Yearly Archives: 2024

Oleh: Diandra Pratiwi )*

Pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) 2024 membawa harapan besar bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam pemulihan ekonomi daerah. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para kepala daerah terpilih untuk fokus pada kerja nyata yang memberikan dampak langsung bagi rakyat, bukan kegiatan seremonial yang hanya memboroskan anggaran.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengurangan kegiatan yang tidak esensial seperti seminar atau rapat yang tidak mendesak serta pengeluaran yang tidak perlu, misalnya perjalanan luar negeri pejabat yang memakan anggaran besar.
Dengan efisiensi anggaran tersebut, Presiden berharap dana yang tersedia bisa dialokasikan lebih besar untuk pembangunan infrastruktur yang benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat, seperti bendungan, irigasi, jalan, dan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Inilah yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran ini memerlukan komitmen besar dari seluruh elemen pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi yang baik antar instansi pemerintah menjadi kunci agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pemimpin daerah juga diharapkan memiliki visi yang jelas dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan daerah harus didorong dengan pendekatan yang inovatif dan berbasis pada kebutuhan lokal. Pemimpin daerah harus mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tanggung jawab besar ini menuntut kepala daerah bekerja keras dan menjadikan pemulihan ekonomi sebagai prioritas utama dalam kepemimpinan mereka.

Pada saat yang sama, sektor ekonomi daerah juga menjadi sorotan banyak pihak. Salah satu tokoh yang memberikan pandangan tentang hal ini adalah Shinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang menilai bahwa kepemimpinan yang baru di Jakarta, khususnya, akan sangat menentukan daya saing ekonomi Indonesia ke depannya.

Jakarta memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena menyumbang sekitar 17% dari PDB Indonesia. Shinta berharap pemimpin Jakarta yang baru dapat fokus pada peningkatan daya saing kota tersebut, dengan mengatasi masalah klasik seperti kemacetan, biaya logistik yang tinggi, serta penyediaan fasilitas pendukung yang lebih baik untuk pelaku usaha, termasuk UMKM.

Shinta juga menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur, seperti transportasi publik dan kawasan industri, serta kebijakan yang ramah terhadap investasi. Menurutnya, Jakarta harus terus mengembangkan kapasitasnya sebagai pusat bisnis regional dan global.

Selain itu, pemimpin yang baru juga harus memiliki visi yang lebih holistik, yakni tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia berharap dengan kualitas hidup yang lebih baik, Jakarta dapat menjadi kota yang lebih kompetitif, nyaman, dan inklusif.

Sementara itu, di tingkat akademis, Suyitno, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan, mengingatkan bahwa Pilkada Serentak 2024 bukan hanya sekadar pergantian kepemimpinan politik, tetapi juga berhubungan langsung dengan kebijakan ekonomi yang akan diterapkan oleh pemimpin terpilih.

Indonesia kini sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk inflasi yang tinggi, ketidakstabilan harga barang, dan ketimpangan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Dalam situasi ini, masyarakat sangat mengharapkan pemimpin yang dapat merumuskan kebijakan untuk memperbaiki perekonomian daerah dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Suyitno juga menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung sektor UMKM, mengingat sektor ini merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, khususnya di daerah-daerah. UMKM memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendongkrak perekonomian lokal.

Oleh karena itu, para pemimpin yang terpilih diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang memudahkan UMKM dalam hal pembiayaan, pemasaran, serta akses ke pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Pemimpin terpilih juga harus fokus pada kebijakan yang dapat memperkuat sektor-sektor lain, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, agar lebih banyak peluang kerja yang tercipta.

Dalam pandangan Suyitno, kebijakan ekonomi yang inklusif menjadi hal yang sangat penting. Ini berarti kebijakan tersebut harus mencakup berbagai sektor ekonomi dan melibatkan partisipasi semua lapisan masyarakat. Dengan pendekatan ini, daerah yang memiliki potensi alam atau budaya yang unik dapat memanfaatkan sumber daya mereka untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi.

Suyitno berharap Pilkada Serentak 2024 akan menghasilkan pemimpin yang mampu mengatasi ketimpangan ekonomi yang masih ada, serta mempercepat pemulihan ekonomi daerah dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Pemimpin yang terpilih diharapkan tidak hanya fokus pada agenda politik jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, Pilkada Serentak 2024 diharapkan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya fokus pada kepentingan politik atau seremonial, tetapi yang memiliki visi jauh ke depan dalam memperbaiki perekonomian daerah mereka.

Dengan adanya pemimpin yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur yang merata, dan pengembangan sektor ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, diharapkan perekonomian Indonesia dapat semakin kokoh dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

)* kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) diprediksi akan menjadi momen puncak perjalanan masyarakat.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, terdapat lonjakan mobilitas yang signifikan, dengan perkiraan 110,6 juta orang melakukan perjalanan, meningkat 2,8 persen dari tahun sebelumnya.

“Artinya sekitar 39,30 persen masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Aan.

Berdasarkan data survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT), sebagian besar masyarakat akan menggunakan mobil pribadi (36,07 persen), disusul sepeda motor (17,71 persen), bus (15,04 persen), dan kereta api antarkota (12,85 persen).

Untuk mengantisipasi kemacetan, Korlantas Polri telah memetakan titik rawan kepadatan di sejumlah jalur utama, khususnya jalan tol.

“Kami sampaikan, pergerakan di jalan tol dari Jakarta ke Cikampek mencapai 48 persen, Cikampek ke arah Cipali 52 persen, dan dari kilometer 66 ke arah Jalan Tol Purbaleunyi 23 persen,” jelas Aan.

Selain itu, ada beberapa titik penting yang harus diantisipasi, seperti KM 25 di Tol Cikampek, pertemuan JORR, dan KM 47-48 di jalur bawah yang sering mengalami bottleneck.

“Kita akan melakukan rekayasa lalu lintas di titik tersebut, termasuk mengelola kepadatan di rest area yang menjadi perhatian utama karena kapasitas yang terbatas,” lanjut Aan.

Kepadatan juga diprediksi terjadi di Tol Transjawa Cipali-Surabaya, terutama di KM 72 dan Batang.

“Kalau tidak diantisipasi, ini bisa menyebabkan pelambatan dan kemacetan. Kami juga memitigasi jalur di Tol Bali, Medan, dan Purbaleunyi untuk mengurangi risiko kemacetan dan kecelakaan,” tambahnya.

Direktur Utama Jasa Marga, Subakti Syukur, memperkirakan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025 akan terjadi pada 21 Desember 2024.

“Sedangkan arus baliknya, puncaknya nanti pada saat Nataru itu adalah Minggu 29 Desember tahun 2024,” kata Subakti.

Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, Jasa Marga akan membatasi operasional kendaraan angkutan barang bersumbu tiga ke atas.

Selain itu, rekayasa lalu lintas berupa contraflow akan diterapkan di titik-titik tertentu.

Ruas jalan fungsional juga akan dioperasikan, dan pelebaran lajur dilakukan guna mengurai kemacetan, memastikan perjalanan masyarakat selama liburan tetap lancar.

Di Yogyakarta, Dinas Perhubungan (Dishub) DIY juga bersiap menghadapi lonjakan kendaraan, terutama di pintu masuk timur yang terkoneksi dengan Tol Klaten-Prambanan.

“Kami prediksi penumpukan kendaraan akan terkonsentrasi di sekitar exit toll Prambanan,” ungkap Plt Kepala Dishub DIY, Wiyos Santoso.

Posko pengamanan akan didirikan di berbagai pintu masuk untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memantau kondisi lalu lintas melalui media sosial Korlantas Polri, dan menghindari waktu puncak keberangkatan.

“Antisipasi ini bertujuan menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran selama libur Nataru,” tutup Aan.

Jakarta – Pemerintah memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap stabil menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). BBM menjadi komponen penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam momentum tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mengantisipasi adanya kelangkaan BBM agar masyarakat dapat menikmati libur Nataru dengan lancar.

PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Subholding Refining and Petrochemical Kilang Dumai memastikan kesiapan operasional untuk menjamin pasokan energi di Indonesia menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Area Manager Communication, Relations, and CSR PT KPI Kilang Dumai Agustiawan mengatakan Kilang Dumai dan Kilang Sungai Pakning telah mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan energi.

“Kami telah membentuk Satgas (Satuan Tugas) Nataru untuk memastikan operasional kilang berjalan andal tanpa kendala, sekaligus menjaga aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” ujar Agustiawan.

Data pihaknya mencatat hingga awal Desember 2024, Kilang Dumai dan Kilang Sungai Pakning telah memproduksi lebih dari 34,26 juta barel produk unggulan seperti avtur, solar, dan MFO LS. Pada Town Hall Meeting 4 Desember 2024, kinerja akhir tahun menunjukkan Kilang Dumai melampaui target produksi, mencapai 99,25% dari RKAP 2024.

Agustiawan mengatakan bahwa Satgas Nataru aktif mulai 18 Desember 2024 hingga 15 Januari 2025. Tim yang terdiri dari manajemen hingga section head akan menjalankan tugas strategis, seperti patroli rutin di unit kerja, pengecekan stok produk, dan memastikan infrastruktur distribusi dalam kondisi optimal. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama Nataru, baik yang merayakan liburan maupun pergantian tahun bersama keluarga.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mengatakan Pertamina telah mempersiapkan beberapa langkah strategis untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas LPG 2 kg menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pertamina telah menyiapkan sejumlah SPBU yang akan beroperasi hingga 20 jam sehari untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama liburan akhir tahun. Selain itu, tangki-tanki SPBU kantong juga akan disiapkan guna memastikan pasokan tetap stabil.

“Ada beberapa SPBU yang akan beroperasi hingga 20 jam dan tanki-tanki SPBU kantong akan disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan,” ungkap Syafruddin.

Terkait kelangkaan LPG 2 kg dan Pertalite, Syafruddin menegaskan pentingnya pengaturan distribusi yang tepat. Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif dalam pengaturan distribusi untuk menghindari terjadinya penumpukan antrian.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam pengaturan distribusi untuk menghindari penumpukan antrian,” kata Syafruddin.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berlangsung lancar, memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta menjaga kondusivitas di berbagai daerah. [*]

Oleh : Gavin Asadit )*

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, pemerintah memastikan bahwa stok pangan di seluruh Indonesia berada dalam kondisi aman. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah lonjakan permintaan yang biasanya terjadi pada akhir tahun. Badan Pangan Nasional (Bapanas), bersama berbagai instansi terkait, telah menyusun serangkaian strategi untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki cadangan beras yang cukup, yakni sekitar 1,5 juta ton yang tersimpan di gudang Bulog. Stok ini dipastikan akan terus diperkuat melalui impor beras dan hasil panen lokal yang akan segera masuk ke pasar. Terjaganya stok beras menjelang libur Nataru 2024 juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah menjelang Natal dan Tahun Baru 2025 sekitar 2 juta ton di gudang perum Bulog serta di masyarakat sekitar 8 juta ton dan harga masih terkendali.

Selanjutnya, pemerintah juga memastikan ketersediaan bahan pokok lainnya, seperti minyak goreng, gula, telur, dan daging. Operasi pasar murah telah mulai digelar di berbagai wilayah sebagai langkah untuk mendistribusikan pangan secara merata, sekaligus menjaga harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

Salah satu operasi pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dengan peninjauan secara langsung terhadap stok beras dan pangan lainnya serta meninjau harga pangan tetap terkendali. Hal tersebut salah satunya yang dilakukan oleh Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitasi Pangan I Bapanas, Gusti Ketut Astawa yang telah melakukan pemantauan secara langsung di salah satu pasar tradisional di Semarang, Jawa Tengah, dengan hasil beras dan minyak goreng masih tercukupi. Hal tersebut juga dikatakan oleh Pemimpin wilayah Perum BULOG Kanwil Jawa Tengah, Sopran Kenedi yang mengatakan bahwa hingga 5 bulan ke depan stok beras masih tercukupi.

Untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata, pemerintah telah menggandeng berbagai pihak, mulai dari Perum Bulog, pelaku usaha, hingga distributor bahan pokok. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penguatan stok cadangan pangan pemerintah (CPP). Stok ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, terutama di daerah yang berpotensi mengalami kekurangan pasokan.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat distribusi logistik ke wilayah terpencil dan rawan bencana. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pelosok, dapat merasakan manfaat dari kebijakan stabilisasi harga dan pasokan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mengatakan bahwa pemerintah akan terus hadir dalam upaya menjaga kebutuhan masyarakat terkhusus menjelang libur Nataru 2024 sampai di wilayah 3T.

Lebih lanjut, Ekonom senior Chatib Basri juga memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan ini. Ia menekankan pentingnya stabilitas pangan sebagai salah satu faktor utama dalam menjaga daya beli masyarakat. Keberhasilan menjaga ketersediaan pangan selama Nataru bukan hanya tentang pasokan, tetapi juga pengendalian inflasi sehingga langkah ini memberikan kepercayaan bagi masyarakat terhadap pemerintah.

Meskipun stok pangan dalam kondisi aman, pemerintah tetap memperingatkan adanya potensi kenaikan harga akibat lonjakan permintaan. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa kenaikan ini biasanya terjadi pada komoditas tertentu, seperti daging sapi, cabai, dan bawang merah. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi berupa operasi pasar dan pengendalian distribusi. Selain itu, pemerintah juga meminta masyarakat untuk bijak dalam berbelanja selama libur Nataru.

Pemerintah tidak hanya fokus pada kestabilan pangan selama libur Nataru, tetapi juga merancang strategi jangka panjang untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Salah satu program yang sedang dikembangkan adalah peningkatan produksi lokal melalui pemberian insentif kepada petani. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperbaiki sistem logistik nasional agar distribusi pangan lebih efisien dan merata.
Pemerintah juga berupaya mengendalikan harga bahan pangan agar tetap stabil. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, harga beberapa komoditas strategis cenderung naik menjelang akhir tahun karena meningkatnya permintaan. Untuk itu, operasi pasar akan terus dilakukan untuk menekan kenaikan harga yang tidak wajar. Pemerintah juga bekerja sama dengan pelaku usaha dan distributor untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kestabilan pangan selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Mulai dari penguatan stok cadangan, operasi pasar murah, hingga peningkatan produksi lokal, semua upaya ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari dampak lonjakan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah optimis bahwa kebutuhan pangan masyarakat selama Nataru 2025 dapat terpenuhi dengan baik. Stabilitas stok dan harga pangan menjadi prioritas utama demi menjaga kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam merayakan akhir tahun.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Andika Pratama )*

Pemerintah dan aparat keamanan berupaya memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran kepolisian untuk mengamankan perayaan tersebut dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Selain pengamanan Natal dan Tahun Baru, Presiden juga mengingatkan jajaran kepolisian agar selalu berpihak dan membela kepentingan rakyat.

Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai keamanan dan kenyamanan selama Nataru. Kerja sama ini memungkinkan pengamanan yang efektif dan efisien, serta meminimalkan potensi gangguan keamanan. Kepolisian, TNI, dan pihak terkait lainnya telah bersiap untuk menjaga keamanan di berbagai lokasi strategis seperti gereja, tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan area transportasi.

Operasi Lilin 2024 yang dilakukan oleh Polresta Solo merupakan contoh nyata sinergitas ini. Sebanyak 899 personel gabungan dari TNI, Polri, satpol PP, linmas, dan organisasi masyarakat dikerahkan untuk menjaga keamanan selama libur Natal dan Tahun Baru. Pengamanan ini juga melibatkan pemuka agama Kristen dan Katolik untuk memastikan pengamanan di gereja-gereja berjalan optimal.

Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menyebut pengamanan tahun ini akan difokuskan pada sejumlah titik strategis, seperti gereja, tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan area transportasi. Menurutnya operasi Lilin adalah operasi rutin kepolisian untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru. Iwan menjelaskan, pengamanan gereja akan dibagi menjadi tiga prioritas berdasarkan jumlah jemaat dan intensitas kegiatan ibadah. Prioritas pertama gereja dengan lebih dari 1.000 jemaat dan dua kali ibadah sehari akan dijaga 24 jam oleh 13–15 personel, ditambah elemen ormas atau satgas masyarakat. Ada 17 gereja dalam kategori ini.

Prioritas kedua Gereja dengan sekitar 500 jemaat dan ibadah 1–2 kali sehari. Ada 23 gereja dalam kategori ini. Dan prioritas ketiga Gereja dengan di bawah 500 jemaat dan satu kali ibadah sehari. Ada 5 gereja dalam kategori ini. Selain itu, Polresta Surakarta juga akan mendirikan enam pos pengamanan dan pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama liburan. Lima pos pengamanan ditempatkan di lokasi strategis, yaitu Jurug, Faroka, Mahkota, Banyuanyar, dan Benteng Vastenburg serta satu pos terpadu di Terminal Gilingan.

Upaya pengamanan lalu lintas juga dilakukan dengan survei jalur oleh Jasa Raharja dan Korlantas Polri. Survei ini memetakan titik rawan kemacetan dan mempersiapkan langkah antisipasi seperti penerapan contra flow. Pembatasan kendaraan angkutan barang dengan sumbu tiga ke atas pada waktu tertentu dilakukan untuk mengurangi kepadatan di jalan raya. Langkah ini meminimalkan potensi kecelakaan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pengamanan Nataru dengan menyediakan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan keselamatan lainnya. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum bepergian dan memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan.

Sementara itu, Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan menyatakan bahwa survei jalur dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Ia menekankan pentingnya intervensi untuk mengelola arus lalu lintas dan mengantisipasi kemacetan, terutama di jalur padat seperti Puncak Bogor dan Lembang. Ia juga menyebutkan bahwa prediksi tahun ini menunjukkan peningkatan mobilitas kendaraan sebesar 2,8% dibandingkan tahun lalu.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan selama Nataru. Mengikuti instruksi dari pihak keamanan, menghindari perilaku yang dapat memicu konflik, melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak keamanan, dan menggunakan teknologi untuk memantau keamanan merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan selama perayaan.

Meskipun upaya pengamanan telah dilakukan, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk di area strategis, dan potensi konflik antar kelompok. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara pihak keamanan dan masyarakat, peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum, serta kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan.

Dalam menjaga keamanan dan kenyamanan selama Nataru, perlu adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak. Sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mencapai keamanan dan kenyamanan. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan selama momen ini.

Dalam jangka panjang, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat menciptakan iklim keamanan yang stabil dan kondusif. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian, pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat.
Sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mencapai keamanan dan kenyamanan selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan selama momen ini.

)* Penulis adalah Kontributor JabarTrigger.com

Jakarta – Situasi darurat narkoba yang mengancam generasi muda menjadi perhatian serius di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyebut angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sepanjang 2024 telah mencapai 3,3 juta orang, dengan mayoritas pengguna adalah remaja berusia 15 hingga 24 tahun.

“Indonesia tengah mengalami situasi darurat narkoba. Penggunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota besar tetapi juga di kota-kota kecil,” ujar Budi Gunawan.

Untuk menanggulangi ancaman ini, pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penindakan.

Menurut Budi, arahan Presiden Prabowo sangat jelas, yaitu memberantas narkoba secara masif melalui edukasi, kampanye publik, dan penindakan hukum yang tegas.

“Kampanye dan edukasi bahaya narkoba kami gencarkan kepada masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kelompok lainnya. Kami memanfaatkan berbagai platform agar pesan ini sampai kepada semua lapisan masyarakat,” jelas Budi.

Langkah penindakan juga diperkuat dengan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk melacak dan memblokir aliran dana terkait peredaran narkoba.

Selain itu, pemerintah sedang mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Tidak boleh ada ruang bagi peredaran narkoba, termasuk yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kita sedang mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati untuk para bandar yang sudah inkrah,” tegasnya.

Di tingkat daerah, berbagai inisiatif juga dilakukan untuk memerangi narkoba.

Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, memimpin Gerakan Bersih Narkoba (Bersinar) dengan melibatkan 4.500 relawan dan Forkopimda.

“Seluruh ASN dan masyarakat harus menjadi contoh dalam memerangi narkoba. Bila ini terlaksana, generasi emas 2045 akan lebih mudah diwujudkan,” katanya.

Sementara itu, Polresta Yogyakarta mencatat peningkatan kasus narkoba di kalangan remaja. Dalam satu bulan, mereka menangkap 13 tersangka terkait narkoba.

Kasihumas Polresta Yogyakarta, AKP Sujarwo, mengimbau orang tua untuk lebih terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka.

“Orang tua harus menjadi sahabat bagi anak-anaknya agar mereka merasa nyaman untuk bercerita dan meminta bantuan,” ujarnya.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai “killing ground” bagi bandar narkoba, seperti yang disampaikan Budi Gunawan.

“Mari kita bersatu untuk memerangi narkoba,” ajaknya. []

Jakarta – Peningkatan literasi tentang narkoba dan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika memerlukan sinergitas antara berbagai instansi. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Fasilitasi Desa Bersih Narkoba, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba.

Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Luthfy Latie, menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemendes PDT adalah peningkatan pemahaman dan peran aktif pemerintah desa dalam pemberantasan narkoba melalui kegiatan Fasilitasi Desa Bersih Narkoba.

“Fasilitasi Desa Bersih Narkoba ini merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa tentang strategi kebijakan dan upaya mendasar pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkoba melalui fungsi dan peranan pemerintah desa,” ujar Luthfy.

Lebih lanjut, Luthfy menekankan bahwa kegiatan pencegahan, seperti melalui fasilitasi tersebut, jauh lebih penting dilakukan daripada harus menangani dampak dari penyalahgunaan narkoba yang sudah terlanjur meluas. Oleh karena itu, Kemendes PDT juga membuka ruang agar dana desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan yang bersifat preventif, sehingga masyarakat desa dapat lebih aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Di lokasi yang berbeda, Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Kota Tangerang, Helmy Halim, menegaskan pentingnya sinergitas antara lembaga dalam memerangi narkoba. Menurutnya, masalah narkoba telah menjadi persoalan nasional yang memerlukan penanganan bersama dari berbagai pihak.

“Indonesia saat ini berada di zona merah peredaran narkoba. Jumlah pengguna terus meningkat, sehingga LAN Kota Tangerang memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia yang bersih narkoba. Kami siap menjalin hubungan dengan BNN di seluruh Indonesia untuk meningkatkan sinergitas dan terus melakukan sosialisasi P4GN di masyarakat,” ujar Helmy.

Helmy juga mengajak seluruh masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kerjasama dalam menjalankan Program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.

Melalui kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan lembaga negara seperti BNN serta LAN, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang kuat mengenai bahaya narkoba dan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Dengan semakin eratnya sinergitas antar instansi, diharapkan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, dapat terhindar dari ancaman bahaya narkoba yang semakin merajalela.

JAKARTA — Pemerintah memutuskan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan ekonomi.

Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mengamanatkan penerapan tarif baru tersebut.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan ini didesain dengan mengutamakan prinsip keadilan dan gotong royong.

Ia menegaskan, barang dan jasa kebutuhan pokok seperti bahan pangan, layanan pendidikan, serta layanan kesehatan tetap dibebaskan dari PPN.

“Keadilan adalah ketika kelompok masyarakat mampu membayar pajak sesuai kewajiban, sementara masyarakat yang kurang mampu dilindungi bahkan diberikan bantuan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah akan menanggung kenaikan PPN sebesar 1 persen untuk komoditas utama seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng rakyat demi melindungi daya beli masyarakat.

Sosialisasi akan terus dilakukan agar masyarakat memahami manfaat kebijakan ini sebagai bagian dari stimulus ekonomi yang lebih luas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak dibuat sembarangan, melainkan pelaksanaan amanat UU HPP.

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai insentif, termasuk bantuan pangan untuk 16 juta keluarga dan subsidi tarif listrik 50 persen selama Januari-Februari 2025.

“Kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat kecil sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menilai pentingnya masyarakat memahami konteks kebijakan ini secara menyeluruh.

Menurutnya, penjelasan yang utuh akan membantu masyarakat memahami urgensi dan manfaat kebijakan tersebut.

“Masyarakat perlu tahu alasan dan manfaat dari kebijakan ini sehingga tidak hanya menyerukan tuntutan parsial,” ucapnya.

Melalui kebijakan yang telah dirancang dengan cermat ini, pemerintah optimis dapat menjaga daya beli masyarakat, mendukung keberlanjutan ekonomi, serta mewujudkan keadilan sosial.

Penyesuaian PPN diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). [*]

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi masyarakat di tengah tantangan ekonomi dengan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan. Kebijakan ini diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta, dihadiri oleh sejumlah menteri terkait seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Fokus utama dari kebijakan ini adalah melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung pelaku usaha.

Sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan langkah strategis dalam reformasi perpajakan nasional. Namun, pemerintah juga menyadari dampak potensial kebijakan ini terhadap masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Oleh karena itu, sejumlah insentif telah dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak membebani masyarakat kecil.

Misalnya, pemerintah akan memberikan fasilitas pembebasan PPN atau tarif 0% untuk barang dan jasa yang sangat esensial, seperti bahan kebutuhan pokok (beras, daging, ikan, telur, susu, gula konsumsi), jasa pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pemakaian listrik serta air minum. Langkah ini memberikan kelegaan bagi masyarakat luas, karena barang-barang ini menjadi bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk kelompok berpendapatan rendah, insentif tambahan berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1% diterapkan pada barang kebutuhan pokok strategis seperti minyak goreng Minyakita, tepung terigu, dan gula industri. Dengan demikian, tarif PPN untuk komoditas ini tetap 11%, meskipun secara nasional tarifnya naik menjadi 12%. Kebijakan ini dipandang krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan kepada 16 juta penerima manfaat dari kelompok desil 1 dan 2 selama dua bulan pertama di tahun 2025. Diskon biaya listrik sebesar 50% untuk rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA juga diberikan pada periode yang sama, yang diproyeksikan membantu 81,4 juta pelanggan atau 97% dari pengguna listrik nasional.

Bagi masyarakat kelas menengah, pemerintah memastikan kesinambungan sejumlah insentif sebelumnya, seperti PPN DTP untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (EV), serta pembebasan bea masuk untuk kendaraan EV tertentu. Selain itu, kebijakan baru seperti PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid dan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP bagi pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan juga dirancang untuk menjaga stabilitas daya beli.

Untuk memberikan rasa aman bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan mengoptimalkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), termasuk pelatihan dan akses informasi kerja.
UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, juga mendapatkan perhatian khusus dalam paket kebijakan ini. Perpanjangan tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM hingga tahun 2025 menjadi salah satu upaya nyata untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun bahkan mendapatkan pembebasan pajak sepenuhnya.

Bagi sektor industri padat karya, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5% untuk mendukung revitalisasi mesin-mesin produksi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional di pasar global.

Dalam paket kebijakan ini, pemerintah menekankan asas keadilan dan gotong royong. Barang dan jasa mewah, seperti makanan premium, pelayanan kesehatan premium, dan jasa pendidikan eksklusif, kini dikenakan tarif PPN sebesar 12%. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mencerminkan prinsip bahwa mereka yang memiliki kemampuan lebih besar harus berkontribusi lebih banyak. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan perlindungan penuh melalui berbagai fasilitas bebas pajak dan subsidi.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso menambahkan bahwa insentif PPN untuk barang kebutuhan pokok seperti Minyakita, tepung terigu, dan gula industri sangat penting untuk menjaga stabilitas harga di tengah kenaikan tarif PPN. Ia mengatakan harga komoditas tersebut tidak akan berubah di tingkat konsumen, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Paket Kebijakan Ekonomi ini juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan yang diberikan kepada UMKM dan sektor industri tidak hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Di sisi lain, bantuan langsung kepada masyarakat menengah ke bawah memastikan bahwa daya beli tetap kuat, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi domestik sebagai salah satu pilar utama perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis bahwa insentif ini akan menjadi penopang daya konsumsi masyarakat menghadapi perubahan tarif PPN. Ia menegaskan penerima manfaat dari diskon listrik 50% mencapai 81,4 juta pelanggan, yang artinya hampir seluruh rumah tangga di Indonesia merasakan manfaat kebijakan ini.

Keberanian pemerintah dalam menjalankan reformasi perpajakan melalui kenaikan tarif PPN perlu diapresiasi, terutama karena kebijakan ini disertai dengan insentif yang jelas berpihak pada masyarakat kecil dan menengah. Pemerintah tidak hanya mengedepankan keadilan sosial, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dirancang, pemerintah membuktikan bahwa kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Langkah ini diharapkan dapat mengantarkan Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang lebih kokoh dan berkeadilan di tahun-tahun mendatang.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Perekonomian global dan domestik yang terus menghadapi ketidakpastian menuntut kebijakan yang cerdas dan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat. Menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan baru yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga, meskipun terdapat rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan pada 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa perubahan tarif PPN ini adalah bagian dari reformasi perpajakan yang juga mencakup sejumlah kebijakan untuk melindungi daya beli masyarakat.

Menurut Airlangga Hartarto, sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN akan meningkat menjadi 12% pada tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan pendapatan negara yang pada gilirannya akan digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa kebijakan ini dapat memberikan dampak pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah yang rentan terhadap perubahan harga barang dan jasa akibat kenaikan pajak.

Untuk itu, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan Paket Stimulus Ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan kenaikan PPN tersebut. Paket stimulus ini mencakup berbagai insentif yang akan disalurkan kepada berbagai lapisan masyarakat, dengan fokus utama pada kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh perubahan tarif PPN. Salah satu bentuk insentif yang disiapkan adalah pembebasan PPN atau penerapan tarif PPN sebesar 0% untuk barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat umum, seperti kebutuhan pokok, obat-obatan, dan transportasi publik.

Pemerintah memproyeksikan bahwa insentif PPN akan dibebaskan pada barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dapat mencapai Rp265,6 triliun pada tahun 2025. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama yang tergolong dalam lapisan ekonomi menengah dan bawah. Airlangga menjelaskan bahwa dengan langkah ini, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tidak akan terpengaruh dengan kenaikan tarif PPN tersebut. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini tidak hanya akan mendukung daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama untuk mendukung kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa meskipun ada kenaikan PPN yang direncanakan, pemerintah tetap akan berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan langsung atau subsidi kepada sektor-sektor yang rentan.

Sri Mulyani menambahkan bahwa sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat luas, pemerintah akan menanggung kenaikan PPN sebesar 1% untuk barang-barang tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ada lonjakan harga yang tidak terkendali. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Reaksi positif terhadap kebijakan paket stimulus ini datang dari berbagai sektor, salah satunya adalah Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono. Ia menyambut baik langkah pemerintah yang memberikan perhatian khusus pada kelas menengah yang kini tengah menghadapi tekanan ekonomi. Sutrisno menilai, kelas menengah menjadi salah satu kelompok yang paling terpengaruh oleh kebijakan kenaikan PPN 12%, yang akan berlaku mulai Januari 2025.

Sutrisno berharap bahwa kebijakan paket stimulus ini dapat memperkuat daya beli masyarakat, terutama di kelas menengah yang tengah menghadapi tekanan ekonomi, baik dari sisi harga barang-barang kebutuhan pokok yang terus meningkat, maupun dari sisi pajak yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa pemerintah memang sudah semestinya memberikan dukungan agar daya beli kelas menengah tetap terjaga.

Selain itu, Sutrisno juga menyarankan agar paket stimulus ini diperluas cakupannya, tidak hanya fokus pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada upaya untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Ia berpendapat bahwa stimulus ini harus tepat sasaran dan menyasar sektor-sektor yang memiliki efek pengganda yang besar pada perekonomian rakyat, seperti sektor UMKM dan industri barang-barang kebutuhan pokok.

Paket stimulus yang diumumkan oleh pemerintah ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama mereka yang terdampak oleh berbagai tekanan ekonomi. Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan yang telah disiapkan, berusaha untuk melindungi masyarakat dari dampak inflasi dan kenaikan tarif pajak yang bisa berpotensi menurunkan daya beli. Dukungan pemerintah kepada masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama, baik dalam bentuk kebijakan fiskal maupun penyediaan fasilitas yang bisa mengurangi beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Dengan kebijakan yang tepat dan paket stimulus yang terarah, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, memastikan stabilitas sosial, dan menjaga kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, melalui kebijakan reformasi perpajakan dan pemberian insentif, membuktikan komitmennya untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga perekonomian tetap tumbuh meskipun dalam situasi yang penuh tantangan.

*) Pemerhati Ekonomi