Pemerintah Tegaskan Pasokan Listrik Stabil Saat Libur Tahun Baru

*) Oleh : Sefian Anwar

 

Libur Tahun Baru Tahun Baru menjadi momen yang dinanti oleh masyarakat Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, lonjakan aktivitas masyarakat selama periode ini membawa tantangan tersendiri, salah satunya adalah peningkatan kebutuhan pasokan listrik di berbagai wilayah. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik akan tetap stabil dan aman selama libur panjang tahun Baru 2025 maupun Natal 2024.

Pemerintah telah melakukan langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan konsumsi listrik. Sejumlah skenario disiapkan untuk memastikan pasokan listrik tetap terjaga, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kunjungan tinggi seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan daerah pemukiman padat penduduk.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu mengatakan kebutuhan energi jelang periode liburTahun Baru dapat dipastikan aman dan mencukupi. Menurut Jisman, hasil riset margin antara pasokan dan kebutuhan listrik menunjukkan kondisi yang cukup untuk mendukung aktivitas masyarakat selama libur pergantian tahun. Pihaknya juga menjelaskan bahwa konsumsi listrik masyarakat selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) biasanya mengalami penurunan hingga 13%. Namun, jika terjadi kenaikan konsumsi seperti pada 2023 yang mencapai 8%, PLN telah siap mengantisipasi. Kenaikan konsumsi ini, justru merupakan indikasi positif dari pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, PT PLN (Persero) memastikan kesiapan infrastruktur dari hulu ke hilir. Seluruh pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan gardu induk telah menjalani inspeksi dan perawatan berkala. Tim siaga bekerja selama 24 jam untuk memantau dan menjaga stabilitas listrik. Kapasitas pembangkit listrik dan cadangan daya dioptimalkan agar mampu mengantisipasi lonjakan konsumsi listrik. Rata-rata beban puncak listrik selama periode Nataru diperkirakan akan meningkat sekitar 5-10 persen dibanding hari biasa, namun cadangan daya listrik nasional masih dalam batas aman.

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, Evy Haryadi mengatakan, PLN sendiri telah menetapkan Masa Siaga Nataru mulai 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025 dengan melibatkan lebih dari 81.000 personel yang siaga di seluruh Indonesia. Pihaknya menjelaskan, rumah ibadah serta ruang publik yang menjadi pusat keramaian menjadi prioritas PLN dalam menjaga pasokan listrik yang memadai. Untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama Nataru, PLN juga mendirikan ribuan posko siaga secara nasional yang dilengkapi dengan peralatan seperti Unit Gardu Bergerak (UGB), Unit Kubikel Bergerak, Uninterruptible Power Supply (UPS), genset kendaraan operasional, hingga crane.

Tim respons cepat ditempatkan di berbagai titik strategis untuk menjamin kelancaran pasokan listrik. Tim dari PT PLN ini bertugas merespons jika terjadi gangguan listrik, terutama di lokasi-lokasi krusial seperti rumah ibadah, fasilitas umum, dan kawasan wisata. Wilayah operasi telah dibagi dan posko siaga didirikan di seluruh unit layanan. Masyarakat dapat melaporkan gangguan listrik melalui layanan pengaduan resmi yang tersedia, dan proses perbaikan akan dilakukan secepat mungkin.

Periode libur panjang Natal dan Tahun Baru identik dengan meningkatnya aktivitas di daerah wisata. Beberapa destinasi seperti Bali, Yogyakarta, dan Bandung diperkirakan akan mengalami lonjakan kunjungan yang signifikan. Pemerintah bersama PLN telah memetakan daerah-daerah yang rawan peningkatan konsumsi listrik. Suplai listrik di destinasi wisata mendapatkan perhatian khusus dengan penyediaan peralatan pendukung seperti genset dan unit gardu bergerak.

Meski pasokan listrik dipastikan stabil, masyarakat diimbau untuk menggunakan listrik secara bijak. Penggunaan alat elektronik seperti AC, kulkas, dan pemanas air perlu diatur seefisien mungkin agar beban listrik tetap terkendali. Perangkat listrik yang tidak digunakan disarankan untuk dimatikan, terutama bagi masyarakat yang berencana bepergian selama libur panjang.

Kapasitas daya listrik nasional saat ini berada di kisaran 60.000 MW dengan cadangan daya sekitar 30 persen. Cadangan daya yang tersedia masih mampu menutupi kebutuhan, bahkan jika terjadi lonjakan konsumsi listrik. Pemerintah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memonitor kondisi kelistrikan secara real-time selama periode libur Nataru.

Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah menegaskan bahwa pasokan listrik akan tetap stabil selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), berkat langkah antisipatif yang telah dilakukan PLN. Perusahaan Listrik Negara memastikan kesiapan sistem dengan meningkatkan kapasitas cadangan listrik di wilayah prioritas, terutama daerah wisata dan pusat transportasi. Selain itu, PLN telah menyiapkan tim siaga 24 jam, memperkuat jaringan distribusi, serta menyediakan genset cadangan di lokasi strategis untuk mengantisipasi gangguan mendadak. Dengan langkah tersebut, pemerintah optimistis bahwa kebutuhan listrik masyarakat selama libur panjang dapat terpenuhi tanpa kendala, mendukung kenyamanan dan keamanan publik.

Kesiapan pemerintah dalam menjaga pasokan listrik selama libur Natal dan Tahun Baru menunjukkan komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dengan infrastruktur yang mumpuni, tim siaga 24 jam, dan koordinasi lintas sektor, masyarakat diharapkan dapat merayakan liburan dengan nyaman dan tenang tanpa khawatir akan gangguan listrik. Masyarakat juga diminta untuk mendukung upaya ini dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi yang telah disediakan. Dengan langkah bersama ini, libur Nataru dapat berjalan lancar dan menjadi momen yang penuh kebahagiaan bagi semua pihak.

 

*) Penulis merupakan kontributor Ruang Baca Nusantara

Pemerintah Pastikan Sistem Transportasi Siap Hadapi Libur Tahun Baru 2025

Oleh: Nabila Almira Osaka *)

 

Momentum Libur Tahun Baru selalu menjadi periode penting bagi masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang melakukan perjalanan untuk berkumpul bersama keluarga, berlibur, atau mengikuti tradisi keagamaan dan sosial. Dalam konteks ini, sistem transportasi nasional memiliki peran vital untuk memastikan kelancaran mobilisasi masyarakat, sekaligus menjaga aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan selama masa liburan tersebut. Untuk tahun 2024, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis guna memastikan kesiapan sistem transportasi menghadapi tingginya arus mobilitas masyarakat.

Dalam beberapa bulan terakhir, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan berbagai pihak telah melakukan inspeksi menyeluruh terhadap sarana dan prasarana transportasi, seperti jalan tol, jalan nasional, bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan terminal bus. Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua fasilitas dalam kondisi optimal.

Misalnya, pada jalur darat, pemerintah telah melakukan perbaikan jalan di berbagai lokasi strategis yang menjadi jalur utama mudik selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ruas tol Trans-Jawa, Trans-Sumatra, dan jalan lintas utama di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua telah ditingkatkan kualitasnya. Pihak Jasa Marga juga melaporkan bahwa seluruh gerbang tol dan rest area telah ditingkatkan kapasitasnya untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian untuk menjamin kelancaran transportasi selama libur Nataru. Menurutnya, sektor transportasi harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pemudik serta wisatawan, baik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional angkutan umum, pemerintah juga fokus pada manajemen lalu lintas. Kepolisian bersama dengan Kemenhub dan pemerintah daerah telah menyusun strategi pengaturan lalu lintas untuk mencegah kemacetan di titik-titik rawan. Sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi, seperti Intelligent Traffic Management System (ITMS), diterapkan di berbagai ruas jalan tol utama.

Kebijakan rekayasa lalu lintas, seperti sistem one way, contra flow, dan ganjil-genap, juga disiapkan sebagai langkah antisipasi jika terjadi lonjakan kendaraan di jalan tol. Di sisi lain, pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi pemantau lalu lintas, guna merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

Wamenhub Suntana menegaskan meskipun tugas ini rutin dilakukan tahunan, pelaksanaannya tetap mendapat perhatian serius. Suntana memastikan pihaknya telah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas transportasi di Jawa Timur, seperti Bandara Juanda, Terminal Surabaya, dan Stasiun Gubeng. Menurut Suntana, dari hasil pengecekan tersebut, kesiapan tahun ini sudah cukup baik dan terus dipertahankan.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk membeli tiket secara daring demi menghindari praktik calo. Suntana juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah selama perjalanan. Menghadapi potensi tantangan seperti cuaca buruk di musim hujan, Kemenhub telah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk SOP standar pelayanan minimal untuk memastikan masyarakat tetap terlayani meski ada kendala tidak terduga

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu inovasi penting dalam mendukung mobilisasi masyarakat selama periode Nataru. Berbagai platform digital kini digunakan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait transportasi. Aplikasi seperti Traveloka, Tiket.com, dan KAI Access mempermudah pembelian tiket secara daring.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menerima kunjungan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, di Jakarta untuk membahas strategi bersama guna mendukung kelancaran perjalanan masyarakat. Menteri Meutya Hafid menjelaskan bahwa sektor telekomunikasi memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat selama libur Nataru.

Dirinya memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk menjamin kualitas jaringan seluler, internet, dan komunikasi data tetap stabil, khususnya di jalur transportasi yang diprediksi akan padat. Selain memastikan kelancaran komunikasi dan transportasi, Meutya Hafid juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyebaran berita hoaks yang sering kali muncul selama liburan panjang.

Kementerian Komunikasi dan Digital juga meluncurkan kanal informasi daring Mudikpedia (https://s.id/mudikpedia) sebagai sarana pendukung bagi masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan. Aplikasi ini menyediakan informasi penting seperti peta jalur mudik, layanan transportasi online, hingga kontak darurat yang dapat diakses dengan mudah. Melalui sinergi yang kuat antara Kemkomdigi dan Kementerian Perhubungan, pemerintah optimistis libur Nataru tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Keberhasilan pemerintah dalam memastikan kesiapan sistem transportasi momentum Nataru tidak terlepas dari koordinasi yang erat antara berbagai lembaga. Kemenhub bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, BMKG, dan Kepolisian untuk menyusun rencana operasional yang terintegrasi. Di tingkat daerah, dinas perhubungan dan instansi terkait juga aktif berpartisipasi dalam menyukseskan program ini.

Forum koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara rutin selama Nataru memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, pemerintah juga membuka komunikasi dengan masyarakat melalui layanan pengaduan untuk menampung keluhan dan masukan selama periode liburan.

Selain upaya dari pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran mobilisasi Nataru. Kesadaran untuk merencanakan perjalanan secara matang, mematuhi aturan lalu lintas, dan menjaga ketertiban di fasilitas umum sangat membantu menciptakan suasana yang kondusif.

 

)* Penulis adalah Redaktur Media Persatuan Pemuda Jakarta Youth Inovation

Peningkatan Efektivitas Rehabilitasi Sangat Diperlukan Untuk Penanganan Narkoba

Jakarta – Penanganan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia memerlukan perhatian serius, khususnya dalam hal rehabilitasi pengguna. Rehabilitasi yang efektif bukan hanya membantu individu terbebas dari ketergantungan, tetapi juga menjadi langkah krusial dalam memutus rantai penyalahgunaan yang terus terjadi.
Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong agar setiap kabupaten kota memiliki gedung rehabilitasi pengguna narkoba. Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk menampung para pengguna narkoba yang jumlahnya sangat banyak.
“Dalam bidang rehabilitasi, saya kira ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, dan kita mendorong agar tempat-tempat rehabilitasi ini bisa dibangun di tingkat kabupaten, kecamatan” kata Kapolri Listyo.
Dengan alokasi anggaran yang lebih besar, pusat-pusat rehabilitasi dapat meningkatkan kualitas layanan, menyediakan tenaga ahli yang memadai, serta membangun infrastruktur yang mendukung proses pemulihan.
“Anggaran yang cukup adalah kunci untuk memastikan bahwa program-program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata, serta pengoptimalan tempat-tempat herabilitasi dapat meningkatkan kesadaran para pengguna untuk mengikuti program rehabilitasi.” Lanjutnya
Meskipun rehabilitasi memerlukan anggaran tinggi, pemerintah telah bertekad tidak hanya menangkap pelaku bandar dan pengedar, melainkan juga merehabilitasi pengguna narkoba. Polri telah memberikan program rehabilitasi dalam sebulan sejak 4 November s.d. 4 Desember 2024.
“Kami telah melaksanakan program rehabilitasi kepada 469 pengguna narkoba, yang menjadi bentuk keseriusan dalam penanganan narkoba terhadap pengguna,” ungkap Listyo
Sementara itu, praktisi hukum, Sanggun Ragahdo Yosodiningrat dalam program Crosscheck Medcom.id. mengatakan dalam upaya memberikan rehabilitasi yang efektif bagi para pengguna, Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan anggaran untuk rehabilitasi guna mendukung proses pemulihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
“Dengan menggenjot rehabilitasi pengguna narkoba, Indonesia harus siap dengan konsekuensi peningkatan anggaran. Anggaran itu digunakan untuk mengatasi lembaga pemasyarakatan (LP) yang penuh.” kata Ragahdo.
Selain peningkatan anggaran, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah juga menjadi hal yang penting. Kerja sama ini dapat memperluas akses rehabilitasi ke berbagai wilayah, khususnya daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Keberhasilan program rehabilitasi ini juga bergantung pada komitmen bersama untuk mengimplementasikan kebijakan yang berbasis bukti. Dengan peningkatan efektivitas rehabilitasi, diharapkan angka pengguna narkoba dapat menurun secara signifikan, , sehingga Indonesia dapat semakin dekat pada visi menjadi negara bebas narkoba. Masyarakat pun didorong untuk terus mendukung upaya rehabilitasi sebagai bagian dari solusi penanganan masalah narkoba secara menyeluruh. [*]

Pemerintahan Prabowo-Gibran Bangun Sinergi Nasional untuk Pemberantasan Narkoba

Oleh: Annisa Asyariani U. *)

 

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperkuat komitmennya dalam upaya pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia. Langkah ini tercermin dalam berbagai upaya strategis yang melibatkan kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Pemerintah telah menitikberatkan pada penindakan hukum, memprioritaskan pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat sebagai bagian dari strategi holistik pemberantasan narkoba

 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyatakan bahwa pemerintah telah menyepakati tiga komitmen utama dalam memperkuat sinergi pemberantasan narkoba. Komitmen pertama adalah mempererat kerja sama antar kementerian dan lembaga untuk menciptakan pendekatan terpadu dalam menanggulangi peredaran narkoba. Komitmen kedua adalah mempercepat pemblokiran rekening yang digunakan dalam transaksi narkoba. Komitmen ketiga adalah mengkaji percepatan eksekusi hukuman bagi terpidana narkotika yang telah memiliki putusan hukum tetap.

 

Menko Polkam juga mengungkapkan pencapaian signifikan dari Desk Pemberantasan Narkoba, sebuah inisiatif yang didirikan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor. Dalam waktu satu bulan setelah pembentukannya, desk ini berhasil mengungkap ribuan kasus narkotika, menangkap hampir empat ribu tersangka, serta menyita barang bukti senilai triliunan rupiah. Ia menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat harus menjadikan Indonesia sebagai kawasan yang tidak ramah bagi pelaku kejahatan narkoba.

 

Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, menjelaskan beberapa langkah strategis yang telah disepakati oleh aparat penegak hukum. Hukuman maksimal akan diberikan kepada pengedar dan bandar narkoba, sementara para pelaku kejahatan tersebut akan ditempatkan di fasilitas dengan pengamanan super ketat. Hal ini dilakukan untuk memutus kendali peredaran narkoba yang kerap dilakukan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

 

Kapolri juga menyoroti pentingnya optimalisasi penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari kejahatan narkoba. Langkah ini mencakup pembekuan rekening yang diduga terkait dengan peredaran narkoba serta penguatan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memutus mata rantai finansial kejahatan tersebut. Dalam bidang rehabilitasi, ia mendorong pemerintah daerah untuk membangun lebih banyak pusat rehabilitasi, sehingga korban penyalahgunaan narkoba dapat mengakses layanan yang memadai.

 

Di tingkat daerah, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau juga menunjukkan langkah nyata dalam mendukung program pemberantasan narkoba nasional. Kepala BNNP Kepulauan Riau, Hanny Hidayat, menyebut bahwa wilayah Kepulauan Riau merupakan salah satu pintu masuk utama penyelundupan narkoba karena lokasinya yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Untuk itu, BNNP Kepri tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat aspek pencegahan dan rehabilitasi.

 

Operasi di kawasan rawan seperti pelabuhan tikus dan perbatasan diperketat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, dan Bea Cukai. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga digencarkan melalui program penyuluhan di sekolah, kampus, dan komunitas lokal. Kepala BNNP Kepri menegaskan bahwa pencegahan adalah kunci utama untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

 

Salah satu elemen penting dalam upaya pemberantasan narkoba adalah literasi masyarakat. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran secara konsisten menggencarkan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi bagi para korban.

 

Pemerintahan Prabowo-Gibran menyadari bahwa upaya pemberantasan narkoba memerlukan langkah berkelanjutan dan partisipasi semua pihak. Dukungan masyarakat, mulai dari pelaporan kasus hingga keterlibatan dalam kampanye anti-narkoba, sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan program ini.

 

Pemerintah terus mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari narkoba. Melalui kerja keras dan kolaborasi semua pihak, Indonesia dapat menjadi negara yang aman dan sejahtera, sekaligus melindungi masa depan generasi muda dari ancaman narkoba.

 

Strategi pemberantasan narkoba akan terus disesuaikan dengan perkembangan modus operandi kejahatan narkoba. Polri terus berkomitmen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menindak tegas setiap pelaku kejahatan narkoba tanpa pandang bulu.

 

Di tingkat daerah, BNNP Kepulauan Riau diharapkan wilayahnya dapat menjadi contoh daerah yang bersih dari narkoba melalui pendekatan holistik yang menggabungkan penindakan, pencegahan, dan rehabilitasi. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan penuh dari masyarakat, pemberantasan narkoba di tanah air dapat dilakukan secara efektif.

 

Upaya pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas narkoba di Indonesia mencerminkan komitmen yang kuat terhadap masa depan bangsa. Melalui sinergi nasional yang melibatkan berbagai pihak, pemerintah berupaya menciptakan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi masalah narkoba dari hulu ke hilir.

 

Dengan langkah-langkah strategis yang mencakup penindakan, pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi, diharapkan Indonesia dapat segera keluar dari status darurat narkoba. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba. Pemerintahan Prabowo-Gibran terus berkomitmen untuk melindungi generasi penerus bangsa, membangun kesadaran kolektif, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

*)Penulis merupakan Mahasiswa Ilmu Kesehatan Kepulauan Riau

Kebijakan Penyesuaian PPN 1% Mendorong Kemajuan Ekonomi yang Berkeadilan

Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara dan memastikan keseimbangan ekonomi yang berkeadilan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa prinsip keadilan dan gotong royong menjadi dasar dari kebijakan ini.
“Keadilan adalah di mana kelompok masyarakat yang mampu akan membayarkan pajaknya sesuai dengan kewajiban berdasarkan undang-undang, sementara kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya.
Penyesuaian tarif PPN ini dirancang agar keberpihakan terhadap masyarakat tetap terjaga.
Barang dan jasa kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, serta angkutan umum tetap bebas PPN.
Selain itu, untuk meringankan beban industri dan menjaga stabilitas harga, pemerintah akan menanggung PPN sebesar 1 persen pada beberapa barang kebutuhan industri, seperti tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita, melalui skema Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa penyesuaian tarif ini akan memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara, yang diperkirakan mencapai Rp75 triliun.
“Dari kenaikan PPN ini, estimasi penerimaan diperkirakan mencapai Rp75 triliun. Ini akan membantu memperkuat fiskal kita di tahun depan,” jelas Febrio.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini tetap mempertimbangkan prinsip keadilan.
PPN pada kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan daging tetap dibebaskan agar tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini.
Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta, menilai bahwa langkah ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat sistem perpajakan nasional.
“Kenaikan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan keseimbangan antara kewajiban pajak dan kemudahan bagi wajib pajak,” ungkap Pino.
Sebagai upaya mitigasi, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang komprehensif.
Beberapa program tersebut meliputi perlindungan sosial, seperti bantuan pangan dan diskon listrik untuk masyarakat berpenghasilan rendah, insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor padat karya, serta perpanjangan tarif PPh Final 0,5 persen untuk UMKM.
Total alokasi insentif perpajakan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp265,6 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan fiskal.
“Ini adalah sebuah paket lengkap. Dengan terus melihat data, mendengar masukan, dan menjaga keseimbangan, kita memastikan perpajakan berfungsi sebagai instrumen keadilan dan gotong royong,” tutupnya.

Kebijakan PPN untuk Mendukung Pemerataan Ekonomi di Seluruh Indonesia

Oleh: Satria Wicaksono )*

 

Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencerminkan upaya strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada Januari 2025, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara demi pembiayaan program pembangunan. Kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Meskipun kebijakan ini tidak popular, tetapi memiliki tujuan optimalisasi penerimaan negara, karena jika berkaca pada derasnya Pembangunan yang terus berjalan dan akan berlanjut, maka

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti, hasil dari kebijakan PPN akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial.

Dwi menjelaskan bahwa dana yang dihimpun melalui kenaikan PPN digunakan untuk mendukung program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga subsidi energi seperti listrik dan LPG. Upaya ini dirancang untuk memastikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi dari dampak kebijakan tersebut.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga memberikan keringanan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) untuk UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini memberikan insentif langsung bagi pelaku UMKM, membantu mereka untuk terus bertumbuh tanpa harus terbebani oleh pajak.

Langkah kebijakan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia dari akar ekonomi kecil yang menjadi penopang utama masyarakat pedesaan.

Kebijakan tarif PPN yang baru juga dirancang dengan hati-hati agar tidak membebani kebutuhan dasar rakyat. Dwi Astuti menekankan bahwa barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, dan daging, serta jasa-jasa esensial seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum, tetap bebas dari pajak. Dengan cara ini, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan utama masyarakat tetap terjangkau dan terlindungi dari dampak kenaikan pajak.

Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kepala Ekonomi Bank Permata, Josua Pardede, menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN ini memiliki dampak positif jangka panjang terhadap pendapatan negara.

Penerimaan tambahan dari pajak dapat digunakan untuk menopang proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, termasuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Josua juga menyoroti bahwa kebijakan ini membantu Indonesia mendekati rata-rata tarif PPN global sebesar 15%, sekaligus meningkatkan daya saing di kawasan ASEAN. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan menjadikan Indonesia salah satu ekonomi terbesar di dunia.

Selain meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada utang negara. Dengan menekan defisit anggaran, pemerintah dapat membiayai program-program strategis tanpa harus mengandalkan pinjaman luar negeri. Hal ini menjadi bagian penting dari agenda Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Jika kebijakan kenaikan PPN tidak dilakukan, potensi pendapatan yang hilang bisa menghambat pendanaan program pembangunan dan mengurangi daya saing ekonomi di tingkat global.

Di sisi lain, sektor pertanian juga menyambut baik kebijakan ini, dengan beberapa catatan penting. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, menilai bahwa kenaikan PPN dapat mendukung pembiayaan pembangunan, asalkan ada langkah untuk menjaga keseimbangan ekonomi.

Gulat menekankan pentingnya memastikan harga tandan buah segar (TBS) tetap stabil agar petani sawit mampu menyerap beban pajak tanpa kehilangan pendapatan.

Selain itu, Gulat menyoroti perlunya strategi optimalisasi produktivitas kebun sawit rakyat agar peningkatan produksi dapat menutupi beban PPN. Pendekatan ini, menurut Gulat, sangat selaras dengan poin keenam Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Presiden Prabowo berkomitmen menjadikan pembangunan berbasis komunitas sebagai prioritas, termasuk di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan. Dengan menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan kebutuhan masyarakat desa, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal.

Lebih jauh lagi, kebijakan PPN ini juga dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Dengan tarif yang lebih mendekati standar global, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor asing, yang pada gilirannya membuka peluang lapangan kerja baru di berbagai sektor. Investasi ini diharapkan memberikan kontribusi besar dalam mendukung pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif tanpa menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memastikan transparansi dalam alokasi dana hasil pajak. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

Dalam dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif, edukasi kepada masyarakat juga menjadi elemen kunci. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat pajak, masyarakat dapat mendukung kebijakan ini dengan lebih positif.

Kebijakan penyesuaian PPN di era Presiden Prabowo menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memastikan kebutuhan dasar tetap terlindungi, memberikan insentif kepada UMKM, dan menjaga keseimbangan sektor pertanian, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Upaya kebijakan ini tidak hanya mencerminkan visi Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia yang mandiri dan sejahtera, tetapi juga menjadi landasan kuat untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

 

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

88 Warga Binaan Rutan Tarutung mendapatkan RK Natal 2024

TARUTUNG  -Sebanyak 88 orang warga binaan Rumah Tahanana (Rutan) Tarutung mendapatkan Remisi Khusus (RK) Natal Tahun 2024.
Bertempat di Aula Rutan Kelas IIB Tarutung, kegiatan pemberian Remisi Khusus Bagi Narapidana dan pengurangan Masa Pidana Khusus Bagi Anak Binaan Hari Raya Natal Tahun 2024 dilaksanakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Narapidana dan Anak Binaan diikuti oleh seluruh UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia secara serentak yang dipusatkan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung Jawa Barat, Rabu (25/12). 

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta laporan Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Pembacaan SK Remisi, Penyerahan SK Remisi secara simbolis kepada perwakilan Narapidana dan Anak Binaan (Seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan melaksanakan penyerahan secara serentak), dan Sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. 

Warga binaan Rutan Tarutung yang mendapat Remisi Khusus (RK) Natal tahun 2024 sebanyak 88 orang dengan besaran remisi sebagai berikut,
36 orang narapidana mendapatkan remisi 15 hari dan 52 orang narapidana mendapat remisi 1 bulan. 

Pemberian remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana kepada anak binaan merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan. 

Remisi diberikan bagi narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan, yakni berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan di Rutan dengan baik, dan telah menjalani minimal 6 bulan masa pidana,telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, serta memenuhi syarat lainnya. 

Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring berharap melalui Pemberian Remisi Khusus (RK) Natal Tahun 2024 ini dapat memberikan motivasi dan semangat bagi Narapidana untuk lebih baik lagi.**

Tragis! Macan Akar Jadi Korban Tabrak Lari di KM 78 Tol Dumai-Pekanbaru

PEKANBARU – Seekor macan akar ditemukan tewas di jalur Tol Dumai-Pekanbaru KM 78 B tepat di Hari Natal, Rabu (25/12/2024) sekitar pukul 12.30 WIB. Hewan yang diperkirakan berusia dewasa ini diduga menjadi korban tabrakan kendaraan yang melintas di ruas jalan tol arah Pekanbaru.

Informasi mengenai keberadaan macan akar yang tergeletak di jalan tol ini pertama kali diterima dari laporan masyarakat. Pihak kepolisian bersama pengelola tol, PT Hutama Karya (HK), segera bertindak untuk mengevakuasi bangkai hewan tersebut.

“Kami langsung mengevakuasi bangkai hewan ini ke pos tol untuk menghindari potensi kecelakaan atau kerumunan warga yang ingin melihat. Lalu lintas di sekitar lokasi kejadian tetap aman dan lancar,” ujar Kombes Taufik Lukman Nurhidayat, Dirlantas Polda Riau.

Personel Satlantas Polres Bengkalis dari Pos Pam Rest Area 82 B dan pihak pengelola tol turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Selain itu, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan BKSDA Duri untuk menangani hewan liar yang dilindungi ini.

Kombes Taufik menambahkan, hewan ini diduga melintas di jalan tol hingga akhirnya tertabrak oleh kendaraan. Namun, investigasi lebih lanjut dari BKSDA akan menentukan kronologi pasti kejadian. “Macan akar ini termasuk satwa dilindungi, jadi penting bagi kita untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius,” jelasnya.

Sementara itu, BKSDA Duri menyatakan bahwa insiden ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap jalur perlintasan satwa liar di sekitar kawasan tol. “Kawasan ini dekat dengan habitat alami satwa, sehingga potensi interaksi satwa dengan jalan raya cukup tinggi,” ujar Afan, perwakilan BKSDA Duri.

Insiden ini menjadi pengingat bagi pengguna tol untuk lebih berhati-hati, terutama di jalur yang melintasi kawasan hutan atau habitat satwa liar. Pihak pengelola tol juga diharapkan dapat meningkatkan pengamanan atau memberikan tanda peringatan tambahan di titik-titik rawan.

“Kami mengimbau pengemudi untuk memperhatikan rambu-rambu dan selalu waspada, khususnya di malam hari, agar insiden seperti ini tidak terulang,” tambah Kombes Taufik.

Bangkai macan akar tersebut kini berada dalam penanganan BKSDA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak berwenang juga mengupayakan langkah-langkah preventif guna memastikan keselamatan satwa liar dan pengguna jalan.

Peringati Hari Ibu ke-96, Pemkab Nagan Raya Berikan Penghargaan kepada Tokoh Champion Gender

NAGAN RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Provinsi Aceh menyelenggarakan peringatan Hari Ibu ke-96 tahun 2024 dengan tema “Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045”.

 

Acara tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Dr. Iskandar, AP, yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan Aceh, Kesejahteraan Rakyat, dan SDM, Hj. Siti Zaidar, S.ST., M.K.M. dan berlangsung pada Selasa, 24 Desember 2024, di Aula Hotel Grand Nagan, Simpang Peut, Kecamatan Kuala.

 

Dalam sambutannya, Siti Zaidar menyampaikan bahwa perjalanan panjang selama 96 tahun sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama telah membawa banyak pencapaian positif bagi perempuan Indonesia. Kesempatan mengenyam pendidikan, peluang bekerja, hingga peran dalam politik menjadi bukti nyata kemajuan tersebut.

 

“Melalui peringatan Hari Ibu, kita diingatkan kembali akan pentingnya peran perempuan dalam mencapai tujuan bangsa,” ujar Hj. Siti Zaidar.

 

Ia juga menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu di era kekinian harus menjadi ajang pewarisan nilai luhur dan semangat perjuangan kaum perempuan kepada generasi penerus. Semangat ini penting untuk mempertebal tekad dan partisipasi aktif dalam pembangunan, dilandasi rasa persatuan dan kesatuan.

 

Hj. Siti Zaidar mengajak para hadirin untuk menjadikan peringatan Hari Ibu sebagai momentum memperkuat kebersamaan, saling mendukung, dan menghormati. Ia juga mengingatkan generasi muda untuk terus menghormati dan menyayangi ibu sebagai sosok yang tak tergantikan.

 

“Momentum Hari Ibu ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan peran kita dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak. Mari kita jadikan ini sebagai langkah awal untuk semakin peduli, peka, dan bersatu melawan segala bentuk kekerasan,” ajaknya.

 

Ia juga mengimbau para orang tua untuk menjadikan rumah sebagai tempat penuh kasih sayang, sementara masyarakat diminta terus menyuarakan pentingnya menghormati hak perempuan dan anak.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMGP4), Ali Munir, SE, Ak., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember merupakan bentuk penghormatan atas peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

 

“Tema ‘Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045’ mengandung makna inspirasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan,” tuturnya.

 

Penghargaan untuk Tokoh Champion Gender

 

Dalam acara ini, Pemkab Nagan Raya memberikan penghargaan kepada tiga Tokoh Champion Gender 2024 sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka, yaitu:

  1. Puji Hartini, ST., MM: Wakil Ketua DPRK Periode 2019–2024, Ketua Organisasi Puji Center, Wakil Ketua PMI Nagan Raya, dan Ketua PELTI Nagan Raya
  2. Dewi Hardiani, SE, Ak., M.Si: Ketua Klub Jantung Sehat Alun-Alun Suka Makmue dan Ketua Bidang Preventif Yayasan Jantung Sehat Nagan Raya.
  3. Fitri Ningsih: Sekretaris Desa Purwosari dan Relawan SAPA Desa Purwosari.

 

Selain pemberian penghargaan, acara ini juga diisi dengan pelatihan public speaking yang disampaikan oleh narasumber Wahyu Rezeki, S.Sos., M.I.Kom. Setelah pelatihan, Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Dr. Iskandar, AP, tampak hadir di lokasi acara dan memberikan dukungan kepada semua peserta.

 

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Ny. Ubiet Junita Sari, Ketua DWP beserta pengurus, Ketua Persit KCK 0116, Ketua Bhayangkari, Ketua Adhyaksa Dharma Karini, Ketua Dharma Yukti, Ketua DWP Kemenag Nagan Raya, Ketua TP-PKK SKPK, Ketua TP-PKK Kecamatan se-Kabupaten, Ketua Fonara, dan para undangan lainnya.

5 Manfaat Buah Jeruk Bali untuk Kesehatan yang Luar Biasa

Jeruk Bali, atau dikenal juga sebagai pomelo, adalah salah satu buah sitrus terbesar dengan rasa manis dan sedikit asam.

Selain enak dikonsumsi, buah ini juga memiliki berbagai manfaat kesehatan.

Berikut adalah lima manfaat utama jeruk Bali yang patut Anda ketahui menurut Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (Pafi) dalam website pafikabjembrana.org;

1. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Jeruk Bali kaya akan vitamin C, yang berperan penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin ini membantu melawan radikal bebas, mencegah infeksi, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Mengonsumsi jeruk Bali secara rutin dapat membuat tubuh lebih tahan terhadap berbagai penyakit.

2. Mendukung Kesehatan Jantung

Kandungan kalium dalam jeruk Bali membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mengurangi risiko hipertensi. Selain itu, serat dan antioksidan dalam buah ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam darah, sehingga mendukung kesehatan jantung secara keseluruhan.

 

3. Melancarkan Pencernaan

Jeruk Bali merupakan sumber serat yang sangat baik, membantu melancarkan sistem pencernaan. Seratnya membantu mencegah sembelit, memperbaiki pergerakan usus, dan menjaga kesehatan saluran cerna. Kandungan airnya yang tinggi juga membantu tubuh tetap terhidrasi.

4. Membantu Menurunkan Berat Badan

Jeruk Bali rendah kalori namun kaya akan serat, sehingga cocok untuk mereka yang sedang menjalani program penurunan berat badan. Buah ini membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dan mempercepat metabolisme, sehingga membantu pembakaran kalori lebih efektif.

5. Menjaga Kesehatan Kulit

Vitamin C dalam jeruk Bali tidak hanya baik untuk kekebalan tubuh tetapi juga untuk kulit. Vitamin ini membantu produksi kolagen, protein yang menjaga elastisitas kulit. Selain itu, antioksidan dalam jeruk Bali membantu melawan kerusakan kulit akibat paparan sinar UV dan polusi, sehingga kulit tetap sehat dan bercahaya.

Cara Mengonsumsi Jeruk Bali

 

Jeruk Bali bisa dinikmati langsung dalam keadaan segar, dijadikan jus, atau digunakan sebagai campuran salad. Pastikan untuk memilih jeruk Bali yang matang agar mendapatkan rasa yang maksimal.

Dengan segudang manfaatnya, jeruk Bali tidak hanya menyegarkan tetapi juga sangat baik untuk kesehatan. Masukkan buah ini ke dalam menu harian Anda untuk mendukung gaya hidup sehat!