Yearly Archives: 2024

Oleh : Clara Diah Wulandari )*

Judi online telah menjadi ancaman serius yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, judi daring semakin mudah diakses, menjangkau siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa. Ironisnya, praktik ini kerap disamarkan sebagai peluang menggiurkan, padahal dampaknya menghancurkan, bukan hanya untuk individu, tetapi juga keluarga dan komunitas.

Sudah saatnya kita semua bergerak bersama melawan bahaya ini. Dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari masyarakat, pemberantasan judi online dapat menjadi lebih efektif. Bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau pemerintah, perjuangan ini membutuhkan partisipasi aktif setiap elemen masyarakat agar dampak buruknya bisa dihentikan.

Dengan ribuan rekening terafiliasi yang telah diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), langkah tegas ini membuktikan bahwa pemberantasan judi online tidak bisa ditunda. Ini adalah panggilan bagi semua pihak untuk turut serta dalam melawan ancaman ini.

OJK telah memblokir lebih dari 7.000 rekening terkait judi online melalui sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Artinya, jika seseorang memiliki beberapa rekening yang terhubung dengan satu NIK, semuanya akan terblokir.

Pengawas OJK Jawa Barat, Agus Yayan Cahyan, menjelaskan langkah ini sebagai bagian dari upaya memberantas rekening tampung yang digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut. Identifikasi dilakukan secara paralel dengan data dari Komunikasi Digital (Kom Digi), yang melacak alur transfer di situs judi online. Data ini kemudian digunakan untuk memblokir rekening yang teridentifikasi sebagai rekening tampung.

Agus mengimbau masyarakat yang rekeningnya terblokir untuk segera memeriksakan statusnya ke OJK atau Satgas Pemberantasan Judi Online guna memastikan apakah rekening tersebut benar-benar terafiliasi dengan aktivitas ilegal. Namun, tanggung jawab tidak hanya berhenti pada OJK. Penegakan hukum terhadap rekening yang digunakan pemain judi online adalah ranah aparat hukum.

Forum Masyarakat Merah Putih Kabupaten Bandung, misalnya, telah mendeklarasikan komitmen mereka untuk memerangi praktik ini. Gerakan masyarakat ini memiliki peran penting dalam memerangi judi online.

Deklarasi ini diapresiasi oleh Agus Yayan dan dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online dan pinjaman online ilegal. Edukasi seperti ini diperlukan untuk menanamkan pemahaman bahwa pemberantasan judi online harus dimulai dari kesadaran diri sendiri, keluarga, hingga komunitas.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengapresiasi gerakan masyarakat ini. Menurutnya, bahaya judi online tidak hanya merusak individu tetapi juga sistem keuangan nasional. Cucun menegaskan bahwa judi online adalah bentuk penipuan yang membahayakan, terlepas dari janji manis yang ditawarkan.

Cucun mengajak masyarakat untuk waspada dan tidak terjebak dalam tipu daya ini. Dalam acara tersebut, masyarakat menyampaikan lima komitmen penting, mulai dari menolak segala bentuk judi online hingga mendukung pemerintah dalam pemberantasan aktivitas ilegal ini.

Di sisi lain, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Ma’mun Murod, menyoroti perlunya pendekatan kebijakan yang serius untuk mengatasi masalah ini. Menurutnya, upaya pemberantasan judi online harus melibatkan semua elemen negara, mulai dari Presiden, Kapolri, Panglima TNI, hingga Menteri Komunikasi dan Digital.

Ma’mun juga menegaskan bahwa pemahaman masyarakat harus ditingkatkan. Banyak yang terjebak dalam judi online karena pendidikan rendah dan ketidaktahuan. Ia mengingatkan bahwa tidak ada praktik judi yang membuat pemain kaya; hanya bandarnya yang diuntungkan. Oleh karena itu, negara perlu memberikan perhatian khusus, termasuk edukasi yang menyasar langsung kepada masyarakat yang rentan.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh judi online tak bisa dipandang sebelah mata. Selain merusak ekonomi rumah tangga, praktik ini juga berkontribusi pada meningkatnya gangguan kesehatan mental dan fisik. Studi menunjukkan bahwa perceraian akibat masalah ekonomi sering kali dipicu oleh judi online. Dampaknya pun meluas hingga ke hubungan sosial, membuat pelaku judi online semakin terisolasi.

Judi adalah perbuatan yang tidak hanya dilarang agama, tetapi juga menghancurkan mental dan fisik pelakunya. Mereka yang kecanduan judi online seringkali mengalami gangguan sosial, kesehatan, hingga kehancuran ekonomi yang berujung pada perceraian.

Melawan judi online bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau lembaga seperti OJK. Ini adalah tanggung jawab bersama. Dari masyarakat yang mendeklarasikan gerakan anti-judi hingga akademisi yang menyerukan kebijakan serius, semua elemen memiliki perannya. Kamu juga bisa menjadi bagian dari perubahan ini, mulai dari menyebarkan informasi, mendukung gerakan anti-judi, hingga melaporkan aktivitas ilegal yang kamu temui.

Mari bersama kita lawan judi online. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemberantasan praktik ini bisa menjadi lebih efektif. Setiap langkah kecil, seperti menolak tawaran judi online atau melaporkan akun mencurigakan, adalah kontribusi besar dalam perjuangan ini. Jangan biarkan bangsa kita terus dirusak oleh ancaman ini. Waktunya kita berdiri bersama untuk masa depan yang lebih cerah dan bebas dari bahaya judi online.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Andi Mahesa )*

Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Meskipun kontribusi UMKM sangat besar, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses permodalan, teknologi, pemasaran, dan manajemen. Oleh karena itu, sinergitas atau kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha swasta menjadi kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Melalui regulasi yang ramah UMKM, insentif pajak, dan kemudahan akses permodalan, pemerintah dapat membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang. Misalnya, kebijakan seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyediakan kredit dengan bunga rendah adalah langkah yang signifikan dalam mengatasi kesulitan permodalan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM.

Selain itu, pemerintah juga berperan dalam membangun infrastruktur digital yang memadai. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, banyak UMKM yang terhambat dalam mengakses platform online karena keterbatasan pengetahuan dan infrastruktur. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan digital, membangun sistem e-commerce yang terintegrasi, dan mengoptimalkan jaringan internet di daerah-daerah terpencil akan memberikan peluang besar bagi UMKM untuk berkembang di pasar digital.

Kolaborasi pemerintah dengan pengusaha swasta dalam hal ini sangat krusial. Pemerintah dapat memfasilitasi kerja sama antara perusahaan teknologi dengan UMKM dalam bentuk program pelatihan, pendampingan, serta penyediaan perangkat dan aplikasi yang mudah diakses oleh pelaku UMKM. Sebagai contoh, kerja sama antara pemerintah dengan salah satu e-commerce Tokopedia untuk memberdayakan UMKM melalui platform digital mereka telah terbukti sukses meningkatkan visibilitas dan pemasaran produk UMKM ke pasar yang lebih luas. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison sejak 17 Agustus 2009 memiliki misi yang sama dengan pemerintah, pemerataan ekonomi secara digital.

Salah satu yang menjadi bagian dari ekosistem digital adalah munculnya berbagai platform e-commerce di Tanah Air. Melalui e-commerce, para pelaku UMKM mendapatkan dukungan untuk memasarkan produk dan layanan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM telah beradaptasi cukup baik dalam menggunakan platform digital. UMKM telah memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau pasar lebih luas.

UMKM Tokopedia juga merasakan tiga manfaat dari sinergi tersebut, yakni 66 persen merasakan banyak program promo yang bermanfaat bagi seller. Sedangkan 59 persen melihat sinergi itu bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dari sinergi tersebut pula, sebesar 41 persen merasakan terjadi kenaikan volume penjualan atau pendapatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pihaknya telah mengangkat  Leontinus Alpha Edison (Leon) untuk menjadi Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kemenko-PMK guna memperkuat sektor UMKM. Leon memiliki pengalaman Panjang di pendirian Tokopedia yang mayoritas kliennya adalah UMKM. Dengan pengalaman tersebut diharapkan Leon dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat khususnya di bidang UMKM.

Keterlibatan Leon juga diharapkan memberikan dorongan baru dalam program pemberdayaan ekonomi. Pentingnya pemberdayaan ekonomi sebagai strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berorientasi pada kemandirian ekonomi.

Selain itu, Kementerian UMKM telah berupaya mendorong pertumbuhan UMKM dengan menghubungkan para pelaku usaha dengan berbagai pihak seperti ahli industri, mitra strategis, hingga investor. Deputi Bidang UKM Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana mengatakan bahwa upaya tersebut adalah bentuk nyata dari Kementerian UMKM untuk menciptakan ekosistem kolaboratif yang mendukung pertumbuhan UMKM dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dengan begitu, kolaborasi tersebut mampu menciptakan peluang bisnis baru serta memperluas jaringan ataupun mendapatkan pembiayaan bagi perkembangan usaha UMKM. Pihaknya juga menggarisbawahi perlunya regulasi yang mendukung kerja sama antara UMKM dan perusahaan besar. Regulasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi keuntungan sekaligus risiko yang mungkin timbul, sehingga kerja sama dapat berjalan optimal.

Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong kerja sama baik dengan pihak swasta maupun BUMN untuk memperkuat ekosistem UMKM agar semakin inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).

Riza mengatakan salah satu tantangan UMKM untuk berkembang dan naik kelas adalah kemudahan akses pembiayaan. Indonesia telah memiliki sejumlah skema pembiayaan untuk UMKM termasuk KUR, PNM, fintech, dan security crowdfunding. Maka dari itu, kolaborasi perlu terus ditingkatkan untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah bagi UMKM.

Dengan begitu, ketika para pelaku UMKM merasa diuntungkan oleh kebijakan pemerintah, mereka akan memiliki rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem ekonomi yang ada. Kepercayaan ini akan mendorong mereka untuk lebih giat dalam berwirausaha dan melibatkan lebih banyak orang dalam kegiatan ekonomi. Stabilitas sosial dan ekonomi yang tercipta akibat kolaborasi ini akan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi Indonesia, menjadikan negara ini lebih tangguh menghadapi tantangan ekonomi global di masa depan.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kairo, Mesir, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 dan melakukan kunjungan kenegaraan.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa salah satu fokus utama KTT D-8 kali ini adalah penguatan sektor UMKM.

Menurutnya, Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam pemberdayaan UMKM, termasuk digitalisasi, yang bisa dibagikan kepada negara-negara anggota D-8.

“Tentu hal itu kita bisa share dengan negara-negara D-8 yang lain,” ujar Airlangga.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya UMKM sebagai penggerak ekonomi di negara berkembang dan menekankan perlunya kesetaraan peluang bagi pelaku usaha kecil di D-8.

“Berbeda dengan pertemuan-pertemuan lain yang cenderung berujung pada investasi skala besar, di sini kita fokus membuka kesempatan pasar yang dapat dimanfaatkan bersama,” tambahnya.

Di sisi lain, kebijakan Presiden Prabowo dalam mendukung UMKM mendapat apresiasi.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai langkah Presiden Prabowo, seperti program pemutihan kredit macet UMKM, sebagai bukti keberpihakan pemerintah.

“Pemerintah Presiden Prabowo ingin memberikan dukungan pada UMKM untuk bangkit. Ini tindak lanjut dari UU PPSK yang sudah disetujui pada Januari 2023,” jelas Misbakhun.

Misbakhun menambahkan bahwa kebijakan ini sangat penting bagi sektor UMKM, terutama di bidang pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan banyak masyarakat kecil.

Menurutnya, sektor ini sempat terdampak krisis ekonomi 1998 dan pandemi Covid-19, sehingga restrukturisasi kredit tidak berjalan maksimal.

“Saya yakin pemerintah memprioritaskan UMKM, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, karena kontribusi mereka yang besar bagi perekonomian rakyat kecil. Presiden Prabowo, dengan latar belakangnya sebagai mantan Ketua HKTI, tentunya memiliki kepedulian khusus terhadap petani dan nelayan,” tegas Misbakhun. []

JAKARTA – Ancaman narkoba menjadi tantangan serius yang dapat merusak masa depan generasi emas Indonesia. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan pentingnya penanganan masalah narkoba sebagai bagian dari upaya mempertahankan ketahanan keluarga dan memastikan tercapainya generasi emas.

“Narkoba adalah masalah besar karena sasarannya adalah manusia dan keluarga. Tugas Kemendukbangga adalah menyiapkan generasi emas. Jika masalah ini tidak segera ditangani, kita bisa kehilangan generasi tersebut,” ujar Wihaji

Pernyataan ini disampaikan saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemendukbangga/BKKBN dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kolaborasi tersebut mendukung Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) periode 2020-2024.

Walaupun tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba berkurang dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% di tahun 2023, angka tersebut tetap menunjukkan ancaman yang signifikan. Penurunan tersebut setara dengan 324.735 orang, namun jumlah pengguna narkoba di Indonesia masih mencapai 3,3 juta jiwa, terutama pada kelompok usia produktif 15–64 tahun.

Kepala BNN RI, Komjen Pol. Marthinus Hukom, menegaskan bahwa penanggulangan narkotika adalah bagian dari Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Penyalahgunaan narkoba tetap menjadi persoalan besar di Indonesia, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting untuk mengatasi tantangan ini,” ujarnya.

Dalam langkah memperkuat sinergi, BNN RI juga bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Fokus kerja sama ini adalah pertukaran informasi intelijen dan operasi terpadu untuk menghentikan jaringan narkoba lintas negara.

“Kolaborasi antarnegara dalam menghadapi tantangan global pemberantasan narkoba adalah langkah strategis,” ujar Komjen Pol. Marthinus Hukom

Kepolisian Malaysia juga menyampaikan kekhawatiran atas situasi narkoba di negaranya, terutama di kalangan anak muda. “Pertukaran informasi intelijen adalah kunci untuk mengungkap jaringan sindikat narkotika,” jelas Pengarah JSJN PDRM, Datuk Seri Khaw Kok Chin.

Masalah yang paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan remaja dan anak-anak dalam penyalahgunaan narkoba. “Sebanyak 312.000 remaja, termasuk anak-anak berusia mulai 10 tahun, telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini sungguh mengkhawatirkan,” tutur Marthinus.

Dengan kerja sama lintas lembaga dan negara, serta strategi nasional yang solid, diharapkan ancaman narkoba dapat ditekan demi masa depan generasi emas Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu bahu-membahu menciptakan lingkungan yang bebas narkoba untuk memastikan keberlanjutan pembangunan bangsa. []

Oleh : Joanna Alexandra Putri )*

Indonesia tengah menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam sejarahnya, yaitu peredaran narkoba yang terus merajalela. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyerukan perlunya sinergi nasional untuk memberantas ancaman ini. Komitmen yang ditunjukkan pemerintah menjadi harapan besar bagi masyarakat yang menginginkan lingkungan lebih aman dan masa depan yang lebih cerah.

Langkah konkret Presiden Prabowo dalam memprioritaskan pemberantasan narkoba tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga merangkul seluruh elemen masyarakat dan kerja sama internasional. Ajakan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif menjadi landasan penting dalam perjuangan panjang melawan narkoba.

Peredaran narkoba di Indonesia telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Desa-desa yang dulunya dianggap aman kini tak luput dari jeratan barang haram ini. Pengaruh buruk narkoba tidak hanya merusak mental dan fisik individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar.

Kehilangan generasi muda akibat ketergantungan narkoba adalah ancaman serius bagi keberlanjutan bangsa. Dalam konteks ini, perang melawan narkoba bukan lagi sekadar tugas aparat hukum, melainkan tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan telah menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan penguatan sistem pertahanan nasional untuk melawan ancaman narkoba. Salah satu contoh nyata adalah inisiatifnya dalam memperkuat hubungan internasional untuk menanggulangi masalah ini.

Dalam kunjungan kenegaraannya ke Peru, Prabowo menggandeng Presiden Dina Boluarte untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memerangi perdagangan narkoba lintas negara. Kesepakatan untuk memperkuat stabilitas kawasan Pasifik menjadi salah satu langkah awal dalam mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkoba.

Kerja sama Indonesia dengan negara lain seperti Peru menunjukkan bahwa masalah narkoba bukan hanya tantangan domestik, tetapi juga ancaman global. Kawasan Pasifik, yang sering menjadi jalur strategis peredaran narkoba internasional, memerlukan perhatian khusus.

Kolaborasi lintas negara menjadi kunci untuk menutup celah yang dimanfaatkan jaringan narkoba internasional. Dengan membangun aliansi kuat, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi dalam melawan peredaran narkoba tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi stabilitas kawasan.

Namun, ancaman yang dihadapi Indonesia tidak hanya berasal dari luar negeri. Di dalam negeri, ancaman semakin kompleks dengan munculnya produksi narkoba lokal. Tahun 2024 menjadi salah satu titik kritis ketika dua laboratorium clandestine berhasil diungkap di Bali dan Banten. Temuan ini menjadi alarm bahwa Indonesia tidak hanya menjadi sasaran peredaran, tetapi juga lokasi produksi narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dipimpin Marthinus Hukom telah menunjukkan perannya sebagai garda terdepan dalam memerangi ancaman ini. BNN memperkuat kemampuan intelijen dengan melibatkan personel kompeten dan menjalin kerja sama dengan mitra internasional, termasuk Australian Federal Police (AFP).

Kerja sama dengan AFP menjadi salah satu bentuk kolaborasi strategis yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas BNN dalam membongkar jaringan narkoba. Dukungan berupa pelatihan dan berbagi informasi dari AFP memberikan keuntungan besar bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman yang semakin canggih.

Selain itu, BNN juga terus memperkuat kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Edukasi ini menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Di tingkat lokal, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mencegah peredaran narkoba. Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Rayaniatie Djangkan, menekankan pentingnya sistem penanganan yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah harus proaktif mengeluarkan kebijakan yang menutup ruang gerak narkoba, baik di lingkungan pendidikan, tempat ibadah, maupun pedesaan. Selain itu, perangkat daerah juga harus bergerak bersama untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam memberantas narkoba.

Rayaniatie juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung aparat penegak hukum. Di daerah-daerah terpencil dengan jumlah aparat terbatas, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Dengan memberikan informasi yang akurat dan mendukung kebijakan antinarkoba, masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi.

Ia juga memberikan apresiasi kepada kepolisian yang terus berupaya memerangi narkoba, meskipun tantangan di lapangan sangat besar. Peran kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum tidak akan efektif tanpa dukungan penuh dari masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo, BNN, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa perang melawan narkoba adalah perjuangan bersama. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus terus diperkuat.

Tidak kalah penting, upaya ini harus disertai dengan strategi jangka panjang yang melibatkan edukasi, pencegahan, serta penindakan tegas. Dengan dukungan masyarakat yang aktif, Indonesia memiliki peluang besar untuk memberantas peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya.

Perang melawan narkoba bukan hanya tentang memberantas kejahatan, tetapi juga menyelamatkan masa depan bangsa. Setiap langkah kecil yang dilakukan, mulai dari edukasi di lingkungan keluarga hingga kebijakan tingkat nasional, memiliki dampak besar dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba.

Mari bersama-sama kita dukung langkah-langkah ini. Masa depan generasi muda dan stabilitas bangsa ada di tangan kita. Kita harus bersatu melawan ancaman ini, demi Indonesia yang lebih baik.

)* Kontributor Jeka Media Institute

Yogyakarta – Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah usai. Namun, tantangan menjaga stabilitas nasional baru saja dimulai. Berbagai pihak menyerukan pentingnya tanggung jawab bersama dalam memelihara keamanan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat pasca Pilkada serentak.

Pembina organisasi Islam se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Ustadz Umar Said, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati hasil Pilkada. Menurutnya, tali silaturahmi dan persaudaraan tetap harus terjaga meski berbeda pilihan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menerima hasil Pilkada serentak, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca Pilkada serentak 2024. Penting bagi kita semua untuk menjaga ukhuwah dan kebersamaan demi keutuhan bangsa,” ungkapnya.

Di wilayah Brebes, Jawa Tengah, pihak kepolisian terus meningkatkan kesiagaan untuk memastikan suasana tetap kondusif. Kasi Humas Polres Brebes, Iptu Indra Prasetyo menegaskan komitmen institusinya dalam menjaga stabilitas.

“Polres Brebes akan terus meningkatkan patroli dan pengamanan, khususnya di lokasi-lokasi strategis seperti Kantor KPU. Kami memastikan setiap tahapan Pemilukada berjalan lancar, aman, dan tertib, sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga stabilitas wilayah serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, upaya memperkuat solidaritas masyarakat dilakukan melalui kegiatan deklarasi damai. Gerakan Aktivis Lombok Barat bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar Deklarasi Pilkada Damai. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PPLS, Asmuni, menekankan pentingnya sinergi masyarakat dalam menjaga kedamaian.

“Atas nama Ormas dan LSM di Kabupaten Lombok Barat, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memelihara ketertiban dan kedamaian pasca tahapan Pilkada 2024. Kita tidak ingin proses demokrasi ini dinodai oleh gangguan keamanan yang merugikan masyarakat,” tegas Asmuni.

Di Riau, sejumlah langkah preventif dilakukan aparat kepolisian untuk memastikan ketertiban. Polsek Siak Hulu, misalnya, melaksanakan program Cooling System guna menjaga keamanan dan keharmonisan masyarakat.

Langkah serupa juga diambil oleh Polsek Pangkalan Lesung. Kapolsek Pangkalan Lesung, AKP AR. Tinambunan, S.E., M.Si., menyebutkan bahwa pihaknya terus melakukan patroli dialogis untuk meredam potensi gangguan keamanan.

“Kegiatan ini adalah langkah kami untuk memastikan bahwa situasi tetap aman dan kondusif serta tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif, berita hoaks, maupun provokasi yang dapat memecah belah persatuan setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Kami juga mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas,” katanya. []

Oleh : Edo Setiadi )*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah momentum penting dalam kehidupan demokrasi suatu bangsa. Dalam proses demokrasi ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan pemimpin mereka melalui jalur pemilihan yang bebas dan adil. Pilkada yang sukses tidak hanya ditentukan oleh antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, tetapi juga oleh jaminan keamanan yang diciptakan agar proses pemilihan berjalan lancar, tanpa adanya gangguan atau kerusuhan. Dalam konteks ini, keberhasilan aparat keamanan dalam mengawal Pilkada dengan aman dan damai merupakan prestasi besar yang patut diapresiasi.

Aparat keamanan, yang terdiri dari Polri, TNI, serta berbagai unsur pemerintah daerah dan relawan, memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga kelancaran Pilkada. Tugas mereka tidak hanya terbatas pada pengamanan fisik di tempat-tempat pemungutan suara, tetapi juga mencakup deteksi dini terhadap potensi gangguan, penanganan situasi darurat, serta penyuluhan kepada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan kedamaian.

Penata Kehumasan Polri Utama Tingkat II Divhumas Polri, Brigjen Pol. Saptono Erlangga Waskitoroso mengatakan Pilkada adalah momen penting dalam demokrasi, namun sering kali menimbulkan polarisasi sosial yang dapat memengaruhi stabilitas daerah. Oleh karena itu, pihaknya menekankan kepada seluruh elemen masyarakat agar mengaja kondusivitas pasca pelaksanaan Pilkada.

Salah satu keberhasilan terbesar aparat keamanan adalah dalam menjaga situasi tetap kondusif di tengah dinamika politik yang cukup tinggi. Di banyak daerah, Pilkada sering kali menjadi ajang persaingan ketat antara calon yang satu dengan lainnya, yang bisa menimbulkan tensi politik. Namun, aparat keamanan dengan profesionalisme dan kewaspadaan tinggi, berhasil meredam potensi kerusuhan atau gesekan antar pendukung yang bisa saja memicu ketegangan. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan komunikasi yang baik antara pihak berwajib dan masyarakat, mereka mampu menciptakan suasana yang aman dan damai sepanjang rangkaian Pilkada.

Tentu saja, kesuksesan ini tidak terjadi secara kebetulan. Banyak persiapan yang dilakukan oleh aparat keamanan jauh sebelum hari H Pilkada. Pelatihan dan simulasi pengamanan menjadi hal yang penting untuk memastikan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin muncul. Selain itu, koordinasi yang solid antara Polri, TNI, dan lembaga terkait lainnya, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta pemerintah daerah, menjadi kunci utama untuk menciptakan pengamanan yang efektif dan terkoordinasi dengan baik.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Dr. Romo H.R. Muhammad Syafi’i, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada aparat keamanan serta pihak-pihak terkait karena telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai. Pihaknya juga memuji Polri yang terus mengawal proses pemilihan dan mampu mendorong serta menciptakan iklim kondusivitas sosial di tanah air.

Salah satu faktor penunjang keberhasilan aparat keamanan dalam mengawal Pilkada dengan aman dan damai adalah adanya komunikasi yang intens dengan masyarakat. Polisi dan TNI tidak hanya hadir sebagai kekuatan pengaman, tetapi juga sebagai sahabat dan mitra bagi masyarakat. Mereka sering terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga kedamaian selama Pilkada. Selain itu, mereka juga mengedukasi masyarakat untuk tetap berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan dengan menggunakan hak pilihnya secara bijak, tanpa terprovokasi oleh isu-isu yang bisa memicu kerusuhan. Melalui pendekatan humanis ini, aparat keamanan berhasil membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, sehingga menciptakan situasi yang lebih stabil dan aman.

Wakil Kepala Operasi Cooling System Nusantara, Brigjen Pol. Yuyun Yudhantara menjelaskan, tantangan utama mengawal 2 pemilu besar di 2024 ini adalah masalah polarisasi di masyarakat dalam berbagai segi. Untuk itulah, Operasi Cooling System Nusantara diarahkan untuk mencegah polarisasi di masyarakat, dengan membentuk satgas-satgas melalui pendekatan humanis dan persuasif. Polri bersyukur dapat mengawal dua gelaran pemilu besar di tanah air, yang diikuti dengan pergantian pemimpin nasional berlangsung aman dan damai.

Pada akhirnya, keberhasilan aparat keamanan dalam mengawal Pilkada yang aman dan damai ini bukan hanya mencerminkan profesionalisme dan integritas mereka, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, keberadaan aparat keamanan yang bisa diandalkan menjadi salah satu pilar utama bagi kelangsungan demokrasi yang sehat. Tanpa pengamanan yang efektif, proses demokrasi dapat terancam, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan bisa tergerus. Namun, dengan keberhasilan mereka dalam mengawal Pilkada dengan aman dan damai, kita semua semakin yakin bahwa Indonesia memiliki aparat keamanan yang tangguh dan siap melindungi nilai-nilai demokrasi.

Sebagai masyarakat, kita tentu harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada aparat keamanan yang telah bekerja keras demi tercapainya Pilkada yang aman dan damai. Tanpa mereka, penyelenggaraan Pilkada yang sukses seperti ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, mari kita dukung mereka dengan terus menjaga kedamaian, menjauhi provokasi, dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi yang sehat. Apresiasi dan dukungan kita kepada aparat keamanan adalah bentuk penghargaan terhadap dedikasi mereka yang luar biasa dalam menjaga keutuhan bangsa.

)* Penulis adalah pengamat politik dalam negeri

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persiapan maksimal dalam menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Instruksi ini disampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan koordinasi yang optimal.

“Saya yakin kita mampu menyelenggarakan semua persiapan dengan sebaik-baiknya. Kita yakinkan masyarakat bisa menghadapi tahun baru dengan aman, tertib, dan lancar. Ini juga momentum untuk meningkatkan perekonomian kita,” ujar Presiden.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mempersiapkan langkah strategis untuk menjamin kelancaran lalu lintas selama masa libur.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa sejumlah ruas tol akan dibuka secara fungsional sementara.

“Kami akan membuka ruas tol sepanjang 120,4 km, dengan rincian 90,42 km di Sumatera dan 29,98 km di Jawa,” katanya.

Ruas tol fungsional di Sumatera mencakup Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum), Tol Binjai–Langsa Seksi 3 (Tanjung Pura–Pangkalan Brandan), Tol Pekanbaru–Padang Seksi Padang–Sicincin, serta Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi Parapat Seksi Kuala Tanjung–IC Indrapura.

Di Jawa, tol fungsional mencakup Tol Jakarta–Cikampek II Selatan Seksi Kutanegara–Sadang, Tol Solo–Yogyakarta Segmen Klaten–Prambanan, dan Tol Probolinggo–Banyuwangi Tahap I (Probolinggo–Besuki).

Selain itu, seluruh pekerjaan preservasi jalan akan dihentikan sementara mulai 15 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Kementerian PU juga memastikan kondisi jalan tol dan nasional dalam keadaan mantap serta menyediakan 124 rest area di seluruh jalur tol.

Untuk mengantisipasi bencana, 393 posko tanggap darurat telah disiapkan, lengkap dengan alat berat dan material di lokasi rawan bencana seperti banjir dan longsor.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga memastikan kesiapan infrastruktur transportasi.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyampaikan langkah mitigasi, termasuk penyiapan kantong parkir di pelabuhan, kapal navigasi tanggap darurat, dan pengaturan lalu lintas di bandara.

“Kami juga menyelenggarakan program mudik gratis untuk mengurangi kepadatan jalan, dengan kapasitas total 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor,” jelasnya.

Selain transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, Kemenhub juga mengajak sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah dan dinas terkait, guna menyukseskan angkutan Nataru.

“Diperlukan sinkronisasi kebijakan dan sosialisasi melalui media agar masyarakat terinformasi dengan baik,” tambah Menhub.

Dengan kolaborasi lintas kementerian dan dukungan semua pihak, pemerintah optimis bahwa masa libur akhir tahun dapat berlangsung lancar, aman, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, dengan menerapkan serangkaian kebijakan dan langkah antisipasi guna mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat. Pemerintah melalui sejumlah instansi terkait telah menyusun rencana yang terstruktur untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan harga tetap terjangkau selama periode liburan yang sering kali diiringi dengan peningkatan konsumsi masyarakat.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan pemerintah terus memantau secara intensif pergerakan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, daging, ayam, telur, serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Stabilitas harga pangan merupakan prioritas utama untuk memastikan masyarakat dapat merayakan liburan tanpa harus khawatir dengan lonjakan harga yang tidak terkendali.
“Untuk menjaga kestabilan harga, kami melakukan pemantauan harga secara berkala di seluruh pasar tradisional dan modern, serta memperkuat pengawasan distribusi barang. Kami juga akan memperluas program operasi pasar dan distribusi pangan melalui Badan Urusan Logistik (Bulog),” ujar Budi.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan selalu memastikan ketersediaan pangan pokok strategis menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bagi masyarakat, serta menjaga harga pangan tetap dari lonjakan.
“Jelang Natal dan Tahun Baru nanti, stok pangan pokok strategis kita pastikan mencukupi. Terkait harga, Pemerintah tentunya selalu menjaga tingkat harga agar tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi,” kata Arief.
Arif juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus menjaga kestabilan agar kalangan petani tidak mengalami keterpurukan.
“Keseimbangan harga bagi produsen dan konsumen ini yang menjadi fokus Badan Pangan Nasional,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi Indonesia berbeda dengan negara lain yang tidak memiliki petani dan peternak, sehingga kewajaran harga harus senantiasa diwujudkan. Untuk itu perlu ada keseimbangan harga antar lini.

“Jadi stok tidak perlu dikhawatirkan. Justru malah kita harus jaga beberapa komoditas supaya harganya tidak jatuh di tingkat petani. Itu challenge kita di Indonesia yang berbeda dengan negara lain yang tidak memiliki petani dan peternak,” bebernya.

Arief juga menyatakan bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bahwa petani, peternak hingga nelayan tidak boleh menderita, akibat produknya tidak terserap.

“Kemudian harga di tingkat konsumen juga harus dijaga. Semua harus di tahapan wajar, sehingga ada keseimbangan antara harga di tingkat petani sampai ke masyarakat,” jelasnya.
Di lain tempat, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga harga dan inflasi tetap stabil jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Hal ini akan menjadi perhatian khusus TPID Denpasar yang akan mempersiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi. Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Denpasar terus menggencarkan monitoring harga bahan pokok.
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Denpasar, I Nyoman Artayasa mengatakan bahwa strategi yang dilakukan adalah mengoptimalkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Berbagai strategi pemulihan perekonomian sudah dilaksanakan dalam upaya mendorong perekonomian Kota Denpasar agar terus tumbuh positif, terlebih di akhir tahun dan hari besar Natal dan tahun baru 2025,” ucap Artayasa.
Untuk diketahui, stok gula konsumsi di akhir 2024 dihitung masih ada di angka 1,478 juta ton. Untuk daging ayam ras sampai akhir 2024 diestimasi masih ada hingga 283 ribu ton. Lalu telur ayam ras stok akhir 2024 masih ada 177 ribu ton. Daging sapi dan kerbau hingga akhir tahun ini diperkirakan masih terdapat 68 ribu ton.
Estimasi stok hingga akhir 2024 untuk cabai besar dan cabai rawit masing-masing masih terdapat stok 53 ribu ton dan 26 ribu ton. Untuk bawang merah 22,9 ribu ton dan bawang putih 22,4 ribu ton. Sementara minyak goreng di 336 ribu liter dan kedelai 372 ribu ton.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh kebahagiaan tanpa adanya beban harga pangan yang memberatkan. [*]

Oleh: Bobby Prasetyo )*

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan energi yang terus meningkat, terutama saat momentum penting seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pada momen ini, kebutuhan energi melonjak signifikan karena peningkatan aktivitas masyarakat, baik untuk transportasi, perayaan, maupun konsumsi rumah tangga. Pemerintahan Prabowo-Gibran, melalui sinergi lintas sektor, telah menunjukkan komitmennya dalam memastikan keamanan energi selama periode ini.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penguatan kesiapan kilang-kilang minyak nasional. Subholding Refining & Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Kilang Dumai, telah mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas energi. Area Manager Communication, Relations, & CSR PT KPI Kilang Dumai, Agustiawan mengatakan pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi operasional kilang. Pihaknya memastikan kegiatan operasional kilang berjalan dengan andal tanpa kendala, sesuai target, dan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

Kilang Dumai juga memastikan bahwa infrastruktur dan distribusi energi berada dalam kondisi optimal. Upaya ini sangat krusial mengingat kilang minyak memproduksi bahan bakar yang menjadi urat nadi transportasi dan aktivitas masyarakat. Dengan pengawasan ketat, PT KPI menjamin produk energi berkualitas tinggi dapat didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Tak hanya Kilang Dumai, Kilang Balikpapan yang memiliki kapasitas produksi 260 hingga 360 ribu barel per hari juga mengambil langkah serupa. Manager HSSE PT KPI RU V Balikpapan, Binsar Butar Butar mengatakan bahwa kilang ini memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan energi nasional. Menurutnya jika terjadi gangguan di Kilang Balikpapan, potensi dampaknya sangat besar terhadap suplai energi nasional. Oleh karena itu, pengamanan terhadap operasional kilang ini dilakukan secara ketat demi menjaga stabilitas suplai energi.

Lebih dari sekadar tanggung jawab korporasi, langkah ini mencerminkan kepedulian terhadap kebutuhan energi masyarakat. Dengan ketersediaan energi yang terjamin, masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan nyaman tanpa khawatir akan gangguan pasokan energi.

Selain sektor minyak dan gas, pemerintah juga memastikan ketersediaan energi listrik selama Nataru. Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan matang. Di antaranya melakukan asesmen dan pemeliharaan jauh-jauh hari terhadap pembangkit-pembangkit listrik, pasokan energi primer, transmisi, distribusi, serta seluruh sistem pendukung lainnya.

PLN telah mengerahkan 81.000 personel yang siaga di 1.900 posko di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, perangkat pendukung seperti genset, Uninterruptible Power Supply (UPS), dan Unit Gardu Bergerak juga telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan gangguan. Langkah ini memastikan suplai listrik tetap stabil di tengah lonjakan konsumsi selama Nataru.

Komitmen PLN dalam menjaga keamanan energi juga terlihat dari kesiapan infrastruktur mereka. Dari pembangkit listrik hingga jaringan distribusi, semuanya dipastikan beroperasi dengan optimal. Kehadiran posko-posko siaga di berbagai lokasi strategis menjadi bentuk konkret kesiapan PLN dalam menghadapi potensi kendala yang mungkin terjadi selama periode kritis ini.

Keberhasilan dalam menjaga keamanan energi selama Nataru tidak lepas dari koordinasi yang solid antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta. Pemerintahan Prabowo-Gibran telah memberikan arahan jelas agar seluruh pihak terkait bekerja sama demi memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada kelancaran pasokan energi, tetapi juga pada aspek keselamatan dan keberlanjutan operasional.

Langkah proaktif yang dilakukan oleh PT KPI dan PLN menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam menjaga ketahanan energi nasional. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya ini, seperti dengan bijak menggunakan energi dan mematuhi aturan yang ada.

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan bahwa menjaga keamanan energi bukanlah sekadar tanggung jawab teknis, melainkan sebuah upaya strategis untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh sukacita tanpa terganggu oleh masalah energi.

Sebagai penutup, mari kita terus percaya kepada pemerintah dalam menjaga ketahanan dan keamanan energi nasional. Upaya yang dilakukan hari ini adalah wujud komitmen jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri energi dan berkelanjutan. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, tidak diragukan lagi bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan mampu menjawab tantangan kebutuhan energi nasional, tidak hanya selama Nataru, tetapi juga di masa mendatang.

)* Pemerhati energi terbarukan di Perusahaan Mining Indonesia Karya