Yearly Archives: 2024

Oleh: Aldo Setiawan Fikri*

Fenomena judi online di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman serius, terutama karena banyak di antaranya menyamar sebagai game biasa di smartphone. Data menunjukkan bahwa 8,8 juta orang di Indonesia bermain judi online, dengan mayoritas di antaranya adalah anak muda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap masa depan generasi penerus bangsa.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebanyak 80 ribu pemain judi online berusia di bawah 10 tahun. Angka ini mencerminkan bagaimana praktik haram ini dengan mudah menjangkau kelompok usia yang rentan. Modus yang digunakan adalah menyamarkan judi online dalam bentuk game, sehingga sulit bagi masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua, untuk membedakan antara permainan biasa dan permainan yang mengandung unsur judi.

Presiden Asosiasi Game Indonesia, Cipto Adiguno, menjelaskan bahwa penampilan luar judi online dan game biasa memang serupa. Namun, ada perbedaan signifikan yang dapat dikenali, yaitu fasilitas untuk mengonversi mata uang digital dalam game menjadi mata uang asli, seperti rupiah atau dolar. Hal ini menjadi indikator utama bahwa sebuah permainan memiliki unsur judi.

Cipto juga menyarankan agar semua produk game wajib didaftarkan melalui mekanisme tertentu, seperti Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau sistem rating game IGRS. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa game yang beredar di masyarakat telah melalui pemeriksaan menyeluruh. Regulasi terkait pendaftaran produk game saat ini sedang dalam tahap penyusunan dan revisi.

Langkah pendaftaran ini diharapkan dapat memberikan perlindungan tambahan, terutama bagi anak-anak yang menjadi target utama dari praktik judi online. Dengan regulasi yang ketat, peluang judi online untuk berkamuflase sebagai game biasa akan semakin kecil.

Selain itu, masyarakat perlu lebih kritis terhadap jenis permainan yang dimainkan oleh anak-anak mereka. Apabila sebuah permainan menawarkan opsi untuk menukar koin, diamond, atau mata uang virtual lainnya menjadi uang asli, maka hal tersebut patut dicurigai. Kesadaran ini penting agar tidak ada pihak yang menjadi korban dari jebakan judi online.

Kelompok anak muda menjadi segmen terbesar pelaku judi online di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa 80 persen pemain judi online berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Meski rata-rata transaksi mereka kecil, yaitu di bawah Rp100 ribu per hari, dampaknya sangat signifikan jika dikalikan dengan jumlah pemain yang besar.

PPATK juga menyoroti bagaimana praktik judi online memengaruhi kondisi ekonomi keluarga para pelaku. Banyak di antara mereka menghabiskan hingga 70 persen penghasilan harian untuk bermain judi. Dampak ini jelas berbahaya bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Natsir Kongah, Koordinator Kelompok Humas PPATK, mengungkapkan bahwa perputaran uang judi online pada 2024 diperkirakan dapat mencapai Rp900 triliun jika langkah pencegahan tidak diperkuat. Namun, ia optimistis bahwa koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Polri, OJK, industri perbankan, dan penyedia dompet digital, dapat menekan angka tersebut hingga separuhnya.

Tingginya perputaran uang ini juga menunjukkan bagaimana judi online telah menjadi industri besar yang merugikan masyarakat. Dengan banyaknya uang yang beredar di sektor ini, pelaku judi online memiliki daya tarik untuk terus mengembangkan modus baru yang lebih sulit dikenali. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret untuk menghentikan praktik ini.

Meski judi online terus menjadi tantangan besar, ada tanda-tanda positif. PPATK mencatat tren penurunan perputaran uang judi online pada 2024 berkat kolaborasi lintas sektor. Perkembangan ini memberikan harapan bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat, ancaman judi online dapat diminimalkan.

Namun, langkah pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga terkait. Orang tua juga memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak mereka dari jebakan judi online. Edukasi tentang ciri-ciri game yang mengandung unsur judi harus dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia digital juga perlu ditingkatkan.

Pemerintah dapat memperkuat langkah pencegahan dengan memperbanyak kampanye kesadaran publik. Kampanye ini harus mencakup informasi tentang risiko judi online, cara mengenali game dengan unsur judi, dan dampaknya terhadap ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dengan menyasar berbagai kelompok usia, kampanye ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat secara luas.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, seperti pengembang game dan penyedia platform digital, juga penting. Pengembang game harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk mereka tidak digunakan untuk tujuan ilegal. Di sisi lain, penyedia platform digital dapat membantu dengan melakukan penyaringan lebih ketat terhadap game yang diunggah ke platform mereka.

Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam memerangi praktik judi online. Setiap individu harus memiliki kemampuan untuk mengenali modus-modus yang digunakan oleh pelaku judi online, termasuk penyamaran dalam bentuk game. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih waspada dan tidak mudah terjebak.

Dukungan terhadap regulasi yang ketat juga perlu diberikan. Regulasi yang efektif tidak hanya akan membatasi ruang gerak pelaku judi online, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu, pemerintah perlu terus meningkatkan literasi digital di masyarakat. Program edukasi tentang bahaya judi online dan cara mengenali ciri-cirinya harus menjadi bagian dari kampanye nasional. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks.

Tidak kalah penting, komunitas lokal juga dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan ini. Misalnya, komunitas di tingkat RT atau RW dapat menyelenggarakan diskusi atau pelatihan tentang bahaya judi online. Dengan pendekatan berbasis komunitas, informasi dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Judi online berkedok game adalah ancaman nyata yang harus diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengenali ciri-cirinya, meningkatkan pengawasan, serta mendukung regulasi yang ketat, kita dapat melindungi generasi muda dari jeratan praktik haram ini.

Sebagai masyarakat yang peduli, mari bersama-sama mencegah meluasnya dampak judi online. Edukasi, pengawasan, dan kolaborasi adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan secara konsisten. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban dari perangkap judi online yang semakin canggih.

Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi semua generasi. Upaya ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat. Bersama, kita bisa melindungi masa depan bangsa dari ancaman judi online.

*) Kontributor Rubrik Teknologi SingkawangPos

Jakarta – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan harapan baru bagi perekonomian Kalimantan Timur dan wilayah Indonesia Timur melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Proyek IKN ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru tetapi juga sebagai magnet penggerak ekonomi di kawasan sekitar.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, menegaskan pentingnya fungsi IKN sebagai penggerak ekonomi daerah.

“Fungsi ekonomi IKN diharapkan untuk menggerakkan ekonomi di Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur, bukan menjadi kawasan ekonomi yang eksklusif,” ujarnya.

Andrinof, yang juga sebagai Dosen Ekonomi-Politik Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia menjelaskan bahwa salah satu alasan utama pembangunan IKN adalah untuk menciptakan episentrum yang mampu mendorong pertumbuhan kawasan lain.

“Kenapa kawasan industri di Kalimantan Timur seperti Maloy kemudian Kariangau tidak berjalan? Karena tidak ada magnetnya. Di sinilah pentingnya kita menaruh magnet, tapi kita harus pahami magnet ini untuk menggerakkan daerah-daerah seperti Kariangau, Maloy, Bontang, dan menyebar ke Mamuju, Palu, Gorontalo, hingga Parigi,” jelas Andrinof.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, juga menyoroti dampak positif pembangunan infrastruktur di IKN terhadap masyarakat lokal.

Ia menyebut percepatan pembangunan infrastruktur sebagai langkah signifikan yang membuka peluang ekonomi baru.

“Pembangunan di IKN bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di Kaltim. Infrastruktur yang mulai terbangun secara pesat menunjukkan kemajuan yang luar biasa,” katanya.

Yenni menambahkan, percepatan pembangunan ini tidak hanya memperbaiki mobilitas dan akses ekonomi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru yang berpotensi mengurangi kesenjangan sosial.

“Semakin banyak sektor yang bisa tumbuh, semakin besar pula dampak positifnya bagi masyarakat. Infrastruktur yang semakin maju akan membuka banyak kesempatan,” tambahnya.

Di sisi lain, Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Johan Kasim, menilai pemindahan ibu kota merupakan bagian dari agenda besar reformasi struktural untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.

“Transformasi ini bertujuan menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan inklusif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” ungkapnya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, IKN diharapkan menjadi stimulator dan pendorong ekonomi, membuka jalan bagi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. []

Oleh Ariani Yudhistira )*

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan simbol transformasi Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan dan berbasis teknologi. Di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, visi IKN sebagai kota global berbasis teknologi semakin nyata dengan dukungan dari berbagai pihak, baik domestik maupun internasional. Pemerintah, melalui kerja sama strategis dengan negara mitra seperti Kanada dan Amerika Serikat, berupaya mewujudkan konsep kota pintar yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan didukung oleh teknologi canggih.

Kerja sama bilateral Indonesia-Kanada menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat pembangunan IKN. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan pentingnya peran Kanada dalam menyediakan solusi teknologi dan keberlanjutan untuk pembangunan IKN. Kolaborasi ini melibatkan pengalaman Kanada dalam teknologi digital, solusi kota pintar, dan sistem keberlanjutan yang sejalan dengan visi IKN. Dengan dukungan ini, IKN diharapkan menjadi model kota masa depan yang inovatif, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga sebagai inspirasi global.

Dukungan internasional juga datang dari Amerika Serikat melalui United States Trade and Development Agency (USTDA). Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan bahwa pembangunan Integrated Command and Control Center (ICCC) di IKN adalah salah satu wujud kolaborasi ini. ICCC akan menjadi pusat komando terpadu yang memanfaatkan teknologi kota cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup masyarakat. Dengan hibah terbesar dari USTDA, proyek ini melibatkan tujuh perusahaan Amerika Serikat yang akan mengimplementasikan teknologi canggih di IKN. Langkah ini menunjukkan bahwa IKN tidak hanya menjadi kota berbasis teknologi, tetapi juga simbol kerja sama internasional yang kuat.

Pengembangan IKN juga didukung oleh penelitian dan inovasi yang dipimpin oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN, Budi Prawara, menyoroti pentingnya riset kendaraan listrik otonom dalam mendukung konsep kota pintar di IKN. Kendaraan listrik otonom tidak hanya membantu menciptakan sistem transportasi cerdas tanpa emisi, tetapi juga mendukung pengembangan industri kreatif berbasis teknologi di Indonesia. Dengan mengintegrasikan teknologi internet of things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan mekatronika, IKN berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi modern guna meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat global.

Konsep kota pintar di IKN juga mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk transportasi, infrastruktur, energi, dan lingkungan. Pemerintah Indonesia berencana menerapkan sistem transportasi tanpa emisi, berbasis kendaraan bersama, dan otonom, yang akan menjadi tulang punggung mobilitas di IKN. Dengan dukungan teknologi AI dan big data, sistem transportasi ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi tinggi serta pengalaman pengguna yang lebih baik. Selain itu, mekatronika cerdas akan menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa semua sistem di IKN dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.

Transformasi IKN sebagai kota berbasis teknologi tidak hanya memberikan manfaat bagi Indonesia, tetapi juga membuka peluang besar bagi mitra internasional untuk berinvestasi dan berkolaborasi. Kanada, dengan pengalaman luasnya dalam solusi teknologi keberlanjutan, dapat menjadi mitra strategis untuk mempercepat implementasi konsep kota pintar di IKN. Sementara itu, keterlibatan Amerika Serikat melalui USTDA menunjukkan bahwa IKN memiliki daya tarik global sebagai pusat inovasi dan teknologi.

Visi IKN sebagai kota pintar juga sejalan dengan revolusi industri 5.0, di mana integrasi teknologi menjadi kunci utama. Dalam konteks ini, perkembangan AI, big data, dan mekatronika cerdas memainkan peran penting dalam menciptakan sistem yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. IKN diharapkan menjadi laboratorium hidup (living lab) yang memungkinkan pengujian dan implementasi teknologi terbaru untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kepemimpinan Prabowo-Gibran memiliki komitmen kuat untuk menjadikan IKN sebagai simbol kemajuan teknologi Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang visioner dan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, IKN diharapkan mampu menjadi kota masa depan yang tidak hanya modern, tetapi juga inklusif dan berwawasan lingkungan. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama di panggung global, tetapi juga menunjukkan tekad bangsa ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

IKN sebagai kota berbasis teknologi akan menjadi katalisator bagi perkembangan teknologi di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi riset dan inovasi lokal, serta dukungan dari mitra internasional, IKN diharapkan mampu menjadi contoh sukses bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, transformasi ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan daya saing, dan pengembangan industri kreatif berbasis teknologi.

Menuju era baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, IKN menjadi simbol harapan dan kebanggaan bangsa. Dengan visi yang jelas dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional, IKN akan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu memimpin di era teknologi dan keberlanjutan. Transformasi ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang membangun identitas dan masa depan Indonesia sebagai negara maju yang berdaya saing global.

)* penulis merupakan pengamat tata kota

JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat melalui kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen.

Kebijakan tersebut diyakini mendatangkan manfaat besar yang kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan sosial.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, menegaskan bahwa hasil dari kebijakan penyesuaian PPN itu telah dimanfaatkan untuk berbagai program strategis.

Program tersebut meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Selain itu, subsidi listrik, LPG 3 kg, BBM, dan pupuk turut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan Rp 269,59 triliun untuk bantuan sosial dan subsidi. Semua itu berasal dari pajak yang dikumpulkan demi kepentingan rakyat,” ujar Dwi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menambahkan bahwa pajak, termasuk PPN, merupakan instrumen penting dalam pembangunan.

Dalam konferensi pers bertajuk “Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan” di Jakarta, ia menjelaskan bahwa kebijakan PPN berbasis prinsip keadilan dan gotong-royong.

“Keadilan terlihat dari bagaimana masyarakat mampu membayar pajak sesuai kewajibannya, sementara kelompok yang tidak mampu mendapatkan perlindungan dan bantuan.

Prinsip tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam mendukung warganya,” ungkap Sri Mulyani.

Ia juga menyoroti pengecualian PPN untuk barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan kesehatan yang tetap diberlakukan.

Sebaliknya, penyesuaian tarif hanya berlaku untuk barang mewah, seperti makanan premium, layanan VIP, dan pendidikan berstandar internasional.

“Hasilnya digunakan untuk mendukung berbagai program sosial yang mayoritas dinikmati oleh rumah tangga menengah ke bawah,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, turut mendukung kebijakan tersebut.

Ia menilai penyesuaian PPN 1 persen selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan pembangunan.

“Kenaikan ini diberlakukan pada barang mewah yang dikonsumsi kalangan atas. Dengan demikian, mereka yang mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada negara,” jelas Adies.

Ia juga menambahkan bahwa pajak dari kelompok mampu ini akan digunakan untuk mendanai program-program sosial yang memperkuat ekonomi rakyat.

Kebijakan penyesuaian PPN 1 persen tidak hanya mendukung pembangunan nasional, tetapi juga memastikan manfaatnya kembali dirasakan oleh masyarakat luas. (*)

Oleh : Vania Salsabila Pratama )*

Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat stimulus ekonomi tanpa membebani rakyat.

Dalam kebijakan tersebut, kebutuhan pokok masyarakat tetap dibebaskan dari PPN, sehingga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga dengan baik. Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah berpihak pada kelompok rentan sambil memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa prinsip keadilan dan gotong royong menjadi landasan kebijakan tersebut. Pemerintah memastikan PPN 0% berlaku untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, serta angkutan umum.

Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi untuk barang seperti tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita.

Dukungan tersebut diiringi dengan alokasi stimulus senilai Rp265,6 triliun pada tahun 2025 yang diarahkan pada perlindungan sosial dan insentif perpajakan. Mayoritas manfaat dari insentif tersebut dinikmati oleh rumah tangga, UMKM, dan dunia usaha.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pajak adalah instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan penyesuaian tarif PPN, pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk memperkuat pembiayaan subsidi dan bantuan sosial.

Kebijakan tersebut menjadi wujud nyata dari prinsip keadilan, di mana masyarakat yang mampu membayar pajak sesuai kewajiban, sedangkan kelompok tidak mampu mendapatkan perlindungan bahkan bantuan langsung. Langkah ini tidak hanya mendukung keberlanjutan fiskal, tetapi juga menjadi bagian integral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah implementasi amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12% berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Airlangga memastikan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu, pemerintah menanggung kenaikan PPN sebesar 1% untuk bahan pangan tertentu yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan ini dirancang agar tidak memberatkan kelompok rentan sambil tetap memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara.

Airlangga menambahkan bahwa penyesuaian tarif ini tidak hanya mendukung pendapatan negara, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Kebijakan ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk meningkatkan anggaran pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.

Alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan infrastruktur sosial menjadi prioritas utama. Dengan demikian, penyesuaian tarif PPN tidak hanya memenuhi mandat undang-undang, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui proses pembahasan yang mendalam bersama DPR.

Pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan fiskal dalam merumuskan kebijakan ini. Deni menegaskan bahwa prinsip keadilan tetap menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal tersebut. Langkah ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.

Menurut Deni, kenaikan tarif PPN sebesar 1% diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan. Stimulus yang diberikan pemerintah tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendukung dunia usaha dan UMKM melalui berbagai insentif perpajakan. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan fokus pada keadilan dan perlindungan sosial, kebijakan penyesuaian tarif PPN ini menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan perlindungan terhadap masyarakat kecil. Pemerintah memahami bahwa keberlanjutan pembangunan memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, dengan tetap memberikan prioritas kepada kelompok rentan.

Langkah strategis tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Penyesuaian tarif PPN sebesar 12% bukanlah ancaman bagi daya beli masyarakat, melainkan menjadi solusi untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan memperluas manfaat pembangunan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal kebutuhan pokok, masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan ini memastikan barang-barang esensial tetap bebas dari PPN. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berpihak pada rakyat yang selama ini menjadi prioritas utama.

Adanya penyesuaian tersebut memberikan pemerintah ruang lebih besar untuk mengoptimalkan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini memberikan kepastian bahwa pembangunan ekonomi tidak akan meninggalkan kelompok masyarakat rentan. Prinsip keadilan yang menjadi landasan kebijakan ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat yang nyata.

Secara keseluruhan, kebijakan penyesuaian tarif PPN menjadi bukti bahwa pemerintah mampu menjalankan prinsip keadilan dalam perpajakan. Dengan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, langkah ini menjadi contoh bagaimana kebijakan fiskal dapat mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menunjukkan bahwa keberpihakan kepada rakyat bukan hanya sebuah komitmen, melainkan wujud nyata dalam setiap kebijakan strategis yang diambil.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tegas berkomitmen akan menindak para pelaku hingga bandar judi online (judol). Kesadaran akan bahaya Judi Online dinilai sangat penting dalam memberantas praktik haram tersebut hingga ke akarnya.

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal mengajak masyarakat turut serta dalam memerangi judi online.

“Judi online telah berdampak negatif bagi masyarakat mulai dari sosial, ekonomi, hingga pelanggaran hukum,” kata Cucun.

Cucun mengungkapkan, Pemerintah dan DPR telah berkomitmen untuk memberantas judi online di seluruh tanah air. Namun upaya tersebut tidak akan berhasil, jika tanpa dukungan dan komitmen dari masyarakat.

Senada, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono, mengungkapkan tingginya keterlibatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam praktik judi online.

“Bisa dilihat dia marah-marah, frustrasi, mengumpat, tapi tetap deposit. 80 persen masyarakat berpenghasilan rendah, mengenaskan,” kata Danang

Menurutnya, pemberantasan judi online memerlukan kerja sama seluruh pihak, bukan hanya pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa pihaknya telah memblokir lebih dari 380.000 situs judi online dalam satu bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru itu angkanya sudah di 380 ribu sekian,” ungkap Menkomdigi.

Kemkomdigi juga memblokir 7.252 kata kunci di Meta terkait judi online sejak 4 hingga 20 November 2024 dan mengajukan permohonan pemblokiran sejumlah rekening bank terkait aktifitas judi online.

“Kemkomdigi telah bersurat ke kantor Google, Meta hingga Tiktok untuk mempercepat pemblokiran lebih banyak kata kunci terkait judol,” jelas Meutya.

Menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya Judi Online sehingga bisa mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari dampak bahaya judi online. [-rwa]

Oleh: Andi Ramli

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada Serentak 2024) telah menunjukkan bukti kematangan demokrasi Indonesia. Proses pemilihan kepala daerah yang berlangsung di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota berjalan dengan lancar, meskipun ada sejumlah tantangan yang dihadapi.

Tidak hanya dalam hal pengaturan logistik dan teknis pemilu, tetapi juga dalam menjaga kedamaian serta kelancaran pada berbagai tahapan pemilihan. Apresiasi tinggi layak diberikan kepada seluruh pihak yang berperan dalam menjaga ketertiban, dari pemerintah pusat hingga masyarakat lokal.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, mengungkapkan bahwa secara umum, ajang kontestasi politik lokal ini berjalan dengan sangat baik. Meskipun ada beberapa gangguan kecil, seperti bencana alam di beberapa wilayah yang menyebabkan pemungutan suara susulan, serta beberapa peristiwa keamanan di lokasi tertentu, pemerintah melalui aparat keamanan telah mampu mengatasinya dengan cepat.

Budi Gunawan memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 tetap berlangsung dengan aman dan damai, berkat langkah antisipasi yang matang dari berbagai instansi terkait, termasuk TNI dan Polri yang bersiaga penuh sepanjang pelaksanaan.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pesta demokrasi tingkat daerah ini adalah ancaman bencana alam yang melanda beberapa daerah. Wilayah yang terkena dampak bencana, seperti erupsi gunung berapi dan banjir, terpaksa menunda atau mengadakan pemungutan suara susulan.

Meskipun demikian, upaya pemerintah dan aparat keamanan yang terkoordinasi dengan baik memastikan bahwa proses demokrasi ini tidak terganggu secara signifikan. Keberhasilan ini menunjukkan seberapa baik Indonesia dapat mengatasi hambatan tak terduga dalam sebuah pemilihan besar yang melibatkan puluhan juta pemilih.

Kendala yang terjadi selama proses Pilkada Serentak 2024 tidak menghalangi kelancaran keseluruhan pelaksanaan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Mochammad Afifuddin, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa meskipun ada gangguan kecil yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir di Sumatera Utara dan keributan di Mamberamo Tengah, secara keseluruhan, tahapan pemilihan telah dilaksanakan dengan sukses. Menurut Afifuddin, meskipun terdapat gangguan, hal tersebut tidak merusak kualitas keseluruhan proses demokrasi yang terjadi di seluruh tanah air.

Meskipun ada peristiwa yang menggangu jalannya tahapan Pilkada di beberapa daerah, seperti gangguan keamanan dan kerusuhan kecil yang terjadi di beberapa titik, Afifuddin menjelaskan bahwa masalah tersebut dapat diatasi dengan cepat berkat kerja sama antara aparat keamanan dan KPU.

Tindakan yang cepat dan sigap oleh aparat keamanan serta koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait menjadi kunci utama agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat terlaksana tanpa konflik signifikan.

Pilkada 2024 juga tidak hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sekali lagi membuktikan komitmennya dalam menjaga proses demokrasi yang aman, transparan, dan berintegritas.

Komitmen ini mendapat perhatian dari banyak pihak di luar negeri yang menilai Indonesia semakin matang dalam melaksanakan pesta demokrasi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk menjalankan Pilkada Serentak dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan kedamaian dan integritas.

Sebagai negara dengan sistem demokrasi yang terus berkembang, Indonesia tidak hanya mengedepankan pemilihan yang bebas dan adil, tetapi juga memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh tanggung jawab.

Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Terlebih lagi, dukungan media dalam mengawal proses Pilkada juga menjadi faktor penting.

Media memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa informasi yang sampai kepada masyarakat adalah informasi yang akurat, bebas dari hoaks, dan membantu menciptakan atmosfer yang mendukung kelancaran pesta demokrasi.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, memberikan apresiasi kepada awak media yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024. Menurut Meutya Hafid, media memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dalam menyampaikan informasi, tetapi juga dalam menjaga agar proses demokrasi berjalan dengan lancar dan damai.

Dukungan media membantu menciptakan suasana yang kondusif serta mendidik masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya partisipasi dalam proses pemilu. Media juga berperan sebagai pengawas independen yang memastikan semua tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip demokrasi.

Pemerintah dan media harus terus bekerja sama, terlebih dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin mendominasi. Menurut Meutya Hafid, transformasi digital membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi media untuk berkembang, sehingga dapat terus berperan sebagai agen pembangunan yang mendukung program-program pemerintah.

Ia juga menekankan pentingnya adaptasi media dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi digital yang pesat. Agar semua jenis media, baik konvensional maupun digital, tetap eksis, regulasi harus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 telah menunjukkan bahwa negara ini mampu mengelola proses demokrasi dengan sangat baik, mengutamakan kedamaian, serta mengatasi hambatan yang mungkin terjadi dengan cekatan.

Keamanan yang terjaga, proses pemilihan yang berjalan lancar, serta minimnya konflik signifikan menggambarkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan dalam ajang pesta demokrasi tingkat daerah.

Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, dan media, Pilkada Serentak 2024 berhasil mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Harapan ke depan, momentum ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun-tahun mendatang. Kualitas demokrasi yang semakin baik, didukung oleh peran aktif seluruh elemen bangsa, akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan lebih harmonis. Sebagai negara yang terus berkembang, Indonesia mampu menghadirkan demokrasi yang aman, damai, dan berintegritas, yang menjadi teladan bagi dunia.

*) Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia

JAKARTA – Pasca gelaran Pilkada Serentak 2024, semangat persatuan kembali digaungkan oleh berbagai pihak. Momen ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya tentang kontestasi, tetapi juga tentang keberanian menerima hasil dengan sikap dewasa dan bertanggung jawab. Seruan untuk merajut kebersamaan di tengah masyarakat yang sempat terpolarisasi muncul dari tokoh-tokoh bangsa yang menekankan pentingnya bersatu demi kemajuan bersama.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Sukadiono, menyampaikan bahwa kelancaran dan ketenangan selama Pilkada merupakan bukti nyata kapabilitas berbagai pihak dalam menciptakan iklim yang kondusif. Ia menegaskan bahwa menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil Pilkada dengan sikap legawa adalah bagian dari jiwa kenegarawanan.

“Sikap legawa sangat diperlukan. Pilkada adalah sistem yang telah disepakati bersama dalam penyelenggaraan negara. Tidak boleh ada permusuhan akibat perbedaan pandangan politik. Perbedaan adalah hal yang wajar dan harus disikapi dengan bijaksana,” ujar Sukadiono.

Ia juga mengingatkan bahwa saat ini tidak ada lagi nomor urut pasangan calon, melainkan satu masyarakat yang bersatu. “Semua kembali bersatu bersama-sama memberikan kontribusinya untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik,” tambahnya.

Di Bandung, Bupati Dadang Supriatna turut menyerukan persatuan di tengah masyarakat yang sebelumnya mungkin terkotak-kotak karena perbedaan pilihan politik. Menurutnya, demokrasi harus dimaknai sebagai proses yang sehat, di mana perbedaan tidak menjadi alasan untuk perpecahan.

“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, itu tidak boleh menyebabkan permusuhan atau perpecahan di tengah masyarakat,” tegas Dadang.
Ia mengimbau semua elemen masyarakat, termasuk para pendukung calon kepala daerah, untuk saling menghargai dan meninggalkan perbedaan yang terjadi selama masa kampanye. Dadang juga meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan.

“Kami mengajak masyarakat untuk kembali fokus pada kebersamaan dan kehidupan sosial yang damai, berkualitas, serta menuju kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, yang menyoroti pentingnya kolaborasi demi kemajuan Ibu Kota pasca Pilkada. Kenneth menekankan bahwa masyarakat Jakarta memiliki peran strategis dalam mendukung program-program pembangunan.

“Pilkada adalah pesta demokrasi. Kita semua harus sportif, siap menang dan siap kalah. Jangan jadikan Pilkada sebagai ajang permusuhan,” kata Kenneth.

Ia mengajak masyarakat untuk kembali bergandengan tangan, tanpa ada sekat atau perselisihan. “Saatnya bekerjasama demi kemajuan Jakarta. Semua elemen masyarakat memiliki peran penting untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan,” imbuhnya.

Para tokoh bangsa terus mengajak masyarakat kembali bersatu usai gelaran Pilkada 2024. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kebersamaan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dengan meninggalkan perbedaan politik yang terjadi selama Pilkada, masyarakat diharapkan dapat fokus pada upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di berbagai sektor.

Kehidupan berdemokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari proses penyelenggaraan pemilu yang lancar, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk bersatu kembali setelahnya. Kini saatnya semua pihak bergandengan tangan demi masa depan yang lebih cerah. [*]

Oleh: Sani Ansari )*

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Indonesia terus memperkuat upaya pemberantasan judi online (judol) di berbagai platform digital dengan langkah-langkah tegas yang mencakup pemblokiran konten, situs, dan akun-akun media sosial yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

Sejak 2017 hingga 10 Desember 2024, Komdigi telah berhasil menanggulangi lebih dari 5,3 juta konten judi online yang tersebar di ruang digital, dan angka ini terus bertambah setiap bulannya. Upaya yang dilakukan oleh Komdigi tidak hanya berfokus pada penghapusan konten, tetapi juga memastikan bahwa teknologi terbaru digunakan untuk mendeteksi dan memblokir konten secara lebih efektif.

Dalam periode Desember 2024, Komdigi telah menindak lebih dari 72 ribu konten, akun, dan situs terkait judi online, sebuah angka yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yang kian marak di dunia maya. Langkah ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar pemerintah berfokus pada tindakan nyata yang memberikan dampak langsung terhadap permasalahan sosial yang ada.

Salah satu tindakan signifikan yang telah diambil oleh Komdigi adalah pemblokiran terhadap situs judi online, yang lebih dari setengahnya berasal dari website dan alamat IP, serta platform media sosial besar seperti Meta (Facebook dan Instagram), Google/YouTube, dan platform X (sebelumnya Twitter).

Komdigi juga tidak ragu untuk menindak akun-akun media sosial dengan pengikut besar yang digunakan untuk mempromosikan judi online. Akun-akun seperti @hotmoodly, @montokbangat, dan @orang2mabok yang memiliki puluhan ribu hingga ratusan ribu pengikut, turut menjadi sasaran dalam operasi besar-besaran ini. Tindakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas konten perjudian yang dapat merusak moral dan integritas masyarakat, terutama generasi muda yang lebih rentan terpapar oleh konten-konten tersebut.

Selain memblokir konten-konten yang berkaitan dengan judi online, Komdigi juga menjalin kerjasama dengan berbagai sektor lain, termasuk sektor perbankan dan operator seluler. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan Bank Himbara untuk memblokir rekening bank yang digunakan untuk transaksi judi online.

Menurut Meutya, pemblokiran rekening akan memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan hanya sekadar memblokir situs, karena pengurusannya yang lebih sulit dan memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak bank. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka transaksi judi online yang semakin marak di Indonesia.

Selain itu, Meutya juga mendorong operator seluler seperti Telkomsel untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepemilikan kartu SIM yang terdaftar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang merupakan langkah strategis untuk mengurangi penyalahgunaan kartu SIM untuk mendukung aktivitas ilegal.

Dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor ini, Komdigi yakin bahwa pemberantasan judi online dapat dilakukan secara lebih efektif, memberikan dampak jera bagi pelaku, serta melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal tersebut.

Pemblokiran konten judi online dan langkah-langkah preventif lainnya adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih dan aman. Pemerintah memahami bahwa judi online bukan hanya masalah individu, tetapi juga dampaknya yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa tindakan tegas ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk membersihkan ruang digital dari aktivitas perjudian online.

Alexander menambahkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Komdigi akan terus melakukan pemblokiran tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran konten perjudian.

Alexander juga menyatakan bahwa pengawasan terhadap aktivitas perjudian tidak hanya terbatas pada konten di situs web atau media sosial, tetapi juga melibatkan sektor lain seperti perbankan dan operator seluler.

Komdigi juga memperingatkan bahwa judi online merupakan tindak pidana serius yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang ITE. Setiap individu atau pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi perjudian online dapat dikenai ancaman hukuman pidana yang berat, termasuk penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Kepala Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Perjudian Komdigi, Menhariq Noor, mengungkapkan bahwa peran aktif masyarakat dalam melaporkan konten judi online sangat berperan penting dalam mendukung upaya pemberantasan ini. Hal ini mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi di kalangan masyarakat tentang bahaya judi online dan dampaknya terhadap keluarga serta komunitas. Komdigi mengapresiasi kontribusi masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bersih dari konten-konten merusak.

Pemerintah juga terus berupaya untuk memperkuat langkah-langkah preventif dalam mencegah penyebaran judi online. Selain memanfaatkan teknologi terbaru, Komdigi juga berencana untuk terus bekerja sama dengan berbagai lembaga dan sektor lain, seperti lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan media, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif perjudian online dan cara melaporkan konten illegal.

Dengan adanya langkah-langkah tegas ini, diharapkan bahwa Indonesia dapat segera terbebas dari peredaran judi online yang merusak. Pemerintah, melalui Komdigi dan lembaga terkait lainnya, berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan dalam dunia digital, dengan harapan tercipta ruang digital yang lebih sehat dan mendukung kemajuan negara.

Melalui pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, Indonesia dapat mengatasi permasalahan judi online secara lebih efektif, mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, serta memperkuat integritas ruang digital di tanah air.

)* Analis Kebijakan Pemerintah

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang baru saja berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia, telah menunjukkan kemajuan dalam proses demokrasi. Namun, stabilitas nasional pasca-Pilkada merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh semua pihak.

Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syafi’i mengajak masyarakat untuk menjaga situasi kondusif pasca Pilkada 2024. Pihaknya menekankan pentingnya menjaga persatuan usai kontestasi.

Upaya itu, kata dia, merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Mulai dari tokoh masyarakat hingga organisasi-organisasi masyarakat di lingkungan.

“Di sini lah pentingnya peran dari tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, para ulama, para pendeta semuanya untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan,” kata Syafi’i.

Lanjut Syafi’i, seluruh agama sejatinya memiliki visi yang sama, yaitu menjalin persatuan dan kesatuan, menebarkan cinta kasih, menebarkan kasih sayang, dan tidak saling bermusuhan.

“Bahkan, saya berani menyimpulkan kalau ada satu tokoh agama, agama apapun dia, yang mengajarkan kebencian kepada penganut agama lain, pasti dia punya agenda sendiri yang patut kita curigai,” ucap Syafi’i.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Halmahera Barat, Amir Tomagola, mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga silaturahmi dan persatuan antarumat beragama usai pelaksanaan Pilkada 2024. Imbauan ini disampaikan menyusul berakhirnya proses pemilihan kepala daerah yang berpotensi memunculkan gesekan sosial di tengah masyarakat.

“Kita harus menjadikan Pilkada ini sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, bukan malah sebaliknya. Mari kita hilangkan perbedaan pilihan dan kembali bersatu membangun daerah ini,” ujar Amir.

Amir juga menekankan pentingnya nilai-nilai toleransi dan harmoni antar umat beragama untuk menjaga stabilitas daerah.

“Kerukunan adalah modal utama kita dalam menjaga kedamaian, jangan biarkan perbedaan pandangan politik merusak kebersamaan yang sudah terjalin lama,” lanjut Amir.

Kemenag juga mengajak para tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum untuk turut berperan aktif dalam meredam potensi konflik. Peran ini dinilai penting dalam memastikan bahwa perbedaan selama Pilkada tidak berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan.

Kemudian di sisi lain, Amir Tomagola mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah menjalani proses Pilkada dengan damai.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjaga suasana kondusif selama Pilkada. Ini menunjukkan bahwa kita bisa berpolitik dengan dewasa dan tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya.

Setelah pelaksanaan Pilkada 2024 masyarakat diharapkan kembali fokus pada pembangunan daerah dan terus menjunjung tinggi semangat persatuan di tengah keberagaman. [*]