.

“Dalam sistem demokrasi isu dinasti tidak relevan karena rakyat yang memilih langsung,” katanya

Dia juga mengimbau kepada pihak-pihak yang selama ini menghembuskan isu tersebut agar tidak meremehkan kecerdasan rakyat.

Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015 yang menghapus larangan keluarga petahana mencalonkan diri.

Ia menilai putusan tersebut sejalan dengan konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, terlepas dari hubungan kekerabatan.

“MK sudah benar memutus bahwa hak politik tidak boleh dibatasi berdasarkan status keluarga. Fenomena politik dinasti lebih kepada persoalan moralitas politik, bukan semata konstitusionalitas,” jelas Mahfud MD.

Kelancaran Pilkada 2024 menjadi bukti nyata bahwa demokrasi Indonesia telah semakin matang.

Ajang kontestasi lokal tersebut menunjukkan bahwa sistem demokrasi tidak lagi terperangkap oleh dinamika politik dinasti, melainkan terus bergerak menuju transparansi dan integritas.