Monthly Archives: Desember 2024

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan distribusi energi tetap terjaga selama perayaan Natal 2024 dan liburan Tahun Baru 2025. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan pasokan bahan bakar minyak (BBM), liquified petroleum gas (LPG), serta kelistrikan berada dalam kondisi aman dan lancar.

“Kementerian ESDM telah melakukan pengecekan lapangan terhadap kesiapan infrastruktur energi, termasuk antisipasi kebencanaan geologi. Alhamdulillah, ketersediaan BBM dan LPG dalam rangka Natal dan Tahun Baru aman,” ujar Wakil Menteri ESDM.

Yuliot menjelaskan bahwa pihaknya juga memonitor sejumlah infrastruktur energi di Medan, seperti Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan unit PLN di Sumatera Bagian Utara. Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM dan LPG yang diperkirakan naik sebesar 5-15 persen selama liburan.

Sementara itu, Untuk mendukung kelancaran distribusi, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menyatakan bahwa Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Natal dan Tahun Baru yang bertugas sejak 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

“Satgas ini siaga 24 jam melalui Pertamina Digital Hub, bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan ketersediaan energi nasional,” ujarnya.

Di sektor kelistrikan, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa PT PLN (Persero) juga telah menyiapkan 81 ribu petugas dan 4.900 posko untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah sistem ketenagalistrikan di seluruh Indonesia masih andal dan stok energi primer seperti batu bara, gas, dan BBM berada dalam kondisi aman”.

Yuliot menambahkan bahwa ketersediaan LPG di wilayah terpencil juga menjadi prioritas. “Kami telah menyiapkan agen-agen LPG di daerah, termasuk di Toba dan Samosir, untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” katanya. Selain itu, agen-agen siaga dan pangkalan LPG reguler tetap beroperasi selama liburan.

Dengan berbagai langkah antisipasi ini, pemerintah optimis bahwa masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan nyaman tanpa gangguan pasokan energi. Komitmen kuat dari pemerintah dan perusahaan energi memastikan stabilitas pasokan energi nasional selama periode puncak liburan akhir tahun. [*]

Jakarta – Pemerintah terus mengintensifkan upaya pemberantasan judi online yang semakin marak di tengah masyarakat. Langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk anggota legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum, yang sepakat bahwa judi online merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan bangsa.
Anggota DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah, menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena judi online yang dinilai merusak karakter generasi muda. Ia menegaskan bahwa generasi muda seharusnya fokus pada kegiatan yang produktif, bukan terjebak dalam ilusi kekayaan instan yang ditawarkan judi online.
“Generasi muda yang seharusnya produktif malah terjebak dalam harapan palsu untuk cepat kaya melalui judi. Ini masalah besar bagi pembangunan karakter bangsa,” ujar Gus Athoillah.
Ia juga menyerukan perlunya kolaborasi untuk menyediakan alternatif yang positif bagi generasi muda. “Kita harus bersama-sama memastikan generasi muda memiliki akses pada aktivitas yang positif, seperti pendidikan dan kewirausahaan, agar mereka tidak tergoda oleh janji-janji palsu yang ditawarkan judi online,” tegasnya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Molly Prabawaty, mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret untuk memerangi judi online. Sejak 2017 hingga Desember 2024, sebanyak 5,4 juta konten terkait judi online telah berhasil diblokir.
“Semua itu, kembali lagi, sebagai hasil dari sebuah kolaborasi. Tanpa itu mustahil kami bisa melakukannya sendiri,” jelas Molly.
Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judi online. “Bersama, kita bisa melindungi keluarga dan komunitas kita dari bahaya judol. Mari kita bangun masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Judi online adalah penipuan,” ujarnya.
Molly juga mengingatkan masyarakat untuk saling menjaga dan menciptakan kesadaran bersama akan bahaya judi online. “Saling mengingatkan dan menjaga lingkungan sekaligus menciptakan kesadaran bersama akan bahaya perjudian online,” tambahnya.
Kapolres Kotawaringin Timur, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, S.H., S.I.K., M.H., turut mendukung langkah ini dengan mengedepankan pendekatan preventif melalui Bhabinkamtibmas. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya secara masif memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya judi online.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perjudian, termasuk judi online, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama,” kata Resky.
Menurutnya, judi online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak buruk bagi individu dan keluarga, seperti menghancurkan perekonomian dan moral pelakunya. “Bagi yang sudah terlanjur melakukannya agar segera berhenti, sebab kegiatan judi tidak akan menguntungkan,” imbuhnya.
Upaya pemerintah dalam memberantas judi online diapresiasi masyarakat luas yang melihatnya sebagai langkah positif untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan terus berjalan untuk memastikan bahwa generasi muda tidak terjebak dalam jerat judi online.
Melalui kebijakan tegas dan dukungan bersama, Indonesia bergerak menuju masyarakat yang lebih produktif dan bebas dari ancaman judi online.

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan kepolisian dan pemerintah daerah telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman.

Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menyatakan bahwa pihaknya telah mengoordinasikan berbagai upaya dengan instansi terkait, termasuk menyediakan jalur alternatif bagi para pengguna jalan.

“Kami bersama Polres dan Pemda setempat mencoba mengoptimalisasi pelayanan guna memastikan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dapat terselesaikan dengan cepat,” ujar Suntana kepada awak media di Posko Pengamanan Nataru Kabupaten Bogor.

Menurut Suntana, jalur alternatif tersebut telah dilengkapi dengan rambu-rambu dan lampu keselamatan untuk memudahkan pengendara. Selain itu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan suasana liburan yang lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

“Kami berupaya terus memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat dapat menikmati liburannya tanpa hambatan di jalan,” tambahnya.

Di Aceh, Ditlantas Polda Aceh juga menggelar Operasi Lilin Seulawah untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama liburan Nataru.

KabagbinOpsnal Ditlantas Polda Aceh, Hendry Ferdinand Kennedy, menjelaskan bahwa operasi tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk TNI, Dinas Perhubungan, dan stakeholder lainnya.

“Kami telah menyiapkan 32 pos pengamanan dan 26 pos pelayanan yang tersebar di sejumlah titik, termasuk satu pos terpadu di Pelabuhan Sabang,” kata Hendry.

Pos-pos ini diharapkan dapat membantu pengaturan lalu lintas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang sedang berlibur.

Hendry menambahkan bahwa Operasi Lilin Seulawah tidak hanya difokuskan pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga pada pemberian layanan kepada masyarakat.

“Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk melayani masyarakat yang ingin berlibur dengan aman, serta memberikan pengamanan terhadap ibadah Natal,” jelasnya.

Selain pengaturan lalu lintas, pemerintah juga menekankan pentingnya edukasi keselamatan bagi pengendara. Jalur-jalur rawan kecelakaan diprioritaskan dalam skema pengamanan, dan petugas akan selalu siaga di lapangan untuk memberikan bantuan jika terjadi kendala.

Suntana dan Hendry sepakat bahwa koordinasi yang solid antarinstansi merupakan kunci dalam menghadapi lonjakan mobilitas selama libur akhir tahun ini. Langkah proaktif ini diharapkan mampu menciptakan pengalaman liburan yang lebih baik bagi masyarakat di berbagai daerah.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimis dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan liburan maupun beribadah selama momen Nataru.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Suntana.

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), terus menggencarkan upaya pemberantasan judi online dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Salah satu langkah yang diharapkan adalah pelaporan konten atau aktivitas terkait judi online melalui saluran resmi yang telah disediakan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Prabawaty menyampaikan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam upaya bersama ini.
“Bersama, kita bisa melindungi keluarga dan komunitas kita dari bahaya judi online. Mari kita bangun masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Judi online adalah penipuan,” ujar Molly.
Ia menjelaskan, masyarakat dapat melaporkan konten promosi judi online melalui platform seperti aduankonten.id, layanan WhatsApp di nomor 0811-9224-545, serta chatbot Stop Judi Online di nomor 0811-1001-5080. Selain itu, situs web cekrekening.id juga tersedia untuk melaporkan rekening mencurigakan yang diduga digunakan untuk tindak pidana.
Sejak 2017 hingga Desember 2024, Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 5,4 juta konten terkait judi online.
“Ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak. Tanpa dukungan masyarakat, capaian ini tidak mungkin terwujud,” tambah Molly.
Dalam langkah terbaru, Kemkomdigi juga memblokir sejumlah akun media sosial dengan pengikut ratusan ribu hingga jutaan, seperti akun Instagram @supporter_dkijkt, @nona.verra, dan @cut.syeli, yang diduga terafiliasi dengan promosi judi online. Dari awal hingga akhir Desember 2024, pemerintah telah menindak lebih dari 163.000 konten, akun, dan situs terkait judi daring.
Sosiolog Universitas Indonesia, Nadia Yovani, menyebut bahwa upaya pemberantasan judi online memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Masyarakat, pemerintah, dan organisasi bisnis harus bergerak bersama. Kelompok masyarakat, termasuk LSM, perlu menyosialisasikan bahaya judi online, sementara penindakan tetap menjadi tugas kepolisian,” kata Nadia.
Ia juga mendorong kelompok masyarakat untuk menginisiasi dialog dengan pemangku kebijakan, seperti DPR dan Polri, guna menyamakan visi dalam memberantas judi online.
“Jika ada indikasi aktivitas judi online, masyarakat harus segera melaporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya.
Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dapat mempercepat pemberantasan judi online demi menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bersih.

Jakarta – Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus melaju pesat, mencerminkan komitmen Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjadikan Pembangunan IKN yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Setelah hampir menyelesaikan pembangunan infrastruktur eksekutif, fokus kini bergeser pada pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif demi menciptakan fungsi pemerintahan terpadu.
Hingga akhir 2024, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mencatat progres pembangunan sebesar 61,7 persen dari total 109 paket proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2020. Proyek prioritas termasuk pembangunan gedung DPR/MPR/DPD, Mahkamah Agung, dan institusi hukum lainnya, dengan target penyelesaian keseluruhan pada tahun 2028.
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menegaskan bahwa keberlanjutan adalah prinsip utama pembangunan IKN. Semangat kolaborasi lintas sektor terus menjadi landasan pembangunan IKN.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi kerja kolaboratif yang melibatkan semua elemen masyarakat, pemerintah, media, pengusaha, hingga generasi muda. IKN mencerminkan visi Indonesia masa depan: kota pintar berbasis digital yang tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai budaya,” ujarnya.
Otorita IKN memastikan Nusantara tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kebanggaan bangsa yang siap menyambut masa depan.
“IKN bukan hanya tentang membangun gedung atau jalan, tetapi membangun peradaban baru untuk Indonesia,” tambah Troy Pantouw.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, melakukan peninjauan terhadap pembangunan terowongan perlintasan satwa di Jalan Tol Akses IKN Seksi 2B, Segmen Kariangu-Simpang Tempadung, Kalimantan Timur. Menurutnya, pembangunan ini selaras dengan prinsip keberlanjutan yang menjadi pedoman dalam pembangunan infrastruktur di IKN.
“Pembangunan ini menjadi contoh upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem. Saya juga menekankan pentingnya keamanan bahan jembatan,” ujar Wamen Diana.
Perlintasan satwa ini menggunakan bahan Corrugated Steel Plate (pelat baja bergelombang) dan dilengkapi tanaman hijau agar menyerupai habitat asli satwa liar. Dengan bentang panjang 80,77 meter, lebar 25,12 meter, dan tinggi 12,74 meter, terowongan ini mendukung pergerakan satwa seperti beruang madu di Kalimantan Timur.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan solusi pembangunan IKN yang mengedepankan inklusi dan kolaborasi. Dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, pembangunan IKN menjadi bukti nyata semangat gotong royong untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
[*]

Jakarta, – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk merangkul kelompok akademisi dan berbagai pihak terkait dalam upaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi pasca kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%,. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan dan stabilitas perekonomian nasional di tengah perubahan kebijakan perpajakan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 1% bukanlah keputusan sepihak pemerintah, melainkan merupakan amanah yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP disebutkan bahwa tarif PPN baru ini berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025,” ujar Airlangga.
Dalam konteks ini, pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. “Pemerintah akan menanggung kebutuhan bahan pangan lain yang terkena kenaikan PPN sebesar 1 persen untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” tambahnya. Langkah ini diharapkan dapat meredakan dampak kenaikan PPN terhadap kelompok ekonomi paling rentan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro, menegaskan bahwa setiap kebijakan penyesuaian tarif PPN ini telah melalui proses pembahasan yang mendalam antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kebijakan penyesuaian tarif PPN 1 persen tersebut pasti sudah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain ekonomi, sosial, dan fiskal,” kata Deni. Dia menambahkan bahwa transparansi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang solutif.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyampaikan bahwa penerapan kenaikan sebesar PPN 1 persen akan dilakukan secara selektif. “Kenaikan PPN sebesar 1% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah yang bersifat selektif. Sementara itu, untuk barang-barang pokok dan pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat, tetap akan dikenakan pajak 11%,” ujarnya.
Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis bukti, pemerintah optimis bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berharap kerjasama dengan kelompok akademisi dapat menggali ide-ide dan solusi inovatif yang mendukung kelancaran implementasi PPN baru ini, serta menjaga keuntungan jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia sebagai keseluruhan.
Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan bahwa segala kebijakan yang diambil berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. [*]

Jakarta – Menyusul penetapan hasil Pilkada Serentak 2024, para tokoh agama di Indonesia mengajak masyarakat untuk menjaga ketenangan dan kerukunan dalam kehidupan sosial. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketegangan dan konflik yang berpotensi merusak stabilitas sosial dan politik setelah proses demokrasi tersebut selesai.
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, H. Lukmanul Hakim, mengingatkan pentingnya peran para tokoh agama dalam mereduksi potensi konflik pasca-Pilkada.
“Para tokoh agama bertanggung jawab mereduksi potensi konflik pasca Pilkada dengan merevitalisasi nilai-nilai persatuan dan toleransi melalui otoritas moral dan spiritual. Sebab tokoh agama berada pada posisi dan peran strategis sebagai pilar spiritual, moral dan etika dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Lukmanul menekankan bahwa tokoh agama memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan kedamaian dan menjaga keharmonisan masyarakat, terutama dalam situasi yang penuh tantangan seperti pasca-pemilu.
Peran ini, menurut Lukmanul, mencakup pendidikan moral dan spiritual kepada umat untuk mengedepankan sikap saling menghargai dan toleransi, serta mengingatkan bahwa perbedaan politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah belah masyarakat.
Tokoh Agama Ustadz Softan Tsauri juga menambahkan bahwa agama memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan sosial dan polarisasi yang mungkin timbul akibat perbedaan politik dalam Pilkada. “Peran agama sangat penting, seperti toda (tokoh pemuda), todat (tokoh masyarakat adat), toga (tokoh agama) itu merupakan simpul masyarakat. Mereka juga berperan, berkontribusi untuk menjaga keteduhan, menjaga rasa nyaman dan keamanan bagi kita semua,” katanya. Ustadz Sofyan menegaskan bahwa tokoh-tokoh masyarakat ini harus bertindak bijak dan menghindari untuk memperkeruh keadaan dengan memperburuk polarisasi yang sudah ada.
Lebih lanjut, Ustadz Sofyan menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga persatuan. “Masyarakat juga harus disadarkan bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang kita semua bersaudara. Tidak menjadikan perbedaan-perbedaan itu untuk kemudian menjadikan kita terpecah belah sesama anak bangsa,” terangnya.
KH Ubaidullah Shodaqoh, Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, juga menyampaikan imbauan serupa kepada warga NU di Jawa Tengah. Ia mengajak semua pihak untuk bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketenteraman pasca-Pilkada. “Pemilu ini harus kita buat damai, tenteram, sehingga nanti eksistensi pemerintah ini tetap terus berlanjut, demikian pula eksistensi bangsa terus berlanjut,” ujarnya.
Kiai Ubaid mengingatkan bahwa pelaksanaan Pilkada adalah sebuah ibadah yang harus dilaksanakan dengan moral dan akhlak yang baik. “Buatlah Pemilu ini sebagai salah satu tanggung jawab kita, ibadah kita. Karena ini merupakan perintah, maka demokrasi yang akan kita lakukan di dalam pemilu ini harus betul-betul berakhlak dan bermoral,” tegasnya. Menurutnya, seluruh proses kenegaraan ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, baik dari sisi agama, moral, dan akhlak.
Dengan ajakan dari berbagai tokoh agama ini, diharapkan masyarakat dapat menjaga ketenangan dan menjaga harmoni pasca-Pilkada untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang lebih baik. [*]

Oleh: Amalia N. Fitriani*)

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Persidangan di MK menjadi tempat pengujian keabsahan hasil Pilkada dan prosesnya harus dihormati oleh semua pihak, termasuk masyarakat. Keamanan, ketertiban, dan kondusivitas selama proses sidang ini sangatlah penting untuk menjamin keberlangsungan demokrasi yang sehat.

Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan, menegaskan bahwa jaminan keamanan merupakan elemen krusial dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan dan pengambilan putusan terkait sengketa Pilkada serentak. Disampaikan bahwa tugas utama MK adalah memastikan pengamanan agar proses penyelesaian sengketa Pilkada dapat berjalan lancar hingga selesai sesuai jadwal. Heru menambahkan bahwa proses persidangan harus berjalan dengan aman, tertib, dan profesional, mencerminkan prinsip demokrasi dan keadilan.

Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan, MK telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Pihak kepolisian dan militer telah merancang program pengamanan khusus untuk sidang sengketa Pilkada yang akan dimulai pada awal Januari 2025. Pengamanan ini mencakup penunjukan personel penanggung jawab atau PIC di setiap daerah yang disengketakan. PIC ini bertugas untuk melakukan pemantauan dan koordinasi guna memastikan sidang berjalan lancar tanpa gangguan.

Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya pengamanan ini dengan menjaga sikap yang kondusif selama proses berlangsung. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan suasana yang aman dan damai. Fungsi utama pengamanan adalah untuk memastikan setiap tahapan sidang berlangsung tanpa hambatan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu ketegangan.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyampaikan harapannya agar putusan MK dapat menjadi akhir dari semua sengketa yang terjadi. Ahmad menyatakan bahwa MK harus berhati-hati dalam memutuskan setiap perkara, karena putusan tersebut harus diterima oleh semua pihak yang terlibat. Ahmad menambahkan bahwa masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk tidak memperkeruh suasana dengan aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas selama proses sidang berlangsung.

Pengamat Hukum dari Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai bahwa pengajuan sengketa ke MK merupakan langkah positif dalam menyelesaikan konflik hasil Pilkada. Disampaikan bahwa memilih jalur hukum menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik dan bernegara. Menurut Charles, lebih baik menggunakan mekanisme hukum daripada melakukan aksi demonstrasi atau tindakan anarkis yang berpotensi merusak tatanan sosial. Ia juga menekankan bahwa masyarakat harus memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum ini dengan tidak terlibat dalam provokasi atau tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses hukum.

Proses penyelesaian sengketa Pilkada di MK bukanlah hal yang mudah. Ini melibatkan berbagai pihak yang harus bersikap profesional dan netral. Pelaksanaan tugas secara profesional dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat sangat penting untuk menjaga situasi tetap kondusif. Komunikasi yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi elemen kunci untuk memastikan ketertiban dan keamanan selama proses berlangsung.

Masyarakat sebagai bagian dari sistem demokrasi memiliki peran penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran proses persidangan. Dengan menjaga ketenangan, tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar, dan menghormati jalannya proses hukum, masyarakat turut berkontribusi dalam memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik.

MK juga telah menunjukkan komitmennya untuk memastikan keamanan melalui penambahan personel dan peralatan pengamanan. Kepala Biro Umum MK menyebut bahwa selain penambahan personel, kontrol akses masuk ke MK juga diperketat untuk mencegah risiko keamanan. Langkah ini menunjukkan keseriusan MK dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses sidang.

Penting bagi masyarakat untuk mengedepankan sikap saling menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya membantu menciptakan suasana yang kondusif tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap institusi demokrasi seperti MK.

Menjelang dimulainya persidangan pada awal Januari 2025, masyarakat harus tetap tenang dan waspada terhadap informasi yang berpotensi memicu konflik. Edukasi dan penyebaran informasi yang benar menjadi langkah penting untuk mencegah misinformasi yang dapat merugikan proses hukum. Semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, media, dan organisasi sosial, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat.

Proses penyelesaian sengketa Pilkada di MK merupakan wujud nyata dari penegakan hukum di Indonesia. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat, aparat keamanan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan menjaga kondusivitas, mendukung proses hukum, dan mengedepankan semangat demokrasi, masyarakat Indonesia dapat menjadi contoh bahwa penyelesaian konflik politik dapat dilakukan secara damai dan bermartabat.

Peran masyarakat tidak dapat dianggap remeh dalam konteks ini. Dengan memberikan dukungan terhadap upaya pengamanan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses sidang, masyarakat menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Mari bersama-sama menjaga kondusivitas dan mendukung jalannya persidangan sengketa Pilkada di MK agar dapat berjalan lancar, aman, dan adil.

*) Penulis merupakan Pengamat Politik dan Hukum dari Manado.

Jakarta – Presiden Prabowo memastikan kesiapan pemerintah dalam menjaga keamanan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat selama libur panjang akhir tahun 2024.

“Presiden ingin memastikan seluruh aspek, mulai dari keamanan, transportasi, hingga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, dapat berjalan optimal selama libur Natal dan Tahun Baru,” demikian pernyataan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menghadapi puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat yang diperkirakan akan terjadi pada 24 Desember 2024 untuk arus mudik dan 2 Januari 2025 untuk arus balik.

“Saya sudah koordinasikan dan sudah memberi petunjuk kepada seluruh kabinet, kepada wakil presiden, dan persiapan untuk Natal dan Tahun Baru sudah matang. Saya kira semuanya akan berjalan lancar,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden juga menggarisbawahi pentingnya mitigasi bencana dan antisipasi terhadap cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi selama periode Nataru.

“Koordinasi antara berbagai pihak serta penyebaran informasi cuaca terkini kepada masyarakat harus terus dilakukan,” tegasnya.

Menko PMK Pratikno, yang sebelumnya memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, menjelaskan bahwa pemerintah telah membahas secara rinci berbagai aspek, termasuk transportasi darat, laut, dan udara, serta optimalisasi infrastruktur seperti rest area yang ramah bagi anak-anak dan lansia.

Pembahasan juga mencakup ketersediaan dan aksesibilitas bahan pokok serta destinasi wisata.

Pratikno menyampaikan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan dikoordinasikan untuk memastikan semuanya berjalan lancar.

“Kita membahas agar arus mudik maupun balik bisa berjalan lancar, aman, tertib, dan nyaman, serta ibadah berjalan dengan aman, lancar, dan khidmat,” kata Pratikno.

Polri juga bersiap menjalankan Operasi Lilin 2024/2025 dengan mendirikan 2.794 posko di seluruh Indonesia, melibatkan 141.443 personel gabungan dari TNI dan instansi terkait.

Selain itu, Ditjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, memastikan layanan keimigrasian tetap berjalan lancar selama libur Nataru.

“Di Bali dan Lombok terutama, kawasan wisata yang pasti semakin ramai selama libur Nataru, kendaraan khusus patroli telah kami alokasikan untuk pengawasan lebih optimal,” ujar Plt Dirjen Imigrasi.

Dengan langkah-langkah strategis yang disiapkan, Presiden Prabowo optimistis perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 akan berjalan lancar dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. [*]

BANDUNG – Pemerintah bersama aparat kepolisian telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk meminimalisir kemacetan di jalur wisata selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Salah satu langkah utama diterapkan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, melalui Operasi Lilin Lodaya 2024.

“Mulai tanggal 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 selama berlangsungnya Ops Lilin Lodaya 2024 diberlakukan sistem ganjil-genap,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast.

Selain ganjil-genap, Jules menyebut sistem one way atau satu arah akan diberlakukan secara situasional untuk mengurai kepadatan kendaraan.

“One way diberlakukan baik ke arah Puncak ataupun dari Puncak ke arah bawah atau ke arah Jakarta,” jelasnya. Jules juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu lalu lintas dan selalu berhati-hati dalam berkendara.

Sebagai bagian dari rekayasa lalu lintas, Polda Jabar juga akan menerapkan car free night pada malam pergantian tahun.

“Car free night diberlakukan dari pukul 18.00 WIB pada 31 Desember 2024 hingga pukul 01.00 WIB, 1 Januari 2025, di 10 titik persimpangan dari Simpang Gadog hingga Kabupaten Cianjur,” tambah Jules.

Dirlantas Polda Jabar, Kombes Ruminio Ardano, menyatakan kendaraan yang terjebak macet akan diarahkan ke jalur alternatif, termasuk tol baru yang menghubungkan Cibitung dan Jonggol. “Kendaraan kecil dan roda dua juga dapat menggunakan jalur kabupaten di sekitar Simpang Gadog,” ungkapnya.

Sementara itu, di Bali, Satlantas Polres Bandara Ngurah Rai juga melakukan penyesuaian arus lalu lintas.

“Kami akan menutup median jalan secara situasional untuk mencegah penumpukan kendaraan menuju kawasan bandara,” jelas Kasatlantas Polres Bandara Ngurah Rai, Iptu I Made Sudarwa.

Penutupan median jalan akan diterapkan di sejumlah lokasi, termasuk median timur VIP II bandara, median Auri, dan simpang loading dock.

“Jika arus kendaraan padat, kendaraan yang memutar di median dapat menyebabkan kemacetan hingga jalur utama,” tambah Sudarwa.

Polisi juga telah menyiapkan rambu-rambu dan jalur alternatif untuk pengguna jalan di kawasan bandara. “Pengguna jalan kami imbau untuk mengikuti rambu jalur alternatif yang sudah disiapkan petugas lapangan,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah optimistis kemacetan di jalur wisata dan kawasan strategis selama libur Nataru dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan lebih lancar dan nyaman.